LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) BANK JASA JAKARTA TAHUN 2008

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) BANK JASA JAKARTA TAHUN 2008 Bank Jasa Jakarta berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku serta sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, independensi dan kewajaran. Seiring dengan diterapkannya praktik tata kelola perusahaan yang baik, Bank Jasa Jakarta melakukan review atas kebijakan tata kelola perusahaannya untuk selanjutnya melakukan berbagai penyesuaian sejalan dengan perkembangan kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) tahun 2008 ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, berikut perubahannya No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007. Uraian dibawah ini menjelaskan penerapan tata kelola perusahaan di Bank Jasa Jakarta pada tahun 2008 sebagai berikut : A. Tranparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) 1. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Anggota Dewan Komisaris dan

Direksi. -

Anggota Dewan Komisaris terdiri dari : Presiden Komisaris : Iskandar Widyadi Komisaris Independen : Mintolo Hardiyanto Komisaris Independen : Randy Hartanto Lie

-

Anggota Direksi terdiri dari : Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur Direktur Direktur Kepatuhan

: Handrie Wirawan : Emanuela Tanubrata : Olwin Chandra : Krisna Chandra

-

Jumlah dan komposisi Dewan Komisari dan Direksi Bank Jasa Jakarta telah memenuhi ketentuan PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum dimana ditentukan bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 orang (pasal 4 ayat 1) dan paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen (pasal 5 ayat 2) serta jumlah anggota Direksi paling kurang 3 orang (pasal 19 ayat 1).

-

Semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki integritas, kompetensi, pengalaman di bidang perbankan lebih dari 5 ( lima) tahun dan reputasi keuangan yang memadai serta telah mendapatkan surat persetujuan dari Bank Indonesia.

-

Direksi dan Komisaris Independen berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.

Laporan Pelaksanaan GCG Bank Jasa Jakarta Tahun 2008

1

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

-

Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan memberi nasihat kepada Direksi guna memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, termasuk di dalamnya : • Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis. • Memastikan seluruh temuan audit baik intern dan ekstern, termasuk hasil pengawasan Bank Indonesia dan hasil pengawasan otoritas lainnya telah ditindaklanjuti oleh Direksi. • Memastikan semua komite telah menjalankan tugasnya secara efektif. • Menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.

-

Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan operasional dan kepengurusan, termasuk di dalamnya : • Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggugjawabnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang yang berlaku. • Melaksanakan prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. • Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia atau hasil pengawasan otoritas lain. • Mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. • Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. • Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

c. Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi dan/atau nasehat kepada Direksi terkait dengan pelaksanaan GCG kepada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sehinga prinsip-prinsip GCG tercermin pada setiap kegiatan usahanya. d. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2008 Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan rapat sebanyak seperti tabel dibawah ini : Keterangan Dewan Komisaris Iskandar Widyadi Mintolo Hardiyanto Randy Hartanto Lie Direksi Handrie Wirawan Emanuela Tanubrata Olwin Chandra Krisna Chandra

Rapat Dewan Komisaris

Rapat Direksi

6/6 6/6 6/6


Rapat Direksi-Komisaris 11/20 20/20 19/20

11/12 12/12 12/12 12/12

18/20 20/20 20/20 20/20

2

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite a. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

-

Susunan anggota Komite Audit Bank Jasa Jakarta periode 1 Januari 2008 – 1 Mei 2008 terdiri dari : • Ketua : Mintolo Hardiyanto (Komisaris Independen) • Anggota : Pitra Djaja Senaga (Pihak Independen) • Anggota : Harsha Indradewa (Pihak Independen) Berdasarkan SK Direksi No. SK/039/DIROP/V/08 tanggal 2 Mei 2008 perihal Pembaharuan Komite Audit PT. Bank Jasa Jakarta maka susunan anggota Komite Audit diubah menjadi sebagai berikut : • Ketua : Mintolo Hardiyanto (Komisaris Independen) • Anggota : Pitra Djaja Senaga (Pihak Independen) • Anggota : Aan Wijaya (Pihak Independen)

-

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko Bank Jasa Jakarta periode 1 Januari 2008 – 1 Mei 2008 terdiri dari : • Ketua : Randy Hartanto Lie (Komisaris Independen) • Anggota : Harsha Indradewa (Pihak Independen) • Anggota : Pitra Djaja Senaga (Pihak Independen) Berdasarkan SK Direksi No. SK/040/DIROP/V/08 tanggal 2 Mei 2008 perihal Pembaharuan Komite Pemantau Risiko PT. Bank Jasa Jakarta maka susunan anggota Komite Audit diubah menjadi sebagai berikut : • Ketua : Randy Hartanto Lie (Komisaris Independen) • Anggota : Aan Wijaya (Pihak Independen) • Anggota : Pitra Djaja Senaga (Pihak Independen)

-

Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Jasa Jakarta yang dibentuk sesuai SK Direksi No. SK/036/DIROP/IV/08 tanggal 15 April 2008 terdiri dari : • Ketua : Mintolo Hardiyanto (Komisaris Independen) • Anggota : Iskandar Widyadi (Presiden Komisaris) • Anggota : Ahmad Ampera (Kepala Divisi)

-

Setiap Komite diketuai oleh Komisaris Independen, dengan 2 (dua) orang anggota untuk setiap komite. Saat ini dua anggota Komite yang berasal dari pihak Independen merangkap sebagai anggota pada Komite Audit dan juga Komite Pemantau Risiko.

-

Semua anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen memiliki keahlian di bidang yang dipersyaratkan untuk setiap Komite dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham Bank.


3

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

-

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit : a. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap : • Pelaksanaan tugas SKAI, • Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku, • Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, • Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, akuntan publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. b. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

-

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko : a. melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

-

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi : • Mengevaluasi kebijakan remunerasi • Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS dan kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi. • Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai system dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. • Memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. • Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan/atau Pemantau Risiko. • Memastikan bahwa kebijakan remunerasi sekurang-kurangnya sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan pertimbangan sasaran jangka panjang.


4

c. Frekuensi Rapat Komite

Pada tahun 2008 jumlah rapat Komite Audit sebanyak 10 (sepuluh) kali, jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 11 (sebelas) kali, dan jumlah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 6 (enam) kali dengan kehadiran anggota Komite yaitu : Anggota Iskandar Widyadi Mintolo Hardiyanto Randy Hartanto Lie Pitra Djaja Senaga Aan Wijaya Ahmad Ampera

Komite Audit 10/10 6/10 10/10 -

Komite Pemantau Risiko 11/11 7/11 8/11 -

Komite Renumerasi dan Nominasi 1/6 6/6 6/6

3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. Fungsi Kepatuhan Bank telah memiliki kebijakan, pedoman dan sisdur yang mengacu pada ketentuan dan peraturan Bank Indonesia yang berlaku dan ketentuan perundangundangan lainnya dan telah dikomunikasikan kepada seluruh organisasi terkait. Untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta pemenuhan komitmen Bank terhadap pihak otoritas yang berwenang, Bank telah menunjuk seorang Direktur Kepatuhan, dimana laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan selalu disampaikan kepada Bank Indonesia secara tepat waktu. Selama ini tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang sudah cukup baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan yang dapat segera diselesaikan. b. Fungsi Audit Intern Bank telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang independen terhadap satuan kerja operasional dan memastikan penerapan fungsi audit intern berjalan sesuai Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB). Dalam melakukan fungsi pengawasan, SKAI telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan rencana kerja yang ada terhadap seluruh aktivitas Bank. Selain itu SKAI juga memantau, menganalisa dan melaporkan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan auditee serta menilai kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern Bank. Laporan hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan oleh SKAI kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan dan Pihak terkait lainnya. Efektivitas dan cakupan pemeriksaan intern terhadap seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank yang dilakukan SKAI selama tahun 2008 sudah cukup baik, meskipun masih perlu peningkatan dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern Bank serta kualitas kinerja. Laporan Pelaksanaan GCG Bank Jasa Jakarta Tahun 2008

5

c. Fungsi Audit Ekstern Laporan Keuangan tahunan Bank Jasa Jakarta setiap tahun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia. Penunjukan KAP merupakan hasil rekomendasi dari Komite Audit yang diputuskan oleh Pemegang Saham. Penunjukan dan penugasan Kantor Akuntan Publik telah mempertimbangkan aspek-aspek : - kapasitas Kantor Akuntan Publik - legalitas perjanjian kerja - ruang lingkup audit - standar professional akuntan publik, dan - komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik yang telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi kondisi keuangan bank. Selama ini efektivitas audit ekstern dan kualitas hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik sudah memadai. 4. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan pengawasan atas berbagai risiko yang mungkin terjadi pada seluruh aktivitas fungsional bank dan senantiasa menyiapkan langkah-langkah mitigasi, agar potensi risiko yang ada dapat ditekan dan masih dalam batas yang dapat ditolelir. Dewan Komisaris dan Direksi telah mengidentifikasi dan memahami semua risiko inheren Bank dan telah menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disosialisasikan kepada seluruh satuan kerja. Dewan Komisaris dan Direksi juga telah mengevaluasi kebijakan strategi manajemen risiko dengan mempertimbangkan toleransi risiko, dampaknya terhadap permodalan dan memperhatikan perubahan eksternal dan internal. Selain itu Direksi juga sudah menempatkan karyawan yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif dan mengikutsertakan karyawan dalam berbagai training, khususnya sertifikasi manajemen risiko untuk meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki Bank. b. Kecukupan Kebijakan, prosedur dan penetapan limit. Bank telah memiliki kebijakan dan pedoman pengelolaan risiko termasuk penetapan limit risiko yang memadai sesuai dengan misi, strategi bisnis dan risk appetite Bank. Kebijakan tesebut dituangkan dalam pedoman manajemen risiko yang terdiri dari : - Kebijakan dan Pedoman Umum Penerapan Manajemen Risiko - Kebijakan dan Pedoman Limit Risiko - Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Risiko - Kebijakan Pengelolaan Risiko Suku Bunga - Kebijakan Rencana Darurat Manajemen Risiko – Risiko Likuiditas - Kebijakan Pengelolaan Risiko Operasional - Pedoman Pengukuran Risiko - Kebijakan dan Pedoman ALMA


6

Kebijakan dan Pedoman tersebut telah dievaluasi dan dikinikan dengan memperhatikan perubahan kondisi ekstern serta kesesuaian dengan kompleksitas usaha, kapasitas SDM, misi dan strategi Bank secara keseluruhan, meskipun belum dilakukan secara rutin. c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko telah sesuai dengan kompleksitas usaha dan skala Bank dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal Bank. Proses tersebut telah dilaksanakan terhadap seluruh aktivitas fungsional Bank yang meliputi 5 (lima) jenis risiko yaitu : - Risiko Kredit - Risiko Operasional - Risiko Pasar - Risiko Likuiditas, dan - Risiko Kepatuhan Cakupan sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki Bank juga sudah cukup memadai, sehingga laporan pengelolaan risiko dan profil risiko Bank cukup akurat dan disampaikan tepat waktu ke Direksi dan pihak terkait lainnya. Dari laporan profil risiko per posisi 31 Desember 2008 diketahui bahwa risiko melekat secara keseluruhan adalah moderate. d. Sistem Pengendalian Intern Sistem Pengendalian Intern terkait dengan penerapan manajemen risiko yang ditetapkan Bank sudah cukup memadai (acceptable) bila dibandingkan dengan kompleksitas dan ruang lingkup usaha Bank. Sistem pengendalian intern tersebut sudah mengatur antara lain : - Struktur organisasi yang menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab setiap jabatan - Pemisahan fungsi antara satuan kerja operasional dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian dan satuan kerja manajemen risiko. - Pembatasan kewenangan untuk mengakses, memodifikasi dan merubah model pengukuran risiko dan software SIM nya hanya oleh pejabat yang berwenang - Penilaian dan pemeriksaan secara berkala oleh SKAI untuk menilai pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko pada seluruh aktivitas fungsional dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan - Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko.


7

5. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Total penyediaan dana kepada pihak yang terkait dengan Bank per posisi 31 Desember 2008 adalah Rp. 40.778 juta dan penyediaan dana kepada 25 (dua puluh lima) debitur inti per posisi 31 Desember 2008 sejumlah Rp 327.980 juta sebagaimana dijelaskan pada table berikut : Jumlah No.

Penyediaan Dana

Debitur

Nominal (Jutaan Rp)

1

Kepada Pihak Terkait

15

40.778

2

Kepada Debitur Inti : a. Individu b. Group

12 13

191.725 136.255

Jumlah penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit.

6. Rencana Strategis Bank

a. Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan) Sesuai dengan Visi Bank Jasa Jakarta yaitu “ Menjadi Bank andalan dengan mengedepankan perwujudan bank yang Good Corporate Governance” dengan misi “Berpartisipasi aktif dalam memperlancar kegiatan ekonomi melalui usaha perbankan yang sehat yang dikelola secara good corporate governance”, maka disusun Target Jangka Panjang sampai tahun 2012 sebagai berikut : • Meningkatkan pertumbuhan laba untuk mencapai jumlah modal disetor sebesar Rp 500 milyar pada tahun 2011 secara organik. • Meningkatkan terus menerus efektivitas dan efisiensi pada kegiatan operasional bank. • Meningkatkan terus menerus profesionalisme dan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM). • Terus berpartisipasi dalam mendorong kegiatan ekonomi sesuai visi dan misi Bank. • Mengembangkan kebutuhan teknologi informasi sesuai dengan perkembangan teknologi perbankan. Bank secara konsisten terus berusaha merealisasikan seluruh rencana jangka panjang (corporate plan) yang telah disusun dengan menetapkan langkah-langkah yang akan dilakukan setiap tahunnya dalam Rencana Bisnis Bank (business plan) guna mencapai rencana jangka panjang tersebut.


8

b. Rencana Jangka Menengah dan Pendek (Business Plan) Rencana jangka menengah dan pendek yang dituangkan dalam rencana bisnis (business plan) Bank setiap tahunnya disusun sejalan dengan rencana jangka panjang Bank yang telah ditetapkan sebelumnya. Terkait dengan dampak krisis keuangan global terhadap perekonomian Indonesia, dalam realisasi bisnis 2008 masih ada beberapa pos yang belum mencapai rencana anggaran yang telah ditetapkan, antara lain : • Penyaluran kredit mencapai Rp 1.978.573 juta atau 91,39% dari target yang berarti terjadi deviasi negative sebesar Rp 186.427 juta atau 8,61%, namun masih terdapat pertumbuhan positif 2,44% dibandingkan tahun 2007. • Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 2.362.162 juta atau 96,71% dari target dan yang berarti terjadi deviasi negative sebesar Rp 80.338 juta atau 3,29%, namun masih terdapat pertumbuhan positif 4,24% dibandingkan tahun 2007. • Total Asset mencapai Rp 2.849.052 juta atau 95,57% dari target dan yang berarti terjadi deviasi negative sebesar Rp 131.917 juta atau 4,43%, namun masih terdapat pertumbuhan positif 4,11% dibandingkan tahun 2007. • CAR yang sudah memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar dapat melebihi target sebesar 0,23% menjadi 23,60%. Rencana kerja (business plan) Bank Jasa Jakarta tahun 2009 tetap sejalan sesuai rencana jangka panjang (corporate plan) yang telah ditetapkan, antara lain target pertumbuhan DPK 6% dan target pertumbuhan kredit 5,61% dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan yang belum diungkap

dalam laporan lainnya. Bank telah menerapkan transparansi kondisi keuangan kepada stakeholders dan pihak terkait lainnya dengan menyampaikan laporan publikasi, laporan keuangan audited dan laporan lain ke instansi tertentu. Selain itu Bank juga telah memiliki website yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui produk, jasa dan informasi lainnya tentang Bank Jasa Jakarta. Disamping itu Bank Jasa Jakarta telah mencetak brosur-brosur misalnya informasi produk, neraca dan rugi-laba singkat dan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa antara Bank dengan nasabah. Bank juga telah mengungkapkan kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya pada Laporan Pelaksanaan GCG ini sesuai ketentuan dan peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan GCG bagi bank umum.


9

B. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor perusahaan. Pengurus Bank Jasa Jakarta yang memiliki saham mencapai 5 % atau lebih di suatu perusahaan pada tahun 2008 adalah sebagai berikut : Pengurus Bank Jasa Jakarta

Nama Perusahaan

Iskandar Widyadi

PT. Widya Raharja Dharma PT. Adikarta Graha PT. Pah Tsung Indonesia PT. Agro Rajawali Perkasa PT. Townforkids

Randy Hartanto Lie Handrie Wirawan

% Kepemilikan 49,00 % 55,27 % 5,95 % 41,00 % 5,00 %

C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya maupun semua Pemegang Saham termasuk Pemegang Saham Pengendali Bank. Kecuali Presiden Komisaris yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Bank Jasa Jakarta melalui kepemilikan 49% saham PT. Widya Raharja Dharma dan 55,27% saham PT. Adikarta Graha, dimana kedua perusahaan ini merupakan pemegang 100% saham Bank Jasa Jakarta. D. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Jenis Remunerasi dan fasilitas lain 1

2

Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tentiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi, kesehatan dsb) yang *) : a. Dapat dimiliki b. Tidak Dapat dimiliki

Jumlah diterima dalam 1 tahun Dewan Komisaris Direksi Orang Jutaan Rp Orang Jutaan Rp 3

5.348

4

5.811

-

5.348

-

5.811

Total *) dinilai dalam ekivalen Rupiah

Jumlah Remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang diterima anggota Dewan Komisaris dan Direksi bila dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, dapat dilihat sebagai berikut : Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun Diatas Rp. 2 Miliar Diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2 Miliar Diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar Rp. 500 Juta kebawah *) yang diterima secara tunai Laporan Pelaksanaan GCG Bank Jasa Jakarta Tahun 2008

Jumlah Komisaris 1 2

Jumlah Direksi 1 1 1 1

10

E. Shares Option dalam Rangka Pemberian Kompensasi kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif. Bank Jasa Jakarta tidak memiliki kebijakan pemberian shares option baik kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun pejabat eksekutif. F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah • • • •

Rasio Gaji Pegawai yang Tertinggi dan Terendah yaitu 25,19 : 1 Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Terendah yaitu 4,98 : 1 Rasio Gaji Komisaris yang Tertinggi dan Terendah yaitu 6,65 : 1 Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi yaitu 2,60 : 1

G. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Selama tahun 2008 Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan rapat sebanyak seperti tabel dibawah ini : Rapat Dewan Komisaris

Keterangan Dewan Komisaris Iskandar Widyadi Mintolo Hardiyanto Randy Hartanto Lie Direksi Handrie Wirawan Emanuela Tanubrata Olwin Chandra Krisna Chandra

Rapat Direksi

6/6 6/6 6/6

Rapat Direksi-Komisaris 11/20 20/20 19/20

11/12 12/12 12/12 12/12

18/20 20/20 20/20 20/20

H. Penyimpangan internal (Internal Fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank Selama tahun 2008 terdapat 1 (satu) kejadian Internal Fraud di Bank Jasa Jakarta yang berdampak signifikan (dampak penyimpangannya lebih dari Rp. 100 juta) yang dilakukan oleh Wakil Pimpinan Cabang Pembantu Fatmawati. Atas kejadian Internal Fraud ini telah ditindak lanjuti melalui proses hukum. I. Permasalahan Hukum Selama tahun 2008 ini permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bank Jasa Jakarta semuanya terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah. Adapun permasalahan hukum yang masih dalam proses penyelesaian maupun yang sudah selesai berjumlah sebagai berikut : Permasalahan Hukum Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Dalam Proses Penyelesaian Total


Jumlah Perdata Pidana 7 kasus 9 kasus 16 kasus -

11

J. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan Selama tahun 2008 ini, tidak ada pengambilan keputusan yang diwarnai benturan kepentingan antar pengurus, termasuk benturan kepentingan yang dapat merugikan atau menurunkan keuntungan Bank. K. Buyback Shares dan/atau Buyback Obligasi Bank Bank Jasa Jakarta merupakan perusahaan yang belum menjual sahamnya kepada masyarakat (go public) dan belum pernah menerbitkan obligasi, sehingga Bank Jasa Jakarta tidak memiliki kebijakan buyback shares dan/atau buyback obligasi. L. Pemberian Dana untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik Sebagai wujud tanggung jawab sosial, Bank Jasa Jakarta pada tahun 2008 memberikan sumbangan sejumlah Rp 1.860 juta untuk kegiatan sosial antara lain sumbangan pembangunan rumah rakyat miskin di daerah Pademangan-Jakarta Utara yang dikoordinir oleh Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia, sumbangan beras untuk warga kurang mampu di kelurahan Roa Malaka-Jakarta Barat, sumbangan perbaikan jalan di daerah Roa Malaka dan sumbangan untuk kegiatan keagamaan. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG BANK JASA JAKARTA TAHUN 2008 Rincian peringkat seluruh faktor penilaian hasil self assessment pelaksanaan GCG Bank Jasa Jakarta sebagai berikut : Bobot No.

Faktor Penilaian

1.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Penanganan Benturan Kepentingan Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Penerapan Fungsi Audit Intern Penerapan Fungsi Audit Ekstern Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern Penyediaan Dana Kapada Pihak Terkait dan Debitur Besar Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal Rencana Strategis Bank Nilai Komposit

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Peringkat Faktor (a) (b) 10,00% 2

Nilai (a)x(b) 0,200

20,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 7,50%

2 2 3 3 3 2 3

0,400 0,200 0,300 0,150 0,150 0,100 0,225

7,50%

2

0,150

15,00%

2

0,300

5,00% 100,00%

3

0,150 2,325

Hasil self assessment pelaksanaan GCG di Bank Jasa Jakarta tahun 2008 dari 11 (sebelas) faktor penilaian yang ada diperoleh nilai Komposit 2,325 (dua koma tiga dua lima) dengan predikat komposit “Baik”. Dari hasil self assessment tersebut tidak ada Faktor Penilaian yang peringkat faktornya mendapat nilai 4 (empat) atau 5 (lima).


12

Beberapa hal perlu disempurnakan terkait dengan hasil penilaian self assessment pelaksanaan GCG, antara lain: a. Sistem Pengendalian Intern Bank untuk menghindari terjadinya penyimpangan/ pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank. b. Cakupan dan ruang lingkup pemeriksaan oleh SKAI perlu diperluas dengan melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank. Selain itu, Pedoman Kerja dan Sistem Prosedur SKAI perlu dievaluasi secara berkala dan disempurnakan sesuai perkembangan transaksi perbankan yang terjadi. Untuk menindaklanjuti hal-hal tersebut, manajemen Bank Jasa Jakarta telah melakukan upaya-upaya untuk memperkuat struktur pengendalian intern antara lain dengan membentuk unit kerja internal kontrol. Demikian Laporan Pelaksanaan GCG Bank Jasa Jakarta tahun 2008 ini kami sampaikan.


13

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) BANK JASA JAKARTA TAHUN 2008

Recommend Documents