L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
Pokok-pokok Perubahan Ke Empat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yaitu Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008
No. Keterangan 1. Subjek Pajak BUT Pasal 2 (5)
2.
3.
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan -Perluasan Subjek Pajak pada Badan Usaha Tetap yang meliputi: Gudang, Ruang untuk promosi dan penjualan, Dedicated Server untuk kegiatan usaha melaui internet.
a)Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana bukan objek pajak.
a) Ketentuan tersebut dicabut dan ditegaskan sebagai objek pajak.
b)Surplus Bank Indonesia
b)Surplus Bank Indonesia ditafsirkan sebagai bukan objek pajak.
b)Penegasan bahwa Surplus Bank Indonesia merupakan objek pajak.
c)Pengalihan Hak Dibidang Pertambangan
c)Pengalihan hak dibidang pertambangan tidak termasuk objek pajak.
c)Menegaskan pengalihan hak dibidang pertambangan termasuk objek pajak.
d)Imbalan Bunga
d)Imbalan bunga bukan termasuk objek pajak
d)Imbalan bunga yang diperoleh WP ditegaskan sebagai objek pajak.
e)Pengalihan Usaha Berbasis Syariah
e)Pengalihan usaha berbasis syariah bukan merupakan objek pajak.
e)Penghasilan dari kegiatan usaha berbasis syariah ditegaskan sebagai objek pajak.
a) Simpanan koperasi yang semula dikenai PPh Pasal 23
a) Memindahkan bunga simpanan koperasi menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2) final.
Objek Pajak (Pasal 4 ayat 1) a)Penghapusan Pengecualian Bunga Obligasi yang Diterima Reksadana Sebagai Objek PPh.
Objek Pajak (Pasal 4 ayat 2) a)Pemindahan Objek Simpanan koperasi
L13
b)Penambahan Objek
4.
b) Menambah objek PPh Pasal 4 ayat (2) final meliputi: -Penghasilan dari transaksi derivatif; dan c)Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan real estate.
Pengecualian Dari Objek Pajak (Pasal 4 ayat 3) a)Zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia
b)Inter-corporate Divedend
a)Zakat, sumbangan keagamaan bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk/disahkan oleh pemrintah. b)Syarat memiliki usaha aktif bagi WP yang menerima inter-corporate diividend.
c)Beasiswa
d)Bagian Laba Unit Penyertaan KIK
b)Syarat memiliki usaha aktif bagi WP yang menerima inter-corporate dividend dihapus. c)Beasiswa dikecualikan sebagai Objek Pajak.
d)Bagian laba yang diperoleh pemegang unit KIK merupakan objek pajak.
d)Bagian laba yang diterima atau diperoleh pemegang unit penyertaan KIK bukan merupakan Objek Pajak.
e)Sisa Lebih Lembaga Nirlaba Bidang Pendidikan dan LITBANG
e)Sisa lebih lembaga nirlaba bidang pendidikan dan/atau bidang litbang dikecualikan sebagai objek pajak.
f)Bantuan dari BJPS
f)Bantuan/santunan dari BPJS yang diterima WP tertentu bukan merupakan Objek Pajak
L14
5.
Biaya Pengurang Penghasilan Bruto Pasal 6 (1) huruf angka 7. a)Biaya Promosi dan Penjualan dapat dijadikan sebagai biaya.
a)Biaya Promosi dan Penjualan b)Piutang Tak tertagih
b) Mempermudah syarat untuk membiayakan Piutang tak Tertagih sebagai biaya.
c) Pemupukan Dana Cadangan
c) Perluasan Pembentukan Dana Cadangan yang dapat dijadikan sebagai biaya.
d)Sumbangan Yang Dapat Dibiayakan.
d)Penambahan dan Perluasan Dana Sumbangkan yang dapat dijadikan sebagai biaya.
6.
Istri yang Memilih untuk Menjalankan Hak dan Kewajiban Perpajakannya Sendiri.
Penambahan tentang penghasilan suami-istri yang dapat dikenakan pajaknya secara terpisah apabila dikendaki oleh pihak istri sendiri.
7.
Perubahan PTKP
Diri Sendiri Rp.13,2 juta Tambahan WP Kawin Rp. 1,2 juta Tambahan Istri Bekerja Rp.13,2 juta Tambahan Tanggungan Rp. 1,2 juta (Maksimal 3 orang)
Diri Sendiri Rp.15,84 juta Tambahan WP Kawin Rp. 1,32 juta Tambahan Istri Bekerja Rp.15,84 juta Tambahan Tanggungan Rp. 1,32 juta (Maksimal 3 orang
8.
Norma Perhitungan Penghasilan Neto
WP orang pribadi yang memiliki peredaran usaha kurang dari Rp 600 juta dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.
Batas peredaran usaha untuk dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto bagi WP orang pribadi dinaikkan menjadi Rp. 4,8 milyar
L15
9.
Perubahan Tarif Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi
-S.d 25jt. ->25jt.-50jt ->50jt.-100jt ->100jt.-200jt. ->200jt
5% 10% 15% 25% 35%
S.d 50jt. ->50jt.-250jt. ->250-500jt. ->500jt.
5% 15% 25% 30%
Tarif tertinggi PPh OP sebesar 35% turun menjadi 30% pada tahun pajak 2009. Perubahan Tarif Pajak pada Wajib Pajak Badan
-S.d 50jt. ->50jt.-100jt. ->100jt.
10% 15% 30%
-Tarif Tunggal 30% -Diturunkan menjadi 28% pada tahun 2009, dan menjadi 25% pada tahun 2010. -Untuk WP Badan Masuk Bursa diberikan tarif 5% lebih rendah dari tarif yang berlaku. -WP badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka memperoleh penurunan tarif sebesar 5% dari tarif WP badan yang berlaku sepanjang memenuhi syarat.
Dividen yang Diterima WP OP
10.
a) Pembelian Saham atau Aktiva melalui Pihak Lain.
Dividen yang diterima WP Dividen Yang Diterima WP OP Dikenakan PPh OP tidak termasuk dalam Objek PPh Pasal 4 ayat (2). Pasal 4 ayat (2) final setinggi-tingginya sebesar 10%. a) Pembelian Saham atau Aktiva melalui Pihak Lain, dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut, sepanjang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.
L16
11.
b) Penjualan Saham SPC di tax haven country yang memiliki saham WP dalam negeri.
b)Penjualan atau Pengalihan Saham antara pihak lain yang didirikan di tax haven country, yang mempunyai hubungan istimewa dapat ditetapkan sebagai BUT di Indonesia.
c) Pembayaran Gaji ekspatriat
c) Pembayaran Gaji ekspatriat yang ditempatkan oleh perusahaan induk di luar negeri untuk bekerja sebagai pegawai perusahaan dalam negeri yang merupakan anak perusahaannya.
Tarif Pemotongan/ Pemungutan
Jenis Pot/Put (Non NPWP) PPh 21 20% lebih tinggi PPh 22 100% lebih tinggi PPh 23 100% lebih tinggi
Ketentuan Saat Terutang PPh Pasal 23/26
-Ketentuan Saat Terutang PPh Pasal 23/26 pada saat dibebankan dalam pembukan.
-Ketentuan Sat Terutang PPh Pasal 23/26 menjadi saat dibayarkan, serta saat pembayaran telah jatuh tempo.
Perluasan Objek PPh Pasal 22
-Bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang; -Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
Diusulkan Tambahan: -Wajib Pajak tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. -Besarnya batasan barang tergolong sangat mewah dan tarif PPh Pasal 22 sedang dalam proses pembahasan.
L17
Perubahan Tarif PPh Pasal 23
12.
Semula semua tarif disamaratakan hanya 15%.
Diubah menjadi sebagai berikut: -15% dari peredaran bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya; -2% dari peredaran bruto atas jasa-jasa seperti sewa, jasa manajemen, jasa.
Perluasan dan Penegasan Objek PPh 26
Perluasan; Keuntungan karena pembebasan hutang. -Penegasan; Premi swap ditempatkan pada butir tersendiri dan diperluas menjadi: premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya.
Perluasan Mengenai Penentuan Sumber Penghasilan PPh Pasal 24
Penentuan sumber penghasilan diperluas meliputi: -Sumber penghasilan dari pengalihan hak penambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada; -Sumber penghasilan dari pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; -Sumber penghasilan dari pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.
L18
13.
PPh Pasal 25 WP OP Tertentu, Fiskal Luar Negeri, Membuat Laporan Keuangan Berkala.
-Tarif 2% dari jumlah peredaran bruto berdasarkan pembukuan atau pencatatan setiap bulan.
Tarif paling tinggi 0,75% dari jumlah peredaran bruto berdasarkan pembukuan atau pencatatan setiap bulan.
- Bagi WP orang pribadi yang bertolak ke luar negeri wajib membayar Fiskal Luar Negeri sebagai pembayaran pajak dimuka. besarnya Fiskal Luar Negeri adalah: a) Sebesar Rp.1.000.000,transportasi melalui udara, b) Sebesar Rp.500.000,transportasi melalui darat dan laut.
a)Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP tidak membayar Fiskal Luar Negeri. b)Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke LN, wajib membayar Fiskal Luar Negeri sebagai pembayaran pajak dimuka. - Seluruh perusahaan yang diwajibkan membuat laporan keuangan berkala dapat membayar angsuran berdasarkan laporan keuangan berkala tersebut.
14.
Perpajakan Pertambangan dan Syariah
15.
Fasilitas Perpajakan Bagi UMKM
- Bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, serta bidang usaha yang berbasis syariah ketentuan perpajakannya diatur tersediri dengan peraturan pemerintah. -WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto s.d Rp50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar. (Pasal 31E)
L19
