L)

Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA‐K/L) Disampaikan pada Pembukaan Focus Group Discussion “Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga (APIP K/L) melalui Reviu Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga”

Oleh: Firmansyah N. Nazaroedin – Inspektur VI Jakarta, 10 Februari 2015 INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN

1

RKP

RENJA-K/L

RKA-K/L

DIPA

SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN

2

5

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN (KEM, PPKF dan RKP)

8

9

Pembahasan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan, DHP RKA‐K/L dan DHP RDP‐BUN

Persetujuan RUU APBN 13

1

Penetapan Keppres Rincian ABPN & DHP RDP BUN

Arah Kebijakan & Prioritas Pembangunan 6

2

Penyusunan resource envelope & usulan kebijakan APBN

3

Pelaksanaan Trilateral Meeting

Penyusunan RAPBN, RUU APBN, NK, DHP RKA‐K/L dan DHP RDP‐ BUN

4

Penyusunan KEM, PPKF dan Pembicaraan Pendahuluan

12

Pembahasan RAPBN, RUU APBN, Nota Keu, DHP RKA‐K/L dan DHP RDP‐BUN

10

Pengesahan UU APBN

11

Penetapan Alokasi Anggaran K/L

Penyusunan Keppres Rincian ABPP

7

Penyusunan & Pengesahan DIPA 14

5a 11a

Penyusunan RKA‐K/L APIP K/L

Penyesuaian RKA‐K/L REVIU RKA‐K/L

Assurance 3

Perkembangan Anggaran Pemerintah Pusat TA

Anggaran

Realisasi

Persentase

2008

276,090,701,127,000

241,565,824,973,880

87.50%

2009

292,554,714,748,000

284,208,428,031,399

91.15%

2010

370,277,637,968,169

325,961,988,184,099

88.03%

2011

470,996,643,938,000

418,231,929,992,651

88.80%

2012

555,624,826,834,118

483,852,589,706,849

87.08%

2013

619,520,627,811,784

572,275,707,376,348

92,37%

Sumber: LKPP audited


4

Perkembangan Anggaran Pemerintah Pusat Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran TA 2008 s.d. 2012 700.000.000.000.000 600.000.000.000.000 500.000.000.000.000 400.000.000.000.000 300.000.000.000.000 200.000.000.000.000 100.000.000.000.000 ‐ 2008

2009

2010 Anggaran

2011

2012

2013

Realisasi

5

Contoh Penyerapan Anggaran TA 2011 (Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran)

Rencana Penyerapan Realisasi Penyerapan


6

PERAN APIP K/L SESUAI IIA & PP 60/2008 watchdog, consultant, quality assurance

Peran APIP (IIA) catalysts for change

assurance activities

Peran APIP (PP 60/2008)

anti‐corruption activities

consulting activities

9‐Feb‐15 7

PERAN APIP K/L ATAS REVIU RKA‐K/L Penguatan Peran APIP pada Aspek Perencanaan Penganggaran

Peran APIP (IIA)

assurance activities

REVIU RKA‐K/L

Peran APIP (PP 60/2008)

Fungsi Preventif

8

Latar Belakang REVIU RKA‐K/L

Arahan Wakil Presiden R.I. pada lokakarya APIP tanggal 22 Februari 2012 menyampaikan bahwa APIP tidak hanya masalah ex post tetapi APIP harus sudah mulai berperan sejak tahap perencanaan penganggaran.

Surat MenPAN RB kepada Menteri Keuangan Nomor B/2362/M.PAN‐RB/2012 tanggal 23 Agustus 2012, menindaklanjuti hasil rapat koordinasi MenPAN dengan APIP Pusat dan Kepala BPKP pada 27 Juli 2012, “APIP tidak hanya berperan mereviu terhadap Laporan Keuangan tetapi diharapkan juga mereviu tahap penyusunan anggaran (RKA‐K/L)”. APIP diharapkan melakukan pengawasan dini sehingga diharapkan saat pelaksanaannya tidak terjadi pemborosan /penyimpangan keuangan negara. 9‐Feb‐15


9

Dasar Hukum Reviu RKA‐K/L Reviu Tahun 2013

TA 2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA‐K/L sebagaimana telah diubah dengan PMK 194/PMK.02/2013, lampiran Pedoman Reviu RKA‐K/L.

Reviu Tahun 2014

TA 2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA‐K/L yang dilengkapi dengan lampiran III berisi Pedoman Penelitian dan Reviu RKA‐K/L.


10

Peran APIP Dalam Perencanaan dan Penganggaran New Role

Existing Role Pelaksanaan Anggaran

Perencanaan dan Penganggaran

• Compliance Audit

• Reviu RKA‐K/L

• Performance Audit

CHR (Catatan Hasil Reviu)

LHR

DTA (Daftar Temuan Audit)

LHA

Pelaporan

• Review Laporan Keuangan

CHR (Catatan Hasil Reviu)

LHR


11

Sinergi antara APIP K/L dengan Biro Perencanaan K/L

Itjen Reviu RKA‐K/L

Biro Perencanaan Penelitian RKA‐ K/L

Unit Eselon I Penyusun RKA‐E1

Kemenkeu c.q. DJA: Penelaahan

RKA‐K/L

Menghasilkan RKA‐K/L yang berkualitas

12

Perkembangan Peran APIP K/L Perkembangan Peran APIP K/L (Mandatory)

2013

<2012

2015

2014

1. Reviu Lap. Keuangan 2. Reviu RKA-K/L (PMK 94) 3. Reviu Revisi Anggaran (PMK 32) Reviu Lap. Keuangan (PMK 41)

1. Reviu Lap. Keuangan

1. Reviu Lap. Keuangan (PMK akan direvisi)

2. Reviu RKA-K/L (revisi PMK)

2. Reviu RKA-K/L (PMK akan direvisi)

3. Reviu Revisi Anggaran (PMK 7)

3. Reviu Revisi Anggaran (PMK 257)

4. Reviu RKA BUN

4. Reviu RKA BUN

5. Pemeriksaan Usulan Daftar Hitam Pengadaan

5. Pemeriksaan Usulan Daftar Hitam Pengadaan

Barang/Jasa (PerKep. LKPP 18 Tahun 2014)

Barang/Jasa 6. Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN (PMK 150)


13

Antisipasi APIP K/L atas Reviu 1.

Penerapan Accrual Basis dalam penyusunan Laporan Keuangan (revisi PMK 41 Tahun 2010 tentang Reviu Laporan Keuangan);

2.

Penerapan Arsitektur Kinerja Berbasis Hasil (Outcome) atau Logic Model dalam Penyusunan RKA-K/L TA 2016 (revisi PMK 136 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L);

3.

Secara bertahap mulai tahun 2015, untuk 20 K/L harus sudah mereviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara TA 2017 sesuai PMK 150 Tahun 2014 (proses penyusunan Pedoman Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN oleh Inspektorat Jenderal).

Peningkatan Kompetensi Auditor Kementerian Negara/Lembaga melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Workshop, Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)


14

Terima kasih Tim Reviu RKA‐K/L Inspektorat VI Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan masukan dan kritik: Email: [email protected] atau [email protected]

L)

Recommend Documents