PERJANJIAN KERJA SAMA AhITARA UNTVf, RSITAS NEGERI MAKASSAR DENGAI\I PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tblc Nomor : 99/[.IN36fl{,/2013 Nomor : MIIC.MKS/PK.48 412012 TT,NTAT{G LAYANATI FASTLTTAS KREDTT SERBAGT]NA MIKRO (KSnO PAYROLL
Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua ribu Tigabelas (07-01-2013) bertempat di Makassar antara:
l.
l,Iniyersitas Negeri Makasssar berkedudukan di Makassar ddn berkantor pusat di Jalan Pettarani, Makassar Sulawesi Selatan, yang didirikan berdasarkan
hukum negara Republik lndonesia, dalam hat ini diwakili
oleh
Prof. Df. H. Arismunandar, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Makassar, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
[.
PT BANK innNUm PERSERO), TBK., berkedudukan di Jakarta $elatan dan
berkantor pusat diJalan Jend. Gatot Subroto kav 36-38 Jakarta 12190, yang didirikan herdasarkan hukum Negara Republik lndonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ronatdo l-lG Nik'rjuluw selaku MBDC Manager oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, telah oaling setuju dan mufakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama (untuk selanjutnya di5ebut dengan "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Pasal
I
PENGERTIAN UIUUM Jika tidak secara tegas dinyatakan lain atau dalam konteks kalimat tertentu dalam Perjanjian ini, maka kata-kata yang dimulaidengan huruf kapital harus diartikan sebagai berikut :
1. Angsuran
adalah kewajiban pembayaran pokok dan bunga oleh Debitur setiap bulan
terhadap Kredit.
2. Bensatker adalah gingkatan dari Bendahara Satuan Kerja 3. Calon Debitur adalah Pegawdi yang mendapat rekomendasidari
PIHAK PERTAMA dan
memenuhisyarat mendapatkan Kredit dari PIHAK KEDUA.
4.
Debitur adalah Calon Debitur yang memperoleh fasilitas Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit dengarr PIHAK KEDUA. Hal 1 dari 6
5. 6. 7.
Kredit adalah Kredit Serbaguna Mikro sesuaiketentuan PIHAK KEDUA. Pekas adalah singkatan dari Pemegang Kas
Pegawaiadalalr orang yang tercatat dalam administrasi PIHAK PERTAMA sebagai PNS dengan status pegawai tetap.
8.
Perjanjian Kredit adalah perjanjian mengenai pemberian fasilitas Kredit dari PIHAK KEDUA kepada Debitur.
9.
Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) adalah surat penauraran pemberian fasilitas Kredit.
10. SKEP rt adalah Surat Keputusan Pengangkatan Pertama 11. SKEP 2 adalah Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir.
Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud
:
Perjanjian ini dimaksudkan untuk membangun kerjasama dan sinergi atas potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak dengan prinsip keselarasan, keadilan, dan saling menguntungkan.
Tujuan :
Perianjian ini adalah sebagai landasan untuk memberikan pelayanan jasa perhankan oleh PIHAK KEDUA dibidang Layanan Fasilitas Kredit Payroll.
Pasa! 3 KETENTUAN & SYARAT FASILITAS KREDIT
1-
Limit Kredit yang dapat diberikan kepada Debitur adalah minimum Rp. 2.000,000,- (dua juta rupiah) sampai dengan maksimum Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2.
Tingkat dan sifat suku bunga yang berlaku adalah suku bunga segrnen mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
3.
Jangka
4.
5.
Waktu fasilitas Kredit yang diberikan oleh PIHAK KEDUA maksimum selama 96 (sembilan puluh enam) bulan namun tidak melebihi usia pensiun bagi Calon DBbitur dan minimal penghasilan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Provisi Kredit dan biaya : Provisi dan biaya administrasi Kredit sesuai ketentuan PIF'IAK KEDUA Biaya-Biaya Lain : Biaya materai sesuaiketentuan dan pemakaian Biaya premiasuransijiwa sesuaitarif premiyang berlaku di perusahaan asuransi rekanan PIHAK KEDUA. Biaya yang timbuldibebdnkan kepada Calon Debitur dan sudah harus disetorkan paling lambat pada sadt penandatangan Perjaniian Kredit. Biaya-biaya yang telah disetorkan setelah Perjanjian Kredit ditandatangani tidak dapat ditarik kembali oleh sebab apapun.
a. b.
Agunan tidak dipersyaratkan, namun Debitur diwajibkan menyerahkan
a. b.
c.
:
ASIiSKEP 1 ASIiSKEP 2 Asli Kartu ASKES (bagi PNS)
Hal 2 dari 5
6. Penarikan dan pengembalian
Kredit:
a. Pola penarikan Kredit dilakukan sekaligus (non-revolving) dan dipindah bukukan pada rekening Tabungan Mandiri milik Debitur. b. Pendebetan rekening Tabungan Mandiriuntuk pembayaran angsuran setiap bulannya dilakukan secara otomatis berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh Debitur kepada PIHAK KEDUA.
7.
Angsuran Kredit
a. Angsuran Kredit untuk setiap bulan besamya tetap, terdiri dari angsuran pokok dan bunga. b. Pembayaran Angsuran Kredit pertama dilakukan satu bulan sejak tanggal pencairan alau sesuaiketentuan PIHAK KEDUA.
8. 9.
Pelunasan Sebelum Jatuh tempo Kredit sesuaidengan ketentuan PIHAK KEDUA Ketentuan lain
:
a. Diwajibkan membuka rekening Tabungan Mandiriatas nama Calon Debitur b. Denda keterlambatan pembayaran Angsuran Kredit (pokok dan bunga) sebesar
2%
diatas suku bunga yang berlaku dihitung darijumlah tunggakan. 10. Calon Debitur harus memiliki persyaratan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku pada
PIHAK KEDUA:
a. b.
c. d. e.
f.
g. h.
Warga Negara lndonesia usia 21 tahun atau sudah / pernah menikah dan maksimal Kredit harus lunas pada saat usia pensiun sesuai dengan jenjang kepangkatan atau ketentuan usia pensiun PIHAK PERTAMA. Telah ditetapkan menjadi PNS di PIHAK PERTAMA. Melampirkdn ldentitas diri (copy KTP dan KTA calon Debitur yang masih berlaku serta KTP suami/istricalon debitur dan copy KK). Surat liin dari Kasatker yang dikuasakan kepada Biro Administrasi Keuangan untuk pengajuan Kredit. Sampai dengan jangka waktu Kredit masih bekerja pada Satuan Kerja yang sama dan apabila dipindahkan (mutasi): i, Kredit harus dilunasi; atau ii. Biro Administrasi Keuangan lama membuatkan surat kepada Biro Keuangan baru dengqn tembusan kepada Pihak Kedua untuk rnemotongkan gaji Debitur yang mutasisesuai kewajiban debitur un{uk disetorkan kepada Pihak Kedua. Melampirkan aslislip gajiterakhir atau surat keterahgan penghasilan terakhir. Bersedia rnenyerahkan surat kuasa kepada pejabat PIHAK PERTAMA untuk memotong dan menyetsrkan gaji/penghasilan dan tuniangan lainnya serta untuk mertyerahkan pembayaran pesangon dan/atau Jamsostek kepada PIHAK KEDUA Belum pernah memperoleh fasilitas kredit atau pernah/telah memperoleh fasilitas kredit dengan kolektibilitas "Ladcad' atau tidak dalam kondisi kredit bermasalah. Pasal 4 PELAKSANAAN PEIIBERIAN KREDIT
1.
PIHAK PERTAMA mengkoordinir pengajuan pennohonan Kredit Calon Debitur se@ra kolektif serta memberikan rekomendasi melalui Biro Administrasi Keuangan dan selanjutnya menyerahkan seluruh permohonan Kredit atas nama Calon Debitur tersebut kepada PIHAK KEDUA beserta dokumen-dokumen Kredit sesuai ketentudn dan syaratsyarat yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
Hal 3 dari 6
PARA PIHAK sepakat bahwa keputusan Kredit berada pada PIHAK KEDUA, untuk itu PIHAK KEDUA berhak dan benrenang untuk rrlenganalisa kelayakan Kredit atau menyeleksisecara seksama setiap permohonan Kredit dari Calon Debitur sesuaidengan ketentUan dan persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA. Dalam hal PIHAK KEDUA menyetujui permohonan Kredit Calon Debitur, maka PIHAK PERTAMA yang diwakili oteh Biro Administrasi Keuangan wajib untuk turut serta menandatangani (counter sign\:Perjanjian Kredit dengan melampirkan suraUdokumen yang dipersyaratkan oleh PIHAK KEDUA. 4.
Dalam hal PIHAK KEDUA menyetujui permohonan Kfedit Calon Debitur, maka realisasi pemberian Kredit akan dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pemberian Kredit PIHAK KEDUA dengan menandatangani Perjanjian Kredit dan perjanjian-perianjian accesoimya.
5.
Setiap pencairan fasilitas Kredit yang akan diterima oleh Debitur akan ditransfer atau dipindahbukukan untuk keuntungan rekenlng tabungan atas nama masing+nasing Debitur. Pasal 5 PEMBAYARAN KEWAJIBAN DEBITUR
Pembayaran kewajiban Debitur dilakukan secara Angsur"an yang dibayar setiap bulan dari rekening Tabungan Mandiri sampai dengan Kredit lunas atau dinyatakan lunas oleh PIHAK KEDUA, Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 1.
Kewajiban PIHAK PERTAMA
a.
b.
c. d.
2.
:
Melalui Bensatker/ Pekas dilakukan seleksi secara ketat atas setiap permohonan Kredit yang diajukan oleh Calon Debitur kepada PIHAK KEDUA dan memberikan rekomendasi kepada Calon Debitur yang mengajukan permohonan Kredit kepada PIHAK KEDUA. Permohonan kredit tersebut dikoordinir oleh Biro Administrasi Keuangan / Pekas. Memberitahukan kepada PIHAK KEDUA (secara tertulis) pada kesempatan pertama apabila terdapat Debitur yang pindah kantor atau berhenti bekerja karena PHK, mengundurkan diri, terkena skorsing penghentian pembayaran gaji dalam jangka waktu tertentu dan cuti diluar tanggungan. Menyalurkan gaji Debitur ke rekening tabungan Bank Mandiri atas nama masingmasing Debitur setiap bulannya sampai kredit lunas. Memprioritaskan pembayaran hak Tagpen Debitur kepada PIHAK KEDUA untuk pelunasan Kredit Debitur sesuai surat kuasa pengalihan hak pesangon apabila Debitur pindah kantor atau berhenti bekerja karena PHK, mengundurkan diri, terkena skolsing penghentian pembayaran gaji dalam jangka waktu tertentu dan cuti diluar tanggungan.
PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan laporan data Debitur dariPIHAK IGDUA setiap 3 (tiga) bulan.
Hal 4 dari 6
Kewajiban PIHAK KEDUA
a. b.
:
Melakukan seleksi terhadap Calon Debitur yang telah direkomendasikan dan dikoordinir oleh PIHAK PERTAMA dengan menggunakan formulir standar permohonan fasilitas Kredit yang berlaku pada PIHAK KEDUA. Menyediakan fasilitas Kredit kepada para Calon Debitur apabila permohonannya disetujui dengan jumlah pembiayaan sesuai dengan persetujuan Pll-lAK KEDUA dengan rnemperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
4.
Hak PIHAK KEDUA:
a. b.
c.
Mendapatkan permohonan pengajuan Kredit dari setiap Calon Debitur yang telah direkomendaskan oleh PIHAK PERTAMA. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pemberian Kredit yang berlaku pada PIHAK KEDUA dan atas kewenangan dan pertimbangannya sendiri PIHAK KEDUA berhak menolak permohonan Calon Debitur untuk mendapatkan fasilitas Kredit, sekalipun telah mendapalkan rekomendasi dari PIHAK PERTAMA, tanpa ada kewajiban bagi PIHAK KEDUA untuk menjelaskan alasan penolakan tersebut kepada pihak manapun.
Melakukan pembukaan rekening Debitur guna menunjang kelancaran transaksi penlbayaran yang terjadi sehubungan dengan Perjanjian Kredit yang pencairannya hanya dapat dilakukan dertgan persetujuan PIHAK KEDUA.
Pasal 7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAIiA Jangka waktu Perjanjian Kedasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau dihentikan atas kesepakatan PARA PIHAK. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak atau kedua pihak karena alasan-alasan tertentu, maka pihak yang mengakhiri Perjanjian waiib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian ini. 3. Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya Perjanjian, termasuk dan oleh karenanya pihak yang masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap pihak lainnya tetap terikat atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama ini. 1.
4.
Untuk kepentingan pengakhiran Perjanjian
ini
PARA PIHAK sepakat
untuk
menggsampingkan berlakunya pasal 1266 KUH Perdata.
Pasal 8 HUKUil YANG BERLAKU DAN PILIHAN DOMISILI 1.
Perjanjian ini dan pelaksanaannya diatur dan diinterpretasikan menurut ketentuan hukum Negara Republik lndonesia.
2.
PARA PIHAK setuju untuk menyelesakan semua masalah atau perbedaan pendapat yang mungkin timbuldari Perjanjian inisecara musyawarah untuk mencapai mufakat.
Apabila penyelesaian musyawarah tersebut tidak berhasil mencapai mufakat, kedua betah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan. Hal 5 dari 6
:.;
4.
Untuk maksud Perjanjian Kerjasama ini dan pelaksanaannya, PARA PIHAK setuju untuk memilih domisili hukum yang rJmum dan tetap di kantor Pengadilan Negeri Ma(assar
. 1.
Pasdl 9 LAIN-LAIN
PARA PIHAK setuju bahwa hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Kedasama ini maupun dalam korespondensi yang dilakukan sehubungan dengannya nterupakan "rahasia" bagi PARA PIHAK yang dijaga kerahasiaannya terhadap siapapun kecuali pegawai masing+nasing pihak.
HaLhal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dhtam perjanjian ini akan ditetapkan kernudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini. 3.
Pemberitahuan dan surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dapat dialamatkan kepada :
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Jl. Hos Cokroaminoto No.3 Makassar
Univensitas Negeri iilakassar Jl. A.P . Pettarani l$akassar
Telp.O41 1- 3611481
Telp.0411- 869854 Fax. 0411-869854
Fbx 0411-3619467
Ferjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup serta dibuat dalam Bahasa lndonesia, yanE masing-masing rnempunyai kekuatdn hukum yang sama.
PERTAI'A Negeri takassar
PIHAK KEbUA PT Bank mandiri (Persero) Tbk
lliBDG tanager
UilT
Rektor UNM
Hal 6 dari 6
