155
Lampiran 1. Salinan Peraturan Desa Berkat No. 01 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai yang Tidak Dilelang.
PERATURAN DESA DESA BERKAT, KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG, KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR Nomor: 01 Tahun 2009 TENTANG PENGELOLAAN LEBAK, LEBUNG DAN SUNGAI YANG TIDAK DILELANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BERKAT, Menimbang
: a. bahwa Lebak, Lebung dan Sungai yang tidak dilelang yang terdapat dalam wilayah Desa merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan Masyarakat yang berada di wilayah Desa tersebut; b. bahwa untuk mengoptimalkan pendapatan Masyarakat dan Desa di daerah Lebak, Lebung dan Sungai yang tidak dilelang, maka diperlukan pengaturan yang dapat memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai yang Tidak Dilelang, Desa Berkat, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Mengingat
: a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tetang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68); c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433); e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); f. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2007 Nomor 30); g. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 tahun 2008
156
tentang Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 9). h. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 341). i. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 500/KEP/D.KP/2008 tentang Penetapan Lebak, Lebung dan Sungai yang Dilelang dan Tidak Dilelang serta Harga Standar Lelang Lebak, Lebung dan Sungai Tahun 2008 Masa Pengelolaan Terhitung mulai Tanggal 1 Januari 2009 s.d. 31 Desember 2009 dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Dengan Persetujuan Bersama, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA BERKAT
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Peraturan Desa Berkat, Kecamatan Sirah Pulau Padang tentang Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai yang Tidak Dilelang.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian dan Istilah Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat yang diakui di dalam sistem Pemerintahan Desa Berkat, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. 2. Kepala Desa adalah pemimpin Desa Berkat dalam Kecamatan Sirah Pulau Padang. 3. Perangkat Desa adalah orang-orang yang bertugas membantu Kepala Desa Berkat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. 5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. 6. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. 7. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu badan perwakilan yang terdiri dari tokoh/pemuka Masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, pembuat Peraturan Desa, menampung, menyalurkan aspirasi Masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.
157
8. Satuan Keamanan Desa adalah perangkat Pemerintah Desa yang bertanggung jawab atas hal-hal yang terkait dengan keamanan, ketenteraman, ketertiban dan penegakkan aturan-aturan Desa. 9. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) adalah pelaku pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh Masyarakat, tokoh adat, lembaga swadaya Masyarakat, Nelayan, pembudidaya ikan dan/atau Masyarakat maritim lainnya. 10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan. 11. Lebak adalah suatu areal, baik yang dijadikan persawahan maupun yang tidak dijadikan persawahan yang secara berkala atau terus menerus digenangi air dan secara alami merupakan tempat hidup bibit ikan atau biota perairan lainnya. 12. Lebung adalah cekungan yang terbentuk secara alami, dimana pada saat air tinggi seluruh lebung terendam air dan pada saat air surut terlihat sebagai genangan dan tempat berkumpulnya ikan atau biota perairan lainnya. 13. Sungai adalah perairan mengalir, baik sepanjang tahun maupun hanya pada saat musim hujan dan secara alami merupakan tempat hidup bibit ikan atau biota perairan lainnya. 14. Sungai Larangan adalah suatu wilayah perairan dengan batas-batas yang jelas yang dimaksudkan untuk melestarikan atau meningkatkan stok ikan yang tersedia untuk kesejahteraan Masyarakat. 15. Lebak, Lebung dan Sungai yang tidak dilelang adalah wilayah Lebak, Lebung dan Sungai Mentate III, Desa Berkat, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. 16. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun. 17. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. 18. Tuguk adalah alat Penangkapan Ikan yang berbentuk jaring berkantong dan dioperasionalkan secara menetap dengan metode Penangkapan Ikan menghadang ruaya (migrasi) ikan di Sungai. 19. Pemijahan (pengempasan) adalah proses pertemuan induk betina dan jantan untuk mengeluarkan sel telur dan sel sperma.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dan Tujuan Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai yang tidak dilelang dalam Peraturan Desa ini dimaksudkan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya di dalamnya dengan tujuan untuk tercapainya pemberdayaan ekonomi Masyarakat Desa dalam rangka penguatan otonomi dan peningkatan pendapatan Desa.
BAB III SUNGAI LARANGAN
158
Pasal 3 Ketentuan Sungai Larangan (1) Pemerintah Desa menetapkan sebagian Sungai yang tidak dilelang sebagai wilayah perairan Sungai Larangan. (2) Batas-batas wilayah perairan Sungai yang tidak dilelang yang dimaksud dalam ayat (1) dalam pasal ini dimulai dari ujung jalan setapak dekat lahan sawah yang merupakan milik Lisar sampai ke simpang empat jembatan besi dekat sawah milik Saiful Anwar. (3) Dalam Sungai Larangan dilarang untuk: a. Melakukan kegiatan yang dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan dan habitatnya; b. Melakukan Penangkapan Ikan dengan menggunakan empang dan/atau arad, mengesar serta alat, bahan dan cara yang dilarang oleh Peraturan Perundangundangan.
BAB IV PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN Pasal 4 Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya ikan (1) Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan di Lebak, Lebung dan Sungai yang tidak dilelang hanya diperbolehkan pada sumberdaya ikan yang tidak dilarang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan di Lebak, Lebung dan Sungai yang tidak dilelang dilaksanakan Desa dengan melindungi daerah/tempat Pemijahan (pengempasan) ikan pada saat musim ikan memijah (ngempas). (3) Tata cara pemanfaatan dan pengelolaan Sungai Larangan akan diatur tersendiri oleh Kepala Desa atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
BAB IV PENANGKAPAN IKAN Pasal 5 Tata Cara Pelaksanaan Penangkapan Ikan (1) Setiap orang dapat melakukan kegiatan Penangkapan Ikan setelah mencatatkan kegiatannya kepada Pemerintah Desa dimana Lebak dan Lebung yang tidak dilelang terletak, kecuali pada perairan Sungai yang ditetapkan menjadi Sungai larangan. (2) Tata cara pencatatan kegiatan Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah, sebagai berikut: a. Mencatatkan diri kepada Pemerintah Desa sebagai Masyarakat/warga atau Nelayan yang akan melakukan kegiatan Penangkapan Ikan di Lebak, Lebung dan Sungai yang tidak dilelang, dengan mengisi formulir pendaftaran sebagaimana contoh dalam lampiran 1 Peraturan Desa ini; b. Setelah mengisi formulir pendaftaran sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a ayat (2) pasal ini, Pemerintah Desa akan menerbitkan Surat Keterangan Pencatatan Penangkapan Ikan di Lebak, Lebung dan Sungai yang tidak dilelang sebagaimana contoh dalam lampiran 2 Peraturan Desa ini;
159
c. Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Penangkapan Ikan di Lebak yang tidak dilelang, setiap orang dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah); d. Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Penangkapan Ikan di Sungai yang tidak dilelang yang bukan sebagai Sungai Larangan, setiap orang dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). (3) Bagi orang yang tidak berdomisili dalam wilayah Desa ingin menangkap ikan di Lebak, Lebung dan Sungai yang tidak dilelang, akan diberlakukan ketentuan sebagai berikut: a. Mencatatkan diri kepada Pemerintah Desa sebagai warga yang akan melakukan kegiatan Penangkapan Ikan di Lebak, Lebung dan Sungai yang tidak dilelang, dengan mengisi formulir pendaftaran sebagaimana contoh dalam lampiran 1 Peraturan Desa ini; b. Setelah mengisi formulir pendaftaran sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a ayat (3) pasal ini, Pemerintah Desa akan menerbitkan Surat Keterangan Pencatatan Penangkapan Ikan di Lebak, Lebung dan Sungai yang tidak dilelang sebagaimana contoh dalam lampiran 2 Peraturan Desa ini; c. Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Penangkapan Ikan di Lebak yang tidak dilelang, setiap orang dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali Penangkapan Ikan; d. Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Penangkapan Ikan di Sungai yang tidak dilelang yang bukan sebagai Sungai Larangan, setiap orang dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali Penangkapan Ikan. (4) Bagi Masyarakat Desa yang ingin menangkap ikan hanya untuk keperluan makan sehari-hari dibebaskan dari pembayaran biaya administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c dan d ayat (2) pasal ini, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jenis Alat Penangkap Ikan yang digunakan pancing tunggal; b. Hasil Penangkapan Ikan tidak lebih dari 3 (tiga) kg (kilogram) setiap keluarga dan tidak untuk diperdagangkan; c. Sumberdaya ikan yang ditangkap tidak termasuk dalam kriteria yang dilarang menurut Peraturan Perundang-undangan; d. Wilayah Penangkapan ikan tidak termasuk Sungai yang ditetapkan sebagai Sungai Larangan.
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 6 Pembinaan dan Pengawasan oleh Desa Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Desa meliputi: (1) Pembinaan teknis dan perlindungan sumberdaya ikan serta pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya ikan di lingkungan perairan Lebak, Lebung dan Sungai yang tidak dilelang. (2) Menjaga ketenteraman dan ketertiban Masyarakat Desa dalam memanfaatkan sumberdaya ikan yang terdapat di Lebak, Lebung dan Sungai yang tidak dilelang melalui Pemerintah Desa dan Satuan Keamanan Desa atau Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). (3) Pencatatan kegiatan usaha Penangkapan Ikan oleh Masyarakat Desa di perairan Lebak, Lebung dan Sungai yang tidak dilelang;
160
(4) Pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan guna tercapainya pemanfaatan sumberdaya ikan di Lebak, Lebung dan Sungai yang tidak dilelang yang berdaya guna dan berhasil guna serta berkelanjutan.
BAB V PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN Pasal 7 Perlindungan dan Pelestarian Sumberdaya Ikan Perlindungan dan pelestarian sumberdaya ikan di Lebak, Lebung dan Sungai yang tidak dilelang dilakukan dalam upaya tercapainya pemanfaatan sumberdaya ikan secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan Masyarakat Desa. Pasal 8 Upaya-Upaya Perlindungan dan Pelestarian Sumberdaya Ikan (1) Setiap orang dilarang menangkap ikan yang akan dan/atau sedang bertelur. (2) Setiap orang dilarang menggunakan empang yang memotong badan Sungai yang tidak dilelang. (3) Jenis-jenis Alat Penangkapan Ikan yang diperbolehkan untuk digunakan di Lebak, Lebung dan Sungai yang tidak dilelang, adalah: a. Jala; b. Jaring insang; c. Pengilar (bambu/rotan/kawat); d. Bubu; e. Seruo; f. Tajur; g. Pancing tunggal; h. Pancing rawai; i. Tangkul/anco. (4) Setiap orang di Lebak, Lebung dan Sungai yang tidak dilelang dilarang untuk menangkap, mengangkut dan memperdagangkan anakan ikan dengan jenis dan ukuran, sebagai berikut: a. Gabus atau ruan (ophiocephalus striatus/Blk) dengan ukuran panjang total kurang dari 15 (lima belas) cm (centimeter); b. Toman (ophiocephalus micropeltes/CV) dengan ukuran panjang total tidak kurang dari 20 (dua puluh) cm (centimeter); c. Serandang (ophiocephalus pleurophthalmus/Blk) dengan ukuran panjang total kurang dari 15 (lima belas) cm ((centimeter); d. Bujuk (ophiocephalus melanopterus/Blk) dengan ukuran panjang tidak kurang dari 10 (sepuluh) cm (centimeter); e. Jalai (ophiocephalus maruloides/Blk) dengan ukuran panjang total kurang dari 10 (sepuluh) cm (centimeter); f. Serko (ophiocephalus bankenensis/Blk) dengan ukuran 10 (sepuluh) cm (centimeter); g. Tambakan atau tembakang atau sapil (helostoma temmincki/CV) dengan ukuran panjang total kurang dari 2,5 (dua setengah) cm (centimeter); h. Sepat siam atau sepat laut (trichogaster pectoralis/Regan) dengan ukuran panjang total kurang dari 2,5 (dua setengah) cm (centimeter).
161
BAB VI LARANGAN Pasal 9 Larangan Umum Setiap orang di Lebak, Lebung dan Sungai yang tidak dilelang dilarang: a. Melakukan Penangkapan Ikan di sawah atau lahan yang telah menjadi hak tertentu bagi pengolahnya setelah batas lahan/persil tanah atau tebing/pematang sawah terlihat, kecuali dengan izin atau kesepakatan dengan pemilik pengolah sawah; b. Melakukan Penangkapan Ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, aliran listrik/setrum atau alat dan/atau cara atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya; c. Melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan/atau lingkungan dan/atau menyebabkan kerugian bagi pembudidaya ikan; d. Mengeluarkan dan/atau memasukkan jenis sumberdaya ikan tertentu yang dilarang menurut Peraturan Perundang-undangan; e. Membawa, mengangkut, mengeluarkan, memasukkan dan/atau memperdagangkan sumberdaya ikan dari jenis dan/atau ukuran dan/atau sebab tertentu yang menurut Peraturan Perundang-undangan dilarang untuk itu; f. Melakukan Penangkapan Ikan dengan Alat Penangkap Ikan menetap yang dapat menganggu, menghambat dan/atau membahayakan lalu lintas perairan/pelayaran; g. Melakukan Penangkapan Ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang menurut Peraturan Perundang-undangan dilarang untuk ditangkap dan/atau dibudidayakan; h. Melakukan kegiatan Penangkapan Ikan dengan menggunakan Alat Penangkap Ikan yang dilarang menurut Peraturan Perundang-undangan; i. Merugikan petani pada waktu mengolah sawah; j. Melakukan Penangkapan ikan di Lebak yang sudah ditanami padi; k. Membuka bendungan air yang digunakan untuk pengairan sawah; l. Membendung atau menebat air yang mengakibatkan sawah tidak dapat ditanami padi; m. Menggunakan Tuguk untuk melakukan Penangkapan Ikan.
BAB VII SANKSI Pasal 10 Sanksi (1) Bagi setiap orang dalam wilayah Desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 8 dalam Peraturan Desa ini, akan dikenakan sanksi dengan ketentuan: a. Pelanggaran pertama dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); b. Pelanggaran kedua dikenakan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); c. Pelanggaran ketiga dikenakan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta); d. Apabila orang yang sama telah 3 (tiga) kali melakukan pelanggaran dan melakukan pelanggaran kembali (pelanggaran keempat), maka yang bersangkutan akan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
162
(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 9 Peraturan Desa ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Penutup 1.
2.
Apabila terdapat aturan, ketentuan atau kebijakan yang belum cukup diatur atau belum ada di dalam Peraturan Desa ini, akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan Desa ini mulai berlaku setelah diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.
Ditetapkan di Berkat Pada tanggal 12 Juni 2009 KEPALA DESA BERKAT
dto
Syarfendi
Diundangkan di Desa Berkat Pada tanggal 12 Juni 2009 SEKRETARIS DESA
dto
Epi Nursanti
