La Ode Ifrisal Tim Layanan Kehutanan Masyarakat UNHAS Alamat rumah: Jln. PerintisKemerdekaan VI, Asrama Muna Alamat surel :

Journal of Community Forestry Service, Vol I. No. 1 (76 – 87) Analysis of Roles, Rights, and Responsibilities of Some parties in the development of People Forest Plantation at Kelurahan Konawe, Desa Masara, and Desa Lahaji Kabupaten Muna

Analisis Peran, Hak, dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pembangunan HTR (Hutan Tanaman Rakyat) di Kelurahan Konawe, Desa Masara, dan Desa Lahaji Kabupaten Muna La Ode Ifrisal Tim Layanan Kehutanan Masyarakat UNHAS Alamat rumah: Jln. PerintisKemerdekaan VI, Asrama Muna Alamat surel : [email protected]

Abstract This research aimed at: (1) determining the balance of roles, rights, and responsibilities of cooperative, head of village, Forestry agency service of kabupaten, and field fasilitator in the development of people forest Plantation, (2) determining the understanding level of the implementation of roles, rights, and responsibilities of cooperative, head of village, Forestry agency service of kabupaten, and field fasilitator in the development of people forest Plantation. The results of this study are expected as information and consideration in the development of people forest Plantation in Kelurahan Konawe, Desa Masara, and Desa Lahaji.Data Collection was conducted by (1) observations to that balance and understanding of Cooperative, Head of village, forestry agency service, and field fasilitator related to their own roles about rights, responsibilities, benefits, and their relationship in the development of people forest plantation, (2) interviewing with related stakeholder having central position in the development of people forest plantation. 23 people were selected as respondent consisting of 15 members of the cooperative (5 members in each cooperative), each head of village, three people from Forestry agency service and two people from field fasilitator. (3) Identifying activities that have been carried out in the management of development of people forest plantation. Those Activities included allocated area of people forest plantation until the publication of IUPHHK HTR. The results of this research reveals that (1) there is an imbalance of the role of rights, responsibilities, benefits to that cooperatives, Head of village, forestry agency service, and the field fasilitator, and (2) the level of understanding of each stakeholder was different related to that implementation of the roles of rights, responsibilities, and obtained benefits. Stakeholders who have a good understanding is district government while the stakeholders who have poor understanding is cooperative, the head of village and the field fasilitator. Key words: roles, rights, responsibilities, people forest plantation.


I.

Pendahuluan

Pergeseran paradigma pengelolaan sumberdaya hutan telah terjadi dari pengelolaan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan besar dal;am bentuk HPH kepada bentuk pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat. Salah satu contoh pengelolaan hutan berbasis masyarakat adalah hutan tanaman rakyat (HTR). Dalam peraturan pemerintah no 6 tahun 2007 menyebutkan bahwa, HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk mrningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan system silvikultur yang sewsuai dalam rangka menjamin kelestarian sumberdayua hutan. Penjabaran tentang ketentuan – ketentuan pengelolaan HTR terdapat pada Permenhut no. 55 tahun 2011 dan Permenhut no. 3 tahun 2012. Permenhut no 55 2011 menyatakan tentang tatacara permohonan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat dalam hutan tanaman, sedangakan pada Permenhut no 3 tahun 2012 menyatakan tentang rencana kerja pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat dan format yang perlu dipakai dalam membuat RKU dan RKT. Di Sulawesi Tenggara telah ada satu koperasi yang memperoleh IUPHHKHTR yaitu koperasi Kolipopo Melaano. Koperasi ini memiliki areal HTR yang tergabung dalam tiga lokasi yaitu Kelurahan Konawe, Desa Masara dan Desa La Haji dengan total luas ± 437 ha. Namun koperasi tersebut belum melaksanakan kegiatankegiatan pengelolaan areal HTR sesuai dengan ketentuan yang diharapkan pada permenhut no 55 tahun 2011 dan permenhut no 3 tahun 2012.Melalui hal tersebut maka peneliti bermaksud menelusuri pemahaman dan keseimbangan dalam pelaksanaan peran dan tanggung jawab koperasi serta stakeholder lainnya berkenaan dengan pembangunan HTR sesuai ketentuan tersebut di atas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keseimbangan peran, hak, dan tanggung jawab pengurus koperasi, Kepala Desa, Pemda/Dinas Kehutanan Kabupaten, dan pendamping dalam pembangunan hutan tanaman rakyat. Serta mengetahui tingkat pemahaman pelaksanaan peran, hak, tanggung jawab koperasi, Kepala Desa, Pemda/Dinas Kehutanan Kabupaten, dan pendamping dalam pembangunan hutan tanaman rakyat. Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam pembangunan hutan tanaman rakyat di Kelurahan Konawe, Desa Masara dan Desa La Haji Kabupaten Muna.

II.

Metode Penelitian

Penelitian ini berlangsung dari bulan Januari 2012 sampai dengan Maret 2012. Lokasi penelitian bertempat di Kelurahan Konawe, Desa Masara dan Desa Lahaji Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.Pengumpulan data diperoleh melalui pengamatan lapangan tehadap keseimbangan dan pemahaman koperasi, Kepala Desa/Lurah, Pemda/Dinas Kehutanan dan pendamping terkait peran masing-masing


berupa hak, tanggung jawab, manfaat/hasil serta hubungan mereka dalam pembangunan HTR. Wawancara dengan pihak – pihak terkait yang diangap memiliki posisi sentral dalam pembangunan HTR di Kelurahan Konawe, Desa Masara dan desa La haji meliputi Ketua Koperasi dan perwakilan anggota koperasi di tiap - tiap tempat, Kepala Desa/Lurah, Kepala Dinas Kehutanan dan pendamping dengan total jumlah responden sebanyak 23 orang. Adapun pembagian responden yang dimaksud yaitu 15 anggota koperasi, 5 orang anggota koperasi yang berasal dari Keluran Konawe, 5 orang lagi dari Desa Masara dan 5 orang berikutnya dari desa La Haji, Lurah Konawe, Kepala Desa Masara dan Kepala Desa La Haji, 3 dari aparat pemerintah dan 2 dari pendamping masing – masing 1 pendamping teknis dan 1 pendamping kelembagaan. Mengidentifikasi kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan dalam hal pengurusan pembangunan HTR.Kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan meliputi pencadangan areal HTR sampai denga terbitnya IUPHHK-HTR.Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui pengumpulan dokumen – dokumen sebagai pendukung dalam hal pergurusan pembangunan HTR. Data sekunder tersebut meliputi SK IUPHHK-HTR, Akta koperasi, Nama – nama anggota koperasiPeta Lokasi areal HTR sesuai IUPHHK-HTR yang di keluarkan. Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis stakeholder 4R (rights, responsibilities, returns, relationships).Analisis stakeholder 4R adalah alat untuk memperjelas dan memetakan peran yang dimainkan berbagai stakeholder dan hubungan di antara mereka. Adapun tahapan analisis 4R yaitu menjelaskan kepada stakeholder tentang analisis 4R, memberikan pemahaman kepada stakeholder untuk memperjelas peranan dalam hal ini stakeholder didorong untuk mampu menggambarkan hak, tanggung jawab dan manfaat yang mereka peroleh, mengurutkan peranan stakeholder berdasarkan bobot 3R, menentukan rentang nilai misalnya 0-4. Nilai 0 berarti tidak ada sama sekali hak, tanggung jawab dan manfaat yang di jalankan stakeholder terkait dan nilai 4 berarti besar hak, tanggung jawab, dan manfaat yang diperankan oleh stakeholder terkait, mentukan rentang nilai misalnya 0-2. Nilai 0 berarti tidak paham sama sekali dan 2 berarti paham tentang hak, tanggung jawab dan manfaat yang akan diperoleh, serta melihat hubungan antara stakeholder yang didapatkan dari hasil analisis 3R dari wawancara dan diskusi.

III.

Pembahasan

Identifikasi Right (Hak), Responsibilities (Tanggung Jawab), Returns (Manfaat/Hasil) masing-masing stakeholder.Dari hasil observasi di lapangan diperoleh Hak, Tanggung Jawab, dan Manfaat dari pihak-pihak tekait dalam pembangunan HTR sebagai berikut : Koperasi a. Hak Koperasi 1. Memperoleh IUPHHK-HTR


Koperasi telah memperoleh IUPHHK-HTR yang di keluarkan oleh Bupati, namun setelah dikeluarkannya IUPHHK-HTR pihak koperasi belum melakukan kegiatan apapun berupa pembuatan RKUPHHK-HTR dan RKTUPHHK-HTR dan pengukuran batas areal kerja. Hal itu disebabkan koperasi tidak sepakat dengan IUPHHK-HTR yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, koperasi menolak IUPHHK-HTR dikarenakan koperasi beranggapan bahwa lokasi yang diberikan sangat kecil dan tidak akan memberikan hasil yang cukup, anggapan itu lahir dekarenakan koperasi belum memahami mekanisme pembangunan HTR itu sendiri. Seandainya koperasi memahami mekanisme pembangunan HTR, maka koperasi belum tentu akan menolak IUPHHK-HTR yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini tidak bisa dilepas pisahkan dengan peran dari pihak pendamping itu sendiri. Pendamping harus menjelaskan kepada koperasi bahwa pengelolaan HTR memerlukan kompetensi pengelolaan hutan. HTR yang luasannya kurang lebih 437 ha bisa mendapatkan nilai ekonomi yang tinggi apabila diterapkan dengan metode silvikultur yang sesuai, mulaidari pengadaan bibit, persemaian, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, perlindungan, pengamanan hutan. Untuk melaksanakan itu dibutuhakan biaya, biaya tersebut dapat diperoleh melaluai BLU Pusat P2H dengan syarat – syarat yang telah ditentukan diantaranya membuat RKUPHHKHTR dan RKTUPHHK-HTR. Pendamping juga perlu menjelaskan bahwa lokasi dengan luasan 437 ha dapat dibagi menjadi 8 petak areal kerja. Sehingga tiap petaknya memiliki luasan lebih kurang 54 ha/petak, diasumsikan dari 54 ha, 4 hektarnya dijadikan sebagai tempat atau lokasi pembibitan, pondok kerja, gudang, dan tempat untuk menanam tanaman yang menjadi kebutuhan sehar-hari. Tiap hektarnya membutuhkan dana mulai dari pengadaan bibit dan persemaian, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, perlindungan, serta pengamanan hutan paling sedikit adalah Rp. 5.750.000, jadi untuk 1 petak areal kerja dengan luasan kurang lebih 50 ha setelah dikurangi 4 ha sebagai lokasi peruntukan lain, dana yang dibutuhkan adalah Rp. 287.500.000 untuk tahun pertama dan petak pertama, sedangkan tahun selanjutnya sampai tahun ke 8 kurang lebih sama. Koperasi berkeinginan lokasi yang nantinya diberikan akan ditanami jati putih. Jati putih apabila dilakukan pengelolaan dengan menggunakan sistem silvikultur yang sesuai maka akan memberikan nilai ekonomis yang cukup besar. Bisa diperkirakan pada areal HTR yang kurang lebih 437 ha setelah dibagi dalam petak per petak dan tiap petaknya memiliki luas kurang lebih 50 ha maka akan memiliki hasil yang besar jika dinilai dari segi ekonominya. Jati putih dengan luasan 1 ha pada umur 8 tahun, setelah dipanen dengan diameter 30 cm akan menghasilkan kayu kurang lebih 300-400 pohon/ha/petak/tahun dan dapat dijual dalam tegakan berdiri kurang lebih 70-90 juta/ha. Jadi jika luasan dalam satu petak adalan 50 ha, maka nilai yang diperoleh kurang lebih Rp.3.500.000.000, delapan kalilipat dari modal awal yang digunakan. Apabila pendamping memberikan masukan seperti itu maka belum tentu koperasi akan menolak IUPHHK-HTR yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, namun hal


2.

a.

b.

c. d. e. f.

g.

h. i. 1.

itu tidak disampaikan dikarenakan pendamping juga belum memahami sepenuhnya tentang mekanisme pembangunan HTR itu sendiri. Memohon kredit dana bergulir HTR pada BLU Pusat P2H paling sedikit Rp. 5.750.000,-/ha/tahun/petak. Setelah dikeluarkannya IUPHHK-HTR koperasi belum melakukan permohonan kredit dana bergulir pada Pusat P2H. Hal itu disebabkan karena koperasi belum memahami mekanisme permohonan kredit pada Pusat P2H.adapun syarat-syarat permohonan kredit yang dimaksud yaitu : Pemohon (Kelompok Tani atau Koperasi) mengajukan surat permohonan pinjaman yang ditandatangani oleh ketua atau sekertaris ditujukan kepada kepala pusat P2H dan tembusan Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/kota bidang kehutanan serta Kepala BP2HP setempat. Pemohon membuat surat pernyataan yang isinya menyangkut keinginanan meminjam dana bergulir serta sanggup memenuhi semua ketentuan dan kewajiban yang berlaku. Pemohon meminta rekomendasi peminjaman dana bergulir dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten. Pemohon menyertakan foto copy SK IUPHHK-HTR yang dilegalisir Dinas Kab/Kota bidang Kehutanan. Pemohon menyertakan foto copy buku RKUPHHK-HTR dan RKTUPHHK-HTR yang telah disahkan oleh pejabat setempat. Pemohon menyertakan dokumen pembentukan KTH atau Koperasi yang menyangkut : Foto copy dokumen KTH atau Koperasi yang dilegalisir oleh Kepala Desa dan diketahui Kepala Dinas Kab/Kota bidang kehutanan, Hak dan kewajiban anggota antara lain terhadap penyelenggaraan HTR, keamanan areal, pengelolaan areal, pengelolaan pinjaman dan pengambilan dana bergulir, pemanfaatan hasil produksi, keuangan dan tanggung renteng. Foto copy KTP yang masih berlaku untuk masing-masing anggota KTH. Surat kuasa dari anggota KTH atau Koperasi kepada ketua,sekertaris dan bendahara untuk: - Mengajukan permohonan pinjaman. - Mengkoordinasi penarikan dan pengunaan dana pinjaman serta pelaksanaan kegiatan. - Mengkoordinasi pengambilan pinjaman. - Mengkoordinasi pelaksanaan pembayaran tanggung renteng, disetujui kepala desa. Surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng, ditanda tangani ketua dan semua anggota KTH atau koperasi, disetujui oleh Kepala Desa. Foto copy penunjukan pendamping dari Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Hak memperoleh hasil pengelolaan areal HTR.Koperasi belum memperoleh hasil dari pengelolaan areal HTR. Hasil yang akan diperoleh koperasi dapat


2.

b.

c.

diasumsikan berupa keuntungan atau uang dari penjualan kayu kurang lebih 300400 pohon/ha/petak/8 tahun pada areal pengelolaan HTR dengan hasil penjualan kurang lebih 70-90 juta/ha/petak/8 tahun. Jadi jika lokasi areal HTR pada koperasi adalah 50 ha/petak, maka hasil yang diperoleh setelah pemanenan dengan luasan 50 ha/petak adalah kurang lebih Rp. 3. 500.000.000 – 4.500.000.000. Hak untuk mendapatkan bimbingan dan penyuluhan teknis.Setelah diterbitkannya IUPHHK-HTR pihak koperasi belum mendapatkan bimbingan dan penyuluhan berupa tatacara pembuatan RKUPHHK-HTR dan RKTUPHHKHTR oleh pendamping. Hal itu disebabkan pihak pendamping belum memahami tentang mekanisme pembuatan RKUPHHK-HTR dan RKTUPHHK-HTR tersebut. Tanggung jawab koperasi 1. Meningkatkan potensi sumberdaya lahan HTR. 2. Menerapkan system silvikultur yang sesuai untuk meningkatkan potensi dan kualitas sumber daya hutan produksi. 3. Menjamin kelestarian sumber daya hutan produksi. 4. Menyusun RKUPHHK-HTR dan RKTUPHHK-HTR Manfaat yang diperoleh koperasi 1. Mendapatkan kredit modal kerja dari dana bergulir pada pusat pembiayaan pembangunan hutan.Modal kerja yang dimaksud belum diperoleh dikarenakan pihak koperasi belum mengajukan peminjaman dana pada pusat P2H, modal kerja yang dimaksud berupa dana pinjaman dari Pusat P2H, kurang lebih Rp. 5.750.000/ha/petak/tahun. Jadi untuk luasan dengan 50 ha/petak/tahun maka dana yang diperoleh adalah Rp. 287.500.000/50 ha/petak/tahun. 2. Mendapatkan hasil 300-400 pohon/ha/petak/tahun.Hasil yang dimaksud belum diperoleh. 300-400 pohon dapat diperoleh dari hasil akhir pengelolaan areal HTR selama 8 tahun setelah melalui tahapan-tahapan sistem pengelolaan yang sesuai. Misalnya dalam 1 ha lahan HTR ditanami dengan jarak 3x3 m, jadi untuk 1 ha dapat ditanami kurang lebih 1089 bibit pohon, kita dapat asumsikan bahwa bibit yang berhasil tumbuh dan setelah dilakakukan penjarangan sampaitahun ke 8 adalah kurang lebih 300-400 pohon. Jika 1 pohonnya dijual dalam tegakan berdiri dengan harga kurang lebih Rp. 250.000- Rp. 300.000/pohon, maka hasil yang diperoleh dalam 1ha/petak adalah kurang lebih 70-90 juta/ha. 3. Pengalaman mengelola HTR. Dengan melakukan pengelolaan HTR akan menambah referensi baru tentang mekanisme pembangunan kehutanan. Hal ini akan menjadi acuan kedepannya dalam mensukseskan skema pembangunan kehutanan ke depannya khususnya HTR.


2. Kepala Desa/Lurah a. Hak Kepala Desa/Lurah 1. Sebagai pengawas kepala desa berhak memperoleh renumerasi.Sampai diterbitkannya IUPHHK-HTR kepala desa belum memperoleh renumersi karenakan renumerasi ini belum memiliki aturan yang jelas. b. Tanggung jawab Kepala Desa/Lurah 1. Memfasilitasi masyarakat untuk memberikan keterangan bahwa pengelola adalah warga desa atau berasal dari desa setempat.Hal ini telah dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah setempat, sebab ini merupakan syarat untuk penerbitan IUPHHK-HTR, sementara di Kelurahan Konawe, Desa Lahaji dan Desa Masara IUPHHK-HTR telah diterbitkan oleh Pemda setempat. 2. Melakukan pengawasan terhadap pembangunan HTR.Hasil observasi di lapangan Kepala Desa/Lurah belum melakukan kegiatan pengawasan. Hal ini disebabkan setelah dikeluarkannya IUPHHK-HTR pihak Koperasi belum melakukan koordinasi dengan kepala Desa sejaumana perkembangan pembangunan HTR berjalan, disamping itu juga kepala Desa/Lurah tidak melakukan pengawasan dikarenakan Kepala Desa/Lurah tidak memahami mekanisme pembangunan HTR itu sendiri. 3. Memberikan penjelasan kepada masyarakat arti pentingnya pembangunan HTR demi kelestarian hutan dan kesehjateraan masyarakat. Hal ini tidak dilakukan dikarenakan Kepala Desa/Lurah tidak mengetahui mekanisme pembangunan HTR. c.

Manfaat/Hasil yang diperoleh Kepala Desa/Lurah 1.

Memperoleh manfaat dari hasil pengelolaan HTR untuk kepala desa/Lurah maupun untuk desa/lurah.Dari hasil obsevasi di lapangan belum nampak hak berupa manfaat yang diperoleh kepala desa/lurah baik itu untuk pribadinya maupun untuk desanya, selain itu pulah pihak kepala desa/lurah tidak memahami hak – hak apa saja yang akan diperoleh baik untuk kepala desa maupun desanya. Hak untuk individu kepala desa/lurah itu sendiri berupa renumerasi dari tanggung jawab yang diembannya sedangakan untuk desanya berupa penyerapan tenaga kerja, dan ditahun ke 9 pasca panen perputaran uang di desa/lurah akan meningkat dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di desa/lurah tersebut.

2.

Penyerapan tenaga kerja di desa.Dengan adanya program HTR maka akan menyedot tenaga kerja yang ada di Desa/Lurah sehingga akan mengurangi angka pengangguran yang ada di Desa/Lurah yang nantinya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di desa/lurah tersebut. Namun setelah dikelurkannya IUPHHK-HTR, kegitan yang mennyedot tenaga kerja belum berjalan sehingga kondisi di Desa/Lurah


belum menunjukan perkembangan yang signifikan dalam hal peningkatan kesjahteraan masyarakat di Desa/Lurah setempat. 3. Tahun kesembilan pasca panen, uang yang beredar di desa tersebut akan meningkat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi di desa tersebut.Hal ini dapat tercapai apabila semua pihak sadar akan peran masing-masing dan pihak pengelola dalam hal ini koperasi menerapakan pengelolaan sesuai mekanisme pengelolaan yang dianjurkan yaitu dengan metode sistem silvikultur yang sesuai. 4. Memperoleh upa kerja.Dari hasil observasi dilapangan manfaat berupa upa kerja yang diperoleh masyarakat dalam pengelolaan areal HTR belum belum ada, sebab kegitan – kegiatan berupa pemebersihan lahan, penanaman, pengukuran batas areal kerja belum ada yang dilakukan. 5. Masyarakat desa/lurah anggota koperasi memperoleh manfaat langsung dari hasil-hasil pelaksanaan kegiatan HTR. Manfaat itu belum diperoleh dikarenakan kegiatan pembangunan HTR di Kelurahan Konawe, Desa Masar dan Desa La Haji masih mengalami kendala. 6. Masyarakat desa yang bukan anggota koperasi memperoleh dampak manfaat dari kegiatan-kegiatan HTR.Manfaat itu juga belum dirasakan, dikarenakan pembangunan HTR masih mengalami kendala. 7. Masyrakat desa anggota koperasi memperoleh manfaat langsung dari penjualan kayu HTR. 8. Masyarakat desa bukan anggota koperasi memperoleh dampak manfaat dari kegiatan dan hasil penjualan kayu. 9. Pemerintah desa memperoleh pembayaran pajak dari hasil kegiatan-kegiatan HTR 10. Memperbesar kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat desa. 3. Pemda/Dinas Kehutanan a. Hak Pemda/Dinas Kehutanan Pemerintah daerah/Dinas Kehutanan berhak menarik Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) dari hasil kayu yang diperoleh. 2. Berhak mengusulkan aturan-aturan pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan HTR. 3. Melakukan pengawasan dalam pembangunan HTR. 4. Memperoleh anggaran yang sesuai dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas. 5. Pemerintah Kabupaten/Dinas Kehutanan setempat memperoleh hasil berupa pembayaran pajak dari kegiatan-kegiatan HTR. 6. Pemerintah Kabupaten/Dinas Kehutanan berhak mencabut IUPHHK-HTR yang telah dikeluarkan apabila koperasi koperasi tidak menjalankan kegiatan nyata dilapangan paling lambat 1 tahun sejak izin diberikan. b. Tanggung Jawab/Dinas Kehutanan 1.


1.

2.

3.

c.

Memberikan rekomendasi peminjaman dana bergulir pada BLU Pusat P2H. Hasil observasi di lapangan menunjukan bahwa rekomendasi peminjaman dana bergulir pada Pusat P2H belum dikeluarkan oleh Pemda/Dinas Kehutanan kepada koperasi dikarenakan pihak koperasi belum memenuhi syarat – syarat peminjaman dana pada Pusat P2H, diantaranya koperasi belum membuat RKUPHHK-HTR dan RKTUPHHK-HTR. Memberikan IUPHHK-HTR kepada Koperasi. Pemda/Dinas Kehutanan setempat telah mengeluarkan IUPHHK-HTR di buktikan dengan Keputusan Bupati Muna No.413 Tahun 2011 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat dalam hutana tanaman kepada koperasi kolipopo melaano seluas ± 437 hektar. Melakukan pengawasan, avaluasi, serta memfasilitasi koperasi dalam pembangunan HTR. Hasil observasi dilapangan, Pemda/Dinas Kehutanan setempat sudah melakuakan pengawasan dan evaluasi serta memfasilitasi koperasi dalam pengurusan pembangunan HTR berupa pengajuan areal pencadangan HTR sampai dikeluarkannya IUPHHK-HTR pada koperasi, namun pemda masih terkesan lamban dalam menjalankan tanggung jawabnya terbukti dengan ketidak pahaman koperasi dan pendamping mengenai mekanisme pembangunan HTR.

Manfaat/Hasil yang diperoleh Pemda/Dinas Kehutanan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

Memperoleh anggaran untuk melakukan berbagai kegiatan dalam pembangunan HTR. Memperoleh dana perimbangan dari hasil PSDH. Memperoleh manfaat karena adanya peningkatan potensi dan kualitas sumberdaya hutan diwilayahnya. Pemasukan daerah dari pajak hasil pengelolaan areal HTR dan pajak dari hasil penjualan kayu. Pengalaman dalam pembangunan HTR. Pemasukan daerah berupa retribusi dari hasil pengelolaan areal HTR berupa penjualan kayu. Manfaat berupa hasil penjualan kayu dari areal HTR belum diperoleh. Pengalaman dalam pembangunan HTR. Dengan adanya program pembangunan HTR maka akan menjadi sebuah pengalaman baru dalam hal pembangunan kehutanan dan akan menjadi sebuah pengalaman berharga untuk menjalankan program kehutanan kedepannya.

4. Pendamping a. Hak Pendamping 1. Mendapatkan biaya pendampingan. Biaya pendampingn belum diperoleh pendamping, namun biaya pendampingan akan segera dibayarkan oleh BP2HP.


2. b.

Memperoleh sarana yang diperlukan untuk melaksanakan pendampingan.

Tanggung jawab pendamping 1. Menjelaskan kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi. 2. Menjelaskan system silvikultur apa yang yang sesuai untuk dilaksanakan untuk meningkatkan potensi dan kualitas sumberdaya hutan serta melestarikan sumberdaya hutan. 3. Menjelaskan kepada koperasi bahwa kelestarian hasil produksi/tahun adalah bahagian dari kelestarian hutan produksi. 4. Menjelaskan kepada koperasi volume pekerjaan kegiatan HTR dalam melaksanakan system silvikultur yang sesuai. 5. Menjalaskan kepada koperasi potensi hasil kayu yang akan diperoleh koperasi jika melaksanakan sistem silvikultur yang sesuai. 6. Membantu dan memfasilitasi koperasi dalam penyusunan RKUPHHKHTR dan RKTUPHHK-HTR.

A. Identifikasi Relationship (Hubungan) para stakeholder a. Koperasi i. Hubungan Koperasi dan Kepala Desa. - Untuk mendapatkan surat keterangan bahwa koperasi berada didalam desa itu dan dibentuk oleh anggota-anggota yang berasal dari desa itu dalam rangka permohonan IUPHHK-HTR maka koperasi perlu mengadakan hubungan dengan kepala desa. - kepala desa mengetahui bahwa dia perlu mengadakan hubungan yang intensif dengan koperasi dalam pelaksanaan pembangunan HTR nanti. ii. Hubungan Koperasi dengan Pemda/Dinas Kehutanan - Untuk mendapatkan rekomendasi peminjaman dana bergulir koperasi perlu menghubungi pemda/dinas kehutanan setempat. - Dalam rangka monitoring dan efaluasi serta memfasilitasi pembangunan HTR maka pemda perlu melakukan hubungan yang intensif dengan koperasi. iii. Hubungan Pendamping dengan koperasi - Pendamping perlu menjelaskan cara-cara membuat RKU dan RKT kepada koperasi sesuai format permenhut no 3 tahun 2012. - Pendamping perlu menjelaskan volume pekerjaan pembuatan bibit, persiapan lahan penanaman pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan hutan tahun/tahun, petak/petak, rotasi pertama untuk seluruh petak kepada koperasi. - Pendamping perlu menjelaskan perkiraan seluruh biaya berkenaan dengan kegiatan tersebut pada butir ke dua diatas.


-

Pendamping perlu menjelaskan hasil kayu yang akan diperoleh petak/petak jika silvikultur yang sesuai dilaksanakan sesuai ketentuan kepada koperasi. - Pendamping perlu menjelaskan pemasaran dan hasil pemasaran yang akan diperoleh sesuai dengan jumlah hasil kayu tersebut pada butir ke tiga. - Penjelasan – penjelasan tersebut dari butir satu sampai lima diatas perlu dimengerti oleh koperasi agar koperasi dapat membuat sendiri RKU dan RKT sesuai format Permenhut No 3 tahun 2012. b. Kepala Desa 1. Hubungan kepala desa dengan koperasi - Untuk mendapatkan surat keterangan bahwa pengelola adalah warga desa atau berasal dari desa baik itu individu maupun koperasi, pihak pengelola yaitu koperasi harus berhubungan dengan kepala desa. - Kepala desa melakukan pengawasan terhadap koperasi dalam pembangunan HTR. 2. Hubungan kepala desa dengan pemerintah daerah/dinas kehutanan setempat. - Kepala desa dan pemda/dinas kehutanan setempat harus terkait dalam melaksanakan pengawasan yang dilakukannya masing-masing. 3. Hubungan kepala desa dengan pendamping - Kepala desa dan pendamping berhubungan dalam hal pengawasan terhadap pembangunan HTR. c. Pemda/Dinas Kehutanan 1. Hubungan Pemda dan Koperasi - Untuk mendapatkan rekomendasi peminjaman dana bergulir koperasi harus berhubungan dengan pemda/dinas kehutanan setempat. - Pemkab/dinas kehutanan setempat melakukan monitoring dan memfasilitasi koperasi dalam pembangunan HTR. 2. Hubungan Pemda/Dinas Kehutanan dan Kepala Desa. - Kepala desa dan pemda/dinas kehutanan setempat berhubungan dalam hal pengawasan dan sosialisai terhadap pembangunan HTR. 3. Hubungan pemda/dinas kehutanan dan pendamping. - Hubungan Pemda/Dinas Kehutanan setempat dan pendamping adalah hubungan dalam hal mengawal dan melakukan pengawasan dalam pembangunan HTR. d. Pendamping 1. Hubungan pendamping dengan koperasi - Hubungan pendamping dan koperasi adalah pendamping memberikan inforamsi tentang hak, tanggung jawab, dan manfaat yang diperoleh dari pengelolaan areal HTR ke koperasi. - Pendamping berhubungan dengan koperasi dalam hal pembuatan RKUPHHK-HTR dan RKTUPHHK-HTR.


2.

Hubungan pendamping dengan kepala desa. Kepala desa dan pendamping berhubungan dalam hal pengawasan dan sosialisasi pembangunan HTR kepada masyarakat atau koperasi. 3. Hubungan pendamping dengan pemda/dinas kehutanan. - Hubungan pendamping dan pemda/dinas kehutanan adalah hubungan dalam hal mengawal dan melakukan pengawasan dalam pembangunan HTR. 4. Analisis keseimbangan dan tingkat pemahaman Hak, Tanggung Jawab, dan manfaat yang di perankan oleh para pihak yaitu Koperasi, Pemda/Dinas Kehutanan, Kepala Desa/Lurah dan Pendamping. -

Untuk mengetahui keseimbangan dan tingkat pemahaman hak, tanggungjawab dan manfaat yang diperankan para pihak, dilakukan dengan menggunakan metode Analisis 3 R (Rights, Responsibilities, Return). Analisis ini didasarkan dari wawancara dan diskusi di level desa dan level kabupaten. Tabel 13. Hasil analisis keseimbangan peran dengan menggunakan analisis 3R No

Stakeholder

Hak

Skor

Tanggung Jawab

Skor

Manfaat/Hasil

Skor

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Koperasi

Memperoleh IUPHHK-HTR

1

Memohon Kredit Dana Bergulir Pada Pusat P2H Hak Memperoleh Hasil dari pengelolaan HTR

Menibgkatkan Potensi Sumberdaya Lahan Meningkatkan Kuaslitas Sumberdaya Lahan

0

Mendapatkan modal kerja dari dana bergilirpada Pusat P2H Mnedapatkan Hasil ± 350-450 pohon/ha/petak/tahun

Meningkatkan sistem silvikultur yang sesuai Menjamin kelestarian sumberdaya hutan produksi

1

Pengalaman mengelola HTR

Menyusun RKU dan RKT sesuai dengan Permenhut No. 3 tahun 2012 2

Kepala Desa/Lurah

(1)

(2)

Sebagai pengawas kepala desa/lurah berhak memperoleh renumerasi

(3)

0

(4)

Memfasilitasi masyarakat untuk memberikan keterangan bahwa pengelola adalah warga desa atau berasal dari desa setempat Melakukan pengawasan terhadap pembangunan HTR

(5)

2

Masyarakat desa/lurah angota koperasi memperoleh manfaat langsung dari hasil-hasil pelaksanaan kegiatan HTR

0

Masyarakat desa yang bukan anggota koperasi memperoleh dampak menfaat dari kegiatan-kegiatan HTR

(6)

(7)

(8)

Journal of Community Forestry Service, Vol I. No. 1 (76 – 87) Analysis of Roles, Rights, and Responsibilities of Some parties in the development of People Forest Plantation at Kelurahan Konawe, Desa Masara, and Desa Lahaji Kabupaten Muna 3

4

Pemda/Dinas Kehutanan

Pendamping

Berhak menarik profisi sumberdaya hutan (PSDH) dari hasil kayu yang diperoleh pada areal HTR Berhak mengusulkan aturan-aturan pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan HTR Melakukan pengawasan dalam pembangunan HTR Memperoleh anggaran yang sesuai dalam melaksakan tugas-tugas tersebut diatas Pemda/Dinas Kehutanan memperoleh hasil berupa pembayaran pajak dari kegitan-kegitan HTR Pemerintah daerah/dinas kehutanan berhak mencabut IUPHHK HTR yang telah dikeluarkan apabilah koperasi tidak menjalan kan kegiatan nyata dilapangan paling lambat 1 tahun sejak izin diberikan Mendapatkan Honorarium pendampingan

2

Memberikan rekomendasi peminjaman dana bergulir pada BLU Pusat P2H sertelah koperasi memenuhi ketentuan-ketentuan yang diperlukan

2

Memperoleh dana perimbangan dari hasil provisi sumberdaya hutan

Bupati dengan fasilitasi dinas mengeluarkan IUPHHKHTR kepada koperasi

Memperoleh anggaran untuk melakukan berbagai kegiatan pembangunan HTR

Mengusulkan pencadangan HTR

area

Adanya peningkatan potensi dan kualitas sumberdaya hutan diwilayahnya

Monotoring dan evaluasi serta memfasilitasi koperasi dalam pembangunan HTR

Pemasukan daerah dari pajak hasil pengelolaan areal HTR dan pajak dari hasil penjualan kayu

2

Pengalaman dalam pembangunan HTR

0

Menjelaskan kegiatankegiatan apa yang harus dilakukan koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas sumberdaya hutan produksi Menjelaskan sistem silvikultur apa yang sesuai untuk dilaksanakan guna meningkatkan potensi dan kualitas sumberdaya hutan serta melestarilkan sumberdaya hutan Menjelaskan kepada koperasi bahwa kelestarian hasil produksi /tahun adalah bahagian dari kelestarian hutan produksi Menjelaskan kepa koperasi volume pekerjaan kegiatan HTR dalam melaksanakan sistem silvikultur yang sesuai

2

Honorarium pendampingan

Memperoleh sarana yang dibutukan untuk memfasilitasi pembangunan HTR

Memperoleh renumerasi apabila kegiatan HTR berjalan baik Pengalamn dan pengetahuan dalam pembangunan HTR

1

Journal of Community Forestry Service, Vol I. No. 1 (76 – 87) Analysis of Roles, Rights, and Responsibilities of Some parties in the development of People Forest Plantation at Kelurahan Konawe, Desa Masara, and Desa Lahaji Kabupaten Muna Menjelaskan kepda koperasi potensi hasil kayu yang akan diperoleh koperasi jika melaksanakan sisten silvikultur yang sesuai. Membantu dan memfasilitasi koperasi dalam penyusunan RKUPHHK-HTR dan RKTUPHHK-HTR

Memperoleh promosi jabatan jika dianggap melaksnakan tugasnya dengan baik

Keterangan : 0 = Tidak ada sama sekali 1 = Sangat kecil 2 = Kecil 3 = Sedang 4 = Besar

Skor tertinggi : Hak : Pemkab/Dinas Kehutanan dan Koperasi Tanggung Jawab : Pemkab, Kepala Desa/Lurah Pendamping Manfaat/Hasil : Pemkab, Koperasi, Pendamping

Tabel 14. Hasil analisis 3R berdasarakan tingkat pemahaman stakeholder No (1) 1.

2.

Stakeholder (2) Koperasi

Kepala Desa/Lurah

Hak (3) Memperol eh IUPHHK HTR Memohon Kredit Dana Bergulir HTR Pada BLU Pusat P2H Hak memperol eh hasil dari pengelola an HTR

Sebagai Pengawas kepala desa/lurah berhak memperol eh renumeras i

Skor (4) 2

Tanggung Jawab (5) Meningkatkan potensi sumberdaya klahan

Skor (6) 0

0

Meningkatkan kualitas sumberdaya lahan

0

Mendapatkan hasil pohon/ha/petak/tahun

0

Menerapkan system silvikultur yang sesuai

0

Pengalaman mengelola HTR

Menjamin kelestarian sumberdaya hutan produksi Menyusun RKU dan RKT sesuai dengan Permenhut No. 3 tahun 2012 Memfasilitasi masyarakat untuk memberikan keterangan bahwa pengelola adalah warga desa atau berasal dari desa setempat

0

2

Masyarakat desa/lurah anggota koperasi memperoleh manfaat langsung dari hasil-hasil pelaksanaan kegiatan HTR

Melakukan pengawasan terhadap pembangunan HTR

0

Memberikan penjelasan kepada masyarkat arti pentingnya pembangunan HTR di desanya demi kelestarian hutan dan kesehjateraan Masyarakat

0

Masyarakat desa yang bukan anggota koperasi memperoleh dapak manfaat dari kegiatankegiatan HTR Masyarakat desa anggota koperasi memperoleh manfaat langsung dari hasil-hasil penjualan kayu HTR

0

Manfaat/Hasil (7) Mendapatkan modal kerja dari dana bergulir pada pusat pembiayaan pembangunan hutan

Skor (8) 1.

350-450

0

2.


3.

Pemda/Dina s Kehutanan

(2)

4.

Pendamping

Berhak menarik PSDH dari hasil kayu yang diperoleh

0

Memberikan rekomendasi peminjaman dana bergulir pada BLU Pusat P2H setelah koperasi memenuhi ketentuan-ketentuan yang diperlukan

(3) Berhak mengusulkan aturan-aturan pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan HTR

(4)

Melakukan pengawasan dalamm penbangunan HTR

4

Memperoleh angaran yang sesuai dalam melaksanakan tugastugas tersebut diatas

0

Pemda/Dinas Kehutanan memperoleh hasil berupa pembayaran pajak dari kegiatan-kegiatan HTR Pemerintah daerah/dinas kehutanan berhak mencabut IUPHHK-HTR yang telah dikeluarkan apabila koperasi tidak menjalankan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 tahun sejak izin diberikan. Mendapatkan honorarium pendampingan.

0

Masyarakat desa yang bukan angota koperasi memperoleh dampak manfaat dari kegiatan dan hasil penjualan kayu Pemerintah desa memperoleh pembayaran pajak dari hasil-hasil kegiatan HTR Memperbesar kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat desa Memperoleh manfaat dari hasil pengelolaan HTR untuk kepala desa maupun desanya. Penyerapan tenaga kerja di desa Tahun kesembilan pasca panen, uang yang beredar di desa tersebut akan meningkat yanmg berdampak pada pertumbuhan akonomi didesa tersebut Memperoleh dana perimbangan dari hasil provisi sumberdaya hutan

0

0

(5) Bupati dengan fasilitasi dinas mengeluarkan IUPHHK-HTR kepada koperasikoperasi Mengusulkan areal pencadangan HTR

(6) 2

(7) Memperoleh anggaran untuk melakuakan berbagai kegiatan untuk pembangunan HTR

(8) 0

2

0

Monitoring dan evaluasi serta memfasilitasi koperasi dalam pembangunan HTR

2

Memperoleh manfaat karena adanya peningkatan potensi dan kualitas sumberdaya hutan di wilayahnya. Pemasukan daerah dari pajak hasil pengelolaan areal HTR dan pajak dari hasil penjualan kayu Pengalaman pembangunan HTR

2

dalam

0

2

0

Menjelaskan kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas sumberdaya hutan produksi Menjelaskan sistem silvikultur apa yang sesuai untuk dilaksanakan guna meningkatakan potensi dan kualitas sumberdaya hutan

0

Hono rarium pendampingan

0

0

Memperoleh sarana yang diperlukan untuk memfasilitasi pembangunan HTR

0

Journal of Community Forestry Service, Vol I. No. 1 (76 – 87) Analysis of Roles, Rights, and Responsibilities of Some parties in the development of People Forest Plantation at Kelurahan Konawe, Desa Masara, and Desa Lahaji Kabupaten Muna serta melestarikan sumberdaya hutan. Menjelaskan kepada koperasi bahwa kelestarian hasil produksi/ tahun adalah bahagian dari kelestarian hutan produksi Menjelaskan kepda koperasi volume pekerjaan kegiatan HTR dalam melaksanakan system silvikultur yang sesuai Menjelaskan kepada koperasi potensi hasil kayu yang akan diperoleh koperasi jika melaksanakan silvikultur yang sesuai. Membantu dan memfasilitasi koperasi dalam penyusunan RKUPHHK-HTR dan RKTUPHHKHTR

0

Memperoleh renumerasi apabila kegiatan HTR berjalan baik

0

0

Pengalaman dan pengetahuan dalam pembangunan HTR

1

0

Memperoleh promosi jabatan jika dianggap melaksanakan tugasnya dengan baik.

0

0

Keterangan: 0 = Tidak paham sama sekali 1 = Kurang paham 2 = Paham

Skor tertinggi : Hak Tanggungjawab Manfaat/Hasil

: Pemkab dan Koperasi : Pemkab dan Kepala Desa/Lurah : Pemda, Pendamping, Koperasi

Dari tabel analisis stakeholder diatas dapat dilihat bahwa terjadii ketidakseimbangan antara hak, tanggung jawab, dan manfaat yang diperankan oleh stakeholder terkait. Dari hasil observasi di lapangan, ketidakseimbangan peran para stakeholder inilah salah satu penyebab dari lambannya pembangunan HTR. Hasil analisis diatas juga menjelaskan bahwa beberapa stakeholder terkait tidak maksimal dalam menjalankan perannya. Disebabkan ketidakpahaman stakeholder tentang mekanisme pembangunan HTR. Sehingga berdampak pada pembangunan HTR yang tidak maksimal. Misalnya antara koperasi dan pendamping, koperasi tidak menjalankan hak maupun tangungjawabnya dikarenakan koperasi tidak sepakat dengan IUPHHK-HTR yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat., koperasi menolak IUPHHK-HTR dikarenakan koperasi mengganggap bahwa lokasi yang diberikan sangat kecil dan tidak akan memberikan hasil yang cukup. Anggapan lahir dikarenakan koperasi belum memahami mekanisme pembangunan HTR itu sendiri. Seandainya koperasi memahami mekanisme pembangunan tersebut maka koperasi belum tentu akan menolak IUPHHK-HTR yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini tidak bisa dilepaspisahkan dengan peran dari pihak pendamping itu sendiri. Pendamping harus menjelaskan kepada koperasi bahwa pengelolaan HTR memerlukan kompetensi pengelolaan hutan. HTR yang luasnya sekitar 437 ha bisa mendapatkan nilai ekonomi yang tinggi. Apabila diterapkan dengan metode


silvikultur yang sesuai, mulai dari pengadaan bibit dan persemaian, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, perlindungan, pengamanan hutan. Untuk melaksanakan itu dibutuhkan biaya. Biaya tersebut dapat diperoleh melaluai BLU Pusat P2H dengan syarat yang telah ditentukan pada Permenhut No.3 tahun 2012. Pendamping perlu menjelaskan bahwa lokasi dengan luas 437 ha dibagi menjadi 8 petak areal kerja. Sehingga tiap petaknya memiliki luas lebih kurang 54 ha/petak, diasumsikan dari 54 ha, 4 hektarnya dijadikan sebagai tempat atau lokasi pembibitan, pondok kerja, gudang, dan tempat untuk menanam tanaman yang menjadi kebutuhan sehar-hari. Tiap hektarnya membuthkan dana mulai dari pengadaan bibit dan persemaian, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan,perlindungan, serta pengamanan hutan adalah Rp. 5.750.000, jadi untuk 1 petak areal kerja dengan luasan kurang lebih 50 ha setelah dikurangi 4 ha sebagai lokasi peruntukan lain, dana yang dibutuhkan adalah Rp. 287.500.000 untuk tahun pertama dan petak pertama, sedangkan tahun selanjutnya sampai tahun ke 8 kurang lebih sama. Koperasi berkeinginan lokasi yang nantinya diberikan akan ditanamai jati putih, jati putih apabila dilakukan pengelolaan dengan menggunakan system silvikultu yang sesuai maka akan memberikan nilai ekonomis yang cukup besar. Bisa kita asumsikan pada areal HTR yang kurang lebih 437 ha setelah dibagi dalam petak/petak dan tiap petaknya memiliki luas kurang lebih 50 ha akan memiliki hasil yang besar jika dinilai dari segi ekonominya. Jatih putih dengan luas 1 ha pada umur 8 tahun, setelah dipanen dapat di jual kurang lebih 70-90 juta/ha. Jadi jika luasan dalam satu petak adalan 50 ha maka nilai yang diperoleh kuarang lebih Rp.3.500.000.000, delapan kalilipat dari modal awal yang digunakan. Apabila pendamping memberikan masukan seperti itu maka belum tentu koperasi akan menolak IUPHHK-HTR yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Namun hal itu tidak disampaikan dikarenakan pendamping juga belum memahami sepenuhnya tenteng mekanisme pembangunan HTR itu sendiri. Hasil analisis diatas menunjukan bahwa stakeholder kunci yang menyukseskan pembangunan HTR adalah Pemerintah Daerah/Dinas Kehutanan setempat. Suksesnya pembangunan HTR tergantung dari komitmen mereka dalam mendukung program tersebut. Adapun Kelompok Tani Hutan dan Koperasi sebagai pihak pengguna yang siap diberdayakan baik dari sisi pengetahuan, keahlian dan sikapnya. Keberhasilan pemberdayaan koperasi/masyarakat/petani hutan sangat tergantung dengan komitmen dan dukungan fasilitasi dari stakeholder kunci yaitu Pemerintah Daerah/Dinas Kehutanan setempat.

VI. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa terjadi ketidakseimbangan peran berupa hak, tanggungjawab, manfaat yang diperoleh Koperasi, Kepala Desa, Pemda/Dinas Kehutanan dan pendamping. Tingkat pemahaman masing-masing stakeholder berbeda-beda terkait pelaksanaan peran hak, tanggung jawab, dan manfaat. Stakeholder yang memiliki pemahaman yang baik


adalah Pemerintah kabupaten sedangkan stakeholder yang memiliki pemahaman kurang baik adalah Koperasi, Kepala Desa, dan Pendamping.

DAFTAR PUSTAKA FKKM, 2004. Jurnal Kehutanan Masyarakat. Forum Komunikasi Kehutanan

Masyarakat. Bogor


La Ode Ifrisal Tim Layanan Kehutanan Masyarakat UNHAS Alamat rumah: Jln. PerintisKemerdekaan VI, Asrama Muna Alamat surel :

Recommend Documents