LAPORAN AKHIR KERJASAMA. Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan Dan Pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga (LP4M UA)

LAPORAN AKHIR

KERJASAMA

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset (DPPKA) Kota Tarakan

Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan Dan Pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga (LP4M UA)

TAHUN 2016

Studi Kelayakan Pengadaan Bengkel (Workshop) Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2016

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Akhir “Studi Kelayakan (Feasibility Study) Pengadaan Bengkel (Workshop) Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2016”, ini dapat diselesaikan dengan baik. Studi Kelayakan, ini disusun untuk menjalankan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Bab XXI UU Nomor 23 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi [pasal 386 ayat (1)]. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan “Studi Kelayakan (Feasibility Study) Pengadaan Bengkel (Workshop) Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2016” ini adalah menilai kelayakan rencana untuk mengadakan gudang barang secara terpadu guna melayani kebutuhan barang di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, dari aspek hukum, aspek organisasi dan manajemen, dan aspek keuangan. Oleh karena itu, hasil dari Studi Kelayakan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan Pengadaan Bengkel (Workshop) Pemerintah Kota Tarakan. Kesimpulan berdasarkan kajian dari aspek hukum, aspek organisasi dan manajemen, dan aspek keuangan menunjukkan bahwa rencana Pengadaan Bengkel (Workshop) Pemerintah Kota Tarakan dinyatakan layak. Untuk itu, beberapa langkah yang dapat dilaksanakan sebelum Pengadaan Bengkel (Workshop) Pemerintah Kota Tarakan direkomendasikan pada Bab 5 dari dokumen ini. Tarakan, September 2016 Kepala DPPKA Kota Tarakan,

Arbain, S.E., M.AP NIP. 196803181994031007

ii


DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ............................................................................................. i DAFTAR ISI .................................................................................................. ii DAFTAR TABEL.................................................................................................. iii DAFTAR GAMBAR............................................................................................. iv BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ................................................................................. 1 1.2. Tujuan dan Manfaat ........................................................................ 3 BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................ 5 2.1. Otonomi Daerah .............................................................................. 5 2.2. Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah................................... 7 2.3. Inovasi Daerah ................................................................................. 8 2.4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah............................................... 10 2.5. Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ......................... 12 2.6. Bengkel (Workshop) ........................................................................ 36 2.7. Efisiensi Keuangan ........................................................................... 45 2.8. Investasi Aktiva Tetap dan Penilaian Kelayakan.............................. 47 BAB III METODE ANALISIS ............................................................................... 52 3.1. Aspek Hukum................................................................................... 52 3.2. Aspek Organisasi dan Manajemen .................................................. 54 3.3. Aspek Keuangan .............................................................................. 55 BAB IV ANALISIS .............................................................................................. 60 4.1. Analisis Aspek Hukum...................................................................... 60 4.2. Analisis Aspek Organisasi dan Manajemen ..................................... 70 4.3. Analisis Aspek Keuangan ................................................................. 79 BAB V PENUTUP ............................................................................................. 89 5.1. Kesimpulan ...................................................................................... 89 5.2. Rekomendasi ................................................................................... 93 DAFTAR PUSTAKA

iii


DAFTAR TABEL Tabel 4.1

Tabel 4.2

Tabel 4.3 Tabel 4.4 Tabel 4.5 Tabel 4.6 Tabel 4.7a Tabel 4.7b

ANALISIS ASPEK HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KOTA TARAKAN (KHUSUS PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL)............................................................... ANALISIS ASPEK ORGANISASI DAN MANAJEMEN TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KOTA TARAKAN (KHUSUS PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL) .............................. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (dalam ribuan rupiah) ....................... PERHITUNGAN ESTIMASI UNEFFICIENCY BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN (dalam ribuan rupiah) ........................................... INVESTASI BANGUNAN BENGKEL/WORKSHOP (dalam ribuan rupiah) ....................................................................... PERHITUNGAN NPV, IRR, BCR DAN PAYBACK PERIOD PROYEK PEMBANGUNAN BENGKEL/WORKSHOP (dalam ribuan rupiah) ....................................................................... ANALISA SENSITIVITAS PROYEK ............................................. ANALISA SENSITIVITAS PROYEK .............................................

iv

62

71 82 84 85 86 88 88


DAFTAR GAMBAR Gambar 1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PERBENGKELAN KOTA TARAKAN......................................................................

v

40

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing

daerah, dan pelaksanaan Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 diperlukan penguatan sistem inovasi daerah secara terarah dan berkesinambungan. Dalam arti luas, inovasi adalah kegiatan penelitian,

pengembangan,

pengoperasian

yang

penerapan,

selanjutnya

pengkajian,

disebut

perekayasaan,

kelitbangan

yang

dan

bertujuan

mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Menurut pasal 386 ayat (2) UU 23 Tahun 2014,

inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Meskipun masih terkendala dengan ketidakcukupan regulasi, inovasi daerah adalah kebutuhan mendesak karena inovasi dan regulasi adalah satu paket yang sama, yaitu menuju peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, dalam menghadapai dinamika permasalahan publik dan dinamika sebuah kawasan, Pemerintah

Daerah

dituntut

untuk

melakukan

inovasi

daerah

guna

meningkatkan pelayanan publik maupun peningkatan daya saing daerah. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang sebagian materinya diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang 1


Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka peluang daerah untuk melakukan inovasi menjadi semakin terbuka. Peluang daerah untuk melakukan inovasi secara khusus diatur dalam Bab XXI UU Nomor 23 Tahun 2014,

yang menyebutkan bahwa dalam rangka

peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi [pasal 386 ayat (1)]. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [pasal 386 ayat (2)]. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat [pasal 388 ayat (1)]. Selanjutnya, mengenai

jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada. Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri. Laporan paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai. Untuk selanjutnya Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi diberi penghargaan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan gambaran umum tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Tarakan bermaksud untuk melakukan inovasi daerah dengan cara mengadakan bengkel (workshop) guna menangani pemeliharaan kendaraan dan servis rutin 2


bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, yang selama ini dikerjakan oleh pihak ketiga. Namun, sebelum rencana tersebut dilaksanakan diperlukan suatu kajian awal untuk menilai kepatutan atau kesesuaian rencana inovasi daerah tersebut dengan ketentuan pasal 387 UU Nomor 23 Tahun 2014, yang mengamanatkan bahwa dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada 8 prinsip: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Kajian awal ini dilakukan melalui kegiatan “Studi Kelayakan (Feasibility Study) Pengadaan Bengkel (Workshop) Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2016”. 1.2. Tujuan dan Manfaat 1.2.1. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan “Studi Kelayakan (Feasibility Study) Pengadaan Bengkel (Workshop) Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2016”, adalah menilai kelayakan rencana untuk mengadakan bengkel pemeliharaan kendaraan secara terpadu guna melayani service dan pemeliharaan rutin kendaraan di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, dari aspek hukum, aspek organisasi dan manajemen, dan aspek keuangan/finansial. 1.2.2. Manfaat Studi Kelayakan (Feasibility Study) Pengadaan Bengkel (Workshop) 3


Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2016 dilaksanakan dengan maksud untuk menghasilkan

suatu

dokumen

tentang

Kelayakan

Pengadaan

Bengkel

pemeliharaan kendaraan di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan dan/atau metode alternatif yang bermanfaat sebagai sarana pengendalian biaya pemeliharaan kendaraan di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan,

yang

memenuhi 8 prinsip inovasi daerah, yaitu: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas,

perbaikan

kualitas

pelayanan,

tidak

menimbulkan

konflik

kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pengadaan bengkel (workshop) di

lingkungan Pemerintah Kota Tarakan ini diharapkan dapat difungsikan sebagai Unit Bisnis yang sangat menguntungkan, karena selain sudah ada

captive

market-nya yang cukup besar, Bengkel tersebut diharapkan juga menerima pelanggan dari masyarakat kota Tarakan.

4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Otonomi Daerah Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5). Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung

pencapaian

keseluruhan.

5

tujuan nasional secara


Prinsip pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) UU 23 Tahun 2014) adalah: akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Untuk mencapai ketiga prinsip ideal tersebut masih sulit dicapai karena beberapa permasalahan, seperti: (1) efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang diakibatkan kebocoran yang terjadi walau sebenarnya bukan semata-mata dikarenakan korupsi, tetapi pada kebijakan pengelolaan yang kurang tepatnya sehingga sulit dideteksi penyebab utamanya; (2) kualitas pelayanan publik sebagai akibat dari ketersediaan sarana yang masih kurang sehingga tidak mampu melayani masyarakat secara maksimal; dan (3) kurangnya regulasi yang mampu memfasilitasi upaya mencapai efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang seharusnya dapat dialokasikan untuk mengangkat potensi daerah guna menciptakan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 3 ayat (1) mengamanatkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan

asas fungsional, kepastian

hukum, transparansi, efisiensi,

akuntabilitas, dan kepastian nilai, yang selanjutnya diatur dalam pasal (2) yang menyebutkan bahwa

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi 11

tahap, yaitu: 1.

Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran,

2.

Pengadaan, 6


3.

Penggunaan,

4.

Pemanfaatan,

5.

Pengamanan dan pemeliharaan,

6.

Penilaian,

7.

Pemindahtanganan,

8.

Pemusnahan,

9.

Penghapusan,

10.

Penatausahaan, dan pembinaan,

11.

Pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut merupakan

siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2.2. Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (UU No. 1 Tahun 2004; UU 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; dan PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016), yang diperoleh melalui pengadaan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel (pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah). 7


Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah (Pasal 5 ayat (1) dan (2) PP 27 Tahun 2014). Dengan demikian,

Gubernur/Bupati/Walikota dapat menentukan

kebijakan pengelolaan dan pengadaan barang daerah berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel melalui inovasi yang tidak bertentangan dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional (pasal 13 ayat (1) UU 23 Tahun 2014). 2.3. Inovasi Daerah Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Untuk memacu kreativitas Daerah guna meningkatkan daya saing Daerah memerlukan kriteria yang obyektif sehingga dapat dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum. Dalam arti luas, inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses 8


produksi. Menurut pasal 386 ayat (2) UU 23 Tahun 2014, inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Meskipun masih terkendala dengan ketidakcukupan regulasi,

inovasi daerah adalah

kebutuhan mendesak karena inovasi dan regulasi adalah satu paket yang sama, yaitu

menuju peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian, dalam menghadapai dinamika permasalahan publik dan dinamika sebuah kawasan, Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan inovasi daerah guna meningkatkan pelayanan publik maupun peningkatan daya saing daerah. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang sebagian materinya diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, semakin membuka peluang daerah untuk melakukan inovasi. Peluang daerah untuk melakukan inovasi secara khusus diatur dalam Bab XXI UU Nomor 23 Tahun 2014,

yang menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi [pasal 386 ayat (1)]. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [pasal 386 ayat (2)]. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat [pasal 388 ayat (1)]. Selanjutnya, mengenai 9


jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada. Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri. Laporan paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai. Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada 9 prinsip, yaitu: peningkatan efisiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak ada konflik kepentingan; berorientasi kepada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri (Pasal 387 UU 23 Tahun 2014). Dalam pasal 53 ayat (2) Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 yang mengatur tentang Kontrak Pengadaan Bersama (1 penyedia dengan banyak Pejabat Pembuat Komitmen), merupakan kesempatan sekaligus tantangan, bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kebijakan dengan sistem pengadaan barang/jasa milik daerah secara terpadu, sepanjang berpedoman pada ke sembilan prinsip yang disebutkan dalam pasal 387 UU 23 Tahun 2014. 2.4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan barang milik daerah bagian dari pengelolaan barang milik daerah. Pemenuhan kebutuhan barang/jasa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tersedianya barang/jasa, disamping merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab 10


pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat, sekaligus memenuhi kebutuhan pemerintah dalam rangka menjalankan roda pemerintahan. Dalam hal ini, pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa menjadi praktek rutin (Simamora, 2013:1). Seiring dengan semangat reformasi dan komitmen untuk mewujudkan good Public governance, segala pembenahan di bidang pengadaan barang/jasa haruslah dilakukan oleh pemerintah. Hal itu diwujudkan dengan demikian cepat dan massive dinamika perubahan dan perkembangan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa. Peraturan yang dibuat pemerintah secara khusus tentang pengadaan barang/jasa mulai dari Keputusan Presiden RI nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Instansi Pemerintah (Kepres 18 Tahun 2000) yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 2010 diberlakukan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa yang secara otomatis tidak memberlakukan seluruh peraturan sebelumnya. Peraturan Presiden tersebutpun mengalami dua kali perubahan yakni Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011 dan oleh Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012. Dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 11


Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) disebutkan secara tegas bahwa azas proporsionalitas merupakan salah satu prinsip atau azas yang harus dipenuhi, yaitu

azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan

kewajiban penyelenggara negara. Proporsionalitas merupakan salah satu prinsip dalam penerapan good governance, disamping azas akuntabilitas dan kepastian hukum. Dengan mengacu pada prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas tersebut, maka proses pengadaan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik guna menghindari larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 2.5. Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 2.5.1. Pengertian Anti monopoli atau antitrust adalah Penguasaan atas produk barang atau jasa oleh pelaku usaha dimana produk barang atau jasa tersebut, hanya dikuasai oleh satu orang pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tertentu. Dimana pasar tersebut tidak tersedia lagi produk substitusi yang potensial, sehingga pelaku pasar dapat menerapkan harga produk yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran. Pengertian monopoli menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyebutkan bahwa “Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku 12


usaha atau suatu kelompok usaha;” praktek-prakter sebagaimana dimaksud merupakan persaingan di bidang ekonomi. Kondisi persaingan usaha yang tidak sehat memiliki dampak negatif karena bertentangan dengan kepentingan publik, prakek-praktek curang (unfair competition), di kalangan pelaku usaha yang membuat konsumen tidak lagi dapat memilih dengan bebas produk-produk barang maupun jasa yang diinginkan. Pasal 1 ayat (6) UU/05/1999 menyatakan bahwa “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.” Oleh sebab itu aturan hukum yang tepat diperlukan guna mencegah terjadinya

praktek-praktek

curang

dikalangan

pelaku

usaha.

Menurut

Hermansyah, hukum persaingan usaha merupakan perangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Asas hukum yang harus ditaati oleh pelaku usaha menurut Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku suaha dan kepentingan umum.” Sedangkan pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 lebih lanjut mengatur tentang tujuan pembentukan undang-undang ini adalah: 13


a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; c. Mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang di timbulkan oleh pelaku usaha; d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Berdasarkan uraian tersebut Tiga tujuan pokok yang dapat di sederhanakan dari pembentukan UU/05/1999 menurut Sudaryatmo adalah pertama; memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara atau pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usaha, kedua adalah menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif dan kopetitif, dan ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat (kepentingan umum). 2.5.2. Perjanjian yang Dilarang, Kegiatan Yang Dilarang dan Posisi Dominan Dalam UU Anti Monopoli Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Dalam perjanjian yang dibuat harus ada perbuatan karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang 14


memperjanjikan. Para pihak disini dapat terdiri dari dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri oleh suatu akibat yang ditimbulkan oleh karena kehendaknya sendiri.

Pasal 1 ayat (7) UU/05/1999 menyatakan bahwa

“Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.” Undang-Undang ini tidak memberikan defenisi tentang kegiatan yang dilarang ataupun kegiatan.

Kegiatan yang dilarang sendiri dapat ditafsirkan

sebagai tindakan atau perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa adanya keterkaitan hubungan (hukum) secara langsung dengan pelaku usaha lainnya. Berbeda dengan perjanjian yang dilarang maupun kegiatan yang dilarang, posisi dominan lebih kepada kekuasaan untuk mempengaruhi kekuatan pasar dimana kondisi pasar hanya ditempati oleh perusahaan yang memiliki pangsa terbesar. Dengan pangsa pasar yang besar tersebut perusahaan memiliki peran dominan untuk melakukan tindakan atau strategi tanpa dapat dipengaruhi oleh perusahaan pesaingnya. Posisi dominan menurut Pasal 1 ayat (4) UU/5/1999 menyebutkan bahwa “Posisi dominan merupakan suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, 15


kemampuan akses pada pasokan, penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa tertentu.” Ketentuan hal-hal tersebut masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Perjanjian yang dilarang Perjanjian yang dilarang, diatur di dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16 UU/05/1999 yang meliputi, Oligopoli, Penetapan Harga, Pembagian Wilayah, Pemboikotan, Kartel, Trust, Oligopsoni, Integrasi Vertikal, Perjanjian Tertutup, dan Perjanjian dengan Pihak Luar negeri. Adapun masing-masing perjanjian yang dilarang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Oligopoli Oligopoli menurut pasal 4 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa: Ayat (1) “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk

secara

bersama-sama

melakukan

penguasaan

produksi

dan/ataupemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat.” Ayat (2) “Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi/atau pemasaran barang dan/atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila dua atau tiga pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu”. Pasal ini melarang adanya perjanjian atara dua atau tiga pelaku usaha untuk melakukan penguasaan terhadap produksi 16


barang atau jasa secara dominan sehingga dapat mempengaruhi harga pasar atau keadaan pasar yang tidak seimbang. Hal itu dikarenakan jumlah produk lebih sedikit dibandingkan dengan keadaan pasar sempurna. 2. Penetapan harga Perjanjian penetapan harga ini, diatur di dalam Pasal 5 sampai dengan pasal 8 UU/05/1999, menurut pasal ini perjanjian penetapan harga dibedakan menjadi empat bagian yaitu, penetapan harga, diskriminasi harga, penetapan harga di bawah harga pasar, dan penetapan harga jual kembali; a. Penetapan harga (fixed pricing) Penetapan harga (fixed pricing) menurut Pasal 5 UU/05/1999 menyatakan bahwa: 1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi: a) Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau. b) Suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku Penetapan harga yang dimaksud di pasal ini adalah dapat diartikan sebagai penentuan suatu harga yang umum untuk suatu suatu barang atau jasa oleh suatu kelompok pemasok yang bertindak secara bersama-sama. Namun demikian, tidak semua perjanjian penetapan harga (price fixing 17


agreement) dilarang karena di dalam ayat (2) perjanjian penetapan harga menjadi tidak dilarang apabila perjanjian tersebut dibuat dalam usaha patungan dan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku. b. Diskriminasi Harga Diskriminasi Harga menurut Pasal 6 UU/05/1999 menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.” Pasal ini menjelaskan bahwa perjanjian diskriminasi merupakan perjanjian perjanjian dilarang yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya terhadap suatu produk yang sama dijual kepada konsumen lainnya dengan harga yang berbeda-beda. c. Penetapan harga dibawah harga pasar (predatory pricing). Penetapan harga di bawah harga pasar (predatory pricing) menurut Pasal 7 UU/05/1999 menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar, yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” Pasal ini melarang pelaku usaha melakukan kesepakatan dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga jual barang atau jasa di bawah harga standar pasar, sehingga dapat merugikan pelaku usaha lainnya.

18


d. Penetapan harga jual kembali Penetapan harga jual kembali menurut Pasal 8 UU/05/1999 menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” Pasal ini melarang perjanjian antara pemasok dan distributor dalam hal pemasokan barang atau jasa dengan kesepakatan bahwa distributor akan menjual kembali pada harga yang ditetap (secara sepihak) atau ditentukan langsung oleh pemasok. 3. Pembagian Wilayah Pembagian Wilayah menurut Pasal 9 UU/05/1999 menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi

pasar

terhadap

barang

dan

atau

jasa

sehingga

dapat

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” Perjanjian ini dilarang karena pelaku usaha dianggap meniadakan atau mengurangi persaingan dengan cara membagi wilayah pasar atau alokasi pasar . 4. Pemboikotan Pemboikotan menurut pasal 10 UU/05/1999 menyatakan bahwa: 19


(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha lain untuk pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku suaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut: a) Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau b) Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar yang bersangkutan. Pemboikotan yang dimaksud di dalam pasal ini dilakukan dengan perjanjian pemboikotan atau concerted refusal to deal pada umumnya merupakan tindakan kolektif sekelompok pesaing, namun sebenarnya pemboikotan juga dapat dilakukan tanpa melibatkan pelaku usaha lain tanpa perlu membuat perjanjian terlebih dahulu. 5. Kartel Kartel menurut Pasal 11 UU/05/1999 menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” Pasal 20


ini melarang adanya persepakatan antar pelaku usaha dan bersekongkolan dengan pelaku usaha pesaingnya untuk mempengarui harga, mengatur produksi, dan pendistribusian barang atau jasa. 6. Trust Trust menurut Pasal 12 UU/05/1999 menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” Berbeda dengan kartel yang hanya diikat oleh kesepakatan saja, perjanjian trust lebih bersifat integrative. Artinya anggota trust tidak hanya diikat oleh perjanjian juga perusahaan gabungan yang lebih besar. 7. Oligopsoni Oligopsoni menurut Pasal 13 UU/05/1999 menyatakan bahwa: (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama mengatur pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 21


(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Pasal ini menjelaskan bahwa Oligosopni merupakan perjanjian yang dilakukan dengan tujuan secara bersama-sama untuk menguasai pembelian dan atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa dalam pasar. 8. Integrasi vertikal Integrasi vertikal menurut Pasal 14 UU/05/1999 menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan merugikan masyarakat.” 9. Perjanjian Tertutup Perjanjian tertutup menurut Pasal 15 UU/05/1999 menyatakan bahwa: (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang lin yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima 22


barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwea pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok; harus bersedia membeli barangdan atau jasalain dari pelaku usaha pemasok/ atau tidak akan membeli barang dan atau jasa jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. Perjanjian tertutup menurut pasal ini merupakan perjanjian yang mengkondisikan bahwa pemasok dari produk akan menjual produknya hanya jika pembeli (distributor) tidak membeli produk pesaingnya. 10. Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri Perjanjian dengan pihak luar negeri menurut pasal 16 UU/05/1999 menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat

23


mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.’’ b. Kegiatan Yang Dilarang Kegiatan yang dilarang menurut UU/05/1999 diatur di dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24 yang memuat 4 (empat) hal yaitu, monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Monopoli Pengertian monopoli dan praktek monopoli berdasarkan pasal 1 ayat (1) dan (2) UU/05/1999 disebutkan bahwa: 1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. 2. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Monopoli dan praktek monopoli menurut pasal ini dapat diketahui bahwa kedua hal tersebut sama-sama dilakukan oleh pelaku usaha, atau kelompok pelaku usaha yang memiliki tujuan untuk penguasaan produksi

24


atau pemasaran, penggunaan barang dan jasa, hingga pemusatan kekuatan ekonomi. Monopoli pasal 17 UU/05/1999 menyatakan bahwa: (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila: a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Praktek monopoli ini memanfaatkan posisi dominan oleh satu atau beberapa pelaku usaha untuk menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga barang/jasa sepihak yang dapat merugikan kepentingan umum. Pengecualian praktek monopoli berdasarkan undang-undang ini, terdapat pada pasal 51 UU/05/1999 menyebutkan bahwa 25


“Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah.” Dalam hal ini monopoli yang dilakukan oleh BUMN masuk dalam pengecualian karena merupakan amanat undang-undang dan monopoli

itu

dilakukan

demi

sebesar-besarnya

untuk

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 2. Monopsoni Monopsoni menurut pasal 18 UU/05/1999 menyatakan bahwa: (1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 26


Pasal ini memuat larangan untuk melakukan praktek penguasaan tunggal, pembeli tunggal, menguasai lebih dari 50% atau pangsa pasar terhadap satu jenis produk barang maupun jasa tertentu. 3. Penguasaan Pasar Penguasaan pasar terdapat pada pasal 19, pasal 20, dan pasal 21, UU/05/1999, yang menyatakan bahwa: Pasal 19 UU/05/1999 Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (1) Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; (2) Atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek mopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal ini memuat larangan bagi pelaku usaha untuk menolak dan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha, menghalangi konsumen atau pelanggan pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha, membatasi peredaran penjualan barang, dan melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertenu.

27


Pasal 20 “Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau memastikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” Pasal 21 “Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” Bentuk-bentuk larangan yang dimuat di dalam pasal 20 dan pasal 21 UU/05/1999 adalah: 1. Jual rugi Kegiatan jual rugi ini dilarang, jual rugi yang dilakukan bertujuan untuk mematikan pesaingnya. 2. Penetapan biaya secara curang Penjelasan

pasal

21

disebutkan

bahwa

kecurangan

dalam

menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan perudang-undangan yang berlaku untuk memperoleh biaya faktor-faktor produksi yang lebih rendah dari seharusnya. 28


4. Persekongkolan Pengertian persekongkolan diatur dalam pasal 1 ayat (8) UU/05/1999 yang menyatakan bahwa “Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.” Kegiatan persekongkolan yang dilarang menurut undang-undang ini adalah: Pasal 22 menyatakan bahwa; “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” Pasal 23 menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” Pasal 24 menyatakan bahwa: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain luntuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketetapan waktu yang dipersyaratkan.”

29


Bentuk-bentuk Persekongkolan menurut Pasal 22 sampai dengan pasal 24 UU/05/1999 menjelaskan yang termasuk adalah: a. Persekongkolan tender Persekongkolan tender ini merupakan tindakan persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender. Berdasarkan penjelasan pasal 22 undang-undang ini tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan

barang-barang

atau

untuk

menyediakan

jasa.

Berdasarkan definisi tersebut, tender atau tawaran tersebut pengajuan harga yang dapat dilakukan melalui tender terbuka, tender terbatas, pelelangan umum, dan pelelangan terbatas. b. Persekongkolan rahasia perusahaan/dagang Pengertian persekongkolah rahasia perusahaan/dagang mengacu kepada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang menyatakan bahwa “Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang.” Rahasia dangang merupakan properti penting bagi perusahaan, sehingga rahasia dagang tidak boleh dicuri, dibuka atau dipergunakan oleh orang lain tanpa seijin pihak perusahaan yang bersangkutan. 30


c. Persekongkolan menghambat produksi dan pemasaran Persekongkolan ini dilakukan untuk menghambat produksi dan pemasaran barang dan jasa dari pesaing pelaku usaha. Perbuatan itu dilarang karena dapat mengganggu proses produksi dan pemasaran barang dan jasa yang dapat merugikan masyarakat. 5. Posisi Dominan Posisi dominan yang mengatur larangan bagi pelaku usaha terdapat di dalam pasal 25 sampai dengan pasal 29 UU/05/1999, yaitu mengenai jabatan rangkap, pemilikan saham, dan Penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut: Adapun posisi dominan seperti yang diatur di dalam pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) adalah: (1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk: a. Menetapkan syarat-syarat dengan tujuan untuk mencegah dan menghalang-halangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas; atau b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi atau c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. (2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila: 31


a. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Pasal menjelaskan bahwa pelaku usaha dlarangan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk menghalang-halangi konsumen memperoleh barang dan jasa dengan harga yang bersaing, membatasi pasar, dan menghambat pelaku usaha lain atas pasar yang sama. Posisi dominan yang dimaksud dimiliki oleh dua atau lebih pelaku usaha terhadap penguasaan 50% persen atau lebih pangsa pasar atas satu jenis barang atau jasa tertentu. Sedangkan terhadap dua atau tiga pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha dinyatakan mempunyai posisi dominan apabila menguasai 75% atau lebih pangsa pasar atas satu jenis barang atau jasa tertentu. Hal-hal yang termasuk di dalam posisi dominan adalah: 1. Jabatan rangkap Jabatan rangkat menurut pasal 26 UU 05/1999 menyatakan bahwa “Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau 32


komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut: a. Berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau b. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau c. Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal ini menjelaskan bahwa seorang direksi atau komisaris dilarang untuk menduduki jabatan yang sama atas perusahaan lain apabila perusahaan tersebut berada dalam satu pasar yang sama, memiliki keterkaitan, dan atau secara bersama-sama menguasai pangsa pasar atau jasa tertentu. 2. Pemilikan saham: Pemilikan saham menurut pasal 27 UU/05/1999 menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan: 33


a. Satu pelaku usaha atau satu kemlompok pelaku usaha mengasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tententu. b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Terdapat dua hal bagi pelaku usaha menurut pasal ini yaitu pertama kepemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, pada kegiatan dan usaha yang sama yang berada pada pasar

yang

bersangkutan.

Kedua

mendirikan

beberapa

perusahaan yang sama yang dapat mengakibatkan, penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% (limapuluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha atas satu jenis barang dan atau jasa tertentu. 3. Penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan diatur di dalam pasal 28 dan pasal 29 yang menyatakan bahwa: Pasal 28 (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 34


(2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambil alihan saham lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ketentuan mengenai pengambil alihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud ayat dalam (2) pasal ini, diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 29 (1) Penggabungan

atau

peleburan

badan

usaha,

atau

pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai asset atau nilai penjualannya melebihi jumlah

tertentu,

wajib

diberitahukan

kepada

komisi,

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambil alihan tersebut. (2) Ketentuan tentang penetapan nilai asset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan badan usaha, adalah hal yang dilarang yang apabila dapat mengakibatkan nilai asset atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu karena dapat hal itu mengakibatkan terjadinya praktek 35


monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Sehingga wajib bagi pelaku usaha untuk memberitahukan kepada komisi persaingan usaha, dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambil alihan tersebut. Dan ketentuan mengenai penetapan nilai aset dan tata cara pemberitahuannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah. 2.6. Bengkel (Workshop) 2.6.1. Arti Penting dan Fungsi Bengkel Bengkel atau workshop adalah sebuah bangunan yang

menyediakan

ruang dan peralatan untuk melakukan konstruksi atau manufaktur, dan/atau memperbaiki

benda.

Sedangkan perbengkelan adalah

pengetahuan

dan

keterampilan tentang peralatan dan metode untuk membuat, membentuk, mengubah bentuk, merakit, ataupun memperbaiki suatu benda menjadi bentuk yang baru atau kondisi yang lebih baik secara manfaat maupun estetika. Perbengkelan merupakan sebuah ilmu yang telah berkembang bahkan sebelum Revolusi Industri karena bengkel merupakan satu-satunya tempat untuk membuat alat hingga berkembangnya industri manufaktur besar dengan mesin uapnya. Dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, istilah bengkel erat kaitannya dengan jasa perbaikan kendaraan bermotor, sehingga bengkel didefinisikan sebagai

tempat memperbaiki mobil, sepeda, dan sebagainya; pabrik kecil;

tempat tukang bekerja; sedangkan perbengkelan merupakan pekerjaan atau 36


urusan

bengkel; tempat

yang

merupakan

kelompok

usaha

bengkel (http://kbbi.web.id/bengkel) Perbengkelan umumnya dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan bahan yang dikonstruksi (batu, kayu, atau logam) dan pemanfaatannya (bengkel alat dan mesin pertanian, bengkel industri, bengkel kereta api, bengkel kendaraan bermotor, dan sebagainya). Berdasarkan fungsinya,

bengkel

kendaraan bermotor dapat dibagi menjadi bengkel repair shop dan body shop. Bengkel repair shop melakukan pekerjaan seperti perbaikan mesin kendaraan, rem, knalpot, transmisi, ban, kaca mobil dan penggantian oli. Bengkel body shop melakukan pekerjaan seperti perbaikan cat terhadap goresan, lecet, dan penyok terhadap kerusakan kendaraan serta kerusakan yang disebabkan oleh tabrakan dan kecelakaan besar (Soedarma, 2006). Berkenaan dengan kebijakan pengeloaan barang milik daerah, pasal 3 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

mengamanatkan

bahwa

Pengelolaan

Barang

Milik

Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, yang selanjutnya diatur dalam pasal (2) yang menyebutkan bahwa

Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah meliputi 11 tahap, yaitu: (1) Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, (2) Pengadaan, (3) Penggunaan, (4) Pemanfaatan, (5) Pengamanan dan pemeliharaan, (6) Penilaian, (7) Pemindahtanganan, (8) Pemusnahan, (9) Penghapusan, (10) Penatausahaan, dan pembinaan, (11) 37


Pengawasan dan pengendalian. Dengan demikian, perbengkelan merupakan pekerjaan yang sangat penting untuk melaksanakan tahap kelima atau pemeliharaan dalam pengelolaan barang milik daerah dan dapat dikelola sendiri oleh Daerah sebagai pemilik barang. 2.6.2. Organisasi Pengelola, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Unit perbengkelan sebagai satu organisasi yang memiliki manajemen sendiri dalam menjalankan fungsi perawatan terhadap barang milik daerah, dapat dikelola melalui UPTD Perbengkelan, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 41

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, yang menyebutkan

bahwa “pada dinas Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu”. Kegiatan teknis operasional adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat; sedangkan kegiatan teknis penunjang tertentu adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya (penjelasan pasal 41 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016). Dengan demikian, bentuk organisasi pengelola perbengkelan Pemerintah Kota Tarakan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tarakan sebagai organisasi induknya, sebagaimana pembentukan Gudang Farmasi di Kota Surabaya, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Kudus melalui Peraturan Daerah. 38


UPTD Perbengkelan Kota Tarakan dapat dibentuk dengan tugas pengelolaan barang milik daerah berupa jasa perbaikan dan perawatan kendaraan dinas yang digunakan semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota tarakan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Perbengkelan mempunyai

fungsi:

(1)

Melakukan

penerimaan,

pemeliharaan

dan

pendistribusian kendaraan milik daerah; (2) Melakukan pencatatan dan pelaporan mengenai kondisi dan penggunaan kendaraan milik daerah; (3) Melakukan pengamatan terhadap mutu dan fungsi kendaraan milik daerah secara umum baik yang ada dalam bengkel maupun yang telah didistribusikan; dan (4) Melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan urusan dalam. Sebagai UPTD yang melaksanakan kegiatan teknis penunjang untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya, UPTD perbengkelan memiliki susunan yang terdiri dari: (1) Unsur Pimpinan: Kepala UPTD Perbengkelan; (2) Unsur Pembantu Pimpinan: Sub Bagian Tata Usaha; dan (3) Unsur Pelaksana : Penerimaan, Perbaikan, dan Pendistribusian; Seksi Pergudangan, Pencatatan, Monitoring dan Evaluasi. Bagan Susunan Organisasi UPTD Perbengkelan Kota Tarakan dapat dilihat pada Gambar 1.

39


Gambar 1 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PERBENGKELAN KOTA TARAKAN

KEPALA UPTD PERBENGKELAN

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

STAF

KEPALA BIDANG

PENERIMAAN, PERBAIKAN, DAN PENDISTRIBUSIAN

KELOMPOK MEKANIK

KEPALA BIDANG PENCATATAN, MONITORING DAN EVALUASI

STAF

40


Uraian tugas masing-masing unsur sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1 tersebut adalah sebagai berikut: 1. Kepala UPTD Perbengkelan Kepala Gudang Barang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepala Kepala DPPKA. Tugas Kepala UPTD Perbengkelan adalah: a. menyusun rencana kebijakan di bidang perbengkelan dalam rangka penetapan kebijakan oleh Kepala Dinas; b. membagi tugas dan mengkoordinasikan Sub Bagian dan Seksi-Seksi dalam pelaksanaan tugasnya agar terjalin hubungan kerja yang harmonis; c. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; d. menegakkan disiplin, semangat kerja dan ketenagaan kerja untuk memungkinkan tercapainya produktivitas tinggi; e. merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas keuangan, kepegawaian, tata usaha dan urusan dalam satuan kerja; f. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pencatatan dan pelaporan mengenai jasa perbengkelan; g. menyelenggarakan tata buku perbengkelan yang cukup jelas dan mudah dikontrol,

serta

membukukan

setiap

penerimaan,

perawatan,

pendistribusian kendaraan yang masuk ke bengkel; h. mengevaluasi hasil kegiatan perbengkelan secara keseluruhan; 41


i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan laporan bawahan kepada Kepala Dinas; 2. Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPTD Perbengkelan. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas: a. menyusun rencana Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan data program UPTD Perbengkelan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. melaksanakan urusan kepegawaian dan kesejahteraannya; d. melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan dalam dan keamanan; e. melaksanakan tata usaha perkantoran satuan kerja; f. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. membuat laporan pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada atasan.

42


3. Bidang Penerimaan, Perbaikan, dan Pendistribusian Bidang Penerimaan, Perbaikan, dan Pendistribusian dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD Perbengkelan, dengan tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kegiatan Penerimaan, Perbaikan, dan Pendistribusian berdasarkan data program perbengkelan dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku; b. Membagi tugas kepada kelompok mekanin agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku; c. Mengatur dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk sesuai dengan petunjuk kerja dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran kerja; d. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran kendaraan atau peralataan lainnya; e. Melaksanakan kegiatan pengamatan terhadap mutu jasa perawatan kendaraan sebelum didistribusikan; f. Mengumpulkan data tentang kerusakan kendaraan dan kendaraan yang tidak memenuhi syarat dan melaporkan kepada atasan; g. Melaksanakan pencatatan kendaraan yang ada di gedung bengkel; h. Melakukan pencatatan persediaan spare part dan bahan perawatan kendaraan yang tersedia dalam gudnag bengkel maupun yang sudah digunakan; 43


i. Melakukan pencatatan segala penerimaan dan pendistribusian kendaraan yang sudah dirawat; j. Melakukan surat pendistribusian kendaraan yang sudah dirawat; k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku; l. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada atasan. 4. Bidang Pencatatan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pencatatan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD Perbengkelan; Bidang Pencatatan dan Evaluasi mempunyai tugas: a. Menyusun rencana kegiatan bidang Pencatatan dan Evaluasi berdasarkan data program UPTD Perbengkelan dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; b. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku; c. Mengatur dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk sesuai dengan petunjuk kerja dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran kerja; d. Melaksanakan kegiatan pencatatan, monitoring dan evaluasi terhadap kendaraan yang ada di bengkel dan semua SKPD; 44


e. Melakukan penyiapan penyusunan rencana kebutuhan jasa perbengkelan yang diperlukan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan; f. Melaksanaan pengelolaan dan pencatatan jasa perbengkelan terhadap kendaraan milik daerah yang tersebar pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan; g. Melaksanakan administrasi atas semua kendaraan yang diterima, dirawat maupun yang akan didistribusikan ke semua SKPD; h. Menyiapkan dokumen, berupa surat penerimaan, perawaatan dan pengeluaran/pendistribusian kendaraan; i. Menyiapakan

laporan

penerimaan,

perawatan

dan

pengeluaran/pendistribusian kendaraan setiap bulan, semester dan akhir tahun anggaran, baik unit maupun dalam rupiah; j. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku; k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada atasan 2.7. Efisiensi Keuangan Rencana pengadaan bengkel/workshop yang merupakan Unit Pelayanan Terpadu/ UPTD oleh Pemerintah Kota Tarakan akan dilakukan dengan pertimbangan bahwa selama ini beban pemeliharaan kendaraan yang dilakukan secara desentralisasi oleh masing-masing satuan kerja pemerintah daerah / SKPD secara ekonomis tidak efisien, karena pelaksanaannya yang dilaksanakan secara 45


rutin oleh masing-masing SKPD secara eksternal akan menimbulkan ketidak efisienan secara menyeluruh. Analisis efisiensi secara keuangan pada bahasan ini dilakukan dengan membandingkan antara dokumen pelaksanaan anggaran SKPD dengan anggaran SKPD. Unefficiency pelaksanaan biaya pemeliharaan kendaraan oleh SKPD pemerintah kota Tarakan dalam analisa keuangan ini didasarkan pada penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan anggaran seluruh SKPD yang diukur menggunakan standar deviasi pelaksanaan anggaran masing-masing SKPD yang terjadi dikurangi dengan standard deviasi yang diperkirakan normal terjadi, yaitu yang umumnya disebabkan oleh pergerakan inflasi dan kegiatan insidentil yang tidak diperhitungkan pada saat penyusunan anggaran masing-masing SKPD. Selanjutnya, digambarkan bahwa rencana untuk mengatasi unefficiency tersebut secara teknis seperti telah digambarkan pada aspek teknis dan operasi adalah membentuk Unit pelayanan atau bengkel yang melayani pemeliharaan kendaraan bagi seluruh SKPD di lingkungan pemerintah kota Tarakan . Untuk itu direncanakan akan membangun bengkel/workshop di mana setiap SKPD harus mengakses UPTD Bengkel/workshop pada setiap saat SKPD membutuhkan pemeliharaan rutin dan berkala semua kendaraan dinas, sehingga terjadi effisiensi waktu dan biaya, karena secara tehnis setiap SKPD tidak perlu melakukan pemeliharaan kendaraan secara eksternal, dan secara finansiil lebih efisien, karena selain harga jasa pemeliharaan kendaraan secara eksternal lebih 46


mahal, karena bengkel eksternal selalu memperhitungkan margin laba yang harus dibayar oleh setiap SKPD. Pada analisis aspek keuangan ini investasi bengkel / workshop pemeliharaan kendaraan dinas diperkirakan dengan luasan dan harga hipotetis yang besar kecilnya berdasar harga umum yang berlaku. Investasi workshop ini merupakan cash outflow yang kelayakan pembangunannya akan dibandingkan dengan cash inflow. Expected cash inflow dalam kajian keuangan ini diperkirakan dari besaran unefficiency yang terjadi selama ini, dengan data pendukung dokumen pelaksanaan anggaran biaya pemeliharaan kendaraan dinas seluruh SKPD di Kota Tarakan selama 5 tahun (2011 – 2015). 2.8. Investasi Aktiva Tetap dan Penilaian Kelayakan 2.8.1. Benefit Cost Analysis Benefit Cost Analysis/BCA sering digunakan oleh pemerintah atau bisnis sector swasta, untuk menilai baik tidaknya kebijakan tertentu. BCA adalah analisis keseimbangan antara benefit yang diharapkan dibandingkan dengan cost-nya. BCA membantu untuk mempertimbangkan apakah kebijakan tertentu lebih menguntungkan dibanding cost-nya, dibanding dengan alternatif lain yang ada yang dianggap juga menguntungkan, sehingga pemerintah atau bisnis swasta dapat merankingnya berdasar rasio BCA-nya. Pada umumnya, keakurasian BCA dapat menunjukkan pilihan-pilihan yang meningkatkan kesejahteraan dari sudut pandang kemanfaatannya. Analis yang 47


menggunakan BCA harus menyadari bahwa estimasi yang tepat sulit dilakukan, akan tetapi BCA memberikan estimasi yang paling baik, walaupun tidak ada jaminan bahwa secara ekonomis dan kesejahteraan secara akurat. Dalam kajian keuangan ini, yang digunakan sebagai cost adalah nilai bangunan bengkel yang direncanakan akan dibangun dan perlengkapannya, sedangkan nilai benefit-nya adalah penghematan yang dihitung berdasar estimasi unefficiency biaya pemerilharaan kendaraan dinas/operasional. Jika nilai BCA lebih besar dari 1 (satu) maka dikatakan proyek layak untuk dilaksanakan. 2.8.2. Time dan discounting BCA umumnya meletakkan benefit dan cost pada periode yang relevan dengan kemanfaatannya dan terjadinya cost tersebut. Ini dilakukan dengan merubah arus biaya yang akan dikeluarkan di masa depan maupun benefit yang akan diterima menjadi nilai sekarang, dengan discount rate tertentu. Studi empirik menunjukkan bahwa dalam realitas orang juga memperhitungkan hal seperti itu. Pemilihan discount rate sifatnya subjective, jika discount rate-nya rendah maka ada kecenderungan menilai arus kas masa depan mendekati arus kas saat ini, sebaliknya jika discount rate-nya tinggi maka cenderung menilai arus kas masa depan jauh lebih rendah, atau dikatakan ada ketertarikan orang terhadap time inconsistency.

48


2.7.3. Metode Penilaian Kelayakan Proyek Lainnya Benefit Cost Analysis/BCA dalam literature lain sering dikatakan juga dengan istilah Profitability Index/PI. Yaitu membandingkan antara present value arus kas masuk dibanding present value arus kas keluar. Jika nilai rasio profitability index di atas 100%, dikatakan proyek layak untuk dilaksanakan. Kriteria lain untuk menilai proyek adalah net present value/NPV, yang per definisi adalah selisih antara present value arus kas masuk dengan present value arus kas keluar, dimana present value dihitung menggunakan biaya modal ratarata tertimbang / weighted average cost of capital/WACC, jika untuk mendanai proyek menggunakan modal sendiri dan modal pinjaman. Jika NPV positif dikatakan bahwa proyek layak untuk dilaksanakan dan sebaliknya jika NPV negatif berarti proyek tidak layak untuk dilaksanakan. Internal Rate of Return/IRR adalah kriteria lain untuk menilai kelayakan proyek, yang per definisi, IRR adalah discount factor yang menyamakan nilai present value arus kas masuk sama dengan present value arus kas keluar, atau dengan kata lain bahwa IRR adalah discount factor yang menghasilkan NPV = 0. Jika angka IRR lebih besar dari biaya modal rata-rata tertimbang/WACC maka dikatakan bahwa proyek layak untuk dilaksanakan, dan sebaliknya jika IRR lebih rendah dari biaya modal rata-rata tertimbang, maka proyek tidak layak untuk dilaksanakan.

49


Payback Period merupakan periode seberapa lama arus kas keluar kembali dalam bentuk arus kas masuk, tanpa memperhitungkan time value of money. Semakin cepat periode pengembalian arus kas keluar tersebut, semakin baik kualitas proyek. Akan tetapi payback period tidak dapat digunakan untuk menentukan layak atau tidaknya proyek untuk dilaksanakan. Jadi kriteria payback period hanya digunakan sebagai pelengkap penilaian kelayakan. Discounted Payback Period, cara perhitungannya sedikit berbeda, karena arus kas masuk proyek atau arus kas keluar proyek yang terjadi di tahun 1 dan seterusnya, harus dinilai menurut present value-nya, dan untuk menilai present value tersebut dilakukan dengan menggunakan discount rate sebesar WACC-nya. Hasilnya adalah discounted payback period-nya selalu lebih lama dibanding payback period-nya. Kesimpulan akhir penilaian kelayakan menggunakan BCA, Profitability Index, NPV dan IRR selalu sama, dalam arti jika metode yang satu menyatakan layak untuk dilaksanakan, maka metode lainnya juga menyatakan layak untuk dilaksanakan. Metode Payback Period akan menambah penilaian bahwa semakin cepat periode pengembalian, semakin baik proyek tersebut. 2.7.4. Sensitivity Analysis Analisis sensitivitas digunakan untuk menilai ketahanan proyek jika beberapa faktor yang berubah tidak seperti yang diperkirakan, sehingga bisa diperkirakan apakah proyek masih layak jika salah satu variabel berubah

50


sedangkan variabel lain tetap konstan atau tidak berubah, atau sudah sesuai ekspektasi. Selain itu juga dapat diperkirakan jika 2 variabel sama-sama berubah apakah proyek masih layak dilaksanakan? Perhitungan sensitivity analysis tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan program excel, dengan perintah “What If Analysis”

51

BAB III METODE ANALISIS 3.1. Aspek Hukum 3.1.1. Metode pendekatan Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue aproach). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. 3.1.2. Sumber Data Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur-literatur terkait kebijakan pengelolaan barang milik daerah. 3.1.3. Pengumpulan dan Pengolahan Data Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca,menelaah, mencatat membuat 52


ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya kebijakan pengelolaan barang milik daerah. 3.1.4. Analisis Data Analisis aspek hukum dalam kajian ini dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Metode yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh dibahas, diperiksan dan dikelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi informasi. Hasil analisis bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis dan gramatikal. Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menetukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (systematische interpretatie, dogmatische interpretatie) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Yang ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama, satu asas dalam peraturan lainnya dijadikan sebagai acuan. Dalam penafsiran ini, penelitian mencari ketentuan-ketentuan yang saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). Selanjutnya interpretasi gramatikal (what does it linguitically mean?) yaitu 53


metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makan teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku (Hoft, 2001:25). Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan makna teks dalam tujuan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, khususnya 3.2. Aspek Organisasi dan Manajemen Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Pendekatan untuk mengetahui efektifitas suatu metode tertentu yang sudah diaplikasikan dapat dianalisis dengan metode kuantitatif, yaitu dengan analisis pre-test dan post-test dan diuji dengan uji-t. Namun, karena metode baru yang dievaluasi dalam kajian ini belum diterapkan, maka pendekatan kuatitatif tersebut tidak dapat digunakan karena data kuantitiatif yang akan diuji tidak tersedia. Dengan demikian, metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu menganalisis hubungan antara rencana dengan harapan yang ingin dicapai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kriteria efektifitas program dalam kajian ini adalah kesesuaian pembangunan gudang barang sebagai konsekuensi dari kebijakan pengelolaan barang milik

54


daerah yang direncanakan dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan barang milik daerah dengan asumsi kebijakan yang diusulkan tersebut dapat berfungsi sesuai dengan perencanaan. 3.3. Aspek Keuangan Metode yang digunakan untuk analisis aspek keuangan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Analisis kelayakan proyek melalui pendekatan ini menggunakan beberapa kriteria, yang meliputi: Benefit Cost Analysis, Time and discounting Analysis, net present value, Internal Rate of Return, Payback Period, dan Sensitivity Analysis. 3.3.1. Benefit Cost Analysis Benefit Cost Analysis/BCA sering digunakan oleh pemerintah atau bisnis sektor swasta, untuk menilai baik tidaknya kebijakan tertentu. BCA adalah analisis keseimbangan antara benefit yang diharapkan dibandingkan dengan cost-nya. BCA membantu untuk mempertimbangkan apakah kebijakan tertentu lebih menguntungkan dibanding cost-nya, dibanding dengan alternatif lain yang ada yang dianggap juga menguntungkan, sehingga pemerintah atau bisnis swasta dapat merankingnya berdasar rasio BCA-nya. Pada umumnya, keakurasian BCA dapat menunjukkan pilihan-pilihan yang meningkatkan kesejahteraan dari sudut pandang kemanfaatannya. Analis yang menggunakan BCA harus menyadari bahwa estimasi yang tepat sulit dilakukan,

55


akan tetapi BCA memberikan estimasi yang paling baik, walaupun tidak ada jaminan bahwa secara ekonomis dan kesejahteraan sosial dengan akurat. Dalam kajian keuangan ini, yang digunakan sebagai cost adalah nilai bangunan

gedung

bengkel

yang

direncanakan

akan

dibangun

dan

perlengkapannya, sedangkan nilai benefit-nya adalah penghematan yang dihitung

berdasar

estimasi

unefficiency

pemeliharaan

kendaraan

dinas/operasional. Jika nilai BCA lebih besar dari 1 (satu) maka dikatakan proyek layak untuk dilaksanakan. 3.3.2. Time dan discounting BCA umumnya meletakkan benefit dan cost pada periode yang relevan dengan kemanfaatannya dan terjadinya cost tersebut. Ini dilakukan dengan merubah arus biaya yang akan dikeluarkan di masa depan maupun benefit yang akan diterima menjadi nilai sekarang, dengan discount rate tertentu. Studi empirik menunjukkan bahwa dalam realitas orang juga memperhitungkan hal seperti itu. Pemilihan discount rate sifatnya subjective, jika discount rate-nya rendah maka ada kecenderungan menilai arus kas masa depan mendekati arus kas saat ini, sebaliknya jika discount rate-nya tinggi maka cenderung menilai arus kas masa depan jauh lebih rendah, atau dikatakan ada ketertarikan orang terhadap time inconsistency. 3.3.3. Metode Penilaian Kelayakan Proyek Lainnya

56


Benefit Cost Analysis/BCA dalam literature lain sering dikatakan juga dengan istilah Profitability Index/PI. Yaitu membandingkan antara present value arus kas masuk dibanding present value arus kas keluar. Jika nilai rasio profitability index diatas 100%, dikatakan proyek layak untuk dilaksanakan. Kriteria lain untuk menilai proyek adalah net present value/NPV, yang per definisi adalah selisih antara present value arus kas masuk dengan present value arus kas keluar, dimana present value dihitung menggunakan biaya modal ratarata tertimbang / weighted average cost of capital/WACC, jika untuk mendanai proyek menggunakan modal sendiri dan modal pinjaman. Jika NPV positif dikatakan bahwa proyek layak untuk dilaksanakan dan sebaliknya jika NPV negatif berarti proyek tidaak layak untuk dilaksanakan. Internal Rate of Return/IRR adalah kriteria lain untuk menilai kelayakan proyek, yang per definisi, IRR adalah discount factor yang menyamakan nilai present value arus kas masuk sama dengan present value arus kas keluar, atau dengan kata lain bahwa IRR adalah discount factor yang menghasilkan NPV = 0. Jika angka IRR lebih besar dari biaya modal rata-rata tertimbang/WACC maka dikatakan bahwa proyek layak untuk dilaksanakan, dan sebaliknya jika IRR lebih rendah dari biaya modal rata-rata tertimbang, maka proyek tidak layak untuk dilaksanakan. Payback Period merupakan periode seberapa lama arus kas keluar kembali dalam bentuk arus kas masuk, tanpa memperhitungkan time value of

57


money. Semakin cepat periode pengembalian arus kas keluar tersebut, semakin baik kualitas proyek. Akan tetapi payback period tidak dapat digunakan untuk menentukan layak atau tidaknya proyek untuk dilaksanakan. Jadi kriteria payback period hanya digunakan sebagai pelengkap penilaian kelayakan. Discounted Payback Period, cara perhitungannya sedikit berbeda, karena arus kas masuk proyek atau arus kas keluar proyek yang terjadi di tahun 1 dan seterusnya, harus dinilai menurut present value-nya, dan untuk menilai present value tersebut dilakukan dengan menggunakan discount rate sebesar WACC-nya. Hasilnya adalah discounted payback period-nya selalu lebih lama dibanding payback period-nya. Kesimpulan akhir penilaian kelayakan menggunakan BCA, Profitability Index, NPV dan IRR selalu sama, dalam arti jika metode yang satu menyatakan layak untuk dilaksanakan, maka metode lainnya juga menyatakan layak untuk dilaksanakan. Metode Payback Period akan menambah penilaian bahwa semakin cepat periode pengembalian, semakin baik proyek tersebut. 3.3.4. Sensitivity Analysis Analisis sensitivitas digunakan untuk menilai ketahanan proyek jika beberapa factor yang berubah tidak seperti yang diperkirakan, sehingga bisa diperkirakan apakah proyek masih layak jika salah satu variabel berubah sedangkan variabel lain tetap konstan atau tidak berubah, atau sudah sesuai ekspektasi. Selain itu juga dapat diperkirakan jika 2 variabel sama-sama berubah 58


apakah proyek masih layak dilaksanakan? Perhitungan sensitivity analysis tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan program excel, dengan perintah “What If Analysis”

59

BAB IV ANALISIS 4.1. Analisis Aspek Hukum Analisis aspek hukum dalam kajian ini dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Metode yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh dibahas, diperiksan dan dikelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi informasi. Hasil analisis bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis dan gramatikal. Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menetukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (systematische interpretatie, dogmatische interpretatie) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Yang ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama, satu asas dalam peraturan lainnya dijadikan sebagai acuan. Dalam penafsiran ini, penelitian mencari ketentuan-ketentuan yang saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). Selanjutnya interpretasi gramatikal (what does it linguitically mean?) yaitu

60


metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku (Hoft, 2001:25). Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan makna teks dalam tujuan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, khususnya pengadaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas dan kendaraan operasional milik Pemerintah Kota Tarakan dan hubungannya dengan rencana pengadaan bengkel (workshop) yang dikelola UPTD Perbengkelan untuk melaksanakan fungsi pemeliharaan sebagai bentuk inovasi daerah.

61


Tabel 4.1 ANALISIS ASPEK HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KOTA TARAKAN (KHUSUS PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL) ASPEK/FAKTOR

1.

2.

3.

SUMBER HUKUM

METODE LAMA

METODE BARU

 Masing-Masing SKPD

PENENTU KEBIJAKAN

Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah (Pasal 5 ayat (1) dan (2) PP 27 Tahun 2014; dan Pasal 9 PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016

 Taat Asas



Taat Asas

ASAS PENGELOLAAN

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, yang meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian (Pasal 3 PP Nomor 27 tahun 2014; dan Pasal 1 butir 28 Permendagri Nomor 19Tahun 2016)

 Tidak Bertentangan



Tidak Bertentangan

 Tidak inovatif

 Inovatif

INOVASI

inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (pasal 386 ayat (2) UU 23 Tahun 2014). Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi [pasal 386 ayat (1)]. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat [pasal 388 ayat (1)]. Selanjutnya, mengenai jenis, prosedur

 Tidak bertentangan



 Terpusat semua SKPD

EVALUASI KELAYAKAN METODE BARU

untuk Layak


Layak

Layak

62


ASPEK/FAKTOR

SUMBER HUKUM

METODE LAMA

METODE BARU


dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada. Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri. Laporan paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai. Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada 9 prinsip, yaitu: peningkatan efisiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak ada konflik kepentingan; berorientasi kepada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri (Pasal 387 UU 23 Tahun 2014). Dalam pasal 53 ayat (2) Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 yang mengatur tentang Kontrak Pengadaan Bersama (1 penyedia dengan banyak Pejabat Pembuat Komitmen), merupakan kesempatan sekaligus tantangan, bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kebijakan dengan sistem pengadaan barang/jasa milik daerah secara terpadu, sepanjang berpedoman pada ke sembilan prinsip yang disebutkan dalam pasal 387 UU 23 Tahun 2014.

4.

METODE PENGADAAN

Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel (Pasal 12 PP Nomor 27 Tahun 2014; dan Pasal 41 PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016); Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa



Pemeliharaan  Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional dilaksanakan dengan metode penunjukan

Dengan sistem kebijakan pengelolaan satu atap untuk

Layak

Pemeliharaan

63


ASPEK/FAKTOR

SUMBER HUKUM

METODE LAMA

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik guna menghindari larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

METODE BARU

langsung; atau tanpa proses lelang secara elektronik karena kurang dari Rp200.000.000,


Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional pada

seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kita Tarakan mencapai nilai lebih besar dari Rp200.000.000,sehingga wajib diadakan secara elektronik melalui LPSE dan dilelang satu kali.

Tidak bertentangan, tetapi tidak menjamin prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.



Tidak Bertentangan, karena UPTD perbengkelan melaksanakan fungsi pemeliharaan terhadap Kendaraan Dinas dan Kendaraan

64


ASPEK/FAKTOR

SUMBER HUKUM

METODE LAMA

METODE BARU Operasional


pada

seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kita Tarakan

5.

MONOPOLI

6.

KEGIATAN YANG DILARANG

7.

PENGAMANAN

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau suatu kelompok usaha; sedangkan Persaingan curang (tidak sehat) adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 pasal 1 butir 1)

 Bukan Monopoli

 Bukan Monopoli



UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

 Tidak termasuk dalam  Tidak termasuk dalam kegiatan yang dilarang kegiatan yang dilarang

1. Monopoli 2. Monopsoni 3. Penguasaan pasar  Tidak Bertentangan  Tidak Bertentangan 4. Persekongkolan 5. Posisi Dominan 6. Jabatan Rangkap 7. Pemilikan Saham 8. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa  Kurang efektif untuk  Lebih efektif karena Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik memonitoring jumlah setiap saat dapat Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya, yang fisik dan kondisi dimonitor dan

Layak

Layak

65


ASPEK/FAKTOR

SUMBER HUKUM meliputi: pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan PENGAMANAN HUKUM (Pasal 42 PP Nomor 27 Tahun 2014; dan Pasal 318 PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016)

METODE LAMA kendaran dinas dan kendaraan operasional yang digunakan setiap SKPD; sehingga secara hukum sulit diproses tuntutan ganti rugi pada pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan dan secara administrasi Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional tidak dapat dicatat dalam neraca daerah secara akurat.

METODE BARU


dievaluasi, baik jumlah fisik, kondisi, maupun nilai Pemeliharaaan Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional dalam rupiah  Tidak bertentangan


8.

PELAPORAN

Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada Gubernur/ Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang milik daerah untuk ditetapkan status penggunaannya, yang terdiri dari: laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan. [Pasal 42 PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016 ayat (1) dan (3)]

 Kurang efektif dan cenderung tidak dapat dimonitoring dan dievaluasi karena pencatatan dilakukan secara manual sehingga kurang mampu menyiapkan data yang diperlukan

 Lebih efektif karena setiap saat dapat dimonitor dan dievaluasi, baik jumlah fisik, kondisi maupun nilai Pemeliharaaan Kendaraan Dinas dan Kendaraan

Layak

66


ASPEK/FAKTOR

SUMBER HUKUM

METODE LAMA

METODE BARU

secara cepat dan akurat, baik dari jumlah fisik, kondisi, maupun dalam rupiah.

Operasional dalam rupiah, karena metode baru dilengkapi dengan sistem informasi manajemen barang milik daerah yang dikelola secara terpadu.


9.

10.

BENGKEL

PEJABAT PENGELOLA BARANG DI SETIAP SKPD

Bengkel atau workshop adalah sebuah bangunan yang menyediakan ruang dan peralatan untuk melakukan konstruksi atau manufaktur, dan/atau memperbaiki benda.



Tidak ada



Tidak bertentangan

(1) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang. (2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota. (3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:



Tetap ada di masingmasing SKPD


 Tidak bertentangan  Satu Bengel untuk pemeliharaaan kendaraan dinas dan kendaraan operasional semua SKPD  

Layak

Tidak bertentangan Tetap ada di masingmasing SKPD Layak



Tidak bertentangan



Tidak bertentangan

67


ASPEK/FAKTOR

SUMBER HUKUM

METODE LAMA

METODE BARU


a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya; b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada 68


ASPEK/FAKTOR

11.

UPTD PERBENGKELAN KOTA TARAKAN SEBAGAI PENGELOLA GUDANG BARANG

SUMBER HUKUM

Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang; h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang. (Pasal 12 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016) Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, yang menyebutkan bahwa “pada dinas Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu”. Kegiatan teknis operasional adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat; sedangkan kegiatan teknis penunjang tertentu adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya (penjelasan pasal 41 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016).

METODE LAMA

METODE BARU

 Belum ada

 Ada




Layak

69


4.2. Analisis Aspek Organisasi dan Manajemen Analisis aspek organisasi dan manajemen bertujuan untuk mengetahui efektifitas pembangunan bengkel (workshop) sebagai konsekuensi dari kebijakan pengelolaan barang milik daerah (khusus pemeliharaaan kendaraan dinas dan kendaraan operasional) di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu menganalisis hubungan antara rencana dengan harapan yang ingin dicapai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini digunakan karena metode baru yang dievaluasi dalam kajian ini belum diterapkan.

Keputusan layak atau tidak layak dibuat

berdasarkan kesesuaian pembangunan gudang barang sebagai konsekuensi dari kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang direncanakan dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan barang milik daerah dengan asumsi kebijakan yang diusulkan tersebut dapat berfungsi sesuai dengan perencanaan.

70


Tabel 4.2

ANALISIS ASPEK ORGANISASI DAN MANAJEMEN TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (KHUSUS PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL) ASPEK/FUNGSI

12.

13.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

PEMBENTUKAN UPTD PERBENGKELAN KOTA TARAKAN

HUBUNGANNYA DENGAN AMANAT UU, PP, DAN PERMEN

METODE LAMA

Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah (Pasal 5 ayat (1) dan (2) PP 27 Tahun 2014; dan Pasal 9 PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016

 Masing-Masing SKPD

Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, yang menyebutkan bahwa “pada dinas Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu”. Kegiatan teknis operasional adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat; sedangkan kegiatan teknis penunjang tertentu adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya (penjelasan pasal 41 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016).

 Belum ada

 Kurang Efekif

 Kurang efektif

METODE BARU  Terpusat semua SKPD


untuk Layak

 Lebih Efektif  UPTD perbengkelan Kota Tarakan dibentuk dengan fungsi: melakukan penerimaan, pemeliharaan dan pendistribusian kendaraan milik daerah yang diperlukan semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota tarakan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan; melakukan

Layak

71


ASPEK/FUNGSI


METODE LAMA

METODE BARU


pencatatan dan pelaporan mengenai kondisi dan penggunaan kendaraan milik daerah; melakukan pengamatan terhadap mutu dan fungsi kendaraan milik daerah secara umum baik yang ada dalam bengkel maupun yang telah didistribusikan; dan melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan urusan dalam.

14.

INOVASI

inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (pasal 386 ayat (2) UU 23 Tahun 2014). Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi [pasal 386 ayat (1)]. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat [pasal 388 ayat (1)]. Selanjutnya, mengenai jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang

 Tidak inovatif, karena melakukan yang sudah biasa dilakukan

 Lebih efektif  Inovatif  Lebih Efektif

Layak

 Kurang Efekif

72


ASPEK/FUNGSI


METODE LAMA

METODE BARU

 Penyusunan RKBMD dilaksanakan masingmasing SKPD

 Penyusunan RKBMD tetap dilakukan masing-masing SKPD, kemudian diverikasi secara terpusat sebagai dasar pengelompokkan jenis


bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada. Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri. Laporan paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai. Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada 9 prinsip, yaitu: peningkatan efisiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak ada konflik kepentingan; berorientasi kepada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri (Pasal 387 UU 23 Tahun 2014). Dalam pasal 53 ayat (2) Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 yang mengatur tentang Kontrak Pengadaan Bersama (1 penyedia dengan banyak Pejabat Pembuat Komitmen), merupakan kesempatan sekaligus tantangan, bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kebijakan dengan sistem pengadaan barang/jasa milik daerah secara terpadu, sepanjang berpedoman pada ke sembilan prinsip yang disebutkan dalam pasal 387 UU 23 Tahun 2014.

15.

PERENCANAAN

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, yang meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan

 Kurang Efekif

Layak

73


ASPEK/FUNGSI

HUBUNGANNYA

METODE LAMA

DENGAN AMANAT UU, PP, DAN PERMEN pengendalian (Pasal 3 PP Nomor 27 tahun 2014; dan Pasal 1 butir 28 (Permendagri Nomor 19Tahun 2016)

Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel (Pasal 12 PP Nomor 27 Tahun 2014; dan Pasal 41 PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016);



Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik guna menghindari larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 16.

PENGADAAN



METODE BARU


barang yang dibutuhkan semua SKPD  Lebih Efektif  Dengan adanya UPTD Perbengkelan, biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan kendaraan operasional menjadi tanggungjawab UPTD. Dengan demikian, biaya ini sudah tidak ada lagi.

Jasa pemeliharaan kendaraan dinas dan kendaraan operasional dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung, karena kurang dari Rp200.000.000,sehingga tidak menjamin prinsip efisien, efektif,  transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Lebih efektif

Layak

Kurang efektif untuk memastikan tercapainya prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

74


ASPEK/FUNGSI

17.

PENGAMANAN

HUBUNGANNYA DENGAN AMANAT UU, PP, DAN PERMEN Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan PENGAMANAN BARANG Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya, yang meliputi: pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum (Pasal 42 PP Nomor 27 Tahun 2014; dan Pasal 318 PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016) Gudang Barang difungsikan sebagai tempat mengamankan barang milik daerah (khusus ATK dan barang cetakan) setelah proses pengadaan.

18.

19.

PENDISTRIBUSIAN

PELAPORAN

METODE LAMA

METODE BARU

 Jumlah fisik kendaraan dinas dan kendaraan operasional yang tidak digunakan sulit diidentifikasi dan tersebar di beberapa tempat yang kurang aman

 Jumlah fisik kendaraan dinas dan kendaraan operasional yang tidak digunakan dapat diamankan di bengkel


Layak

 Lebih efektif

 Kurang efektif

Kewajiban pengguna barang untuk menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada Gubernur/ Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang milik daerah untuk ditetapkan status penggunaannya, yang terdiri dari: laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan. [Pasal 42 PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016 ayat (1) dan (3)]

 Langsung penyedia jasa

Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada Gubernur/ Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang milik daerah untuk ditetapkan status penggunaannya, yang terdiri dari: laporan hasil pengadaan bulanan,

 Jumlah dan kondisi fisik kendaraan yang dirawat sulit dimonitor dan dievaluasi karena pencatatan

dari

 Efektif

 Proses agak panjang, mulai dari permohonan, verifikasi, persetujuan, dan pengiriman. Namun, dengan sistem informasi yang ada, proses panjang ini dapat diatasi.  Efektif  Lebih efektif karena setiap saat dapat dimonitor dan dievaluasi, baik jumlah fisik, kondisi, maupun nilai

Layak

Layak

75


ASPEK/FUNGSI

20.

21.

BENGKEL

PEJABAT PENGELOLA BARANG

HUBUNGANNYA

METODE LAMA

DENGAN AMANAT UU, PP, DAN PERMEN

semesteran dan tahunan. [Pasal 42 PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016 ayat (1) dan (3)]

dilakukan secara manual oleh masingmasing SKPD sehingga tidak mampu menyiapkan data yang diperlukan secara cepat dan akurat.  Kurang efektif

Bengkel atau workshop adalah sebuah bangunan yang menyediakan ruang dan peralatan untuk melakukan konstruksi atau manufaktur, dan/atau memperbaiki benda.

 

Kurang efektif

(1) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang. (2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota. (3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab: a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya; b. mengajukan permohonan penetapan status



Sudah ada di masing-masing SKPD, tetapi tidak mampu menyediakan laporan pada saat dibutuhkan



Tidak ada

Kurang efektif

METODE BARU


kendaraan dalam rupiah, karena metode baru dilengkapi dengan sistem informasi manajemen barang milik daerah yang dikelola secara terpadu.  Lebih efektif  Satu bengkel untuk semua SKPD 

Lebih efektif



Pengelola Barang di UPTD Gudang Barang mampu menyediakan laporan baik jumlah unit, kondisi dan dalam nilai rupiah pada saat dibutuhkan, karena sistem telah mencatat jumlah

Layak

Layak

76


HUBUNGANNYA

ASPEK/FUNGSI

DENGAN AMANAT UU, PP, DAN PERMEN

c. d.

e. f.

g.

h.

penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang; mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

METODE LAMA

METODE BARU


unit dan nilai barang yang telah dikirim ke setiap SKPD 

Lebih efektif

77


ASPEK/FUNGSI


METODE LAMA

METODE BARU


i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang. (Pasal 12 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016)

78


4.3. Analisis Aspek Keuangan 4.3.1. Pendahuluan

Rencana pengadaan bengkel (workshop) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kota Tarakan akan dilakukan dengan pertimbangan bahwa selama ini beban pemeliharaan kendaraan yang dilakukan secara desentralisasi oleh masing-masing satuan kerja pemerintah daerah / SKPD secara ekonomis tidak efisien, karena pelaksanaannya yang dilaksanakan secara rutin oleh masingmasing SKPD secara eksternal akan menimbulkan ketidak efisienan secara menyeluruh. Analsis efisiensi secara keuangan pada bahasan ini dilakukan dengan membandingkan antara dokumen pelaksanaan anggaran SKPD dengan anggaran SKPD. Unefficiency pelaksanaan biaya pemeliharaan kendaraan oleh SKPD pemerintah kota Tarakan dalam analisa keuangan ini didasarkan pada penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan anggaran seluruh SKPD yang diukur menggunakan standar deviasi pelaksanaan anggaran masing-masing SKPD yang terjadi dikurangi dengan standard deviasi yang diperkirakan normal terjadi, yaitu yang umumnya disebabkan oleh pergerakan inflasi dan kegiatan insidentil yang tidak diperhitungkan pada saat penyusunan anggaran masing-masing SKPD. Selanjutnya, digambarkan bahwa rencana untuk mengatasi unefficiency tersebut secara teknis seperti telah digambarkan pada aspek teknis dan operasi 79


adalah membentuk Unit pelayanan atau bengkel yang melayani pemeliharaan kendaraan bagi seluruh SKPD di lingkungan pemerintah kota Tarakan . Untuk itu direncanakan akan membangun bengkel/workshop di mana setiap SKPD harus mengakses UPTD Bengkel/workshop pada setiap saat SKPD membutuhkan pemeliharaan rutin dan berkala semua kendaraan dinas, sehingga terjadi effisiensi waktu dan biaya, karena secara tehnis setiap SKPD tidak perlu melakukan pemeliharaan kendaraan secara eksternal, dan secara finansiil lebih efisien, karena selain harga jasa pemeliharaan kendaraan secara eksternal lebih mahal, karena bengkel eksternal selalu memperhitungkan margin laba yang harus dibayar oleh setiap SKPD. Pada analisis aspek keuangan ini investasi bengkel / workshop pemeliharaan kendaraan dinas diperkirakan dengan luasan dan harga hipotetis yang besar kecilnya berdasar harga umum yang berlaku. Investasi gudang ini merupakan cash outflow yang kelayakan pembangunannya akan dibandingkan dengan cash inflow. Expected cash inflow dalam kajian keuangan ini diperkirakan dari besaran unefficiency yang terjadi selama ini, dengan data pendukung dokumen pelaksanaan anggaran biaya pemeliharaan kendaraan dinas seluruh SKPD di Kotamadya Tarakan selama 5 tahun (2011 – 2015).

80


4.3.2. Estimasi Unefficiency Pelaksanaan Anggaran SKPD Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Pemda Tarakan selama 5 tahun (2011-2015), diolah dan diringkas seperti terlihat pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 berikut ini yang menunjukkan realisasi anggaran biaya pemeliharaan kendaran rutin dan berkala.

81


Tabel 4.3 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (dalam Dinas/Operasional ribuan rupiah) (Dalam Ribuan Rupiah) Tabel 4.1a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

SKPD Sekretariat Daerah Inspektorat Kota Tarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan KB Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Kepegawaian Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Perhubungan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Komunikasi dan Informatika Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Sub Total

2011 1,611,060 83,618 191,567 117,110 39,606 396,204 57,235 68,079 41,405 494,412 499,150 430,413 181,669 1,430,974 58,279 69,596 85,848 130,013 251,179 317,218 89,489 73,172 52,915 6,770,209

2012 1,998,284 124,615 210,519 132,285 62,078 417,695 86,877 69,252 89,476 660,309 546,110 548,590 196,694 1,071,278 56,508 87,027 120,493 167,956 286,623 322,457 152,055 97,472 76,815 7,581,466

2013 2,160,081 93,855 58,916 83,650 37,800 236,224 52,755 37,564 68,661 412,671 287,421 347,392 94,922 684,821 36,764 74,930 120,598 101,383 156,468 236,936 95,507 70,476 59,609 5,609,406

2014 2,025,523 135,788 184,327 132,196 114,617 488,228 75,104 100,888 142,117 764,507 1,143,537 629,112 239,791 2,429,966 94,664 156,691 251,946 273,225 310,434 979,730 154,951 132,616 101,402 11,061,360

2015 1,859,710 90,852 55,535 175,064 83,839 377,557 62,919 53,382 75,790 62,919 795,156 996,080 214,813 2,957,559 88,983 109,866 192,790 239,100 259,441 835,193 114,117 112,198 67,619 9,880,481

Rata-rata 1,930,931 105,746 140,173 128,061 67,588 383,182 66,978 65,833 83,490 478,964 654,275 590,317 185,578 1,714,920 67,040 99,622 154,335 182,335 252,829 538,307 121,224 97,187 71,672 8,180,584

Stdev 208,197 22,975 76,331 32,926 32,313 92,228 13,926 23,451 37,159 270,253 327,708 251,233 55,116 950,190 24,233 35,467 67,046 72,424 58,720 342,524 30,851 26,319 18,869 3,070,458

% 10.8% 21.7% 54.5% 25.7% 47.8% 24.1% 20.8% 35.6% 44.5% 56.4% 50.1% 42.6% 29.7% 55.4% 36.1% 35.6% 43.4% 39.7% 23.2% 63.6% 25.4% 27.1% 26.3% 37.5%

82


Tabel 4.3 (lanjutan)

Tabel 4.1b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Dalam Ribuan Rupiah) No 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

SKPD Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kecamatan Tarakan Tengah Kelurahan Kampung Satu-Skip Kelurahan Sebengkok Kelurahan Selumit Kelurahan Selumit Pantai Kelurahan Karang Anyar Kelurahan Karang Balik Kelurahan Karang Rejo Kelurahan Karang Anyar Pantai Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Timur Kelurahan Kampung Empat Kelurahan Kampung Enam Kelurahan Gunung Lingkas Kelurahan Lingkas Ujung Kelurahan Mamburungan Timur Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Utara Kelurahan Juata Laut Kelurahan Juata Permai Kelurahan Juata Kerikil Sub Total Total

2011 36,284 46,718 31,443 39,978 37,590 51,748 25,515 20,334 40,338 26,136 37,253 83,438 34,225 31,110 29,451 36,139 37,384 39,639 77,061 36,525 52,779 40,207 891,293

2012 75,996 61,581 29,149 29,654 26,683 57,299 35,169 31,704 46,392 33,044 39,680 73,472 25,939 41,821 30,853 57,631 45,979 42,003 89,164 53,327 53,936 34,507 1,014,981

2013 25,730 52,986 23,744 38,565 41,430 31,099 22,026 19,804 31,761 13,956 32,880 71,568 42,657 33,115 22,259 30,450 50,308 39,293 57,368 24,815 49,305 27,316 782,434

2014 73,569 114,591 43,522 78,639 83,993 94,951 55,618 49,526 49,711 81,870 70,010 112,689 87,886 51,080 51,018 63,724 54,790 62,279 103,302 61,521 79,122 47,493 1,570,903

2015 47,182 68,692 35,697 32,809 47,712 66,920 28,410 38,901 45,429 47,751 59,150 65,892 63,180 4,985 60,496 61,605 35,816 44,507 62,828 54,058 49,189 41,357 1,062,566

Rata-rata 51,752 68,913 32,711 43,929 47,481 60,403 33,347 32,054 42,726 40,551 47,795 81,412 50,777 32,422 38,815 49,910 44,855 45,544 77,945 46,049 56,866 38,176 1,064,435

Stdev 22,367 26,863 7,424 19,853 21,796 23,342 13,353 12,646 6,991 26,127 15,983 18,595 24,939 17,259 16,157 15,456 8,174 9,587 18,852 14,984 12,617 7,623 360,986

% 43.2% 39.0% 22.7% 45.2% 45.9% 38.6% 40.0% 39.5% 16.4% 64.4% 33.4% 22.8% 49.1% 53.2% 41.6% 31.0% 18.2% 21.0% 24.2% 32.5% 22.2% 20.0% 33.9%

7,661,502

8,596,447

6,391,841

12,632,263

10,943,047

9,245,020

3,431,445

37.1%

83


Unefficiency dalam analisis keuangan ini diperkirakan sebagai berikut: Tabel 4.4. PERHITUNGAN ESTIMASI UNEFFICIENCY BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN Tabel 4.2 Perhitungan Estimasi Unefficiency Biaya Pemeliharaan Kendaraan Pemerintah Kota Tarakan

(x Rp 1.000) 3,431,445

Total standar deviasi pelaksanaan anggaran Biaya Pemeliharaan Kendaraan seluruh SKPD Standar deviasi normal yang diperbolehkan karena pemeliharaan kendaraan insidentil

50%

Estimasi Unefficiency Biaya Pemeliharaan Kendaraan SKPD Tarakan

1,715,722 1,715,722

Ketidak efisienan yang terjadi ada kemungkinan disebabkan penentuan standar belanja yang sedikit kurang tepat, atau standar harga yang cenderung tidak sama pada setiap SKPD, sehingga penentuan uneffisiensi dilakukan berdasar tingkat standar deviasi masing-masing SKPD, dengan toleransi menyimpang 50% dari rata-ratanya, mengingat bahwa kerusakan kendaraan sulit diperkirakan mengingat umur pengadaan masing-masing kendaraan cukup bervariasi. Perkiraan unefficiency pada analisis keuangan tahun-tahun berikutnya diperkirakan paling tidak akan meningkat 5% per tahun, mengingat naik turunnya inflasi berkisar sedikit diatas dan sedikit dibawah 5%. 4.4.3. Estimasi Investasi Aktiva Tetap Unit Pelayanan Terpadu Bengkel / Workshop Berikut ini adalah perkiraan investasi aktiva tetap, dengan asumsi bahwa idea pembangunan bengkel / workshop yang merupakan UPTD,

selain

pembangunan bengkel juga kebutuhan peralatan bengkel dan unit mesin cuci kendaraan sebagai pelengkap yang harus ada, seperti terlihat pada Tabel 4.5. 84


Tabel 4.5. INVESTASI BANGUNAN BENGKEL/WORKSHOP (Dalam ribuan Rupiah) No A 1 2 3 4 5 C 6 7 8 9 D 1 2 3 4 5 E

Keterangan Aktiva Tetap Tanah Bangunan Workshop

Unit 1,500 m2 600 m2 400 m2 1 unit

Bengkel Perbaikan Bengkel Perawatan Pengolahan Air Total Tanah dan Bangunan Mesin dan Peralatan: Robotik mesin u/ cuci mobil cepat Hidrolik sistem Paket cuci mobil Tool Kit's bengkel perbaikan Total Mesin dan Peralatan Inventaris Kantor : Komputer Administrasi System ATK & Office Equipment Ruang Tunggu AC Total Inventaris Kantor Modal Kerja Estimasi Modal Kerja TOTAL INVESTASI

1 3 3 3

2 4 1 4

unit unit unit unit

Harga

Jumlah

1,000

1,500,000

2,500 2,500 200,000

1,500,000 1,000,000 200,000 4,200,000

300,000 50,000 10,000 12,500

300,000 150,000 30,000 37,500 517,500

15,000 2,500 15,000 3,500

30,000 10,000 15,000 14,000 69,000 2,000,000 6,786,500

4.4.4. Penilaian Kelayakan Rencana Pembangunan Bengkel/Workshop Analisis

kelayakan

keuangan

terhadap

rencana

pembangunan

Bengkel/Workshop yang merupakan UPTD untuk pemeliharaan rutin atau berkala seluruh kendaraan dinas SKPD oleh Pemda Tarakan, dilakukan dengan membandingkan Cash Outflow, yaitu estimasi besaran investasi Aktiva Tetap dibandingkan dengan Cash Inflow, yaitu yang diproksikan dengan besaran unefficiency yang diperkirakan terjadi pada tahun-tahun dimasa mendatang. Berikut ini perbandingan Cash Outflow vs Cash Inflow, menghasilkan perhitungan NPV, Internal Rate of Return, Benefit Cost Ratio dan Payback Period, seperti terlihat pada Tabel 4-6. 85


Tabel 4.6. PERHITUNGAN NPV, IRR, BCR DAN PAYBACK PERIOD PROYEK PEMBANGUNAN BENGKEL/WORKSHOP (Dalam Ribuan Rupiah)

No

1 1 2

Keterangan

Cash Flow : Investasi Bengkel + Modal Kerja Unefisiensi Salvage Value Total Cash Flow Cumulative Cash Flow

Tahun 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(6,786,500) 1,715,722

1,801,509

1,891,584

1,986,163

2,085,471

2,189,745

2,299,232

2,414,194

2,534,903

2,661,649 3,893,250

(6,786,500)

1,715,722

1,801,509

1,891,584

(6,786,500)

(5,070,778)

(3,269,269)

(1,377,685)

1,986,163

2,085,471

2,189,745

2,299,232

2,414,194

2,534,903

6,554,899

608,478

2,693,949

4,883,694

7,182,926

9,597,120

12,132,024

18,686,922

Kriteria Kelayakan Proyek : 1

NPV =

2

IRR =

3

Benefit Cost Ratio / BCR =

4

Payback Period =

6,122,648

WACC =

12.00%

27.88% 1.90 3 Tahun 9 Bulan

86


Dari perhitungan di atas, terlihat bahwa secara keuangan proyek pembangunan bengkel untuk pelayanan pemeliharaan kendaraan secara rutin dan berkala oleh Pemerintah Kota Tarakan dinyatakan layak untuk dilaksanakan, karena: 1) IRR lebih besar dari biaya modal (diasumsikan biaya modal = 12%, yang merupakan tingkat bunga pinjaman yang umum berlaku di bank komersiil), yaitu IRR = 27,88% > 12%. 2) NPV dengan menggunakan discount factor 12%, positif dalam jumlah yang cukup besar, yaitu NPV = Rp 6.122.648.000,-3) Benefit Cost Ratio/BCR dengan menggunakan discount factor 12%, angka BCR = 1,90 > 1 4) Payback Period cukup cepat yaitu Payback Period = 3 tahun 9 bulan.

4.4.5. Analisa Sensitivity Proyek Pengadaan Bengkel/Workshop Pemeliharaan Kendaraan Analisis

sensitivitas

berguna

untuk

memperkirakan

kondisi

yang

memungkinkan besaran nilai investasi Bengkel/Workshop yang akan dibangun, apakah masih dalam jangkauan kondisi yang layak atau diluar kondisi yang tidak layak.

87


Tabel 4.5a. Analisa Sensitivitas Proyek

Investment (Rp^000)

IRR 5,089,875 6,107,850 6,786,500 8,483,125 10,179,750

27.88% 75.0% 90.0% 100.0% 125.0% 150.0%

1,286,792 75% 28.36% 23.27% 20.59% 15.42% 11.64%

1,544,150 90% 33.86% 28.05% 25.01% 19.21% 15.01%

Unefisiensi (Rp^000) 1,715,722 1,801,509 100% 105% 37.46% 39.25% 31.16% 32.70% 27.88% 29.30% 21.67% 22.87% 17.19% 18.25%

1,887,295 110% 41.02% 34.23% 30.71% 24.07% 19.31%

Tabel 4.5b. Analisa Sensitivitas Proyek

Investment (Rp^000)

NPV 5,089,875 6,107,850 6,786,500 8,483,125 10,179,750

6,122,648 75.0% 90.0% 100.0% 125.0% 150.0%

1,286,792 75% 4,905,367 3,887,392 3,208,742 1,512,117 (184,508)

1,544,150 90% 6,653,711 5,635,736 4,957,086 3,260,461 1,563,836

Unefisiensi (Rp^000) 1,715,722 100% 7,819,273 6,801,298 6,122,648 4,426,023 2,729,398

1,801,509 105% 8,402,055 7,384,080 6,705,430 5,008,805 3,312,180

1,887,295 110% 8,984,836 7,966,861 7,288,211 5,591,586 3,894,961

Dari tabel sensitivitas proyek di atas terlihat bahwa proyek menjadi tidak layak jika unefficiency turun 25% menjadi hanya Rp 1,29 milyar per tahun, dan di sisi lain investasi Bengkel/Workshop naik 50% yaitu sebesar 10,18 milyar, terlihat NPV menjadi negative (Rp 184,51 juta), dan IRR menjadi 11,64% < 12%. Akan tetapi proyek masih layak pada kondisi expected yaitu unefficiency yang terjadi senilai Rp1,72 milyar, walaupun investasi Bengkel/Workshop meningkat 50% yaitu mejadi Rp10,18 milyar, terlihat NPV masih positif Rp 2,73 milyar, dan IRR menjadi 17,19%>12%.

88

BAB V PENUTUP 5.1. Kesimpulan 5.1.1. Aspek Hukum Berdasarkan

kajian

aspek

hukum,

rencana

pengadaan

Bengkel

(Workshop) Kota Tarakan dinyatakan layak dan tidak bertentangan dengan hukum, karena: 1.

Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang

Milik

Daerah

yang

berwenang

dan

bertanggungjawab

menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah (Pasal 5 ayat (1) dan (2) PP 27 Tahun 2014; dan Pasal 9 PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016. 2.

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah wajib dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, yang meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan,

penilaian,

penghapusan,

penatausahaan

pemindahtanganan, dan

pembinaan,

pemusnahan, pengawasan

dan

pengendalian (Pasal 3 PP Nomor 27 tahun 2014; dan Pasal 1 butir 28; Permendagri Nomor 19Tahun 2016). 3.

Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi [pasal 386 ayat (1)]. 89

Studi Kelayakan Pengadaan Gudang Barang Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2016

Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (pasal 386 ayat (2) UU 23 Tahun 2014). Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat [pasal 388 ayat (1)], sepanjang mengacu pada 9 prinsip, yaitu: peningkatan efisiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak ada konflik kepentingan; berorientasi kepada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka;

memenuhi

nilai-nilai

kepatutan;

dan

dapat

dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri (Pasal 387 UU 23 Tahun 2014). 4.

Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya, yang meliputi: pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum (Pasal 42 PP Nomor 27 Tahun 2014; dan Pasal 318 PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016).

5.

Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada Gubernur/ Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang milik daerah untuk ditetapkan status penggunaannya, yang terdiri dari: laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan [Pasal 42 PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016 ayat (1) dan (3)].

6.

Pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis

90


Dinas Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu”. Kegiatan teknis operasional adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat; sedangkan kegiatan teknis penunjang tertentu adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya (penjelasan pasal 41 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016). Dengan demikian, UPTD Perbengkelan Kota Tarakan dapat dibentuk dengan tugas dan fungsi melakukan penerimaan, pemeliharaan dan pendistribusian kendaraan milik daerah yang diperlukan semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota tarakan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. 5.1.2. Aspek Organisasi dan Manajemen Berdasarkan evaluasi dari aspek organisasi dan manajemen, proyek pengadaan bengkel (worshop) dinyatakan layak untuk dilaksanakan, karena: 1. Dikelola UPTD Perbengkelan Kota Tarakan dengan tugas melakukan penerimaan, pemeliharaan dan pendistribusian kendaraan milik daerah yang diperlukan semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota tarakan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. 2. Dari aspek manajemen, yaitu: perencanaan, pengadaan/pemeliharaan, pengamanan,

pendistribusian,

dan

pelaporan,

proyek

pembangunan

91


bengkel/workshop sebagai konsekuensi dari kebijakan pengelolaan barang milik daerah secara terpusat untuk semua SKPD lebih efektif dibandingkan metode lama. 3. Ditinjau dari pejabat pengelola barang, personalia di UPTD Perbengkelan mampu menyediakan laporan tentang kendaraan dinas dan operasional dalam jumlah unit, kondisi, dan dalam nilai rupiah pada saat dibutuhkan, karena didukung sistem terintegrasi. 4. UPTD

Perbengkelan membantu tugas SKPD yang ditunjuk sebagai

penatausahaan barang milik daerah dalam fungsi melakukan penerimaan, pemeliharaan dan pendistribusian kendaraan milik daerah yang diperlukan semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. 5.1.3. Aspek Keuangan Secara keuangan, proyek sentralisasi pengadaan ATK dan barang cetakan dengan mendirikan fasilitas gudang dinyatakan layak untuk dilaksanakan, karena: 1.

IRR lebih besar dari biaya modal (diasumsikan biaya modal = 12%, yang merupakan tingkat bunga pinjaman yang umum berlaku di bank komersiil), yaitu IRR = 27,88% > 12%.

2.

NPV dengan menggunakan discount factor 12%, positif dalam jumlah yang cukup besar, yaitu NPV = Rp 6.122.648.000,--

92


3.

Benefit Cost Ratio/BCR dengan menggunakan discount factor 12%, angka BCR = 1,90 > 1

4.

Payback Period cukup cepat yaitu Payback Period = 3 tahun 9 bulan.

5.

Walaupun investasi Bengkel/Workshop meningkat 50% yaitu mejadi Rp10,18 milyar, NPV masih positif Rp 2,73 milyar, dan IRR menjadi 17,19%>12%.

5.2. Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan kajian aspek hukum, aspek organisasi dan manajemen, dan aspek keuangan, maka rekomendasi yang dapat diberikan terhadap rencana pengadaan Bengkel (Workshop) Pemerintah Kota Tarakan adalah sebagai berikut: 1.

Sebagai langkah awal, kebijakan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kota Tarakan harus ditetapkan dalam Peraturan Walikota setelah konsultasi dengan menteri.

2.

Pembentukan UPTD Perbengkelan dalam Peraturan Walikota dapat ditetapkan setelah Peraturan Walikota tentang kebijakan pengelolaan barang milik daerah ditetapkan.

3.

UPTD Perbengkelan sebagai pelaksana kegiatan teknis penunjang untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya, memiliki

susunan

organisasi yang terdiri dari: (1) Unsur Pimpinan: Kepala UPTD Perbengkelan; 93


(2) Unsur Pembantu Pimpinan: Sub Bagian Tata Usaha; dan (3) Unsur Pelaksana : Penerimaan, Perbaikan, dan Pendistribusian; Seksi Pergudangan, Pencatatan, Monitoring dan Evaluasi. Bagan Susunan Organisasi UPTD Perbengkelan Kota Tarakan, serta uraian tugas dan fungsi masing-masing komponen dalam susunan organisasi ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 4.

Pemerintah Kota Tarakan dapat membangun Bengkel/Workshop (hardware) dan Sistem Informasi Manajemen Perbengkelan (sofware) secara simultan setelah Peraturan Walikota tentang pembentukan UPTD Perbengkelan ditetapkan.

94

DAFTAR PUSTAKA Eugene F Brigham and Scot Besley (2005). Essentials of Managerial Finance, Thirteenth Edition; Thomson; South Western Hoft, Ph. Visser’t (2001). Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtvinding, Penerjemah B. Arief Shidarta. Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tentang. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ross Stephen A; Westerfield Randolph W; Jordan Bradford D;Lim Ruth Tan Josep; (2011). Fundamentals of Corporate Finance, Seventh Edition; McGrawHill, Singapore; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Undang-Undang Republik Indonesia Pemerintahan Daerah

95

Nomor

23

Tahun

2014

Tentang

LAPORAN AKHIR KERJASAMA. Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan Dan Pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga (LP4M UA)

Recommend Documents