Laporan Hasil Monitoring Melalui Peninjauan ke Lapangan (On-site Visit)

Laporan Hasil Monitoring Melalui Peninjauan ke Lapangan (On-site Visit) FARMER EMPOWERMENT THROUGH AGRICULTURAL TECHNOLOGY AND INFORMATION IBRD 7427-IND DAN IDA 4260-IND

Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Bab VI Pasal 77 Ayat (1), telah diamanatkan untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terutama pada aspek realisasi penyerapan dana serta aspek keuangan lainnya secara triwulanan terhadap kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri. Untuk memenuhi amanat pasal dimaksud dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010

tanggal

11

Oktober

2010

ditetapkan

bahwa

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi, Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan pinjaman, hibah dan instrumen pembiayaan syariah, pelaksanaan analisis kinerja perkembangan pelaksanaan pinjaman, hibah dan instrumen pembiayaan syariah, dan penyiapan rekomendasi rencana tindak (action plan) percepatan pelaksanaan pinjaman, hibah dan instrumen pembiayaan syariah. Sesuai amanat Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.08/2010 tentang Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Publikasi dan Dokumentasi Pinjaman Dan/Atau Hibah Pemerintah materi monitoring yang berupa data dan informasi yang terkait dengan aspek finansial pelaksanaan pinjaman dan/atau hibah dapat berupa data realisasi penyerapan pinjaman dan/atau hibah yang diperoleh dari peninjauan lapangan ke lokasi kegiatan (on-site visit) terhadap kegiatan yang diindikasikan mengalami penyerapan rendah. Selain itu, peninjauan lapangan ke lokasi kegiatan juga dapat diarahkan untuk memperoleh informasi berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan fisik serta pengelolaan kegiatan selain juga data dan informasi lain yang dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antara sasaran kegiatan, indikator-indikator keberhasilan serta kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan pelaksanaan kegiatan fisik dimaksud utamanya ditujukan

untuk

melakukan

identifikasi

penyebab

terkendalanya

penyerapan dana pinjaman. Secara lebih jauh, penyebab rendahnya tingkat penyerapan dan keterkaitannya dengan kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan serta permasalahan yang menyebabkannya terhambatnya penarikan dana,

1

dapat dielaborasi lebih lanjut melalui penghimpunan informasi dari para pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat langsung dalam pelaksanaan ataupun pemangku kepentingan lain yang merasakan langsung dampak atas keluaran kegiatan. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi tersebut, pada tanggal 14 Juni sampai dengan 9 Juli 2011 telah dilaksanakan kegiatan monitoring melalui pemantauan lapangan (on-site visit), wawancara dengan pelaksana proyek serta pengumpulan dan analisa data terhadap pelaksanaan pinjaman luar negeri yang bersumber dari Bank Dunia untuk kegiatan proyek Farmer Empowerment through Agricultural Technology and Information (FEATI). Pengelolaan proyek FEATI ini berada dibawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia Pertanian - Kementerian Pertanian yang selanjutnya bertindak sebagai Executing Agency. B. Maksud dan

Tujuan

Adapun

maksud

dan

tujuan

yang

hendak

dicapai

dalam

pelaksanaan kegiatan monitoring ini adalah untuk memperoleh gambaran riil dan langsung mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri termasuk di dalamnya perkembangan kemajuan penarikan dana pinjaman, kemajuan fisik, perkembangan proses pengadaan barang/jasa, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, serta langkah tindak yang telah dan/atau akan diambil

dalam

mengatasi

kendala-kendala

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan sehingga diharapkan dari hasil monitoring tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul dan upaya-upaya untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan agar dapat dicapai pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien tanpa menimbulkan tambahan beban biaya-biaya (additional costs) pinjaman yang tidak perlu. Secara lebih umum, pemantauan melalui kunjungan ke lapangan dilakukan sebagai upaya monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang dananya berasal dari pinjaman. Monitoring dan evaluasi semacam ini merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya optimalisasi dana APBN.

Laporan Hasil Monitoring Melalui Peninjauan Lapangan (On-site Visit) Kegiatan FEATI Halaman

2

BAB II GAMBARAN UMUM A. Deskripsi Proyek

B. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

1.

Nama Proyek

: Farmer Empowerment through Agricultural Technology and Information (FEATI)

2.

Sumber Dana

: Bank Dunia (IDA Nomor 7427-IND dan IBRD Nomor 4260-IND)

3.

Nomor Loan

: 20076000 dan 20361000

4.

Nomor Register

: 21594001

5.

Jumlah Loan

: SDR 39.900.000,00 dan USD 32.800.000,00

6.

Tgl. Penandatanganan

: 28 Maret 2007

7.

Tanggal Efektif

: 28 Juni 2007

8.

Tanggal Closing

: 30 Juni 2012

9.

Term and Condition a. Grace Period b. Maturity c. Fees d. Interest Rate

: : : :

10.

Mekanisme Penarikan

: Rekening Khusus (Special Account)

11.

Executing Agency

: Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian – Kementerian Pertanian

12

Lokasi Kegiatan

10 tahun dan 5 tahun 34,5 tahun dan 19,5 tahun SDR 53.153,73 dan USD 309.519,29 LIBOT + Variabel Spread

Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.

Tujuan secara umum proyek Farmer Empowerment through Agricultural Technology and Information (FEATI) adalah untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani, dan pengembangan kemampuan serta peranan organisasi petani. Sedangkan sasaran FEATI antara lain berupat: 1. Pengembangan kelembagaan penyuluhan, 2. Pengembangan kelembagaan petani, 3. Penguatan ketenagaan penyuluhan, 4. Perbaikan sistem dan metode penyuluhan, 5. Perbaikan penyelenggaraan penyuluhan, 6. Penguatan dukungan teknologi pada usaha tani, dan 7. Perbaikan pelayanan informasi pertanian.


3

C. Ruang Lingkup Pekerjaan

Adapun ruang lingkup kegiatan FEATI terdiri dari : 1. Komponen A Penguatan sistem penyuluhan yang berorientasi pada kebutuhan petani. 2. Komponen B Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Penyuluh, 3. Komponen C Peningkatan pengkajian dan penyebaran teknologi.

Kegiatan utama FEATI terdiri dari pembangunan gedung BPP yang termasuk ke dalam komponen A dan Farmer managed extension activities (FMA) yang termasuk pada komponen B. Khusus kegiatan FMA antara lain sebagai berikut: 1. Teknik mengidentifikasi pasar, analisis potensi desa, dan analisis pemilihan komoditi unggulan. 2. Pemilihan dan penghitungan penggunaan sarana produksi secara efisien dan efektif. 3. Pemilihan teknologi pasca panen (sortasi, grading, dan packaging) dan teknologi pengolahan hasil. 4. Manajemen produksi, keuangan, dan transportasi. 5. Pengembangan organisasi petani. D. Rencana Investasi Proyek

Keseluruhan dana investasi untuk pelaksanaan kegiatan FEATI sebesar SDR 39,9 dan USD 32,8 juta. Sesuai klausul di dalam dokumen perjanjian pinjaman, kontribusi Pemerintah Indonesia khusus untuk goods, works, training cost adalah sebesar 20% dari total komitmen pinjaman (ekuivalen SDR 4,85 juta dan USD 3,99 juta). Rencana Investasi Proyek FEATI Category

Amount of IDA (SDR)

Amount of IBRD (USD)

1.

Goods, works, training and operating cost

24.250.000

19.950.000

2.

Grants

12.050.000

9.900.000

3.

Consulting services

2.550.000

2.100.000

4.

Unallocated

1.050.000

850.000

39.900.00

32.800.000

TOTAL


4

E. Kinerja

Proyek

Berdasarkan pada data DMFAS per tanggal 30 Juni 2011, dapat diketahui bahwa kinerja penarikan dana pinjaman adalah sebagai berikut: Nama Proyek

Farmer Empowerment through Agricultural Technology and Information

Nomor Loan

IDA 7427-IND dan

IBRD 4260-IND

Dated Signed

28 Maret 2007

28 Maret 2007

Date Effective

28 Juni 2007

28 Juni 2007

Date Drawing Limit

30 Juni 2012

30 Juni 2012

Loan Amount

SDR 39.900.000,00

USD 32.800.000,00

Disbursement

SDR 39.900.000,00

USD 12.949.355,61

Undisbursed

-

USD 19.860.644,39

Disbursment Ratio

100%

39 %

Elapsed Time Ratio

80%

80 %

Progress Variant

1,25

0.49

Category Loan

On/ahead schedule

Behind Schedule

Sumber : DMFAS Direktorat EAS

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pinjaman kegiatan FEATI, loan IBRD 4260-IND, termasuk dalam kategori behind schedule dengan persentase penyerapan (39%) dengan waktu efektif pinjaman yang telah terlampaui (80%) dari total masa laku pinjaman yang direncanakan. Dibanding dengan waktunya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan pinjaman tersebut termasuk dalam kategori behind schedule. Performa optimalisasi dana yang diukur dari realisasi anggaran yang tersedia di dalam DIPA sejak tahun 2007 sampai dengan akhir triwulan I tahun 2011 menunjukkan kecenderungan yang membaik. Kinerja Penarikan Pinjaman Sampai akhir triwulan I Tahun 2011 Tahun

DIPA

Realisasi

(dalam rupiah) Persen Penyerapan

2007

134,683,143,449

19,193,923,460

14%

2008

215,303,123,000

133,059,412,460

62%

2009

333,226,476,000

291,384,180,603

87%

2010

185,729,080,505

171,238,797,495

92%

2011*

198,550,639,447

5,564,530,546

3%

Sumber: PMU FEATI


5

Apabila dilihat dari nilai historis penyerapan DIPA sejak pinjaman efektif sampai dengan akhir tirwulan I tahun 2011, dapat disimpulkan bahwa kinerja penyerapannya terus membaik sebagaimana terlihat di grafik berikut.

Secara lebih jauh, angka realisasi anggaran terhadap alokasi DIPA dari tahun 2007 ke tahun 2010 menunjukkan peningkatan penyerapan yang semakin membaik. Persentase realisasi anggaran terhadap alokasi DIPA pada akhir tahun 2010 mencapai 92% dari nilai yang dialokasikan pada DIPA tahun 2010. Meskipun persantase realisasi anggaran telah menunjukkan perbaikan, namun indikasi perpanjangan masa laku terhadap pinjaman ini dirasa sangat reasonable mengingat perpanjangan tersebut lebih disebabkan keinginan pengelola untuk memperpanjang masa pemberdayaan yang telah dirintis oleh kegiatan FEATI dengan memperhatikan puls beberapa komponen kegiatan pokok yang belum sepenuhnya dapat terlaksana. Dalam hal ini, keberhasilan kegiatan pemberdayaan tidak semata-mata dapat

diukur

dari

nilai

penyerapannya

namun

harus

juga

mempertimbangkan hal-hal yang menjadi karakteristik kegiatan yang berbasis

pemberdayaan

masyarakat

Sedangkan

untuk

kegiatan

pembangunan gedung pertanian secara optimis dapat diselesaikan pada akhir tahun 2011. Sementara itu kumulatif penarikan pinjaman untuk kegiatan FEATI sampai dengan 31 Maret 2011 telah mencapai IDR 676.054,62 juta yang terdiri dari porsi yang didanai oleh pemerintah (GoI) sebesar IDR 84.709,01 juta, SBUN sebesar 41.393,59 juta, advance payment sebesar IDR 3.141,96 juta, dan Bank Dunia sebesar IDR 547.260,05.data secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :


6

COMULATIVE EXPENDITURE FEATI AS OF MARCH 31,2011 (in million) category

GoI

SBUN

Advance Payment

Charged to WB in IDR

Charged to WB in USD

Goods, works, training, operating cost Farmer managed extension activities grant Consulting services

84.709,01

29.104,00

2.281,35

361.955,23

37,83

-

10.792,30

860,61

151.799,32

15,61

-

1.497.31

-

33.505,51

3,67

Total

84.709,01

41.393,59

3.141,96

547.260,05

57,10

Sumber : PMU FEATI


7

BAB III Laporan Hasil Monitoring Melalui Kunjungan Ke Lokasi Kegiatan

Kegiatan pemantauan lapangan dilaksanakan pada tanggal 14 Juni sampai dengan 9 Juli 2011, kegiatan tersebut dilaksanakan pada 13 Provinsi yaitu Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Di antara sejumlah kriteria yang mendasari pemilihan lokasi sampel salah satunya adalah kemungkinan diidentifikasikannya permasalahan yang menyebabkan perpanjangan masa laku pinjaman (loan extension) sebagaimana yang diindikasikan pada tahapan persiapan (pertemuan koordinasi) sebelum pelaksanaan pemantauan lapangan. Dari kegiatan kunjungan lapang tersebut diperoleh informasi sebagai berikut: A. Kabupaten Solok

Deskripsi dan Kinerja: Kabupaten Solok merupakan satu dari lima kabupaten di Provinsi Sumatra Barat yang melaksanakan Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (P3TIP) atau Farmer Empowerment

Through

Agricultural

Technology

and

Information

(FEATI). Kegiatan FEATI tersebar di 14 Kecamatan pada 40 Nagari dengan 40 unit Pengelola FMA Nagari (UPFN). Kecenderungan pola realisasi anggaran setiap tahun relatif rendah yaitu dengan kisaran 57 persen. Sedangkan untuk triwulan I tahun 2011, dari total DIPA sejumlah Rp 4.282.150.000 baru terserap sejumlah 108.490.740 atau sebesar 3 persen. Namun demikian sisa dana tersebut optimis dapat diserap sampai dengan akhir tahun ini. Hal ini disebabkan untuk kegiatan pembangunan gedung pertanian belum melakukan penagihan atas prestasi kontrak yang sedang dikerjakan. Sesuai disbursement plan, penagihan tersebut akan dilaksanakan sekitar bulan Agustus sampai dengan Oktober 2011. Realisasi anggaran kegiatan FEATI yang bersumber dari pinjaman secara lengkap ditunjukkan pada tabel sebagai berikut: No

Tahun

1 2 3 4 5

2007 2008 2009 2010 2011

DIPA 866,963,000 1,574,452,000 3,086,472,000 3,175,620,000 4,282,150,000

Realisasi 163,036,160 1,208,968,757 2,223,592,240 1,922,207,619 108,490,740

% Realisasi 19% 77% 72% 61% 3%


8

kinerja fisik kegiatan kondisi per 30 Juni 2011 telah mencapai sekitar 78 persen. Kegiatan fisik ini terdiri dari pembangunan 11 gedung pertanian dan 3 rehabilitasi gedung pertanian. Sesuai schedule, seluruh kegiatan fisik bangunan akan berakhir pada Oktober 2011. Permasalahan: Berdasarkan

kunjungan

tim

monitoring

diperoleh

informasi

permasalahan terkait dengan pelaksanaan kegiatan FEATI sebagai berikut: 1. Penetapan calon lokasi gedung pertanian memerlukan waktu yang realtif cukup lama khususnya terkait dengan pembebasan lahan dan prosedur panjang yang melibatkan pihak masyarakat dan juga pengurusan administrasi di Badan Pertanahan Nasional. 2. Lokasi yang didapat untuk gedung pertanian pada umumnya jauh dari pemukiman penduduk dan belum terjangkau dari sarana transportasi sehingga menyulitkan untuk mobilisasi dan angkutan material. 3. Panitia mengalami kesulitan terhadap prosedur pelaksanaan pengadaan yang mengacu pada metode National Competitive Bidding. 4. Kejadian bencana gempa bumi pada tahun 2009 menyebabkan terjadinya kenaikan harga. 5. Perlunya capacity building bagi para penyuluh pertanian mengingat kondisi saat ini tidak jarang dijumpai bahwa pengetahuan petani lebih mumpuni dari penyuluh pertanian. 6. Gedung Pertanian yang dibangun belum dilengkapi dengan pagar hal ini memungkinkan adanya: a) pengambilan lahan tanah oleh warga sekitar secara sedikit demi sedikit meskipun berdasarkan perjanjian tanah tersebut sudah dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Solok Pertanian, b)

untuk

Kepentingan Pembangunan Gedung

fasilitas yang ada di gedung pertanian menjadi

tidak/kurang aman. 7. Pada set plan awal gedung pertanian dilengkapi dengan sarana tempat tinggal (housing) bagi koordinator penyuluh pertanian. Laporan Hasil Monitoring Melalui Peninjauan Lapangan (On-site Visit) Kegiatan FEATI Halaman

9

Namun pada saat pelaksanaan, housing tersebut tidak termasuk dalam item pembangunan gedung pertanian meskipun luas tanah yang disediakan sangat memungkinkan untuk dibangunnya housing untuk koordinator penyuluh pertanian. Apabila housing tersebut terbangun diharapkan dapat lebih mengefektifkan komunikasi antar penyuluh dan petani. Tindak lanjut: Berdasarkan permasalahan yang ada telah dilakukan tindak lanjut yang antar lain sebagai berikut: 1. Melaksanakan monitoring dan supervisi oleh kabupaten secara intensif terhadap penyedian lahan bangunan gedung pertanian. 2. Memberikan penjelasan kepada panitia agar untuk pengadaan gedung pertanian agar mengacu pada project management manual guideline. 3. Mengusahakan percepatan proses pelepasan lahan masyarakat dan konsolidasi dengan Pemda dalam rangka percepatan penyelesaian sertifikat lahan bangunan. 4. Pada tahap selanjutnya akan diusulkan penyediaan dana dari APBD untuk peningkatan sumber daya manusia penyuluh pertanian. 5. Sisa

dana

yang

ada

diusulkan

dapat

dialokasikan

untuk

pembangunan pagar gedung pertanian. Saran dan masukan Untuk kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri khususnya yang mensyaratkan dana pendamping menjadi hal yang sulit bagi Pemerintah Kabupaten

Solok

mengingat

kecilnya

Pendapatan

Asli

Daerah

Kabupaten Solok. Di sisi kegiatan FEATI ini sangat dibutuhkan dan sangat membantu dalam meningkatkan pemberdayaan petani di Kabupaten Solok. Diharapkan akan ada program/kegiatan lanjutan yang serupa dari pemerintah pusat untuk meningkatkan pemberdayaan di Kabupaten Solok.


10

B. Kabupaten Donggala

Pelaksanaan program FEATI pada Kabupaten Donggala dan Sigi (Kabupaten pemekaran) dimulai sejak tahun 2008. Kegiatan FEATI pada

Kabupaten

Donggala

dan

Sigi

(Kabupaten

pemekaran)

dilaksanakan di 19 Kecamatan yang tersebar di 40 Desa. Program FEATI yang dilaksanakan di Kabupaten Donggala dan Sigi (Kabupaten

pemekaran)

mencakup

kegiatan

utama

revitalisasi

pertanian dibidang penyuluhan yaitu: i) membangun sumberdaya manusia pelaku penyuluhan pertanian, ii) mengembangkan sistem kerja dan metode penuluhan, iii) meningkatkan peranan kelembagaan penyuluhan, iv) memberdayakan dukungan teknologi yang dibutuhkan sistem pertanian, dan v) meningkatkan informasi pelayanan informasi penyuluhan. Adapun sasaran program FEATI di Kabupaten Donggala dan Sigi (Kabupaten pemekaran) adalah anggota kelompok tani (Poktan) yang tergabung dalam Gapoktan, Asosiasi dan Koperasi Petani. Disbursement Plan Kegiatan FEATI Kabupaten Donggala (dalam jutaan) NO

TAHUN

TW I

TW II

TW III

TW IV

JUMLAH

1

2008

-

110.26

525.93

1,640.84

2,277.03

2

2009

84.29

202.70

705.49

3,545.10

4,537.58

3

2010

38.91

220.24

551.36

2,640.60

3,451.10

4

2011

64.19

261.51

-

-

325.70

TOTAL

10,591.41

Dalam kurun waktu pelaksanaan kegiatan FEATI di Kabupaten Donggala dan Sigi (Kabupaten pemekaran), persentase realisasi penyerapan anggaran secara rata sebesar 90.21%. Sedangkan alokasi DIPA tertinggi terdapat pada alokasi DIPA tahun 2009. Informasi secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Realisasi Penyerapan Anggaran FEATI Kabupaten Donggala dan Sigi (Kabupaten pemekaran) Keadaan Per 30 Juni 2011 (dalam juta rupiah)

Tahun

DIPA

Realisasi

Persen

2008

1,946,644.00

1,640,840.29

84.29%

2009

3,820,095.00

3,546,098.82

92.83%

2010

2,823,603.00

2,640,596.45

93.52%

2011

2,254,331.00

261,512.60

11.60%


11

Selanjutnya, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan FEATI di Kabuapten Donggala dan Sigi (Kabupaten pemekaran) antara lain: 1. Rendahnya realisasi penyerapan DIPA Tahun Anggaran 2011 sampai bulan Juni 2011 baru mencapai 11.60%. Adapun penyebab rendahnya penyerapan anggaran disebabkan: i) lambatnya proposal FMA yang masuk ke kabupaten, ii) Petunjuk Teknis (Juknis) untuk pelaksanaan kaji tindak sampai bulan Juni 2011 belum ada, dan iii) Adanya pemeriksaan secara maraton yang dilakukan oleh Itjen Kementerian Pertanian dan BPKP Propinsi Sulawesi Tengah sehingga waktu tercurah untuk melayani dan mendampingi tim pemeriksa; 2. Kegiatan pembelajaran, sekolah lapang dan magang pada UP-FMA pada tahun 2010 belum dilaksanakan karena keterlambatan pengajuan proposal program FEATI; 3. Pergantian

Tim

Penyuluh

Pendamping

yang

mengakibatkan

kegiatan pembinaan UP-FMA mengalami banyak masalah yang antara lain perlunya penyesuaian terhadap pengurus UP-FMA dan materi pembinaan; 4. Kegiatan pembelajaran, sekolah lapang dan magang belum berwawasan agribisinis dan belum bermitra. Langkah tindak lanjut 1. Kegiatan program FEATI yang belum dilaksanakan pada tahun 2010 karena

keterlambatan

pengajuan

proposal

akan

segera

dilaksanakan pada tahun 2011; 2. Mengusulkan kepada pengambil kebijakan agar tidak memutasikan penyuluh yang bertugas sebagai tim penyuluh pendamping; 3. Meningkatkan kompentensi para penyuluh dibidang kewirausahaan dan kemitraan. 4. Mengusulkan agar Juknis tindak kaji segera dikirim ke Kabupaten sehingga pelaksanaan program FEATI dapat dilaksanakan sesuai Juknis tersebut.


12

Usul, saran dan masukan 1. Hendaknya pedoman dan Petunjuk Lapangan maupun Petunjuk Teknis seharusnya telah disusun pada saat waktu menyusun perencanaan suatu kegiatan artinya harus bersamaan antara penyusunan kegiatan dan Juknisnya sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tidak saling menunggu; 2. Pemeriksaan seharusnya dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal pelaksanaan kegiatan agar tidak memberikan kendala bagi pencapaian tujuan kegiatan.

C. Kabupaten Magelang

Deskripsi dan Kinerja: Meskipun pinjaman FEATI telah efektif sejak 28 Juni 2007, namun kegiatan FEATI di Kabupaten Magelang baru berjalan pada tahun 2008. Adapun penyebabnya yaitu setelah pinjaman ditandatangani pada tahun 2007

masih

terdapat

kendala

dalam

hal

penyusunan

pengadministrasian reksus dan revisi anggaran pada DIPA Kementerian Pertanian. Proyek FEATI secara umum dirasakan sangat bermanfaat bagi petani di Kabupaten Magelang. Hal tersebut terlihat dari: 1. Keberhasilan Kabupaten Magelang sebagai daerah pemasok 15% untuk ketahanan pangan di tingkat nasional, dengan menghasilkan berbagai varian padi yang mempunyai daya jual tingggi (padi organik). 2. Pembelajaran, pemberdayaan dan peningkatan SDM petani melalui transfer teknologi pertanian dan peternakan sehingga petani secara mandiri mempunyai pengetahuan untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan hasil pertanian maupun peternakan yang dikelolanya. Di dalam pelaksanaannya, segenap unsur yang terlibat dalam kegiatan FEATI juga memahami dan menyadari bahwa proyek FEATI ini merupakan proyek yang dibiayai dari Utang Luar Negeri di mana pemerintah berkewajiban untuk mengembalikan kembali pembiayaan dari Bank Dunia sehingga merasa perlu untuk mengelola pendanaan dan kegiatan proyek secara berhati-hati. Hal tersebut tercermin dari: 1. Adanya tata kelola administrasi dan mekanisme pembukuan yang Laporan Hasil Monitoring Melalui Peninjauan Lapangan (On-site Visit) Kegiatan FEATI Halaman

13

menjamin transparansi seluruh kegiatan FEATI maupun laporan penerimaan/pengeluaran dana baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat petani selaku penerima manfaat langsung dari kegiatan FEATI. 2. Dari sisi realisasi anggaran, penyerapan dana FEATI di Kabupaten Magelang dirasa cukup baik. Hal tersebut terlihat dari kenaikan presentase penyerapan dana dari awalnya sekitar 67,46% di tahun 2008 menjadi 98,35% di tahun 2010, sebagaimana tabel terlampir: Tahun Anggaran

Pagu DIPA

Realisasi

Persen Realisasi

2008

3,86M

2,61M

67,46%

2009

6,58M

5,48M

83,23%

2010

3,10M

3,05M

98,35%

2011*

5,26M

19,98juta

0,36%

3. Penyebaran brosur/pamflet anti korupsi guna menjamin kualitas manfaat dan pelaksanaan proyek FEATI di Kab Magelang

Kendala dan permasalahan Secara umum tidak terdapat kendala dan permasalahan yang berarti terkait dengan pelaksaaan penyerapan dana FEATI di Kabupaten Magelang. Namun demikian sedikit yang menjadi kendala yaitu terkait dengan permasalahan di Front Office KPPN. Namun dapat teratasi dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang intensif. Sedangkan terkait dengan pelaksanaan kegiatan, tim monitoring dan evaluasi melakukan uji petik di dua lokasi kegiatan yaitu Desa Magersari yang

merupakan

UP

FMA

yang

memanfaatkan

FEATI

untuk

penggemukan sapi dan Desa Mangunsari yang merupakan UP FMA yang

memanfaatkan

FEATI

untuk

mengelola

pemeliharaan

domba/kambing. Berdasarkan kunjungan tersebut dapat disampaikan mengenai kendala bagi petani yang antaralain adalah : 1. keterbatasan modal bagi petani untuk pembelian bibit dan pakan ternak. 2. pada umumnya lahan petani belum bersertifikat sehingga pada saat petani membutuhkan modal untuk jaminan pada suatu Bank tidak bisa dilaksanakan. 3. adanya pungutan oleh oknum yang mengatas namakan pihak atau instansi tertentu yang meresahkan petani.


14

Tindak lanjut: Terhadap permasalahan teknis pencairan dana di KPPN dilakukan komunikasi yang intensif yang pada akhirnya permasalahan telah dapat teratasi. Sedangkan terkait dengan keterbatasan sumber daya modal bagi pengembangan usaha petani telah dilakukan kerjasama dengan bank syariah/bank umum dimana masyarakat dapat memperoleh modal sesuai dengan jaminan berupa sertifikat tanah atau rumah yang dimilikinya. Saran dan masukan Kabupaten

Magelang

adalah

lokasi

yang

potensial

untuk

pengembangan peternakan namun demikian karena keterbatasan modal bagi para petani/peternak diperlukan perhatian secara khusus dari

pemerintah

dalam

hal

untuk

memperoleh

modal

untuk

pengembangan peternakan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membuka kerja sama antara petani dengan lembaga perbankan pemerintah, memberikan kesempatan kepada investor untuk bekerja sama dalam menanamkan modal untuk mengelola peternakan. Selain itu diharapkan juga bantuan pemerintah terkait dengan pembuatan sertifikat bagi tanah/rumah petani sehingga dapat digunanakan sebagai jaminan untuk mendapatkan sumber modal alternatif dari lembaga perbankan. D. Kabupaten Maros

Deskripsi dan Kinerja Realisasi kegiatan FEATI pada Kabupaten Maros telah dilaksanakan sejak akhir tahun 2007. Realisasi penyerapan dana FEATI Kabupaten Maros termasuk dalam kategori yang baik dimana secara umum realisasi penyerapan dana telah melampaui project appraisal document (PAD).


15

Kinerja penyerapan dana

Disbursement Plan Kegiatan FEATI Kabupaten Maros Tahun 2007-2011 (dalam jutaan) NO

TAHUN

TW I

TW II

TW III

TW IV

1

2007

-

2

2008

449.27

3

2009

570.17

4

2010

5

2011

-

1.367.97

2.051.96

3,419.93

599.02

898.53

1.048.29

2,995.11

760.23

1.140.34

1.330.40

3,801.13

274.89

366.53

549.79

641.42

1,832.63

30.61

40.81

61.22

71.42

204.06

TOTAL

JUMLAH

12,252.87

Kendala dan Permasalahan Kegiatan efektif pada bulan Oktober 2007 yang sebagian besar kegiatan didominasi sosialisasi ataupun diseminasi kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan. Beberapa permasalahan yang muncul adalah: 1. Pada awal kegiatan berjalan, proposal yang diajukan kelompok petani tidak memenuhi kelayakan yang diminta. Hal ini berujung pada tertundanya pelaksanaan kegiatan dan juga penyerapan dananya 2. Terdapat kesalahan pencantuman nomor identitas NPPLN dalam Perdirjen Perbendaharaan sehingga mengakibatkan terhambatnya proses pencairan 3. Adanya kesulitan dalam penyampaian pemahaman perhitungan bruto (porsi PPN terhadap dana pinjaman) kepada pihak KPPN, rekanan maupun auditor 4. Penggantian satker, mutasi pegawai termasuk tenaga penyuluh lapangan sehingga mengganggu jadwal kegiatan yang sudah dibuat Laporan Hasil Monitoring Melalui Peninjauan Lapangan (On-site Visit) Kegiatan FEATI Halaman

16

5. Penyuluh swadaya belum diberdayakan secara optimal sehingga SDM-nya tidak mengalami peningkatan yang signifikan 6. Adanya situasi iklim setempat yang tidak menentu sehingga memberikan pengaruh berupa meningginya volatilitas terhadap usaha petani 7. Kesibukan pengurus dengan adanya beberapa kegiatan lain yang ditangani

mengakibatkan

konsentrasi

pada

kegiatan

tertentu

terganggu 8. Keterampilan dari segi teknis bagi Tim Penyuluh Lapangan terutama petugas pendamping masih terbatas akibat perbedaan disiplin ilmu yang dikuasai 9. Pergantian

kepala

daerah

mengakibatkan

terhambatnya

pengalokasian dan pencairan dana pendamping Tindak lanjut 1. Koordinasi dengan instansi terkait secara periodik atau konsultasi jika menemukan suatu permasalahan 2. Mempertahankan pegawai pengelola FEATI melalui komitmen jajaran pimpinan di daerah 3. Refocusing pada aktifitas yang terlambat seperti pembelajaran petani, revenue-driven activities, pemasaran

E. Kabupaten Malang

Deskripsi dan Kinerja: Kinerja penyerapan anggaran FEATI Kabupaten malang pada tahun 2007 hanya mencapai 13.3% hal ini disebabkan karena kegiatan baru dimulai pada akhir tahun yang bersangkutan. Sedangkan kinerja penyerapan anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 88,08%. Untuk tahun 2011 kinerja yang digambarkan dalam grafik merupakan kondisi pada triwulan I tahun 2011. Gambaran secara lengkap dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:


17

Kendala dan Permasalahan 1. Perpindahan SKPD dari Dinas ke Badan yang terjadi di awal pelaksanaan kegiatan memberikan hambatan tersendiri 2. Kegiatan dimulai di akhir tahun 2007 sehingga hanya efektif untuk sosialisasi dan diseminasi informasi 3. Proposal yang diajukan petani tidak lolos verifikasi akibat tidak memenuhi kualifikasi untuk diberikan pendanaan 4. Terdapat Peraturan Menteri Keuangan yang mengurangi porsi perjalanan dinas memberikan hambatan bagi upaya konsolidasi dan sosialisasi kegiatan terutama pada tahapan awal pelakanaannya 5. Adanya sedikit ketidakjelasan penggunaan supporting fund yang menjadi APBD mengingat dana APBD tidak boleh mendanai kegiatan yang serupa dengan FEATI (duplikasi) 6. Isu kesinambungan: masalah permodalan untuk perluasan usaha kelompok tani termasuk upaya untuk merubah status badan hukum FMA

menjadi

koperasi

sehingga

layak

untuk

mendapatkan

pendanaan usaha mikro dari Kementerian UKM.

F. Kabupaten

Deskripsi dan Kinerja:

Pontianak

Pelaksanaan FEATI di Kabupaten Pontianak telah dimulai sejak tahun 2007 bahkan pada tahun tersebut telah berhasil menyerap anggaran sebesar 48% dari total anggaran pada DIPA. Penyerapan anggaran per tahun mencapai 66% dari total DIPA. Sedangkan penyerapan tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 99% dari total DIPA.


18

Realisasi Anggaran Kabupaten Pontianak Tahun 2007-2010

(dalam juta rupiah)

No 1 2 3 4

Tahun 2007 2008 2009 2010

Pagu DIPA 206,74 194,50 738,52 402,06

Realisasi 98,23 84,40 567,52 397,82

Persentase 48% 43% 77% 99%

Kendala dan Permasalahan 1.

Tahun 2008, realisasi kegiatan di bawah 50% karena ada kegiatan yang alokasi anggaran tidak sesuai dengan pedoman sehingga tidak dilaksanakannya salah satu komponen kegiatan yaitu kampanye penyuluhan strategis dan pelatihan manajemen agribisnis bagi penyuluh pertanian karena belum adanya pedoman dari pusat.

2.

Tahun 2009, kegiatan baru bisa terlaksana karena adanya revisi DIPA dan SATKER dari Dinas Provinsi Kalimantan Barat dan revisi baru dapat selesai pada bulan Oktober 2009 dan anggaran baru bisa dicairkan pada akhir bulan Oktober tahun 2009.

3.

Dalam penyusunan perencanaan kegiatan secara umum terkadang anggaran yang tersedia belum mengacu pada pedoman teknis sehingga menyulitkan dalam pelaksanaannya.

4.

Tahun 2011, adanya revisi Petunjuk Operasi Kegiatan baru selesai April 2011. Selain itu, terdapat revisi DIPA karena nilai RK dan RMP tertukar.

5.

Sering terjadi pergantian pegawai/pejabat dan perubahan nomenklatur yang menghambat kelancaran kegiatan FEATI

Tindak Lanjut 1.

Melakukan koordinasi secara efektif dengan CPMU FEATI pusat sebagai bagian pelaksanaan tata kelola kegiatan yang baik

2.

Atas permasalahan yang berkenaan dengan perubahan kelembagaan kegiatan, terus dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan SDM Kementerian Pertanian dan Kanwil Perbendaharaan Kalimantan Barat berkenaan dengan revisi DIPA.


19

Saran dan Rekomendasi 1. Diharapkan dalam penyusunan perencanaan kegiatan selalu terjalin koordinasi antara Tim pengelola kegiatan sehingga lebih memperlancar pelaksanaannya baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. 2. Sesuai dengan tujuan FEATI yaitu meningkatkan produktivitas, pendapatan

dan

kesejahteraan

keluarga

tani

melalui

pemberdayaan pemberdayaan keluarga petani dan organisasi untuk mengakses informasi, teknologi, modal, sarana prasarana produksi

untuk

mengembangkan

mengembangkan kemitraan

dengan

usaha sektor

agribisnis swasta

dan maka

diharapakan program ini dapat dijamin proses kesinambungannya. 3. Diharapkan untuk kegiatan yang tidak bisa terlaksana dapat dilaksanakan atau dialihkan pada tahun selanjutnya agar keluaran kegiatan tetap terwujud. G. Daerah Istimewa Yogyakarta

Deskripsi dan Kinerja Pada Provinsi DI Yogyakarta dilakukan kunjungan ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Bantul. Secara keseluruhan pada ketiga kabupaten tersebut terdapat 179 UP FMA dengan jumlah peserta pembejaran sebanyak 14.403 orang. Jenis kegiatan pembelajaran FMA terdiri dari peternakan, hortikultura, olahan, dan pertanian organik. Kegiatan utama FMA lebih berorientasi pada penyuluhan dan penyebaran infomasi yang secara aplikasi ditujukan untuk a) penguatan kemitraan antara Peneliti-Penyuluh-Organisasi Petani dan b) penguatan kelembagaan penelitian-pelatihan-lokakarya. Fokus/ Sasaran Pembinaan FMA tahun 2011 : 1. Bimbingan kepada UP.FMA dan Penyuluh pendamping agar menguasai analisi pasar. 2. Peningkatan pencermatan oleh tim verifikasi terhadap proposal pembelajaran FMA tentang metode, topik dan pelaksanaan pembelajaran.


20

3. Penguatan kelembagaan FMA menuju pada kelembagaan koperasi agar dapat mengakses permodalan. 4. Membuka

akses

kepada

kelembagaan

permodalan

dan

mengupayakan penguatan modal baik sebagai tindak lanjut pembelajaran. 5. Pendampingan ‘Forum Bisnis FMA’ yang sudah terbentuk agar dapat berfungsi sebagai wadah koordinasi dan konsultasi bisnis FMA dan chanelling activities antara FMA dengan pasar, lembaga permodalan, penjamin produk FMA, dan pihak luar lainnya. Disbursement plan : Disbursement Plan FEATI untuk Provinsi Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan angka realisasi tertinggi pada tahun 2009. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun tersebut terdapat kegiatan yang paling banyak menyerap dana. Informasi secara lengkap dapat ditunjukkan pada grafik di bawah ini:

Kendala dan Permasalahan Kendala dan permaslahan DI Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Gunung Kidul secara umum sebagai berikut: 1. Penyerapan dana pada tahun 2007 mengalami hambatan karena DIPA baru diterima bulan Oktober 2007. 2. Standar biaya yang digunakan oleh kegiatan FEATI tidak sesuai harga di lapangan sehingga menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan kegiatan.


21

3. Prosedur untuk kepastian status tanah pembangunan BPP memerlukan waktu yang cukup lama 4. Seringnya pergantian SKPD dan Pejabat. 5. Kajian

agribisnis

pedesaan

yang

kurang

optimal,

belum

sepenuhnya pembelajaran didasarkan atas identifikasi pasar, pendampingan swadaya belum melakukan pendampingan pasar, dan metode pembelajaran yang masih klasikal. 6. Keterbatasan permodalan menyebabkan anggota FMA yang menindaklanjuti pembelajaran terbatas. Tindak Lanjut Dalam upaya untuk mengatasi kendala dan permasalahan tersebut di atas pengelola FEATI telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Pemantapan kegiatan pada awal anggaran sehingga tidak terjadi perubahan kegiatan di pertengahan jalan. 2. Peningkatan kapasitas SDM penyuluh dan melalui pelatihan, magang, studi banding, bimbingan teknis dan kewiusahaan. 3. Melakukankoordinasi dalam penyusunan anggaran. 4. Menindaklanjuti pembelajaran UP FMA melalui pengalokasian dana APBD. 5. Memberikan bantuan modal kepada UP FMA untuk menindaklanjuti pembelajaran. 6. Melibatkan stake holder terkait untuk mewujudkan agribisnis yang kompetitif.

Saran dan Rekomendasi Terhadap kendala dan permasalah, pelaksana kegiatan di Propinsi Yogyakarta menyampaikan rekomendasi sebagai berikut: 1. Perlu adanya pemikiran dan komitmen dari pemerintah untuk penguatan modal UP FMA 2. Perlu mencari referensi model pemberdayaan masyarakat petani, bahkan jika perlu melalui studi banding 3. Perlu peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan. 4. Pembiayaan FEATI masih diperlukan sampai dengan 2012 untuk meningkatkan kualitas sasaran dan outcome khususnya untuk: rencana kaji tindak di BPP, pelatihan kewirausahaan untuk Laporan Hasil Monitoring Melalui Peninjauan Lapangan (On-site Visit) Kegiatan FEATI Halaman

22

penyuluh PNS dan penyuluh swadaya dan pembiayaan kegiatan pembelajaran di UP FMA. H. Kabuapaten Serang

Deskripsi dan Kinerja Farmer Empowerment through Agricultural Technology and Information pada Kabupaten Serang dimulai sejak tahun 2007. Kabupaten Serang merupakan

satu-satunya

Kabupaten

di

Provinsi

Banten

yang

melaksanakan kegiatan FEATI. Disbursement Plan Kegiatan FEATI Kabupaten Serang (dalam jutaan) NO

TAHUN

TW I

TW II

TW III

TW IV

JUMLAH

1

2007

-

-

451,43

677,14

1.128,57

2

2008

354,23

472,30

708,45

826,63

2.361,51

3

2009

536,32

715,10

1.072,64

1.251,41

3.575,46

4

2010

193,87

258,26

387,80

452,42

1.292,63

5

2011

71,17

94,89

142,34

166,06

474,46

Seperti halnya dengan penyerapan anggaran FEATI di kabupatenkabupaten yang lain, realisasi anggaran kegiatan FEATI per tahun di Kabupaten Serang relatif menunjukkan pola yang sama. Persentase penyerapan anggaran terhadap DIPA rata–rata per tahun sebesar 56% dan penyerapan anggaran mencapai titik optimal pada tahun 2009 dan 2010. Informasi secara lengkap disajikan pada grafik sebagai berikut:


23

Kendala dan Permasalahan Berdasarkan hasil pemantauan melalui kunjungan ke lokasi kegiatan dapat disimpulkan kendala dan permasalahan sebagai berikut: 1. Pergantian Satker, mutasi pegawai menyebabkan pergantian pelaksana/pengelola kegiatan FEATI yang secara langsung juga menghambat pelaksanaan kegiatan FEATI. 2. Adanya keterlambatan revisi DIPA. 3. Kesulitan pemahaman porsi RK dan RMP terutama dalam penjelasan ke KPPN dan pihak rekanan. 4. Lambatnya diseminasi informasi terkait dengan perubahan atau informasi di seputar kegiatan FEATI. Saran dan Masukan 1. Kegiatan FEATI perlu diperpanjang, mengingat UP FMA masih memerlukan pendampingan lebih lanjut. 2. Agar difasilitasi bagi UP FMA untuk mengembangkan agribisnisnya dalam hal pemasaran permodalan dan manajemen usaha. I.

Kabupaten

Deskripsi dan kinerja

Cirebon

Kegiatan FEATI pada Kabupaten Cirebon telah dimulai sejak tahun 2007. Namun demikian realisasi anggaran baru dapat dilaksanakan pada

tahun

2008.

Kegiatan

FEATI

pada

Kabupaten

Cirebon

dilaksanakan di 15 Kecamatan yang tersebar di 40 Desa. Kegiatan

tersebut

berupa

penguatan

sistem

penyuluhan

yang

berorientasi pada kebutuhan petani, penguatan kelembagaan dan kapasitas

penyuluhan,

peningkatan

dan

penyebaran

teknologi,

peningkatan informasi pertanian, dan dukungan kebijakan penyuluhan dan manajemen proyek. Disbursement Plan FEATI Kabupaten Cirebon (dalam juta rupiah)

Tahun

TW I

TW II

TW III

TW IV

Jumlah

2008

129.69

216.15

1,010.21

432.30

1,788.34

2009

416.36

1,897.14

545.37

230.55

3,089.43

2010

50.29

335.76

1,585.88

1,748.20

3,720.13

2011

50.00

1,301.53

1,153.34

177.49

2,682.36


24

Persentase realisasi anggaran Kabupaten Cirebon untuk kegiatan FEATI ini secara rata sebesar 84%. Hal yang sama seperti yang ditunjukkan oleh Kabupaten yang lain, penyerapan anggaran untuk kegiatan FEATI terjadi pada tahun 2009. Sedangkan alokasi DIPA tertinggi terdapat pada alokasi DIPA tahun 2010. Informasi secara lengkap dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Realiasi Anggaran FEATI Kabupaten Cirebon Keadaan Per 30 Juni 2011 (dalam juta rupiah)

Tahun

DIPA

Realisasi

Persen

2008

1,482,028,000

1,257,341,600

84.84

2009

2,775,740,000

2,686,128,820

96.77

2010

3,314,480,000

2,949,572,000

88.99

2011

2,279,990,000

1,478,952,440

64.87

Kendala dan Permasalahan Kendala dan permasalahan yang dijumpai terkait dengan pelaksanaan kegiatan antara lain sebagai berikut: 1. DIPA terbit pada akhir tahun 2007. 2. Perubahan nomenklatur satker sehingga menyebabkan DIPA harus direvisi. 3. Terdapat kesalahan pada kode pinjaman pada DIPA sehingga anggaran belum dapat direalisasikan sesuai rencana.


25

Saran dan Rekomendasi Kegiatan FEATI disambut positif oleh masyarakat Kabupaten Cirebon. Sumber dana semacam FEATI masih sangat dibutuhkan oleh petani sehingga agar diupayakan agar kegiatan FEATI dapat dilanjutkan.

J. Kabupaten Gorontalo

Deskripsi dan Kinerja Kabupaten

Gorontalo

merupakan

salah

satu

kabupaten

yang

melaksanakan kegiatan FEATI selain Kabupaten Bualemo, Pahuwato, dan Bone Bolango. Keberadaan pemberdayaan semacam ini dirasakan oleh

para

petani

sebagai

kegiatan

yang

sangat

bermanfaat.

Masyarakat petani lebih maju dalam pengembangan pertanian melalui informasi dan teknologi. Terlebih komoditas pertanian memang menjadi andalan utama bagi masyarakat Kabupaten Gorontalo. Dengan adanya kegiatan FEATI telah berhasil menjadikan Kabupaten Gorontalo sebagai salah satu pusat unggulan agribisnis tingkat nasional. Kinerja FEATI Kabupaten Gorontalo menunjukkan capaian yang relatif rendah, di mana penyerapan anggaran pada DIPA rata-rata pertahun hanya mencapai 54%. Namun demikian kegiatan fisik di lapangan telah mencapai

80%.

Penyerapan

anggaran

secara

lengkap

dapat

ditunjukkan pada tabel dan grafik sebagai berikut: Tahun Anggaran

Pagu DIPA

Realisasi

% Realisasi

2007

1.036,07

189,38

18,29

2008

2.537,73

1.492,86

58,83

2009

4.732,92

4.280,47

90,44

2010

2.459,81

1.150,49

46,77

2011*

3.146,88

529,57

16.83

Kendala dan Permasalahan Secara umum tidak terdapat kendala dan permasalahan yang berarti terkait dengan pelaksaaan penyerapan dana FEATI di Kabupaten Gorontalo. Sedikit hal yang menjadi kendala yaitu : 1. Terlambatnya pembentukan SK Pengelola dan revisi DIPA 2. Adanya koordinator petani yang merangkap kepengurusan di luar kegiatan FEATI, yang mana hal ini tidak dapat dihindarkan karena Laporan Hasil Monitoring Melalui Peninjauan Lapangan (On-site Visit) Kegiatan FEATI Halaman

26

hal ini diusulkan oleh kelompok petani dan koordinator tersebut menjadi figure masyarakat setempat. 3. Sering

terjadi

pergantian

pegawai/pejabat

dan

perubahan

nomenklatur yang menghambat kelancaran kegiatan FEATI 4. Kapasitas penyuluh pertanian yang masih harus ditingkatkan, banyak kejadian di lapangan di mana petani memiliki pengetahuan yang melebihi petugas penyuluh pertanian sehingga menyebabkan adanya hambatan psikologis tersendiri bagi penyuluh pertanian. 5. Terkait dengan pemahaman administrasi mengenai mekanisme pencairan dana di tingkat satker yang menimbulkan perbedaan persepsi terhadap aturan pemotongan porsi pajak. 6. Permasalahan terkait dengan aplikasi SPM. K. Kabupaten Banyuasin

Secara umum pelaksanaan kegiatan FEATI di Kabupaten Banyuasin telah mencapai sekitar 43.75% dan progress keuangan telah mencapai sekitar 70.95%. Realisasi Anggaran FEATI Kabupaten Banyuasin Per 30 Juni 2011 (jutaan rupiah) Tahun

Pagu DIPA

Realisasi

Persentase

2008

1.567,88

1.463,49

93.34%

2009

2.936,99

2.744,30

93.44%

2010

2.090,05

2.024,25

96.85%

2011

3.478,24

915,02

26.31%

Total

10.073,16

7.147,06

70.95%

Adapun

beberapa

permasalahan/kendala

yang

dihadapi

oleh

pelaksana kegiatan di Kabuapten Banyuasin antara lain: 1. Pergantian pejabat mengakibatkan kebijakan yang diambil kurang seiring dengan perencanaan yang telah dicanangkan dikarenakan pejabat yang baru belum begitu memahami dengan program FEATI; 2. Penggantian

Penyuluh

Pendamping

dan

Kepala

BPP

menyebabkan pembinaan terhadap UP-FMA dilakukan oleh petugas baru yang belum mengerti/paham dengan program FEATI; 3. Pemilihan Pengurus UP-FMA ataupun Penyuluh Swadaya dipilih dari pelaku utama, bukan pelaku usaha sehingga kegiatannya Laporan Hasil Monitoring Melalui Peninjauan Lapangan (On-site Visit) Kegiatan FEATI Halaman

27

kurang aktif (monoton) karena pada umumnya pelaku utama kurang sanggup menanggung resiko seperti pelaku usaha; 4. Penentuan lokasi pada desa-desa miskin yang secara umum warganya mempunyai sifat konsumtif menjadikan upaya untuk menuju ke arah agribisnis masih lamban. Tindak Lanjut Atas kendala-kendala tersebut, telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: 1. Pejabat yang baru diikutkan pada kegiatan pertemuan tingkat pusat sehingga mengetahui secara jelas kebijakan yang harus diambil untuk menyukseskan program FEATI. 2. Mengadakan tambahan materi pada saat pertemuan Kepala BPP maupun pertemuan Penyuluh Pertanian dua kali sebulan di BPP; 3. Melakukan pendekatan seara individual, sehingga bagi yang merasa dirinya kurang mampu dapat mengundurkan diri dan diganti dengan orang yang lebih berkompeten dalam kegiatan UP-FMA; 4. Melakukan seleksi peserta yang mempunyai kemampuan dalam percepatan pencapaian indicator program FEATI sehingga tercipta Kemitraan Agribisnis.

Saran dan Masukan Adapun saran dan masukan yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Perlu diadakan pertemuan khusus bagi para Kepala Badan untuk menjelaskan

tentang

kewajiban

Pemerintah

Daerah

atas

kesepakatan-kesepakatan sebelumnya; 2. Perlu diadakan pelatihan bagi Kepala BPP dan Kelompok Jabatan Fungsional Kabupaten tentang Program FEATI, hal ini sangat diperlukan karena kegiatan di tingkat UP-FMA sudah berjalan akan tetapi pembinaannya masih tertinggal L. Kabupaten Lombok Barat

Deskripsi dan Kinerja Keberadaan proyek FEATI di Kabupaten Lombok Barat sangat dirasakan manfaatnya oleh para petani penerima/pelaksana proyek.


28

Banyaknya pengetahuan dan penerapan teknologi baru yang mereka dapatkan secara signifikan telah menaikkan hasil panen yang didapatkan

yang

secara

langsung

juga

membawa

kenaikan

pendapatan para petani. Pemanfaatan tekhnologi yang didapatkan dapat membantu para petani dalam mempermudah perawatan, mengatasi hama dan penyakit tanaman yang akhirnya dapat meningkatkan

produksi

dan

kesejahteraan

petani.

Kunci

dari

perubahan perilaku petani dari bertani secara tradisional menjadi bertani dengan memanfaatkan tekhnologi adalah karena teknologi yang ditawarkan adalah teknologi yang murah, mudah diterapkan dan secara langsung memberikan dampak yang dapat dirasakan petani terhadap peningkatan pendapatan. Adapun realisasi anggaran proyek di Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut: (dalam juta rupiah)

NO

TAHUN

PAGU DIPA

REALISASI

CAPAIAN

1

2007

Rp.2.141,84

Rp.852,21

39.79%

2

2008

Rp.2.465,61

Rp.2.129,81

86.38%

3

2009

Rp.4.407,30

Rp.4.113,21

93.33%

4

2010

Rp.3.425,24

Rp.3.301,60

96.39%

5

2011

Rp.3.190,47

Rp.2.001,10

62.72%

Permasalahan: Dalam pelaksanaannya proyek FEATI di Kabupaten Lombok Barat menghadapi berberapa permasalahan yang menghambat jalannya proyek antara lain: 1. Harus dilakukan revisi reksus, anggaran dan perubahan kantor bayar pada tahun 2007 sehingga pada tahun 2007 kinerja dan penyerapan dana proyek tidak maksimal. 2. Musim penghujan yang panjang pada tahun 2010 sehingga penerapan teknologi pertanian tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini menimbulkan keraguan bagi petani dalam mempraktekkan teknologi tersebut. 3. Kesulitan

permodalan

bagi

petani

yang

berminat

untuk

mengembangkan usahanya. Laporan Hasil Monitoring Melalui Peninjauan Lapangan (On-site Visit) Kegiatan FEATI Halaman

29

Langkah Tindak Lanjut Guna mengatasi permasalahan yang dihadapi maka pelaksana proyek telah melakukan langkah-langkah maupun rencana tindak antara lain: 1. Mengoptimalkan

pelaksanaan

kegiatan

setelah

tahun

2007

sehingga kekurangan capaian pada tahun 2007 dapat teratasi. 2. Mempertemukan para petani dengan pihak perbankan maupun pengusaha bidang pertanian sehingga dapat mengatasi masalah permodalan.

Saran Masukan 1. Memperpanjang jangka waktu pelaksanaan proyek sehingga transfer teknologi dapat dilaksanakan secara maksimal. 2. Membuat exit strategy yang jelas sehingga para petani binaan bisa tetap melanjutkan usahanya.

M. Kabuapaten Simalungun

Deskripsi dan Kinerja Program FEATI di Kabupaten Simalungun baru efektif dilaksanakan pada tahun 2008. Hal ini mengingat banyaknya dokumen dan kelengkapan proyek yang harus disiapkan di tahun 2007. Program FEATI ini telah dirasakan manfaatnya oleh para petani di Kabupaten Simalungun yang terkenal sebagai penghasil jeruk dan sayuran. Penerapan teknologi secara signifikan telah berhasil mengingkatkan produksi dan ketahanan produk pertanian yang secara langsung juga berdampak pada peningakatan kesejahteraan petani. Kendala dan Permasalahan 1. Pada tahun 2007 dan 2008 dokumen DIPA diterima terlambat sehingga pelaksanaan program tidak maksimal. 2. Beberapa kali dijumpai kesulitan dalam proses pengajuan e-KPPN dikarenakan adanya permasalahan pada aplikasi. 3. Adanya pandangan yang berbeda pada KPPN dan satker tentang suatu

aturan.

dikarenakan

Hal

satker

ini

mengakibatkan

harus

memenuhi

pencairan

tertunda

persyaratan/dokumen

tambahan yang dimintakan oleh KPPN. Laporan Hasil Monitoring Melalui Peninjauan Lapangan (On-site Visit) Kegiatan FEATI Halaman

30

Tindak Lanjut 1. Melakukan

koordinasi

dan

berkonsultasi

dengan

pelaksana

kegiatan di kantor pusat Kementerian Pertanian. 2. Melakukan

koordinasi

dengan

instansi

vertikal

Ditjen

Perbendaharaan Saran dan Masukan 1. Meningkatkan pemberian informasi dan penerapan teknologi di kalangan petani dalam rangka peningkatan skala usaha petani 2. Mengusahakan fasilitas terhadap pengembangan skala usaha dalam bidang agrobisnis


31

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan

Dari kegiatan monitoring dan evaluasi melalui pemantauan ke lokasi kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya dapat diperoleh informasi permasalahan secara umum penyebab relatif rendahnya penarikan dana pinjaman sebagai berikut: 1. Pada awal pelaksanaan kegiatan di tahun 2007, DIPA baru terbit pada akhir tahun sehingga hanya terdapat beberapa komponen kegiatan saja yang dapat dilaksanakan di sebagian besar daerah pelaksanaan kegiatan sehingga hal ini berdampak pada adanya revisi-revisi rencana kegiatan yang tertuang di dokumen anggaran; 2. Proses pengurusan status/sertifikat lahan yang digunakan untuk pembangunan gedung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang relatif lama serta masalah berkenaan dengan spesifikasi lahan (lokasi terpencil, akses sulit dsb) yang dihibahkan oleh masyarakat untuk gedung BPP sehingga kurang mendukung tujuan utama kegiatan; 3. Peralihan kelembagaan pelaksana kegiatan dari dinas kepada badan membutuhkan waktu penyesuaian termasuk perubahan tata kerja dan koordinasi yang kemudian mempengaruhi kinerja; 4. Permasalahan yang berhubungan dengan pergantian pejabat; 5. Lambatnya proposal Farmer Managed Activities (FMA) yang masuk ke Kabupaten akibat proposal yang diajukan kurang memenuhi standar yang ditentukan. Implikasi dari hal ini adalah lambatnya kegiatan dan juga penyerapan dana; 6. Keterbatasan sumber daya manusia yang handal sehingga banyak koordinator FMA yang merangkap lebih dari satu kegiatan di luar kegiatan FEATI; 7. Terkait dengan pemahaman administrasi mengenai mekanisme pencairan dana di tingkat satker yang menimbulkan perbedaan persepsi terhadap aturan pemotongan porsi pajak; 8. Permasalahan sehubungan dengan komitmen penyediaan dana pendamping yang seringkali berubah seiring dengan pergantian kepala daerah.


32

B. Saran/ Rekomendasi

Atas temuan permasalahan dimaksud, Tim Monitoring dan Evaluasi merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: 1. Perlunya upaya secara terstruktur untuk mengatasi permasalahan yang berkenaan dengan keterlambatan DIPA dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Secara internal pelaksana kegiatan perlu pula untuk menyusun prosedur standar operasi berkenaan dengan perencanaan kegiatan dan pencamtumannya ke dalam DIPA termasuk mekanisme revisinya; 2. Komitmen yang kuat untuk menjaga keberlangsungan kegiatan dari para kepala daerah maupun kementerian teknis mutlak perlu termasuk melalui penempatan sumber daya manusia pengelola kegiatan secara tepat dan juga adanya kesinambungan untuk menjaga

optimalisasi

antara

rotasi

pegawai

dengan

upaya

pencapaian tujuan kegiatan; 3. Perlunya

upaya

peningkatan

akurasi

perencanaan

kegiatan

sehingga dapat dihindarkan potensi revisi DIPA yang seringkali terkesan membutuhkan waktu yang lama; 4. Perlunya

koordinasi

dan

komunikasi

secara

efektif

untuk

mencarikan solusi terhadap permasalahan seperti pembebasan lahan untuk gedung BPP, permasalahan permodalan farmer managed activities (FMA) dalam perluasan akses terhadap permodalan kepada perbankan ataupun sumber pembiayaan lainnya, atau permasalahan di seputar administrasi pencairan dana; 5. Isu kesinambungan memerlukan solusi berupa exit strategy yang komprehensif yang harus sejak awal disiapkan oleh masing-masing pengambil kebijakan di daerah pelaksana FEATI mengingat dampak positif sudah dirasakan oleh para petani dan adanya ekspaktasi untuk terus mengembangkan usaha; 6. Potensi permasalahan berkenaan dengan operasionalisasi kegiatan rutin dapat dihindari salah satunya melalui updating buku panduan kegiatan secara berkala termasuk di dalamnya perlu adanya mekanisme diseminasi yang baik dengan mengoptimalkan peran elemen organisasi yang ada; 7. Perpanjangan masa laku pinjaman dan juga masa pelaksanaan kegiatan selayaknya didasarkan pada hitungan cermat tentang porsi kegiatan yang belum bisa dilaksanakan serta alokasi waktu untuk pencapaian target mengingat adanya biaya tambahan yang harus ditanggung negara.


33

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Pemantuan dan evaluasi dilakukan terhadap kegiatan Farmer Empowerment through Agricultural Technology and Information (FEATI). Pendanaan kegiatan tersebut bersumber dari Bank Dunia yang secara umum diarahkan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat petani melalui peningkatan sarana informasi dan teknologi pertanian yang antara lain meliputi kegiatan pengembangan kelembagaan penyuluhan, pengembangan kelembagaan petani, penguatan tenaga penyuluhan, perbaikan sistem dan metode penyuluhan, perbaikan penyelenggaraan penyuluhan, penguatan dukungan teknologi pada usaha tani, dan perbaikan pelayanan informasi pertanian. 2. Pendanaan untuk kegiatan Farmer Empowerment through Agricultural Technology and Information berasal dari dua skema pinjaman yang ditandatangani pada tanggal 28 Maret 2007, berlaku efektif tanggal 28 Juni 2007, dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 kedua pinjaman tersebut yaitu: a) IDA Nomor 4260-IND dengan nilai komitmen senilai SDR 39.900.000 maturity period selama 34,5 tahun dan masa tenggang (grace period) 10 tahun, dan b) IBRD 7427-IND) maturity period selama 19,5 tahun dan masa tenggang 5 tahun. 3. Kendala dan dan permasalahan yang dapat diketemukan antara lain sebagai berikut: a) pada awal pelaksanaan kegiatan di tahun 2007, DIPA baru terbit pada akhir tahun sehingga hanya beberapa komponen kegiatan saja yang dapat dilaksanakan sehingga berdampak pada adanya revisirevisi rencana kegiatan, b) proses pengurusan status/sertifikat lahan yang digunakan untuk pembangunan gedung Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang relatif lama serta masalah berkenaan dengan spesifikasi lahan yang dihibahkan oleh masyarakat untuk gedung BPP, c) peralihan kelembagaan pelaksana kegiatan dari dinas kepada badan membutuhkan waktu penyesuaian termasuk perubahan tata koordinasi yang kemudia mempengaruhi kinerja, d) permasalahan yang berhubungan dengan pergantian pejabat, e) lambatnya proposal Farmer Managed Activities (FMA) yang masuk ke Kabupaten, f) keterbatasan sumber daya manusia yang handal sehingga banyak koordinator FMA yang merangkap lebih dari satu kegiatan di luar kegiatan FEATI, g) terkait dengan pemahaman administrasi mengenai mekanisme pencairan dana di tingkat satker yang menimbulkan perbedaan persepsi terhadap aturan pemotongan porsi

pajak, serta h) permasalahan sehubungan dengan komitmen penyediaan dana pendamping yang seringkali berubah seiring dengan pergantian kepala daerah. 4. Terhadap berbagai permasalahan tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan adalah: a) perlunya upaya secara terstruktur untuk mengatasi permasalahan yang berkenaan dengan keterlambatan DIPA dengan melibatkan pihak-pihak terkait, b) adanya komitmen yang kuat untuk menjaga keberlangsungan kegiatan dari para kepala daerah maupun kementerian teknis termasuk dengan menempatkan sumber daya manusia yang tepat serta menjaga optimalisasi antara rotasi pegawai dengan upaya pencapaian tujuan kegiatan, c) perlunya upaya peningkatan akurasi perencanaan kegiatan sehingga dapat dihindarkan potensi revisi DIPA yang seringkali terkesan membutuhkan waktu yang lama, d) perlunya koordinasi dan komunikasi secara efektif untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan seperti pembebasan lahan untuk gedung BPP, permasalahan permodalan farmer managed activities (FMA) dalam perluasan akses terhadap permodalan kepada perbankan ataupun sumber pembiayaan lainnya, atau permasalahan di seputar administrasi pencairan dana, e) isu kesinambungan memerlukan solusi berupa exit strategy yang komprehensif yang harus sejak awal disiapkan oleh masing-masing pengambil kebijakan di daerah pelaksana FEATI mengingat dampak positif sudah dirasakan oleh para petani dan adanya ekspaktasi untuk terus mengembangkan usaha, f) potensi permasalahan berkenaan dengan operasionalisasi kegiatan rutin dapat dihindari salah satunya melalui updating buku panduan kegiatan secara berkala termasuk di dalamnya perlu adanya mekanisme diseminasi yang baik dengan mengoptimalkan peran elemen organisasi yang ada, dan g) perpanjangan masa laku pinjaman dan juga kegiatan selayaknya didasarkan pada hitungan cermat tentang porsi kegiatan yang belum bisa dilaksanakan serta alokasi waktu untuk pencapaian target mengingat adanya biaya tambahan yang harus ditanggung negara.

ii

DAFTAR ISI

RANGKUMAN EKSEKUTIF ..................................................................................................

i

DAFTAR ISI ...........................................................................................................................

iii

BAB I

PENDAHULUAN .................................................................................................

1

A. Latar Belakang ...............................................................................................

2

B. Maksud dan Tujuan ........................................................................................

3

GAMBARAN UMUM ............................................................................................

4

A. Deskripsi Proyek ............................................................................................

4

B. Tujuan dan Sasaran Kegiatan ........................................................................

4

C. Ruang Lingkup Pekerjaan ............................................................................

5

D. Rencana Investasi Proyek ............................................................................

9

E. Capaian Kegiatan dan Penarikan Dana Pinjaman ..........................................

9

BAB II

BAB III BAB IV

LAPORAN HASIL MONITORING MELALUI KUNJUNGAN KE LOKASI KEGIATAN ......................................................................................

8

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .................................................................

32

iii

Laporan Hasil Monitoring Melalui Peninjauan ke Lapangan (On-site Visit)

Recommend Documents