KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTORAT PELABUHAN DAN PENGERUKAN
KRITERIA HIERARKI PELABUHAN BATAM, 26 JANUARI 2012
BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 53 TAHUN 2002 TENTANG TATANAN KEPELABUHANAN NASIONAL
Pelabuhan • merupakan Pelabuhan Utama Primer Internasional Hub (PIH)
HIERARKI, PERAN DAN FUNGSI PELABUHAN LAUT
Pelabuhan Internasional (PI) Pelabuhan Nasional (PN)
Pelabuhan Regional (PR) Pelabuhan Lokal (PL)
• merupakan Pelabuhan Utama Sekunder • merupakan Pelabuhan Utama Tersier
•merupakan Pelabuhan Pengumpan Primer
•merupakan Pelabuhan Pengumpan Sekunder
KRITERIA HIERARKI PELABUHAN BERDASARKAN KM 53 TAHUN 2002 KRITERIA
PELABUHAN INTERNASIONAL HUB
PELABUHAN INTERNASIONAL
PELABUHAN NASIONAL
PELABUHAN REGIONAL
Melayani angkutan alih muat (transshipment) peti kemas nasional dan internasional dengan skala pelayanan transportasi laut dunia
Sebagai pusat distribusi peti kemas nasional dan pelayanan angkutan peti kemas internasional
Sebagai pengumpan angkutan peti kemas nasional
Sebagai pengumpan pelabuhanpelabuhan hub internasional, pelabuhan internasional dan pelabuhan nasional
Sebagai pengumpan pelabuhanpelabuhan hub internasional, pelabuhan internasional, pelabuhan nasional dan pelabuhan regional.
Sebagai pelabuhan induk yang melayani angkutan peti kemas nasional dan internasional sebesar 2.500.000 TEU’s/Tahun atau angkutan lainyang setara
Sebagai tempat alih muat penumpang dan pelayana angkutan peti kemas internasional
Sebagai tempat alih muat penumpang dan barang umum nasional
Sebagai tempat alih muat penumpang dan barang dari/ke pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan
Sebagai tempat pelayanan penumpang di daerah terpencil, terisolasi, perbatasan, daerah terbatas yang hanya didukung oleh moda transportasi laut.
PERAN
PELABUHAN LOKAL
KRITERIA HIERARKI PELABUHAN BERDASARKAN KM 53 TAHUN 2002 KRITERIA
SKALA PELAYANAN
PELABUHAN INTERNASIONAL HUB Sebagai pelabuhan alih muat angkutan peti kemas nasional dan internasional dengan pelayanan berkisar dari 3.000.000 – 3.500.000 TEU’s /Tahun atau angkutan lain yang setara
PELABUHAN INTERNASIONAL
PELABUHAN NASIONAL
PELABUHAN REGIONAL
Melayani angkutan peti kemas sebesar 1.500.000 TEU’s /Tahun atau angkutan lain yang setara
Melayani angkutan peti kemas nasional di seluruh Indonesia
Melayani angkutan laut antar kabupaten/kota dalam propinsi
PELABUHAN LOKAL Sebagai tempat pelayanan moda transportasi laut untuk mendukung kehidupan masyarakat dan berfungsi sebagai tempat multifungsi selain sebagai terminal untuk penumpang juga untuk melayani bongkar muat kebutuhan hidup masyarakat disekitarnya
KRITERIA HIERARKI PELABUHAN BERDASARKAN KM 53 TAHUN 2002 KRITERIA
LOKASI PELABUHAN
KEDALAMAN
PELABUHAN INTERNASIONAL HUB
PELABUHAN INTERNASIONAL
PELABUHAN NASIONAL
PELABUHAN REGIONAL
PELABUHAN LOKAL
Berada dekat dengan Jalur Pelayaran Internasional ± 500 mil.
Berada dekat dengan jalur pelayaran internsional ± 500 mil dan jalur pelayaran nasional ± 50 mil.
Berada dekat dengan jalur pelayaran nasional ± 50 mil.
Berada dekat dengan jalur pelayaran antar pulau ± 25 mil.
Berada pada lokasi yang tidak dilalui jalur transportasi laut regular kecuali keperintisan.
Minimal
Minimal
Minimal
Minimal
Minimal
- 12 m lws
- 9 m lws
- 7 m lws
- 4 m lws
- 1,5 m lws
KRITERIA HIERARKI PELABUHAN BERDASARKAN KM 53 TAHUN 2002 KRITERIA
FASILITAS
JARAK DENGAN PELABUHAN LAINNYA
PELABUHAN INTERNASIONAL HUB - Dermaga peti kemas min 350 m - 4 buah crane - Lapangan penumpukkan seluas 15 Ha
PELABUHAN INTERNASIONAL
- Dermaga peti kemas min 250 m - 2 buah crane - Lapangan penumpukkan seluas 10 Ha
500 – 1000 mil
200 – 500 mil
PELABUHAN NASIONAL
PELABUHAN REGIONAL
- Dermaga - Dermaga multipurpose minimal min 150 m 70 m - Mobile crane atau skipgear kapasitas 50 ton
50 – 100 mil
20 – 50 mil
PELABUHAN LOKAL
- Memiliki fasilitas tambat
5 – 20 mil
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2009 TENTANG KEPELABUHANAN
HIERARKI PELABUHAN LAUT
PELABUHAN UTAMA
•pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
PELABUHAN PENGUMPUL
•pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri,alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
PELABUHAN PENGUMPAN
•pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
KRITERIA HIERARKI PELABUHAN BERDASARKAN PP 61 TAHUN 2009 KRITERIA
SKALA
PELABUHAN
PELABUHAN
UTAMA
PENGUMPUL
PELABUHAN PENGUMPAN
REGIONAL
PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL
Dalam negeri dan Internasional
Dalam Negeri
Dalam Negeri
Dalam Negeri
Antar negara dan antar provinsi
Antar provinsi
Dalam Provinsi
Dalam Kabupaten/Kota
jumlah besar
jumlah menengah
jumlah terbatas
jumlah terbatas
-
-
merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul
merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul
PELAYANAN JANGKAUAN
PELAYANAN VOLUME ALIH
MUAT FUNGSI
PENGUMPAN
KRITERIA HIERARKI PELABUHAN BERDASARKAN PP 61 TAHUN 2009 KRITERIA
PELABUHAN
PELABUHAN
UTAMA
PENGUMPUL
- Kebijakan pemerintah yang meliputi pemerataan pembangunan nasional dan meningkatkan petumbuhan wilayah;
PEDOMAN LOKASI PELABUHAN
- Kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar internasional;
- Berdekatan dengan pusat pertumbuhan wilayah ibukota propinsi dan kawasan pertumbuhan nasional;
PELABUHAN
PENGUMPAN
PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL
REGIONAL - Kesesuaian dengan • Kesesuaian dengan Tata ruang wilayah Tata Ruang wilayah propinsi dan kabupaten/kota pemerataan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan antar propinsi; pembangunan - Kesesuaian dengan kabupaten/kota; Tata ruang wilayah kabupaten/kota serta pemerataan dan peningkatan pembangunan kabupaten/kota; - Pusat pertumbuhan ekonomi daerah;
₋ Pusat pertumbuhan ekonomi daerah;
KRITERIA HIERARKI PELABUHAN BERDASARKAN PP 61 TAHUN 2009 KRITERIA
JARAK DENGAN PELABUHAN LAINNYA
JARAK DENGAN RUTE ANGKUTAN LAUT LAINNYA
PELABUHAN
PELABUHAN
UTAMA
PENGUMPUL
PELABUHAN
PENGUMPAN REGIONAL
- Memiliki jarak - Mempunyai jarak - Jarak dengan tertentu dengan tertentu dengan pelabuhan pelabuhan pelabuhan pengumpan utama lainnya; pengumpul lainnya; lainnya; - Kedekatan - Mempunyai jarak dengan jalur tertentu terhadap pelayaran jalur/rute Internasional; angkutan laut dalam negeri;
PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL
- Jarak dengan pelabuhan pengumpan lainnya;
KRITERIA HIERARKI PELABUHAN BERDASARKAN PP 61 TAHUN 2009 KRITERIA
PELABUHAN UTAMA
FASILITAS
-
KAPASITAS KAPAL YANG DILAYANI
- Mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu;
PANJANG DERMAGA
KEDALAMAN
Memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang;
PELABUHAN PENGUMPUL
PELABUHAN
PENGUMPAN REGIONAL
PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL
- Memiliki luas - Luas daratan - Luas daratan dan daratan dan dan perairan; perairan; perairan tertentu serta terlindung dari gelombang; - Mampu melayani - Kemampuan - Kemampuan kapal dengan pelabuhan dalam Pelabuhan kapasitas melayani kapal; dalam melayani tertentu; kapal.
KRITERIA HIERARKI PELABUHAN BERDASARKAN PP 61 TAHUN 2009
KRITERIA
PEDOMAN
PELABUHAN
PELABUHAN
UTAMA
PENGUMPUL
PELABUHAN
Jaringan Jalan Nasional dan/atau
Jaringan Jalan Nasional dan/atau
Jaringan Jalur Kereta Api Nasional
Jaringan Jalur Kereta Api Nasional
PENGEMBANGAN
PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL
PENGUMPAN
REGIONAL Jaringan Jalan Propinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Propinsi..
Jaringan jalan Kabupaten/kota dan/atau
Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota
TERIMA KASIH
