Labor and Industrial Relations Modul ke:
13
Mahasiswa memahani mengenai : 1. Hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha 2. Membandingkan hubungan tenagakerja di Indonesia dan USA
Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Program Studi
Magister Manajemen
Dr. Kasmir, SE,MM
Materi Kuliah 1. Latar Belakang 2. Tujuan 3. Permasalahan Hubungan Industrial 4. Labor Relations di USA 5. Perjanjian Kerja Bersama di USA 6. Labor Relations di Indonesia 7. Kebebasan Berserikat 8. Perjanjian Kerja Bersama 9. Sarana Hubungan Industrial 10. Kesimpulan
Latar Belakang • Bahwa di dalam pembangunan nasional Indonesia, tenaga kerja mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting baik sebagai pelaku maupun tujuan pembangunan; • Bahwa sesuai dengan kedudukan dan peranan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dan peranan tenaga kerja serta peningkatan perlindungan dan kesejahteraan keluarganya demi peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan; • Bahwa perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan perlakuan dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk mewujudksan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dan kemajuan dunia usaha;
Latar Belakang • Bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hUkum adalah merupakan hak setiap warga negara; • Bahwa Serikat Pekerja/Buruh merupakakan sarana dan wadah untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan Pekerja/Buruh dan Keluarganya serta dalam rangka untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan; • Bahwa dalam rangka membangun dan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, diperlukan adanya peraturan dan sistim hubungan industrial yang mengatur hubungan, hak dan kewajiban serta peranan masingmasing anggota tripartite yaitu: Pemerintah, Pengusaha, dan Pekerja/Buruh.
TUJUAN • Memahami prinsip dasar hak-hak Pekerja/Buruh dalam dunia kerja • Memahami sistim dan budaya hubungn industrial yang berlaku di Indonesia • Mampu menerapkan sistim hubunagn industrial di Perusahaan • Meningkatkan harmonisasi dan dinamisasi serta keadilan di tempat kerja • Meningkatkan ketenangan kerja dan berusaha untuk mencapai tujuan dan kelangsungan usaha
Permasalahan Hubungan Industrial •
•
• •
•
Jangkauan progarm ILO bukan hanya hanya terbatas kepada hak-hak dasar melainkan sudah beralih kepada tujuan penciptaan pekerjaan yang layak untuk semua (decent work for all); Sejak era reformasi mulai bergeser dan mengarah kepada sistim hubungna industrial yang liberal sejalan dengan perkembangan demokratisasi dan reformasi hukum ketenagakerjaan; Sistim informasi pasar kerja (Labor Market Information System) yang masih perlu banyak diperbaiki; Sistim dan kondisi hubungan industrial serta politisasi pengupahan yang masih belum stabil dan sering menimbulkan gangguan terhadap kebijakan public dan bisnis; Rendahnya tingkat penerapan good governance pada lembagalembaga pemerintah serta penerapan etika bisnis pada dunia industry menyebabkan rendahnya ketidak-adilan bagi tenaga kerja Indon
Permasalahan Hubungan Industrial •
•
Labor Relations adalah merupakan isu kunci dan strategis di dalam sebuah organisasi bisnis mengingat sifat hubungan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh dapat berdampak secara signifikan terhadap moral, motivasi, dan produktifitas, konsekwensinya, bagaimana sebuah organisasi mengelola aspek-aspek hubungan ketenagakerjaan menjadi variable penting dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Memahami Hubungan Kerja sangat penting bagi Perusahaan khususnya pelaku manajemen sumberdaya manusia sedikitnya karena 3 alasan sbb: – Saat ini di banyak industri bahkan di sector publik sudah banyak terbentuk Serikat Pekerja/Buruh, bahkan di Indonesia sendiri sedikitnya saat ini ada sekitar 140 Serikat Pekerja/Buruh; – Keberadaan SP/SB di perusahaan-perusahaan pesaing akan mempengaruhi tingkat kompetisi dan proses perekrutan/seleksi karyawan; – Keberadaan undang-undang yang mengatur kesamaan perlakuan yang sama bukan hanya bagi Perusahaan yang tidak mempunyai SP/SB melainkan juga bagi yang tidak mempunyai SP/SB.
Permasalahan Hubungan Industrial • Ketika Pekerja/Buruh membentuk Serikat Pekerja, maka akan menjadi tantangan sendiri di dalam sumberdaya manusia di Perusahaan, dikarenakan Serikat Pekerja/Buruh mempunyai hak untuk berunding dan bahkan hak untuk mogok. • Menurut terjemahan Wikipedia, “Labor Relations adalah studi dan praktek mengenai pengelolaan ketenagakerjaan dalam situasi dimana terdapat Serikat Buruh, di dalam dunia pendidikan,
Labor Relations di USA •
•
•
Di negara Amerika Serikat, Labor Relations diatur dalam UndangUndang Nasional Hubungan Buruh, 1935 (National Labor Relations Act, 1935 = NLRA), yang sudah beberapa kali direvisi, sedangkan sektor publik diatur dalam Undang-Undang Reformasi Pelayanan Sipil, 978 (Civil Service Reform Act.No.1978). NLRA memberikan hak kepada Pekerja/Buruh untuk berserikat dan mengatur Serikat Pekerja/Buruh dan pengelolaan Hubungan Buruh, membentuk Badan Nasional Hubungan Buruh (National Labor Relations Board) untuk mengawasi pelaksanaan NLRA, pemilihan pengurus Serikat Pekerja/Buruh (SP/SB), sertifikasi SP/SB, penanganan keluh kesah SP/SB, prosedur penyampaian pendapat, kode etik Pengusaha yang mempunyai SP/SB, dll. Secara umum, tingkat keanggotaan pekerja dalam SP/SB di USA terus menurun seiring dengan meningkatnya kesejahteraan dan perkembangan demokratisasi serta ketatnya pelaksanaan dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
Perjanjian Kerja Bersama di USA (COLLECTIVE LABOR AGREEMENT = CLA ) DI USA
Isi CLA di USA dikategorikan menjadi 3 kategori: 1. Wajib (Mandatory): gaji pokok; Insentif; fasilitas (Benefits); lembur; penggantian hari libur; prosedur pemutusan hubungan kerja; kriteria promosi; jaminan keamanan bagi SP/SB; hak-hak prerogratif manajemen; prosedur keluh kesah; keselamatan dan kesehatan kerja; 2. Diperbolehkan (Permissive): representasi SP/SB dalam struktur direksi; manfaat pension; kesepakatan upah; kepemilikan saham pekerja; masukan SP/SB mengenai struktur harga; 3. Dilarang (Prohibited): ketidak-adilan; perlakuan yang tidak sama dan diskriminasi, dll.
Kebebasan Berserikat • •
Pekerja/Buruh berhak membentuk dan/atau mengembangkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bebas, terbuka, mandiri, dan bertanggungjawab, UU_2_2000_Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengatur: – – –
– – –
– – –
SP/SB menerima Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi NKRI Serikat Pekerja/Buruh, Federasi, dan Konfederasi bersifat terbuka, bebas, mandiri dan bertanggungjawab Serikat Pekerja/Buruh, Federasi, dan Konfederasi bertujuan untuk memberikan perlindangan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan Keluarganya Setiap Pekerja/Buruh berhak membentuk Serikat Pekerja/Buruh (SP/SB=min 10 orang; Federasi=Min 5 SP/SB, Konfederasi=min 3 Federasi) Pekerja yang karena jabatannya menimbulkan konflik kepentingan TIDAK BOLEH menjadi Pengurus Serikat Pekerja/Buruh Siapapun dilarang menghalang-halangi/memaksa Pekerja/Buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus SP/SB Pengusaha harus memberikan kesempatan kepada Pengurus SP/SB untuk menjsalankan kegiatan SP/SB Pegawai negeri Sipil mempunyai hak untuk berserikat yang diatur dengan undang-undang tersendiri Dalam satu perusahaan diperbolehkan terdapat satu/lebih SP/SB
Perjanjian Kerja Bersama • PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara SP/SB atau beberapa SP/SB dengan Pengusaha atau beberapa Pengusaha yang memuat syarat-yarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. • Ketentaun dan mekanisme PKB diatur dalam UUK No.13 Th.2003 bab VII Tentang Perjanjian Kerja Bersama, Pasal: 116-135.
POKOK-POKOK UUK_13_2003_PASAL:116-135 • •
• •
• •
PKB disusun secara musyawarah dan dibuat tertulis dalam Bahasa Indonesia Bila terjadi ketidak-sepakatan dalam penyusunan PKB maka diselesaikan menurur prosedur penyelesaian hubungan industrial sesuai UU No.02 tahun 2004 SP/SB yang berhak mewakili pekerja harus mempunyai anggota/dukungan 50%/lebih dari jumlah pekerja Dalam hal terdapat SP/SB lebih dari satu SP/SB, maka yang berhak mewakili adalah yang mempunyai anggota/dukungan lebih dari 50 % jumlah pekerja PKB berlaku untuk masa 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun PKB paling sedikit harus memuat: – Hak dan kewajiban masing-masing pihak – Jangka waktu dan tanggal mulainya PKB – Tanda tangan para pihak yang membuat PKB
POKOK-POKOK UUK_13_2003_PASAL:116-135 • • • • • • •
Ketentuan yang diatur dalam PBK tidak boleh bertentangan dengan UU yang berlku atau batal demi hukum Perubahan yang dibuat atas PKB merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKB Para pihak wajib memberitahukan isi dan melaksanakannya Perusahaan dilarang mengganti PKB dengan Peraturan Perusahaan (PP), kecuali SP/SB sudah bubar PKB mulai berlaku sejak ditandatangani kecuali ditentukan lain PKB yang sudah ditandatangani harus didaftarkan ke instansi yang bewenang di bidang ketenagakerjaan Pemerintah wajib melakukan pengawasan pelaksanaan dari PKB
Sarana Hubungan Industrial 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS Bipartit) Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) Perjanjian Kerja (PK) Peraturan Perusahaan (PP) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Dewan Ketenagakerjaan Dewan Pengupahan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Serikat Pekerja/Buruh Asosiasi Pengusaha Peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan dan Perdata 12. Dll.
Kesimpulan •
•
•
•
•
Labor Relations adalah merupakan isu kunci dan strategis di dalam sebuah organisasi bisnis, oleh karenanya memahami Hubungan Kerja sangat penting bagi Perusahaan khususnya pelaku manajemen sumberdaya; Berbicara mengenai hubungan kerja tidak bisa dilepaskan dari sistim hubungan industrial, yaitu sistim hubungan kerja yang terjalin dan mengatur hak dan kewajiban antara penerima kerja dan pemberi kerja yang juga di dalamnya mengatur hubungan dengan peranan pemerintah (tripartite); Bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum adalah merupakan hak setiap warga negara; Bahwa Serikat Pekerja/Buruh merupakakan sarana dan wadah untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan Pekerja/Buruh dan Keluarganya serta dalam rangka untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan; Bahwa dalam rangka membangun dan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, diperlukan adanya sarana dan sistim hubungan industrial yang mengatur hubungan, hak dan kewajiban serta peranan masing-masing anggota tripartite yaitu: Pemerintah, Pengusaha, dan Pekerja/Buruh.
SELAMAT BELAJAR SEMOGA SUKSES
Terima Kasih Dr. Kasmir, SE,MM.
