LAPORAN KEGIATAN TRANPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BAB I PENDAHULUAN
Sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025, dinyatakan bahwa Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah menjabarkan dan melaksanakan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah yang ditetapkan setiap 1 (satu) tahun. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356 / 3772 / SJ, tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356 / 7498 / SJ tentang Panduan
Penyusunan,
Pelaksanaan
dan
Pelaporan
Aksi
Pencegahan
dan
Pemberantasan Korupsi (AKSI PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015, perlu rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara berjenjang oleh Instansi Pemerintah Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selaku Pengelola Keuangan Daerah melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
A. DASAR HUKUM PELAKSANAAN 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593); 6. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Pedoman Kebijakan Lainnya : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015; 2. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 356 / 3772 / SJ tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356 / 7498 / SJ tentang Panduan Penyusunan, Pelaksaaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015.
B. TUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 356 / 3772 / SJ tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 356 / 7498 / SJ tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015, Pemerintah Kota Banda Aceh melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah dan memverifikasi aksi peningkatan transparansi pengelolaan anggaran
C. SASARAN PELAKSANAAN KEGIATAN Sasaran Pelaksanaan Kegiatan adalah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan melakukan Transparansi Pengelolaan Anggaran dan Dokumen Perencanaan melalui Publikasi dokumen rencana pembangunan daeah dan RKA SKPD (RKA dan DPA SKPD, RKA dan DPA PPKD, LRA LKPD).
BAB II PELAKSANAAN
KEGIATAN
TRANSPARANSI
PENGELOLAAN
ANGGARAN
DAERAH (TPAD) DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI A. IMPLEMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH (TPAD) Implementasi pelaksanaan kegiatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh
adalah dengan
mempublikasikan dokumen Anggaran dan Pelaporan Keuangan Daerah melalui Website http://dpkad.bandaacehkota.go.id
B. PERUBAHAN YANG TERJADI SETELAH PELAKSANAAN KEGIATAN TPAD Perubahan yang terjadi setelah pelaksanaan kegiatan TPAD adalah semakin banyaknya pengunjung pada website resmi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Banda Aceh. Selain itu juga, dengan terpublikasinya anggaran dan pelaporan keuangan melalui website yang bisa diakses oleh semua aspek masyarakat menjadikan masyarakat semakin terbuka wawasannya dan dapat mengetahui apa yang telah pemerintah lakukan untuk daerahnya.
C. RESPON MASYARAKAT Respon masyarakat atas pelaksanaan publikasi kegiatan pemerintah selain dari makin tingginya jumlah pengunjung pada situs website resmi DPKAD, juga dapat dilihat dari apresiasi masyarakat atas salah satu kegiatan DPKAD yaitu pada pelaksanaan kegiatan lelang
BAB III PENUTUP
A. KESIMPULAN Transparansi pengelolaan anggaran daerah merupakan salah satu wadah dalam
memberikan informasi publik mengenai keuangan yang dapat digunakan untuk : 1. membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah; 2. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah 3. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah 4. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat 5. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah secara rasional 6. memberikan informasi keuangan daerah yang dapat diakses masyarakat dengan mudah.
B. SARAN 1. perlu dukungan banyak pihak terkait kegiatan TPAD, khususnya bidang-bidang terkait terhadap konsistensi pengelolaan keuangan. 2. perlu dukungan anggaran mengingat kegiatan ini dilakukan setiap bulannya melalui laporan secara online dengan format tertentu serta di pantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP) melalui website sistem pemantauan : https://serambi.ksp.go.id
