GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/706/KPTS/013/2012 TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: a. bahwa untuk membangun Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, perlu dibentuk unit-unit kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang merupakan wilayah penyelenggaraan pelayanan publik yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ; b. bahwa dalam rangka mempersiapkan pengusulan unit-unit kerja dimaksud kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM, perlu dilakukan pembinaan dan penilaian internal ; c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur ;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874); 3. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ; 4. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; 5. Undang-Undang
-2-
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890) ; 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; 11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi ; 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu ; 16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 87 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pelayanan Publik ; 17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja dan Indikator Keuangan Zona Integritas Pelayanan Publik ; 18. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/663/KPTS/013/2011 tentang Pembentukan Zona Integritas. MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: : Membentuk Tim Pembina dan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran. KEDUA
-3-
KEDUA
:
Menugaskan Tim Pembina dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk: I. Tim Pembina : a. melakukan pembinaan terhadap unit kerja yang akan diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM ; b. mengusulkan penetapan unit kerja dimaksud kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ; c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur ; II. Tim Penilai : a. melakukan penilaian terhadap unit kerja yang akan diusulkan mendapatkan WBK/WBBM ; b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pembina ;
KETIGA
: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Pembina dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Program (20) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, Kegiatan (007) Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensip, Kode Rekening 5.2.1.01.001.
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 29 Nopember 2012
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/706/KPTS/013/2012 TANGGAL : 29 NOPEMBER 2012 _________________________________
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR I. TIM PEMBINA No.
JABATAN DALAM TIM
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1
2
3
1.
Pengarah
a. Gubernur Jawa Timur b. Wakil Gubernur Jawa Timur
2.
a. b.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Asisten Administrasi Umum Sekretaris Provinsi Jawa Timur
Ketua Wakil Ketua
Daerah
3.
a. Sekretaris b. Wakil Sekretaris
Inspektur Provinsi Jawa Timur Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Timur
4.
Anggota–anggota :
a. Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur b. Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur d. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur e. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur f. Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur g. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset, Inspektorat Provinsi Jawa Timur h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T), Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur
II. TIM PENILAI
-2-
II. TIM PENILAI No.
JABATAN DALAM TIM
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1
2
3
1.
Ketua
Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Timur
2.
Sekretaris
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Timur
3.
Anggota-anggota :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Kepala Seksi Fasilitas Operasional, Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T), Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Kepala Sub Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Sub Bagian Pemajuan HAM, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Sub Bagian Tata Laksana Pemerintahan, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 2 (dua) orang staf Inspektorat Provinsi Jawa Timur GUBERNUR JAWA TIMUR ttd
Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta. 3. Sdr. Anggota Tim Pembina dan Tim Penilai dimaksud. _______________________________________________
