PENATAAN ARSITEKTUR DAN INFORMASI KINERJA DALAM RKA-K/L
Ditjen Anggaran, September 2014
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
1
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Outline 2. Hasil Evaluasi 1. Kondisi Umum Bagian ini memperlihatkan perkembangan belanja negara dari tahun ke tahun sejak reformasi keuangan negara diterapkan tahun 2005. Disajikan pula bagaimana pandangan berbagai kalangan terhadap belanja negara dimaksud.
Dalam bagian ini dikupas secara singkat permasalahan fundamental terkait pengelolaan anggaran yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L.
3. Strategi Perbaikan Pada bagian terakhir disampaikan strategi dalam rangka peningkatan kualitas belanja dimana strategi tersebut disusun berdasarkan permasalahan yang ditemui. Strategi mencakup apa yang ingin dicapai, langkah-langkah dan tahapan untuk mencapainya, dan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian dimaksud.
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
2
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
BAGIAN PERTAMA: KONDISI UMUM
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
3
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Komponen Belanja dalam APBN Belanja KL per Fungsi Isu yang Berkembang di Masyarakat
Komponen Belanja dalam APBN
Grafik di atas menunjukkan bahwa porsi Belanja KL cenderung meningkat dan oleh karena itu menjadi tantangan para pengelola anggaran Belanja KL untuk semakin meningkatkan profesionalitasnya dalam mengelola belanja tersebut.
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
4
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Komponen Belanja dalam APBN Belanja KL per Fungsi Isu yang Berkembang di Masyarakat
Belanja K/L untuk Mendanai Seluruh Program Pemerintah Data Belanja K/L (Triliun Rupiah) 600 500
400 300
Sumber dana: HLN PLN PNBP RM
200 100 0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Jumlah BA K/L
68
72
73
74
73
76
79
86
Jumlah program
1030
672
645
628
626
639
422
426
Belanja KL yang dikelola Kementerian/Lembaga tertuang dalam RKA-K/L yang digunakan untuk mendanai seluruh program pemerintah sesuai fungsinya yang meliputi pelayanan umum, pertahanan, ketertiban & keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan & fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial (Ps 11 UU 17/2003). Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
5
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Komponen Belanja dalam APBN Belanja KL per Fungsi Isu yang Berkembang di Masyarakat
Perkembangan Belanja K/L Menurut Fungsi
Triliun Rupiah
Perkembangan Belanja KL menurut fungsi Pemerintah dapat dilihat pada grafik dibawah ini. 140
Pelayanan Umum
120
Ekonomi Pendidikan
100
80
Pertahanan
60 Ketertiban & Keamanan Perumahan & Fasum Kesehatan Lingkungan Hidup Perlindungan Sosial Agama Pariwisata & Budaya
40 20 0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa alokasi Belanja KL terbesar digunakan untuk fungsi pelayanan umum, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan. Dan apabila dicermati, alokasi untuk pelayanan umum cenderung meningkat secara signifikan. Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
6
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Komponen Belanja dalam APBN Belanja KL per Fungsi Isu yang Berkembang di Masyarakat
Perkembangan Belanja K/L Menurut Fungsi Apabila dilihat lebih rinci alokasi dalam fungsi Pelayanan Umum adalah seperti tampak dalam grafik di bawah ini.
Data Belanja KL Menurut Fungsi Pelayanan Umum (Triliun Rupiah) 120 Lembaga Eksekutif & Legislatif, Masalah Keuangan & Fiskal, serta Urusan Luar Negeri
100
80
60
40 Litbang Pelayanan Umum Pelayanan Umum Lainnya Pelayanan Umum Pinjaman Pemerintah Pembangunan Daerah
20
0 2005
2006
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
2007
2008
2009
2010
2011
2012
7
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Komponen Belanja dalam APBN Belanja KL per Fungsi Isu yang Berkembang di Masyarakat
Isu yang Berkembang di Masyarakat Sementara itu, berdasarkan data kualitatif dari berbagai sumber yang sangat mempengaruhi opini publik umumnya menyatakan bahwa pengelolaan belanja kita belum optimal.
http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/14587/belanjabirokrasi-sudah-sampai-pada-tingkat-mengkhawatirkan. 3 Mei 2012
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/05/22/07504230/bbm.naik..ang garan.negara.tetap.boros. Tanggal 22-5-2013
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
http://www.investor.co.id/home/daya-dorong-belanja-pemerintah-belum-optimal/26606. Tanggal 19-12-2011
http://www.entitashukum.com/rp-66-triliun-anggaran-apbn-mengalir-boros/. Tanggal 23-4-2013
8
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Komponen Belanja dalam APBN Belanja KL per Fungsi Isu yang Berkembang di Masyarakat
Arahan Wakil Presiden Kondisi umum inilah yang membuat Wapres mengingatkan kepada seluruh pengelola anggaran untuk dapat bekerja lebih keras. ECONOMY » Fiskal & Moneter
Boediono : Belum Ada Monitoring & Evaluasi Anggaran Taufik Hidayat - Okezone Selasa, 29 Maret 2011 13:09 wib
“Apa yang kita keluarkan, selesai anggarannya bersih secara administratif tetapi outcome-nya, maksud saya output atau outcome-nya, atau dampak setelah itu belum kita ukur” . "Saya tidak ke detilnya, tetapi intinya jika ingin outcome oriented, tentunya harus ada definsi dari outcome yang jelas, terukur dan harus jelas itu apa. Ini merupakan setiap perencanaan. Oleh karena itu saya anjurkan sekali” (Wapres Boediono, 29 Maret 2011)
Wapres Boediono. Foto: Heru Haryono/Okezone
JAKARTA - Pemerintah belum memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu terkait dengan anggaran dan outcome-nya. Aktifitas anggaran yang dimaksud bukan semata-mata berupa anggaran saja, akan tetapi merupakan kesatuan antara budget dan policy action.
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
Sumber: http://economy.okezone.com/read/2011/03/29/20/440034/20/boedionobelum-ada-monitoring-evaluasi-anggaran
9
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Memenuhi amanat PP 90 Tahun 2010 serta menindaklanjuti arahan Wapres tersebut di atas, maka pada tgl 28 Desember 2011 Menkeu menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No 249 /PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L yang mengatur sistem evaluasi program di seluruh K/L. 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Arahan Wapres (29-3-2011) PMK Evaluasi (28-12-2011) Today • Dalam beberapa paparan berikut, akan disajikan temuan penting dari implementasi tahun pertama PMK 249 berdasarkan rangkuman hasil evaluasi pelaksanaan program tahun 2012 yang dilakukan oleh seluruh KL dimana keterangan lebih detail dapat dilihat dengan mengakses web monev.anggaran.depkeu.go.id. • Meskipun evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan program tahun 2012, namun setelah dianalisis antar tahun, kondisi di tahun 2012 mempunyai kesamaan kondisi sampai dengan tahun ini, sehingga kesimpulan yang diperoleh kiranya sudah bisa menggambarkan permasalahan umum Belanja KL.
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
10
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
BAGIAN KEDUA: HASIL EVALUASI
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
11
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Sistem Evaluasi yang Digunakan Pengukuran Kinerja & Analisis Permasalahan Fundamental
Sekilas Pokok-Pokok PMK 249 sebagai Instrumen Evaluasi Anggaran Sistem evaluasi yang diatur dalam PMK 249 adalah evaluasi program dengan tiga aspek evaluasi, yaitu aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks serta dilakukan KL dengan pendekatan self-evaluation.
PROGRAM Bagaimana mencapai kondisi yang diinginkan
Input
Aktivitas
Apa kondisi yang diinginkan
Output
Aspek Implementasi (Bagaimana suatu program dijalankan)
Oucome
Aspek Manfaat (Seberapa besar target outcome yang telah dicapai)
Mengapa program ada
Situasi
Aspek Konteks (Relevansi program dengan dinamika perubahan sosial, ekonomi, lingkungan)
ASPEK YANG DIEVALUASI Dalam beberapa slide berikutnya akan disampaikan rangkuman atas hasil evaluasi Aspek Implementasi tahun 2012, sementara untuk kedua aspek lainnya baru dimulai th 2015 sesuai masa transisi yg diatur dalam PMK 249. Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
12
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Sistem Evaluasi yang Digunakan Pengukuran Kinerja & Analisis Permasalahan Fundamental
Sekilas Pokok-Pokok PMK 249 sebagai Instrumen Evaluasi Anggaran Gambaran pelaksanaan teknis evaluasi program oleh KL sebagaimana diatur dalam PMK 249 sbb: Telah diatur apa dan bagaimana pelaksanaan di setiap tahapan Pengumpulan Data
Persiapan
Pengukuran
Penilaian
Analisis
Persiapan sudah bisa dimulai sejak RKA-K/L disahkan Menkeu
Pelaporan Selesai paling lambat akhir Maret setelah thn anggaran berakhir
Dibantu sistem IT berbasis web dengan alamat monev.anggaran.depkeu.go.id: • • • •
Dukungan data yang lengkap & realtime (update harian) Data bisa diekstrak kedalam berbagai format sesuai kebutuhan user (on-demand) Mudah dalam pengoperasiannya Tidak ada laporan berbentuk fisik dokumen sehingga meringankan beban user
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
13
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Sistem Evaluasi yang Digunakan Pengukuran Kinerja & Analisis Permasalahan Fundamental
Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2012 Berdasarkan PMK 249 Hasil pengukuran kinerja seluruh program tahun 2012 untuk Aspek Implementasi adalah sbb:
Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2012 180%
163.94%
160% 140% 120% 100%
88.86%
80%
79.37%
60% 35.97%
40% 20% 0% Penyerapan Anggaran
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
Konsistensi Pencapaian Keluaran (ketepatan waktu)
Efisiensi
14
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Sistem Evaluasi yang Digunakan Pengukuran Kinerja & Analisis Permasalahan Fundamental
Analisis Indikator Penyerapan Anggaran & Konsistensi Permasalahan penyerapan anggaran masih berulang setiap tahun. Berbagai upaya yang dilakukan untuk memperbaiki indikator kinerja penyerapan, termasuk melalui reward and punishment system yang diterapkan sejak tahun 2010, masih belum menunjukkan hasil (ditunjukkan dalam grafik di bawah ini). Jumlah KL yang mendapatkan sanksi terus bertambah, bahkan sebagian mendapatkan sanksi berulang setiap tahun (lihat slide 16).
Tingkat Penyerapan Anggaran 100%
Tren Penyerapan Anggaran 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
90% 80% 70%
60% 50% 40% 30% 20% 10%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
2005 2009
2006 2010
2007 2011
2008 2012
15
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Sistem Evaluasi yang Digunakan Pengukuran Kinerja & Analisis Permasalahan Fundamental
Analisis Indikator Penyerapan Anggaran & Konsistensi Implementasi reward and punishment system: Uraian
2010
2011
2012
Penghargaan
61 K/L
66 K/L
65 K/L
Sanksi
3 K/L
7 K/L
8 K/L
Netral
12 K/L
6 K/L
13 K/L
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
16
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Sistem Evaluasi yang Digunakan Pengukuran Kinerja & Analisis Permasalahan Fundamental
Analisis Indikator Pencapaian Output & Efisiensi Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2012 Analisis berikutnya dilakukan atas pencapaian output dan efisiensi sebagai berikut:
180% 163.94%
160%
• Sekilas capaian output terlihat sangat bagus mencapai 164% dengan biaya sebesar 88.9% sehingga diperoleh efisiensi sebesar 36%.
140% 120% 100% 80%
88.86% 79.37%
60% 35.97%
40%
• Namun capaian output yang terlalu tinggi dimaksud justru mengindikasikan ada hal yang tidak wajar sehingga diperlukan telaahan lebih mendalam untuk mengetahui jenis dan karakteristik seluruh output dalam RKA-K/L.
20% 0% Penyerapan Konsistensi Pencapaian Anggaran (ketepatan Keluaran waktu)
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
Efisiensi
17
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Sistem Evaluasi yang Digunakan Pengukuran Kinerja & Analisis Permasalahan Fundamental
Analisis Indikator Pencapaian Output & Efisiensi Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2012 180% 163.94%
Analisis atas seluruh output dalam RKA-K/L menghasilkan temuan penting sebagai berikut: 1.
Jumlah output terlalu banyak (output tahun 2012 berjumlah 11.702)
2.
Banyak output bersifat administratif, bukan substantif mis: laporan dan dokumen (jenis ini teridentifikasi sekitar 3.879 output dengan pagu sebesar Rp45,1 triliun)
3.
Banyak output yang berkarakteristik input, misalnya kendaraan, komputer, gedung (teridentifikasi sekitar 360 jenis output dengan pagu sebesar Rp168,3 triliun)
4.
Target output tidak jelas – baik bagi yang menyusun maupun bagi yang mengevaluasi (lihat tabel data anomali sejumlah 2.141 kasus)
160% 140% 120% 100% 80%
88.86% 79.37%
60% 35.97%
40% 20% 0% Penyerapan Konsistensi Pencapaian Anggaran (ketepatan Keluaran waktu)
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
Efisiensi
Temuan di atas mengindikasikan bahwa ternyata capaian kinerja bagus dimaksud belum sepenuhnya mencerminkan bagusnya kualitas belanja KL. Kondisi output di atas juga berpotensi disalahtafsirkan oleh masyarakat bahwa Belanja KL banyak untuk keperluan birokrasi sehingga seolah menjadi justifikasi pemborosan anggaran.
18
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Sistem Evaluasi yang Digunakan Pengukuran Kinerja & Analisis Permasalahan Fundamental
Analisis Atas Informasi Permasalahan yang Disampaikan KL Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2012 180% 163.94%
Pengadaan
160%
Revisi
140% 120% 100% 80%
Selain analisis data kuantitatif, dilakukan pula analisis data kualitatif berupa permasalahan KL yang disampaikan ke DJA yang dikelompokkan sbb:
88.86%
79.37%
60% 35.97%
40% 20% 0% Penyerapan Konsistensi Pencapaian Anggaran (ketepatan Keluaran waktu)
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
Efisiensi
7 K/L
Pemotongan anggaran Pembebasan lahan
14 K/L 14 K/L 6 K/L
blokir
10 K/L
Keterbatasan SDM
37 K/L
Keterbatasan sarana dan prasarana
10 K/L
Permasalahan tersebut umumnya berulang setiap tahun dan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan atas bidang tersebut sudah banyak dilakukan, antara lain penyempurnaan regulasi pengadaan barang/jasa, penyempurnaan proses revisi, penyempurnaan regulasi pertanahan, peningkatan SDM, dll. Namun demikian, bidang tersebut tetap saja menjadi titik permasalahan (yang dilaporkan oleh) KL. 19
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Sistem Evaluasi yang Digunakan Pengukuran Kinerja & Analisis Permasalahan Fundamental
Analisis Atas Informasi Permasalahan yang Disampaikan KL Setelah dilakukan analisis atas permasalahan yang disampaikan KL dengan menggunakan metode analisis Chi-Square Automatic Interaction Detector (CHAID), diperoleh kesimpulan bahwa permasalahan yang disampaikan tersebut sebenarnya tidak signifikan mempengaruhi pencapaian kinerja .
CHAID Penyerapan vs Masalah
CHAID Efisiensi vs Masalah
Analisis Chi-Square Automatic Interaction Detector (CHAID) Tujuan : melihat pengaruh masalah terhadap pencapaian kinerja, mengetahui masalah yang paling utama dalam pencapaian kinerja, serta interaksi antar masalah. Hipotesis nol (H0) : Tidak ada pengaruh masalah terhadap pencapaian kinerja Hipotesis alternatif (H1) : Ada pengaruh masalah terhadap pencapaian kinerja
CHAID Output vs Masalah
CHAID Konsistensi Vs masalah
p-value (Adj.Prob) untuk semua variabel masalah lebih besar dari 0.05 sehingga data mendukung untuk menerima H0. Artinya, permasalahan yang disampaikan K/L tidak mempengaruhi pencapaian kinerja K/L.
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
20
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Sistem Evaluasi yang Digunakan Pengukuran Kinerja & Analisis Permasalahan Fundamental
Analisis Struktur dan Muatan Program Keseluruhan
Berdasarkan temuan pada analisa output tersebut, kajian dan analisis kemudian dikembangkan untuk melihat isi program secara keseluruhan dengan hasil sebagai berikut: 1. Tidak jelas mana input, output, dan outcome 2. Outcome kurang jelas dan terlalu normatif 3. Sulit melihat relevansi antara input-output-outcome 4. Relevansi outcome terhadap need or problem tidak terlihat krn informasi tersebut di RKAK/L tidak ada.
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
21
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Sistem Evaluasi yang Digunakan Pengukuran Kinerja & Analisis Permasalahan Fundamental
Akar Permasalahan yang Bersifat Fundamental
Banyak temuan lain yang diperoleh dari hasil evaluasi program pada tahun pertama penerapan PMK 249, namun temuan dan permasalahan yang telah dipaparkan dalam slide sebelumnya kiranya sudah dapat menjadi warning bahwa permasalahan fundamental yang dihadapi adalah:
“LEMAHNYA ARSITEKTUR DAN INFORMASI KINERJA DALAM RKA-K/L”
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
22
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Sistem Evaluasi yang Digunakan Pengukuran Kinerja & Analisis Permasalahan Fundamental
Pengaruh & Dampak Atas Permasalahan yang Terjadi Pengaruh utama atas lemahnya arsitektur dan informasi kinerja dalam RKA-K/L: •
Sulit dijadikan alat manajerial dan kontrol, baik bagi para penanggung jawab program maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan program berkenaan
•
Sulit dan lambat dalam pengambilan kebijakan yang tepat karena sulit menemukan fokus strategis
•
Sulit mengkomunikasikan suatu program kepada DPR, masyarakat, pengamat sehingga masing-masing mempunyai intrepretasi sendiri-sendiri
•
Akhirnya, perencanaan dan evaluasi yang dilakukan cenderung business as usual; bahkan tidak jarang menjadi sekedar seremoni copy and paste dari tahun sebelumnya.
Dampak serius apabila permasalahan ini tidak segera diatasi: •
Sesuatu yang semakin tidak jelas, cenderung mempunyai potensi besar untuk disalahgunakan, atau paling tidak akan sangat sulit bagi Pemerintah untuk menunjukkan performance yang jelas
•
Dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan semakin cepat sehingga apabila masyarakat tidak bisa menangkap dengan jelas program-program Pemerintah, mereka akan mengintepretasikan sendiri yang seringkali bersifat negatif >>> dukungan dan kepercayaan pada birokrasi semakin menurun.
•
Efektif dan efisiens semakin menjadi sekedar slogan.
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
23
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
BAGIAN KETIGA: STRATEGI PERBAIKAN
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
24
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
Strategi Perbaikan 1.
Berdasarkan kajian dan analisis yang telah dilakukan, perlu segera dilakukan upaya perbaikan dengan strategi dan tahapan yang terstruktur dan bertahap.
2.
Strategi tersebut memuat upaya perbaikan dari sisi obyek (RKA-K/L), metode & proses bisnis, serta subyek (orangnya), dengan pertimbangan bahwa:
Objek
3.
• Arsitektur dan informasi kinerja dalam RKA-K/L saat ini masih lemah. • Rumusan input, kegiatan, output, dan outcome baru berfungsi sebagai “pin” untuk mendapatkan anggaran.
Metode & Proses Bisnis
Penguatan arsitektur & informasi program tersebut harus diikuti perbaikan metode dan proses bisnis penyusunan dan evaluasinya, sehingga proses penyusunan dan evaluasi anggaran tidak sekedar menjalankan rutinitas tahunan.
Subjek
Kendala utama pada sisi subjek adalah mindset, dimana penyusunan anggaran dan evaluasi masih dilakukan berdasarkan business as usual.
Gambaran utuh design strategi perbaikan adalah seperti slide selanjutnya.
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
25
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
Grand Design Strategi Penguatan Penyusunan Anggaran Grand design penguatan strategi penyusunan anggaran adalah sebagai berikut: INPUT
AKTIVITAS
Tim (Champion)
Penataan arsitektur & informasi kinerja RKA-K/L (mikro teknis)
Komitmen Panduan
Penataan arsitektur & informasi makro strategis
OUTPUT
OUTCOME
Arsitektur & informasi kinerja nasional yang jelas & relevan
Jelas dalam melihat keseluruhan belanja
Penguatan data
IT System Anggaran
Penguatan metode dan proses bisnis evaluasi Penguatan metode dan proses bisnis perencanaan
We are here
Metode dan proses bisnis yang reliable
Tepat dalam pengambilan kebijakan anggaran
Kebijakan yang didukung oleh publik
Mengubah mindset SDM berkualitas Meningkatkan kompetensi
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
26
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja dalam RKA-K/L
EXISTING
Kuantitas: sangat banyak: • Outcome = 870 • IKU = 3.101 • Output = 11.831 jenis Kualitas lemah: • Kurang jelas • Kurang relevan • Kurang terukur
EXPECTED
1. Menyempurnakan arsitektur RKA-K/L (struktur informasi kinerja) yang sesuai dengan pendekatan fungsi 2. Memperkuat dan mempertajam informasi kinerja
Kuantitas: Selektif, fokus, dan strategis
Kualitas bagus dan valid: • Lebih jelas • Lebih relevan • Lebih terukur
Penataan ADIK dalam RKA-K/L Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
27
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
Pendekatan Penataan Arsitektur Kinerja
Berdasarkan Struktur Organisasi
Berdasarkan Fungsi *)
*) Mengacu pada fungsi pemerintahan yang diatur dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
28
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
Pendekatan Penataan Arsitektur Kinerja BERDASARKAN STRUKTUR ORGANISASI
BERDASARKAN FUNGSI DENGAN BASIS PADA OUTCOME ORGANISASI
Nasional Input
Aktivitas
K/L
Eselon I
Program
Eselon II
Kegiatan
Output
Outcome
Indikator
Indikator
Target
Target
IKU Program Outcome
NASIONAL
IKK
K/L Output
Eselon I Komponen
Eselon II
Substansi pendekatan berdasarkan fungsi adalah: 1. Informasi kinerja harus disusun sesuai kerangka logika berpikir (logic model) 2. Informasi kinerja terdapat pada setiap level organisasi Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
29
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
Pendekatan Penataan Arsitektur Kinerja BERDASARKAN STRUKTUR ORGANISASI
BERDASARKAN FUNGSI DENGAN BASIS PADA OUTCOME LM Informasi Kinerja
Struktur Organisasi
Logic model (LM) Informasi Kinerja
Struktur Organisasi
LM Informasi Kinerja
LM Informasi Kinerja LM Informasi Kinerja
• •
• •
Hierarki organisasi segaris dengan hierarki informasi kinerja. Konsekuensinya, tidak ada hierarki yang jelas outcome dan output di setiap tingkatan organisasi mulai level nasional sampai organisasi terbawah. Outcome dan output semata didasarkan pada pola dan mekanisme agregasi; misalnya: output suatu eselon II pasti akan tercatat sebagai output nasional. Pendekatan ini tidak menjadi masalah seandainya struktur organisasi di setiap tingkatan seluruhnya berdasarkan produk (lini produk). Sementara dalam kenyataannya, karakteristik struktur organisasi sangat bervariasi dan umumnya berdasarkan proses.
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
• •
•
Di setiap level organisasi terdapat struktur informasi kinerja yang bersifat baku, yaitu Input-Aktivitas-Output-Outcome, Outcome/output suatu organisasi bisa saja merupakan outcome/output organisasi level di atasnya sekiranya struktur organisasi didasarkan pada system lini produk. Namun, bisa juga outcome/output suatu organisasi akan tercatat sebagai input/aktivitas bagi organisasi di level atasnya sekiranya pembagian organisasi didasarkan pada input/proses. Diperoleh kejelasan atas dua hal sekaligus, yaitu hierarki informasi kinerja dari level makro strategis sampai dengan level mikro teknis dan aspek akuntabilitas organisasi di masing-masing level.
30
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
Landasan Berpikir Penyempurnaan Arsitektur Kinerja PRINSIP 1:
Setiap organisasi pasti mempunyai fungsi
NEED / PROBLEM
Pertanyaannya, mana yang lebih dahulu. Apakah organisasi menimbulkan fungsi atau fungsi yang melahirkan organisasi?. Jawabannya adalah suatu
organisasi lahir karena ada fungsi yang harus dijalankan. Fungsi ada karena ada suatu kebutuhan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Dengan demikian urutan hubungan sebab-akibat adalah sebagai berikut: 1. Kebutuhan atau permasalahan 2. Fungsi 3. Organisasi
ORGANISASI
FUNGSI
Fungsi adalah alasan mengapa organisasi itu ada. Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
31
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Landasan Berpikir Penyempurnaan Arsitektur Kinerja PRINSIP 2: Dalam menjalankan fungsinya, organisasi mengikuti kaedah manajemen (dikenal sebagai “fungsi manajemen”)
NEED / PROBLEM
Secara akademis dan best-practices, fungsi manajemen meliputi: 1. Planning 2. Organizing 3. Staffing 4. Directing 5. Controlling
Langkah awal yang harus dilakukan suatu organisasi bukan menyusun
struktur organisasi, tetapi menyusun rencana strategis.
ORGANISASI Planning
Organizing
FUNGSI Staffing
Directing
Controlling
*) www.managementstudyguide.com
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
32
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Landasan Berpikir Penyempurnaan Arsitektur Kinerja PRINSIP 3: Penyusunan rencana strategis berdasarkan konsep logic model Perencanaan strategis adalah menentukan kondisi apa yang ingin
INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
OUTCOME
dicapai dan bagaimana organisasi tersebut mencapainya. Dalam konteks ini, diterapkan konsep kerangka logic model atas suatu informasi kinerja yang meliputi: 1. Outcome 2. Output 3. Aktivitas 4. Input
ORGANISASI
NEED / PROBLEM
FUNGSI
Kerangka logic model tersebut bersifat
universal dan berlaku untuk berbagai jenis dan tipe organisasi.
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
Planning
Organizing
Staffing
Directing
Controlling
*) www.managementstudyguide.com
33
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Landasan Berpikir Penyempurnaan Arsitektur Kinerja PRINSIP 4: Setelah rencana strategis tersusun, kemudian diikuti pengorganisasi (organizing) dan staffing, dst INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
OUTCOME
Dalam kegiatan pengorganisasi, termasuk pendelegasian wewenang kepada organisasi level dibawahnya. Pada tahap inilah struktur organisasi dibentuk. Dalam konteks pemerintahan, tahap pengorgansasian ini dapat ditempuh dengan berbagai alternatif: 1. Menggunakan organisasi yang telah ada, atau 2. Menyusun organisasi yang benarbenar baru seluruhnya, atau 3. Kombinasi keduanya. Tentu pengorganisasi tersebut lebih ditentukan berdasarkan cara yang dipandang paling efektif untuk mendukung pencapaian kondisi yang diinginkan. Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
ORGANISASI Planning
Organizing
NEED / PROBLEM
FUNGSI Staffing
Directing
Controlling
*) www.managementstudyguide.com
34
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
Lingkup Informasi Kinerja
Informasi Kinerja
Berbagai jenis dokumen yang memuat informasi kinerja
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
Input
Renstra
Aktivitas
Renja
Output
RKA-K/L
Outcome
RKT
DLL
35
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
Konsep Dasar Logic Model
Segala sesuatu pasti mempunyai fungsi Yang mempunyai fungsi pasti mempunyai pasangan Hubungan pasangan tersebut membentuk pola standar (universal) sebagai “hubungan sebab-akibat”
YOU/WE INPUT
What we have
AKTIVITAS
OUTPUT
What we have
What we produce/ deliver
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
OUTCOME
COSTUMER
Mengubah kesadaran
Mengubah kebiasaan
Bisa Sadar Paham Tahu
Status Biasa Mau
Mengubah kondisi
36
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
Pengertian dan Kriteria Outcome Outcome merupakan keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu (jangka panjang, menengah, dan pendek) KOMPONEN PERNYATAAN
KRITERIA
CEK
Jelas siapa customer
Rumusan perspektif eksternal (customer oriented dan bukan internal oriented) Spesifik (urusan dan/atau customer berbeda dari pihak lain) Jelas bentuk perubahan yang diharapkan (kondisi yang dituju) Relevan dengan kebutuhan dan/atau permasalahan Sebaiknya dalam kalimat positif (optional)
INDIKATOR
Relevan dalam pengukuran outcome yang telah ditetapkan Jelas dan tidak bermakna ganda Sesuai dengan upaya peningkata kinerja Terukur (ada ukuran) dan formula pengukurannya Didukung data yang tersedia secara rutin/periodik
Sumber data kredibel TARGET
Menunjukkan seberapa besar perubahan yang diharapkan Menunjukkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menuju kondisi yang diharapkan tsb
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
37
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
Pengertian dan Kriteria Output Output adalah suatu produk akhir yang dihasilkan dari serangkaian aktivitas yang diperuntukkan bagi customer atau target group agar outcome dapat terwujud. KOMPONEN PERNYATAAN
KRITERIA
CEK
Merupakan produk akhir (bukan input, bukan aktivitas/proses/bagian tahapan dalam menghasilkan output, dan bukan outcome atau rincian dari outcome berkenaan) Rumusan perspektif eksternal (customer oriented dan bukan internal oriented) Sesuai kebutuhan atau mencerminkan kepentingan customer atau target group
INDIKATOR
Relevan dalam pengukuran output yang telah ditetapkan Jelas dan tidak bermakna ganda Sesuai dengan upaya peningkata kinerja Terukur (ada ukuran) Didukung data yang tersedia secara rutin/periodik
Sumber data kredibel TARGET
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
38
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
Pengertian Aktivitas dan Input Aktivitas merupakan berbagai proses yang diperlukan untuk menghasilkan dan men-deliver output sampai kepada customer. Dalam banyak referensi dinyatakan pula bahwa aktivitas merupakan mekanisme mengkonversi input menjadi output.
Input merupakan sumberdaya atau prasyarat yang dibutuhkan selama aktivitas berlangsung guna menghasilkan dan men-deliver output. Jenis input: • Sumberdaya manusia • Peralatan dan mesin • Tanah dan bangunan • Data dan informasi • Norma/system/prosedur/ketentuan
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
39
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
Penarapan Prinsip Tersebut Di Atas Dalam Arsitektur RKA-K/L 1. Siapkan tim untuk menyusun RKA-K/L level Menteri/Pimpinan Lembaga (bukan level eselon I dan bukan pula level eselon II, meskipun tim penyusun beranggotakan dari berbagai unit organisasi dibawah kementerian/lembaga dimaksud). 2. Lakukan perencanaan (Planning) untuk menerjemahkan fungsi pada K/L bersangkutan. Susun informasi kinerja lingkup K/L sesuai kerangka logika berpikir (logic model). FUNGSI
INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
ASUMSI
C/TG
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
UIC
OUTCOME
FAKTOR EKSTERNAL
Catatan: Mekanisme lebih detil penyusunan outcome, output, aktivitas, dan input akan dijelaskan lebih lanjut dalam slide-slide di bawah ini.
3. Setelah seluruh proses penyusunan informasi kinerja selesai, dilanjutkan dengan tahapan pengorganisasian (Organizing) yang didalamnya termasuk pendelegasian wewenang ke level eselon I.
4. Setiap Eselon I selanjutnya menyusun informasi kinerja dengan format yang sama dengan level K/L (logic model), namun dengan lingkup fungsi yang lebih spesifik sesuai dengan pendelegasian wewenang dari Menteri/Pimpinan Lembaga. 5. Mekanisme no 2-4 berlaku pula untuk unit organisasi Eselon II. Bahkan apabila diperlukan mekanisme/pola yang sama bisa diberlakukan sampai level individu. 40
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
Seperti Apa Bentuknya Nanti
INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
KL
Pendelegasian wewenang
Eselon I - X Eselon I - Y Eselon I - Z
Eselon II - A Eselon II - B Eselon II - C
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
Pendelegasian wewenang dari suatu tingkatan organisasi ke tingkatan organisasi dibawahnya bisa didasarkan pada distribusi outcome, customer, output, aktivitas, input, atau kombinasi.
Oleh karena itu, output dari suatu eselon II (misalnya) akan tercatat sebagai output pula pada level eselon I apabila pembagian wewenangnya didasarkan pada output. Pada kasus lain, bisa jadi output eselon II akan tercatat sebagai input bagi eselon I apabila pendelegasian wewenang didasarkan pada input. Contoh: DJA membuat struktur organisasi tingkat eselon II berdasarkan kombinasi, yaitu Aktivitas (A123 dan PAPBN), Input (Setditjen, DSP, HPP), dan Outcome (PNBP). Dengan demikian, output Setditjen tidak bisa dikatakan sebagai output DJA, namun Input bagi DJA. Di lain pihak, outcome PNBP akan menjadi outcome pula bagi DJA.
41
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Fungsi 1. Tentukan Fungsi/Sub Fungsi yang merupakan urusan Menteri berkenaan (sesuai pendelegasian dari Presiden) Contoh: Kementerian Keuangan > Fungsi Pelayanan Umum, Sub Fungs Fiskal Kemenerian Pendidikan > Fungsi Pendidikan Kementerian Perdagangan > Funsi Ekonomi, Sub Fungsi Perdagangan
Input
Aktivitas
Output
Customer
6. Identifikasi customer / target group 11.
Susun Input yang diperlukan untuk menjalankan berbagai aktivitas yang telah ditentukan.
10. Susun aktivitas untuk memproduksi dan mendeliver output tersebut sampai pada customer.
9. Susun output yang tepat bagi customer agar kondisi yang diinginkan tercapai.
• Tentukan customer yang perlu diintervensi • Identifikasi sumberdaya yang ada di komunitas berkenaan yang bisa menyelesaikan/ berpartisipasi pemecahan (sebagian) permasalahan tersebut
Outcome
7. Tentukan perubahan konkrit yang diinginkan (tahapan ini akan menghasilkan rumusan outcome, indicator, dan targetnya) •
• • •
Tentukan perubahan konkrit Pernyataan jelas (outcome) Tentukan indicator dan target yang jelas dan terukur Rinci berdasarkan periode waktu
Kondisi 2. Identifikasi kondisi yang diharapkan dalam fungsi/sub fungsi berkenaan • Lihat visi pimpinan yang lebih tinggi • Lihat visi organisasi anda • Bisa menggunakan standar internasional sebagai referensi kondisi yang diinginkan *) Visi harus outcome/customer oriented
3. Identifikasi kondisi existing Didukung data 4. Identifikasi gap (permasalahan) Need/problem adalah gap antara kondisi yang diinginkan dan kondisi existing 5. Analisis permasalahan (penyebab gap) • Cari akar masalah (apakah kekurangan dipihak customer atau factor eksternal atau efektivitas output kita)
ASUMSI/PARAMETER
FAKTOR EKSTERNAL
8. Susun asumsi/factor eksternal yang berpotensi mempengaruhi target kinerja yang telah ditentukan.
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
42
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
Contoh Informasi Kinerja
Disclaimer:
Contoh berikut adalah gambaran arsitektur informasi kinerja lingkup Kementerian Keuangan yang mempunyai fungsi dibidang fiskal. Informasi yang terdapat dalam contoh dimaksud belum menggambarkan keseluruhan informasi kinerja dibidang fiskal. Maksud contoh ini lebih kepada menunjukkan bagaimana struktur informasi kinerja sesuai fungsi diturunkan (cascading) ke organisasi dibawahnya. Asumsi yang digunakan dalam menurunkan informasi ke level dibawahnya adalah menggunakan struktur organisasi yang existing, meskipun dalam perkembangannya dapat disusun struktur organisasi baru dengan tetap mempertahankan informasi kinerja yang sudah ada.
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
43
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
Contoh Informasi Kinerja Fungsi KL 01
Pelayanan Umum 01.01 Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri
Input KL • SDM • Gedung dan bangunan • Peralatan dan mesin • Bahan perkantoran • NSPK • Anggaran
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
Aktivitas KL • Penyusunan target penerimaan dan pengeluaran • Pengalokasian anggaran • Menghimpun penerimaan • Mengelola pembiayaan • Pengelolaan kas negara • Pemanfaatan idlemoney
Output KL Pendanaan yang efektif dan efisien bagi Pengguna Anggaran
Indikator: • Jumlah alokasi anggaran untuk program dengan kriteria informasi kinerja yang baik (%) • Realisasi penerimaan negara (% thp target) • Ketepatan waktu pemenuhan penerimaan • Ketepatan jumlah anggaran yang disalurkan kepada PA • Ketepatan waktu penyaluran anggaran kepada PA
Outcome KL Terwujudnya kondisi fiskal yang berkelanjutan bagi penyelenggaraan pemerintahan Indikator: • Tax-GDP Ratio (%) • Jumlah PNBP (Rp) • Debt-GDP Ratio (Khusus Utang Pemerintah) (%) • Defisit APBN (%) • Proporsi APBN atas tren PDB (%)
44
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
Contoh Informasi Kinerja Input KL • SDM
• Gedung dan bangunan • Peralatan dan mesin • NSPK
• Anggaran
PIC
Aktivitas KL
• Setjen • Penyusunan (penerimaan target dan pembinaan penerimaan pegawai) dan • BPPK pengeluaran (peningkatan • Pengalokasian kapasitas anggaran pegawai) • Menghimpun • Setjen penerimaan • Setjen
• Setjen (Penyusunan) • Itjen (Pengawasan) • BKF (Litbang) • Setjen
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
• Mengelola pembiayaan • Pengelolaan kas negara • Pemanfaatan idle money
PIC
Output KL
Outcome KL
• BKF
Pendanaan yang efektif Terwujudnya dan efisien bagi Pengguna kondisi fiskal yang Anggaran berkelanjutan bagi penyelenggaraan Indikator: pemerintahan • DJA • Jumlah alokasi anggaran untuk Indikator: • DJP (Perpajakan) program dengan • Tax-GDP Ratio • DJBC (Bea dan kriteria informasi (%) cukai) kinerja yang baik (%) • Jumlah PNBP (%) • DJA • Realisasi penerimaan • Debt-GDP Ratio (Penatausahaan negara (% thp target) (Khusus Utang PNBP) • Ketepatan waktu Pemerintah) (%) • DJKN (Lelang) pemenuhan • Proporsi APBN • DJPU penerimaan atas tren PDB • Ketepatan jumlah (%) • DJPB anggaran yang disalurkan kepada PA • DJPB • Ketepatan waktu • Setjen penyaluran anggaran kepada PA
45
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
Contoh Informasi Kinerja Input Eselon I • SDM • Gedung dan bangunan • Peralatan dan mesin • Data dan informasi • NSPK • Anggaran
Aktivitas Eselon I • Evaluasi kinerja tahun sebelumnya • Penyusunan alokasi anggaran • Pembahasan alokasi anggaran bersama DPR
Output Eselon I Alokasi anggaran yang akurat bagi pendanaan program Pemerintah Indikator: • Jumlah alokasi anggaran untuk program dengan kriteria informasi kinerja yang baik (%) • Deviasi antara target dan realisasi capaian output (%)
• Evaluasi atas jenis dan tariff PNBP • Monitorig dan bimtek pengelolaan PNBP • Penyesuaian tariff PNBP dan penyelesaian aspek legalnya • Inventarisasi dan pemetaan jasa dan layanan Pemerintah • Penyusunan jenis dan target PNBP baru • Penyelesaian aspek legal • Monitoring Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
Regulasi PNBP yang efektif Indikator: • Jumlah regulasi PNBP yang diterbitkan • Akurasi target penerimaan
Outcome Eselon I Terwujudnya stabilitas anggaran bagi Pengguna Anggaran dalam mewujudkan target Pemerintah Indikator: • Jumlah perubahan anggaran (kali)
Penerimaan PNBP yang optimal Indikator: • Jumlah PNBP (Rp)
46
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
Contoh Informasi Kinerja Input Eselon I • SDM • Gedung dan bangunan • Peralatan dan mesin • Data dan informasi • NSPK
• Anggaran
PIC • Set DJA • Set DJA
Aktivitas Eselon I • Evaluasi kinerja tahun sebelumnya • Penyusunan anggaran
• Set DJA • Pembahasan anggaran bersama DPR • Set DJA (internal) • DSP (eksternal) • HPP • Dit PNBP • Set DJA
• Evaluasi atas jenis dan tariff PNBP • Monitorig dan bimtek pengelolaan PNBP • Penyesuaian tariff PNBP dan penyelesaian aspek legalnya • Inventarisasi dan pemetaan jasa dan layanan Pemerintah • Penyusunan jenis dan target PNBP baru • Penyelesaian aspek legal • Monitoring
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
PIC • DSP • • • •
Output Eselon I Alokasi anggaran yang efektif efisien
A1 A2 Indikator: A3 • Jumlah alokasi PAPBN anggaran untuk program dengan kriteria informasi kinerja yang baik (%) Regulasi PNBP yang efektif Indikator: • Jumlah regulasi PNBP yang diterbitkan • Akurasi target penerimaan
Outcome Eselon I Distribusi alokasi anggaran yang tepat sasaran
PIC • Dit.PAPBN, A1, A2, A3, DSP
Indikator: • Rasio APBN atas tren PDB (%)
Penerimaan PNBP yang optimal Indikator: • Jumlah PNBP (Rp)
• Dit PNBP
47
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
Contoh Informasi Kinerja Input Eselon II • Anggaran
Aktivitas Eselon II
Output Eselon II
• • • • •
Persiapan evaluasi Pengumpulan data Analisis Penyusunan rekomendasi Reporting
Informasi capaian target kinerja nasional Indikator • Ketepatan waktu penyampaian informasi
• • • •
Kajian Perumusan naskah Finalisasi Sosialisasi
Norma penganggaran Indikator: • Jumlah norma yang diterbitkan • Ketepatan waktu penerbitan norma
• • • •
Pemetaan kebutuhan Penyusunan desain Pemograman Pemeliharaan
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
Sistem informasi Indikator • Jumlah system informasi yang dibangun • Jumlah system informasi yang dipelihara
48
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
Contoh Informasi Kinerja Input Eselon II • Anggaran
PIC
Aktivitas Eselon II
• EKP selaku • Persiapan evaluasi Daduktek • Pengumpulan data • Analisis • Penyusunan rekomendasi • Reporting
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
Output Eselon II
PIC
Outcome
Informasi capaian target kinerja • EKP nasional Indikator • Ketepatan waktu penyampaian informasi
• • • •
Kajian Perumusan naskah Finalisasi Sosialisasi
Norma penganggaran Indikator: • Jumlah norma yang diterbitkan • Ketepatan waktu penerbitan norma
• TSP • SB • EKP
• • • •
Pemetaan kebutuhan Penyusunan desain Pemograman Pemeliharaan
Sistem informasi • TIP Indikator • Jumlah sistem informasi yang dibangun/ dikembangkan • Jumlah sistem informasi yang dipelihara
49
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
Contoh Informasi Kinerja Input Eselon III
• Anggaran
Aktivitas Eselon III
• • • •
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
Kajian Perumusan naskah Finalisasi Sosialisasi
Output Eselon III
Outcome
Norma penganggaran Indikator: • Jumlah norma yang diterbitkan • Ketepatan waktu penerbitan norma
50
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
Informasi Kinerja Existing
Data informasi kinerja existing berikut ini diambil dari RKA-K/L 2015 yang kiranya dapat dijadikan bahan perbandingan untuk lebih mempermudah dalam memahami perbedaan antara struktur informasi kinerja yang sekarang dan struktur informasi kinerja sesuai arsitektur yang baru.
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
51
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
Informasi Kinerja Existing UNIT
PROGRAM
OUTCOME
015.01 SEKRETARIAT JENDERAL
015.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan
01 Terwujudnya Tata Kelola yang Baik dan Kualitas Layanan dan Dukungan yang Tinggi Pada Semua Eselon I di Kementerian Keuangan
015.02 INSPEKTORAT JENDERAL
015.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan
01 Terwujudnya Pengawasan yang Memberi Nilai Tambah Melalui Peningkatan Efektivitas Proses Manajemen Risiko, Pengendalian, dan Tata Kelola Serta Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Lingkungan Kementerian Keuangan
015.03 DITJEN ANGGARAN
015.03.07 Program Pengelolaan Anggaran Negara
01 Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah
015.04 DITJEN PAJAK
015.04.12 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak 015.05.13 Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
01 Peningkatan Penerimaan Pajak Negara yang Optimal
015.06 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
015.06.08 Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
01 Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
015.07 DITJEN PENGELOLAAN UTANG
015.07.14 Program Pengelolaaan dan Pembiayaan Utang
01 Mengoptimalkan Pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) Maupun Pinjaman Untuk Mengamankan Pembiayaan APBN;
015.08 DITJEN PERBENDAHARAAN
015.08.09 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara
01 Meningkatkan Pengelolaan Perbendaharaan Negara Secara Profesional, Transparan, dan Akuntabel Sesuai Dengan Ketentuan
015.09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
015.09.10 Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang
01 Terselenggaranya Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Profesional, Tertib, Tepat Guna, dan Optimal Serta Mampu Membangun Citra Baik Bagi Stakeholder.
015.11 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
015.11.04 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara
01 Mengembangkan SDM yang Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi
015.12 BADAN KEBIJAKAN FISKAL
015.12.11 Program Perumusan Kebijakan Fiskal
01 Terwujudnya Kebijakan Fiskal yang Sustainable Dengan Beban Risiko Fiskal yang Terukur Dalam Rangka Stabilisasi dan Mendorong Pertumbuhan Perekonomian
015.05 DITJEN BEA DAN CUKAI
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
01 Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang Memberikan Fasilitasi Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan
52
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
Informasi Kinerja Existing 015.03.07 Program Pengelolaan Anggaran Negara
01 Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah
KEGIATAN:
OUTPUT:
1649 Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP)
1649.001 Peraturan Pelaksanaan di bidang Penganggaran 1649.002 Laporan/Monev Kegiatan
1650 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain (BSBL)
1650.001 Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain
1651 Penyusunan Rancangan APBN
1651.002 Laporan analisis, kegiatan dan proyeksi kebijakan APBN
1652 Pengelolaan PNBP dan Subsidi
1652.001 Peraturan di bidang PNBP dan Subsidi Energi 1652.002 Laporan Monev/Kegiatan 1653.001 Peraturan bidang Penganggaran 1653.003 Sistem Aplikasi Bidang Penganggaran 1653.004 Laporan Kajian/Monev/Kegiatan
1653 Pengembangan Sistem Penganggaran
1654 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Anggaran
1654.001 Dokumen Perencanaan dan Keuangan 1654.002 Dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan 1654.003 Dokumen Kepegawaian 1654.005 Layanan Peningkatan Kompetensi Pegawai 1654.008 Dokumen Kepatuhan dan Bantuan Hukum 1654.009 Laporan Pelaksanaan Tugas Dukungan Teknis Lainnya DJA 1654.012 Dokumen DIPA 1654.994 Layanan Perkantoran 1654.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1654.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1654.998 Gedung/Bangunan
5095 Harmonisasi Peraturan Penganggaran
5095.001 Rekomendasi Kebijakan Penganggaran
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
Berlaku sebagai output K/L (Kemenkeu) dan bahkan menjadi output nasional
53
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
Agenda Kerja Materi
Agenda
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Januari
Februari
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Outcome Output
Membangun Pemahaman • Internal DJA • K/L Praktek & Implementasi • Diagnosis Outcome dan Output Existing oleh DJA • Diagnosis Outcome dan Output Existing oleh K/L • Penyusunan Outcome dan Output RKA-K/L 2016 oleh K/L Review Outcome dan Output 2016
Aktivitas
Membangun Pemahaman
Input
• Internal DJA
Format
• K/L Praktek & Implementasi • Penyusunan Aktivitas dan Input oleh K/L
Finalisasi
Review Keseluruhan RKA-K/L untuk 2016
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
54
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
FAQ 1. Dimana letak program dan bagaimana kebijakannya, apakah tetap 1 eselon I = 1 progam? KL INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
•
Perkembangan sistem penganggaran pada dasarnya mengikuti pola logic model dimana pada masa tradisional pendekatan yang digunakan adalah input-based. Pada masa ini pendekatan jenis belanja dan struktur organisasi sangat dominan (kebutuhan belanja untuk satker ini berapa, dll); harus benar-benar dijaga jangan sampai satker berhenti beroperasi.
•
Perkembangan berikutnya adalah berdasarkan aktivitas dimana aktivitas-aktivitas yang serupa atau berkaitan akan dikelompokkan dalam suatu program (program-based). Pada praktek awal di Indonesia, program-based bersifat nasional dan dalam perkembangannya lebih spesifik per eselon I sebagaimana berjalan saat ini.
•
Sistem PBB sudah semakin maju dimana penganggaran didasarkan pada outcome. Perbedaan substansi PBB dibanding system sebelumnya adalah input-based dan program-based lebih berorientasi pada internal organisasi, sementara outcome-based bersifat customer-oriented.
•
Berdasarkan penjelasan di atas, saat pendekatan customer/outcome-oriented diterapkan, sebenarnya sudah tidak relevan lagi menempuh kebijakan 1 eselon I = 1 program karena yang paling penting adalah apakah kerangka logika input-aktivitas-output-outcome sudah jelas, terukur, dan relevan dengan need/problem. Lanjutan...
Level Eselon I INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
Level Eselon II INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
C/TG
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
OUTCOME
55
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
FAQ Lanjutan... KL INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
Level Eselon I INPUT
AKTIVITAS
Namun demikian, untuk memfasilitasi kebutuhan pengelompokan per program, maka beberapa alternatif yang dapat dilakukan adalah:
1. Status quo, yaitu kebijakan 1 eselon I = 1 program; 2.
INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
Program ada di level K/L, sehingga bisa jadi 1 program dilakanakan oleh lebih dari satu eselon I;
3. Penamaan program ada di setiap level organisasi, yaitu: program INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
Level Eselon II INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
nasional, program K/L, program Eselon I, program eselon II. Demikian pula penamaan informasi kinerjanya akan mengikuti pola yang sama, misalnya output nasional, output K/L, output Eselon I, dst. [RECOMENDED]
56
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
FAQ 2. Apakah kita akan berubah total; apakah informasi yang existing tidak bsa digunakan lagi? KL INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
•
Penataan ADIK berusaha menghasilkan informasi kinerja yang ter-cascade mulai level makro strategis sampai dengan mikro teknis.
•
Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar informasi kinerja yang ada saat ini berada pada level Eselon II, bahkan banyak pula yang level dibawahnya.
•
Informasi pada level bawah dimaksud (mikro teknis) harus tetap ada sebagai jembatan ke sistem pelaksanaannya (DIPA, transaksi, dll). Sedangkan yang level makro strategis lebih ditujukan dalam proses pengambilan kebijakan, dimana sebagian sudah tersedia pula dalam data RKA-K/L saat ini, namun memang cascade dari level atas sampai ke bawah belum terlihat dengan jelas.
•
Idealnya, mekanisme penyusunan informasi kinerja berangkai dari level makro
Level Eselon I INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
Level Eselon II INPUT
AKTIVITAS
INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
strategis dan diterjemahkan secara berurutan sampai dengan level mikro teknis seperti pada tahapan yang telah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya [RECOMENDED]. Dalam prakteknya nanti, dapat pula dimungkinkan apabila ada suatu organisasi berangkat dari data existing yang sudah ada yang berpotensi cenderung menghasilkan data yang bersifat business as usual.
57
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Perubahan Pendekatan Arsitektur Kinerja Pengertian & Kriteria Informasi Kinerja Mekanisme Penyusunan Informasi Kinerja Contoh, Agenda Kerja, dan FAQ
FAQ 2. Apakah kita akan berubah total; apakah informasi yang existing tidak bsa digunakan lagi? KL INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
•
Penataan ADIK berusaha menghasilkan informasi kinerja yang ter-cascade mulai level makro strategis sampai dengan mikro teknis.
•
Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar informasi kinerja yang ada saat ini berada pada level Eselon II, bahkan banyak pula yang level dibawahnya.
•
Informasi pada level bawah dimaksud (mikro teknis) harus tetap ada sebagai jembatan ke sistem pelaksanaannya (DIPA, transaksi, dll). Sedangkan yang level makro strategis lebih ditujukan dalam proses pengambilan kebijakan, dimana sebagian sudah tersedia pula dalam data RKA-K/L saat ini, namun memang cascade dari level atas sampai ke bawah belum terlihat dengan jelas.
•
Idealnya, mekanisme penyusunan informasi kinerja berangkai dari level makro
Level Eselon I INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
Level Eselon II INPUT
AKTIVITAS
INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
C/TG
OUTCOME
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
strategis dan diterjemahkan secara berurutan sampai dengan level mikro teknis seperti pada tahapan yang telah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya [RECOMENDED]. Dalam prakteknya nanti, dapat pula dimungkinkan apabila ada suatu organisasi berangkat dari data existing yang sudah ada yang berpotensi cenderung menghasilkan data yang bersifat business as usual.
58
Kondisi Umum Hasil Evaluasi Strategi Perbaikan
Terima Kasih
If everyone is moving forward together, then success takes care of itself. (Henry Ford)
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
59
KONSEP & PENGERTIAN KINERJA YANG BERSIFAT UNIVERSAL
INPUT
AKTIVITAS
OUTPUT
OUTCOME
CUSTOMER
PENERAPAN KONSEP KINERJA DALAM RKA-K/L BERDASARKAN STRUKTUR ORGANISASI
BERDASARKAN FUNGSI DENGAN BASIS PADA OUTCOME K/L Input
K/L
Output
Outcome
Indikator Target
Indikator Target
Aktivitas
ESELON I
Eselon I
IKU Program
Program
Input
Aktivitas
Outcome
Output
Outcome
Indikator Target
Indikator Target
ESELON II Kegiatan
IKK
Eselon II Output
Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan
Input
Aktivitas
Output
Outcome
Indikator Target
Indikator Target
60