Lampiran Dokumen Pemilihan REVISI KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Perencana Renovasi Gedung/Bangunan Bagi Penyandang Disabilitas Badan Pendidikan dan PelatihanKesejahteraan Sosial Tahun Anggaran 2015
1. PENDAHULUAN Indonesia memiliki iklim tropis dan perlu adanya desain bangunan yang sesuai dengan karakter iklim di negara ini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan bermacam-macam keanekaragaman suku, budaya, kepercayaan dan pendapat yang ada di dalamnya. Dan Indonesia merupakan negara yang menghargai perbedaan pendapat, kepercayaan, suku, budaya antar manusia. Keanekaragaman itu membuat banyak sekali bentuk aktifitas yang dilakukan manusia di suatu tempat. Banyaknya aktifitas manusia yang dilakukan perlu adanya wadah untuk menampung. Di Indonesia masih kurang dan minim fasilitas untuk menampung aktifitas tersebut maka terjadi banyak pengembangan dan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan aktifitas tersebut. Keterbatasan kemampuan itu terkadang kita melupakan saudara-saudara kita yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel). Difabel merupakan singkatan dari frasa dalam Bahasa Inggris “ Different Ability People”. yang artinya Orang yang memiliki keterbatasan gerak. Terkadang pengembangan dan pembangunan fasilitas-fasilitas untuk memenuhi aktifitas itupun tidak memudahkan dan memikirkan pengguna yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel). Seperti taman, tempat olah raga, tempat tempat wisata pun terkadang dibuat tanpa memikirkan aktifitas untuk kaum difabel ini. Salah satunya adalah pendidikan dan pelatihan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial adalah Satuan Kerja dibawah Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendidik dan melatih pegawai/masyarakat guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan, pendidikan, pelatihan dan pengembangan terbaik di bidang kesejahteraan sosial. Tapi fasilitas Pendidikan dan Pelatihan yang ada saat ini masih minim akan fasilitas yang memudahkan penguna untuk kaun difabel. Seperti jalan, tangga naik, kamar mandi dan banyak fasilitas umum lain tersebut kadang di desain hanya dapat di gunakan untuk manusia pada umumnya tanpa memikirkan kepentingan aktifitas kaum difable. Maka dari itu perlunya desain pengembangan dan pembangunan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan dengan memikirkan aktifitas kaum difabel.
2. Latar Belakang 1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian lingkup Satuan Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial; 2. Pemegang mata anggaran adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI; 3. Untuk penyelenggaraan k e g i a t a n p a d a satuan kerja dimaksud, dibentuk Organisasi Pengelola K e u a n g a n Satuan kerja Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Nomor: 01/PDLKS/SK/TU-01/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Tim Pengelola Keuangan Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Tahun Anggaran 2015 ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. 3. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan perencana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam pelaksanaan tugas perencanaan. 2. Dengan penugasan ini diharapkan konsultan Perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini. 4. SASARAN Kegiatan yang dilaksanakan adalah terealisasinya fasilitas bagi penyandang Disabilitas pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. 5. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pengguna Jasa adalah
: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
Nama PPK
: Al Muallif
Alamat
: Kampus Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jl. Margaguna Raya No.1 Radio Dalam Jakarta Selatan
6. SUMBER PENDANAAN Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan perencanaan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Tahun 2015 Nomor: DIPA-027.11.1.440326/2015 (APBN-P) tanggal 14 November 2014.
7. LOKASI KEGIATAN, A. Lingkup Kegiatan : adalah Perencanaan Renovasi Gedung/Bangunan Bagi Penyandang Disabilitas pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. B. Lokasi Kegiatan : Kampus Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Jl. Margaguna Raya No.1 Radio Dalam Jakarta Selatan. 8. LINGKUP PEKERJAAN I.
LINGKUP TUGAS Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan Perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang dapat meliputi tugas-tugas perencanaan lingkungan, site/tapak bangunan, dan perencanaan fisik bangunan gedung negara yang terdiri dari: A. Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan (termasuk penyelidikan tanah sederhana), membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK; B. Penyusunan Prarencana seperti rencana tapak, pra-rencana bangunan termasuk program dan konsep ruang, perkiraan biaya; C. Penyusunan Pengembangan Rencana, antara lain membuat: 1. Rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi 3D; 2. Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya; 3. Rencana utilitas, dan Tata Hijau/landscape beserta uraian konsep; 4. Perkiraan biaya. D. Penyusunan Rencana Detail antara lain membuat: 1. Gambar Teknis (DED); 2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS); 3. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi (E.E.); 4. Laporan akhir perencanan. E.
Mengadakan persiapan pelelangan, seperti membantu Kepala Satuan Kerja di dalam menyusun dokumen pelelangan dan membantu panitia pelelangan menyusun program dan pelaksanaan pelelangan;
F. Membantu panitia pelelangan pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun berita acara penjelasan pekerjaan, evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen pelelangan, dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi lelang ulang; G. Mengadakan pengawasan berkala setama pelaksanaan konstruksi fisik dan melaksanakan satuan kerja seperti:
1. Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan; 2. Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi; 3. Memberikan saran-saran, pertimbangan dan rekomendasi tentang penggunaan bahan; 4. Membuat laporan akhir pengawasan berkala. 9. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Jangk a wakt u pelaksanaan Perencanaan sampai deng an persiapan Dokumen Lelang Konstruksi diperkirakan selama 50 (Lima puluh) hari kalender, terhitung sejak terbit SPMK. Konsultan Perencana mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Pengawasan Berkala terhadap hasil karyanya selama pelaksanaan Konstruksi Fisik, yang diperkirakan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender. 10. TENAGA AHLI a. Untuk melaksanakan tujuannya, konsultan Perencana harus menyediakan Tenaga Ahli yang memenuhi ketentuan dari Pejabat Pembuat Komitmen, baik ditinjau dari segi lingkup kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan. b. Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung yang dibutuhkan dalam perencanaan kegiatan Renovasi Gedung/Bangunan Bagi Penyandang Disabilitas pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial terdiri dari : 1) Team Leader : 1 orang 2) Ahli Sipil/Struktur : 1 orang 3) Ahli Arsitektur : 1 orang 4) Ahli Mekanikal/Elektrikal : 1 orang 5) Asisten Tenaga Ahli : 3 orang 6) Surveyor (Teknisi) : 1 orang 7) Tenaga Pengukuran : 3 orang 8) CAD Operator/drafter : 2 orang 9) Tenaga Administrasi : 1 orang c. Persyaratan Tenaga Ahli dan personil adalah sebagai berikut : 1. Team Leader, berpendidikan minimal S1 Arsitektur dengan pengalaman di bidang perencanaan sekurang-kurangnya 8 tahun. 2. Tenaga Ahli Arsitektur, berpendidikan minimal Sarjana Teknik Arsitektur (S1). Berpengalaman dalam bidangnya sekurangkurangnya 5 (lima) tahun. 3. Tenaga Ahli Struktur, berpendidikan minimal Sarjana Teknik Sipil (S1). Berpengalaman dalam bidangnya sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. 4. Tenaga Ahli Mekanikal/Elektrikal, berpendidikan minimal Sarjana Teknik Mesinl/Elektrikal (S1). Berpengalaman dalam bidangnya sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. 5. Asisten Tenaga Ahli (3 orang), berpendidikan minimal Sarjana Muda (D3) masing-masing 3 (tiga) orang Jurusan Teknik Sipil/arsitektur, berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
6. CAD Operator/Drafter (2 orang), minimal berpendidikan Sarjana Muda (D3) dapat mengoperasikan program AUTOCAD/3D Max atau yang sejenisnya. 7. Tenaga pendukung lainnya seperti Tenaga Surveyor 1 orang lulusan minimal D3 dan Tenaga Pengukuran 3 Orang lulusan minimal D3 serta Tenaga Administrasi 1 orang minimal lulusan D3. 11. KELUARAN I. TAHAPAN PERENCANAAN Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi: A. Tahap Konsep Perencanaan 1. Persiapan rencana teknis, konsep perencanaan, metoda pelaksanaan, dan jadwal pelaksanaan; 2. Konsep skematik rencana teknis, termasuk program ruang, organisasi hubungan ruang, dll; 3. Laporan data dan informasi lapangan. B. Tahap Pra - Rencana Teknis 1. 2. 3. 4.
Gambar-gambar rencana tapak; Gambar-gambar pra-rencana bangunan; Perkiraan biaya (pra RAB) dan RKS; Laporan Perencanaan.
C. Tahap Pengembangan Rencana 1. rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi dwi dan trimatra bila diperlukan; 2. rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya; 3. RAB dan RKS. D. Tahap Rencana Detail 1) membuat gambar-gambar detail; 2) rencana kerja dan syarat-syarat, (RKS); 3) rincian volume pelaksanaan pekerjaan, (BQ); 4) rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi, berdasarkan Analisa Biaya Konstruksi – SNI.
(RAB)
E. Tahap Pelelangan (Dokumen Perencanaan Teknis) 1. Gambar Teknis (DED); 2. Rencana kerja dan syarat-syarat administratif, syarat umum dan syarat teknis (RKS); 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB); 4. Rincian Voume pekerjaan/ bill of quatity (BQ); 5. Laporan Perencanaan.
F. Tahap Pengawasan Berkala 1. Laporan Pengawasan Berkala seperti: memeriksa kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana secara berkala, melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan, memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa konstruksi, memberikan rekomendasi tentang penggunaan bahan, dan membuat laporan akhir pengawasan berkala; 2. Menyusun laporan akhir pekerjaan perencanaan yang terdiri atas perubahan perencanaan pada masa pelaksanaan konstruksi, petunjuk penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan. II. K R l T E R l A A.
Kriteria Umum Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan perencana seperti yang dimaksud pada KAK harus memperhatikan kriteria umum bangunan disesuaikan berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu: 1) Persyaratan Peruntukan dan Intensitas : a. menjamin bangunan gedung didirikan berdasarkan ketentuan tata ruang dan tata bangunan yang ditetapkan di Daerah yang bersangkutan; b. menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya; c. menjamin keselamatan pengguna, masyarakat, dan lingkungan khususnya bagi penyandang Disabilitas. 2) Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan a. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang didirikan berdasarkan karakteristik lingkungan, ketentuan wujud bangunan, dan budaya daerah, sehingga seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya (fisik, sosial dan budaya); b. menjamin terwujudnya tata ruang hijau yang dapat memberikan keseimbangan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya; c. menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
3) Persyaratan Struktur Bangunan a. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia (gempa,dll); b. menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan struktur bangunan; c. menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda yang disebabkan oleh perilaku struktur; d. menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh kegagalan struktur. 4) Persyaratan Sarana Jalan Masuk dan Keluar a. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang mempunyai akses yang layak, aman dan nyaman ke dalam bangunan dan fasilitas serta layanan di dalamya bagi penyandang Disabilitas; b. menjamin terwujudnya upaya melindungi penghuni (khususnya penyandang Disabilitas) dari kesakitan atau luka saat evakuasi pada keadaan darurat. 5) Persyaratan Transportasi dalam Gedung a. menjamin tersedianya sarana transportasi yang layak, aman, dan nyaman bagi penyandang Disabilitas di dalam bangunan gedung, 6) Persyaratan Pencahayaan Darurat, Tanda arah Keluar, dan Sistem Peringatan Bahaya : a. menjamin tersedianya pertandaan dini yang informatif di dalam bangunan gedung apabila terjadi keadaan darurat; b. menjamin penghuni (khususnya penyandang Disabilitas) melakukan evakuasi secara mudah dan aman, apabila terjadi keadaan darurat, 7) Persyaratan
Instalasi Listrik, dan Komunikasi:
a. menjamin terpasangnya instalasi listrik secara cukup dan aman dalam menunjang terselenggaranya satuan kerjadi dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya; b. menjamin terwujudnya keamanan bangunan gedung dan penghuninya dari bahaya akibat petir;
c. menjamin tersedianya sarana komunikasi yang memadai dalam menunjang terselenggaranya satuan kerjadi dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya. 8) Persyaratan Sanitasi Bangunan Gedung dan Lingkungan a. menjamin tersedianya sarana sanitasi yang memadai dalam menunjang pada bangunan gedung dan lingkungan sesuai dengan fungsinya; b. menjamin terwujudnya kebersihan, kesehatan dan memberikan kenyamanan bagi penghuni bangunan dan lingkungan; c. menjamin upaya beroperasinya perlengkapan sanitasi secara baik.
peralatan
dan
9) Persyaratan Ventilasi dan Pengkondisian Udara a. menjamin terpenuhinya kebutuhan udara yang cukup, baik alami maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya satuan kerjadalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya; b. menjamin upaya beroperasinya peralatan perlengkapan tata udara secara baik.
dan
10) Persyaratan Pencahayaan : a. menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup, baik alami maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya satuan kerjadalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya; b. menjamin upaya beroperasinya peralatan perlengkapan pencahayaan secara baik.
dan
11) Persyaratan Kebisingan dan Getaran a. menjamin terwujudnya kehidupan yang nyaman dari gangguan suara dan getaran yang tidak diinginkan; b. menjamin adanya kepastian bahwa setiap usaha atau satuan kerjayang menimbulkan dampak negatif suara dan getaran perlu melakukan upaya pengendalian pencemaran dan atau mencegah perusakan lingkungan. B.
Kriteria Khusus Kriteria khusus dimaksudkan untuk memberikan syarat -syarat yang khusus, spesifik berkaitan dengan bangunan gedung yang akan direncanakan, baik dari segi fungsi khusus bangunan, segi teknis lainnya, misalnya:
1) Dikaitkan dengan upaya pelestarrian atau konservasi bangunan yang ada; 2) Kesatuan perencanaan bangunan dengan lingkungan yang ada disekitar, seperti dalam rangka implementasi penataan bangunan dan lingkungan; 3) Solusi dan batasan - batasan kontekstual , seperti faktor sosial budaya setempat, geografi klimatologi, dan lain lain. III. AZAS-AZAS Selain dari kriteria diatas, di dalam melaksanakan tugasnya konsultan Perencana hendaknya memperhatikan azas-azas bangunan gedung negara sebagai berikut: 1. Bangunan gedung negara hendaknya fungsional, efisien, menarik tetapi tidak berlebihan; 2. Kreatifitas desain hendaknya tidak ditekankan pada kelatahan gaya dan kemewahan material, tetapi pada kemampuan mengadakan sublimasi antara fungsi teknik dan fungsi sosial bangunan, terutama sebagai bangunan pelayanan kepada masyarakat; 3. Dengan batasan tidak mengganggu produktivitas kerja, biaya investasi dan pemeliharaan bangunan sepanjang umumya, hendaknya diusahakan serendah mungkin; 4. Desain bangunan hendaknya dibuat sedemikian rupa, sehingga bangunan dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek dan dapat dimanfaatkan secepatnya; 5. Bangunan gedung negara hendaknya dapat meningkatkan kualitas lingkungan, dan menjadi acuan tata bangunan dan lingkungan di sekitarnya. IV. PROSES PERENCANAAN 1.
Dalam proses perencanaan untuk menghasilkan keluarankeluaran yang diminta, konsultan Perencana harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan Pengelola Kegiatan; 2. Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk awal, antara dan pokok yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini; 3. Dalam pelaksanaan tugas, konsultan harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat. 12. DASAR HUKUM 1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/PRT/M/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesbilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; 4) Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung serta standar teknis yang terkait; 5) Peraturan daerah setempat tentang Bangunan Gedung. 13. PELAPORAN 1. Laporan Pendahuluan, 5 (lima) eksemplar; 2. Laporan Antara, 5 (lima) eksemplar; 3. Laporan Akhir , 5 (lima) eksemplar berikut Softcopy dalam format CD sebanyak 5 keping CD. 14. PENUTUP Setelah Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) ini diterima, maka konsultan hendaknya merneriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan. Berdasarkan bahan-bahan tersebut konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Kepala Satuan Kerja.
