RAKORNAS BIDANG KESBANGPOL DALAM RANGKA PEMANTAPAN DUKUNGAN PELAKSANAAN PEMILU 2014 “LANGKAH-LANGKAH ANTISIPASI PEMANTAPAN STABILITAS KEAMANAN DALAM NEGERI ” OLEH DIREKTUR KEWASPADAAN NASIONAL
JAGA KEUTUHAN NKRI
MELINDUNGI MASYARAKAT
KEWAJIBAN DAERAH (UU 32/2004 PSL 22)
JAGA KERUKUNAN NASIONAL
MENJAGA PERSATUAN & KESATUAN
KEWAJIBAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH
Memegang teguh & mengamalkan Pancasila Melaksanakan UUD ’45 Mempertahankan & pelihara NKRI
UU 32/2004 PASAL 27 AYAT (1)
Memelihara tramtibmas Jalin hub kerja dgn instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah
PERATURAN PEMERINTAH NO 38 TAHUN 2007 PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan. (Pasal 6 ayat 1)
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Koordinasi Dan Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan (Bimbingan, Supervisi Dan Konsultasi, Perencanaan, Penelitian, Pemantauan, Pengembangan Dan Evaluasi) Skala Nasional.
1. Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam 2. Bina Masyarakat Perbatasan dan Tenaga Kerja 3. Penanganan Konflik Pemerintahan 4. Penanganan Konflik Sosial 5. Pengawasan Orang Asing Dan Lembaga Asing
IMPLEMENTASI PROGRAM DIREKTORAT KEWASPADAAN NASIONAL DITJEN KESBANGPOL TAHUN 2013 SUBDIT KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELKAM
SUBDIT BINA MASYARAKAT PERBATASAN ANTAR NEGARA
• FASILITASI RAPAT KOORDINASI NASIONAL KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) • FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN KOMINDA SEBANYAK DI 33 PROVINSI DAN 468 KAB/KOTA
• FASILITASI RAKORNAS FKDM • FASILTASI PENGUATAN KAPASITAS APARATUR DAERAH TERKAIT PELATIHAN DAN PENDIDIKAN INTELIJEN DASAR DAN ANALISIS
• FASILITASI PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR INSTANSI TERKAIT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENANGANAN MASALAH KEMASYARAKATAN KHSUSNYA KETENAGAKERJAAN DI WILAYAH PERBATASAN ANTAR NEGARA • FASILITASI DIALOG KEBANGSAAN TERKAIT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENANGANAN MASALAH KEMASYARAKATAN KHSUSNYA KETENAGAKERJAAN DI WILAYAH PERBATASAN ANTAR NEGARA
IMPLEMENTASI PROGRAM DIREKTORAT KEWASPADAAN NASIONAL DITJEN KESBANGPOL TAHUN 2013
SUBDIT PENANGANAN KONFLIK PEMERINTAHAN
• FASILITASI FORUM KOMUNIKASI DAN KOORDINASI PENANGANAN FAHAM RADIKAL • FASILITASI RAKOR IDENTIFIKASI DAN EVALUASI POTENSI KONFLIK DI DAERAH PAPUA DAN PAPUA BARAT • FASILITASI RAKOR EVALUASI DAN SUPERVISI PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI (INPRES NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI TAHUN 2013)
IMPLEMENTASI PROGRAM DIREKTORAT KEWASPADAAN NASIONAL DITJEN KESBANGPOL TAHUN 2013
SUBDIT PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
• SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL • FASILITASI RAPAT PEMBAHASAN RAPAT RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH (RPP) PENANGANAN KONFLIK SOSIAL • SAAT INI RPP PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SUDAH MEMASUKI TAHAP FINALISASI DAN SEGERA AKAN DITERUSKAN KEPADA KEMENATERIAN HUKUM DAN HAM UNTUK DILAKUKAN HARMONISASI • FASILITASI RAKOR ANTISIPASI KEJADIAN KONFLIK SOSIAL DI DAERAH • FASILITASI RAKOR PEMETAAN DAERAH RAWAN KONFLIK SOSIAL ( DATA RAWAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2013 • FASILITASI PENYELENGGRAAN PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN DENGAN HASIL LAPORAN SITUASI DAERAH • FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARAT PUSAT DAN DAERAH DALAM PENANGNAN KONFLIK SOSIAL • FASILITASI PENYUSUNAN MODUL PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DENGAN PRODUK BERUPA BUKU PEDOMAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
IMPLEMENTASI PROGRAM DIREKTORAT KEWASPADAAN NASIONAL DITJEN KESBANGPOL TAHUN 2013
SUBDIT PENGAWASAN ORG ASING DAN LEMBAGA ASING
• FASILITASI RAKOR PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN ORANG ASING • FASILITASI PELAYANAN BAGI ORANG ASING DAN LEMBAGA ASING YANG AKAN MELAKUKAN KEGIATAN DI DAERAH • FASILITASI PENYELENGGARAAN RAKORSUS ADMINISTRASI BAGI ORANG ASING DAN LEMBAGA ASING YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN DI DAERAH • FASILITASI RAPAT TEKNIS MAJELIS LATUPATI MALUKU • FASILITASI DAN DUKUNGAN PEMBERDAYAAN KETRAMPILAN BAGI PEMUDA DI DAERAHRAWAN KONFLIK • FASILITASI DIALOG KEBANGSAAN DALAM RANGKA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI DAERAH PASCA KONFLIK
• FASILITASI RAPAT CLEARING HOUSE (CH)
PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN DIREKTORAT KEWASPADAAN NASIONAL DITJEN KESBANGPOL TAHUN 2014
Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam
Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara
Penanganan Konflik Pemerintahan
Rakornas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Pengembangan Kapasitas Kemampuan Intelijen Bagi Aparatur Daerah
Fasilitasi Konsolidasi Unsur Intelijen Daerah ( 3 Regional )
Rakor Peningkatan Koordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Perumusan Kebijakan Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan Di Wilayah Perbatasan Antar Negara
Rakornas Pemda/Tim Terpadu Tingkat Prov/ Kab/Kota Dalam Pemantapan Penanganan Gangguan Kamdagri
Forum Komunikasi dan Koordinasi Penanganan Faham Radikal
PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN DIREKTORAT KEWASPADAAN NASIONAL DITJEN KESBANGPOL TAHUN 2014
Penanganan Konflik Sosial
Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Penanganan Konflik Sosial (UU/ PP)
Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
Rakor Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Orang Asing Rapat Teknis Majelis Latupati Maluku Dialog Kebangsaan Dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Di Daerah Pasca Konflik
Kerjasama Ormas/LSM/LNL
Terkait
Pelaksanaan Kegiatan diprioritaskan di Wilayah Timur
AGENDA POLITIK TAHUN 2014 PEMILU LEGISLATIF (9 APRIL)
PEMILU PRESIDEN (9 JULI)
JADWAL TAHAPAN PEMILU LEGISLATIF 2014 KEGIATAN • • • •
PENYUSUNAN TATA KERJA KPU PROV/ KAB/ KOTA SELEKSI ANGGOTA KPU PROV/KAB/KOTA PENYUSUNAN PEDOMAN PENGELOLAAN DATA & INFORMASI DISTRIBUSI LOGISTIK & PERLENGKAPAN PUNGUT SUARA
• • • • • • • • • • • •
PENDAFTARAN PARPOL PESERTA PEMILU VERIFIKASI & PENETAPAN/ PENGUMUMAN PARPOL PESERTA PEMILU PENGUNDIAN & PENETAPAN NO.URUT PARPOL PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMUTAKHIRAN / PENYUSUNAN & PENGUMUMAN DPT PENYUSUNAN & PENETAPAN DPT DI LN PENATAAN & TAP DAPIL DAFTAR CALON ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD PROV/KAB/KOTA VERIFIKASI & PENGUMUMAN DCT ANGGOTA DPD VERIFIKASI & PENGUMUMAN DCT ANGGOTA DPR & DPRD PENYELESAIAN SENGKETA TAP DCT ANGGOTA DPR,DPD & DPRD KAMPANYE 1. PERTEMUAN TERBATAS, TATAP MUKA & PASANG ALAT PERAGA 2. RAPAT UMUM & IKLAN DI MEDIA MASSA MASA TENANG PUNGUT & HITUNG SUARA REKAP HASIL PUNGUT SUARA TAP HASIL PEMILU & PARPOL PENUHI AMBANG BATAS TAP PEROLEHAN KURSI & CALON TERPILIH : 1. DPR & DPD 2. DPRD PROV / KAB/ KOTA PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI CALEG TERPILIH : 1. DPRD KAB / KOTA 2. DPRD PROV 3. DPR & DPD
• • • • • •
• PERSELISIHAN HSL PEMILU • PENYUSUNAN LAP PENYELENGGARAAN PEMILU • PENYUSUNAN LAP KEUANGAN
THP PERSIAPAN
THP PENYELENGGARAAN
JADWAL 9 JUNI 2012 - 9 JUNI 2013 JAN - DES 2013 9 JUNI 2012 - 31 MARET 2014 9 JUNI - 8 APR 2014 9 AGUST - 7 SEP 2012 11 AGUST 2012 - 11 JAN 2013 12 - 14 JAN 2013 12 JAN – 13 MEI 2013 21 SEP- 9 APR 2013 1 APR - 8 OKT 2013 10 DES 2012 - 9 MAR 2013 6 - 22 APR 2013 23 APR - 31 AGUST 2013 23 APR - 25 AGUST 2013 18 AGUST – 14 NOV 2013 11 JAN 2013 - 5 APR 2014 16 MAR - 5 APR 2014 6 - 8 APR 2014 9 APR 2014 10 APR - 7 MEI 2014 7 - 9 MEI 2014 11 - 18 MEI 2014 11 - 18 MEI 2014 JULI - OKT 2014 AGUST - OKT 2014 OKT 2014
12 - 14 MEI 2014 1 OKT - 1 NOV 2014 1 JULI - 31 DES 2014
THP PENYELESAIAN
FAKTOR GANGGUAN ALAM CUACA BURUK, GUNUNG MELETUS, GEMPA BUMI, BANJIR, DLL FAKTOR KEAMANAN
TERORISME SEPARATISME RADIKALISME UNJUK RASA KONFLIK KOMUNAL PENYALAHGUNAAN SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK
FAKTOR POLITIK DAN HUKUM PERMASALAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP YANG BELUM SELESAI PUTUSAN MK TERKAIT PEMILU SERENTAK YANG MASIH KONTROVERSI PRO DAN KONTRA TERKAIT DANA SAKSI YANG BERSUMBER DARI APBN FAKTOR LAINNYA
DISTRIBUSI LOGISTIK TERHAMBAT RENDAHNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU 2014 NETRALITAS PENYELENGGARA PEMILU KEMUNGKINAN ADANYA INTERVENSI ASING YG MERUGIKAN KEPENTINGAN INDONESIA SCR POLITIK DAN KEAMANAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
SEBAGAI UPAYA PENCIPTAAN SUASANA YANG AMAN, TENTERAM, TERTIB, DAMAI, DAN SEJAHTERA, SEKALIGUS MENJADI JAWABAN KOMPREHENSIF ATAS KEBUTUHAN HUKUM MASYARAKAT DALAM HAL PENANGANAN KONFLIK, KHUSUSNYA KONFLIK SOSIAL (HORIZONTAL)
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN GANGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI
INSTRUMEN OPERASIONAL DALAM UPAYA PENINGKATAN EFEKTIVITAS KETERPADUAN PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI, KHUSUSNYA DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN TERORISME
RENCANA AKSI PROV/KAB/KOTA DLM RANGKA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN KAMDAGRI (UU NO.17 TH 2012 DAN INPRES NO.2 TH 2013) 1) Pemeliharaan Kondisi damai di masyarakat
Pencegahan Konflik Sosial
2) Pengembangan sistem Pengendalian secara damai 3) Meredam Potensi Konflik 4) Membangun Sistem Peringatan Dini 1) Penghentian Konflik Sosial
Penyelesaian/ Penghentian Konflik Sosial
Pemulihan Pasca Konflik Sosial
2) Penyelesaian konflik sosial sebelum tahun 2013 dan sesudah tahun 2013 3) Percepatan penegakan dan penyelesaian masalah hukum, sebelum tahun 2013 dan sesudah tahun 2013
1) Rekonsiliasi 2) Rehabilitasi
3) Rekonstruksi
LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH DAERAH 1. MENDORONG APARAT TERKAIT UNTUK SENANTIASA MELAKSANAKAN AMANAT UU NO. 7/2012 TTG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.
2. MENINGKATKAN KINERJA, KETERPADUAN DAN SINERGITAS ANTAR APARATUR PEMDA MELALUI TIM TERPADU TINGKAT DAERAH DALAM PENANGANAN GANGGUAN KAMDAGRI. 3. BAGI KAB/KOTA YG BELUM MEMBENTUK TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KAMDAGRI UTK SEGERA MEMBENTUK TIM TERPADU TINGKAT KAB/KOTA DAN DILENGKAPI SOP/PROTAP YG OPERASIONAL.
LANJUTAN….. 5. MENGOPTIMALKAN SERTA MENINGKATKAN KEWASPADAAN DINI, DETEKSI DINI, CEGAH DINI TERKAIT HAL-HAL YANG BERPOTENSI THDP TIMBULNYA KONFLIK SOSIAL/GANGGUAN KAMTRAMTIBMAS DI DAERAH MELALUI FORUM-FORUM KEMITRAAN MASYARAKAT (FKDM, FKUB, FPK). 6. MENDORONG APARAT KEAMANAN UNTUK MELAKUKAN ANTISIPASI KEMUNGKINAN KONTIJENSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU (BENCANA ALAM, KONFLIK SOSIAL, DLL) DENGAN MENYIAPKAN RENCANA KONTIJENSI. 7. MENDORONG PENYELENGGARA PEMILU AGAR BERSIKAP NETRAL, INDEPENDEN DAN PROFESIONAL. 8. MELAKUKAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASY GUNA MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILU 2014.
