LAMPIRAN
269 Lampiran 1. Daftar Nama Perusahaan Contoh No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Provinsi
Nama Perusahaan
Aceh Gorontalo Kalimantan Barat
Alas Helau Sapta Krida Kita Bakti Dwipa Kariza Toras Banua Sukse Harapan Kita Utama Kalimantan Tengah BCT Fitamaya Asmaparma Dasa Intiga Intrado Jaya Intiga Sindo Lumber Pandujaya Gemilang Agung Amprah Mitra Jaya Putra Dayak Jaya Graha Sentosa Permai Lestari Damai Indah Timber Austral Byna Kalimantan Timur ITCI Gunung Gajah Abadai Triwira Asta Bharata Darusalam Utama Damai Indah Timber
Maluku Utara Papua
Papua Barat
Saulawesi Tengah
Sulawesi Utara Sumatra Barat
INHUTANI I Civika Wana Lestari Poleko YBT Jayanti Intim MSP TSE Mondialindo Setya Pratama Mamberamo Alas Mandiri Salaki Mandiri Sejahtera Yotefa Sarana Timber Hanurata Salawati Hanurata Fakfak BRR unit 1 BRR unit 2 Mijaraya Sembada Wahana Sari Sakti I Wahana Sari SAkti II Lembah Hijau Semesta Minas Pagai Lumber
Tahun 2009 2008 2009 2009 2008 2009 2009 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2009 2008 2009 2009 2008
Luas 152000 57000 11010 24920 40500 124950 43880 170100 51040 76925 49500 77700 24610 44970 10945 294600 283000 81000 51000 21690 49250
2008 54230 2008 53000 2009 86559 2009 70000 2009 94800 2008 244850 2009 94800 2008 295010 2008 79130 2009 182000 2008 51600 2008 80600 2009 72500 2009 37000 2009 48140 2008 68000 2008 32000 2009 34000 2009 83330
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Lampiran 1. Daftar Laporan Hasil Penilaian Kinerja IUPHHK Provinsi Nama Perusahaan Tahun Luas Aceh Alas Helau 2009 152000 Gorontalo Sapta Krida Kita 2008 57000 Kalimantan Barat Bakti Dwipa Kariza 2009 11010 Toras Banua Sukse 2009 24920 Harapan Kita Utama 2008 40500 Kalimantan Tengah BCT 2009 124950 Fitamaya Asmaparma 2009 43880 Dasa Intiga 2008 170100 Intrado Jaya Intiga 2008 51040 Sindo Lumber 2009 76925 Pandujaya Gemilang Agung 2009 49500 Amprah Mitra Jaya 2009 77700 Putra Dayak Jaya 2009 24610 Graha Sentosa Permai 2009 44970 Lestari Damai Indah Timber 2008 10945 Austral Byna 2008 294600 Kalimantan Timur ITCI 2009 283000 Gunung Gajah Abadai 2008 81000 Triwira Asta Bharata 2009 51000 Darusalam 2009 21690 Utama Damai Indah Timber 2008 49250
Maluku Utara Papua
Papua Barat
Saulawesi Tengah
Sulawesi Utara Sumatra Barat
INHUTANI I Civika Wana Lestari Poleko YBT Jayanti Intim MSP TSE Mondialindo Setya Pratama Mamberamo Alas Mandiri Salaki Mandiri Sejahtera Yotefa Sarana Timber Hanurata Salawati Hanurata Fakfak BRR unit 1 BRR unit 2 Mijaraya Sembada Wahana Sari Sakti I Wahana Sari SAkti II Lembah Hijau Semesta Minas Pagai Lumber
2008 54230 2008 53000 2009 86559 2009 70000 2009 94800 2008 244850 2009 94800 2008 295010 2008 79130 2009 182000 2008 51600 2008 80600 2009 72500 2009 37000 2009 48140 2008 68000 2008 32000 2009 34000 2009 83330
270
Lampiran 2. Perbandingan Peraturan Sebelum dan Sesudah Periode Reformasi Sub Sistem Organisasi (1) I A
INSTITUSI Organisasi
B 1
Aturan Main Property Right a. Pemegang HPH/Ijin
Perturan yang berlaku Sebelum Reformasi (*) (2)
Peraturan yang Berlaku Sesudah Reformasi (**) (3)
Organisasi pengelolaan hutan produksi diatur dalam UUPK no 5/1967 dan PP 21/1970, ps 1 ayat 1 Keputusan Menteri Kehutanan No. 23/94
Organisasi pengelolaan hutan diatur dalam ps 22 UU.41/1999 dan dalam Rencana Pengelolaan Hutan (Ps 14, PP. 34/2002)
Ditetapkanj persyaratannya tetapi tidak ditetapkan criteria pihak yang bisa mendapatkan hak (PP 21/1970 ps. Ayat 2)
Ditetapkan persyaratan yang merujuk pada : a. bentuk legal formal badan hokum seperti : Firma, CV, PT, Koperasi b. Kepemilikan modal seperti : Perorangan, Koperasi, BUMS, BUMD, BUMN c. Perijinan dari instansi berwenang d. Kepemilikan NPWP Ragam pemanfaatan hutan produksi diberikan melalui ijin usaha : a. pemanfaatan kawasan (IUPK) b. pemanfaatan jasa lingkungan (IUPJL) c. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK) d. pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) e. restorasi ekosistem (SK.159/Menhut-II/2004 Hutan bukan asset perusahaan, Ps 34, PP 34/2002 : ijin pemanfaatan pada hutan produksi tidak
Hutan bukan asset pemegang HPH, konsesi HPH selama 20 tahun dan dapat diperpanjang (PP.
271
Sub Sistem Organisasi (1)
b. Pemerintah
2
Batas Juridiksi a. Pemegang HPH/IUPHHK
Perturan yang berlaku Sebelum Reformasi (*) (2) 21/1970, pasal 10 ayat 1)
Hutan alam produksi yang diusahakan pemerintah adalah milik Negara (UUPK pasal 2 ayat 1)
HPH tidak berhak menentukan system silvikultur (TPTI diatur pelaksanaannya berdasarkan
Peraturan yang Berlaku Sesudah Reformasi (**) (3) merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan IUPK, jangka 5 tahun, luas 50 Ha, maks 2 ijin perorang/kab (Ps.35 PP.34/2002) IUPJL, jangka 10 tahun, luas 1000 Ha ha, maks 2 ijin per BU (Ps.35 PP.34/2002) IUPHHK, jangka 55 tahun, luas maks (50000, 100000, 400000) (SK. 05.1/KptsII/2000) dan (Ps.35 PP.34/2002) IUPHHBK, jangka 10 tahun, luas 5000 Ha prov, 20000 Ha Ind) (SK. 05.1/Kpts-II/2000) (Ps.35 PP.34/2002) Apabila berakhir, ijin-ijin tersebut dapat diperpanjang berdasarkan hasil penilaian kinerja (ps 50, PP 34/2002) Semua hutan dikuasai oleh Negara, Negara berwewenang : a. mengatur & mengurus hutan, kawasan, hasil hutan b. menetapkan status sebagai kawasan atau non kawasan hutan c. mengatur dan menetapkan hubungan hokum
Perusahaan menerapkan system silvikiultur yang ditentukan pemerintah (ps 47, PP.34/2002) yaitu TPTI
272
Sub Sistem Organisasi (1)
Perturan yang berlaku Sebelum Reformasi (*) (2) SK Dirjen PH. No. 564/1989) HPH wajib menyusun Rencana Karya Pengusahaan Hutan, Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana Karya Tahunan
HPH tidak berhak menjual Hak yang sudah diberikan, kecuali dengan persetujuan Menteri Kehutanan, (diatur dalam SK HPH)
HPH dilarang mengontrakkan kegiatannya (diatur dalam SK HPH)
HPH wajib melaksanakan kegiatan pembinaan desa hutan (SK Menteri Kehutanan No. 69/1995
b. Pemerintah
Mengatur seluruh aspek : 1. Kawasan hutan (PP No. 21/1970 ps 10 ayat 2 2. Produksi (SK Ditjen PH No. 204/1994) 3. Profesionalisme (SK Ditjen PH no 537/1989
Peraturan yang Berlaku Sesudah Reformasi (**) (3) atau TPTJ (SK. 05.1/KptsII/2000) Perusahaan wajib melakukan inventarisasi hutan tingkat IUPHHK dan menyusun Rencana Kerja seluruh jangka waktu, Rencana Kerja Usaha, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan atau bagan kerja Ijin tidak boleh diperjualbelikan, tetapi diperbolehkan melakukan pengalihan saham perusahaan, dengan kesanggupan menanggung kewajiban yang terhutang (SK. 47/Menhut II/2004, dan P.19/Menhut-II/2006 Perusahaan wajib bekerjasama dengan koperasi masyarakat setempat dalam bentuk penyertaan saham atau kerjasama usaha pada segmen kegiatan usaha pemanfaatan hutan (ps 42 (7) PP.34/2002), dan SK. 292/Kpts-II/2003 Perusahaan wajib melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, bekerjasama dengan masyarakat melalui pemberian kesempatan usaha (SK.05.01/Kpts-II/2000) Mengatur : Penggunaan Kawasan Hutan, (ps 72, PP.34/2002) Perijinan Pemanfaatan Kawasan Hutan produksi (ps 29, UU.41/1999) Perencanaan Kehutanan sd
273
Sub Sistem Organisasi (1)
Perturan yang berlaku Sebelum Reformasi (*) (2)
Peraturan yang Berlaku Sesudah Reformasi (**) (3) tingkat unit pengelolaan (KPHP/IUPHHK) Jatah Produksi 2005: (SK. 207/Menhut-II/2004) Pengendalian pengelolaan hutan (ps 81-83, PP.34/2002) Peredaran Hasil Hutan (SK.132/Menhut-II/2000 dan 13.1/Kpts-II/2000) Tenaga Professional bidangt Kehutanan (ps 47. PP. 34/2002) Pemerintah dan Daerah Wajib menyelenggarakan bantuan teknis inventarisasi hutan (P.10/Menhut-II/2006, ps 7)
3
Aturan Perwakilan Ditetapkan per unit HPH dengan ketentuan seperti diatur dalam SK HPH
Pemerintah melaksanakan control pelaksanaan kerja HPH : Pemerintah Pusat, Kanwil & Dinas Kehutanan, TKPH)
II
TUJUAN
HPH disamping melaksanakan pemanenan kayu juga harus melaksanakan rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, minimasi dampak negative terhadap lingkungan dan social (diatur dalam setiap
Ditetapkan per unit pengelolaan (KPHP), atau unit pemanfaatan (IUPK, IUPJL, IUPHHK, IUPHHBK) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan control pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan, dengan mengikut sertakan masyarakat. (Ps. 60 UU no. 41/1999) Memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan (ps 23, UU no 41/1999) dengan kewajiban menjaga, memelihara dan melestarikan hutan tempat usahanya (ps 32, ps 48, UU
274
Sub Sistem Organisasi (1)
Perturan yang berlaku Sebelum Reformasi (*) (2) SK HPH)
Peraturan yang Berlaku Sesudah Reformasi (**) (3) 41/1999)
III SUMBERDAYA MANUSIA
Jumlah tenaga teknis kehutanan diatur pemerintah (SK Ditjen PH no. 537/1989)
Jumlah tenaga teknis kehutanan diatur pemerintah (SK Ditjen PH no. 537/1989), SE. no 11 2006 dan peraturan Menteri P.58/2008 Pemerintah wajib menciptakan kondisi yang mendukung penyelenggaraan diklat kehutanan (ps 55, UU41/1999)
IV TEKNOLOGI DAN INVESTASI
Investasi ditetapkan dalam SK HPH
Wajib menyediakan investasi untuk pelestarian hutan (ps 35, UU 41/1999) dan PP ….. Dunia usaha wajib menyediakan dana investasi untuk Litbang, Diklat, luh (ps 57, UU 41/1999) Ijin peralatan diatur dalam SK. 428/Kpts-II/2003 dan SK.401/Menhut-II/2004 Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat wajib mempublikasikan hasil penelitian dan membangunun system informasi dan pelayanan hasil penelitian dan pengembangan kehutanan Pemerintah wajib melindungi hasil temuan ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan
Peralatan Eksploitasi di monitor pemerintah
V
INFORMASI Informasi mengenai DAN KONTRAK sumberdaya hutan di gali dan dibiayai oleh pemegang HPH (PP. No. 21 pasal 2
Informasi tentang Standing Stock diperoleh dari inventarisasi hutan 5 tahunan dan tahunan yang
275
Sub Sistem Organisasi (1)
Perturan yang berlaku Sebelum Reformasi (*) (2) ayat 2)
Peraturan yang Berlaku Sesudah Reformasi (**) (3) dilaksanakan oleh pengelola KPHP dan pemegang IUPHHK. (ps 4, P.10/Menhut-II/2006) Pemerintah dan Daerah menyelenggarakan bantuan teknis (ps 4, P.10/MenhutII/2006)
VI LINGKUNGAN
Tata ruang wilayah diatur melalui UU No. 24/92 dan fungsi melalui TGHK Kontribusi pembangunan kehutanan bagi daerah diatur dalam PP. 41/1993 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 271/1993 HPH diwajibkan membangun pabrik pengolahan kayu atau sahamnya dijual kepada pabrik pengolahan kayu (PP21/ 970 dan SK Menhut253/1993)
Tata ruang wilayah diatur melalui UU No. 24/92 dan fungsi melalui TGHK
Perusahaan wajib menjamin pasokan bahan baku industri primer (ps.37.PP.34/2002)
276
Lampiran 2.
Lanjutan
Lampiran 2.
Lanjutan
Lampiran 2.
Lanjutan
Lampiran 2.
Lanjutan
Lampiran 4 Daftar Peraturan Sebagai Bahan Kajian No Tahun 1
2
1999
1999 2002
3 4 5 6
2002 2007
Perihal UNDANG-UNDANG Kehutanan
Nomor 41 tahun 1999
Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi 6 tahun 1999 Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pamanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan Dana Reboisasi Perencanaan Kehutanan Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pamanfaatan hutan
34 tahun 2002 35 tahun 2002 44 tahun 2004 6 tahun 2007
PERATURAN MENTERI 7 8
1999 1999
2000 9
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
312/kpts-II/1999, 7-051999 309/kpts-II/1999
132/kpts-II/2000, 22-052000
2000
Kriteria dan standar tarif Iuran Pemanfaatan Hutan Kriteria dan standar peredaran dan pemasaran hasil hutan Kriteria dan standar tarif provisi sumberdaya hutan
05.01/Kpts-II/2000, 611-2000 08.1/Kpts-II/2000, 6-112000 09.1/kpts-II/2000, 6/11/2000 11.1/kpts-II/2000, 0611-2000 12.1/kpts-II/2000, 0611-2000 13.1/kpts-II/2000, 0611-2000 14.1/kpts-II/2000
2001
Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan
32/kpts-II/2001
2000 10 11
Tatacara pemberian HPH melalui permohonan Sistem Silvikultur dan daur tanaman pokok dalam pengelolaan hutan produksi Pemberlakuan SKSHH sebagai pengganti SKAB,SAKO dan SAHHBK, dan mencabut SK no. 402/kpts-IV/1990 jo 525/kpts-II/1991 dan Keputusn Dirjen PH No. 85/kpts/IVPPHH/98 Kriteria dan Standar Perijinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan di Hutan Produksi Alam Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hasil Hutan Dalam Hutan Produksi Lestari Kriteria dan standar pengelolaan hutan produksi secara lestari
2000 2000 2000 2000 2000
2002 2002 2002 2002
Kriteria dan Standar Tarif Dana Reboisasi
Kriteria dan indikator pengelolaan hutan alam produksi lestari pada unit pengelolaan cara penilaian pengelolaan hutan alam produksi lestari pada unit pengelolaan Tatacara dan persyaratan perpanjangan IUPHHK Kriteria potensi hutan alam pada hutan produksi yang dapat diberikan IUPHHK pada hutan alam
4795/kpts-2/2002 4796/kpts-2/2002 6885/kpts-II/2002 8171/kpts-2/2002
278
Lampiran 4 Daftar Peraturan Sebagai Bahan Kajian No 1
Tahun 1999
Perihal UNDANG-UNDANG Kehutanan PERATURAN PEMERINTAH Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pamanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan Dana Reboisasi Perencanaan Kehutanan Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pamanfaatan hutan
Nomor 41 tahun 1999
2
1999
3
2002
4 5 6
2002
7
1999
8
1999
9
2000
10
2000
11
2000
12
2000
13
2000
Kriteria dan Standar Perijinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan di Hutan Produksi Alam Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hasil Hutan Dalam Hutan Produksi Lestari Kriteria dan standar pengelolaan hutan produksi secara lestari Kriteria dan Standar Tarif Dana Reboisasi
14
2000
Kriteria dan standar tarif Iuran Pemanfaatan Hutan
15
2000
16 17 18 19 20
2000
Kriteria dan standar peredaran dan pemasaran hasil hutan Kriteria dan standar tarif provisi sumberdaya hutan
08.1/Kpts-II/2000, 611-2000 09.1/kpts-II/2000, 6/11/2000 11.1/kpts-II/2000, 0611-2000 12.1/kpts-II/2000, 0611-2000 13.1/kpts-II/2000, 0611-2000 14.1/kpts-II/2000
2001
Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan
32/kpts-II/2001
2002
4795/kpts-2/2002
21
2002
22
2002
Kriteria dan indikator pengelolaan hutan alam produksi lestari pada unit pengelolaan cara penilaian pengelolaan hutan alam produksi lestari pada unit pengelolaan Tatacara dan persyaratan perpanjangan IUPHHK
2007
PERATURAN MENTERI Tatacara pemberian HPH melalui permohonan Sistem Silvikultur dan daur tanaman pokok dalam pengelolaan hutan produksi Pemberlakuan SKSHH sebagai pengganti SKAB,SAKO dan SAHHBK, dan mencabut SK no. 402/kpts-IV/1990 jo 525/kpts-II/1991 dan Keputusn Dirjen PH No. 85/kpts/IV-PPHH/98
6 tahun 1999 34 tahun 2002
35 tahun 2002 44 tahun 2004 6 tahun 2007
312/kpts-II/1999, 705-1999 309/kpts-II/1999 132/kpts-II/2000, 2205-2000
05.01/Kpts-II/2000, 6-11-2000
4796/kpts-2/2002 6885/kpts-II/2002
279
23
2002
Kriteria potensi hutan alam pada hutan produksi yang dapat diberikan IUPHHK pada hutan alam Sistem Silvikultur dan daur tanaman pokok dalam pengelolaan hutan produksi
8171/kpts-2/2002
24
2002
25
2003
Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan, Bagan Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Pemberian IUPHHK pada hutan alam melalui penawaran dalam pelelangan Penyelenggaraan kerjasama pemegang IUPHHK dengan Kperasi
16/kpts-2/2003
26
2003
27
2003
28 29
2003 2003
Ijin peralatan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan pada hutan alam dan atau tanaman atau kegiatan ijin pemanfaatan kayu Perubahan Kepmenhut No. 6887/kpts-II/2002, tentang tatacara pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ijin usaha pemanfaatan hasil hutan, ijin pemungutan hasil hutan dan ijin usaha industri primer hasil hutan
428/kpts-II/2003
30
2003
31
2003
Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan, mencabut SK. No.650/Kpts-II/90 Kriteria Potensi Hutan alam pada hutan produksi yang dapat dilakukan pemanfaatan hutan secara lestari Tatacara penilaian kelangsungan IUPHHK pada hutan alam Tatacara penyerahan dan penerimaan IUPHHK pada hutan alam sebelum ijin berakhir Pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan, mencabut Sk No. 311/kpts-IV/1995; 574/kpts-II/1997, 707/kpts-II/1997 Tatacara penilaian kinerja usaha pemanfaatan hutan kayu pada hutan alam di unit manajemen dalam rangka pengelolaan hutan lestari, mencabut Kepmenhut 4796/kpts-II/2002
87/kpts-II/2003, 1203-2003 88/kpts-II/2003, 1203-2003
32
2003
33
2003
34
2003
35
2003
36
2003
37
2003
Perubahan Kepmenhut N0. 16/kpts-II/2003, tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan, Bagan Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam
280/kpts-II/2003, 1006-2003
38
2003
39
2003
230/kpts-II/2003, 1407-2003 308/kpts-II/2003
40
2003
Pembentukan KPHP, mencabut Kepmenhut 308/kpts-II/1999 Denda atas keterlambatan pengembalian pinjaman dan penjadwalan kembali pinjaman DR ole perusahaan Jaminan Pasokan Bahan Baku yang berkelanjutan dan rencana pemenuhan bahan baku industri primer, mencbut kepmenhut no. 594/kpts-II/1996
10172/kpts-II/2002
32/kpts-II/2003 292/kpts-II/2003
59/kpts-II/2003, 5-112003
149/kpts-II/2003, 2204-2003 150/kpts-II/2003, 0205-2003 163/kpts-II/2003, 2605-2003 208/kpts-II/2003, 10 juli 2003
326/kpts-II/2003
280
41
2004
42
2004
Tatacara pengenaan penagihan dan pembayaran iuran ijin usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi Restorasi Ekosistem di kawasan hutan produksi
43
2004
Penetapan Jatah Produksi
44
2004
Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan
45
2004
46
2004
47
2004
48
2004
49
2004
50
2004
51
2004
Perubahan SK.126/Menhut-II/2003, Penatausahaan Hasil Hutan Kewajiban membayar pengganti biaya tatabatas dan cintra lansad, bagi perusahaan yang menyerahkan ijinnya Tatacara penetapan PSDH persatuan hasil hutan kayu dan bukan kayu Ijin pembuatan dan penggunaan koridor untuk kegiatan IUPHHK pada hutan alam atau hutan tanaman Pencabutan keputusan Menteri Kehutanan No. 523/kpts-2/1997 dan No. 165/kpts-2/1998 Pemberian IUPHHK pada hutan alam melalui penawaran dalam pelelangan, dan mencabut Keputusan Menhut no. 32/kpts-II/2003 Perubahan Kepmenhut n0. 428/kpts-II/2003, tentang Ijin peralatan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan pada hutan alam dan atau tanaman atau kegiatan ijin pemanfaatan kayu
52
2004
53
2006
54
2006
55
2006
56
2006
57
2006
58
2006
Kriteria Hutan Produksi yang dapat diberikan ijin usaha pemanfatan hasil hutan kayu pada hutan alam dengan kegiatan restorasi ekosistem Inventarisasi Hutan Produksi Tungkat Unit Pengelolaan Perubahan Permenhut N0.P.15/Menhut-II/2004 tentang IUPHHK pada Hutan Alam Melalui Penawaran Pinjam Pakai Kawasan Tatacara Penghapusan Piutang Macet yang beraasal dari DR dan IHH Perubahan Keputusan /Menhut No. SK47 -II/2004 tentang Tatacara dan Persyaratan Pengambilan Alihan Saham pada perusahaan IUPHHK pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman yang berbentuk PT Perubahan Keputusan /Menhut No. SK149 -II/2004 tentang Tatacara Pengenaan, Penagihan dan Pembayaran IUPHH pada Hutan Produksi
SK 149/Menhut-II/04, 24-05-2004 SK 159/Menhut-II/04, 04-06-2004 SK.207/Menhut-II/04, 14-06-2004 P01/Menhut-II/04, 12-07-2004 279/Menhut-II/04, 208-2004 P06/Menhut-II/04, 20-08-2004 P09/Menhut-II/04, 16-09-2004 SK352/Menhut-II/04, 28-09-2004 P.11/Menhut-II/04, 29-09-2004 P.15/Menhut-II/04, 15-10-2004 SK.401/MenhutII/2004, 18-10-2004
P.18/Menhut II/2004, 19-10-2004 P.10./Menhut-II/06, tanggal 24-02-2006 P.13/Menhut-II/06, tanggal 09-03-2006 P.14/Menhut-II/06, tanggal 10-03-2006 P.15/Menhut-II/06, tanggal 16-03-2006 P.19/Menhut-II/06, tanggal 04-04-2006
P.57/Menhut-II/06, tanggal 29-08-2006
281
59
2006
Penatausahaan haasil hutan yang berasal dari hutan negara Perubahan P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan haasil hutan yang berasal dari hutan negara Perubahan Permenhut N0.P.14/Menhut-II/2004 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Krietria dan Standar Inventarisasi Hutan
P.55/menhut-II/06,
60
2006
61
2006
62
2006
63
2006
Perubahan Keputusan Menhut No. SK450/MenhutII/05, tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 445/Kpts-II/03 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 124/Kpts-II/03, tentang Juknis Tatacara Pengenaan, Pemungutan ….. PSDH
64
2006
Perubahan Keputusan Menhut No. SK451/MenhutII/05, tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 446/Kpts-II/03 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 128/Kpts-II/03, tentang Juknis Tatacara Pengenaan, Pemungutan ….. DR
P.80/Menhut-II/06, tanggal 29-12-06
65
2007
Petunjuk Teknis Tatacara Pengenaan, Pemungutan dan Pemayaran PSDH dan DR, mencabut kepmenhut : 124/kpts-II/2003 jo No. 445/kptsII/2003; No. 450/menhut-II/2005; No. 79/MenhutII/2006; 128/Kpts-II/2003 jo 446/kpts-II/2003; No. 451/Menhut-II/2005 dan No. 80/Menhut-II/2006
P18/Menhut-II/07, 12-05-2007
66
2007
Tatacara Pemberian ijin usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam produksi melalui permohonan, mencbut P..15/menhut-II/2004 jo P.13/Menhut-II/2006
P.20/Menhut-II/2007, 06-06-2007
67
2007
Tatacara pengenaan, pemungutan dan pemnayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi, mencbut P.149/menhut-II/2004
P.32/menhut-II/2007, 24-08-2007,
68
2008
Tatacara pemberian ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi melalui permohonan, mencabut SK. No. 159/menhut-II/2004 dan P.18 Menhut-II/2004
61/MenhutII/2008,28-10-2008
P.63/Menhut-II/06, 17 Oktober 2006 P.64/Menhut-II/06, tanggal 17-10-2006 P.67/Menhut-II/2006, 06-11-2006 P.79/Menhut-II/06, tanggal 29-12-2996
24
2002
2003 25 26 27 28
2003 2003
29
2003 30 2003 2003 32 33 34
2003 2003 2003
35 2003 36 2003 37 38
2003 2003
39 2003 40
2004 41
10172/kpts-II/2002
Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan, Bagan Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam 16/kpts-2/2003 Pemberian IUPHHK pada hutan alam melalui penawaran dalam pelelangan 32/kpts-II/2003 Penyelenggaraan kerjasama pemegang IUPHHK dengan Kperasi 292/kpts-II/2003
2003 2003
31
Sistem Silvikultur dan daur tanaman pokok dalam pengelolaan hutan produksi
Ijin peralatan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan pada hutan alam dan atau tanaman atau kegiatan ijin pemanfaatan kayu Perubahan Kepmenhut No. 6887/kpts-II/2002, tentang tatacara pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ijin usaha pemanfaatan hasil hutan, ijin pemungutan hasil hutan dan ijin usaha industri primer hasil hutan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan, mencabut SK. No.650/Kpts-II/90 Kriteria Potensi Hutan alam pada hutan produksi yang dapat dilakukan pemanfaatan hutan secara lestari Tatacara penilaian kelangsungan IUPHHK pada hutan alam Tatacara penyerahan dan penerimaan IUPHHK pada hutan alam sebelum ijin berakhir Pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan, mencabut Sk No. 311/kpts-IV/1995; 574/kpts-II/1997, 707/kpts-II/1997 Tatacara penilaian kinerja usaha pemanfaatan hutan kayu pada hutan alam di unit manajemen dalam rangka pengelolaan hutan lestari, mencabut Kepmenhut 4796/kpts-II/2002 Perubahan Kepmenhut N0. 16/kpts-II/2003, tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan, Bagan Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Pembentukan KPHP, mencabut Kepmenhut 308/kptsII/1999 Denda atas keterlambatan pengembalian pinjaman dan penjadwalan kembali pinjaman DR ole perusahaan Jaminan Pasokan Bahan Baku yang berkelanjutan dan rencana pemenuhan bahan baku industri primer, mencbut kepmenhut no. 594/kpts-II/1996
Tatacara pengenaan penagihan dan pembayaran iuran ijin usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi
428/kpts-II/2003
59/kpts-II/2003, 5-112003 87/kpts-II/2003, 12-032003 88/kpts-II/2003, 12-032003 149/kpts-II/2003, 22-042003 150/kpts-II/2003, 02-052003 163/kpts-II/2003, 26-052003
208/kpts-II/2003, 10 juli 2003
280/kpts-II/2003, 10-062003 230/kpts-II/2003, 14-072003
308/kpts-II/2003
326/kpts-II/2003
SK 149/Menhut-II/04, 24-05-2004
42 43 44 45
2004 2004 2004 2004 2004
46 47
2004 2004
48 49
2004 2004
50 2004 51 2004 52 53
2006 2006
54 55 56
2006 2006
2006 57 2006 58 59
2006 2006
60 61
2006
Restorasi Ekosistem di kawasan hutan produksi Penetapan Jatah Produksi Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Perubahan SK.126/Menhut-II/2003, Penatausahaan Hasil Hutan Kewajiban membayar pengganti biaya tatabatas dan cintra lansad, bagi perusahaan yang menyerahkan ijinnya Tatacara penetapan PSDH persatuan hasil hutan kayu dan bukan kayu Ijin pembuatan dan penggunaan koridor untuk kegiatan IUPHHK pada hutan alam atau hutan tanaman Pencabutan keputusan Menteri Kehutanan No. 523/kpts2/1997 dan No. 165/kpts-2/1998 Pemberian IUPHHK pada hutan alam melalui penawaran dalam pelelangan, dan mencabut Keputusan Menhut no. 32/kpts-II/2003 Perubahan Kepmenhut n0. 428/kpts-II/2003, tentang Ijin peralatan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan pada hutan alam dan atau tanaman atau kegiatan ijin pemanfaatan kayu Kriteria Hutan Produksi yang dapat diberikan ijin usaha pemanfatan hasil hutan kayu pada hutan alam dengan kegiatan restorasi ekosistem Inventarisasi Hutan Produksi Tungkat Unit Pengelolaan Perubahan Permenhut N0.P.15/Menhut-II/2004 tentang IUPHHK pada Hutan Alam Melalui Penawaran
SK 159/Menhut-II/04, 04-06-2004 SK.207/Menhut-II/04, 14-06-2004 P01/Menhut-II/04, 1207-2004 279/Menhut-II/04, 2-082004 P06/Menhut-II/04, 2008-2004 P09/Menhut-II/04, 1609-2004 SK352/Menhut-II/04, 28-09-2004 P.11/Menhut-II/04, 2909-2004 P.15/Menhut-II/04, 1510-2004
SK.401/MenhutII/2004, 18-10-2004 P.18/Menhut II/2004, 19-10-2004 P.10./Menhut-II/06, tanggal 24-02-2006 P.13/Menhut-II/06, tanggal 09-03-2006 P.14/Menhut-II/06, tanggal 10-03-2006 P.15/Menhut-II/06, tanggal 16-03-2006
Pinjam Pakai Kawasan Tatacara Penghapusan Piutang Macet yang beraasal dari DR dan IHH Perubahan Keputusan /Menhut No. SK47 -II/2004 tentang Tatacara dan Persyaratan Pengambilan Alihan Saham pada perusahaan IUPHHK pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman yang berbentuk PT Perubahan Keputusan /Menhut No. SK149 -II/2004 tentang Tatacara Pengenaan, Penagihan dan Pembayaran IUPHH pada Hutan Produksi Penatausahaan haasil hutan yang berasal dari hutan negara
P.55/menhut-II/06,
Perubahan P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan haasil hutan yang berasal dari hutan negara Perubahan Permenhut N0.P.14/Menhut-II/2004 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
P.63/Menhut-II/06, 17 Oktober 2006 P.64/Menhut-II/06, tanggal 17-10-2006
P.19/Menhut-II/06, tanggal 04-04-2006 P.57/Menhut-II/06, tanggal 29-08-2006
2006
P.67/Menhut-II/2006, 06-11-2006
64
Krietria dan Standar Inventarisasi Hutan Perubahan Keputusan Menhut No. SK450/Menhut-II/05, tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 445/KptsII/03 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 124/Kpts-II/03, tentang Juknis Tatacara Pengenaan, Pemungutan ….. PSDH Perubahan Keputusan Menhut No. SK451/Menhut-II/05, tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 446/KptsII/03 tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 128/Kpts-II/03, tentang Juknis Tatacara Pengenaan, Pemungutan ….. DR
65
Petunjuk Teknis Tatacara Pengenaan, Pemungutan dan Pemayaran PSDH dan DR, mencabut kepmenhut : 124/kpts-II/2003 jo No. 445/kpts-II/2003; No. 450/menhutII/2005; No. 79/Menhut-II/2006; 128/Kpts-II/2003 jo 446/kpts-II/2003; No. 451/Menhut-II/2005 dan No. P18/Menhut-II/07, 1280/Menhut-II/2006 05-2007
62
2006 63
2006
2007
P.79/Menhut-II/06, tanggal 29-12-2996
P.80/Menhut-II/06, tanggal 29-12-06
67
Tatacara Pemberian ijin usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam produksi melalui permohonan, mencbut P..15/menhut-II/2004 jo P.13/Menhut-II/2006 Tatacara pengenaan, pemungutan dan pemnayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi, mencbut P.149/menhut-II/2004
68
Tatacara pemberian ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi melalui permohonan, mencabut SK. No. 61/Menhut-II/2008,28159/menhut-II/2004 dan P.18 Menhut-II/2004 10-2008
2007 66 2007
2008
P.20/Menhut-II/2007, 06-06-2007 P.32/menhut-II/2007, 24-08-2007,
Lampiran 5. Pemetaan Penempatan Kewenangan dari Peraturan Menteri Substansi Aturan KP (1) Standardisasi dokumen angkutan (2) Penerbit dokumen (3) Pemakai dok (4) Permohonan IUPHHK (5) Ijin lapor hasil survey (6) Penyusunan RKD,RKL, RKT, (7) Pengesahan RKD,RKL,RKT (8) standard kegiatan (9) Standar Pemanfaatan (10) Standar Pengelolaan KPHP (11) Standar tarif & prosedur (12) Standar Tarif & Prosedur (13) Standar & Prosedur (14) Standar & Prosedur (15) Pilihan teknologi operasional (16) Penyusunan RKU,RKL,RKT (17) Syarat Pemohon IUPHHK, (18) Rekomendasi Kelayakan Areal (19) Rekomendasi kemampuan pemohon.(20) Pengumuman Lelang,(21) Pengujian Kelayakan (22) Penetapan pemenang (23)Pembatalan pemenang (24) Penerbitan IUPHHK (kontrak/transaksi komoditas)
Tingkat Urusan Lin LinKP Kab
(3) (4) (5) (6) (7)
LinPro (1) (2) (8)
Letak Kewenangan KP Bup Gub (3) (4) (5) (6) (7)
(2)
(1)
(4) (5) (6) (7)
(4) (5) (6) (7)(8)
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
(16) (18) (19)
Ment
(16) (18) (19)
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)( 20) (21)( 22) (23)( 24)
(25) Penilaian BAP pelanggaran (25) (26) Standar Prosedur Pelatihan penguji & pengawas (27) Standar dan Prosedur Pengukuran
(26)( 27)
(25) (26)( 27)
(28) Kriteria Potensi minimal
(28)
(28)
(29) Pembentukaan Kelompok krja penilai IUPHHK (30) Keputusan hasil penilaian
(29) (30)
(29) (30)
(31) Pembentukan Kelompok Kerja Audit Komprehensif (32) Keputusan (33) Standarisasi kelompok jenis kayu (34) Standar penilaian (35) Penetapan LPI mampu (36) Tim Evaluasi (37) Keputusan Hasil Penilaian (kepentingan indicidual KPHP)
(31) (32) (33) (34) (35)
(31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41)
(36) (37)
(38) Standar & Kriteria Pembentukan KPHP, (39) Penyusunan Rancang Bangun KPHP (40) Penetapan KPHP (41) Standar dan Prosedur pengembalian pinjaman DR (42) Prosedur pelaksanaan dan pengawasan kebijakan
(39) (40)
(43) Standar dan Prosedur pengenaan & penagihan Iuran IUPHK. (44) Pejabat Penagih
(44)
(45) Standar & Prosedur restorasi ekosistem. (46) Perijinan restorasi (47) Penetapan JPT Nasional (48) Alokasi JPT (49) Alokasi JPT Perusahaan)
(46)
(50) Prinsip-prinsip HKm (51) Perijinan HKm (52) Standarisasi dokumen SKSHH (53) Penanggung jawab distribusi di provinsi (54) Standar biaya ganti kerugian. (55) laporan bukti pembayaran (56) Prosedur Penetapan PSDH
(49)
(39) (40)
(39) (40)
(3) (39) (40) (41)
(42)
(42)
(42)
(44)
(44)
(43)( 44)
(44)
(42)
(42)
(44)
(43)( 44)
(45) (48)
(47)
(51)
(50)
(55)
(52)( 53) (54) (56)
(48)
(51)
(45)( 46) (47)( 49) (50)
(53)
(52) (54)( 55) (56)
283
(57) Ijin Koridor (58) Syarat Pemohon IUPHHK, (59) Kriteria Areal (60) Rekomendasi areal & kemampuan pemohon.(61) Pengumuman Lelang,(62) Pengujian Kelayakan (63) Penetapan pemenang (64)Pembatalan pemenang (65) Penerbitan IUPHHK
(57) (60) (61) (62) (63) (64) (65)
(66) Pilihan Teknologi (67) Ijin Penggunaan alat
(66)( 67)
(57)
(57)
perubahan tata waktu (74) Pernyataan tidak keberatan pemegang IUPHHK (75) Rekomendasi Teknis Bupati, gubernur (76) Kajian teknis (77) Biaya ditanggung pemohon (78) Monev Tahunan oleh provinsi (79) Monev 5 tahunan oleh provinsi, (80)Persetujuan
284
(60)
(60)
(67)
(68) Kriteria Hutan Produksi untuk IUPHHK Restorasi (69) KPHP/IUPHHK wajib inventarisasi hutan (70) Standar metoda (71) Pemerintah, Provinsi, Kab menyelenggarakan bantuan teknis (72) pengelolaan PUP (73) Pengawasan oleh Menteri
(57) (58) (59)
(68) (69) (72)
(74) (76) (77) (78) (79) (80)
(75) (76) (77) (78) (79) (80)
(75) (76) (77) (78) (79) (80)
(75) (76) (77) (78) (79) (80)
(58)( 59)(6 1)(62 ) (63)( 64)(6 5) (66)( 67) (68)
(69) (72)
(71)
(71)
(70)( 71)(7 3)
(74)
(75)
(75)( 78)(7 9)
(77)( 80)
Lampiran
No
Daftar Peraturan Sebagai Bahan Kajian
Tahun
Perihal
Nomor
Substansi
Tingkat urusan Individual Lintas KPHP/Binis KPHP
1
1999
1999 2
2002 3 4 5 6
7 8
2002 2007
1999 1999
2000 9
2000
10
UNDANG-UNDANG Kehutanan
PERATURAN MENTERI Tatacara pemberian HPH melalui permohonan Sistem Silvikultur dan daur tanaman pokok dalam pengelolaan hutan produksi Pemberlakuan SKSHH sebagai pengganti SKAB,SAKO dan SAHHBK, dan mencabut SK no. 402/kpts-IV/1990 jo 525/kpts-II/1991 dan Keputusn Dirjen PH No. 85/kpts/IVPPHH/98
Lintas Lintas Kab Prov KPHP Bupati Gubernur Menteri
41 tahun 1999
Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi 6 tahun 1999
Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pamanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan Dana Reboisasi Perencanaan Kehutanan Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pamanfaatan hutan
Letak Kewenangan
Rencana Pengelolaan & Pemanfaatan Hutan tk Unit Kriteria Potensi Hutan Alam Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Ijin Usaha Pemanfaatan Kayu (komoditas) Pelengan ijin
Membuat Rencana Usaha
Menyetujui rencana usaha Perpanjangan ijin usaha
(1) Standardisasi dokumen angkutan (2) Penerbit dokumen (3) Pemakai dok
(3)
34 tahun 2002 35 tahun 2002 44 tahun 2004 6 tahun 2007
312/kpts-II/1999, 7-05-1999 309/kpts-II/1999
132/kpts-II/2000, 22-05-2000
(4) Permohonan IUPHHK (5) Ijin lapor hasil survey (6) Penyusunan RKD,RKL, RKT, (7) Pengesahan Kriteria dan Standar Perijinan Usaha RKD,RKL,RKT (8) Pemanfaatan Hasil Hutan dan Pemungutan 05.01/KptsHasil Hutan di Hutan Produksi Alam II/2000, 6-11-2000 standard kegiatan (4) (5) (6),(7)
(1) (2)
(2)
-1
(8)
(4) (5) (4) (5) (4) (5) (6) (6) (7)(8) (6) (7) (7)
2000 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2000 2000 2000 2000 2000
2001
2002 20 21 22
2002 2002 2002
23 24
2002
2003 25
Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hasil Hutan Dalam Hutan Produksi Lestari Kriteria dan standar pengelolaan hutan produksi secara lestari
08.1/Kpts-II/2000, 6-11-2000 09.1/kpts-II/2000, 6/11/2000 11.1/kpts-II/2000, Kriteria dan Standar Tarif Dana Reboisasi 06-11-2000 Kriteria dan standar tarif Iuran Pemanfaatan 12.1/kpts-II/2000, Hutan 06-11-2000 Kriteria dan standar peredaran dan 13.1/kpts-II/2000, pemasaran hasil hutan 06-11-2000 Kriteria dan standar tarif provisi sumberdaya hutan 14.1/kpts-II/2000
27 28
2003 2003
(9)
(9)
(10)
(10)
(11)
(11)
(12)
(12)
(13) Standar & Prosedur
(13)
(13)
(14) Standar & Prosedur
(14)
(14)
Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan 32/kpts-II/2001
Kriteria dan indikator pengelolaan hutan alam produksi lestari pada unit pengelolaan cara penilaian pengelolaan hutan alam produksi lestari pada unit pengelolaan Tatacara dan persyaratan perpanjangan IUPHHK Kriteria potensi hutan alam pada hutan produksi yang dapat diberikan IUPHHK pada hutan alam Sistem Silvikultur dan daur tanaman pokok dalam pengelolaan hutan produksi
4795/kpts-2/2002 4796/kpts-2/2002 6885/kpts-II/2002
8171/kpts-2/2002 10172/kpts(15) Pilihan teknologi II/2002 operasional
Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan, Bagan Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam 16/kpts-2/2003
2003
26
(9) Standar Pemanfaatan (10) Standar Pengelolaan KPHP (11) Standar tarif & prosedur (12) Standar Tarif & Prosedur
Pemberian IUPHHK pada hutan alam melalui penawaran dalam pelelangan Penyelenggaraan kerjasama pemegang IUPHHK dengan Kperasi
32/kpts-II/2003 292/kpts-II/2003
(16) Penyusunan RKU,RKL,RKT
(15)
(16)
(17) Syarat Pemohon IUPHHK, (18) Rekomendasi Kelayakan Areal (19) Rekomendasi kemampuan pemohon.(20) Pengumuman Lelang,(21) Pengujian Kelayakan (22) Penetapan pemenang (23)Pembatalan pemenang (24) Penerbitan IUPHHK 9) (20) (21) (22) (23) (24)
(15)
(16)
(16)
(16)
(17)(20) (21)(22) (18) (19) (18) (19) (23)(24)
2003 29
2003 30
Ijin peralatan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan pada hutan alam dan atau tanaman atau kegiatan ijin pemanfaatan kayu 428/kpts-II/2003 Perubahan Kepmenhut No. 6887/kptsII/2002, tentang tatacara pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran ijin usaha pemanfaatan hasil hutan, ijin pemungutan hasil hutan dan ijin usaha industri primer 59/kpts-II/2003, 5- (25) Penilaian BAP hasil hutan 11-2003 pelanggaran
2003 31 2003 32 2003 33 2003 34 2003 35
2003 36
2003 37
Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan, mencabut SK. No.650/Kpts-II/90 Kriteria Potensi Hutan alam pada hutan produksi yang dapat dilakukan pemanfaatan hutan secara lestari
88/kpts-II/2003, 12-03-2003
Tatacara penilaian kelangsungan IUPHHK pada hutan alam
149/kpts-II/2003, 22-04-2003
Tatacara penyerahan dan penerimaan IUPHHK pada hutan alam sebelum ijin berakhir Pengelompokan jenis kayu sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan, mencabut Sk No. 311/kpts-IV/1995; 574/kpts-II/1997, 707/kpts-II/1997 Tatacara penilaian kinerja usaha pemanfaatan hutan kayu pada hutan alam di unit manajemen dalam rangka pengelolaan hutan lestari, mencabut Kepmenhut 4796/kpts-II/2002 Perubahan Kepmenhut N0. 16/kpts-II/2003, tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan, Bagan Kerja Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam
87/kpts-II/2003, 12-03-2003
2003 39
(25)
(26) Standar Prosedur Pelatihan penguji & pengawas (27) Standar dan Prosedur Pengukuran
150/kpts-II/2003, 02-05-2003
(28) Kriteria Potensi minimal (29) Pembentukaan Kelompok krja penilai IUPHHK (30) Keputusan hasil penilaian (31) Pembentukan Kelompok Kerja Audit Komprehensif (32) Keputusan
163/kpts-II/2003, 26-05-2003
(33) Standarisasi kelompok jenis kayu
208/kpts-II/2003, 10 juli 2003
(34) Standar penilaian (35) Penetapan LPI mampu (36) Tim Evaluasi (37) Keputusan Hasil Penilaian
(26)(27)
(26)(27)
(28)
(28)
(29) (30)
(29) (30)
(31) (32)
(31) (32)
(36) (37)
(33)
(33)
(34) (35)
(34) (35) (36) (37)
(3)(39) (40)
(38)(39) (40)
(41)
(41)
280/kpts-II/2003, 10-06-2003
2003 38
(25)
Pembentukan KPHP, mencabut Kepmenhut 230/kpts-II/2003, 308/kpts-II/1999 14-07-2003 Denda atas keterlambatan pengembalian pinjaman dan penjadwalan kembali pinjaman DR ole perusahaan 308/kpts-II/2003
(38) Standar & Kriteria Pembentukan KPHP, (39) Penyusunan Rancang Bangun KPHP (40) Penetapan KPHP (41) Standar dan Prosedur pengembalian pinjaman DR
(39) (40)
(39) (40)
(39) (40)
40
Jaminan Pasokan Bahan Baku yang berkelanjutan dan rencana pemenuhan bahan baku industri primer, mencbut kepmenhut no. 594/kpts-II/1996
41
Tatacara pengenaan penagihan dan pembayaran iuran ijin usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi
SK 149/MenhutII/04, 24-05-2004
Restorasi Ekosistem di kawasan hutan produksi
SK 159/MenhutII/04, 04-06-2004
2003
2004
2004 42 2004
Penetapan Jatah Produksi
43 44
2004
2004 45 2004 46 47
2004 2004
48 2004 49
Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan
Perubahan SK.126/Menhut-II/2003, Penatausahaan Hasil Hutan Kewajiban membayar pengganti biaya tatabatas dan cintra lansad, bagi perusahaan yang menyerahkan ijinnya Tatacara penetapan PSDH persatuan hasil hutan kayu dan bukan kayu Ijin pembuatan dan penggunaan koridor untuk kegiatan IUPHHK pada hutan alam atau hutan tanaman Pencabutan keputusan Menteri Kehutanan No. 523/kpts-2/1997 dan No. 165/kpts2/1998
2004
Pemberian IUPHHK pada hutan alam melalui penawaran dalam pelelangan, dan mencabut Keputusan Menhut no. 32/kptsII/2003
2004
Perubahan Kepmenhut n0. 428/kptsII/2003, tentang Ijin peralatan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan pada hutan alam dan atau tanaman atau kegiatan ijin pemanfaatan kayu
50
51
326/kpts-II/2003
SK.207/MenhutII/04, 14-06-2004 P01/Menhut-II/04, 12-07-2004
(42) Prosedur pelaksanaan dan pengawasan kebijakan (43) Standar dan Prosedur pengenaan & penagihan Iuran IUPHK. (44) Pejabat Penagih (44) (45) Standar & Prosedur restorasi ekosistem. (46) Perijinan restorasi (46) (47) Penetapan JPT Nasional (48) Alokasi JPT (49) Alokasi JPT Perusahaan) (49) (50) Prinsip-prinsip HKm (51) Perijinan HKm (51)
(52) Standarisasi dokumen 279/Menhut-II/04, SKSHH (53) Penanggung 2-08-2004 jawab distribusi di provinsi (54) Standar biaya ganti P06/Menhut-II/04, kerugian. (55) laporan 20-08-2004 bukti pembayaran P09/Menhut-II/04, (56) Prosedur Penetapan 16-09-2004 PSDH SK352/MenhutII/04, 28-09-2004 (57) Ijin Koridor
(42)
(42)
(42)
(44)
(44) (43)(44)
(44)
(42)
(44)
(43)(44)
(45)
(48)
(45)(46)
(47) (50)
(48) (51)
(52)(53)
(55)
(57)
(42)
(57)
(57)
(47)(49) (50)
(53)
(52)
(54)
(54)(55)
(56)
(56)
(57)
P.11/MenhutII/04, 29-09-2004 (58) Syarat Pemohon IUPHHK, (59) Kriteria Areal (60) Rekomendasi areal & kemampuan (60)(61)(62) P.15/Menhutpemohon.(61) (63(64)(65 II/04, 15-10-2004 Pengumuman Lelang,(62) Pengujian Kelayakan (63) Penetapan pemenang (64)Pembatalan pemenang (65) Penerbitan IUPHHK
SK.401/MenhutII/2004, 18-102004
(66) Pilihan Teknologi (67) Ijin Penggunaan alat
(66)(67)
(58) (59)
(60)
(60)
(58)(59) (61)(62) (63)(64) (65)
(67)
(66)(67)
2004 52
Kriteria Hutan Produksi yang dapat diberikan ijin usaha pemanfatan hasil hutan P.18/Menhut kayu pada hutan alam dengan kegiatan II/2004, 19-10restorasi ekosistem 2004
2006
Inventarisasi Hutan Produksi Tungkat Unit Pengelolaan
P.10./MenhutII/06, tanggal 2402-2006
(69) KPHP/IUPHHK wajib inventarisasi hutan (70) Standar metoda (71) Pemerintah, Provinsi, Kab menyelenggarakan bantuan teknis (72) pengelolaan PUP (73) Pengawasan oleh Menteri
2006
Perubahan Permenhut N0.P.15/MenhutII/2004 tentang IUPHHK pada Hutan Alam Melalui Penawaran
P.13/MenhutII/06, tanggal 0903-2006
perubahan tata waktu
P.14/MenhutII/06, tanggal 1003-2006
(74) Pernyataan tidak keberatan pemegang IUPHHK (75) Rekomendasi Teknis Bupati, gubernur (76) Kajian teknis (77) Biaya ditanggung pemohon (78) Monev Tahunan oleh provinsi (79) Monev 5 tahunan oleh provinsi, (80)Persetujuan
53
54
2006
Pinjam Pakai Kawasan
2006
P.15/MenhutTatacara Penghapusan Piutang Macet yang II/06, tanggal 16beraasal dari DR dan IHH 03-2006
2006
Perubahan Keputusan /Menhut No. SK47 II/2004 tentang Tatacara dan Persyaratan P.19/MenhutII/06, tanggal 04Pengambilan Alihan Saham pada perusahaan IUPHHK pada Hutan Alam dan 04-2006 Hutan Tanaman yang berbentuk PT
55
56
57 2006 58 59
2006 2006
60 2006 61
(68) Kriteria Hutan Produksi untuk IUPHHK Restorasi
Perubahan Keputusan /Menhut No. SK149 II/2004 tentang Tatacara Pengenaan, Penagihan dan Pembayaran IUPHH pada Hutan Produksi Penatausahaan haasil hutan yang berasal dari hutan negara Perubahan P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan haasil hutan yang berasal dari hutan negara Perubahan Permenhut N0.P.14/MenhutII/2004 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
P.57/MenhutII/06, tanggal 2908-2006 P.55/menhutII/06, P.63/MenhutII/06, 17 Oktober 2006 P.64/MenhutII/06, tanggal 1710-2006
(68)
(69) (72)
(75)(76 (75)(76 (74)(76)(77) )(77)(7 )(77)(7 (78)(79)(80) 8)(79)( 8)(79)( 80) 80)
(75)(7 6)(77)( 78)(79 )(80)
(68)
(69) (72)
(71)
(74)
(75)
(71)
(70)(71) (73)
(75)(78)( (77)(80) 79)
P.67/MenhutII/2006, 06-112006
2006
Krietria dan Standar Inventarisasi Hutan
2006
Perubahan Keputusan Menhut No. SK450/Menhut-II/05, tentang Perubahan P.79/MenhutKeputusan Menhut No. 445/Kpts-II/03 II/06, tanggal 29tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 12-2996 124/Kpts-II/03, tentang Juknis Tatacara Pengenaan, Pemungutan ….. PSDH
2006
Perubahan Keputusan Menhut No. SK451/Menhut-II/05, tentang Perubahan P.80/MenhutKeputusan Menhut No. 446/Kpts-II/03 II/06, tanggal 29tentang Perubahan Keputusan Menhut No. 12-06 128/Kpts-II/03, tentang Juknis Tatacara Pengenaan, Pemungutan ….. DR
62
63
64
67
Petunjuk Teknis Tatacara Pengenaan, Pemungutan dan Pemayaran PSDH dan DR, mencabut kepmenhut : 124/kptsII/2003 jo No. 445/kpts-II/2003; No. 450/menhut-II/2005; No. 79/Menhut-II/2006; 128/Kpts-II/2003 jo 446/kpts-II/2003; No. 451/Menhut-II/2005 dan No. 80/MenhutII/2006 Tatacara Pemberian ijin usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam produksi melalui permohonan, mencbut P..15/menhut-II/2004 jo P.13/Menhut-II/2006 Tatacara pengenaan, pemungutan dan pemnayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi, mencbut P.149/menhut-II/2004
68
Tatacara pemberian ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi melalui permohonan, mencabut SK. No. 159/menhut-II/2004 dan P.18 Menhut-II/2004
2007
65
2007 66 2007
2008
P18/Menhut-II/07, 12-05-2007
P.20/MenhutII/2007, 06-062007 P.32/menhutII/2007, 24-082007,
61/MenhutII/2008,28-102008
Lampiran 7. Kriteria Klasifikasi Nilai Verifyer Kode
Nama Verivier
BURUK (5)
SEDANG (7)
114 PAL Kondisi Tata Batas
sesuai fungsi produksi 70-90%, sesuai fungsi produksi <70%, >10% lain >10% lain Realisasi <80% Realisasi 80-90% Jumlah Pal Batas 70-90%, rintis Jumlah Pal Batas <70%, rintis tak jelas jelas
115 AKU Pengakuan para pihak atas existensi areal UM 123 VMI Kesesuaian Visi, Misi dg Implementasi PHL
konflik, tak ada upaya penyelesaian Hanya sebagian yang sesuai
131 MOD Peningkatan modal perusahaan
Modal turun
112 AFP Kesesuaian Areal dengan fungsi Produksi 113 TAT Realisasi Tata Batas
132 RIV
Re-investasi ke hutan
Konflik, ada upaya penyelesaian Sebagian Besar sesuai
Modal tetap Ada saldo kewajiban pembinaan & Tak ada saldo kewajiban pembinaan hut linhut
BAIK (9) sesuai fungsi produksi 100%, <10% lain Realisasi 100% Jumlah Pal Batas >90%, rintis jelas Tak ada konflik Seluruhnya sesuai Modal naik Saldo meningkat
133 BIN Realisasi Fisik Pembinaan dan Perlindungan Hutan Secara fisik buruk 142 TEK Kesesuaian implementasi teknis dg aturan Hanya sebagian yang sesuai 143 POT Kecukupan potensi tegakan menurut peraturan Kurang dibanding aturan
Secara fisik sedang Sebagian Besar sesuai sama dengan aturan
Secara fisik baik Telah sesuai Lebih tinggi dari aturan
152 SDM Keberadaan tenaga profesional di lapangan Mekanisme pengambilan keputusan, Evaluasi, 164 EVA Feed back Rencana Penataan areal kerja, pertimbangkan 211 PAK ekologi-sos Tingkat Pemanenan Lestari jenis kayu/hhbk per 22 PEL jenis 232 SIL Implementasi SOP seluruh tahapan Silvikultur
< 80%
sesuai ketentuan
hanya formalitas
80-90 ada sinkronisasi, tapi feed back tak jalan pertimbangkan eko-sos, tak sesuai lapang
ada unsur buruk < 70%
ada unsur sedang, tanpa buruk 70-90%
semua baik >90%
233 RUS Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal
tinggi >30%
sedang 20-30 %
241 TTG Penerapan teknologi tepat guna 252 LIK Likuiditas keuangan perusahaan 253 SOL Solvabilitas keuangan perusahaan
Tak tersedia teknologi tepat guna <100% <100 %
Ada TTG tetapi tidak digunakan 100-150% 100-150 %
rendah <20% TTG dimanfaatkan dalam pengelolaan hut >150% >150%
254 REN Rentabilitas Kesesuaian realisasi tebangan dengan rencana 262 RAS tahunan Kesesuaian realisasi tebangan dengan riap 263 RIA tegakan
< suku bunga
sama dengan suku bunga
> suku bunga
<70% atau >100%
70-90 %
90-100%
<70% atau >100%
70-90 %
90-100%
27 INV
Investasi pemanfaatan, administrasi, litbang, SDM
<70% dari kebutuhan
90-100% dari kebutuhan
324 LIM
Implementasi perlindungan hutan
tidak ada tindakan
70-90 % dari kebutuhan ada tindakan pada sebagian gangguan
gangguan tak terkendali tak ada mekanisme proses dan implemntasi
gagngguan terkendali sebagian ada mekanisme, tidak dimplementasikan
gangguan terkendali sepenuhnya
325 GNG Eskalasi gangguan hutan 453 PAR Mekanisme partisipasi masyarakat dlm ekonomi
Tak ada sinkronisasi antar bidang
ada sinkronisasi, feed back efektif pertimbangkan eko-sos, sesuai aktual
ada tindakan untuk seluruh gangguan
ada mekanisme dan diimplemantasikan
287
