F5*&j@ OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI (REGtON ATJTONOMY &DECENTRALTZATT ON&
B
I
DAN
G : EKO
LAPORAN HASIL PENELITIAN HIBAH KOMPETITIF PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL
TEMA:
OTONOiVII DAERAII DAN IESENTRALISASI (RE GIONAL A(ITONOMY & D ECENTRALILATIOI,{)
* JUDUL PENELffhN: MODEL PEMETAAN POTENSI PAD BERBASIS WEB UNTUK MEWUJUDKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAN GCG KABU PATEN BAI\DITNG BARAT TIM PENELITI: Dr. !r. AG'US ZAINUL ARIFIN MM (KETUA) Dr. ISHAK RAMLI {ANGGOTA} Dr. BAMBANG JATMIKO (ANGGOTA)
UN
U
IVERSITAS TARU MANAGARA DESEMBER 2012
NOM
I
[. flalaman Pengesahan : Model Pem etaan Potensi PAD Berbasis Web
1. Judul Penelitian
Untuk Mer,vujudkan Efisiensi dan Eftktivitas Dalam Penyelenggaraan Otonomi dan GCG Kabupaten Bandung B arat : Otonomi Daerah dan Desentralisasi
2. Tema 3. Ketua Peneliti a"
Dr. Ir. Agus Zainul Arifin, MM
Nama Lengkup
L
b. Jenis Kelamin c.
MP
101 90018
d. Jab atan Struktural e. Jabatan fungsional
Lektor Kepala Ekonomi LPPI TINTAR Jl. Letjen S. Parman No. Jakarta Barat 11440
f. Fakultas/Jurusan g. Pusat Penelitian h. Alamat
A 1
021-s6717 47 i. Telpon/Faks j. Alamat Rumah Jl. Dahlia I Blok F.1 No. 16 Bekasi L7Il5 821062 810 I 1 3 I 000 7 87 4 I agusza 1 I 0 8@ gmail. com k. Telpon/Faks/E-mail . 2 tahun (seluruhnya) 4. Jangka Waktu Penelitian (PERTAMA) ke-l tahun ini adalah usulan Usulan 5. Pembiayaan a. Jumlah dana tahap pertarn a QA% telah diterima) b. Jumlah dana tahap kedua (30%)
: Rp 63.000.000,: Rp 27.000.000,-
Jakarta, 17 Desember 2012
Ketua Peneliti,
Mengetah
Dr. Ir" Agus Ztinul Arifin" MM
NIK : 10190018
:10190025
Ivlenyetujui Ketua Lembaga Penelitj
Ir.Jap
Tii Beng M F.IIK.103.8 I 0.47
DAFTARTSI
HALAMAN PENGESAHAI\ KATA PEI{GANTAR. ABSTRAK
111
DAFTAR ISI
DAFTARTABEL DAFTARGAMBAR DAFTARLAMPIRAN BAB [. PEI\DAHULUAN A. Latar Belakang Masalah
1 1
4
B. Perumusan Masalah
BAB II. LANDASAII TEORI.... A.PengartianPenyisihanPenghapusanAktivaProduktif(PPAP).
Tersedia.... Diberikan. Kredit.......
B. PPAP Yang Sudah C. Kredit Yang D. Kualitas E. Kebijakan bank untuk mengurangi NPL (kredit F. Modal G. H. Penelitian I. Kerangka J. Perumusan Hipotesis
Bank Profitabi1itas.....,... Sebelumnya Pemikiran Penelitan
8 8 13
bermasalah)
25 25
26 27 28 28
28
B. Maofaat Penelitian
BAB IV. METODOLOGI PENELITIAI\.......... A. Subjek dan Objek Penelitian.
30
Pene1itian.................. Variabel....
B. Disain C. Operasionalisasi D. Metode Analisis Data.......... E. Uji statistik
Uji
..
Model klasik........
IJji
t .. r. '...
rtrr
r... r.. r... r....'..r
'. r....
30 31
34
34
asurnsi
2. TJji hipotgsis statistik..... r.,..................,.r........-.. i.......,..... r...!'*.. a,
14
2l
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITTAhI......... A. Tujuan Penelitian
1.
5
'. r... r.......... r
r
o... t.. t. t....
t... r...
e
o.
'..
36 1n
JI
uji
F............... 3. Uji koefisien determinasi (R1 b.
37 38
BAB V. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN ......... A. Analisis Deskripsi Variabel Penelitian B. Hasil Uji asumsi klasik........
Statistik.
C. Pengujian Hipotesis D. Koefisien Determinasi A')......... E. Pembahasan Hasil Penelitian.. F. Implikasi Manaj erial
BAB VI. KESIMPULAN DAN A. Kesimpulan "......... B. Saran-Saran ..........
SARAN
.........i........
39 39
40 43
45 45 48
................:
50 50 51
DAFTARPUSTAKA
52
LAMPIRAI{
53
DAFTARTABEL Tabel
4"r Data
Statistik Variabel Independen
39
Tabel 4.2 IJji Normalitas Variabel Dependen
4T
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas
42
Tabel 4.4
42
Uji S/hite Test
Tabel 4.5 Hasil Regresi Linier Berganda
43
Tabel 4.6 tJji F
44
Tabel 4,7
uji
Rz
45
I DAFTARGAMBAR
Gambar 2.1
Model Penelitian Faktor-faktor yang Memengaruhi . . . . . . . o. . o. . . r . . . . . . . . r . . . . . . o. . . . . . . . . .
26
Daerah Pengujian Distribusi t........... -r....t.r..!.... r....c.......o...
37
PPAP.
Gambat
4.7,
..
. . . . . o. . r. . . r . . . . . . . . r . . .
..
Gambar 4.2 Daerah Pengujian Distribusi F .............,..................o.....!....o
38
DAFTARLAMPIRAI{ Lampiran 1
Daftar Sampel Data 15 Bank yang Terdaftar Efek Indongsia..
r,
r.... r i.. t..r......,.
r
r.............
r...
rr
,Ci Bursa r...,
r.
r....
54
Larrrpiran 2
Data Subjek dan Obj ek Pgnglitian.. .. . . . .. . . ... . . .. ... . . . . . . . . . . . . . r .
55
Lampiran
Hasil Output Arralisis dengan Program SPSS ..................
56
Kontrak Perjanjian Penglitian....r..*...r,...,.r.......r,....t....,...
67
3
Lampiran 4
BAB I PEl\DAHT]LUAN
l.l. Latar Belakang Masalah UU No. 22 tafuan 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pendapatan
Asli
1999
Daerah adalah
pendapatan yang diperoleh dari penggalian sumber-sumber pendapatan daerah sendiri. Pada dasarnya pendapatan suatu kabupaten dan kota terbagi dalam lima Sisa Anggaran tahun lalu, Pendapatan
katalori utama, yaitu; (a)
Asli Daerah, (Silpa); (b) Pendapatan yang berasal dari
instansi yang lebih tinggi; (c) Pinjaman Pemerintah Daerah; (d) Urusan Kas dan perhitungan serta; (e) Sumbangan dan bantuan
Pada Era Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih luas
dalam melakukan penyelenggaxaan pembangunan
di
daerahnya masing-masing. Ada dua
perspektif yang harus diperhatikan Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut: (a) Perspektif
pertama adalah memandang Otonomi daerah sebagai suatu Peluang untuk dapat lebih mengoptirnalkan potensi daerahnya agat lebih maju dari semua
bidang; (b)
Sedangkan
perspektif yang kedua adalah memandang Otonomi Daerah sebagai sebuah
ancarnan
dikarenakan beban tanggrrng jawab yang harus dipikul Pemerintah Daerah akan semakin
berat. Kabupaten Bandung Barat, pajak merupakan sumber PAD, yang memberikan kontribusi cukup besar yaitu sekitar 47 % dibandingkan dengan sumber-sumber PAD yang
lainnya. Peneliti belum menyakini sepenuhnya, tentang faktor tersebut. Justru peneliti akan mencoba meneliti faktor-faktor apa saja yang paling dominan yang mempengaruhi PAD Kabupaten Bandung Barat..
Disamping hal tersebut diatas, salah satu hal yang perlu dipersiapkan daerah menghadapi otonomi daerah adalah kesiapan daerah dalam mengclola informasi dengan cepat, tepat dan akurat.
1.2.
Tujuan Khusus Dari uraian di atas, maka secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mencari
faktor-faktor yang paling dominan yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. Adapun tujuan k*rusus yang ditargetkan pada tahun pertama
1) Teridentifikasinya
Pemetaan Potensi Pendapatan
p"rriliti*
ini adalah:
Asli Daerah baik melalui
kuesioner,
Forum Diskusi Group (FGD) pada Kabupaten Bandung Barat.
2) Teridentifikasinya
SOP dan pola penanganan basis data Potensi lendapatan Asli Daerah
Kabupaten bandung Barat.
3)
Hasil analisis dan kesimpulan yang berbasis Web dan SIMDA secara manual
Sedangkan tujuan khusus yang ditargetkan pada tahun kedua adalah:
1)
Model Web-site lengkap, di mulai standarisasi basis data Pemda Kabupaten Bandung
2)
Terumuskannya SOP pengelotraan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3) Teridentifikasinya profrl
Potensi Pendapatan
Asli
daerah yang Sebenarnya Pada
kabupaten Bandung Barat.
4) Aplikasi model
yang dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi Masyarakat,
Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi Jawa Barat.
5)
Implementasi PAD berbasis Web dan SIMDA.
1.3"Urgensi (Keutarnaan) Penetritian
Visi Kabupaten Bandung :Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Yang Repeh, Rapih, Kertaraharja Melalui Akselerasi Pembangunan Partisipatif Yang Berbasis Religius,
Kultural Dan Berwasasan Lingkungan Dengan Berorientasi Pada Peningkatan Kinerja Pembangunan Desa. Masyarakat pembentukan daerah baru
itu
Kabupaten Bandung Barat menyambut
dengan berbagai ekspresi. Ekspresi
itu
peresmian
misalnya dengan
spanduk berisikan berbagai ucapan selamat datang kepada Drs. Tjatja Kuswara, M.Si. yang
terletak di Kec. Padalarang, Ngamprah, dan sekitarnya. Paling mencobk tampak di depan pagat Kantor Kec. Padalarang. Dengan peresmian dan pelantikan tersebut, 15 kecamatan di sebelah barat Kab. Bandung
kini bergabung dengan pemerintahan KBB. Ke-15 itu
adalah
Cihampelas, Cililin, Sindangkerta, Gunung Halu, Rongg4 Batujajar, Padalarang, Ngamprah,
Cipatat, Cipongkor, Cikalong Wetan, Cipeundeuy, Cisaru4 ParongponB, dan Lembang. Menteri Dalam Negeri Ad Interim, Widodo A.S. menyatakan, peresmian Kab. Baraf sebagai daerah otonom baru merupakan pelaksanaan dari Undang-undang
No. 12 Tahun 2007 tentang
Pembentukan KBB. Ia menjelaskan, pada hakikatnya penyelenggar&m pemerintahan daerah
menurut asas otonomi diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Upaya
ini dilakukan
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran
serta
masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. "Hakikat ini harus menjadi pedoman utama
dalam pengelolaan pemerintatran," kata Mendagri. Widodo menambahkan, langkah yang harus ditempuh Penjabat Bupati KBB adalah segera melakukan berkoordinasi dengan bupati kabupaten induk dan merninta petunjuk Gubernur Jabar untuk membentuk struktur organisasi tata kerja pemerintahan daerah.
Klasifikasi Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Bandung 200I-2010 sebagai berikut: Kawasan Industri : Kawasan Industli Tegalluar ( Polutif
Polutif
);
Zona Industri Cikancung ( non Polutif
).
);
Kawasan Industri cipeundeuy (
Kawasan Pertanian : Bandung Utara
:
LEMBAGApETE LlTtAru DAff pU ELLKASI t LMr AH (Lppt]
U N IVE R5 ITAS \dflffiffiffitrffi
Jl. Letjen.S. Parman No.1 Jaka
TARU MANAGARA
rta I 1440 Telp : (021) - 5671747 (Hunting) Ext.
r
website: www.tarumanagara.ac;id
21
5
r
email :
[email protected]
Fax : (021 )
- 5604478
SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL
NOMOR:
5{g
Pada hari ini Senin, tanggal 21 bulan Mei
1. N a m a
:
-SpK-LppI/Unrar/VIzOLz
tahun 20L2 yangbertanda tangan di bawah ini:
JapTji Beng, phD.
Jabatan : Ketua
Lembaga penelitian dan publikasi Ilmiah
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan publikasi Ilmiah
(selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA) yang Jituniuk oleh Oit.f-itabmas oib.n Dilci Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sezuai Surat Perjanjian pelaksanaan Fenelitian strate g is N asiona I N om or : 060/ spzHlpvDit. Lita b masl rrr 2o 12. I
2. N a m a /Dr.Ir.
Agus Zainut Arifin, MM.
Jabatan : Dosen T€tap Fakultas Ekohomi beftindak untuk diri sendiri dan atas narna 2 (dua) orang Peneliti Anggota:
a,
Nama
Jabatan
Dr" Ishak Ramli Dosen Tetap Fakultas Ekonorni
Jabatan
Dr. Bambang Jatmiko Dosen Tetap Fakultas Ekonomi
b, Nama
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut pIHAK KEDUA, dengan ini sepakat untuk mengadakan perjanjian pelaksanaan penelitian sehubungan dengan telah disetujulnya usulan penelitian PIHAK KEDUA dengan judul:
-
lModel-Pemetai;r::Fot€nr:r::.:d}Berbasis. w€b-untsk Mewslud{can r.-i-:€r#ah Efektivitas Dalam Penyelenggaraan Otonomi Dan GCG Kabu-paten Bandung Barat',
berdasarkan ketentua n-ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
(1) PIHAK PERTAMA bertindak selaku pemberi tugas kepada PIHAK KEDUA {2) fIHAK KEDUA wajib melaksanakan Penelitian Stiategis nasional yang Dit.Litabmas Digen Dikti Kementerian pendidikan dan t<ebudayaan
dibiayai oleh DIpA
Pasal 2
(1) PIHAK KEDUA menyatakan sanggup menyelesaikan tugas penelitian
sebagairnana
tercantum dalam usulan penelitian selambat-lambatnya pada lwal besember 20L2.
(2) pIHAK KEDUA berkewajiban mengupayakan hasil penelitian yang telah selesai dilaksanakannya untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam iurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar.
Pasal 3 pelaksanaan penelitian bagi PIHAK KEDUA sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) seperti tercantum dalam rekapitulasi tahapan biaya penelitian strategis nasional. Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
(1) PIHAK PERTAMA menyediakan biaya (2)
Pasal 4 penggunaan biaya penelitian yang diterima dari PIHAK PERTAMA adalah menjadi wewenang q PIHAK KEDUA dengan a. Tidak melampaui batas biaya tiap pos anggaran yang telah ditetapkan. b. Feralatan/inventaris yang dibeli dengan anggaran biaya penelitian ini menjadi milik Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah. (Z) Daftar/inventaris sebagaimana tersebut pada Ayat {1) Huruf (b) selambat-lambatrrya 1 (satu) bulan setelah penelitian selesai, telah dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.
(1)
catatan:
Pasal 5 Biaya penelitian diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam 2 (dua) tahapan: a. Tahap pertama sebesar 70 (tujuh puluh) persen dari keseluruhan biaya proyek penelitian setelah dipotong pajak dilakukan segera setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Strategis Nasionaltelah ditandatangai oleh semua PIHAK' b. Tahap kedua sebesar 30 (tiga puluh) persen dari keseluruhan biaya proyek penelitian setelah dipotong pajak dilakukan setelah Dit.Litabmas Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membayarkan, yakni setelah laporan kemajuan proyek penelitian dan laporan penggunaan keuangan 7To/a (bukti-bukti pengeluaran) diterima oleh .PIHAK .- pERT.Adryntpada.awekseptember-20tr2 dan dikirirnkan"kesit'Htabmas-selambat-lan*batnya pada akhir SePtember 20L?. c. blnnf KEDUA mengirimkan laporan akhir proyek penelitian sebanyak 8 (delapan) eksemplar dan draft tulisan untuk dimuat sebagai artikel dalam jurnal ilmiah, diserahkan kepada PIHAK PERTAMA berikut 3 (tiga) buah softcopy dalam format'pdf"berupl CD serta lapor,an penggunaan keuangan 100o/o sebanyak 5 (lima) eksemplar kepada PIHAK PERTAMA Pada bulan Desember 20L2. d. Laporan Hasil Penelitian dalam bentuk "hardcopyi di bawah bagian kulit ditulis : Dibiayai oleh DiLlitabmas Ditjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seuai dengan Surat PerjanJian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian Strategi Nasional Nomor I O50/SP2H/PL/Dit,Litabmas lII.UzOl,z tanggal 7 MARET 2OL2. dan publikasi dalam bentuk apapun atas hasil penelitian hanya dapat dilakukan (2) - - penggandaan pIHAK KEDUA seteiah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA. otetr (3) perjanjian ini berakhir setelah para pihak rnemenuhi semua kewajiban yang ditentukan Ayat (1) dan'(2).
(1)
'
Pasal 6
(1) PIHAK KEDUA selain bedanggung jawab atas penyelesaian penelitian yang ditugaskan kepadanya, juga bertanggung jawab atas biaya yang telah diterimanya dari PIHAK PERTAMA.
(2) Apabila PIHAK KEDUA karena sesuatu hal terpaksa harus menyerahkan tanggung jawab kepada pihak lain, maka penyerahan tersebut harus sepengetahuan dan persetujuan teftulis dari PIHAK PERTAMA.
Pasal T PIHAK PERTAMA berhak menegur PIHAK KEDUA secara tertulis setiap saat, apabila dipandang PIHAK KEDUA telah melanggar isi perjanjian ini.
Pasal 8
(1) Apabila penyelesaian tugas penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 5 tidak dilakukan tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 2 perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA didenda sebesar 10/oo (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dan sebesar-besarnya 5olo dari besar biaya penelitian yang disetujui ter:hitung dari tanggaljatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana hibah penelitian dan uang tersebut disetorkan ke Dit.Litabmas Ditjen DiKi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan/atau dikenakan sanksi administratif. (2) Apabila di kemudian hari terbukti dan/atau dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak-jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai
dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya ke Lembaga Penelitian dan Publikasi
Ilmiah untuk kemudian akan dikembalikan ke Kas Negara. (3) Sanksi administratif sebagaimana dinyatakan Ayat (1) diberikan oleh Rektor atas rekomendasi Ketua Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah.
Pasal 9 Biaya penelitian yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagai akibat kesepakatan dalam perjanjian inir'dibebani*rr-,i,*epada ,'anEgaran-- Eit.Litabnsas :Oitjen-..f)ikti--Kementerlan' "Pendidikao ':.ttfifl'r*'' Kebudayaan.
Pasal 10
(1) (2)
(3)
Apabila terjadi perselisihan rnenyangkut pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila penyelesaian sebagaimana dinyatakan dalam Ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final.
--.
.'
Pasal 11 Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap 2 (dua).
ffi
AK KEDUA
(Dr,Ir.Agus Zainul
ifinrMM.)
ap Tji Beng, PhD.)
r I i i
TAHAPAN BIAYA PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL Dana disetujui oleh Dit.Litabmas
Penerlmaan Sebelum Pajak
Tahap Rp. 90.000.000r-
dan PPn.)
I
Tahap Rp. 6.615.000,-
Rp. 56.3SS.000,-
II (30%)
Rp. 27.000.000,-
lr*,rTng
Penerimaan Setelah Pajak
I QAo/o)
Rp. 63.000,000,-
Tahap
Pajak 10,5o/o (PPh
Tahap
II
Rp. 2.835.000r-
Rp. 24.165.000,-
diterima oteh penetiri serelah potong pajak
Rp. 80.550,000,-
JaKatta,
Ketua
P
2I
Mei 20Lz eliti,
Dr.fr.Agud
inul rifin;$rf M.
