BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1. Pengertian Rencana Strategis Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuhan suatu dinas/SKPD. Dalam rencana tersebut dilakukan analis masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah, dan menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Rencana strategis berfokus pada pengembangan suatu visi yang luas dan strategis khusus berdasarkan analisis kekuatan
dan
kelemahan)
komprehensif terhadap situasi ( serta
lingkungan
termasuk
meliputi
peluang
dan
kecenderungan atau “trends” dan mengembangkan kegiatan yang memiliki dampak terhadap masyarakat.
Rencana Strategis
merupakan suatu proses berkelanjutan untuk
memperbaiki kinerja (performance) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi kritis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Memperbaiki sebuah tataan yang telah rapuh akibat konflik sosial yang berkepanjangan atau berbagai gejolak akibat perebutan kekuatan kekuasaan, membutuhkan suatu rencana yang memandang perubahan yang lebih baik, positif dan berkelanjutan . Tuntutan dan kebutuihan untuk perubahan dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetepkan secara efektif dan efisien.
Dengan konsisten memfokuskan perhatian pada visi dan tujuan lebih spesifik, rencana strategis menjadi alat untuk merespon atau tanggap terhadap perubahan lingkungan.
Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program SKPD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungnya yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap SKPD harus selalu melalukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja SKPD.
1
Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahakan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberi tanggung jawab, jadwal, jadwal dan suber-sumber daya. Strategis merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai – nilai, filosofi dan prioritas.
2. Funsi Rentra Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi : a. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan; b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai dokumen operasional tahunan di SKPD.
3. Proses Penyusunan Renstra a. Tahap Persiapan Pembentukan tim penyusunan Renstra SKPD dan menyusun agenda kerja tim penyusunan Rentra. Tim penyusunan Renstra SKPD bertugas menyelenggarakan forum SKPD, merumuskan rancangan Renstra SKPD dan menyusun rancangan penetapan Renstra SKPD oleh Kepala SKPD dengan Keputusan kepala SKPD. Tim penyusun tersebut terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja yang ada di masing-masing SKPD dan diketuai oleh oleh orang yang bertanggungn jawab atas perencanaan di SKPD yang bersangkutan.
b. Tahap Perumusan / Penyusunan Pengolahan data dan informasi Data
dan
informasi
pengelolaan
pendanaan
pelayanan
Kantor
Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul.
c. Analisis gambaran pelayanan SKPD, terdiri 1) Analisis gambaran umum pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan SKPD 2) Analisis pengelolaan pendanaan SKPD untuk mengidentifikasikan potnsi dan permasalahan khusus pda spek pendanaan pelayanan SKPD
d. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi , mencakup : 1) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L
2
2) Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas 3) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten/Kota. 4) Program prioritas SKPD Propinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas.
e. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mencakup: 1) Tujuan dan sasaran RTRW struktur dan pola ruang 2) Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah f. Perumusan Isu- isu Strategis g. Perumusan visi dan misi h. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD i.
Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD
j.
Tahap Verifikasi
k. Tahap Penetapan
4. Keterlibatan Rentra Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul dengan dokumen-dokumen Perencanaan lainnya a. Keterlibatan Renstra Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul dengan RPJM Daerah Kabupaten Bantul. Renstra Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul berpedoman pada RPJM Daerah sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan : 1) Renstra
Kantor
Kesbangpollinmas
Kabupaten
Bantul
sebagai
dokumen teknis sebagai penjabaran RPJM Daerah. 2) Renstra Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul memuat visi, misi arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh SKPD yang berkoordinasi dengan BAPPEDA. b. Keterlibatan Renstra Kantor Kesbangollinmas Kabupaten Bantul dengan Renja Kantor Kesbangpollinmas Kesbangpollinmas
Kabupaten
Kabupaten Bantul. Renstra Kantor
Bantul
digunakan
sebagai
acuan
penyusunan Renja Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul yang disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi rencana kerja setiap tahun anggaran.
3
c.
RPJP d. NASIONAL
PEDOMAN
e.
f.
RPJP g. DAERAH h.
DIJABARKAN
RPJM NASIONAL DIPERHATIKAN
PEDOMAN
20 TAHUN
RKP
RKP DAERAH
DIJABARKAN
RPJM DAERAH
1 TAHUN
PEDOMAN 5 tahun
PEDOMAN PENYUSUNAN RAPBD
DIACU
20 tahun
RENSTRA SKPD
RENJA SKPD
5 TAHUN
1 TAHUN
B. Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Renstra Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul adalah : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 4. Undang-Undang Nomor
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah 8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang
4
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan Daerah, 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi
Teknis
Daerah
di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten Bantul, 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2011-2025 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 20112015 15. Peraturan Bupati Bantul
Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul.
C. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Maksud penyusunan Renstra Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul adalah ; a. Memberikan arah dan pedoman bagi jajaran kantor dalam melaksanakan prioritas – prioritas pembangunan di bidang kesatuan bangsa; b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder) dalam perencanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa; c. Mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam program kegiatan bidang kesatuan bangsa.
2. Tujuan a. Menyediakan suatu tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul b. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorentasi pada masa depan c. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima
D. Sistematika Penulisan Renstra Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015 disusun menurut Sistematika penulisan sebagai berikut ; BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sistematika Penulisan
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESBANGPOLLINMAS KABUPATEN BANTUL A. Peran Kantor dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan B. Sumber Daya Kantor dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi C. Pencapaian Kinerja D. Tantangan dan Peluang Pengembangan BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KANTOR
KESBANGPOLLINMAS
KABUPATEN
BANTUL A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi B. Telaahan Visi dan Misi RPJM Daerah 2011 – 2015 C. Telaahan Visi Misi Bakesbanglinmas Prop. DIY D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis E. Penentuan Isu – isu Strategis BAB IV VISI, MISI, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KANTOR KESBANGPOLLINMAS KABUPATEN BANTUL A. Visi B. Misi C. Tujuan dan Sasaran D. Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN, DAN PENDANAAN BAB VI INDIKATOR KINRJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP
6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESBANGPOLLINMAS
A. Peran Kantor dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah, berupaya melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai Visi dan Misi Kantor Kesbangpollinmas dalam rangka membantu Kepala Daerah untuk menyusun Kebijakan di Kesatuan Bangsa. B. Sumberdaya Kantor dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 1. Struktur Organisasi 2. Sumber Daya Manusia Tabel SDM Penyelenggara Urusan KESBANG DAN POLITIK Jenis Pendidikan
SD
SMP
SMA
1
3
14
D1/D3 -
Jml
S1 7
S2
S 3
2
27
Gol
Jml
I
II
III
IV
2
6
1 8
1
27
Jabatan struktural II
III
IV
O
1
4
3. Sumberdaya Sarana Prasarana No. 1. 2. 3. 4. 5.
Nama Barang Gedung Mobil Sepeda Motor Komputer (PC) Laptop
Jumlah
Keterangan
1 Unit 1 Unit 5 Unit 6 Unit 3 Unit
4. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas
pokok
Kantor
Kesbangpollinmas
Kabupaten
Bantul
adalah
melaksanakan penyusuanan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Adapun uraian tugas Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul tertuang dalam Peraturan Bupati bantul Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul, sebagai berikut :
A. Kepala Kantor Mempunyai tugas : a. Memimpin
penyelenggaraan
tugas
dan
fungsi
ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
7
Kantor
sesuai
b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. B. Sub Bagian Tata Usaha Selain itu Sub bag Tata Usaha mempunyai tugas ; a. Menyusun rencana kegiatan b. Menyiapkan bahan kerja c. Menyelenggarakan tata naskah dinas, urusanhukum, administrasi kepegawaian, perencanaan, administrasi keuangan, sarana dan prasarana, humas dan protocol, kearsipan, kepustakaan, surat menyurat, serta monitoring dan pelaporan, d. Menghimpun,
menelaah
dan
mendokumentasikan
peaturan
perundang-undangan e. Melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawai f. Menyimpan, memelihara, mengelola, dan mendistribusikan kebutuhan dinas. g. Melaksanakan koordinasi pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rumah tangga. h. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang sesuai peraturan perundang-undangan. i.
Melaksanakan
administrasi,inventarisasi,
dan
laporan
pertanggunggung jawaban pengelololoaan asset; j.
Mengusulkan penghapusan barang milik daerah;
k. Memeliharta kendaraan dinas ; l.
Melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf;
m. Menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas; n. Melaksanakan administrasi penerimaan,penyetoran dan pelaporan pajak sesuai keteutuan peraturan per undang-undangan yang berlaku o. Melaksanakan invetarisasi ferifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan bimbingan tehnis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan atau pengadministrasi keuangan; p. Menyusun
laporan
pertanggung
jawaban
laporan
pengelolaan
keuangan sesuai peraturan per undang-undangan yang berlaku; q. Mengkoordinasikan penyusunan renstra SKPD dan Renja SKPD; r. Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA; s. Mengkoordinasikan
penyusunan
rencana
pencapaian
standar
pelayanan minimal (SPM) bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; t. Menyusun dan mengelola data base; u. mengembangkan sistim informasi ; v. Mengkoordinasikan penyusunan bahan laopran penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD), laporan keteraangan pertanggung
8
jawaban(LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Inastansi Pemerintah dan Daerah (LAKIP),dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKL): w. Memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan menghenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; x.
Menginvetarisasi,
mengidentifikasi
dan
menyiapkan
bahan
pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; y. Melaksanaklan tugas lain yang diberkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; z. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;
C. Seksi Hubungan Antar Lembaga : Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan ; b. Menyiapakan bahan kerja; c. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan lembaga legeslatif, instansi/gari9ng lembaga terkait dalam rangka vasilitasi pengembangan sistim poltik; d. Merencakan Progrqam Pengembangan Hubungan denga Organisasi non Pemerintah meliputi organisasi kemasyarakatan organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat serta Partai politik; e. Melaksanakan pendataan dan identifikasi keberadaan, jumlah dan kegiatan
orgasisasi
non
pemerintah
meliputi
organisasi
kemasyarakatan organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat serta Partai politik ; f. Melaksanakan organisasi
koordisai,
non
konsultasi
pemerintah
dan
dan
partai
bekerjasama politik
serta
dengan lembaga
infrastruktur poiltik dalam rangka fasilitasi pengembangan sistim politik dan penyelenggaran Pemilu; g. Melaksanakan
perencanaan
program
dalam
rangka
fasilitasi
penyenggaraan Pemilu; h. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga penyelenggara Pemilu; i.
Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan perkembangan penyelenggaraan
Pemilu
berkoordinasi
dengan
lembaga
penyelenggaraa Pemilu; j.
Membearikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai dengan bidang tugasnya;
k. Menginventarisasi,
mengidentifikasi
dan
menyiapkan
pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
9
bahan
l.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
m. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksaaan tugas;
D. Seksi Wawasan Kebangsaan, Politik Demokratisasi dan Hak Asasi Manusia Seksi Wawasan Kebangsaan, Politik, Demokratisasi dan Hak Asasi Manusia mempunysi tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Mengumpulkan dan mengolah data peanyusunan kegiatan di bidang Wawasan Kebangsaan Pemberdayaan Politik dan Pembauran Bangsa serta kajaian strategis dalam upaya pemantapan ketahanan Politik, Ekonomi, Sosial Kemasyarakatan dan Budaya; d. Memfasilitasi peningkatan Kwalitas Wawasan Kebangsaan, Politik dan Pembauran Bangsa serta kajian strategis dalam upaya pemantapan Ketahanan Politik Ekonomi, Sosial Kemasyarakatan dan Budaya; e. Menyiapkan bahan fasilitas untuk meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku serta umat beragama di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat; f. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitas proses pewarganegaraan (naturalisasi); g. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instasi terkait di bidang wawasan kebangsaan , politik dan pembauran bangsa sertakajian strategis dalam upaya pemantapan ketahan politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan dan budaya; h. Melaksanakan penanganan aktualisasi bidang politik ekonomi sosial dan budaya; i.
Melaksanakan
pengendalian
dan
pengawasan
pelaksanaan
pengamalan dan pengamanan Pancasila; j.
Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penyusunan dan kegiatan peningkatan kwalitas demokratisasi
dan perlindungan ,
pengembangan, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia ; k. Menyiapkan
bahan
pelaksanaan
fasilitasi
untuk
peningkatan
demokratisasi dan perlindungan, pengembangan, penegaan dan penghormatan hak asasi manusia bagi segenap lapisan masyarakat;
10
l.
Menyiapkan bahan fasilitasi untuk meningkatkan kwalitas demokrasi dan perlindungan,penngembangan penegakan dan penghormatan hak asasi manusia;
m. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kegiatan; demokrasi
dan
perlindungan,pengembangan,
penegakan
Penghormatan hak asasi manusia n. Mengkoordinasikan program dan demokrasi dan perlindungan, pengembangan, penegakan
penghormatan hak asasi manusia
dengan instasi terkait; o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas serta program demokrasi dan perlindungan,pengembangan, penegakan Penghormatan hak asasi manusia; p. Menginventarisasi,mengidentifikasi
dan
menyiapkan
bahan
pemecahan permasalaan sesuai bidang tugasnya; q. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada atasan sesuai bidang tugasnya dan menyusun laporan pelaksaaan tugas; dan s. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan trugas.
E. Seksi Perlindungan Masyarakat Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan ; b. Menyiapkan bahan kerja; c. Melaksanakan pendataan dan pembinaan anggota linmas; d. Melaksanakan
pembinaan
dan
pengendalian
perlindungan
masyarakat; e. Melaksanakan pendidikan dan latihan di bidang perlindungan masyarakat; f. Melaksakan koordinasi dengan instasi terkait dalan pendidikan dan pelatihan di bidang perlindungan masyarakat; g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penvegahan segala ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman umum. h. Menginvetarisasi/mengidentifikasi
dan
menyhiapkan
bahan
pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; i.
Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuia bidang tugasnya;
j.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang sesuai dengan bidang tugasnya;
11
k. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
C. Pencapaian Kinerja Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD disusun dengan format seperti dalam Tabel 1.
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pengembangan pelayanan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat mempunyai tantangan dan peluang yang berbeda dengan pembangunan di sektor fisik. Masih ada anggapan yang mengatakan bahwa pembangunan di bidang ini tidak begitu penting -yang tentu
saja
berpengaruh pada alokasi anggaran- karena hasil pembangunan bidang ini tidak langsung
kelihatan
seperti
pada
pembangunan
sektor
fisik,
misalnya
pembangunan jembatan.
Sebenarnya bidang kesatuan kesatuan bangsa dan politik adalah bidang yang sangat strategis. Stabilitas sosial politik adalah salah modal dasar dalam suksesnya pelaksanaan pembangunan. Tanpa stabilitas sosial politik, mustahil pembangunan
dapat
dilaksanakan.
Di
sinilah
peran
strategis
Kantor
Kesbangpolinmas yang seharusnya dioptimalkan dengan program dan kegiatan yang mendukungnya.
Dengan pandangan seperti itu, program kegiatan bidang kesatuan bangsa poltik
dan
perlindungan
masyarakat
selama
ini
belum
begitu
banyak
tereksplorasi. Apalagi sebelum ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), ketika kebencanaan masih diurusi oleh Kantor Kesbangpolinmas, sebagian besar anggaran terserap untuk kegiatan penanggulangan bencana.
Sekarang,
dengan
sudah
adanya
BPBD,
ada
kesempatan
untuk
mengembangkan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, sehingga peran Kantor Kesbangpolinma akan lebih startegis lagi dalam pembangunan di Kabupaten Bantul.
12
BAB. III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KESBANGPOLLINMAS KABUPATEN BANTUL
A. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
Lebih jelas identifikasi permasalahan di Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul sesuai tugas dan fungsi dapat diuraikan antara lain sebagai berikut: 1. Masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia; 2. Masih adanya pandangan di kalangan pengambil kebijakan bahwa bidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat tidak begitu penting dalam proses pembangunan di Kabupaten Bantul; 3. Belum adanya aplikasi data base LSM, ormas dan parpol; 4. Belum adanya aplikasi data base anggota linmas; 5. Kedudukan /status anggota linmas belum ada payung hukum yang jelas; 6. Masih kurangnya partisipasi unsur masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kantor Kesbangpolinmas. B. Telaahan Visi dan Misi RPJM Daerah 2011 – 2015 1. Visi Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun2011 -2015 Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi pembangunan Kabupaten Bantul yaitu “ Bantul projotamansari Sejahtera , Demokrtis, dan Agamis”. Visi ini dirasakan masih tetap relevan untuk 5 tahun mendatang. Oleh karena itu di dalam RPJMD Kabupaten Bantul tahjun 2011-2015, Visi pembangunan Kabupaten Bantul masih tetap sama yaitu ‘ Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis, dan Agamis”. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan di masa yang akan dating adalah Bantul yang produktif, professional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera dan demokratis, yang semuanya itu akan diwujudkan melalui misi. Produktif dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumberdaya alam maupun
sumberdaya
manusianya
dapat
berproduksi
sehingga
mampu
memberikan andil terhadap pembangunan daerah. Profesional dalam arti penekanan kepada setiap warganya dari berbagai profesi, agar mereka betul-betul matang dan ahli di bidangnya masing – masing, Tolok ukur profesionalisme ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan kepada efisiensi penggunaan dana, sarana, tenaga, serta waktu yang diperlukan. Ijo Royo-royo dalam arti tidak ada sejengkal tanahpun yang ditelantarkan sehingga baik di musim hujan maupun di musim kemarau di manapun akan
13
tampak suasana yang rindang. Dalam hal ini perlu diingatkan kepada masyarakat Bantul bahwa bagaimanapun Kabupaten Bantul tumbuh terlebih dahulu sebagai kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka mendukung tumbuh berkembangnya sector industry yang kuat di masa mendatang. Aman
dalam
kemasyarakatan
arti
bahwa
akan
terwujudnya
sangat
tertib
membantu
pemerintahan
terwujudnya
dan
tertib
keamanan
dan
ketentraman masyarakat. Kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah. Sehat dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup yang akan dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat/manusia yang menghuninya. Asri dalam arti bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa dan di kota dapat serasi, selaras, dan seimbang dengan kegiatan – kegiatan manusia yang menghuninya sehingga menumbuhkan peasaan kerasan, asri tidak mewah tatapi lebih cenderung memanfaatkan potensi lingkungan yang bersandar pada kreatifitas manusiawi. Sejahtera dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Bantul telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan , lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demokratis dalm arti bahwa adanya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat, dan menerfima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab. Agamis dalam arti bahwa kehidupan masyarakat Bantul senantiasa diwarnai oleh nilai – nilai religiusitas dan budi pekerti yangluhur. Pentingnya aspek agama tidak diartikan sebagai bentuk primordialisme untuk suatu agama tertentu, tetapi harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat diterapkan dalam interaksi sosial sehari-hari.
2. MIsi Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dalam RPJMD Kabupaten Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: MISI I
:
Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik.
MISI 2
: Meningkatnya kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang
sehat,
Indonesia
cerdas,
dengan
berakhlak
mulia,
memperhatikan
14
dan
berkepribadian
pengembangan
ilmu
pengetahuan dan teknologi. MISI 3
:
meningkatnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan
ekonomi,
pemerataan
pendapatan
berbasis
pengembangan ekonomi local, dan pemberdayaan masyarakat yang responsive gender. MISI 4
:
Meningkatnya kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan.
Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun mengacu visi dan misi serta didasarkan isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang pendek dari tujuan, Dalam sasaran dirancang pula indikstor sasaran. 2.1.
Tujuan Misi 1: Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Yaitu : Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan sasaran : a. Meningkatnya pemahaman prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM.
2.2.
Tujuan Misi 2 : Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Dengan sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama.
3. Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Misi Ke tiga : Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. 3.1.
Strategi : 1. Peningkatan pemahaman hak dan kewajiban warga Negara 2. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang penggunaan hak pilih
3.2.
Kebijakan : 1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat
3.3.
Program : 1. Pengembangan wawasan kebangsaan; 2. Pendidikan Politik Masyarakat; 3. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat); 4. Pemberdayaan
Masyarakat
untuk
Menjaga
Ketertiban
dan
keamanan. 4. Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Misi Ke dua: Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
15
4.1.
Strategi : 1. Meningkatkan nilai-nilai religius dan berahlak mulia
4.2.
Kebijakan : 1 . ……………..
4.3.
Program : 1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 2. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
C. Telaahan Renstra 1. Visi Misi Bakesbangpolinmas Propinsi DIY VISI Penguatan kapasitas dan profesionalisme untuk mewujudkan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang dinamis, demokratis, aman dan sejahtera. MISI 1. Meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam upaya pelaksanaan peran sebagai fasilitator, regulator dan pelayanan publik di bidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana; 2. Menguatkan hubungan yang sinergis antara pemerintah, pelaku politik dan organisasi kemasyarakat; 3. Mengembangkan potensi linmas dan hak-hak sipil; 4. Meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah dan Masyarakat dalam; menghadapi dan menanggulangi bencana alam, non alam dan sosial. D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam ruang wilayah Kabupaten Bantul, perkembangan dan pertumbuhan Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : 1. Keadaan fisik tanah yang meliputi topografi, sungai, geologi, kemampuan tanah dan sebagainya; 2. Jumlah dan perkembangan penduduk; 3. Kegiatan masyarakat, baik itu volume maupun manusia 4. Kelengkapan fasilitas, utilitas dan sarana infrastruktur.
E. Penentuan Isu-Isu Strategis 1. Analisis SWOT Upaya mewujudkan stabilitas sosial politik, persatuan dan kesatuan bangsa memerlukan energi yang besar dan terencana, serta melibatkan seluruh stake holder, baik pemerintah maupun masyarakat.
16
Dalam perkembangan dewasa ini, harus diakui masih selalu ada pihakpihak yang menginginkan adanya perpecahan dan konflik atas nama suatu kepentingan tertentu. Mereka tidak ingin melihat negara Indonesia yang aman, tenteram dan damai. Dalam kerangka pemikiran seperti itu, maka perlu disusun analisis kekuatan,
kelemahan,
ancaman,
maupun
peluang
menjalankan strategi tersebut, yaitu sebagai berikut :
17
(SWOT)
dalam
2. Isu-Isu Strategis Berdasarkan analisa SWOT di atas, Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Bantul menetapkan isu-isu strategis, sebagai berikut : a. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah salah satu modal dasar dalam suksesnya pembangunan; b. Stabilitas sosial politik sangat penting bagi terciptanya persatuan dan kesatuan; c. Pengaruh globalisasi di segala sektor kehidupan termasuk dalam bidang ideologi bangsa harus diwaspadai dengan meningkatkan wawasan kebangsaan di seluruh elemen masyarakat. d. Terwujudnya hubungan yang harmonis dengan ormas, LSM dan parpol. e. Terwujudnya peran serta seluruh stake holder dalam mendukung terciptanya situasi yang kondusif.
18
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KANTOR KESBANGPOLINMAS
A. VISI. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Bantul adalah : Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Partisipasif, Harmonis, Berkeadilan dan Beradab yang Berwawasan Kebangsaan.
B. MISI. Misi merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi Kantor Kesbangpolinmas adalah sebagai berikut : 1. Menumbuhkan kehidupan masyarakat yang demokratis, harmonis, berkeadilan dan beradab yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat dengan berdasar pada moral dan HAM dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Mewujudkan stabilitas sosial di seluruh aspek kehidupan dengan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap segala hal yang mengancam keutuhan NKRI
C. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun mengacu pada visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisa strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program kegiatan dalam ranggka merelaisasikan misi. Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek.
C.1. TUJUAN MISI 1 a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial politik dan berkembangnya partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan sasaran : 1. Meningkatnya partisipasi pemilukada; 2. Meningkatnya partisipasi pemilu legislatif; 3. Meningkatnya partisipasi pemilu presiden. b. Meningkatnya kesadaran seluruh masyarakat dalam penegakan moral di Kabupaten Bantul. Dengan sasaran : 1. Peningkatan kedisiplinan pelajar c. Memantapkan fungsi dan peran agama dalam pembangunan
19
Dengan sasaran : 1. Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama; C.2. TUJUAN MISI 2 Meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam deteksi dini terhadap bencana,, baik bencana alam maupun bencana sosial. Dengan sasaran : 1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa.
D. STRATEGI, ARAH, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN INDIKATOR Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapaii tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu dirumuskan pula kebijakan. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satuatau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran. Untuk mengukur capaian kinerja diperlukan indikator kinerja. Strategi, arah, kebijakan, program dan indicator dalam pembangunan, dijabarkan sesuai misi.
Adapun prioritas pembangunan ditetapkan sebagai berikut : D.1. Misi Pertama : “Menumbuhkan kehidupan masyarakat yang demokratis, harmonis, berkeadilan dan beradab yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat dengan berdasar pada moral dan HAM dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Strategi : 1. Peningkatan pemahaman hak dan kewajiban warga Negara; 2. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang penggunaan hak pilih; 3. Meningkatkan peran dan fungsi agama dalam pembangunan; 4. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang moral dan HAM ; 5. Meningkatkan peran dan fungsi LSM/ormas/parpol dalam pembangunan. Kebijakan : 1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat; 2. Menjalin hubungan yang baik dengan tokoh semua agama; 3. Menjalin hubungan yang harmonis dengan LSM/ormas dan parpol. Program : 1. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat; 2. Pendidikan Politik Masyarakat; 3. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
20
Indikator Kinerja :
Indikator
Satuan
2011
2012
2013
2014
2015
Jumlah pelajar yang tertangkap razia
orang
50
45
45
40
40
Angka partisipasi pemilukada
persen
Angka partisipasi pemilu legislatif
persen
80%
Angka partisipasi pemilu presiden
persen
80%
Frekuensi konflik umat beragama
kali
80%
3
2
2
2
2
D.2. Misi Kedua : “Mewujudkan stabilitas sosial di seluruh aspek kehidupan dengan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap segala hal yang mengancam keutuhan NKRI Strategi : 1. Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat 2. Memberdayakan linmas 3. Meningkatkan wawasan kebangsaan Kebijakan : 1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat 2. Meningkatkan kualitas SDM linmas 3. Melaksanakan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaa Program : 1. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaa 2. Pengembangsan Wawasan Kebangsaan 3. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Indikator Kinerja :
Indikator
Satuan
2011
2012
2013
2014
2015
Frekuensi konflik sosial
orang
2
2
2
3
3
21
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif). Penyajian bagian ini ditampilkan dalam table 5.
22
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUANN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kantor
Kesbangpolinmas
Kabupaten Bantul yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Bantul dalam lima tahun mendatang. Sebagai komitmen untuk mendukung untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Indikator tersebut ditampilkan dalam table 6.
23
BAB VII PENUTUP
Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 disusun sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan dan program serta kegiatan di lingkungan Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Bantul.
Penyusunan renstra ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan.
Selanjutnya Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun Renja Kantor yang setiap tahun diadakan evaluasi untuk penyempurnaan atau penyesuaian karena adanya tuntutan perubahan sesuai situasi dan kondisi yang berkembang.
Harapan
kami dengan adanya renstra ini upaya-upaya yang dilakukan Kantor Kesbangpolinmas dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesatuan
bangsa, politik dan
perlindungan masyarakat akan semakin terarah dan meningkat. Sebagai pendukung dalam mencapai visi “Bantul Projotamansari, Sejahtera Demokratis dan Agamis.
Bantul,
Pebruari 2012 Kepala
Ir. Ag SUMASRIYANA,M.Si Pembina TK I/IVb NIP. 196012241986031011
24
