Kuliah Komunikasi - Partai Poliik Sebagai Sarana Komunikasi Poliik BY NISYA RIFIANI , AT 9:50:00 PM , HAS 1 COMMENT
KULIAH KOMUNIKASI :: PENGANTAR ILMU POLITIK (2007)
PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI POLITIK Oleh : Nisya Riiani
Perkembangan ilmu poliik idak pernah lepas dari perkembangan sistem poliik yang dianut oleh negaranegara di dunia. Bicara mengenai sistem poliik idak lengkap bila idak menyinggung masalah partai poliik, yang kerap kali dianggap sebagai ruh dari sistem poliik. Pada negara demokrais, partai poliik menyelenggarakan beberapa fungsi diantaranya : Partai poliik sebagai sarana komunikasi poliik Partai poliik sebagai sarana sosialisasi poliik Partai poliik sebagai sarana rekruitmen poliik Partai poliik sebagai sarana pengatur konlik, dan lain sebagainya...
Salah satu fungsi partai poliik yang paling utama dan paling berpengaruh dalam sistem poliik pemerintahan maupun sosial masyarakat adalah fungsi partai sebagai sarana komunikasi poliik. Tulisan ini akan membahas secara spesiik mengenai partai poliik dan fungsinya sebagai sarana komunikasi poliik.
Fungsi Partai Poliik sebagai Sarana Komunikasi Poliik Komunikasi poliik sangat berpengaruh pada suatu sistem poliik. Pada suatu negara, sistem poliik yang sehat harus didukung oleh komunikasi poliik yang dijalankan dan digiatkan oleh partai-partai poliik. Partai poliik ini adalah pihak yang dinilai paling bertanggung jawab atas berjalannya komunikasi poliik. Fungsi komunikasi poliik lebih banyak mengacu pada posisi komunikasi yang paling klasik. Gabriel Almond mengemukakan tentang fungsi komunikasi poliik :
All the funcion performed in the poliical system – poliical socializaion and recruitment, interest ariculaion, interest agregraion, rule making, rule applicaion, and rule adjudicaion – are performed by means of communicaion. (Almond, 1960)
Secara umum semua fungsi input yang terdapat dalam suatu sistem poliik -sosialisasi dan rekrutmen poliik, perumusan kepeningan, penggabungan kepeningan, yang dapat menghasilkan peraturan serta kemudian menjalankan peraturan tersebut- adalah merupakan bagian dari kajian komunikasi. Secara sederhana, komunikasi poliik dideinisikan sebagai: proses penyampaian pesan/informasi mengenai poliik dari pemerintah kepada masyarakat, dan dari masyarakat kepada pemerintah (Lucyan W. Pye, 1963).
Fungsi partai poliik sebagai sarana komunikasi poliik yaitu: Pertama, berperan sebagai penyalur aneka pendapat dan aspirasi masyarakat yang beragam kemudian mengaturnya sedemikian rupa serta menampung dan menggabungkan pendapat dan aspirasi tersebut. Proses seperi ini dinamakan interest aggregaion atau ‘penggabungan kepeningan’. Setelah itu pendapat dan aspirasi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur (interest ariculaion) yang akan diajukan sebagai usul dari kebijakan partai poliik. Selanjutnya, partai poliik akan memperjuangkan agar pendapat dan aspirasi tersebut dapat dijadikan kebijakan umum (public policy) oleh pemerintah. Tuntutan dan kepeningan masyarakat dapat disampaikan kepada pemerintah melalui partai poliik. Kedua, berfungsi sebagai sarana untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana dan/atau kebijakan pemerintah (sebagai poliical socializaion). Arus informasi dan dialog antara masyarakat dan pemerintah berlangsung secara imbal balik. Keiga, berfungsi sebagai penghubung sekaligus penerjemah antara pemerintah dan warga masyarakat. Kebijakan pemerintah yang biasanya dirumuskan dengan menggunakan bahasa teknis, oleh partai poliik dapat diterjemahkan ke dalam bahasa yang dapat dipahami masyarakat sehingga komunikasi poliik antara pemerintah dan warga masyarakat dapat berlangsung secara efekif.
Komunikasi Poliik sebagai Ilmu Terapan Komunikasi poliik merupakan penggabungan dua konsentrasi ilmu pengetahuan yaitu ilmu poliik dan ilmu komunikasi. Hal ini karena perkembangan ilmu komunikasi yang pesat. Pada perkembangan itu ilmu komunikasi mampu melahirkan apa yang kemudian disebut dengan komunikasi poliik. Jadi, kajian komunikasi poliik berada dalam ranah studi ilmu komunikasi.
Pada sisi lain, komunikasi poliik juga menjembatani dua disiplin dalam ilmu yaitu ilmu sosial dan ilmu poliik. Kajian ilmu sosial dan ilmu poliik kerap bersentuhan dengan media sebagai medium yang menghubungkan berbagai macam kelompok dan kepeningan. Menyatunya dua disiplin ilmu tersebut membuat media –yang peranannya pada masing-masing disiplin ilmu tersebut telah cukup sentral, menjadi cukup signiikan. Kajian ilmu poliik kerap bersentuhan dengan media sebagai medium pengelolaan pesan. Komunikasi poliik memungkinkan adanya analisis tentang propaganda dan agitasi akibat hubungan antar aktor poliik dan aktor media. Wilayah abu-abu antara poliik dan media seharusnya punya garis demarkasi, dan pertukaran informasi antara pelaku dengan imbalan publisitas. Komunikasi poliik berusaha memahami berbagai fenomena poliik di masyarakat. Misalnya, apa alasan seorang pemilih untuk memilih partai poliik tertentu dalam suatu pemilihan umum? Apa alasan seorang pemilih mengubah pilihannya dan memilih partai lain dalam suatu pemilihan umum? Kajian komunikasi poliik sebagai ilmu terapan sebenarnya bukan hal yang baru. Mengkomunikasikan poliik tanpa aksi poliik yang konkret sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja. Tak heran jika ada yang menyebut komunikasi poliik sebagai neologisme, yakni ilmu yang sebenarnya tak lebih dari isilah belaka. Pada zaman dimana ilmu saling silang-bersilang dan lintas batas, zamanlah yang menentukan apakah komunikasi poliik dapat bertahan sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan di bidang kemanusiaan dan dalam pencarian kebenaran. Bukan dalam sebuah jendela dari sekian banyak jendela untuk melihat suatu realitas isik yang tunggal tetapi dalam sebuah dunia egaliter dan pluralitas yang rendah hai.
Kedudukan Pers dalam Sistem Poliik Pers merupakan lembaga sosial dan lembaga komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalisik melipui mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data, dan graik maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan jenis saluran lain yang tersedia. Pers menjalankan fungsinya dengan cara menyampaikan informasi kepada khalayak umum. Nilai informasi ini dapat dilihat dalam kaitan dengan keberadaan serta kedudukan dalam sistem sosial. Pers dapat menjalankan fungsi dan mempunyai kedudukan tertentu dalam sistem poliik, ekonomi, atau pun sosio kultural. Pada sistem poliik dalam masyarakat yang demokrais, lembaga/media pers biasa disebut sebagai pilar ke-empat demokrasi (the fourth estate). Lembaga pers melengkapi iga pilar yang menyangga kehidupan masyarakat yaitu legislaif, eksekuif, dan yudikaif. Dengan adanya empat fungsi yang berbeda dalam polity ini, masyarakat yang hidup berdasarkan asas dan nilai demokrasi diharapkan dapat lebih terjamin untuk memperoleh perlindungan dan pelayanan terutama dalam bidang perolehan informasi.
Pandangan bahwa pers merupakan lembaga ke-empat dalam sistem poliik ini pada awalnya hanya berkembang pada masyarakat barat yang berdasarkan nilai demokrasi dengan iga pilar sistem poliik berdasarkan disiplin otonomi dari masing-masing pilar, dan pemilihan fungsi secara ketat. Keberadaan pers sebagai insitusi ke-empat yang setara dengan insitusi legislaif, eksekuif, dan yudikaif, hanya dapat terwujud jika antara keiga pilar lainnya memiliki fungsi otonom dan hubungan bersifat check and ballance satu sama lain. Karenanya dalam menempatkan kedudukan insitusi pers dalam suatu masyarakat perlu dilihat lebih dahulu sifat hubungan dan posisi dari keiga pilar. Kedudukan pers sebagai pilar ke-empat hanya mungkin terjadi jika dalam polity keberadaan seiap insitusi poliik merupakan perwujudan dan akulturasi dari warga masyarakat. Jika kedudukan pers sebagai pilar ke-empat demokrasi sudah tercapai dalam ari policy mempunyai kestabilan poliik maka kehadiran pers tersebut bisa mengganikan fungsi pengawasan, yang seharusnya dilakukan keiga lembaga tersebut. Selain itu pers bisa menjadi pengontrol lembaga masyarakat bila terlihat menyimpang dari demokrasi dan hukum yang berlaku. Fungsi pers secara umum adalah: memberi informasi, mendidik, memberikan kontrol, dan menghubungkan atau menjembatani. Birokrasi poliik juga berkencenderungan untuk mempengaruhi media pers. Bagi birokrasi poliik, pers dapat digunakan sebagai alat dalam melindungi sistem demokrasi ataupun merekayasa sistem otokrasi mamsyarakat, tergantung cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
Please download full document at www.DOCFOC.com Thanks
