LAPORAN MONITORING TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DAN PENERIMAAN DAERAH DARI MINYAK DAN GAS (DANA BAGI HASIL MIGAS) DI PROVINSI RIAU

LAPORAN

MONITORING TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DAN PENERIMAAN DAERAH DARI MINYAK DAN GAS (DANA BAGI HASIL MIGAS) DI PROVINSI RIAU

Oleh : FORUM INDONESIA UNTUK TRANSPARANSI ANGGARAN RIAU INDONESIA FORUM FOR BUDGET TRANSPARANCY OF RIAU (FITRA RIAU)

Bekerjasama : INDONESIA CORRUPTION WACTH (ICW)

Di Dukung :

FITRA RIAU 2012| 1 Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Indonesia Forum For Budget Transparancy of Riau Jalan Kartama Perumahan Rindu Serumpun 1 Blok E5 RT/RW (05/07) Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai PekanbaruEmail: [email protected] website: www.fitrariau.org / 085271614521

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DAN PENERIMAAN DAERAH DARI MINYAK DAN GAS (DANA BAGI HASIL MIGAS) DI PROVINSI RIAU Oleh : FITRA RIAU –ICW

1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumberdaya alam strategis tidak terbarukan (Unrenewable ) yang dikuasai oleh Negara dan merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak serta mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional. Untuk itu pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin dengan menggunakan teknologi yang terus dikembangkan dan lebih efisiensi serta ramah lingkungan agar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Akhir-akhir ini, kecenderungan penggunaan minyak bumi sebagai bahan baku semakin meningkat, sementara produksi semakin menurun seiring dengan semakin menipisnya cadangan minyak. Kecenderungan penurunan produksi dan lifting migas saat ini, akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara yang berakibat langsung terhadap penerimaan Dana Bagi Hasil dari SDA migas dan ini sangat menentukan dalam perolehan pendapatan asli daerah (anggaran pembangunan). Provinsi Riau adalah salah satu provinsi di indonesia yang kaya akan sumber daya alam (SDA). Salah satu kekayaan daerahnya adalah pertambangan minyak dan gas bumi. Potensi kekayaan alam Riau yang bersumber dari pertambangan Migas telah menjadi cerita sejak lama. Bahkan pada mulai operasional pada tahun 80 an produksi minyak mentah Riau mencapi 1,2 juta barel per hari. Saat ini di Provinsi Riau terdapat 8 (Delapan) kabupaten dari 12 Kabupaten/Kota yang dijadikan wilayah penghasil Migas. Kurang lebih FITRA RIAU 2012| 2 Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Indonesia Forum For Budget Transparancy of Riau Jalan Kartama Perumahan Rindu Serumpun 1 Blok E5 RT/RW (05/07) Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai PekanbaruEmail: [email protected] website: www.fitrariau.org / 085271614521

61.218, 06 km2 wilayah dengan 146 lapangan yang sedang dalam kondisi aktif baik berstatus produksi maupun ekplorasi dengan jumlah 11883 sumur dengan kondisi aktif pula. Terdapat 18 (tujuh belas) perusahaan KKKS, 11 (Sebelas) diantaranya berstatus produksi dan 7 (tujuh) perusahaan lainnya masih berstatus ekplorasi. Namun kekayaan Riau tersebut faktanya belum bisa dinikmati secara merata oleh masyarakat Riau terutama masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, pemandangan berupa rumah gubuk dan reyot yang hampir rubuh tak jarang kita jumpai di sekitar areal pertambangan yang tersebar di Propinsi Riau. sampai pada akhirnya produksi Migas Riau terus mengalami penurunan. Berkurangnya cadangan Migas pada lapisan bumi, berdampak menurunnya produksi (lifting) Migas di Riau. Dengan demikian pendapatan/penerimaan daerah dari sektor Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan salah satu komponen dana perimbangan pusat daerah pasti akan mengalami penurunan. Sehingga, ketika pemerintah daerah penghasil Migas hari ini tidak memanfaatkan hasil kekayaan alam dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat serta tidak siap menerima kenyataan alam yang tidak lagi memproduksi hasil kekayaan alam, maka kemungkinan kebangkrutan pemerintah akan terjadi. 1.2

Landasan Hukum Beberapa landasan hukum yang digunakan sebagai kekuatan mengikat bagi pengelolaan industry Migas di Indonesia: -

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Ayat 2 mengatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan Bangsa yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Ayat 3 bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat.


-

Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi (proses amandemen). Pasal 31, Ayat 6 mengatakan bahwa penerimaan Negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-

Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 19 Ayat 1 mengatakan bahwa penerimaan pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dari wilayah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Ayat 2 mengatakan bahwa Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 sebesar 15,5 persen dibagi dengan rincian sebagi berikut : a. 3,1% dibagikan untuk propinsi yang bersangkutan; b. 6,2% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan c. 6,2% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan.

Pasal 20 ayat

1

menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil dari

Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 dan huruf f angka 2 sebesar 0,5% (setengah persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar. Ayat (2) berpendapat bahwa Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi masing-masing dengan rincian sebagai berikut: a. .0,1% (satu persepuluh persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; FITRA RIAU 2012| 4 Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Indonesia Forum For Budget Transparancy of Riau Jalan Kartama Perumahan Rindu Serumpun 1 Blok E5 RT/RW (05/07) Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai PekanbaruEmail: [email protected] website: www.fitrariau.org / 085271614521

b. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota penghasil; dan c. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Ayat (3) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. d. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

Pasal 28 mengatakan bahwa perhitungan

realisasi DBH Sumber Daya alam dilakukan secara triwulan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara Pemerintah Pusat dan daerah penghasil kecuali untuk DBH perikanan. Pasal 29 menyatakan bahwa penyaluran DBH SDA dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan Negara pada tahun anggaran berjalan. Penyaluran tersebut di atas dilaksanakan secara triwulanan (periode April- Juli- Oktober- Desember) e. Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (proses amandemen). Pasal 11 Ayat 3.p mengatakan bahwa Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib memuat paling sedikit ketentuanketentuan pokok. Pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-

hak masyarakat adat. Pasal

40 butir 5

mengatakan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. f. Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2004, tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pasal 76 mengatakan bahwa Kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat oleh kontraktor dilakukan dengan berkoordinasi FITRA RIAU 2012| 5 Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Indonesia Forum For Budget Transparancy of Riau Jalan Kartama Perumahan Rindu Serumpun 1 Blok E5 RT/RW (05/07) Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai PekanbaruEmail: [email protected] website: www.fitrariau.org / 085271614521

dengan

Pemerintah

daerah.

Kegiatan

Pengembangan

lingkungan dan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di utamakan untuk

masyarakat di sekitar

daerah dimana ‘Eksploitasi’ dilaksanakan.

Pasal

77

mengatakan bahwa pelaksanaan keikutsertaan kontraktor dalam pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) diberikan dalam bentuk natura berupa sarana dan prasarana fisik, atau pemberdayaan usaha dan tenaga kerja setempat. 1.3 Tujuan Tujuan kegiatan monitoring tata kelola industri ektraktif dan penerimaan daerah dari sektor Migas ini adalah sebagai berikut : a. Membangun basis data potensi, produksi, dan penerimaan daerah dari sektor Migas. b. Untuk melihat manfaat tata kelola idustri ektraktif pertambangan Migas terhadap ekonomi sosial. c. Mendorong tranparansi dan Akuntabilitas tata kelola Industri Ektraktif di provinsi Riau 1.4

Metodologi Riset ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan data-data yang diperoleh dari penelitian dengan menggukana kata-kata. Adapun teknik pengumpulan data penelitian lokal ini adalah wawancara mendalam, analisis dokumen dan data, dan fogus group diskusi (FGD). Oleh karena itu langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.4.1. Study Dokumen dan Data Study dokumen dilakukan terkait dengan pengumpulan data dan analisis dokumen yang relevan dengan bagi hasil daerah dari minyak dan gas bumi serta data-data yang berkaitan dengan


pengelolaan minyak dan gas bumi, misalnya profil kontraktor, sejarah pengelolaan blok Migas. 1.4.2 Wawancara/interview Wawancara mendalam untuk mendapatkan data primer secara langsung di lapangan, informan dalam wawancara ini adalah pihak-pihak yang terkait yang memahami persoalan Migas (Perusahaan, Pemerintah daerah (eksekutif dan legislative) serta LSM local yang konsen dengan isu-isu Migas. 1.4.3 Focus Group Discution (FGD) FGD atau kelompok diskusi terfokus untuk mengklarifikasi hasil temuan sementara ataupun sebagai proses triangulasi dari studi dokumen dan wawancara mendalam yang telah dilakukan. FGD juga dipergunakan sebagai alat untuk meminta masukan terhadap transparansi pengelolaan dana bagi hasil dari Minyak dan Gas bumi.


2.

DATA Dan ANALISA 2.1. Mekanisme Penerimaan SDA Minyak Bumi

2.2.

Potensi Pertambangan Migas Riau Pro Provinsi Riau secara geologis terletak pada cekungan ekungan Sumatera Tengah yang kaya akan sumber daya mineral seperti Minyak dan Gas Bumi, Batubara, Gambut, serta Bahan Galian Mineral lainnya. Semua bahan galian tersebut diatas sebagian sudah dimanfaatkan sejak zaman penjajahan Belanda seperti Minyak dan Gas Bumi, dimana puncak produksinya pada tahun 80-an 80 an

minyak bumi mencapai ± 1,2 Juta

barel/hari namun sampai saat ini produksinya terus menurun. Dalam Peta Wilayah Kerja Perusahaan (WKP) potensi pertambangan minyak di Riau terdapat di 8 (Delapan) Kabupa Kabupaten/kota dari 12 (Dua belas) kabupaten / kota di Riau. Seluruh wilayah yang dijadikan pusat pertambangan minyak dan gas bumi secara keseluruhan telah terekplorasi dan sebagian besar berada pada tahap produksi. FITRA RIAU 2012 2012| 8 Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Indonesia Forum For Budget Transparancy of Riau Jalan Kartama Perumahan Rindu Serumpun 1 Blok E5 RT/RW (05/07) Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai PekanbaruEmail: [email protected] website: www.fitrariau.org / 085271614521

Peta WKP Pertambangan Minyak Bumi di Provinsi Riau

Sumber: BP Migas Pusat 2012 FITRA RIAU 2012| 9 Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Indonesia Forum For Budget Transparancy of Riau Jalan Kartama Perumahan Rindu Serumpun 1 Blok E5 RT/RW (05/07) Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai PekanbaruEmail: [email protected] website: www.fitrariau.org / 085271614521

Tabel .1. Wilayah Pertambangan Migas di Provinsi Riau NO

Kabupaten/Kota

Lokasi Eksplorasi

1

Kabupaten Bengkalis

Bekasap, Kota Batak, dan Duri

2

Kabupaten Siak

Minas, Libo dan Zamrud, Sungai Apit, Sabak Auh.

3

Kabupaten Rokan Hilir

Rantau Bais dan Ujung Tanjung

4

Kabupaten Kampar

Petapahan dan tapung

5

Kabupaten Rokan Hulu

Tandun

6

Kabupaten Pelalawan

Kerumutan

7

Kabupaten Indragiri Hulu

Lirik

8

Kabupaten Kepulauan Meranti

Selat Panjang

Produksi Minyak Bumi rata-rata = 375,00 BOPD Sumber: Dinas Pertambangan Provinsi Riau 2009 Wilayah pertambangan Migas di provinsi Riau, tersebar di 8 (delapan) kabupaten. Sebagian besar wilayah kabupaten yang menjadi daerah penghasil Migas di Riau adalah kabupaten – kabupaten yang berada di wilayah Riau bagian pesisir, yaitu Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir. 2.3. Perusahaan (KKKS) Migas Di Riau Menurut data BP Migas, (data tahun 2011) terdapat 18 (delapan Belas) perusahaan ektraktif yang melakukan kegiatan hulu Migas di Provinsi Riau. Dari delapan belas perusahaan tersebut terdapat 11 Perusahaan (KKKS) yang melakukan kegiatan pertambangan Migas di Riau seluruh Perusahaan sudah bersetatus Produksi. Sedangkan 7 (tujuh) lainnya masih berstatus ekplorasi atau Seismik 2D. KKKS yang melakukan ekploitasi dan ekplorasi di Riau, terdapat dua perusahaan yang merupakan Perusahaan Daerah (BUMD) yaitu BOB. PT.BSP yang bekerjasama dengan PT. Pertamina Hulu Energi FITRA RIAU 2012| 10 Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Indonesia Forum For Budget Transparancy of Riau Jalan Kartama Perumahan Rindu Serumpun 1 Blok E5 RT/RW (05/07) Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai PekanbaruEmail: [email protected] website: www.fitrariau.org / 085271614521

yang mengelola blok Coastal Plan Prkanbaru (CPP). Kemudian PT. Sarana Pembangunan Riau (SPR) yang mengelola blok langgak yang merupakan perusahaan milik Provinsi Riau. PT.Chevron Pasific Indonesia adalah perusahaan tertua dan terluas wilayah ekplorasinya. Karena hampir di setiap kabupaten / daerah yang memiliki wilayah produksi pertambangan minyak bumi, terdapat blok yang dikerjakan oleh PT. CPI. Tabel.2. Nama-nama KKKS Migas di Riau (Ekplorasi dan Produksi) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

KKKS BOB PT. BSP – Pertamina Hulu (BUMD) PT. Chevron Pasific Indonesia (Rokan) PT. Medco Indonesia - S&C Sumatera UBEB. Lirik Chevron Tecaxo/ PT. SPE West Kampar PT. Sarana Pembangunan Riau Langgak (BUMD) Kondur Petrolium SA/ EMP Mallaca Straits SA Petroselat. Ltd Kalila (Bentu) LTD Kalila (Korinci Baru) Ltd PT. Karya Inti Petrolium Ranhill Pamai taluk Energy PTE.LTD

14 15 16 17 18

PT. Northern Yamano Teknologi Indo CBM Ltd Hexindo Gemilang Jaya Puri Petrolium Resources Pan Orient East Jabung

Status Produksi Produksi Produksi Produksi Produksi Produksi Produksi

Kontrak PSC PSC PSC PSC PSC PSC PSC

Produksi Produksi Produksi Produksi eksplorasi SEISMIK 2D eksplorasi eksplorasi eksplorasi Eksplorasi SIESMIK 2D

PSC PSC PSC PSC

Sumber: BP.Migas 2012(Dokumen 2011) Profil seluruh perusahaan (KKKS) yang berstatus produksi dan yang berstatus ekplorasi, lihat tabel dibawah ini:


Tabel.3. KKKS Produksi / Ekplorasi No

Nama KKKS

Wilayah Kerja

EMP Mallacca Strait / Kondur Petroleum SA

Mallaca Strait

Profil

Produksi

1

Petroselat LTD

Onshore Panjang

Blok

Selat

2

BOB PT. BSP – Pertamina Hulu

Onshore Coastal Plain Pekanbaru Blok

                    

3

PT. Chevron Indonesia

Pasific

Blok Siak, Blok Rokan

 



4

Kalila Buntu Ltd 5

 

Bentu Segat Blok

        

Luas wilayah kerja 9.492 Km2 Wilayah kerja meliputi : Kabupaten Siak, Bengkalis, Kepulauan Meranti Awal Kontrak : tahun 1997 Efektif Kontrak tahun 2000 Akhir kontrak : 4 Agustus 2020 Jumlah Sumur : 273 sumur Lapangan Penghasil : 5 lapangan Produksi Utama : Minyak Bumi Luas wilayah kerja : 1.311 Km2 Wilayah kerja meliputi : Kabupaten Siak Awal Kontrak : tahun 1991 Efektif Kontrak tahun 1991 Akhir kontrak : 4 Agustus 2021 Jumlah Sumur : 3sumur Lapangan Penghasil : 2 lapangan Produksi Utama : Minyak Bumi Luas wilayah kerja 9.135,06 Km2 Wilayah kerja meliputi : Kabupaten Siak, Bengkalis, Kampar, Pelalawan, Kota Pekanbaru Awal Kontrak : tahun 2002 Efektif Kontrak : Akhir kontrak : 8 Agustus 2022 Jumlah Sumur : 592 sumur Lapangan Penghasil : 26 lapangan Produksi Utama : Minyak Bumi Luas wilayah kerja 18.728 Km2 Wilayah kerja meliputi : Kabupaten Siak, Bengkalis, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Pekanbaru, Kota Dumai Awal Kontrak : 9 Juni 1975 (Rokan) 25 September 1963 (Siak) Efektif Kontrak tahun 2000 Akhir kontrak : 2021 Jumlah Sumur : 10.800 Sumur Lapangan Penghasil : 86 lapangan Produksi Utama : Minyak Bumi Luas wilayah kerja 1.043 Km2 Wilayah kerja meliputi : Kabupaten Pelalawan dan Kampar Awal Kontrak : 2004, melanjutkan kontrak santos Efektif Kontrak tahun 2000


   Kalila (Korinci Baru) Ltd

Korinci Baru Blok

6

PT. Medco E&P Indonesia (Lirik)

Onshore Blok Kampar

        

7

Unit Bisnis (UBEP) Lirik

Pertamina

Pertamina EP (Onshore Blok Japura, Lapangan Lirik

8

PT. Sarana Pembangunan Riau (SPR)

Blok Langgak

                 

9

PT. Sumatera Energi (SPE) 10

  

Persada

West Kampar

        

Akhir kontrak : 2021 Jumlah Sumur : 6 Sumur Lapangan Penghasil : 5 lapangan, 4 lapangan belum aktif Produksi Utama : Gas Bumi Luas wilayah kerja :253 Km2 Wilayah kerja meliputi : Pelalawan dan Kota Pekanbaru Awal Kontrak : 2004 Efektif Kontrak tahun 2000 Akhir kontrak : 2027 Jumlah Sumur : 7 Sumur Lapangan Penghasil : 5 lapangan Produksi Utama : Gas Bumi Luas wilayah kerja : 469 Km2 Wilayah kerja meliputi : Kabupaten Indragiri Hilu dan Kabupaten Pelalawan Awal Kontrak : 1995 (Membeli PT. StanvacIndonesia dari Exion Mobil) Akhir kontrak : 2013 Jumlah Sumur : 122 Sumur Lapangan Penghasil : 11 lapangan Produksi Utama : Minyak Bumi Luas wilayah kerja : 40 Km2 Wilayah kerja meliputi : Pelalawan dan Indragiri Hulu Awal Kontrak : 2003 Efektif Kontrak tahun Akhir kontrak : 2023 Jumlah Sumur : 53 Sumur Lapangan Penghasil : 1 lapangan Produksi Utama : Minyak Bumi Luas wilayah kerja : 79,65 Km2 Wilayah kerja meliputi : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu Awal Kontrak : 2010 Efektif Kontrak tahun : Akhir kontrak : 2030 Jumlah Sumur : 24 Sumur (Aktif 21 Sumur) Lapangan Penghasil : 1 lapangan Produksi Utama : Minyak Bumi Luas wilayah kerja : 4.471, 31 Km2 Wilayah kerja meliputi : Rokan Hulu, Kampar, Padang Lawas Awal Kontrak : 7 Oktober 2005 Efektif Kontrak tahun Akhir kontrak : 6 Oktober 2035 Jumlah Sumur : 3 Sumur Lapangan Penghasil : 1 lapangan


Ekplorasi PT. Karya Inti Petroleum

Lirik II Blok

1

Ranhil Pamai Energy. PTE.LTD

Taluk

South CPP

2

3



Produksi Utama : Minyak Bumi



Wilayah Kerja : Indragiri Hulu, Pelalawan. Awal Kontrak : 16 Janiari 2006 Akhir Kontrak : 16 Januari 2013 Status Kegiatan : EKPLORASI Luas Wilayah : 4.473,32 KM2 Wilayah Kerja : Kampar, Kuantan dan Kabupaten Pranat Awal Kontrak : 13 November 2009 Akhir Kontrak : 2038 Status Kegiatan : EKPLORASI Wilayah Kerja : Siak dan Pekanbaru Awal Kontrak : 5 Mei 2009 Akhir Kontrak : 2015 Status Kegiatan : EKPLORASI Luas Wilayah : 2995 KM2 Wilayah Kerja : Indragiri Hulu, Pelalawan Awal Kontrak : 30 November 2009 Akhir Kontrak : 2039 Status Kegiatan : Belum Mendapat Persetujuan dari Pemagang HGU PT. Inti Indosawit di Kabupaten Pelalawan PTPN V di Daerah Indragiri Hulu (Tumpang Tindih Lahan) Luas Wilayah : 2500 KM2 Wilayah Kerja : Indragiri Hilir Awal Kontrak : 18 Januari 2007 Akhir Kontrak : 17 Januari 2013 Status Kegiatan : EKPLORASI Wilayah Kerja : Indragiri Hulu Awal Kontrak : 18 Mei 2010 Akhir Kontrak : 2016 (Masa Ekplorasi) Status Kegiatan : EKPLORASI Luas Wilayah : 6227, 72 KM2 Wilayah Kerja : Indragiri Hilir, Tanjung Jabung Timur, TanjungJabung Bara, Muara Jambi Awal Kontrak : 21 November 2011 Akhir Kontrak : 2041 Status Kegiatan : SEISMIK 2D, Pemboran 1 Sumur Ekplorasi

      

PT. Northem Teknologi

Yamano

Indo CMB Ltd

East Pamai Blok

  

CMB Rengat

    

4

Hexindo Gemilang Jaya

Lemang Blok

   

Puri Petroleum Reources

Puri Blok

  

5

6

Pan Orient East Jabung

7

East Jabung

     

Sumber: BP Migas Pusat 2012


Saat ini di Provinsi Riau terdapat 8 (Delapan) kabupaten dari 12 Kabupaten/Kota yang dijadikan wilayah penghasil Migas. Kurang lebih 61.218, 06 km2 wilayah ekploitasi baik berstatus produksi maupun ekplorasi dengan 146 lapangan yang sedang dalam kondisi aktif baik berstatus produksi maupun ekplorasi dengan jumlah 11883 sumur dengan kondisi aktif pula. Terdapat 18 (tujuh belas) perusahaan KKKS, 11 (Sebelas) diantaranya berstatus produksi dan 7 (tujuh) perusahaan lainnya masih berstatus ekplorasi. Secara rinci wilayah ekploitasi perusahaan (KKKS) di 8 (delapan) Kabupaten di Riau adalah sebagai berikut : Tabel.4. KKKS dan Wilayah Kerja (WK) Di Riau (Produksi) No

Kabupaten/Kota

1

Kab. Bengkalis

2

Kab. Indragiri Hulu

3

Kab. Kampar

4 5

Kab. Meranti Kab.Pelalawan

6

Kab. Rokan Hilir

7

Kab. Rokan Hulu

8

Kab. Siak

Kontraktor / KKKS BOB. PT. BSP – Pertamina Hulu Chevron Pasifict Indonesia (Rokan) Medco E&P Indonesia – S&C Sumatera EBEP-Lirik BOB PT.BSP – Pertamina Hulu Chevron Pasific Indonesia Chevron Texaco Siak SPE West Kampar SPR Langgak Kondor Petrolium SA Medco E&P Indonesia- S&C Sumatera UBEP. Lirik Chevron Pasifik Indonesia Chevron texaco Siak Chevron Pasifict Indonesia SPE West Kampar SPR Langgak BOB PT. BSP- Pertamina Hulu Chevron Pasifik Indonesia Kondur Petrolium SA Petroselat. Ltd

Jenis Minyak SLC Duri Lirik Lirik SLC SLC SLC West Kampar SLC Lalang Lirik Lirik Duri & SLC SLC SLC West Kampar SLC SLC SLC Lalang Selat


panjang Sumber: BP Migas 2012 2.4. Penguasaan Migas di Provinsi Riau 2.4.1. KKKS P.T. CPI di Riau Kegiatan ekplorasi dan ekploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia dilakukan oleh para Kontraktor berdasarkan suatu Kontrak Kerja Sama dengan pemerintah. Kontrak Kerja Sama (KKS) adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. KKS ditandatangani oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Setiap KKKS diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada satu Wilayah Kerja. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) adalah suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sesuai dengan pasal 10 PP nomor 42 tahun 2002, BPMIGAS mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaatdan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. FITRA RIAU 2012| 16 Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Indonesia Forum For Budget Transparancy of Riau Jalan Kartama Perumahan Rindu Serumpun 1 Blok E5 RT/RW (05/07) Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai PekanbaruEmail: [email protected] website: www.fitrariau.org / 085271614521

Salah satu bentuk KKS adalah Kontrak Bagi Hasil atau Production Sharing Contract (PSC). Prinsip-prinsip PSC adalah sebagai berikut: -

Manajemen ditangan Pertamina (sekarang beralih kepada BPMIGAS).

-

Kontraktor menyediakan semua dana, tehnologi, dan keahlian.

-

Kontraktor menanggung semua resiko finansial.

-

Besarnya Bagi Hasil ditentukan atas dasar tingkat produksi minyak dan atau gas bumi.

2.4.2. PSC Wilayah Kerja Rokan Sejarah perkembangan PT CPI berawal pada Tim Geologi dari Standard Oil of California (Socal) melakukan penelitian di 1924 yang kemudian di tahun 1936 Socal bersama Texaco mendirikan Caltex. Pada tahun 1963 Caltex resmi menjadi PT Caltex Pasific Indonesia. Perkembangannnya nama Socal berubah menjadi Chevron dan di tahun 2001 Chevron & Texaco bergabung menjadi ChevronTexaco. Pada awal 2005 gabungan perusahaan Chevron Texaco berganti nama menjadi Chevron Corporation. Dan saat ini, PT CPI bertindak sebagai kontraktor dari tiga PSC di Sumatera, yaitu PSC Rokan, PSC C&T Siak dan PSC C&T Mountain Front & Kuantan (MFK). 2.4.3. PSC Rokan Penandatanganan PSC Rokan antara Pertamina dengan PT CPI dilakukan pada tanggal 9 Agustus 1971, dan telah mengalami

amandemen

dengan

persetujuan

Menteri

Pertambangan pada tanggal 24 Desember 1983, untuk jangka waktu (akhir masa) PSC sampai tanggal 8 Agustus 2002. Setelah dilakukan amandemen PSC pada tanggal 15 Oktober 1992, PT CPI masih berhak meneruskan usaha pertambangan FITRA RIAU 2012| 17 Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Indonesia Forum For Budget Transparancy of Riau Jalan Kartama Perumahan Rindu Serumpun 1 Blok E5 RT/RW (05/07) Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai PekanbaruEmail: [email protected] website: www.fitrariau.org / 085271614521

migas di daerah Sumatera Bagian Tengah (Rokan Block) ±seluas 9.898 km2 untuk masa 30 tahun sampai dengan Agustus 2021. PSC Rokan dioperasikan PT CPI di 3 (tiga) lapangan minyak utama, yaitu: Duri, Minas dan Bekasap. Lapangan Duri memproduksi minyak bumi yang terkenal dengan nama Duri Crude yang ditemukan tahun 1941 dan mulai berproduksi tahun 1958. Lapangan Minas ditemukan pada tahun 1941 dan mulai berproduksi tahun 1952 dengan jenis minyak yang dihasilkan yaitu Sumatran Light Crude (SLC). Sedangkan Lapangan Bekasap hanya memiliki sejumlah lapangan minyak kecil produktif yang memproduksi light crude. 2.4.4. PSC C&T Siak Penandatanganan PSC C&T Siak antara Pertamina, Chevron Siak Inc. dan Texaco Inc. dilakukan pada tanggal 28 Maret 1991 dengan wilayah kuasa pertambangan migas (area eksplorasi) di daerah Siak Block seluas 8,314 km2. PSC C&T Siak mengoperasikan Lapangan Siak yang menghasilkan jenis minyak SLC. 2.4.5. PSC C&T MFK Penandatanganan PSC C&T MFK antara Pertamina dengan California Asiatic Oil Company (Calasiatic) dan Texaco Overseas Petroleum Company (Topco) (C&T) dilakukan pada tanggal 20 Januari 1975, dengan amandemen pada tanggal 21 Desember 1978 dan 28 Januari 1980. PSC C&T MFK mengoperasikan ladang migas (area eksplorasi) di daerah Blok MFK di Kabupaten Rokan Hulu seluas 6.865 km2, yaitu di Mountain Front Block seluas 805 km2 dan Kuantan Block seluas 6.060 km2. FITRA RIAU 2012| 18 Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Indonesia Forum For Budget Transparancy of Riau Jalan Kartama Perumahan Rindu Serumpun 1 Blok E5 RT/RW (05/07) Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai PekanbaruEmail: [email protected] website: www.fitrariau.org / 085271614521

2.4.6. Caostal Plan and Pekanbaru (CPP) Blok Caostal Plan and Pekanbaru blok (CPP Blok), memiliki wilayah kerja yang berlokasi di Kabupaten Siak, Bengkalis, Rokan Hilir, Rokan hulu, dan kota Dumai. Wilayah CPP Blok memiliki luas area 9.135,06 km2. Dengan jumlah lapangan minyak yang tersebar di Blok CPP adalah 32 lapangan yang dikelompokan menjadi tiga area yaitu Pedada, Zambrut dan West Area. Blok CPP merupakan blok yang tergolong matang yang telah memproduksi ratusan juta barel minyak mentah

sejak awal

tahun 1970-an. Sampai hari ini produksi minyak mentah di blok CPP mencapai 17000 barel oil per day. CPP Blok ini dikelola oleh perusahaan Daerah yaitu PT. Bumi Siak Pusako yang berkerjasama dengan pertamina hulu energi. CPP blok ini dikelola oleh perusahaan daerah pada tahun 2002 setelah habis kontrak dengan PT. Caltex pasifix indonesia.


2.5. Realisasi Lifting Migas Riau 2.5.1. Realisasi Lifting Minyak Mentah Tahun 2009-2011 Perkembangan realiasi lifting minyak mentah Provinsi Riau sejak pada tahun 2009 sebesar 132. 484.600 (barel), kemudian pada tahun 2011 sebesar 133.590.600 (barel). Sedangkan pada tahun 2011 total realisasi lifting sebesar 140.049.480 ( barel). Sejak tahun 2009 – 2011 perolehan realisasi lifting terbesar adalah kebupaten Bengkalis dengan perolehan sebesar 64.358.720 barel (tahun 2009), 69.271.290 barel (tahun 2010) dan 76.774.980 barel (tahun 2011). Kemudian disusul kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Siak. Sedangkan kabuten meranti tahun 2009 belum mendapat alokasi lifting. Secara rinci perkembangan realiasasi lifting Minyak Mentah Riautahun 2009 – 2011 sebagai berikut: Tabel.5. Perkembangan Realiasasi Lifting Minyak Mentah Hasil Rekonsiliasi tahun 2009-2011 Provinsi Riau No Prov/Kab/Kota 1 2 3 4 5 6 7 8

Satuan

TAHUN 2009

Total Riau ribu barel 132.484,60 Bengkalis ribu barel 64.358,72 Rokan Hilir ribu barel 23.876,61 Siak ribu barel 28.121,91 Kampar ribu barel 14.343,59 Indragiri Hulu ribu barel 674,73 Rokan Hulu ribu barel 525,94 Kep. Meranti ribu barel Gross (Rp. Juta) 79.289.022,61 Revenue Sumber: Distamben Provinsi Riau

2010

2011

133.590,60 69.271,29 21.620,69 25.844,48 13.076,89 604,15 406,04 2.210,48

140.049,48 76.774,98 76.774,98 24.939,97 13.791,09 647,60 689,41 2.217,83

93.333.144,60

133.174.181,60


Secara umum, perkembangan lifting minyak mentah Provinsi Riau sejak dari tahun 2009 sampai tahun 2011 mengalami peningkatan. Namun peningkatan produksi dalam setiap total produksi dari tahun 2009 – 2011 tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Seperti produksi tahun 2009 sebesar 132.484,60 meningkatat pada tahun

2010 menjadi 133.590,60. Artinya

peningkatan produksi antara tahun 2009 dan tahun 2010 hanya meningkat 1106 barel atau 0,82% (nol nol koma delapan persen persen). Begitu juga pada tahun 2011, produksi minyak mentah mengalami peningkatan, mencapai 5648,88 barel atau 4,6 %( %(empat koma enam persen) persen dibadingkan tahun 2010. Perbandingan produksi pertahun dari tahun 2009 sampai 2011 digambarkan sebagai berikut:

Ribu Barel

Diagram Perkembangan Realisasi Lifting Minyak Mentah Riau 2009-2011 160.000,00 140.000,00 120.000,00 100.000,00 80.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00 0,00

2009

2010

2011

Riau

132.484,60

133.590,60

140.049,48

Kab. Bengkalis

64.358,72

69.271,29

76.774,98

Kab. Rohil

23.876,61

21.620,69

76.774,98

Kab. Siak

28.121,91

25.844,48

24.939,97

Kab. Kampar

14.343,59

13.076,89

13.791,09

Kab. Inhu

674,73

604,15

647,6

Kab. Rokan Hulu

525,94

406,04

689,41

0

2.210,48

2.217,83

Kab. Meranti

FITRA RIAU 2012 2012| 21 Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Indonesia Forum For Budget Transparancy of Riau Jalan Kartama Perumahan Rindu Serumpun 1 Blok E5 RT/RW (05/07) Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai PekanbaruEmail: [email protected] website: www.fitrariau.org / 085271614521

Perkembangan produksi (lifting)

minyak mentah di

Provinsi Riau untuk tren tiga tahun terakhir (2009 (2009-2011) secara umum terlihat mengalami penurunan dibandingkan tahun tahun-tahun sebelumnya. Namun di tahun 2011 hasil alokasi lifting minyak bumi diprovinsi Riau mulai kembali mengalamai kenaikan. Dengan total produksi Provinsi Riau alokasi liftingnya liftingnya sebesar 140.049,48 ribu barel. barel Perbandingan antara trend tiga tahun terakhir alokasi lifting produksi minyak bumi di Provinsi Riau dibandingakan dengan produksi tahun 2001-semester 2001 semester 1 2009 dapat dilihat pada diagram berikut ini:

2.6.


Diagram diatas menunjukkan produksi lifting minyak bumi provinsi Riau tahun 2001 sampai triwulan III 2009. Seluruh total produksi provinsi Riau mengalmi penurunan yang signifikan. Tahun 2001 produksi total provinsi Riau sebesar 222.113.00 ribu barel, sedangkan tahun tahun 2008 produksi sebesar 143.793,35 ribu barel. Artinya antara tahun 2001 sampai tahun 2008 produksi minyak mentah di Riau mengalami penurunan sebesar 78319, 65 ribu barel selama kurun waktu tujuh tahu, atau mengalami penurunan 35,2 % (tiga puluh lima koma dua persen) ditahun 2008 dibandingkan produksi minyak mentah tahun 2001. Begitu juga ditahun selanjutnya trend tahun 2009-2011 juga mengalami penurunan, namun ditahun 2011 mulai mengalami peningkatan produksi dibandingkan produksi tahun 2009.


Tabel.6. Hasil Rekonsiliasi Alokasi Lifting Minyak Mentah Provinsi Riau Sampai Dengan Triwulan I 2012

Daerah Penghasil

Jenis Minyak

Prognosa 2012 Ribu Barel

MBPD

Kumulatf 3 bulan

Pencapaian

Des 2011-Feb 2012

Sasaran

Lifting (barel)

%

Kab. Bengkalis BOB Pertamina Hulu - PT. Bumi Siak Pusako

SLC

1.195,72

3,27

302,08

25,2

Chevron pasific Indonesia (Rokan)

Duri

63.973,81

174,79

15.287,24

23,9

SLC

11.333,14

30,96

2.898,17

25,57

total

18.487,49

Kab. Indragiri Hulu Medco E&P Indonesia - S&C Sumatera

Lirik

96,34

0,26

32,85

34,11

UBEP- Lirik

Lirik

612,17

1,67

128,58

21

Total

161,43

Kab. Kampar BOB Pertamina Hulu - PT. Bumi Siak Pusako

SLC

390,16

1,07

83,91

21,51


SLC

14.663,64

40,06

3.749,86

25,57

Chevron texaco Siak

SLC

329,31

0,9

72,2

21,93

SPE West Kampar

west kampar

41,32

0,11

0

0

SPR Langgak

SLC

117,46

0,32

21,35

18,18

total

3927,32

Kab. Kepulauan Meranti Kondour Petrolium Total

lalang

2.363,17

6,64

544,59

23,05

544,59


Kab. Pelalawan Medco E&P Indonesia - S&C Sumatera

lirik

328,78

0,9

82,46

25,08

UBEB Lirik

Lirik

215,05

0,59

44,47

20,68

Total

126,93

Kab. Rokan Hilir Chevron pasific Indoensia Chevron Texaco

duri

100,51

0,27

23,99

23,87

SLC

19.188,70

52,43

4.907,04

25,57

SLC

458,14

1,25

135,79

29,64

Total

5066,82

Kab. Rokan Hulu Chevron Pasific Indonesia - Rokan

SLC

297,73

0,81

76,13

25,57

SPE West kampar

wes kampar

324,68

0,89

50,03

15,41

SPR Langgak

SLC

176,19

0,48

30,84

17,51

Total

157

Kab. Siak BOB Pertamina Hulu - PT. Bumi Siak Pusako

SLC

4.453,12

12,17

996,1

22,37


SLC

19.585,01

53,51

5.008,38

25,57

Kondur Petroleum SA

lalang

418,43

1,14

103,83

24,81

Petroselat LTd

selat panjang

183,00

0,5

20,8

11,37

Total Gros Total

6129,11 140.845,58

384,99

34.600,79

24,57

Sumber: website BP. Migas 2012


Tabel.7. Hasil Rekonsiliasi Alokasi Lifting Minyak Mentah Provinsi Riau Sampai Dengan Triwulan II 2012

Daerah Penghasil

Jenis Minyak

Prognosa 2012 Ribu Barel

MBPD

Kumulatf 6 bulan Des 2011-Mei 2012

Pencapaian

Lifting (barel)

%

Sasaran

Kab. Bengkalis BOB Pertamina Hulu - PT. Bumi Siak Pusako Chevron pasific Indonesia (Rokan)

1.195,72

3,27

620,1

51,86

Duri

SLC

63.973,81

174,79

30.653,85

47,92

SLC

11.333,14

30,96

5.604,47

49,45

Sub Total

36.878,42

Kab. Indragiri Hulu Medco E&P Indonesia - S&C Sumatera

Lirik

96,34

0,26

72,37

75,12

UBEP- Lirik

Lirik

612,17

1,67

281,59

46

Sub Total

353,96

Kab. Kampar BOB Pertamina Hulu - PT. Bumi Siak Pusako

SLC

390,16

1,07

167,56

42,95


SLC

14.663,64

40,06

7.250,12

49,44

Chevron texaco Siak

SLC

329,31

0,9

145,55

44,2

SPE West Kampar

west kampar

41,32

0,11

0

0

SPR Langgak

SLC

117,46

0,32

44,87

38,2

Sub Total

7.608,10

Kab. Kepulauan Meranti Kondour Petrolium Sub Total

lalang

2.363,17

6,64

1.005,97

42,57

1.005,97


Kab. Pelalawan Medco E&P Indonesia - S&C Sumatera

lirik

328,78

0,9

189,79

57,73

UBEB Lirik

Lirik

215,05

0,59

90,92

42,28

Sub Total

280,71

Kab. Rokan Hilir Chevron pasific Indoensia Chevron Texaco

duri

100,51

0,27

44,79

44,56

SLC

19.188,70

52,43

9.692,59

50,51

SLC

458,14

1,25

269,44

58,81

Sub Total

10.006,82

Kab. Rokan Hulu Chevron Pasific Indonesia - Rokan

SLC

297,73

0,81

152,52

51,23

SPE West kampar

wes kampar

324,68

0,89

102,94

31,71

SPR Langgak

SLC

176,19

0,48

65,33

37,08

Sub Total

320,79

Kab. Siak BOB Pertamina Hulu - PT. Bumi Siak Pusako

SLC

4.453,12

12,17

2.096,33

47,08


SLC

19.585,01

53,51

9.755,98

49,81

Kondur Petroleum SA

lalang

418,43

1,14

202,45

48,38

Petroselat LTd

selat panjang

183,00

0,5

42,74

23,36

Sub Total Gros Total

12.097,50 140.845,58

384,99

68.552,27

48,67

Sumber: website BP. Migas 2012


Sedangkan produksi minyak bumi Provinsi Riau per Perusahaan trend 2010 sampai triwulan II 2012 adalah sebagai berikut: Tabel.8. Produksi Minyak Bumi Per Perusahaan tahun 2010 sampai triwulan II 2012

No 1

Kontraktor (KKKS) BOB Pertamina Hulu PT. Bumi Siak Pusako

2

Chevron Pasific Indonesia – Rokan

Wilayah

SLC

1.554.103,00

1.357.126,00

620.108,00

Kab. Kampar

SLC

342.202,00

348.111,00

167.568,00

Kab. Siak

SLC

4.430.292,00

4.269.922,00

2.096.339,00

6.326.597,00

5.975.159,00

2.884.015,00

Kab. Bengkalis

Kab. Rohil

Medco E&P Indonesia S&C Sumatera

4

5

6

7

8

Kondur Petroleum SA

Petroselat. LTD

PT. Pertamina EP Area lirik & Jambi

Chevron Texaco Siak

SPR Langgak

Minyak

Produksi (Lifting)

Penghasil Kab. Bengkalis

Kab. Kampar

3

Jenis 2010

2011

Triwulan II 2012

Duri

55.001.011,00

63.884.250,00

30.653.859,00

SLC

12.716.179,00

11.533.605,00

5.604.473,00

SLC

12.396.039,00

13.018.229,00

7.250.121,00

Duri

133.277,00

95.011,84

44.791,00

SLC

21.004.547,00

19.851.675,34

9.692.597,00

Kab. Rohul

SLC

303.823,00

516.485,26

152.526,00

Kab. Siak

SLC

Kab. Inhu Kab. Pelalawan

20.764.658,00

20.051.687,16

9.755.980,00

122.319.534,00

128.950.943,60

63.154.347,00

Lirik

94.862,00

123.436,52

72.370,98

lirik

354.052,00

343.906,88

189.799,00

448.914,00

467.343,40

262.169,98

Kab. Bengkalis

lalang

0,00

0

0

kab. Meranti

lalang

2.210.476,00

2.217.832,00

1.005.791,00

Kab. Siak

lalang

Kab. Siak

kab. Inhu Kab. Pelalawan

selat panjang

lirik (exstanvac lirik (exstanvac

544.084,00

524.250,00

202.453,00

2.754.560,00

2.742.082,00

1.208.244,00

105.450,00

94.108,57

42.748,09

105.450,00

94.108,57

42.748,09

0,00

0

0

202.572,37

46.664,00

0

202.572,37

46.664,00

0

kab. Kampar

slc

276.134,00

340.217,55

145.554,00

Kab. Rohil

slc

442.866,00

507.782,45

269.446,00

719.000,00

848.000,00

415.000,00

62.511,00

84.536,00

44.874,00

Kab. Kampar

slc


Kab. Rohul

9

10

UBEP Lirik

SPE West Kampar

Kab. Inhu Kab. Pelalawan

Kab. Kampar Kab. Rohul

slc

102.212,00

133.520,00

65.334,00

164.723,00

218.056,00

110.208,00

lirik

509.283,00

524.166,00

281.596,00

lirik

0,00

143.559,00

90.928,00

509.283,00

667.725,00

372.524,00

0

0

39.403,00

102.940,00

39.403,00

102.940,00

west kampar west kampar

Sumber : BP Migas Pusat 2012

Dari data diatas, pada dasarnya produksi (lifting) minyak mentah yang berasal dari provinsi Riau trend tahun 2010- sampai triwulan II 2012, menunjukkan PT. Chevron pasifik Indonesia merupakan KKKS yang terbesar menghasilkan produksi minyak mentah. Kemudian disusul perusahaan daerah PT. Bumis Siak Pusako (BSP), dan kemudian PT. Koundur Petroleum di kepulauan Meranti.


Produksi Minyak Mentah per KKKS Provinsi Riau 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000

2010

40.000.000

2011

20.000.000

TRI. II 2012

0

Sumber: BP migas di olah Fitra Riau


Perkiraan Produksi (Lifting) KKKS per Sumur tahun 2010-2011

Lapangan No

KKKS

Luas Area

Sumur Penghasil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BOB. PT. BSP - Pertamina Hulu PT. CPI MEDCO E&P Indonesia Koundur Petrolium petroselat ltd PT Pertamina EP Area Chevron taxaco SPR langgak UBEP LIRIK SPE West Kampar

9135,06 km2 18,728 km2 469 km2 9,492 km2 1,311 km2

32 86 11 5 2

592 10.800 122 273 3

79,65 km2 40 km2 4,471,31 km2

1 1 1

24 53 3

Jumlah Produksi /Sumur Pertahun Per Day (Produksi per (Jumlah Produksi Sumur Dibagi Jumlah Sumur) di bagi 365 hari) 2010 2011 2010 2011 10.687,00 10.093,00 29,30 27,00 11.326,00 11.940,00 31,00 32,00 3.679,00 3.830,00 10,00 10,00 10.090,00 10.044,00 27,00 27,00 35.105,00 31.369,00 96 86

6.863,00 9.609,00

9.085,00 12.598,00 13.134,00

19 26,00

25 34,00 36


Data diatas menunjukkan bahwa secara kumulatif memang PT. CPI merupakan salah satu KKKS yang memproduksi minyak mentah paling banyak di Riau. ditahun 2010 produksi PT. CPI mencapai 122.319.534, BO (Barel Oil). Sedangkan tahun 2011 produksi kumulatif ku PT. CPI 128.950.943 BO.. Begitu juga dengan produksi minyak terbesar kedua setelah PT. CPI adalah BOB PT. BSP – Pertamina Hulu, dengan penghasilan kumul kumulatif ditahun 2010 6.326.597 BO, BO, kemudian tahun 2011 produksi 5.975.159, selanjutnya produksi sampai triwulan II 2012 mencapai 2.884.015 BO. Jika hitung lebih rinci total produksi dengan luas area, jumlah lapangan serta jumlah sumur maka hasilnya ju justru berbanding terbalik. Perusahaan Perusahaan kecil seperti petroselat LTD produksi persumurnya lebih besar, besar, produksi dalam satu sumur tahun 2010 mencapai 35.105 BO dan tahun 2011 mencapai 31.369 barel. Lihat perbandingan jumlah produksi per sumur dibawah ini :

Produksi Minyak Mentah KKKS Per Sumur tahun 2010-2011 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

PT. Kondur PT. CPI BOB. PT. Petrosel Medco petroleu (10.800 BSP (592 at Ltd (3 (122 m (237 Sumur) Sumur) Sumur) Sumur) sumur)

PT. SPR (24 Sumur)

SPE UBEP Kampar Lirik (53 (3 Sumur) sumur)

2010 10.687

11.326

3.679

10.090

35.105

6.863

9.609

0

2011 10.093

11.940

3.830

10.044

31.369

9.085

12.598

13.134

Sumber: BP migas di olah Fitra Riau FITRA RIAU 2012 2012| 32 Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Indonesia Forum For Budget Transparancy of Riau Jalan Kartama Perumahan Rindu Serumpun 1 Blok E5 RT/RW (05/07) Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai PekanbaruEmail: [email protected] website: www.fitrariau.org / 085271614521

Axis Title

Produksi Minyak Mentah Per Hari Setiap Sumur (2010-2011) 120 100 80 60 40 20 0 PT. CPI (10.800 Sumur)

BOB. PT. PT. Kondur Petrosel PT. SPR BSP Medco petroleu at Ltd (3 (24 (592 (122 m (237 Sumur) Sumur) Sumur) Sumur) sumur)

SPE UBEP Kampar Lirik (53 (3 Sumur) sumur)

2010

29

31

10

27

96

19

26

0

2011

27

32

10

27

86

25

34

36

Sumber: BP migas di olah Fitra Riau Produksi persumur baik pertahun maupun perhari, PT. Ptroselat ltd mengungguli dari pada perusahaan – perusahaan lainnya. Petroselat LTD dengan 3 sumur, setiap sumur di tahun 2010 mampu menghasilkan 35.105 barel. Sedangkan tahun 2011 mampu mengahasilkan 31.369 barel per sumurnya. Sedangkan jika dihitung perhari, PT. Petroselat tahun 2010-2011 2010 2011 mampu menghasilkan 96 dan 86 barel persumur perharinya. Kemudian produksi per sumur terbesar kedua yaitu PT. SPE, ditahun 2012 mampu mengahasilkan 13.134 barel persumur, r, dan 36 barel per sumur per hari. Perusahaan besar seperti PT. CPI (10.800 sumur sumur), PT. BSPPertamina (592 Sumur), PT. Kondur petroleum (237 Sumur Sumur) dan PT. Medco (122 122 Sumur) hanya mampu mengahasilkan antara 10 sampai 32 barel per sumur perhari. Hal itu mengasumsikan bahwa kurangnya perawatan setiap masing – masing sumur. Sehingga mengakibatkan produksi per sumur sangatlah rendah.


2.5.2

No 1 2 3 4 5 6

Realisasi Produksi Gas Bumi Provinsi Riau Tebel.10. Produksi Gas Bumi KKKS Provinsi Riau Tahun 2009 - 2011 Produksi Gas Bumi (MMSCFD) KKKS Produksi 2009 2010 2011 EMP Malacca Strait SA 18 8.2 7.2 Petroslat. LTD 0.1 0.1 0.1 PT. CPI 48.9 46.4 47.4 Kalila (Bentu) LTD 13.8 KALILA (Korinci) Ltd 15.9 8.9 3.7 PT. MEDCo E&P Indonesia 0.5 0.5 0.5

Sumber: Sumber BP Migas 2012 Selain minyak mentah, Riau juga sebagai wilayah penghasil gas bumi. Namun produksi gas bumi tidak sebanding dengan produksi minyak mentah. Terdapat 6 perusahaan yang menghasilkan gas bumi. Yang paling besar produksi gas bumi adalah PT. Chevron pasific Indonesia di tahun 2009 produksi mencapai 48,9 MMSCFD. Sedangkan tahun 2011 menurun mencapai 47,4 MMSCFD. 2.5.3

Keuntungan Hasil Penjualan Migas Riau (Rupiah) Selama kurun waktu tiga tahun (2009-2011), sesuai data total produksi (lifting) minyak mentah yang berasal dari provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Tabel.11. Keuntungan hasil penjualan minyak mentah Riau 2009-2011 Minyak Mentah Gross Lifting dan Gross Revenue 2009 2010 2011 Lifting (Ribu barel) 132.484,60 133.590,60 140.049,48 Rupiah (Juta) 79.289.022,61 93.333.144,60 133.174.181,60 Sumber : Distamben Hasil olahan Fitra Riau Total keuntungan penjualan minyak mentah (lifting) tahun 2009-2011, pada dasarnya terus mengalami kenaikan dari Rp. 79,2 Triliun meningkat menjadi 133,1 triliun di tahun 2011. (ini keuntungan hasil penjualan belum bagi hasil).


Hasil Penjualan Minyak Mentah 140.000.000,00

133.174.181,6 0

Triliun Rupiah

120.000.000,00 100.000.000,00

93.333.144,60

80.000.000,00

79.289.022,61

60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Hasil Penjualan Minyak Mentah

2009

2010

2011

79.289.022,61

93.333.144,60

133.174.181,6

Jumlah total keuntungan penjualan minyak mentah di hitung dengan harga rata – rata Indonesia Crude Price (ICP) ditetapkan adalah sebagai berikut : Tabel.12. Rata-rata rata ICP Ditetapkan No 1 2 3 5 6

Rata- Rata harga ICP (U$/barel) 2009 2010 2011 SLC 64,14 81,44 113,63 Duri 55,12 75,07 107,67 Lalang 64,19 81,49 113,68 Selat panjang 64,14 81,33 113,52 Lirik 64,03 81,44 113,52 Sumber : website ESDM 2012 (http://www.migas.esdm.go.id/ http://www.migas.esdm.go.id/) Jenis Minyak

2.5.4. Catatan Ketidak terbukanya KKKS dan lembaga BP Migas sebagai pengelola pengelola usaha hulu migas, sehingga mengakibatkan pemerintah daerah tidak memiliki data valid mengenai jumlah actual produksi minyak. Sehingga mengakibatkan keraguan mengenai jumlah produksi dan jumlah penerimaan negara dari sektor Migas di provinsi Riau.


Data produksi diatas, merupakan hasil rekonsiliasi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Distamben Riau hanya menerima data hasil rekonsiliasi, dan tidak ada pembanding saat menghadiri rapat rekonsilias tersebut. (wawancara dengan staf Distamben Riau, Rudi). Pemprov Riau/Distamben Riau menurut UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi tidak punya kewenangan mengawasi perusahaan pertambangan migas diriau. Tetapi Distamben Riau selalu dilibatkan oleh pemerintah pusat/ditjen migas dalam hal monitoring perusahaan migas bersama ditjen migas, kerena kewenangan pembiaan dan pengawasan ada pada ditjen mmigas dan pengendalian operasional perusahaan pertambangan migas dan BPMIGAS. Memang, pada dasarnya UU Migas nomor 22 tahun 2001 telah memberikan batasan kepada KKKS dalam hal keterbukaan informasi. KKKS tidak ada memberikan dokumen – dokumen yang terkait dengan Cost recovery, Cost revenue, Kontrak penguasaan wilayah Blok, jumlah minyak yang dilifting, kapan dilakukan lifting, investment credit, First Tranche Petroleum FTP, Domestic Market Obligation (DMO), Pembagian Keuntungan Gas (Profit gas split), Indonesian Crude Price (ICP) serta data lainnya, baik kepada pemerintah daerah maupun masyarakat sipil (sifil society). Tertutupnya akses informasi tentang pengelolaan Migas Riau mengakibatkan nilai tawar pemerintah daerah rendah. Padahal daerah yang mendapatkan dampak buruk dari ekploitasi Migas. Perhatian KKKS terhadap masyarakat sekitar tambang sangatlah kurang. Seperti di salah satu wilayah pertambangan perusahaan perminyakan di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, akses jalan yang merupakan akses mobilitas perusahaan dan akses mayarakat justru terbiarkan. Akibat dari itu maka berpotensi untuk terjadinya berbagai dampak yang akan timbul.


2.6.

Penerimaan (DBH) Daerah dari Sektor Migas 2.6.1. Aturan Dan Mekanisme Dana Bagi Hasil Berdasarkan UU 33/2004, definisi Dana Bagi Hasil di jelaskan pada pasal 1 ayat 20 : “Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatAn APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desebtralisasi”. Pendapatan pemerintah pusat yang akan dibagi hasilkan kepada daerah yang berasal dari pajak yaitu berasal dari pajak bumi dan bangunan, bea atas tanah, dan pajak penghasilan. Bagi hasil non pajak di antaranya berasal dari sumber daya alam (SDA) minyak dan gas. Alur Mekanisme Pembagian DBH Migas Penerimaan Pemerintah dari Kontrak Migas

Retensi BP Migas

Jumlah yang Dibagi

Bagi Hasil Pajak

Pemerintah Propinsi

Bagi Hasil Non Pajak (SDA)

Pemda kabupaten / Kota yang Terkait

Pemda kabupaten/ Kota lain di Propinsi


Mekanisme Penetapan Bagian Daerah Penerima DBH Migas (PP No.55 Tahun 2005 )

2.6.2. Pendapatan Daerah Prov. Riau Pendapatan daerah provinsi Riau dalam kurun waktu empat tahun (2009 – 2012), terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2009 total realisasi pendapatan daerah dalam Aanggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Rp. 3,2 triliun, pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 4,2 triliun. Kemudian pada tahun 2011 realisasi pendapatan daerah Riau mencapai Rp. 5,4 triliun,-. triliun, . Sedangkan pada realiasi APBD murni tahun 2012 kembali meningkat Rp. 6.3 triliun, triliun,-.


Tabel.7. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau 2009-2012 APBD Murni Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2009

%

3.227.175.704.758

Naik 33,05%

2010 4.293.933.709.137

% Naik 27,04%

2011

% Naik

5.455.207.915.797

16,70%

APBD Murni 2012 6.366.656.082.429,-.

Billions

Axis Title

APBD Riau 2009-2012 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Realisasi 2009 2009 2010 2011 2012

Realisasi 2010

Realisasi 2011

APBD Murni 2012

3.227.175.704 4.293.933.709 5.455.207.915 6.366.656.082

Komponen yang menjadi penopang pendapatan daerah Provinsi Riau terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbanga Pusat, lain-lain lain Pendapatan yang sah, Dana Alokasi Umum dan kemudian juga dana alokasi khusus. Seluruh komponen tersebut sangat mempen mempengaruhi besarnya Alokasi APBD Provinsi Riau setiap tahunnya. Secara rinci dapat dijelaskan besarnya pendapatan APBD Riau sebagai berikut :


Dalam APBD 2009-2012 Realisasi Pendapatan

2009

Total Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan yang Sah

%

Rp 3.227.175.704.758

2010

%

Rp 4.293.933.709.137

2011

APBD Murni 2012

%

Rp 5.455.207.915.797

%

Rp 5.487.776.082.428

Rp 1.347.676.358.856

41%

Rp 1.689.419.351.554

39,3 %

Rp 2.224.898.213.373

40,78%

Rp 1.824.503.720.782

33,25%

Rp 1.879.148.795.902

58%

Rp 2.595.007.357.583

60,4%

Rp 3.226.836.380.424

59,15%

Rp 2.998.998.652.646

54,65%

Rp

12,10%

Rp

350.550.000

1,00%

Rp

9.507.000.000

0,3%

Rp

3.473.322.000

0,6%

664.273.709.000

Sumber : LKPJ Provinsi Riau dan Buku APBD 2012 Murni Dari komponen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Pusat, dan Lain-lain Pendapatn yang sah, tabel tersebut menunjukkan bahwa penyumbang terbesar untuk pendapatan daerah adalah dari dana perimbangan. Dari kurun waktu 4 tahun sejak 2009 Realisasi – 2012 APBD Murni, provinsi Riau masih bergantung pada besarnya dana perimbangan pusat.


Sektor dana perimbangan yang menjadi sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan pendapatan pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dari tahun 2009 2009-2012 menyumbang antara 58 – 65% dari seluruh total pendapatan daerah. Kemudian diperingkat kedua yaitu keuangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain lain lain pendapatan asli daerah yangs saha , menyumbang antara 35 sampai 40 % dari total pendapatan tahun 2009-2012. 2012. Kemudian menjadi sumber pendapatan daerah Riau juga berasal bera dari lain-lain lain pendapatan yang sah, tahun 2009 2009-2012 menyumbang antara 0 – 12%, dari total pendapatan daerah. Sebagaimana tabel dibawah ini: 70% 60%

58%

60%

59,15%

39%

40,78%

50% 40%

41%

54,65%

33,25%

30% 20%

12,10%

10% 0%

1% Realisasi 2009

1% Realisasi 2010

Pendapatan Asli Daerah

0,60% Realisasi 2011

Murni 2012

Dana perimbangan

Lain-Lain Lain Pendapatan yang Sah


2.6.3. DBH Minyak dan Gas Bumi Riau Penerimaan daerah yang bersumber dari dana bagi hasil Minyak dan gas bumi merupakan sumber anggaran yang

berpengaruh

besar

terhadap

keuangan

seluruh

pemerintahan daerah provinsi Riau. Sehingga dapat dikatakan keuangan daerah provinsi Riau sangat bergantung pada besarnya pendapatan dari dan Bagi Hasil Migas. Berikut data DBH Migas Riau kurun waktu 3 tahun terakhir : Tabel. DBH Migas Riau Minyak Bumi No Tahun 1 2009 2 2010 3 2011 4 2012 Perkiraan Gas Bumi Tahun 1 2009 2 2010 3 2011 4 2012 Perkiraan

15 % Rp 7.106.546.341.000 Rp 6.215.763.379.620 Rp 8.425.479.934.776

0,5% Rp 236.882.874.000 Rp 207.192.112.644 Rp 280.848.997.817

Total Rp 7.343.429.215.000 Rp 6.422.955.492.264 Rp 8.706.328.932.593

Rp 9.360.739.214.000 Rp 312.024.634.000

Rp 9.672.763.848.000

30% Rp 7.602.663.000 Rp 2.063.300.800 Rp 555.826.952 Rp 2.589.705.000

0,5% Rp 126.696.000 Rp 34.391.600 Rp 9.263.773 Rp 43.155.000

Total Rp 7.729.359 Rp 2.097.692.400 Rp 565.090.725 Rp 2.632.860.000

Sumber : Website menteri keuangan 2012 Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Riau kurun waktu empat tahun terakhir cenderung fulkuatif (naik turun). Artinya tidak ada kepastian alokasi DBH Migas dari pemerintah pusat kedaerah. Sehingga dikahawatirkan ketika produksi terus mengalami penurunan akibat salah kelola atau karena faktor menipisnya cadangan minyak, maka tidak ada lagi tempat bergantung dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Alokasi DBH untuk minyak bumi sesuai dengan Peraturan menteri keuangan, setiap tahunnya mengalami FITRA RIAU 2012| 42 Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Indonesia Forum For Budget Transparancy of Riau Jalan Kartama Perumahan Rindu Serumpun 1 Blok E5 RT/RW (05/07) Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai PekanbaruEmail: [email protected] website: www.fitrariau.org / 085271614521

perubahan. Ditahun 2009 DBH Migas untuk seluruh provinsi Riau sampai Rp. Rp tahun

2010

7.343.429.215.000. Kemudian pada

mengalami

penurunan penurunan

sampai

Rp.

Rp

6.422.955.492.264. Kemudian di tahun 2011 meningkat

kembali menjadi Rp tahun tahun

2012

8.706.328.932.593 diperkirakan pada

mengalami

peningkatan

menjadi

Rp

9. 9.672.763.848.000.

Sedangkan untuk DBH gas bumi sangat sedikit sekali, tabel diatas menunjukkan bahwa total tahun 2009 sampai perkiraan tahun 2012, DBH dari gas bumi mendapat alokasi sebesar Rp. 5,3 Miliyar.

Rp3

Rp12.000 Rp3

Rp3

Billions

Billions

Dana Alokasi DBH Migas Provinsi Riau Secara Umum

Rp10.000 Rp9.673

Rp2

Rp2

Rp8.706 Rp8.000

Rp7.343 Rp6.423

Rp2

Rp6.000

Rp1

Rp4.000

Rp1

Rp1

Rp-

Rp0

Rp2.000

Rp RpMinyak

Gas


Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 19 Ayat 1 mengatakan bahwa penerimaan pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dari wilayah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Ayat 2 mengatakan bahwa Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 sebesar 15,5 % (Persen). Dan kemudian untuk DBH Migas adalah 30,5 % (persen). Sesuai data total alokasi DHB Migas yang diberikan ke pemerintah provinsi Riau dan seluruh kabupaten Kota, maka diperkirakan penerimaan total pemerintah dari seluruh total keuntungan penjualan minyak dan gas, setelah dikurangi dengan cost recovery dan bagi hasil KKKS adalah : DBH

Minyak

Gas

Tahun 2009 2010 2011 2012

2009 2010 2011 2012

Rp Rp Rp Rp

Rp Rp Rp Rp

Penerimaan Negara dan Daerah 84,50% 15,50% 40.033.533.462.419 Rp7.343.429.215.000 Rp 35.015.466.844.807 Rp6.422.955.492.264 Rp 47.463.535.148.652 Rp8.706.328.932.593 Rp 52.732.164.203.612 Rp9.672.763.848.000 Rp 69,50% 17.610.801 4.779.987.600 1.287.665.750 5.999.467.868

Rp Rp Rp Rp

30,50% 7.729.359 2.097.692.400 565.090.725 2.632.860.000

Total 47.376.962.677.419 41.438.422.337.071 56.169.864.081.245 62.404.928.051.612

Rp Rp Rp Rp

Total 25 .340.160 6.877.680.000 1.852.756.475 8.632.327.868

Data Olahan Fitra Riau 2012


Data tersebut merupakan, perkiraan dari

total

pendapatan DBH yang diterima Riau setelah dihitung sesuai dengan persentase dalam perundangan-undangan. Sedangkan alokasi cost recovey perusahaan, dan revenue perusahaan, atau jumlah pasti penerimaan negara dari Migas Riau, pemerintah, baik BP Migas, ESDM, dan KKKS tidak tidak terbuka. Sehingga tidak dapat ditemukan data yang dimaksud secara pasti. 2.6.4.

Pembagian DBH Migas Provinsi Riau dan Kabupaten /Kota UU Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal pasal 19 Ayat 2 mengatakan bahwa Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 sebesar 15,5 persen dibagi dengan rincian sebagi berikut : a. 3,1% dibagikan untuk propinsi yang bersangkutan; b. 6,2% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan c. 6,2% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. DBH Provinsi Riau Pada tahun 2009 pendapatan daerah dari sektor Minyak dan gas bumi sebsar Rp. 1.4 Triliun, pada tahun 2010 menurun menjadi 1.2 triliun. Kemudian pada tahun 2011 dana bagi hasil minyak dan gas bumi mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.7 triliun. Sedangkan DBH gas Alam untuk Pemerintah provinsi Riau tahun 2009 sampai perkiraan 2012 berkisar antara

Rp

113.018.147

sampai 1.545.852.000.

Sebagaimana tabel berikut : FITRA RIAU 2012| 45 Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Indonesia Forum For Budget Transparancy of Riau Jalan Kartama Perumahan Rindu Serumpun 1 Blok E5 RT/RW (05/07) Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai PekanbaruEmail: [email protected] website: www.fitrariau.org / 085271614521

Tabel. Penerimaan pemerintah Riau 2009 - Perkiraan 2012 DBH

Tahun

Minyak

2009 2010 2011 2012 Perkiraan

Gas

2009 2010 2011 2012 Perkiraan

Total Penerimaan Negara Rp Rp Rp Rp

47.376.962.677.419 41.438.422.337.071 56.169.864.081.245 62.404.928.051.612

Rp Rp Rp Rp

Total 25 .340.160 6.877.680.000 1.852.756.475 8.632.327.868

Penerimaan Negara dan Daerah Total DBH Provinsi DBH pemerintah Riau 15,50% Rp7.343.429.215.000 Rp 1.468.686.092.000 Rp6.422.955.492.264 Rp 1.284.591.098.454 Rp8.706.328.932.593 Rp 1.741.282.386.521 Rp9.672.763.848.000 Rp 1.934.552.771.000

30,50% Rp 7.729.359.000 Rp 2.097.692.400 Rp 565.090.725 Rp 2.632.860.000

Rp 1.545.852.000 Rp 419.537.600 Rp 113.018.147 Rp 526.573.000

Sumber : Data Olahan Fitra Riau 2012 Penerimaan daerah dari dana bagi hasil minyak dan gas bumi pemerintah provinsi Riau sendiri memperoleh 20% (persen) dari total DBH yang masuk ke provinsi Riau dan kabupaten kota.


% 20 20 20 20

19,9 19,9 20 20

DBH Kabupaten / Kota Pendapatan pemerintah daerah kabupaten kota se provinsi Riau dalam ABPD murni, selama kurun waktu 3 tahun (20102012), pada dasarnya terus mengalami peningkatan. Daerah Bengkalis Indragiri Hilir Indragiri Hulu Kampar Kuantan Singingi Pelalawan Rokan Hilir Rokan Hulu Siak Dumai Pekanbaru Meranti

DBH Minya Mentah (15,5%) 2011 Perkiraan 2012

2010 Rp 1.300.909.150.732 Rp1.980.420.108.404 Rp1.996.032.232.000 Rp 233.562.017.900 Rp 316.596.797.548 Rp 351.736.867.000 Rp 236.502.138.375 Rp 322.634.628.567 Rp 358.994.819.000 Rp 501.276.747.610 Rp 650.502.475.629 Rp 782.872.910.000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

233.562.017.900 238.621.660.577 673.979.374.225 241.693.506.830 750.633.657.802 233.562.017.900 233.562.017.900 260.500.086.059

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

316.596.797.548 325.001.148.634 824.971.201.803 331.621.410.020 918.363.361.163 316.596.797.548 316.596.797.548 345.145.021.660

Rp 351.736.867.000 Rp 358.304.793.000 Rp 986.717.011.000 Rp 376.054.796.000 Rp1.094.897.336.000 Rp 351.736.867.000 Rp 351.736.867.000 Rp 377.389.712.000

Sumber: Olahan Fitra Riau 2012 Daerah Bengkalis Indragiri Hilir Indragiri Hulu Kampar Kuantan Singingi Pelalawan Rokan Hilir Rokan Hulu Siak Dumai Pekanbaru Meranti

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

2010 76.280.000 76.280.000 76.280.000 76.280.000 76.280.000 839.074.800 76.280.000 76.280.000 76.280.000 76.280.000 76.280.000 76.280.000

Gas (30,5%) 2011 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

20.548.753 20.548.753 20.548.753 20.548.753 20.548.753 226.036.295 20.548.753 20.548.753 20.548.753 20.548.753 20.548.753 20.548.753

Perkiraan 2012 Rp 95.740.000 Rp 95.740.000 Rp 95.740.000 Rp 108.776.000 Rp 95.740.000 Rp 1.021.260.000 Rp 95.740.000 Rp 95.740.000 Rp 95.740.000 Rp 95.740.000 Rp 95.740.000 Rp 114.591.000

Sumber: Olahan Fitra Riau 2012


Penerimaan pendapatan dana bagi hasil dari minyak dan gas bumi rata-rata setiap daerah masih sangat kecil, hal ini tidak sebanding dengan risiko yang akan di hadapi terutama daerah penghasil dengan ancaman utama adalah kerusakan alam. Selama ini masyarakat dan pemerintah daerah sudah terlanjur manaruh harapan yang sangat besar dengan adanya ekplorasi ataupun ekploitasi sumber minyak dan gas bumi, harapan sumber minyak dan gas bumi dapat menjadi berkah dengan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat masih jauh panggang daripada api. Seperti pada tahun 2011, Dana Bagi Hasil (DBH) dari minyak dan gas bumi yang diterma oleh 4 (empat) kabupaten penghasil dengan empat kabupaten non penghasil tidak jauh berbeda. Perbedaan tersebut hanya berkisar antara 5 sampai 6 % saja. Lihat tabel berikut ini: Daerah Kota Pekanbaru Kota Dumai Kab. Kuantan Singingi Kab. Indragiri Hilir Kab. Rohul Kab. Inhu Kab. Pelalawan kab. Meranti

DBH yang Diterma Rp 316.617.346.301 Rp 316.617.346.301 Rp 316.617.346.301 Rp 316.617.346.301 Rp 331.641.958.773 Rp 322.655.177.320 Rp 325.227.184.929 Rp 345.245.570.413

Status Non Penghasil Non Penghasil Non Penghasil Non Penghasil Penghasil Penghasil Penghasil Penghasil

Meskipun, proses pembagian yang dilakukan oleh pemerintah pusat telah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 19 Ayat 1 mengatakan bahwa penerimaan pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dari wilayah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Ayat 2 mengatakan bahwa Dana FITRA RIAU 2012| 48 Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Indonesia Forum For Budget Transparancy of Riau Jalan Kartama Perumahan Rindu Serumpun 1 Blok E5 RT/RW (05/07) Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai PekanbaruEmail: [email protected] website: www.fitrariau.org / 085271614521

Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 sebesar 15,5 persen dibagi dengan rincian sebagi berikut : a. 3,1% dibagikan untuk propinsi yang bersangkutan; b. 6,2% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan c. 6,2% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan. Pendapatan daerah dari sektor pertambangan minyak dan gas bumi ditahun 2009 – 2011 secara umum mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini produksi Migas tahun 2006-2009: NO

DAERAH PENGHASIL

1

2

PROVINSI RIAU

TAHUN 2006 REALISASI REALISASI LIFTING DBH MIGAS




(ribu barel) 3

(ribu barel) 5

(juta Rupiah) 6

(ribu barel) 7

(juta Rupiah) 8

(ribu barel) 9

(juta Rupiah) 4

(juta Rupiah) 10

157,765.42

1,744,304.08

147,901.61

1,671,285.21

143,793.35

2,624,455.99

132,517.71

1,417,070.58

72,890.76

1,638,026.83

69,611.65

1,611,523.37

70,422.27

2,674,781.77

64,358.72

1,358,527.31

758.86

351,980.26

681.60

336,896.64

681.30

531,103.86

694.90

287,939.60

16,317.07

712,961.67

15,919.15

674,442.16

15,004.45

1,062,183.85

14,343.59

601,636.65

1

BENGKALIS

2

INDRAGIRI HULU

3

KAMPAR

4

ROKAN HULU

627.56

362,313.05

660.74

345,599.52

593.95

545,314.98

525.94

295,223.96

5

ROKAN HILIR

31,994.67

1,066,782.17

28,220.26

1,017,283.18

25,548.64

1,444,824.76

23,876.60

818,404.09

6

SIAK

34,496.09

1,092,592.59

32,174.10

1,022,009.19

30,965.04

1,603,357.66

28,121.91

877,152.56

7

PELALAWAN

680.41

357,116.48

634.10

340,358.60

577.70

536,483.73

596.05

295,741.68

8

INDRAGIRI HILIR

-

348,860.82

334,257.04

524,891.20

283,414.12

9

KUANSING

-

348,860.82

334,257.04

524,891.20

283,414.12

10 DUMAI

-

348,860.82

334,257.04

524,891.20

283,414.12

11 PEKANBARU

-

348,860.82

334,257.04

525,099.77

283,414.12

TOTAL

157,765.42

8,721,520.38

147,901.61

8,356,426.04

143,793.35

13,122,279.96

132,517.71

7,085,352.90

Pendapatan daerah dari Dana bagi hasil pajak/bukan pajak sektor pertambangan minyak gas bumi yang merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat, dapat dilihat bahwa terdapat 4 (empat) daerah penghasil yaitu Kabupaten Pelalwan, Rokan Hulu, Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Indragiri Hulu alokasi dana FITRA RIAU 2012| 49 Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Indonesia Forum For Budget Transparancy of Riau Jalan Kartama Perumahan Rindu Serumpun 1 Blok E5 RT/RW (05/07) Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai PekanbaruEmail: [email protected] website: www.fitrariau.org / 085271614521

bagi hasil yang diterima dari pemerintah pusat tidak jauh berbeda dengan 4 empat daerah yang bukan daerah penghasil Migas. Seperti daerah Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hilir. Namun proses pembagian tersebut tidak sebanding dengan risiko yang akan di hadapi terutama daerah penghasil dengan ancaman utama adalah kerusakan alam. Selama ini masyarakat dan pemerintah daerah sudah terlanjur manaruh harapan yang sangat besar dengan adanya ekplorasi ataupun ekploitasi sumber minyak dan gas bumi, harapan sumber minyak dan gas bumi dapat menjadi berkah dengan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat masih jauh panggang daripada api. Sementara daerah yang bukan penghasil minyak dan gas bumi dan kurang terdampak dari adanya ekploitasi dan ekplorasi pertambangan justru mendapat alokasi DBH dengan besar pendapatan hampir sama dengan daerah penghasil. Meskipun hari ini pendapatan daerah dari dana perimbangan pemerintah pusat merupakan sumber penyumbang daerah tersebesar dibandingkan sumber – sumber pendapatan yang lainnya. Namun hal itu belum sebanding dengan jumlah produksi yang dikeluarkan oleh hasil alam daerah penghasil, karena ketidak tranpransi perusahaan tambang atau BP Migas dalam memberikan data dan dokumen atas hasil ekploitasi wilayah pertambangan tersebut. Tertutupnya berbagai pihak yang terkait (operator migas, BPMigas, Departemen ESDM serta Departemen Keuangan) menjadikan pemerintah daerah dan masyarakat tidak memiliki data pembanding tentang jenis apa saja yang masuk cost recovery, jumlah minyak yang dilifting, kapan dilakukan lifting, investment credit, First Tranche Petroleum FTP, Domestic Market Obligation (DMO), Pembagian Keuntungan Gas (Profit gas split), Indonesian FITRA RIAU 2012| 50 Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Indonesia Forum For Budget Transparancy of Riau Jalan Kartama Perumahan Rindu Serumpun 1 Blok E5 RT/RW (05/07) Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai PekanbaruEmail: [email protected] website: www.fitrariau.org / 085271614521

Crude Price (ICP) serta data lainnya yang menjadi

faktor

pembagian DBH mengakibatkan daya tawar rendah dalam pembagian dana bagi hasil Migas. Meskipun hari ini pendapatan dari DBH seluruh kabupaten dan provinsi Riau masih diatas pendapatan dari sumber pendapatan lainnya. Pemerintah Daerah tidak mengetahui jumlah DBH secara pasti yang seharusnya diterima, dalam menentukan proyeksi pendapatan dari DBH Migas dalam APBD selalu berubah-ubah dan tidak mendekati kenyataan. Selama ini kegiatan rekonsiliasi yang diikuti pemerintah daerah yang diwakili oleh Dinas Pendapatan dan Pengeloaan Aset (DPPKAD) dan Bagian Sumber Daya

Alam

(SDA)

yang

diselenggarakan

BPMigas

dan

Departemen Keuangan hanya menyodori data matang terkait jumlah DBH yang diterimakan ke daerah-daerah penghasil. Pemerintah pusat dalam menentukan alokasi DBH Migas provinsi Riau, tidak ada patokan yang pasti. Dalam setiap tahunnya keputusan

menteri

keuangan

(Menkeu),

selalu

mengalami

perubahan keputusan. Hal itu mengakibatkan mempersulit dalam proses penyusunan anggaran dan penentuan kebijakan anggaran.


2.7.

Nilai Manfaat Industri Pertambangan Migas Bagi Masyarakat Potensi pertambangan khusunya minyak dan gas bumi di Provinsi Riau sangat tinggi. Ekploitasi dan Ekplorasi industri Migas yang tersebar di delapan Kabupaten se Provinsi Riau dengan produksi mencapai 133.550.633,37 barel dengan Gross revenue Rp. 93,3 Triliun di tahun 2010. Kemudian produksi meningkat menjadi 140.049.484,57 barel dengan Gross Revenue sebsar Rp. 133,1 triliun ditahun 2011. Apakah memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarkat khususnya diwilayah sekitar tambang.

The image part with relationship ID rId29 was not found in the file.




2.7.1. Ekonomi Sosial Berikut ditampilkan data kemiskinan provinsi Riau selama kurun waktu empat tahun terakhir diambil dari data BPS Provinsi Riau tahun 2012.


No

Tahun

1

Maret 2012

2

Des 2011

3

Maret 2010

4

Maret 2009

Jumlah Jiwa 5.738.543 jiwa 5.534.031 jiwa 5.306.533 jiwa

Penduduk miskin (Ribu) 483,070 Jiwa

Persentase

472.450 jiwa

8,17 %

500,260 jiwa

8,65%

527,490 jiwa

9,48%

8,22 %

Sumber : BPS Riau 2009-2011 Tabel diatas menunjukkan angka kemiskinan di provinsi Riau tahun 2009-tahun 2012. Meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan, namun tidak signifikan dibandingkan banyaknya sumberdaya

alam

yang

diproduksi

di

Riau

khususnya

pertambangan minyak bumi dan gas alam. Penurunan yang terjadi antara tahun 2009-2012 tersebut tidak jauh berbeda dengan angka kemiskinan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2007-2008. Dimana tahun 2008 angka kemiskinan di Riau mencapai 10,63% dan tahun 2007 11,20% dari seluruh penduduk di Riau. Lihat tabel dibawah ini. Tahun

Jumlah Jumlah Penduduk No Penduduk Miskin (Jiwa) 1 2008 5.189.154 566,7 2 2007 5.070.952 574.500 Sumber: BPS Riau 2007-2008

Persentase Penduduk Miskin 10,63 % 11,20 %

Jika dilihat dari data BPS Tahun 2009 per kabuten, beberapa daerah atau Kabupaten yang memiliki daerah eksplorasi Pertambangan (migas dan sejenisnya) justru tidak menunjukkan penurunan angka kemiskinan yang signifikan, seperti di kabupaten Bengkalis, kabupaten Siak, kabupaten Rokan Hilir, Pelalawan, Kampar, Rokan Hulu dan Indragiri Hulu. FITRA RIAU 2012| 53 Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Indonesia Forum For Budget Transparancy of Riau Jalan Kartama Perumahan Rindu Serumpun 1 Blok E5 RT/RW (05/07) Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai PekanbaruEmail: [email protected] website: www.fitrariau.org / 085271614521

Kabupaten/Kota

Jumlah Penduduk Miskin (000) 2006 2007 2008 Kuantan Singingi 53,1 51,7 47,35 Indragiri Hulu 47,2 47,0 40,62 Indragiri Hilir 96,2 97,1 92,39 Pelalawan 50,2 49,6 54,57 Siak 16,5 19,3 23,85 Kampar 64,9 64,2 71,57 Rokan Hulu 82,6 84,6 75,16 Bengkalis 81,9 80,0 69,80 Rokan Hilir 38,3 48,7 61,27 Pekanbaru 16,3 17,7 29,74 Dumai 17,7 14,6 18,35 Sumber; Riau dalam Angka 2009

Jumlah Penduduk (Jiwa) 2006 265 261 311 938 644 584 262 979 314 310 581 381 368 713 729 165 472 823 776 601 225 249

2007 270 177 317 549 658 079 271 662 318 585 590 467 383 417 738 996 511 000 779 899 231 121

2008 274 757 322 759 670 814 280 197 322 417 598 764 398 089 747 797 551 402 785 380 236 778

Data diatas menunjukkan jumlah penduduk miskin di 12 kabupaten Kota provinsi Riau tahun 2006-2008 versi Riau Dalam Angka 2009. Data diatas memperlihatkan bahwa kondisi jumlah penduduk miskin justru terjadi fulkuatif (naik turun). Bahkan di beberapa daerah penghasil Migas seperti Kabupaten Siak, Kampar, Rokan Hilir, indek kemiskinan penduduk mengalami

peningkatan

setiap

tahunnya.

Hal

itu

mengasumsiakan bahwa akibat faktor tidak anggaran daerah yang tidak sampai kepada masyarakat. Mekanisme pembagian anggaran / alokasi anggaran yang tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan, hal itu dapat dilihat dari APBD provinsi Riau, alokasi khusus dari hasil pertambangan khususnya Migas bagi Pendidikan dan Kesehatan serta Kemiskinan tidak dialokasikan secara khusus. Dana Bagi Hasil Migas memang dibagi per kabupaten sesuai dengan amanat UU yang berlaku (15,5 % yang dibagi kepada daerah penghasil dan non penghasil serta provinsi induk). Akan tetapi, FITRA RIAU 2012| 54 Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Indonesia Forum For Budget Transparancy of Riau Jalan Kartama Perumahan Rindu Serumpun 1 Blok E5 RT/RW (05/07) Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai PekanbaruEmail: [email protected] website: www.fitrariau.org / 085271614521

dari pembagian 15,5% tersebut tidak secara jelas di sebutkan bagi alokasi dana pendidikan, kesehatan maupun kemiskinan. Padahal Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun

2004,

Tentang

Perimbangan

Keuangan

Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 20 ayat

1

menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 dan huruf f angka 2 sebesar 0,5% (setengah persen) dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.

Ayat

(2)

berpendapat bahwa Dana Bagi Hasil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi masing-masing dengan rincian sebagai berikut: (a).0,1% (satu persepuluh persen)

dibagikan

untuk

provinsi

yang

bersangkutan; (b).0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota persepuluh

persen)

penghasil; dan (c).0,2% (dua dibagikan

untuk

kabupaten/

kota

lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Ayat (3) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Apabila UU tersebut tidak dijalan sebagaimana mestinya dalam proses pembagian hasil ekploitasi pertambangan, maka jelas akan terjadi ketimpangan dalam proses pembangunan yang menjadi prioritas yaitu Pendidikan, kesehatan, dan infirastruktur. Kondisi ironis justru tingkat kemiskinan penduduk dan keterisoliran daerah terjadi pada daerah-daerah yang merupakan daerah penghasil SDA. Kurangnya pemanfaatan DBH Migas untuk pelayanan dasar masyarakat di Riau ditunjukkan pada beberapa hal ironis FITRA RIAU 2012| 55 Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Indonesia Forum For Budget Transparancy of Riau Jalan Kartama Perumahan Rindu Serumpun 1 Blok E5 RT/RW (05/07) Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai PekanbaruEmail: [email protected] website: www.fitrariau.org / 085271614521

yang terjadi di Riau yang dijuluk negeri minyak ini. Data Dinas Pendidikan (Disdik) Riau, ada sebanyak 420 SD yang harus direhabilitasi. Dari sekolah-sekolah tersebut, terdapat 1.700 ruang kelas yang tergolong mengalami rusak berat dan perlu direhabilitasi. Wawancaran Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah pada Disdik Riau, Sri Petri Haryanti, di Pekanbaru. Lebih ironis lagi, kondisi infrastruktur transportasi darat di Riau. tahun 2012 dari data Kementrian PU menyebutkan bahwa dari 3.033,3 km di Riau hanya 13% jalan dengan kondisi baik. Maka dari itu, agar terjadi pemerataan pembagian DBH hasil produksi Migas, pemerintah daerah seharusnya mengalokasikan secara khusus kepada desa-desa penghasil dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara rinci pembagian hasil SDA disetiap desa. Karena, daerah/ desa – desa penghasil sangat terdampak dari adaya ekploitasi pertambangan tersebut. Perda semacam ini sudah dilaksanakan di salah satu kabupaten yaitu Kabupaten Majalengka jawa Timur. 2.7.2. Corporate Social Responsibility (CSR) Kewajiban, tanggung jawab perusahaan terhadap kebutuhan sosial masyarakat, pada dasarnya sudah dilakukan oleh KKKS. akan tetapi alokasi CSR yang setiap tahun dikeluarkan, belum memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat khususnya masyarakat sekitar tambang. PT. CPI misalnya telah melakukan tanggung jawab sosial yang dialokasikan setiap tahun. Namun kasus bioremediasi yang seharusnya menggunakan anggaran FITRA RIAU 2012| 56 Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Indonesia Forum For Budget Transparancy of Riau Jalan Kartama Perumahan Rindu Serumpun 1 Blok E5 RT/RW (05/07) Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai PekanbaruEmail: [email protected] website: www.fitrariau.org / 085271614521

perusahaan namun, ternyata menggunakan anggaran Cost recovery. Perusahaan

pertambangan

KKKS

juga

kurang

memperhatikan lingkungannya. Seperti di kecamatan Pinggir Desa Muara Basung bengkalis, perusahaan tidak membangun / memperbaiki jalan yang merupakan akses masyarakat dan akses perusahaan. Padahal jumlah penduduk disekitar jalan tersebut tidak sedikit. Sehingga dikhawatirkan berefek terjadi dampak – dampak negatif yang tidak diinginkan. 3. Kesimpulan dan Rekomendasi 3.1. Kesimpulan a) Sektor pertambangan khususnya Minyak Bumi dan Gas Alam masih menjadi tempat bergantung daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah.

Hal itu

dibuktikan

dengan besarnya

pendapatan dari dana perimbangan pemerintah pusat dibandingkan dengan pendapatan lainnya baik pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten kota se Provinsi Riau. b) Pemerintah daerah baik pemerintah PROVINSI maupun pada tingkat Kabupaten dan Kota belum mempunyai posisi tawar yang kuat dalam keterlibatan penghitungan Dana Bagi Hasil (DBH) sehingga pemerintah daerah tidak bisa menentukan atau merencanakan pendapatan dalam APBD secara pasti karena masih tergantung pada pemerintah pusat, dan hal ini berakibat pada perencanaan anggaran. c) Tertutupnya akses data dari (KKKS, BP MIGAS, ESDM) tentang jenis apa saja

data pertambangan Migas seperti

cost recovery,

jumlah minyak yang dilifting, kapan dilakukan lifting, investment credit, First Tranche Petroleum FTP, Domestic Market Obligation (DMO), Pembagian Keuntungan Gas (Profit gas split), Indonesian Crude Price (ICP) serta data lainnya yang menjadi faktor pembagian DBH mengakibatkan daya tawar rendah dalam pembagian dana bagi FITRA RIAU 2012| 57 Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Indonesia Forum For Budget Transparancy of Riau Jalan Kartama Perumahan Rindu Serumpun 1 Blok E5 RT/RW (05/07) Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai PekanbaruEmail: [email protected] website: www.fitrariau.org / 085271614521

hasil Migas. Hal itujuga mengakibatkan Pemerintah daerah Dinas Pertambangan Provinsi Riau untuk tidak memiliki data yang pasti tentang kondisi pertambangan yang ada di Riau termasuk potensi Pertambangan dan besaran keuntungan yang didapatkan daerah. d) BP Migas Perwakilan Riau tidak bersedia memberikan data-data kongkrit tentang kondisi Industri Migas yang ada di Riau termasuk berapa keuntungan yang diperoleh Negara dari eksplorasi Migas yang ada di Riau. e) Nilai manfaat industri pertambangan terhadap ekonomi sosial masih sangat minim. ditinjau dari indek kemiskinan Riau masih berada pada angkat yang lumayan tinggi, selain itu masyarakat yang berada disekitar tambang yang belum merasakan manfaat. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten / kota tidak mengatur secara baik pemanfaatan DBH Migas melalui Perda tersendiri, terutama untuk pelayanan dasar masyarakat, Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Transportasi, dan lain-lain. f) Pemerintah pusat dalam menentukan alokasi DBH Migas provinsi Riau, tidak ada patokan yang pasti. Dalam setiap tahunnya keputusan menteri

keuangan

(Menkeu),

selalu

mengalami

perubahan

keputusan. Hal itu mengakibatkan mempersulit dalam proses penyusunan anggaran dan penentuan kebijakan anggaran 3.2. Rekomendasi a. Untuk mendorong tranparansi dan akuntabilitas, tata kelola industri pertambangan, maka proses mendorong transparansi keuangan baik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan sangat penting bagi terselenggaranya proses yang baik dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah supaya akhirnya dapat mewujudkan kemakmuran yang merata kepada masyarakat daerah penghasil. Proses transparansi yang baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada publik secara tidak langsung akan mendorong FITRA RIAU 2012| 58 Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Indonesia Forum For Budget Transparancy of Riau Jalan Kartama Perumahan Rindu Serumpun 1 Blok E5 RT/RW (05/07) Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai PekanbaruEmail: [email protected] website: www.fitrariau.org / 085271614521

munculnya tanggung jawab bersama untuk mewujudkan kebaikan bagi semua pihak. b. Adanya pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal mengawasi perusahaan (KKKS), terkait data – data perusahaan, sehingga pemerintah daerah memiliki data – data pembanding dalam perhitungan lifting dan pembagian DBH di pemerintah pusat. c. Peningkatan DBH Migas kepada pemerintah daerah, dalam rangka memenuhi kebutuhan, untuk mendorong kesjahteraan masyarakat sekitar tambang. d. Sudah seharusnya pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah (Perda) alternatif yang secara khusus mengatur pembagian hasil DBH Migas untuk setiap desa-desa penghasil. e. Dalam rangka mewujudkan kebaikan bersama dalam proses ekploitasi dan ekplorasi migas, KKKS harus meningkatkan perhatian terhadap lingkungan, khususnya masyarakat sekitar tambanga. Baik dalam bentuk fisik maupun non fisik melalui anggaran CSR sesuai ketentuan perundang-undangan. f. SDA Migas merupakan sumberdaya yang tidak terbarukan (unrenewable), sehingga suatu saat akan mengalami kepunahan. Oleh karana itu dalam menjamin sustainaability (Keberlanjutan) kebahagiaan hidup rakyat, harus ada pengembangan industri tradalbe dengan menggunakan bahan baku yang terbaharukan melalui kawasan-kawasan industri yang layak. Selain itu juga menumbuhkan / mengembangkan bio energi yang dapat menjamin keberlanjutan kebahagiaan masyarakat.


LAPORAN MONITORING TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DAN PENERIMAAN DAERAH DARI MINYAK DAN GAS (DANA BAGI HASIL MIGAS) DI PROVINSI RIAU

Recommend Documents