L

8/29/2013

SOSIALISASI Balitbang Kelautan dan Perikanan

PMK NOMOR 71/PMK.02/2013 TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA, STANDAR STRUKTUR BIAYA, DAN INDEKSASI DALAM PENYUSUNAN RKA-K/L

&

PMK NOMOR 72/PMK.02/2013 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN 2014 Direktorat Jenderal Anggaran – Kementerian Keuangan – Tahun 2013

1

Pokok Bahasan

2

1

8/29/2013

I. Latar Belakang…..(1) 1. Standar Biaya (SB) merupakan salah satu instrumen penting utk menjamin keberhasilan implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). 2. Selama ini pengaturan SB dilakukan setiap tahun anggaran, dan belum ada pengaturan yg bersifat lintas tahun anggaran. 3. Perlu upaya pengaturan SB yang dapat lebih menjamin terwujudnya efisiensi pd saat perencanaan (allocative efficiency) & efisiensi pd saat pelaksanaan (operational efficiency). Hal ini untuk memperbaiki kelemahan yang ada, antara lain:  Fungsi check & balance penerapan SBM:  SBM blm sepenuhnya diacu dengan benar oleh K/L dalam proses penyusunan RKA-K/L.  Proses penelaahan RKA-K/L yg fokus pd SBM telah mereduksi esensi PBK yg seharusnya berbasis output (bukan input)  Penerapan SBK:  Penyusunan SBK masih blm signifikan & manfaatnya msh terbatas sbg alat percepatan penyusunan RKA-K/L  Hasil monev SBK belum dimanfaatkan scr optimal utk mewujudkan efisiensi alokasi anggaran  Belum terdapat ketentuan yg mengatur penerapan standar biaya pada satker BLU

I. Latar Belakang ….(2) BENTUK PENGATURAN SB

Regelling • Bersifat jangka panjang • Pengaturan penerapan standar biaya

1. Panduan penerapan SBM 2. Panduan penerapan SBK, 3. Panduan penerapan Standar Struktur Biaya & Indeksasi)

Beschikking • Bersifat tahunan • Penetapan satuan2 biaya baik SBM maupun SBK termasuk struktur biaya

1. PMK & Surat Menkeu ttg SBM 2. PMK SBK 3. PMK/Surat Menkeu ttg Standar Struktur Biaya & Indeksasi 4

2

8/29/2013

II. PMK Regelling

PEDOMAN STANDAR BIAYA, STANDAR STRUKTUR BIAYA, & INDEKSASI DALAM PENYUSUNAN RKA-K/L (PMK No. 71/PMK.02/2013 tgl. 3 April 2013)

B. Pengaturan SBM Definisi Standar Biaya Masukan

Satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran.

1.

Pemberlakuan

 berlaku untuk satu Kementerian Negara/Lembaga, atau  beberapa/seluruh Kementerian Negara/Lembaga

2.

Penetapan

Melalui PMK / persetujuan Menkeu

3.

Kriteria SBM dgn persetujuan Menkeu

 Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu  Adanya kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh Kementerian Negara/Lembaga.  Daerah terpencil, daerah perbatasan, pulau terluar, dan /atau  Penyelenggaraan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri

4.

Fungsi

Dalam Perencanaan:  Batas tertinggi untuk menghasilkan biaya komponen output, dan  Alat reviu angka dasar (baseline) Dalam Pelaksanaan:  Batas tertinggi, atau  Estimasi (utk SB yg harganya tersedia di pasar)

3

8/29/2013

B. Pengaturan SBM

5.

Penggunaan

K/L wajib menggunakan SBM dalam penyusunan RKA-K/L.

6.

Tanggung jawab penggunaan

Kesesuaian dan kebenaran atas penggunaan SBM sepenuhnya menjadi tanggung jawab PA/KPA

7.

Pengawasan

Pengawasan atas penggunaan SBM dilakukan oleh aparat pengawas fungsional K/L

C. Hal-hal penting dalam SBM  Dalam penerapan SBM, K/L harus melakukan langkah-langkah efisiensi sbb :  Pembatasan & pengendalian biaya perjadin  Pembatasan & pengendalian biaya rapat diluar kantor  Penerapan sewa kendaraan operasional sbg salah satu alternatif penyediaan kendaraan operasional  Pembatasan honorarium tim pelaksana kegiatan Keikutsertaan pejabat/pegawai dlm tim pelaksanaan kegiatan/sekretariat tidak dibatasi, namun pemberian honorarium diatur dgn ketentuan sbb:  Pejabat negara/pejabat eselon I/II tiap bulan hanya diperkenankan menerima honorarium tim yg bersumber dari DIPA KL ybs maksimal 2 tim pelaksanan kegiatan  Pejabat eselon III/IV, dan pejabat fungsional serta pelaksana tiap bulan hanya diperkenankan menerima honorarium tim yg bersumber dari DIPA KL ybs maksimal 3 tim pelaksanaan kegiatan  Penggunaan SB lain yg menambah penghasilan dan fasilitas bagi Pejabat Negara, PNS dan Non PNS harus dgn persetujuan Menkeu  Penghapusan format SPTJM dalam pertanggungjawaban penggunaan SB lain diluar PMK SBM

4

8/29/2013

C. Pengaturan SBK Definisi Standar Biaya Keluaran

Besaran biaya berupa indeks biaya dan total biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan output/sub output

1.

Pemberlakuan

 Satu K/L  Beberapa/seluruh K/L (Standar Biaya Keluaran Umum)

2.

Penetapan

Melalui PMK

3.

Kriteria

 Bersifat berulang;  Mempunyai jenis & satuan yang jelas dan terukur; dan  Mempunyai komponen/tahapan yang jelas.

4.

Fungsi

 Dalam perencanaan:  sbg batas tertinggi yg berarti besarannya tidak dapat dilampaui;  Referensi penyusunan prakiraan maju;  Bahan penghitungan pagu indikatif Kementerian Negara/Lembaga; dan/atau  Referensi penyusunan Standar Biaya Keluaran untuk output/sub output sejenis pada Kementerian Negara/Lembaga yang berbeda  Dalam Pelaksanaan sbg Estimasi

5.

Penggunaan

K/L wajib menggunakan SBK dalam penyusunan RKA-K/L

C. Pengaturan SBK

6.

Pengawasan

Pengawasan atas penggunaan SBK dilakukan oleh aparat pengawas fungsional K/L.

7.

Proses penyusunan SBK

 Identifikasi output sesuai kriteria  menentukan output yang akan diusulkan  Menyusun KAK  Menentukan tahapan yang diperlukan dalam mencapai output  Identifikasi tahapan sebagai biaya utama/pendukung  Menyusun RAB  Meneliti penerapan BAS, kewajaran alokasi pada RAB  Menyimpan ADK RAB  Menyusun Rekapitulasi Usulan  Menyampaikan usulan kepada Menkeu

5

8/29/2013

C. Pengaturan SBK Bagaimana cara menentukan output 1. Output

Merupakan prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

2. Rumusan Output

1. 2. 3.

Jenis keluaran (output) merupakan uraian mengenai identitas dari setiap keluaran (output) yang mencerminkan tugas fungsi satker secara spesifik; Volume keluaran (output) merupakan banyaknya kuantitas keluaran (output) yang dihasilkan; Satuan keluaran (output) merupakan uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka pengukuran kuantitas (volume) keluaran (output) sesuai dengan karakteristiknya.

C. Pengaturan SBK Bagaimana cara menentukan sub output

1. Sub Output

Sub keluaran (sub output) pada hakekatnya merupakan keluaran (output).

2.Sub Output yg Penyusunan Standar Biaya Keluaran pada level sub keluaran (sub Diusulkan output) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : SBK 1. Mempunyai kesamaan dalam jenis dan satuannya; 2. Penjabaran dari masing-masing barang atau jasa dalam kumpulan barang atau jasa sejenis yang dirangkum dalam satu keluaran (output); 3. Akumulasi dari volume sub keluaran (sub output) yang ada mencerminkan jumlah volume keluaran (output).

6

8/29/2013

C. Pengaturan SBK Bagaimana cara menentukan tahapan yang diperlukan dalam mencapai output 1. Analisis Proses

  

pencapaian keluaran (output)/ sub keluaran (sub output)yang akan dihasilkan; relevansi terhadap pencapaian keluaran (output)/ sub keluaran (sub output), baik terhadap volume maupun kualitasnya; keterkaitan dan kesesuaian antar tahapan dalam mendukung pencapaian keluaran (output)/ sub keluaran (sub output).

2. Review Fungsi Manajemen Secara umum, komponen/tahapan dalam pencapaian suatu keluaran (output)/ sub keluaran (sub output)menggambarkan pelaksanaan fungsi manajemen yang terdiri dari:  Perencanaan (Planning);  Pengorganisasian (Organizing);  Pelaksanaan (Actuating);  Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (Controlling)

C. Pengaturan SBK Contoh penyusunan komponen/tahapan untuk keluaran (output):

Jenis Output : Pendidikan dan Pelatihan

Volume 100

Tahapan/komponen: 011.Penyiapan bahan materi 012.Inventarisasi peserta 013.Pendaftaran peserta 014.Pembelajaran peserta 015.Ujian 016.Sertifikasi kelulusan 017.Monitoring 018.Evaluasi 019.Pelaporan pelaksanaan kegiatan

Satuan Siswa

Fungsi Perencanaan

Fungsi Pelaksanaan

Fungsi Monev

7

8/29/2013

C. Pengembangan SBK Pengembangan SBK akan diarahkan pada hal-hal sbb : 1) Benchmarking, Terhadap Output yg sejenis baik dari unit lain atau K/L lain, akan dilakukan pembandingan antara satu dengan lainnya untuk mencari tingkat efesiensi & efektifitas yang maksimal 2) Standar Pelayanan Minimum (SPM), Penyusunan SBK akan didasarkan pada SPM dari masing-masing K/L untuk masing-masing Output yg telah diidentifikasi dg jelas komponen dan besaran anggaran yg dibutuhkan.

C. Hal-hal penting dalam SBK  Penyusunan SBK dilakukan pada Level output / sub output  Jenis SBK terdiri dari:  Indeks Biaya Keluaran, dan  Total Biaya Keluaran.  Penyusunan SBK menggunakan SBM yang telah ditetapkan dalam PMK, satuan biaya yang ditetapkan melalui persetujuan Menkeu, dan/atau satuan biaya lain yang dapat dipertanggungjawabkan.  K/L wajib menggunakan SBK dalam penyusunan RKA-K/L  Kemenkeu dan K/L secara bersama-sama atau sendiri melaksanakan monev penerapan SBK sesuai kewenangannya dengan difokuskan pada: a. Realisasi anggaran, b. Tahapan/komponen.  Khusus usulan SBK dari satker BLU disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Ditjen Perbendaharaan untuk di lakukan penelaahan, dan selanjutnya disampaikan kepada Ditjen Anggaran sebagai bagian dari usulan SBK yg akan ditetapkan oleh Menkeu.  Batas waktu penyampaian usulan SBK TA 2014 tanggal 8 Mei 2013.

8

8/29/2013

Contoh SBK PMK SBK Produk Obat dan Makanan Yang Disampel dan Diuji Dengan Rata-rata 10 Parameter Uji Per Sampel di Bandung RKA-K/L Output : Produk Obat dan Makanan Yang Disampel Dan DiUji Dengan Rata-Rata 10 Parameter Uji Per Sampel di Bandung

1

Sampel

Volume

Satuan

5.050

Sampel

Tahapan/komponen 011. Penyusunan Perencanaan Sampling 012. Pengadaan Sampel 013. Pengujian Laboratorium Sampel Obat, OT, Kosmetik, PK, Pangan, Kemasan pangan dan PKRT 014. Operasional Penunjang Pengujian 015. Evaluasi Pengujian

Contoh SBK PMK SBK SBK Dokumen Laporan Hasil Investigasi Awal di Bandung

RKA-K/L Output : Dokumen Laporan Hasil Investigasi Awal di Bandung

30

Volume 30

Dokumen

Satuan Dokumen

Tahapan/komponen 011. Pengumpulan Bahan Keterangan, Verifikasi Informasi, dan Rencana Investigasi Awal 012. Investigasi Awal 013. Evaluasi Investigasi Awal dan Gelar Kasus 014. Pelaporan Hasil Investigasi Awal

9

8/29/2013

III. Beschikking

PMK STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014 (PMK No. 72/PMK.02/2013 tgl. 3 April 2013)

A. Cakupan PMK SBM TA 2014 terdiri dari 3 pasal & 2 lampiran

SBM

PMK SBM TA 2014 Lampiran I

Lampiran II

32 Item

28 Item

Persetujuan Menkeu

SBM Lainnya

20

10

8/29/2013

B. Lampiran PMK SBM (I) A. Penambahan item SBM 1. Honorarium Panitia Pengadaan Barang Jasa (Pengguna Anggaran) 2. Uang Harian Diklat 3. Uang harian perjadin dlm kota >8 jam 4. Pengepakan (perjadin pindah)

 Pengganti harga pasar  batas tertinggi perencanaan & pelaksanaan  Cakupan  32 item satuan biaya, meliputi: Honorarium Uang Makan & Lembur Uang Harian Perjalanan Dinas DN & LN Biaya Penginapan Perjalanan Dinas DN B. Penyempurnaan 1. Susunan uang harian 2. Batasan minimal honor PBJ 3. Pembatasan Honor Tim Pelaksana Kegiatan 4. Honor Kelebihan jam Peneliti 5. Pengelola keuangan yg mengelola >1 DIPA 6. Honorarium tim yg ditetapkan oleh Gubernur

C. Penyesuaian besaran 1.Honor Pembantu Peneliti 2.Honorarium satpam dst…. 3.Biaya Penginapan Perjadin DN D. Penghapusan Honor kelebihan jam Penelitian

C. Lampiran PMK SBM (II) A. Penambahan item SBM 1. Kendaraan operasional Mikro Bus

 Referensi harga pasar  batas tertinggi perencanaan & estimasi pelaksanaan  Cakupan  28 item satuan biaya, meliputi: Barang/jasa Pemeliharaan Perjalanan B. Penyempurnaan Penjelasan Lampiran  Satuan biaya transport dalam kota  Pengadaan bahan makanan TNI Polri  Konsumsi tahanan KPK

D. Penghapusan  Toga Hakim & mahasiswa

C. Penyesuaian besaran     

Pengadaan kendaraan Pemeliharaan sarana kantor Konsumsi rapat Pengadaan Bama dst

11

8/29/2013

D. Pengaturan SB per provinsi 1 Makan

11 Sewa Kendaraan Roda 6 (Besar)

2 Snack

12 Pakaian Kerja Dokter

3 Kend. Operasional Pejabat Es. II

13 Pakaian Dinas Pegawai/Perawat

4 Kendaraan Operasional

14 Pakaian Seragam Mahasiswa

5 Kendaraan Operasional Pick Up

15 Pakaian Kerja Supir/Pesuruh

6 Kendaraan Operasional Lapangan 16 Pakaian Kerja Satpam 7 Kendaraan Operasional Roda 2

17 Sewa Gedung

8

Kendaraan Lapangan Trail

18 Pemeliharaan Gedung

9

Sewa Kendaraan Roda 4

19 Honor satpam, pramubakti, supir

10 Konsumsi tahanan

20 Keperluan sehari-hari perkantoran

11 Sewa Kendaraan Roda 6 (sedang)

E. Pengaturan SB pada daerah dgn tingkat kemahalan di atas normal No 1

Prov NAD

Kabupaten Simeuleu Nias

2

Sumut

3

Sumbar

Sulut

Gunung sitoli

118%

Lahomi

124%

Nias Utara

Lotu

125%

Teluk Dalam

130%

Kep. Mentawai

Tuapejat

135%

Kep.Sangihe

Tahuna

140%

Kep. Siau Tagolandang Biaro

Ondong Siau

141%

Kep. Talaud

Melonguane

147%

Karubaga

203%

Peg. Bintang

Oksibil

225%

Nduga

Kenyam

231%

Kotamulia

251%

Tolikara

5

Papua

Puncak Jaya Intan jaya

6

Papua Barat

Toleransi 134 %

Nias Barat Nias Selatan

4

Ibukota Sinabang

Sugapa

264%

Puncak

Ilaga

269%

Maybrat

Kumurkek

156%

dari Satuan biaya prov. NAD

dari Satuan biaya prov. Sumut

dari Satuan biaya prov. Sumbar

dari Satuan biaya prov. Sulawesi Utara

dari Satuan biaya prov. Papua

dari Satuan biaya prov. Papua Barat

12

8/29/2013

Contoh SBM Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan & Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan OB 1. Dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Eselon I/KPA. 2. Kriteria Tim adalah mempunyai keluaran jelas dan terukur; bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I lainnya; bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan; merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu bagi pejabat negara pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. 3. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang. 4. Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, KL melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi. 5. Keikutsertaan pejabat negara/pegawai negeri dalam tim pelaksana kegiatan/tim sekretariat tidak dibatasi , namun pemberian honorariumnya: a. Pejabat Eselon I/II : maksimal 2 tim pelaksana kegiatan b. Pejabat Eselon III/IV/fungsional / Pelaksana : maksimal 3 tim pelaksana kegiatan

Contoh SBM Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis

OJ

Honorarium Narasumber/Pembahas Honorarium narasumber diberikan kepada pegawai negeri yang memberikan informasi / pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat. Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan dengan ketentuan: 1. berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara; dan 2. berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara masyarakat. Honorarium Moderator Honorarium moderator diberikan kepada pegawai negeri/ non pegawai negeri yang melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/ diseminasi/ focus group discussion/kegiatan sejenis. Pelaksanaan kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/ focus group discussion/kegiatan sejenis dapat menggunakan jasa moderator dalam hal diperlukan.

13

8/29/2013

Contoh SBM Satuan Biaya Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor

Orang/Kali

1. merupakan kompensasi bagi pegawai negeri/non pegawai negeri yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor sebagai pengganti atas pelaksanaan sebagian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, dan halfday). 2. Uang saku rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang: a. melibatkan peserta dari eselon I lainnya/masyarakat; b. dilaksanakan minimal 4 jam di luar jam kerja; c. tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur; d. dilengkapi dengan surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II/kepala satuan kerja; e. surat tugas bagi peserta dari unit penyelenggara yang ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon II/kepala satuan kerja; dan f. surat pernyataan pelaksanan kegiatan yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan (pejabat minimal setingkat eselon III/ kepala satuan kerja). Catatan: a. Seluruh kriteria telah terpenuhi. b. struktur organisasi pada kementerian negara/lembaga hanya terdapat satu eselon I, melibatkan eselon II lainnya. c. Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.

Contoh SBM Biaya Uang Harian Paket Fullboard di Luar Kota, Paket Fullboard dan Fullday/Halfday di Dalam Kota

OH

1. diberikan kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket fullboard di luar kota. 2. diberikan kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket fullboard dan fullday/halfday di dalam kota. 3. dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan, kpd peserta (faktor transportasi memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan) dan panitia (faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban)

14

8/29/2013

Contoh SBM Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

OH

1. Satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan sepanjang pelaksanaan rapat yang membutuhkan koordinasi dengan unit/instansi lainnya sekurang-kurangnya dihadiri peserta dari eselon I lainnya/masyarakat. 2. Jenit Paket fullboard (menginap), fullday (>8jam), halfday (>5jam) 3. Kegiatan yang diselenggarakan secara fullboard dapat dilaksanakan, baik di dalam kota maupun di luar kota 4. Kegiatan yang diselenggarakan di luar kota, alokasi pada RKA-K/L terdiri atas: biaya transportasi yang diberikan secara at cost, indeks paket pertemuan fullboard, dan uang harian paket fullboard di luar kota (Lampiran I Nomor 28). 5. Pada kegiatan yang diselenggarakan di dalam kota, alokasi pada RKA-K/L terdiri atas: indeks paket pertemuan (fullboard/fullday/halfday), uang saku dan biaya transportasi dalam kota.

Contoh SBM Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota

Orang/Kali

1. Dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi yang bersifat insidentil dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota 2. Uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan yang bersifat rutin. 3. Uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama. 4. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang mengharuskan menggunakan moda transportasi udara dan/atau air maupun memerlukan biaya yang melebihi satuan biaya yang ditetapkan dapat diberikan secara at cost. 5. Biaya transportasi dalam kota untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang sejenis dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan.

15

8/29/2013

16