PEMBANGUNAN H UKUM KETENAGAKER]AAN DALAM MENGHADAPI ERA PASAR BEBAS Oleh: Drs. Syauffi Syamsuddin, SH, MH
l.
negara mafu dan kesempatan kerla
KonflikPerdaganganlnternaslonal
dl
dalam
negerlnya.
unla perdagangan lnternaslonal
era tuiuh
pada
puluhan menunfukkan
kemaiuan yang sangat
pesat.
Dltandal
tersebut serlkat pekeria dl negara
Masalah-masalah mendorong
telah malu
dengan semakln banyaknya negara'negara
menyampalkan protes, yang antara laln
malu menanam modalnya dl negara'negara
menuduh negara-negara
berkembang
dl kawasan fula
menekan blaya produksl dengan lalan
Timur dan Asia Tenggara, dalam bentuk
memberlakukan upah rendah dan kondisl
investasi langsung atau melalul pinlaman
syarat kerla
dan/atau dalafn bentuk laln. Para lnvestor
blaya yang rendah negara-negara berkembang
berkembang, terutama
maiu beranggapan
yang rendah,
sehlngga dengan
bahwa
dapat menarlk lnvestor asing. Proses produlsl
dl kawasan'
dl negara-negara berkembang luga kurang
kawasan tersebut diharapkan mendapat
memperhatikan hak-hak dasar pekerja.
negara-negara
dengan menanamkan modalnya
keuntungan
yang lebih besar darl pada di
Berdasarkan alasan
ltu
mereka menuntut
negara maiu. Akibatnya, lnvestasl baru di
pemerlnuhnya agar membuat kebifakanaan
negara maiu dirasakan berkurang sehingga
yang dapat membatasl arus lnvestasi ke luar
kesempatan keria baru iuga relatif terbatas.
negeri dan dilakukan pembatasan impor
Di sisi yang lain,
kepada negara-negara berkembang.
bersamaan
datam waktu
ekpor
Yang
negara'negara
berkembang khususnya darl kawasan fula
Protes
inl diunggapl pemerlntah
Timur dan Tenggara terus berkembang
negara maiu dengan fatan lngln memasukkan
telah bersaing dengan produk
soclal clause menjadl salah satu ryarat
sehingga
domestik negara maiu. Kondisi lnl semakln
perdagangan internaslonal
yang berada
memperburuk neraca pembayaran negara'
dalam pengendallan WTO.
Negara-negara
2l
berkembang melihat bahwa memasukkan
soclal clause
ke dalam persyaratan
perdagangan lnternaslonal,
hanyalah
tersebut untuk dipakai sebagai
pertimbangan
dalam
bahan
pelakanaan
perdagangan lnternaslonal.
merupakan upaya darl negara'negara malu t
benama kelompok pekerlanya
bentuk protekl terselubung,
sebagal
sehlngga
negara berkembang menolak setlap upaya menggunakan pelalaanaan konvensl dasar
ILO
sebagal syarat untuk
lkut serta dalam
2. Konvensl
Dasar ILO
Perdebatan mengenal soclal clause tenebut
terus berlanfut sampal pada sidang umum
lnternatlonal Labour
Conference
lnternatlonal Labour Organlsatlon (lLC-lLO)
perdagangan lnternaslonal.
ke-82 tahun 1994 dl Jenewa. Dalam sidang
Pada bulan APrll tahun 199+, dllakukan perslapan pembentukan World Trade Organlsatlon (WTO) dl Marrakesh. Sefak saat
ltu negara malu berusaha
untuk mengaltkan pelakanaan aspek'aspek
soslal, khususnya standar'standar ketenagakeriaan dengan perdagangan dunla.
Negara-negara
mafu berupaya
dan
mengusulkan agar setlap negara memenuhl
soclal clause berupa
Persyaratan
perllndungan soslal mlnlmum untuk dapat
lkut serta dalam slstem perdagangan multilateral atau lnternaslonal. Usul negara malu tersebut banyak dlten€ng oleh negara-
negara berkembang, sehlngga dlputuskan bahwa pelaksanaan standar ketenagakerfaan
yang dlkaltkan dengan perdagangan dunla,
tldak
dlmasukkan
dl
dalam
dokumen
pembentukan dan program WTO, tetapl dlmasukkan pada deklarasl para menterl t€ntang perlunya pelaksanaan soclal clause 22
tenebut t€rdapat perbedaan
anara
negara-negara
pandangan
mafu
termasuk
kelompok pekerfa dl satu slsl, dengan negara-
negara be*embang termasuk pengusaha dlslsl laln. Negara-negara mafu dan kelompok
pekerfa pada umumnya secara bersama-sama
mendorong untuk mengaltkan pelakanaan standar-standar
ILO
lnternaslonal, akan
dengan
tetapl
perdagangan
negara-negara
berkembang termasuk pengusaha menolak gagasan tersebut. Dengan
tldak tercapalnya
kesepakatan persyaratan
dl
bldang
perdagangan lnternaslonal, mendorong Badan
Pekerla (Governlng Body-lLO) pada bulan
lunl 1994 membentuk Panltla Kerfa (Worklng Party) untuk rnembahas tlnfauan
soslal darl llberallsasl lnternaslonal
dlmakud.
perdagangan
Keslmpulan darl
kedaan tersebut anbra laln dlseufulnya penetapan tufuh konvensl
lLo
dlfadlkan
standar persyaratan perda gangan lnternatlonal
dan semua negara harus meratlfikasi dan
sidang menerima Deklarasi
menerapkannya.
Prinsip-prinsip
ILO
mengenai
dasar tersebut meniadi topik bahasan, antara
dan Hak Dasar (Konvensi Dasar) di tempat keria beserta tindak laniutnya. Deklarasi ini beftufuan menyatupadukan keinginan untuk
laln pada tahun 1995 dalam
kesempatan
mendorong tiap-tiap negara agar teriamin
World Summit on Social Development dl
kemaiuan sosialnya dan dapat berjalan seiring
Kopenhagen. Para kepala negara termasuk
dengan kemaiuan ekonomi, adanya kesadaran
Preslden Republik lndonesla, setulu untuk
dan kesediaan untuk menghormatl
segera meratlfikasl tuluh konvensl dasar
perbedaan kondlsi, peluang
Dalam
Pert€muan'Pertemuan
internasional selaniutnya, ketuluh konvensi
tersebut. Kemudian
saat
dl tahun 1995
pada
berlangsungnya Konferensl Tlngkat
dan
kecenderungan masing-masing negara di
dalam arena perdagangan bebas.
Dengan
ILO telah meniawab tantangan globallsasl yang telah menfadl pusat
Menteri Organisasl Perdagangan Dunla (WTO) di Singapura tahun 1996, negara'
demlklan
negara peserta memperbaharul kesepakatan
perdebatan dalam tubuh
mereka untuk secara beruama melakanakan
1994.
ILO seiak
tahun
dan mengawasi pelaksanaan standar'standar dasar ketenagikeriaan (tuiuh Konvensl Dasar
Deklarasi tersebut
memberlkan
secara internaslonal oleh
sumbangan yang pentlng bagi tercapainya
negara anggota. Negara peserta mengakui
tuluan yang digarlskan dalam salah satu
ILO merupakan badan Yang benruenang untuk menetaPkan dan
Rencana
Pertemuan Puncak Kopenhagen untuk
mengawasi pelaksanaan standar'standar
menfaga
ILO) yang diakui
bahwa
tersebut, sekaligus menegaskan
kembali
Aksl yang telah disetulul
dan
dalam
menanamkan rasa hormat
terhadap hak-hak asasi pekerla,
dengan
dukungan terhadap kegiatan'keglaun ILO
mewaiibkan negara-negara
yang
yang dituiukan untuk mengusahakan
meratifikasi konvensl-konvensl
ILO
agar
standar-standar tersebut dapat dlt€rlma oleh
masyarakat
internasional
dalam
ikut
untuk
melalsanakan secara penuh konvensi dasar tersebut dan meminta negara-negara lain yang
melakanakan perdagangan bebas.
belum meratifikasi untuk menghormati dan
Sebagai tindak laniut kesepatan bersama
melakanakan prinsip-prinslp yang terangkum
tersebut, pada tanggal l8 Junl 1998, dalam Sidang Umum (lLC) dl Jenewa,
dalam konvensi tersebut.
23
Setelah menghadapi tantangan dari negara'
negara berkembang, upaya berlkutnya
yang baru, maka sekarang konvensl dasar ILO
adalah bahwa pemerlntah dan
serikat
bertambah satu menladi delapan konvensi
negara malu memaksa negara'
dasar. Setlap konvensl yang ditetapkan oleh
pekerla
dl
negara berkembang untuk meratifikasi tuiuh
konvensi dasar
lLO. Negara maiu dan
Sldang Umum
(lLC), melalul prosedur yang
cukup panfang,
dan
setlap negara anggota
serlkat pekerlanya beranggapan iika negara
ILO dilibatkan secara langsung sejak dalam
telah meratlfikasi tuluh konvensl dasar, poslsl pekerla dl negara
tahap perslapan, pembahasan dan
berkembang menladl semakln kuat, sehlngga
demlklan
diharapkan dapat menuntut upah yang leblh
kewallban moral
tlnggl dan kondlsl kerla yang leblh
tenebut. Sesual dengan ketentuan Konstitusi
berkembang
balk.
sampal
ILO tersebut. Dengan setlap anggota ILO mempunyal
penetapan standar
untuk meratlflkasi
Konvensl
Dengan kondlsl lnl maka akan menlngkatkan
lLO, setlap
blaya produksi di negara berkembang, yang
dalam Sldang Umum (lLC) pada dasarnya
akhlrnya produk dari negara berkembang
harus dlsampalkan oleh negara
meniadi kurang kompetltlf dl negara malu.
kepada pemerlnah dan lembaga kenegaraan
Jika negara berkembang gagal dalam
negara maslng-maslng (Submlsion).
melalaanakan konvensi
dasar
bersangkutan
metalul Komite Kebebasan Bersedkat ILO dan Komite Aplikasi Standar.
(lLC) Yang ke 87,
pada Bulan Juni 1999 telah dikeluarkan satu konvensi baru, Konvensi Nomor 182
Tahun 1999 tentang Pelarangan
dan
Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-
bentuk Terburuk Pekeriaan untuk Anak
(The Worst Forms
of
Chlld
Dengan dlterimanya konvensl
3. Ratlflkasl Konvensl Dasar ILO
Secara umum setiap
mempunyal kewaliban
Labour).
lni
dan
dinyatakan sebagal salah satu konvensi dasar 24
negara
moral untuk
meratlflkasl semua konvensl
Pada perkembangan Yang terakhir,
dalam Sidang Umum
anggota
tersebut,
maka akan membuka peluang ILO untuk
memprotes negara yang
konvensl yang telah dlsahkan
lLO,
namun
setiap negara dapat menunda
untuk
meratifikasl konvensl lLO, sampai waktu tidak
terbatas. Tergantung darl
pertimbangan
berbagal kondisl soslat'ekonoml naslonalnya.
Menyadarl keadaan demlklan, maka negaranegara malu dan kelompok pekeria khawatir bahwa negara-negara berkembang tetap tidak
akan meratifikasl konvensl dasar, menunda atau memperlambat untuk meratifikasinya.
Menyikapl keadaan
lni
mereka
mulai
mogok dan unjuk rasa
memperluangkan tahap berikutnya, yaltu
sekali terjadl
melalui satu Deklarasi tLO yang mewaiibkan
menuntut keadilan
semua negara
untuk
meratifikasi semua
konvensi dasar, tetapi usaha
itu
tidak
dan
Deklarasi Umum tentang
yang
dilaksanakannya
HAM,
terutama
mengenai jaminan hak-hak setiap orang.
berhasil, komprominya adalah bahwa setiap
negara mempunyai kewaiiban melaporkan
Sehubungan dengan derasnya arus tuntutan
pelakanaan prinsip'prinsip Konvensl Dasar
perlindungan atas hak-hak asasi manusia
negara yang bersangkutan
tersebut, telah terjadi perkembangan dan
lLO, meskipun
perubahan
belum meratifikasinya.
yang cepat
dibldang
ketenagakerfaan. Perkembangan yang terladi Bagi bangsa lndonesla tahun 1997
sampai
dengan 1999 merupakan
tahun'
tahun yang sangat benejarah. Hal lnl dlawall
dengan krisis ekonoml
dl Asla selak
dl
lndonesla sefak pertengahan tahun 1998
sangat
erat kaltannya dengan
pelakanaan
hak-hak asasl manusla khususnya
kerfa, yang selama
dl
tempat
lni t€lah dirumuskan
1997, Krlsls ekonomi
dalam beberapa konvensl dasar lLO. Langkah
tersebut telah memberikan dampak yang
konkrlt yang dllakukan Pemerlntah lndonesia
berat bagi bangsa dan masyarakat lndonesia
lalah meratlflkasl Konvensl ILO Nomor 87
secara soslal maupun ekonomis. Dlsusul pula
tahun 19,+8 kntang Kebebasan
dengan tuntutan reformasl yang merambah
dan Perllndungan
pertengahan tahun
Berserikat
ke seluruh bidang kehidupan, antara lain sistem pemerintahan, ekonomi, hukum dan termasuk tuntutan
soslal,
Hak Berorganlsasl, diradffkasl dengan
terhadap
Keputusan Preslden Nomor83 Tahun 1998
hak-hak asasi manusia, proses demokrasi dan
tentang Pengesahan Konvensi
kebebasan, yang sangat keras dilakukan oleh
Nomormor 87 tenung Kebebasan Berserikat
seluruh kekuatan masyarakat.
dan Perllndungan Hak Untuk
Seialan
ILO
Berorganisasl,
dengan meningkatnya isu Hak Asasl Manusia (HAM) di seluruh dunia, tuntutan
pada unggal 5 Junl
mengenai hak asasl manusla itu luga telah
untuk bekeria sama membantu Pemerintah
meniadl salah satu pokok permasalahan yang
lndonesla dalam
teriadi dl dalam negeri, khususnya tuntutan
standar ketenagakerlaan
mengenai hak-hak asasl yang berkaltan
peraturan perundang-undangan
dengan bldang ketenagakerlaan. Banyak
ketenagakerlaan.
25
1998. Ratifikasl konvensl
lnl t€lah membuka kesempaun bagi ILO hal
pelalsanaan standar-
dan
ILO iuga
reformasi
di
bidang
membantu
lndonesia dalam menegakkan
kebebasan
berserikat dan berunding bersama seialan dengan Konvensi Nomor
98 tenung
hak Berorganlsasl dan Berunding
Hak'
Bersama
'y.ng telah diratifikasi lndonesia pada tahun 1957.
lll,
lO5,
dan 138 pada tanggal
tersebut, Pemerlntah
sama
lndonesla
memutuskan untuk menunda berlakunya Undang-Undang Nomor
25 tahun 1997
t€ntang Ketenagakerlaan. Undang'Undang tersebut seyogyanya
tanggal
mulal berlaku
selak
1 Oktober 1998, namun sangat
Mel
1999. Dalam perkembangannya, ternyata kemudlan
ILO
menambah satu lagl konvensl dasar.
Dalam Sidang ILO yang ke-87 (bulan Junl
tahun 1999),
Dalam menlndaklanlutl keria
7
dladopsl satu lagl Konvensl
ILO yang luga dltetapkan sebagal Konvensl Dasar, yaltu Konvensl Nomor 82 tentang Pelarangan dan Tlndakan Segera Penghapusan
Bentuk-bentuk Terburuk Pekerfaan Untuk
Anak (Concernlng The Prohlbltlon
and
lmmedlate Actlon For The Ellmlnatlon of The Worst Forms of Chlld Labour). Dengan Undang-undang
Nomor
I
Tahun 2000,
banyak mendapatkan krltikan dan tanggapan
lndonesla meratlflkasl Konvensl ILO Nomor
darl
182
berbagal kelompok
Undang-undang
masyarakat.
Nomor 25 Tahun
1997
mengenal Pelarangan dan Tlndakan
Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk
dltunda berlakunya sampal dengan tanggal I
Pekerfaan
Oktober tahun 2000,
demlklan lndonesla telah meratiflkasl konvensl
Undang Nomor
1l
dengan Undang'
tahun 1998.
Untuk Anak tersebut,
dengan
Selama
dasar yang kedelapan. Dalam waktu kurang
kurun waktu penundaan tersebut dilakukan
darl dua tahun, lima konvensl dasar telah
penyempurnaan. Selaln
itu pihak ILO
fuga
meminta Pemerintah lndonesia untuk meninjau kembali peraturan perundang'
undangan
dan
rancangan Perundang'
undangan yang tidak sesual dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ILO
Nomor
87 dan Nomor 98.
Dengan
bantuan lLO, segera dibuat pula Rancangan Undang-undang tentang Serikat Pekeria, dan
kemudian dilakukan ratifikasl atas tlga konvensi dasar lainnya yaltu Konvensl ILO 26
dlratlfikasl dengan Undang-undang
dan
Keppres.
Dari berbagal sumber d.p.t dicatat beberapa alasan dan peitimbangan, mengapa lndonesla segera meratifikasl semua Konvensi Dasar ILO tersebut:
Pertama, Negara-negara malu dan kelompok pekerla secara langsung atau tidak langsung, terang-terangan atau tersembunyi akan terus
menekan perdagangan negara'negara
berkembang dengan mempergunakan konvensi dasar tersebut sebagai alat
menghormatl hak-hak dasar
penekan. Hal lnl terbuktl sebagalmana taktlk
ILO mengenal Prinsip-prinsip dan
kelompok pekerla yang dlkemukakan pada
Dasar
pekeria
sebagaimana telah dinyatakan dalam Deklarasi
Hak-hak
dl Tempat Keria yang diadopsi pada
Nomorpember 1995, yaltu bahwa mereka
bulan Juni 1998. Hal ini akan lebih meningkatkan cltra positif lndonesia dan
setuiu
memantapkan kepercayaan
sldang Badan Pekerla
ILO ke
264
mengesamplngkan perdebatan
masyarakat
mengenai sanksl Perdagangan guna
lnternaslonal terhadap lndonesia.
memperlancar penyelesalan perdebatan
Keempat, Negara-negara maiu telah mulai
tersebut namun pada kesempatan
melakanakan standar-standar perdagangan
laln
mereka akan tetap mengemukakan kemball
lnternatlonal
hal dlmaksud pada saat yang tepat.
memberlakukan
samplng ltu pada sidang GB
Dl
antara lain seperti
dengan
Sistem Manaiemen
- ILO ke'273 Mutu (lSO : 9000
Series),
Sistem
Nomorpember 1998, kelompok pekerla
Manalemen Llngkungan (lSO-l 4OOO Series)
dan negara'negara maiu telah mengusulkan
dan
hal laln yaitu
lngln
memberlakukan label
Pertanggiung Jawaban Lingkungan dan
Soslal
(S.A 80OO), dengan
meratifikasi
bebas penggunaan pekeria anak untuk setiap
konvensl dasar ILO mengharuskan lndonesla
produk, walaupun pekeria anak tersebut
untuk menylapkan diri, seiaiar dengan bangsa
bekeria secara suka rela.
lain dalam memenuhi standar
Kedua, Walaupun belum meratifikasl seluruh konvensi dasar, Indonesla
lnternational.
sebagaimana iuga semua anggota
ILO
perdagangan
Kelima, Dari dalam negeri, ratifikasi konvensi dasar, merupakan pelakanaan Ketetapan
setiap
|V/MPR/I999
Tenung
tahun harus melaporkan pelakanaan prlnslp
MPR Nomormor:
konvensi tersebut. Kegagalan
atau
Garis-garls Besar haluan Negara, mengenai
kekurangan yang dilaporkan akan dapat
arah kebiialaanaan yang digariskan dibidang
mengundang pihak luar negerl dan ILO
hukum, yang
sendiri untuk menyampaikan krltlk, dan hal
melaniutkan ratifikasi konvensi int€rnasional,
ini akan dapat menyebabkan kesulitan poslsl
terutama yang berkaitan dengan hak
asasi
lndonesia di dunia internaslonal.
manusia sesuai dengan hubungan
dan
Ketiga, Dengan meratiflkasl Konvensl Dasar
kepentlngan bangsa, sekaligus dapat merubah
ini
citra lndonesia di dunia internasional.
menuniukkan kesungguhan lndonesia
dalam memalukan, melindungl,
dan
27
mepgamanatkan untuk
Keenam, Selama
lnl
penanganan masalah
Pasca Ratlfikasl Konvensi
ILO No. g7
dl dunla lnternaslonal tltik
memberikan nuansa baru dibidang hubungan
beratnya dllakukan hanya secara sektoral
industrial yaltu nuansa kebebasan berserikat.
oleh
Awal
ketenagakerfaan
Departemen Tenaga
Keria
dan
Pasca Ratifikasl Konvensi
ILO No. g7
Departemen Luar Negerl yang berkaltan
tersebut tldak hanya diwarnal
erat dengan hubungan luar negerl, sehlngga
pertumbuhan serikat pekeria secara pesat
Depart€men Tenaga Kerla serlng mengalaml
tetapi iuga diwarnai dengan
kesulitan dalam penyampalan penfelasan dan
serikat pekeria yang telah diakui pada era
penyelesalan kasus yang dltuduhkan oleh
Orde Baru. Setelah diundangkannya Undang-
masyarakat lnternaslonal
terhadap
undang No.
lndonesla
pekerla. Organlsasl pekerfa yang tercatat
pelanggaraan yang terfadl
dl
2l
dengan
perpecahan
tahun 2O0O tentang Serikat
karena kurangnya perhatlan lnstansl laln.
pada Departemen Tenaga Kerja
Dengan telah meratifikasl konvensl
Transmlgrasl berdasarkan
lnl,
maka akan semakln banyak unsur
atau
terllbat
dan
lnstansl t€rkalt yang
Kepmenaker
permennaker
No. KEP. 20tIMEN/1999
sampal dengan bulan Desember
2
dan
64
ZOOL
bertanggung iawab, sehlngga lndonesla
mellputl
dapat memberlkan penielasan dan laporan
Serlkat Pekerla Perusahaan llngkup naslonal,
yang tengkap dair akurat.
dan 15.750 unit kerla tlngkat perusahaan.
Ketujuh, Maslh banyaknya pengusaha
yang kurang memperhatlkan
hak-hak
sebenarnya
lnl
Dengan
lnl
berbagal
menjadl landasan yang kuat untuk
membentuk Undang-undang tentang Serikat
meratifikasi konvensl, maka diharapkan hak-hak pekerfa yang selama
telah dlatur dalam
peraturan perundangan, ketentuan-ketentuan
pekerfa terhadap kemafuan perusahaan dan
cukup besar.
Federasl, 144
Jamlnan kebebasan berserlkat selama lnl
pekeria mesklpun andil dan peran serta
pembangunan
Konfederasi,
Pekeria. Apalagt setetah
kurang
biratlfikasinya
No. 78.tahun 1948
dengan
No. 83 tahrin 1998.
Dengan
Konvensl ILO
dlperhatikan, akan menfadl lebih dihargal,
Keppres
poslsl pekeria dalam
demlklan dikeluarkannya Undang-undang
memperfuangkan
kepentingannya akan menladl leblh kuat,
sehingga secara
tldak
No.
2l
tahun 2000, merupakan undangundang pertama yang mengatur tentang
langsung dapat
menlngkatkan keselahteraan pekerfa dan
serlkat pekerfa, sebagal pengukuhan
keluarganya.
dan
pengakuan kebebasan berserlkat di lndonesia. 28
Beberapa perubahan mendasar Yang
dlberlkan oleh undang'undang
tersebut
pemerlntah daerah otonomi Kota/Kabupaten.
Poslsl lnstansl atasan sekedar
kebebasan
pengarah
seluas-luasnya bagl pekerla disemua tempat
pelayanan.
antara laln adalah dllamlnnya
tldak lagl menladi
satu serikat pekerfa (slngle union system)
dalam Undang-undang No.
menfadl slstem banyak serikat
adalah:
(multy unlon system). Tldak adanya
lagl
pelakana
Beberapa prlnslp pokok yang dlatur
kerla untuk benerlkat. Dirubahnya slstem pekerla
meniadi
l.
2l
tahun 2000
Non Dlskrlmtnatlf, karena serikat pekerja
campur tangan pemerlnuh untuk mengatur
dldlrlkan untuk
atau membatasl serlkat pekerfa. Perubahan
kepentlngan pekerla, oleh karena itu
mendasar lalnya lalah bahwa keabsahan
sedkat pekerla harus terbuka untuk semua
berdlrlnya suanr serlkat pekerla dltentukan
pekerfa.
sendlrl oleh para pekeria. Pembaharuan lnl
2,
memperiuangkan
Syarat Pembentukan dan Pengorganisasian
dibldang
Serlkat pekerfa, Undang-undang
admlnlstrasl hubungan lndustrlal. Perubahan'
menetapkan bahwa pembentukan serlkat
perubahan tersebut dimalaud luga untuk
pekerfa dapat dllakukan oleh sekurang-
menfawab kebutuhan masyarakat lndustrl.
kurangnya sepuluh orang pekeria, federasi
tltik berat pelayanan pemerlnah pada otonoml daerah
serlkat pekerta oleh sekurang kurangnya
Kota/Kabupaten, tuntutan
serlkat pekerfa oleh sekurang-kurangnya
membawa perubahan
Pula
Sepertl terfadlnya
llma serikat pekerla dan
demokratlsasl
kehldupan bermasyarakat
tlga federasl serlkat pekeria. Konvensl ILO
dan
pemberdayaan maryarakat seluas'luasnya.
No. 87
Alasan lnternalnya antara laln
persyaratan mlnlmal
dengan diratifikaslnya delapan
konfederasl
seialan
memang tldak mencantumkan pembentukan
organlsasl serlkat pekerla. Namun
konvensl
perubahan mendasar terhadap admlnlstrasl
pencan$man persyaratan ini masih dlanggap walar dan ;ddak bertenungan
hubungan lndustrlal, mlsalnya diupayakan
dengan standar lnternaslonal karena pada
semlnlmal mungkln bentuk'bentuk perlllnan,
dasarnya sama sekall tidak menghambat
admlnlstrasl pelayanan tldak lagl berleniang
pekerfa untuk membentuk organisasinya.
menurut admlnlstrasl pemerlnahan, tetapl
Undang-undang
tltlk berat pelayanan pada satu tempat yaltu pada
ben$k-bentuk standar suatu organisasi
dasar
lLO, maka harus Pula dllakukan
dlsederhanakan, slngkat dengan
lnl tldak mengenal
serlkat pekerla, bentuk 29
organisasinya
sepenuhnya mengacu pada kebebasan
ILO No. 87
berserlkat sebagalmana dlanut oleh
organlsasl serikat pekerfa
Konvensi ILO No. 87. Artlnya seorang
dlbubarkan oleh pemerintah. Oleh karena
pekerla dapat bergabung
Itu dalam
organlsasl mana saia yang
dengan
ia
menegaskan bahwa
tidak
dapat
pembubaran serlkat pekeria
sukal.
hanya dibatasl dalam hal: a) dinyatakan
ini iuga membebaskan bentuk organisasl serikat pekeria,
oleh anggotanya menurut AD dan ART,
sehlngga tldak dlatur secara seragam.
keglatannya untuk selama-lamanya yang
Serikat pekerla/ serikat buruh dapat
mengaklbatkan putusnya hubungan kerja
dibentuk berdasarkan oleh
bagl seluruh pekerla dl perusahaan setelah
Undang-undang
b)
kesamaan
perusahan tutup atau menghentikan
sektor usaha atau lenls pekerlaan atau
seluruh seluruh kewallban
lokasl tempat kedanya.
terhadap pekerfa dlselesalkan menurut
pengusaha
peraturan perundang-undangan yang
3.
c)
Keanggotaan, seorang pekeria hanya
berlaku, dan
dapat menfadl anggota darl satu serlkat
putusan pengadllan.
dlnyatakan
dengan
pekerla sala. lika la tercatat pada lebih
darl satu serlkat pekerla maka la harus
6.
Persellslhan
Antar Serlkat pekerla, dengan
banyaknya organisasl maka tldak tertutup
memllih salah satu.
kemungklnan persellslhan antar serlkat
4.
Pencatatan dan Pemberltahuan, lstilah
pekeria. Persellslhan tersebut
tan dan Pemberltahuan" inl merupakan Perkembangan dari
menyangkut masalh keanggotaan, yang
pengaturan yang semula menggunakan
sebuah serikat pekeria/ serikat buruh.
lstllah "pendaftaran". "Pencat atan dan
Dalam undang-undang
"pencata
pemberitahuan"
ini
(recognition).
akan berdampak kepada poslsl mayoritas
suatu
dalam hal musyawarah tldak tercapai
diakul oleh
diselesaikan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
anggotanya sendiri. Dengan demlkian
tanpa didaftarpun serikat
Pekeria
7. Undang-undang
tersebut tetap eksis bagi anggotanya,
5. Pembubaran
dlselesalkan
dengan secara mirsyawarah. Namun
"Pengakuan"
Keberadaan
organisasl tentunya
inl ditetapkan
bahwa perselisihan harus
bukan meruPakan
suatu bentuk
biasanya
Berikut
Serikat pekeria, Konvensi 30
Ketenagakeriaan
inl diberikan contoh
bahwa
Nomor I I tahun 1998, Undang-undang Nomor 25 tahun 1997, dirubah waktu
upaya pembaharuan hukum ketenagakedaan
tidak seluruhnya memberikan hasil
yang
I
memuaskan. Masyarakat lndustrl merasakan
berlakunya menfadi tanggal
bahwa banyak produk hukum yang dibuat
Permasalahan hukum
pada masa Hindia Belanda sampai dengan
Undang-undang Nomor I
awal kemerdekaan, telah tldak sesual lagl
merubah waktu berlakunya Undang-undang
dengan rasa keadllan masyarakat
Nomor 25 tahun 1997, baru di undangkan
tunfiJtan pembangunan, terutama
dan
unggal
dalam
l0
Oktober 2000.
yang teriadi
adalah
I tahun 1998 yang
Nopember 1998.
Dengan
menghadapl era pasar bebas. Masyarakat
demlklan secara formil
menuntut pembaharuan hukum yang selalan
Nomor 25 tahun 1997 telah sempat berlaku
dengan perkembangan laman dan kemafuan
dari unggal
lndustrl. Memenuhl keinglnan ltu, dl proses
1998, selama empat puluh hari. Dl sini kita
pembuatan undang-undang ketenagakerfaan
lihat, adanya Undang-undang yang
yang baru, yang kemudian
di
sebagai Undang-undang Nomor
I
Undang-undang
Oktober s/d
9
Nopember
undangkan
sempat berlaku kemudian
25 tahun lni banyak
pelakanaannya.
1997. Materi undang-undang membawa perubahan dalam
telah
ditunda
Selama ditunda dua tahun, dilakukan
hukum
pembahasan materl Undang-undang yang
di lndonesla. Oleh Undang'
ada, bersamaan dengan itu dilakukan ratifikasi
undang ini dicabut enam ardonansl dan lima
konvensi dasar lLO. Materi Konvensl Dasar
Undang-undang.
ILO dlmakud, ternyata perlu pula dlumpung
ketenagakeriaan
dalam undang-undang nasional
Sayangnya, oleh masyarakat lndustri
akhirnya
di bldang
proses pembuatannya dinllai tidak dilakukan
ketenagakeriaan,
dengan cara-cara yang benar dan baik, oleh
mengaiukan RUU baru sebagai penggantl
karena
ltu
Undang-undang tersebut
Undang-undang Nomor
di tolak
ke DPR dengan ludul Rancangan Undang-undang tentani Pembinaan dan
itu sendiri baru berlaku satu tahun setelah di
I
Oktober 1998,
Pengawasan Ketenagakerlaan
di
RUU PPK, ternyata iuga tldak
dalam negeri dan besarnya pengaruh ILO Jakarta pada saat itu, Undang-undang
ltu
kemudian
di
(RUU
PPK).
Selama lebih kurang dua tahun pembahasan
disebabkan kuatnya tekanan masyarakat
lndustri
25 tahun 1997,
diaiukan
dan minta untuk dicabut. Undang'undang undangkan, yaitu tanggal
pemerintah
dapat
diselesaikan, untuk mengatasinya pemerlntah
kembali mengambil langkah
tunda
pelalsanaannya. Dengan Undang'undang
dengan
mengeluarkan PERPU, dengan PERPU Nomor 31
3 tahun 2000, tanggal 25 September 2000, yang kemudian dikukuhkan penundaan itu dengan Undang'undang Nomor 28 tahun 2000, tanggal 20 Desember
2000, ditunda berlakunYa
Undang-undang Nomor sampai
I
25 tahun
1997
Ketentuan yang sama diatur pula dalam Pasal 1 19 Tata Tertib DPR Nomor 3AlDPR-
Empat tahun Pembahasan RUU
/ t / 200 1 /
2002.
Berdasarkan uraian diatas Undang-
undang Nomor
25
tahun 1997
formil telah sempat berlaku, ini berarti
peranan hukum sebagai
PPK, ternyata tetap tidak dapat diselesaikan.
pembaharuan masyarakat (Law as
Pada akhir batas waktu berlakunya Undang'
social
undang Nomor
25
tahun 1997,
DPR
telah
menimbulkan masalah hukum, yaitu dua kali secara
Oktober 2OO2.
Rt
engineering),
sarana
a tool of
telah
berhasil
dilaksanakan dalam pembangunan hukum
mengambil inisiatif mengusulkan RUU
ketenagakeriaan
di lndonesia
pencabutan Undang'undang Nomor 25
Undang-undang
No. 13 Tahun 2OO3 tentang
tahun 1997. RUU
Ketenagakeriaan.
Pencabutan selesai
dengan lahirnya
dibahas dan disahkan, namun sampai saat ini
RUU Pencabutan itu belum
diundangkan,
dengan demikian untuk kedua kalinya Undang-undang Nomor
pembangunan hukum ketenagakerjaan di
Ditiniau dari UUD
1945,
20 ditegaskan bahwa
Presiden mengesahkan
Demikianlah beberapa catatan penting
25 tahun 1gg7
secara formal kembali berlaku.
berdasarkan Pasal
8. Penutup
RUU yang
telah
disetuiui bersama, bila setelah tiga puluh
hari seiak RUU disetuiui, tidak
disyahkan
lndonesia, kita melihat tidak semua upaya pembangunan
itu dapat berhasil seperti
direncanakan. Faktor-faktor
non
yang
tehnis
utamanya faktor politik sangat berperan dalam menentukan suatu perubahan di bidang
hukum.
oleh Presiden, maka RUU sah meniadi
*****
Undang-undang dan waiib diundangkan.
Ilrs. Moh. Syaufll Syamsuddln, SH, MH lahtr rll Medan, Sumatera Utara, tanggal 30 0ktober 1945. Pendldlkan Fakultas llnu Soslal IIilP Negeri yogyakarta, Fakultas Hukum Unlvorsltas Islam Tangerang, dan Maglster Hukum FH'III Jakarta. JabaAn : pernah menlabat sebagal Kepala Kartor Depna^ker Kabupaten Ta.ngerang, Kepala Kantor llepnakcr Kota/Kabupaten Bandutrg, Kepala Kantor Wttayah Tenaga KerJa Proplnsl Jawa Tlnur dan lllrten Blnawas pada Balltfo Depnaker serta Staf Ahtt Menaker Bldang SDM Depnakerhans. Terakhlr sebagal Penelld DeDna^kertrans.
32
