L)

REVIEW RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RKA‐K/L) Disampaikan pada Focus Group Discussion “Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga (APIP K/L) melalui Reviu Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga”

Oleh: Heru Susanto Tim Reviu RKA‐K/L Inspektorat VI Jakarta, 10 Februari 2015 INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN

1

1

Pokok Bahasan 1. Knowledge Sharing Reviu RKA‐K/L Auditor APIP K/L; 2. Peran Baru APIP K/L dalam reviu perencanaan kebutuhan BMN; 3. Penyempurnaan Pedoman Reviu RKA‐K/L masukan langkah kerja reviu sesuai karakteristik K/L dan substansi lain dari pedoman.

INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN

2

2

Knowledge Sharing Pengalaman Reviu RKA-K/L Auditor APIP K/L


3

3

RKP

RENJA-K/L

RKA-K/L

DIPA

SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN


4 4

8

5

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN (KEM, PPKF dan RKP)

Pembahasan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan , DHP RKA‐K/L dan DHP RDP‐BUN

9

Persetujuan RUU APBN 13

1

Penetapan Keppres Rincian ABPN & DHP RDP BUN

Arah Kebijakan & Prioritas Pembangunan 6

2

Penyusunan resource envelope & usulan kebijakan APBN

3

Penyusunan RAPBN, RUU APBN, NK, DHP RKA‐K/L dan DHP RDP‐BUN

4

Penyusunan KEM, PPKF dan Pembi‐caraan Pendahuluan

12

Pembahasan RAPBN, RUU APBN, Nota Keu, DHP RKA‐ K/L dan DHP RDP‐BUN

10

Pengesahan UU APBN

11

Penetapan Alokasi Anggaran K/L

Penyusunan Keppres Rincian ABPP Penyusunan & Pengesahan DIPA

7

Pelaksanaan Trilateral Meeting

14

5a 11a

Penyusunan RKA‐K/L APIP K/L

Penyesuaian RKA‐K/L REVIU RKA‐K/L

Assurance 5

Dasar Hukum Reviu RKA‐K/L Bab III PMK 136/PMK.02/2014 Penelitian dan Reviu RKA‐K/L, Pasal 7 s.d. Pasal 12 Pasal 7 Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran K/L, RKA‐K/L unit Eselon I yg telah ditandatangani disampaikan kepada: a. Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan /Unit Perencanaan K/L untuk diteliti; dan b. APIP K/L untuk direviu

Pasal 9 ayat (1) Reviu RKA‐K/L unit Eselon I oleh APIP K/L dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah‐kaidah perencanaan INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN

6 6

PEDOMAN REVIU RKA‐K/L Peraturan Menteri Keuangan Petunjuk Penyusunan & Penelaahan RKA‐ K/L, Lampiran III

Pedoman Reviu RKA‐K/L

Sebagai petunjuk pelaksanaan reviu RKA‐ K/L dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil reviu

Pasal 9 (ayat 5) APIP dapat menyesuaikan dan mengembangkan langkah‐ langkah dalam pedoman reviu RKA‐K/L sesuai kebutuhan dan karakteristik masing‐masing K/L

7 7

Strategi Penyusunan Konsep Reviu RKA-K/L 2013 1. Menyusun: a. Landasan Hukum PMK: • Juksunlah RKA‐K/L b. Pedoman Reviu • RKA‐K/L; • Revisi Anggaran. 2. Capacity building Tim Reviu Inspektorat VI dengan mengikuti diklat reviu RKA‐ K/L, workshop, PKS.

2014 1. Menyusun: a. Landasan Hukum PMK: • Juksunlah RKA‐K/L (kelayakan anggaran); • Tata cara Revisi Anggaran b. Revisi Pedoman Reviu RKA‐ K/L. 2. Mengevaluasi bersama DJA terkait pelaksanaan reviu RKA‐ K/L oleh APIP K/L.

3. Membangun kepedulian APIP K/L dengan sosialisasi .

3. Menyusun kurikulum diklat reviu RKA‐K/L.

4. Membangun pemahaman Reviu RKA‐K/L di Eselon 1 Kementerian Keuangan.

4. Membangun kepedulian APIP K/L dengan sosialisasi .

2015 1. Menyusun: a. Landasan Hukum PMK: • Juksunlah RKA‐K/L; b. Revisi Pedoman Reviu RKA K/L. 2. Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi pelaksanaan reviu RKA‐K/L dengan auditor senior APIP K/L. 3. Mengikuti diklat logic model. 4. Menyusun konsep pedoman reviu perencanaan kebutuhan BMN.

5. Mengikuti diklat logic model. 6. Menyusun konsep monev perencanaan kebutuhan BMN (tanah/ gedung).


8 8

8

Strategi Penyusunan Konsep Reviu RKA-K/L Tujuan: Membangun kepedulian APIP K/L untu melakukan reviu RKA‐K/L sebagai bagian dari upaya pencegahan (preventif)

2013

2014

2015

2016

INTEGRITAS Integritas PROFESIONALISME Profesionalisme Sinergi SINERGI Pelayanan PELAYANAN Kesempurnaan KESEMPURNAAN

9 9

99

Tujuan Reviu RKA‐K/L (1/2) a. Untuk memberi keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa informasi dalam RKA‐K/L sesuai dengan Pagu Anggaran K/L dan/atau Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Renja K/L, RKP hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, standar biaya, kebijakan pemerintah lainnya, dan memenuhi kaidah perencanaan penganggaran serta dilengkapi dokumen pendukung. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit karena reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian atas dokumen sumber dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit.

INTEGRITAS INTEGRITAS PROFESIONALISME PROFESIOALISME SINERGI SINERGI PELAYANAN PELAYANAN KESEMPURNAAN KESEMPURNAAN

10 10

10

Tujuan Reviu RKA‐K/L (2/2) b. Reviu dapat menjadikan perhatian auditor tertuju kepada hal‐hal penting yang mempengaruhi RKA‐K/L, namun tidak memberikan keyakinan bahwa auditor akan mengetahui semua hal penting yang akan terungkap melalui suatu audit. Berdasarkan hasil reviu, APIP K/L akan memberikan simpulan atas penyusunan RKA‐K/L. Apabila auditor menemukan kelemahan dan/atau kesalahan dalam penyusunan RKA‐K/L, maka auditor berkewajiban menyampaikan permasalahan beserta rekomendasi perbaikannya kepada unit penyusun RKA‐K/L untuk segera dilakukan perbaikan/penyesuaian dan berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan K/L. c. Penyusunan RKA‐K/L merupakan tanggung jawab unit penyusun RKA‐K/L (Menteri/Pimpinan Lembaga c.q. Pejabat Eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program). Oleh karena itu, unit penyusun bertanggung jawab untuk melaksanakan perbaikan/penyesuaian RKA‐K/L.


11 11

11

Sasaran Reviu RKA‐K/L (1/2) Fokus reviu RKA‐K/L oleh APIP K/L adalah 1) Kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuah keluaran; Kelayakan anggaran adalah perhitungan besaran kebutuhan anggaran untuk menghasilkan sebuah keluaran dengan mempertimbangkan satuan biaya yang paling ekonomis dan spesifikasi yang memadai pada tahap perencanaan; 2) Kepatuhan dalam penerapan kaidah‐kaidah perencanaan penganggaran antara lain: penerapan SBM dan SBK, penggunaan akun akun, hal‐hal yang dibatasi, penganggaran BLU, kontrak tahun jamak, dll 3) Kelengkapan dokumen pendukung RKA‐K/L antara lain RKA‐K/L Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya. 4) Rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif baru dan/atau rincian anggaran angka dasar yang mengalami perubahan pada level komponen.


12 12

12

Sasaran Reviu RKA‐K/L (2/2)

Dalam Pedoman Reviu RKA‐K/L disarankan agar APIP K/L selain mereviu pada fokus di atas dapat melakukan reviu dengan sasaran: 1) Konsistensi mencantumkan sasaran Kinerja yang meliputi volume Keluaran dan indikator Kinerja kegiatan dalam RKA‐K/L sesuai dengan sasaran Kinerja dalam Renja K/L dan RKP; 2) Kesesuaian total pagu dalam RKA‐K/L sesuai dengan Pagu Anggaran K/L dan/atau Alokasi Anggaran K/L; 3) Kesesuaian rincian sumber dana dalam RKA‐K/L sesuai dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L dan/atau Alokasi Anggaran K/L; 4) Kepatuhan pencantuman tematik APBN pada level Keluaran.


13 13

13

Waktu Pelaksanaan Reviu Pertemuan Tiga Pihak Pembicaraan

Sidang Kabinet

Pendahuluan

Sidang Kabinet

Pagu Indikatif

Pagu Anggaran

RKP

Banggar DPR RI Renja K/L

Komisi K/L DPR RI

Reviu

Monitoring Pagu Indikatif & Perencanaan BMN

Sidang Kabinet

UU APBN

Hasil kesepa‐ katan

NK

RUU APBN

Rancangan

APBN

RKA‐KL

Forum Penelaahan Himpun an RKA‐ KL

K/L

√

Penelaahan RKA‐KL

Alokasi Anggaran

Komisi K/L DPR RI

Penye‐ suaian RKA‐KL

Keppres Alokasi Anggaran

DIPA 14

KALENDER PENYUSUNAN RKA‐K/L TA 2014

Evaluasi TA 2012, Review Baseline, Bilateral Meeting Jan – Mar 2013

Raker Pagu Anggaran DPR Sept 2013

Pagu Alokasi 1 Okt 2013

Pagu Indikatif

5 April 2013

Penelaahan Pagu Anggaran DJA & Bappenas Agt 2013

Penelitian/Reviu Pagu Alokasi 14 Okt‐ 8 Nov 2013

Trilateral Meeting / Renja

Raker Pagu Indikatif DPR Juni 2013

8 – 10 April 2013

Penelitian/Reviu Pagu Anggaran

Pagu Anggaran

10‐12 Juli 2013

17 Juli 2013

Penelaahan Pagu Alokasi DJA & Bappenas 8 – 9 Nov 2013


15 15

15

Jadwal Penyelesaian RKA‐K/L TA 2015 (Pagu Alokasi Anggaran) No.

Uraian

September 2014 29 30

Oktober 2014 01

02

03

04

05

06

07

08

1. Surat Menkeu tentang Kebijakan Belanja dan Alokasi Anggaran TA 2015 2. Penyampaian dan Sosialisasi Surat Menkeu tentang Kebijakan Belanja dan Alokasi Anggaran TA 2015 3. Penyusunan/Finalisasi RKAKL TA 2015 oleh K/L (termasuk reviu APIP) 4. Penyampaian RKAKL 5. Penelaahan RKAKL TA 2015 6. Penyusunan RABPP sebagai lampiran Perpres APBN TA 2015 7. Finalisasi RABPP sebagai lampiran Perpres APBN TA 2015 8. Penyampaian RABPP kepada Direktorat Sistem Penganggaran


16 16

16

Auditor yang Mereviu RKA-K/L dan Jumlah Satker 2015

DJP 575 Auditor Bel. Modal

DJKN 88

Itjen

DJPK

BPPK 20 DJBC 144 Auditor IT

DJPB 214

1.075 satker

Reviu secara Uji Petik

DJPU DJA BKF

Setjen 29 INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN

TAHAPAN REVIU Perencanaan

Pelaksanaan

Pelaporan

a. APIP Berkoordinasi dengan Unit Penyusun RKA‐K/L dan Biro Perencanaan K/L b. Pemahaman objek reviu oleh APIP dan pemahaman akan peraturan terkait c. Pemilihan prosedur reviu yang tepat dengan mempertimbangkan faktor risiko, materialitas, signifikansi, dan ketersediaan sumber daya manusia

a. Entry Meeting b. Pelaksanaan Program Kerja Reviu c. Penyusunan dan Penyampaian Catatan Hasil Reviu d. Exit Meeting

Dititikberatkan pada pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang pada pokoknya mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan. Pelaporan reviu disusun oleh tim reviu untuk disampaikan kepada unit eselon I yang direviu berupa CHR dan LHR.

Atas pelaksanaan Reviu RKA‐K/L tidak memerlukan “Pernyataan Reviu” INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN

18 18

18

Sinergi antara APIP K/L dengan Biro Perencanaan K/L

Itjen Reviu RKA‐K/L

Biro Perencanaan Penelitian RKA‐ K/L

Kemenkeu c.q. DJA: Penelaahan

RKA‐K/L Unit Eselon I Penyusun RKA‐E1 Menghasilkan RKA‐K/L yang berkualitas

Pasal 10 Dalam reviu RKA‐K/L oleh APIP K/L dapat dilakukan secara paralel dengan penelitian oleh Biro/Unit Perencanaan K/L


19 19

19

Tahapan Prioritas Reviu RKA-K/L di Inspektorat VI

2013

2014

2015 Penambahan auditor IT

Pengujian atas: • Hal‐hal yang dibatasi; • Kesesuaian dengan SBM dan SBK; • Volume sesuai SIMAK BMN; • Volume yang rusak berat tidak dianggarkan; • Duplikasi anggaran pemeliharaan di GKN; • Kelengkapan data dukung belanja modal; • RUP

Pengujian atas • Kesesuaian nomenklatur output, volume output antara RKA‐K/L dengan Renja K/L • Identifikasi kebutuhan BMN (khusus untuk PC, Laptop, printer, scanner); • Kelayakan anggaran; • Larangan diklat diselenggarakan di hotel • Kesesuaian Interpolasi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sesuai Permen PU • Pembatasan honorarium, rakor, paket meeting. • Kesesuaian BAS

Pengujian atas: • Kesesuaian/kewajaran TOR dan RAB; • Kewajaran halaman III DIPA; • Integrasi anggaran internet, intranet; • Road map anggaran IT; • Membangun database belanja modal; • Menggunakan LHA compliance audit itjen dan pemeriksaan BPK sebagai masukan.

INTEGRITAS SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN Integritas PROFESIONALISME Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

20 20

2020

Continuous Improvement dalam Proses Pengawasan‐ Hubungan g Fase Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan p LHP LHA

Reporting and Follow Up

PERENCANAAN

PELAKSANAAN

Pemeriksaan LK


Reviu LK


Audit

Finding Observation and Recommendation

Reviu


Evaluasi


Reviu RKA‐K/L

Spending Review

DJPB

Input untuk pengawasan – fase Perencanaan

Monitoring

Lap.

PELAPORAN

Daftar B.Mod Input untuk pengawasan ‐ fase pelaksanaan

Input untuk pengawasan‐ fase pelaporan

21

Kebijakan Pembatasan Anggaran Perjalanan Dinas • Selektif, sesuai ketersediaan anggaran & kesesuaian pencapaian kinerja, efisien serta akuntabel • Membatasi frekuensi, jumlah orang dan hari penugasan • Memperhatikan SBM dengan tarif terendah/termurah

Rapat di Luar Kantor

Honor Tim

• Dilakukan secara selektif & sesuai prioritas kebutuhan • Mengutamakan penyelenggaraan Rapat Dalam Kantor • Meminimalisir kegiatan Rakor

• Kriteria pembentukan Tim sesuai kaidah dalam PMK SBM • Kewenangan penetapan Tim lintas KL dilaksanakan sesuai KMK Nomor 197/KMK.01/2014

Memperhatikan Larangan Lainnya, antara lain: 1. Melaksanakan Kegiatan di Hotel dan Pembatasan Perjalanan Dinas (S‐864/MK.1/2014) 2. Moratorium pembangunan data recovery center (Perpres 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014‐2019) 3. Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor K/L, kecuali untuk gedung pelayanan masyarakat (S‐841/MK.2/2014 INTEGRITAS Integritas PROFESIONALISME Profesionalisme Sinergi SINERGI Pelayanan PELAYANAN Kesempurnaan KESEMPURNAAN

22 22

2222

Langkah‐Langkah Efisiensi Anggaran

Integrasi Alokasi Anggaran IT

Kesiapan Sumber Daya

Harmonisasi Anggaran Pemeliharaan

Efisiensi & Efektif Batasan Ruang Lingkup Harmonisasi 23

Identifikasi Kebutuhan

• Kebutuhan barang • Kebutuhan jasa

Identifikasi & Analisis Kebutuhan

Formulasi Kegiatan • Output • Suboutput • Komponen • Subkomponen • Detil Belanja

• Biaya barang/jasa • Biaya pendukung • Biaya administrasi

Penganggaran

Program ‐ Renja/RKP ‐ Renstra/RPJM


24 24

24

Reviu Atas Penganggaran BMN PC, Laptop, Printer Rencana Kebutuhan BMN

• Identifikasi fisik komputer/pc/printer; • Identifikasi pejabat/pegawai yang membutuhkan; • Identifikasi spesifikasi sesuai kebutuhan dan memperhatikan dana

Objek Perencanaan Kebutuhan BMN: a. Tanah b. Gedung dan Bangunan c. Peralatan dan Mesin d. Jalan, irigasi, dan jaringan e. Aset tetap lainnya (komputer, printer)

Jumlah kebutuhan PC/Laptop

Jumlah fisik PC/Laptop Gap kebutuhan PC/Laptop (Quantity) ( y)

Rezim Perencanaan

Term of Reference (TOR) ( )

Identifikasi spesifikasi teknis

RAB Price list

Survei Pasar (price list)

Anggaran (Rp)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) 25

Data Dukung Belanja Modal No 1

2

3

4

5

6

Output

Data Pendukung

 Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara/Rumah Negara (HSBGN)  RAB yang disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Setempat (Provinsi)  Luas gedung/rumah yang akan dibangun  Status Tanah Renovasi Gedung /  Analisa kerusakan yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat (Provinsi)  Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara/Rumah Negara Rumah Negara  RAB yang disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Setempat Pengadaan Tanah  Surat Penawaran Tanah  Surat Keterangan Harga Pasar Tanah, minimal dari Kecamatan  Surat Keterangan bahwa tanah tidak berada dalam keadaan sengketa  Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pengadaan  Analisa standar kebutuhan ideal Kendaraan  Data inventaris SIMAK BMN  Surat/BA penghapusan kendaraan Bermotor  Surat Persetujuan dari Menteri terkait Penambahan Kendaraan Peralatan Fasilitas  Rincian usulan Perkantoran  Dasar pengajuan harga (misal: brosur, price list)  Data inventaris SIMAK BMN  Analisa standar kebutuhan ideal Perangkat Pengolah  Rincian usulan Data Komunikasi  Dasar pengajuan harga (misal: brosur, price list)  Data inventaris SIMAK BMN  Analisa standar kebutuhan ideal Pembangunan Gedung / Rumah Negara


26 26

26

Rp

Ideal (optimum) RPA (planned) Realisasi (actual)

Bulan INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN

27 27

27

APA YANG DIPERLUKAN UNTUK PERBAIKAN? Penyerapan Ideal Belanja Barang/Modal/Bansos

Tingkat Penyerapan (%)

Fase III

Fase I

Fase I : Tahap Persiapan Penyerapan anggaran masih landai dan meningkat sedikit sampai triwulan I. Fase ini merupakan tahap persiapan administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, tahap pelelangan dan tahapan penentuan penerima bansos dan verifikasi. Fase II : Tahap Pelaksanaan Penyerapan anggaran cenderung meningkat sampai puncaknya pada triwulan III. Fase ini merupakan tahap pelaksanaan kegiatan dan pembayaran termin ‐ termin pada belanja modal . Sedangkan untuk Bansos merupakan tahap penyaluran dana bansos.

Fase II

Bulan

Fase III : Tahap Peyiapan Pertanggungjawaban Penyerapan anggaran cenderung landai karena pada fase ini merupakan tahapan penyelesaian administrasi dan penyiapan pertanggungjawaban.

INTEGRITAS PROFESIONALISME PELAYANAN KESEMPURNAAN INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

28 28

28 28

APA YANG PERLU KITA KETAHUI? Titik Kritis dalam Pelaksanaan Penganggaran 20X1

Proses Identifikasi Paket (Des-Jan)

Des

Jan

Proses Pemantauan Pelaksanaan Lapangan (Apr.-Okt)

20X2

31

Mar

31

Apr

30

Okt

Nov

Des

Proses Handover (Nov-Des) Proses Lelang Kolektif (paling lambat Jan.)

SK Pejabat Pengelola Keuangan (sebelum Januari)

Proses Penarikan Uang Muka (paling lambat Apr.)

Proses Ttd Kontrak Kolektif (paling lambat Mar.)

Setiap tahapan yang bergeser akan mempengaruhi dan mengganggu tahapan berikutnya

29

Hasil Reviu RKA‐K/L dan Permasalahan Efektivitas Perencanaan & Penganggaran


30 30

30 30

Hasil Reviu RKA‐K/L 1. Struktur anggaran belum mencerminkan tahapan aktivitas pencapaian output (plan‐do‐check) sehingga seolah‐olah belum ada relevansi antara anggaran yang dibelanjakan dengan output yang hendak dicapai; 2. Alokasi Belanja Modal untuk hal‐hal yang dibatasi (kendaraan roda 4) belum disertai SK Penghapusan untuk penggantian atau SK persetujuan Menteri untuk penambahan kendaraan; 3. Alokasi Belanja Modal harus dilengkapi dengan data dukung terkait, misal Pendapat Teknis dari PU/Dinas PU, SK Penghapusan BMN, SK Persetujuan Pengalihan Status BMN dr rumah negara ke gedung/bangunan kantor; 4. BMN yang rusak berat/hilang masih dialokasikan biaya pemeliharaan BMN; 5. Harga satuan melebihi Standar Biaya Masukan; 6. Alokasi anggaran melebihi Standar Biaya Keluaran; 7. Pengajuan permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak belum disampaikan bersamaan dengan penyampaian RKA‐KL; 8. Terdapat alokasi anggaran belanja yang belum sesuai dengan tujuan penggunaan output dan kurang relevan dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh suatu satker. INTEGRITAS PROFESIONALISME PELAYANAN KESEMPURNAAN INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

31

31 31

DAMPAK DARI HASIL REVIU 1. Output Cadangan Kriteria antara lain a. Alokasi anggaran untuk kegiatan/keluaran yang bukan merupakan tusi unit dan belum ada dasar hukumnya; b. Alokasi anggaran yang belum jelas peruntukkannya dan/atau kegiatan yang belum pernah dianggarkan sebelumnya (anallocated) . 2. Halaman IV DIPA @ Kriteria: a. Belum ada dasar hukum pengalokasiannya; b. Belum ada naskah perjanjian (PHLN/PHDN) dan nomor register; c. Masih terpusat dan belum didistribusikan ke satker‐satker daerah; d. Masih memerlukan hasil reviu dan persetujuan dari Bappenas; e. Masih memerlukan hasil reviu dari BPKP; f. Rincian penggunaan anggaran ditolak oleh DPR Pembukaan output cadangan atau halaman IV DIPA diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran 2015. INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN

Permasalahan Efektivitas Perencanaan dan Penganggaran

Permasalahan kurang efektifnya perencanaan RKA‐K/L: 1. Perubahan kondisi di lapangan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. 2. Adanya faktor gagal lelang atau penyedia tidak dapat menyelesaikan (KDP); 2. Adanya gugatan dari penyedia barang/jasa, apakah tetap dilanjutkan atau menunggu putusan inkracht sampai Peninjauan Kembali. 3. PPK saat proses pengadaan tidak memperhatikan TOR/RAB/data dukung lain karena menganggap TOR/RAB/daduk hanyalah dokumen meminta anggaran. 4. Pimpinan belum menjadikan dokumen perencanaan penganggaran sebagai alat pengendalian. 6. Masih banyak satker di daerah yang sulit memenuhi dokumen pendukung terutama persetujuan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum. 7. Masih banyak satker yang belum memiliki sertipikat tanah sehingga sulit ketika mengurus IMB baik untuk pembangunan gedung atau renovasi gedung. 8. Pergerakan nilai rupiah yang lebih tinggi di tahun pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan ketika menyusun perencanaan (khusus untuk barang modal impor).


36

36 36

PERTANYAAN # Sehubungan dengan peran APIP dalam perencanaan penganggaran melalui reviu RKA‐ K/L , Bagaimana posisi APIP ketika melaksanakan compliance audit atas pelaksanaan anggaran??? Kan sudah direviu RKA‐K/L oleh auditor ......

37

Mana yang lebih sulit? PERENCANAAN Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa PELAKSANAAN

PELAPORAN


38

38 38

Peran Baru Auditor APIP K/L dalam Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara


39

39 39

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa tanah dan/atau Bangunan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan BMN Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga INTEGRITAS PROFESIONALISME PELAYANAN KESEMPURNAAN INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

40

40 40

Prosedur Penyusunan RKBMN

RKBMN Pengadaan

Pemeliharaan

Memperhatikan: Ketersediaan BMN pada K/L (existing)

Memperhatikan: Daftar Barang yang memuat Informasi mengenai status dan kondisi barang

Ruang Lingkup: (1) BMN berupa T/B (2) BMN selain T/B Yang Telah Terdapat SBSK Hasil Penelaahan Mengakibatkan Belanja Modal

Ruang Lingkup: : (1) BMN berupa T/B (2) BMN selain T/B Utk Alat Angakutan Bermotor dan STB dgn nilai > Rp100 juta Hasil Penelaahan Mengakibatkan Belanja Barang

Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP‐K/L) Dilakukan Terhadap:

Kesesuaian Usulan RKBMN

Kelengkapan Usulan RKBMN

Kepatuhan terhadap penerapan ketentuan Perencanaan Kebutuhan BMN


42

42 42

MODUL TATA CARA REVIU PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA OLEH APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (Sedang dalam Proses Penyusunan oleh Itjen Kemenkeu)


43

43 43

Latar Belakang, Ruang Lingkup, dan Sasaran Reviu

Pasal 14 PMK Nomor 150/PMK.06/2014 “Dalam penelitian RKBMN, Pengguna Barang mengikutsertakan APIP K/L untuk melakukan reviu terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMN serta kepatuhan terhadap penerapan ketentuan Perencanaan Kebutuhan BMN”

Ruang Lingkup dan Sasaran Reviu Dokumen perencanaan kebutuhan BMN berupa RKBMN tingkat unit Eselon I dan data pendukung lainnya


44

44 44

Penyempurnaan Pedoman Reviu RKA‐K/L masukan langkah kerja reviu sesuai karakteristik K/L dan substansi lain dari pedoman.

INTEGRITAS INTEGRITAS PROFESIONALISME PROFESONALISME SINERGI PELAYANAN PELAYANAN KESEMPURNAAN KESEMPURNAAN INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

45

45 45

Penyempurnaan Pedoman Reviu RKA‐K/L

1. Apakah perlu auditor APIP K/L yang mengentry untuk memasukkan @ atau output cadangan ke dalam aplikasi RKA‐K/L atau cukup catatan dalam CHR; 2. Sehubungan dengan rencana untuk memperkaya langkah kerja reviu yang meliputi pengadaan belanja barang/modal yang bersifat spesifik di K/L maka kami memerlukan masukan dari auditor K/L.

INTEGRITAS INTEGRITAS PROFESIONALISME PROFESONALISME SINERGI PELAYANAN PELAYANAN KESEMPURNAAN KESEMPURNAAN INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN

46

46 46

Peningkatan Kompetensi Auditor APIP K/L

Peningkatan Kompetensi Auditor Kementerian Negara/Lembaga melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Workshop, Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS). Itjen Kemenkeu bekerja sama dengan BPPK dan DJA

Terima kasih Tim Reviu RKA‐K/L Inspektorat VI Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Saran/masukan dan kritik: Email: [email protected] atau [email protected]

L)

Recommend Documents