LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RESES II 2017
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah Tanggal 27 Februari 2017
1
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RESES III FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESI PERJUANGAN
Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa tengah Tanggal 27 Februari 2017
Dibacakan Oleh .................................................
Assalamuallaikum, Wr,Wb, Salam Sejahtera bagi kita semua, Merdeka !!!
Saudara Ketua DPRD dan Pimpinan Rapat yang Kami Hormati, Saudara Gubernur Jawa Tengah yang Kami Hormati, Para Wakil Ketua, dan Segenap Anggota DPRD yang Kami Hormati, Seluruh Jajaran SKPD, Rekan-Rekan Wartawan, LSM, dan segenap Tamu Undangan yang Berbahagia,
2
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya, dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah hari ini dengan agenda Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Masa Persidangan II Tahun 2017 I. PENDAHULUAN A. Dasar Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 didasarkan pada : 1. Peraturan Pemerintah RI No.16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017; 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2016 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017; 4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 64 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi jawa Tengah Tahun Anggaran 2016. 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 45
tahun 2016
tentang
Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017. 6. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah No 2 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Tengah; 3
7. Hasil Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah 17 April 2017 B. Tujuan Tujuan pelaksanaan masa reses II tahun 2017 antara lain : 1. Memantau
dari
dekat
kegiatan
Pemerintahan,
Pembangunan,
Perekonomian, dan kemasyarakatan di seluruh Daerah Pemilihan yang ada di Jawa Tengah. 2. Menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat serta kepentingan Kabupaten/Kota
ke dalam
RAPBD
Provinsi Jawa Tengah yang
disesuaiakan dengan program prioritas dan Kemampuan
Keuangan
Daerah Provinsi Jawa Tengah serta memonitor pelayanan publik yang dilakukan pemerintah, C.Waktu 1. Pelaksanaan masa Reses II Tahun 2017 mulai tanggal 15 sampai dengan 20 Mei 2017; 2.Tempat pertemuan tersebar di 10 Daerah Pemilihan meliputi berbagai instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, di Sekretariat DPC Partai Politik, serta berbagai tempat lainnya termasuk dalam jajaran pemerintah terbawah. II. PELAKSANAAN RESES Pelaksanaan Reses II Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 dilakukan dengan cara : a. Pertemuan dengan Pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota. Pertemuan
dengan
pejabat
Pemerintah
Kabupaten/Kota
dihadiri
oleh
Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota, Organisasi Pemerintah Daerah dan Unit Pelaksana Tehnis atau Lembaga Teknis Daerah.
4
b. Pertemuan dengan pemimpin dan tokoh masyarakat. Dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah di Daerah Pemilihan masing-masing
yang
dihadiri
oleh
pimpinan
Organisasi
Politik,
Kemasyarakatan Keagamaan serta Kepemudaan dan kader-kader partai politik. c. Peninjauan lapangaan Tinjauan lapangan dimaksudkan untuk mengadakan pertemuan dengan pengurus dan kader partai politik di Daerah Pemilihan masing-masing anggota DPRD. III.HASIL TEMUAN RESES Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Gubernur, Rekan-Rekan Anggota DPRD dan Tamu Undangan yang kami hormati, Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan atau kedaulatan hanya pada pemerintahan nasional. Untuk daerah, yang dikenal adalah urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Selain itu untuk efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, maka Presiden melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Daerah kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor Norma, Strandar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Dari gambaran singkat tersebut menjadi jelas bahwa Gubernur sebagai wakil pusat di daerah juga memiliki kewenangan untuk menggerakkan instansi vertikal di daerah berdasarkan pembagian urusan pemerintahan konkuren termasuk dalam mengembangkan komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi agar 5
penanganan permasalahan dan kinerja pembangunan lebih optimal. Terjadinya erosi di Sungai Kalibagor dan Kedung Kembar, walaupun berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak sebagai instansi vertikal namun bisa
lebih didayagunakan untuk meningkatkan keselarasan urusan
antara Balai Besar dengan Dinas Provinsi. Optimalisasi peran instansi vertikal dan otonom sesungguhnya merupakan pemaknaan secara konkrit tentang Otonomi dan Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga bisa digunakan untuk menyoroti pembangunan Jalan Tol Pantura Jawa yang segera tersambung untuk seluruh ruas di Jawa Tengah. Bagaimana konektivitas dan harmonisasi kepentingan dan manfaat secara konkrit antara pembangunan
Jalan
Tol
dengan
Provinsi
Jawa
Tengah
serta
dan
Kabupaten/Kota yang dilewati perlu mendapat prioritas perhatian dalam pembangunan Jawa Tengah. Dari pertemuan di lapangan diketahui bahwa masih ada kesulitan kalangan petani dalam memanfaatkan Kartu Tani. Sebagian petani belum familier dengan prosedur perbankan yaitu harus memiliki rekening. Untuk itu perlu dipertimbangkan lagi bagaimana cara agar kebijakan kartu tani lebih mudah diterapkan di lapangann. Bantuan Keuangan Desa selain dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
juga diharapkan lebih fariatif dan terus
dikembangkan serta alokasi pagu anggarannya ditingkatkan. Seiring berjalannya waktu arus mudik lebaran segera terjadi. Berbagai upaya untuk meningkatkan perlengkapan dan kondisi jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten/kota terus dilakukan dalam rangka kelancaran, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pengguna jalan. Langkah ini patut diapresiasi namun juga harus diingat bahwa Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah telah memerintahkan adanya Dana Preservasi Jalan sebagaimana tertuang dalam Pasal 29. Dari pengamatan di lapangan diketahui bahwa masih ada jalan provinsi yang perlu 6
mendapat perhatian yaitu di sebagian ruas, lampu penerangan jalan masih kurang atau ada yang mati. Perubahan kewenangan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi terhadap pengelolaan Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan serta Pendidikan khusus menjadi layak dipertimbangkan bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai identitas Provinsi misalnya berupa seragam batik Provinsi Jawa Tengah. Saudara Pimpinan, rekan-rekan anggota DPRD, saudara-saudara dari Eksekutif dan para tamu undanganyang kami hormati, Demikianlah laporan hasil reses II Tahun 2017 Fraksi PDI Perjuangan kali ini. Adapun dekumen laporan reses tiap-tiap Dapil dilaporkan tersendiri. Semoga yang kami sampaikan pada kesempatan ini
bermanfaat untuk
kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Sekian, terimakasih. Wassallamu’alaikum Wr.Wb. Salam Sejahtera bagi Kita Semua, Merdeka !!!.
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,
Ir. MG. Nuniek Sriyuningsih,MS.
Sekretaris
Bambang Hariyanto B 7
8
