BUPATI BARITO KUALA KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 188.45/ 175 /KUM 2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ORGANISASI PELAKSANA PENYELENGGARA DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2012 BUPATI BARITO KUALA, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus terkait dengan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pengendalian, pelaksanaan, pemantauan serata pembinaan dan pengevaluasian perlu membentuk Tim;
b.
bahwa tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah untuk menyelenggarakan penugasan khusus kepada daerah yang didanai Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan Daerah Kabupaten Barito Kuala;
c.
bahwa sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/II/2008, SE 1722/MK 07/2008, 400/3556/SJ, Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana alokasi Khusus;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Organisasi Pelaksana Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Barito Kuala dengan Keputusan Bupati Barito Kuala;
: 1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan UndangUndang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK. 07/2011 tentang Pedoman dan Alokasi DAK TA 2012; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 14). MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU
: : Membentuk Tim Koordinasi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Organisasi Pelaksana Dana Alokasi Khusus Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2012.
KEDUA
: Susunan Tim Koordinasi dan Organisasi Pelaksana Dana Alokasi Khusus Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan 2 Keputusan ini.
KETIGA
: Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA bertugas : a. Tim Koordinasi : 1. Melakukan rapat koordinasi dengan organisasi pelaksana Kabupaten Barito Kuala dari tingkat perencanaan dalam menyusun Renja kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dengan berpedoman pada Juknis yang ada. 2. Mengikuti sosialisasi kebijakan anggaran untuk Dana Alokasi Khusus, kemudian mensosialisasikan dan mengkoordinasikan hasil kebijakan tersebut kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau organisasi pelaksana untuk menyesuaikan pagu dan rencana kegiatan. 3. Melakukan asistensi pada tingkat penganggaran untuk menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala baik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus murni maupun dana pendamping. 4. Melakukan rapat koordinasi dengan organisasi pelaksana untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan serta mengetahui kendala baik administrasi maupun yang ada di lapangan. 5. Melakukan rapat koordinasi triwulan untuk meminta laporan dari organisasi pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dan menyusun laporan tersebut untuk disampaikan kepada Bupati Barito Kuala yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri dan terbusan kepada Gubernur Kalimantan Selatan. 6. Melakukan rapat rekonsiliasi untuk mengetahui realisasi penyerapan oleh pihak ketiga (kontraktor) guna mempercepat dan memperlancar dalam proses penyerapan Dana Alokasi Khusus dari kas daerah sesuai dengan tahapannya sebagaimana peraturan menteri keuangan, selanjutnya menyusun laporan penyerapan tersebut untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan. 7. Melakukan pemantauan dan evaluasi teknis secara bersama-sama dengan organisasi pelaksana tentang pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dilapangan kemudian mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan laporan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus tersebut kemudian menyampaikan laporan hasil kepada Bupati Barito Kuala serta memberikan rekomendasi kebijakan. 8. Melakukan rapat evaluasi semesteran terhadap pelaksanaan atau hasil dan manfaat serta dampak dari kegiatan Dana Alokasi Khusus tersebut. 9. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Koordinasi dan organisasi pelaksana pusat serta Tim Koordinasi dan organisasi pelaksana provinsi.
b. Satuan Kerja Perangkat Daerah Organisasi Pelaksana : 1. Menyusun perencanaan dan penganggaran Dana Alokasi Khusus sesuai petunjuk Teknis dari masing-masing kementerian dan pagu anggaran yang diterima dari Tim Koordinasi. 2. Melakukan konsultasi dan asistensi tentang perencanaan dan penganggaran Dana Alokasi Khusus sesuai petunjuk Teknis dengan Tim Koordinasi. 3. Melaksanakan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus sesuai petunjuk Teknis. 4. Menyampaikan laporan realissi fisik dan keuangan sebagai pertanggungjawaban setiap bulan, setiap triwulan dan apabila diminta oleh tim koordinasi dengan segala permasalahan dan prestasi yang dicapai secara tertulis. 5. Menyampaikan laporan visualisasi hasil kemajuan fisik dan pemantauan serta kendala-kendala di lapangan. 6. Wajib menyaimpaikan laporan triwulan kepada kementerian teknis terkait setiap triwulan. KEEMPAT
:
Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi bertanggung jawab kepada Bupati Barito Kuala melalui Sekretaris Daerah.
KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Marabahan Pada tanggal 11 Mei 2012 BUPATI BARITO KUALA ttd
H. HASANUDDIN MURAD
Lampiran I : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ 175 /Kum/2012 Tanggal 11 Mei 2012
DAFTAR SUSUNAN TIM KOORDINASI DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN BARITO KUALA No
Jabatan
Jabatan Dalam TIM
1
Bupati Barito Kuala
Pengarah Utama
2
Wakil Bupati Barito Kuala
Pengarah
3
Sekretaris Daerah
Penanggung Jawab
4
Kepala Bappeda
Koordinator
5
Kepala Dinas PPKKD
Wakil Koordinator
6
Kabid. Pengendalian Bappeda
Sekretaris
7
Kabid. Anggaran DPPKKD
Wakil Sekretaris
8
Sekretaris Bappeda
Anggota
9
Sekretaris DPPKKD
Anggota
10
Kepala Dinas Pendidikan
Anggota
11
Kepala Dinas Kesehatan
Anggota
12
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Anggota
13
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
Anggota
14
Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Anggota
15
Kepala Dinas Peternakan
Anggota
16
Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
Anggota
17
Kepala Badan Lingkungan Hidup
Anggota
18
Kepala Badan Keluarga Berencana, P3A
Anggota
19
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Anggota
20
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Anggota
21
Kasubbid. Akuntabilitas Bidang Pengendalian Bappeda
Anggota
BUPATI BARITO KUALA, ttd
H. HASANUDDIN MURAD
Lampiran II : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/173 /KUM/2012 Tanggal Mei 2012 DAFTAR SUSUNAN TIM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ORGANISASI PELAKSANA DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2012
No
Jabatan
Jabatan Dalam TIM
1
Kabid. Pengendalian Bappeda
Koordinator
2
Kabid. Pendapatan Daerah DPPKKD
Wakil Koordinator
3
Kasubid. Akuntabilitas Bid. Pengendalian Bappeda
Sekretaris
4
Kasi Perbendaharaan Bidang Anggaran DPPKKD
Wakil Sekretaris
5
Sekretaris Dinas Pendidikan
Anggota
6
Kepala Bidang Pendidikan dasar Dinas Pendidikan
Anggota
7
Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan
Anggota
8
Sekretaris Dinas Kesehatan
Anggota
9
Kasubag. Perencanaan dan Umum Dinas Kesehatan
Anggota
10
Kabid. Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
Anggota
11
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum
Anggota
12
Kabid. Bina Marga Dinas PU.
Anggota
13
Kabid. Sumber Daya Air Dinas PU.
Anggota
14
Kabid. Cipta Karya Dinas PU.
Anggota
15
Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan
Anggota
16
Kabid. Bina Pengendalian dan Pemanfaatan Dinas Perikanan dan Kelautan
Anggota
17
Kabid. Bina Usaha Dinas Perikanan dan Kelautan
Anggota
18
Sekretaris Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Anggota
19
Kabid. Bina Pengelolaan Lahan dan Perlindungan Tanaman Dinas Pertanian TPH
Anggota
20
Kabid. Bina Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian TPH
Anggota
21
Sekretaris Dinas Peternakan
Anggota
22
Kabid. Bina Produksi Dinas Peternakan.
Anggota
23
Kabid. Agribisnis dan Pengolahan Mutu Hasil Dinas Peternakan
Anggota
24
Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
Anggota
25
Kabid. Kelembagaan Usaha Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
Anggota
26
Sekretaris Badan Lingkungan Hidup
Anggota
27
Kabid. Analisis Penanggulangan Dampak Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup
Anggota
28
Sekretaris Badan KB dan P3A
Anggota
29
Kabid. Keluarga Berencana Badan KB dan P3A
Anggota
30
Sekretaris Dinas Kehutanan
Anggota
31
Kabid. Konservasi Lahan Dinas Kehutanan
Anggota
32
Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
Anggota
33
Kabid. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
Anggota
BUPATI BARITO KUALA, ttd
H. HASANUDDIN MURAD
