KP 402
EKONOMI PUBLIK
Subject Adviser ANI PINAYANI, DRS., MM. Indonesia University of Education FPIPS Building Room 93. Phone : (022) 5895016 (home) Handphone : 081573176826 Phone : (022) 2013163 – ext. 2523 (office) Fax: (022) 2013163 Office contact hours : 08.00 – 16.00 E-mail:
[email protected]. Blog : pinayani.wordpress.com
[email protected] http://www. upi.edu
Lecture 1 Subject Information Introduction to Introduction Public economics
Subject Information Tujuan Frekuensi Pertemuan Daftar Buku Bacaan Rencana Materi Perkuliahan Evaluasi Belajar Mengajar
Tujuan Mahasiswa dapat memahami peranan pemerintah dalam kehidupan ekonomi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan umum dan mengalokasikan sumber daya yang optimal bagi seluruh masyarakat. Mahasiswa dapat menganalisis kegiatan-kegiatan ekonomi publik dengan menggunakan pendekatan ekonomi mikro maupun ekonomi makro
.
Frekuensi Pertemuan : 14 kali tatap muka
BUKU SUMBER John Cullis dan Philip Jones, (1992), Public Finance and Public Choise, McGraw Hill Book Company. New York. Mangkoesoebroto, Guritno, (1999), Ekonomi Publik, BPFE, Yogyakarta.
Musgrave, Richard A. & Peggy B., (1984), Public Finance in Theory and Practice, Fourth Edition, McGraw Hill Book Company. New York. Reksohadiprodjo, Sukanto, 2001, Ekonomika Publik, BPFE, Yogyakarta.
Rencana Materi Perkuliahan Kuliah ke :
Pokok Bahasan
1-2
Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Ekonomi Publik Pengertian dan ruang lingkup ekonomi publik Kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah Barang publik dan barang privat Eksternalitas
Rencana Materi Perkuliahan Kuliah ke :
3-4
Pokok Bahasan PENGELUARAN PEMERINTAH Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah Hukum Wagner Teori Peacock dan Wiseman Penentuan permintaan Penentuan tingkat output
Rencana Materi Perkuliahan Kuliah ke :
5
Pokok Bahasan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pengertian APBN Kebijakan anggaran defisit, surplus dan seimbang Analisis RAPBN dan realisasi APBN Indonesia dalam lima tahun terakhir
Rencana Materi Perkuliahan Kuliah ke :
6–7
Pokok Bahasan
PENERIMAAN PEMERINTAH • Sumber-sumber penerimaan negara • Distribusi beban pemerintah • Sistem perpajakan dan politik pajak • Pergeseran beban pajak • Kesejahteraan yang hilang karena pajak
8
UJIAN TENGAH SEMESTER
Rencana Materi Perkuliahan Kuliah ke :
Pokok Bahasan
9 - 10
PAJAK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN Pengaruh pajak terhadap produksi Pengaruh pajak terhadap komposisi produksi Pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan
Rencana Materi Perkuliahan Kuliah ke :
11
Pokok Bahasan
Pemerintah dan Pencemaran Lingkungan Pencemaran dan public goods Pencemaran dan analisis ekonomi Kebijakan terhadap pencemaran
Rencana Materi Perkuliahan Kuliah ke :
12
Pokok Bahasan
Peranan Pemerintah dalam mengatasi Pengangguran dan Inflasi Pengangguran merupakan penyakit atau masalah ekonomi makro yang mempunyai pengaruh, baik ekonomi maupun non ekonomi yang luas. Inflasi merupakan salah satu penyakit ekonomi makro yang utama dan pengaruhnya sangat luas, maka semua instrumen dapat digunakan secara serentak untuk mengatasi inflasi, baik kebijakan fiskal, moneter atau campuran dari dua kebijakan tersebut.
Rencana Materi Perkuliahan Kuliah ke :
13
Pokok Bahasan
Kebijakan Fiskal dan Kebijakan di Sektor Riil Kebijakan Fiskal Kebijakan di Sektor Riil
Rencana Materi Perkuliahan Kuliah ke :
Pokok Bahasan
14
REVIEW JURNAL
15
REVIEW JURNAL
16
UJIAN AKHIR SEMESTER
Evaluasi Belajar Mengajar Kehadiran kuliah bersifat wajib. Mahasiswa dan dosen diharapkan datang di kelas tepat waktu. Jika dengan alasan tertentu tidak bisa tepat waktu, maksimum keterlambatan 25 menit. Komponen nilai akhir terdiri atas nilai Ujian Akhir serta nilai Tugas ; dengan rincian bobot masing-masing - Ujian Tengah Semester : 35% - Ujian Akhir Semester : 50% - Tugas dan Quiz (take home test) : 15%
Structure Weeks 9 - 10 PAJAK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN Weeks 8
Weeks 11 PEMERINTAH DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
UTS Week 12 Peranan Pemerintah dalam mengatasi Pengangguran dan Inflasi
Weeks 6 – 7 PENERIMAAN PEMERINTAH
Week 13 Weeks 5
APBN
PUBLIC ECONOMICS
Week 14 REVIEW JURNAL
Weeks 3 - 4 PENGELUARAN PEMERINTAH
Weeks 1-2 KONSEP DASAR DAN RUANG LINGKUPEKONOMI PUBLIK
KEBIJKAN FISKAL DAN KEBIJKAN DI SEKTOR RIIL
Week 16 UAS
Week 15 REVIEW JURNAL
Kuliah ke 1- 2
EKONOMI PUBLIK Tujuan Pembelajaran Mahasiswa dapat memahami beberapa konsep dasar dan ruang lingkup pembahasan ekonomi publik Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Ekonomi Publik Pengertian dan ruang lingkup ekonomi publik Kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah Barang publik dan barang privat Eksternalitas
KONSEP DASAR DAN RUANG LINGKUP EKONOMI PUBLIK Ekonomi publik adalah ilmu ekonomi yang mempelajari atau menganalisis peranan negara atau pemerintah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.
Mekanisme pasar gagal dalam melaksanakan fungsinya untuk mengalokasikan sumber ekonomi secara efisien. Oleh karena itu diperlukan adanya campur tangan pemerintah yang berperan dalam alokasi, distribusi dan stabilisasi ekonomi. Adanya barang publik dan eksternalitas merupakan penyebab kegagalan pasar.
Kegagalan Pasar dan Campur tangan pemerintah Ketidaksempurnaan pasar Barang publik Eksternalitas Pasar tidak lengkap Kegagalan informasi Kegagalan pemerintah Anggaran, Birokrat dan Efisiensi Birokrat dan efisiensi alokatif
Barang Publik dan Barang Privat Teori Barang Publik
Teori Pigou Teori Bawen Teori Erick Lindahl Teori Samuelson Teori Anggaran
Teori Barang Swasta
Efisiensi Konsumen Kondisi Pareto Optimum bagi konsumen Efisiensi Produsen Kriteria Kompensasi
EKSTERNALITAS Dampak eksternalitas Kasus eksternalitas produksi positif dan negatif Eksternalitas konsumsi negatif Jenis-jenis eksternalitas Cara memperbaiki alokasi sumbersumber ekonomi Pajak untuk mengatasi eksternalitas
Permasalahan Ekonomi Indonesia Tantangan Ekonomi : 2005 - 2009
Stabilitas Makro : Cadangan Devisa (± US$ 1,5 M/tahun) Sasaran Inflasi 7% (2005 3% (2009)
Pengangguran terbuka 10,1% (2004) 5,1% (2009); Angka kemiskinan 17,4% (2003) 8,2% (2009) Dana Pembangunan/Investasi: APBN : ± 10 T/tahun Swasta : ± 25 T/tahun
Net Importir ke Eksportir Minyak
12
KONDISI MAKROEKONOMI
10.2
9.5
10 6.8
8
7.5
6.5
7.5
6
• Tekanan inflasi sangat tinggi yang dipengaruhi oleh:
4 2 0
Avg. 1mo- SBI rate
7.3
7.2 6.7
5.9
6.4
Jan-05
Nov-04
Sep-04
Jul-04
Aug-04
4.6
Jun-04
4.8
6.3 6.2 6.2
5.1
Apr-04
5.2
May-04
Oct-03
Nov-03
Sep-03
Jul-03
Aug-03
Jun-03
Apr-03
May-03
Feb-03
Mar-03
5.5
6.8
Dec-04
6.5
Oct-04
6.5 6.3 6.5
Mar-04
6.3
Jan-04
7.2 7.0
Feb-04
7.2
7.6
Dec-03
7.6
Jan-03
2005
INFLASI
8.7
14
REAL INT. RATE
12 10
(%)
8
4.6 4.0
6 4.2 3.4 3.3
2.6 2.8 2.4 2.3
3.0 3.2 3.0 2.9 2.0
4 2.3 1.4
0.9
0.5
0.2
0.7
2
1.1 1.2 1.2 1.0 0.1
real interest
inflasi
SBI-1 bln
Jan-05
Dec-04
Nov-04
Oct-04
Sep-04
Aug-04
Jul-04
Jun-04
Apr-04
May-04
Mar-04
Jan-04
Feb-04
Dec-03
Oct-03
Nov-03
Sep-03
Jul-03
Aug-03
Jun-03
May-03
Apr-03
Mar-03
Suku bunga SBI 1 bulan diproyeksikan meningkat ke 9.5% akhir tahun 2005. Kenaikan suku bunga diperlukan untuk menjaga level real interest rate yang competitive, stabilitas nilai tukar, capital outflow terutama dari pasar modal. Real interest rate RI mendekati 0%. Suku bunga dunia bergerak searah dengan kebijakan the Fed menaikan suku bunga. Setahun terakhir Fed rate sudah naik 150% dari 1% menjadi 1.5% terakhir.
2004
Avg. Inflation
Jan-03
• Kenaikan suku bunga akan lebih agresif, menanggapi kondisi makroekonomi dalam negeri dan global.
2003
Feb-03
Kenaikan harga BBM Rencana kenaikan tarif listrik pertengahan tahun 2005 Dampak kenaikan BBM akan terasa pada perhitungan inflasi bulan Maret dan April. Target inflasi akhir tahun 2005 (BNISec) sebesar 7.5% berpeluang kuat terlampaui
Kebijakan Ekonomi & Sasaran Program Ekonomi Target Ekonomi + Sosial
2004
2005 2006 2007 2008 2009
Pertumbuhan Ekonomi
5.00%
5.50%
6.10%
6.70%
7.20%
7.60%
Laju Inflasi Pengangguran Terbuka
6.40%
7.00%
5.50%
5.00%
4.00%
3.00%
9.70%
9.50%
8.90%
7.90%
6.60%
5.10%
Penduduk Miskin
16.60% 14.60% 12.84% 11.29%
9.93%
8.20%
Transaksi Berjalan (NonMigas)
-4.60% -5.90% -1.70% -1.40%
-2.20%
-3.20%
Sumber : Anggito Abimanyu, 2005
Kuliah ke 3 – 4
PENGELUARAN PEMERINTAH Tujuan Pembelajaran Mahasiswa dapat memahami mengenai Pengeluaran Pemerintah (government expenditure) dan faktor-faktor yang mepengaruhinya.
Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah Hukum Wagner Teori Peacock dan Wiseman Penentuan permintaan Penentuan tingkat output
PENGELUARAN PEMERINTAH Peranan pemerintah menunjukkan tendensi makin meningkat dalam kehidupan ekonomi yang tercermin dari besarnya pengeluaran pemerintah, baik secara absolut maupun secara relatif dalam perbandingannya terhadap pendapatan nasional. Teori makro membagi pengeluaran pemerintah dalam tiga golongan yaitu model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, Hukum Wagner serta Teori Peacock dan Wiseman Teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah bertujuan untuk menganalisis faktor yang menimbulkan permintaan barang publik dan faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik.
Kuliah ke 5
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Tujuan Pembelajaran Mahasiswa dapat menjelaskan tentang kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pengertian APBN Kebijakan anggaran defisit, surplus dan seimbang Analisis RAPBN dan realisasi APBN dalam lima tahun terakhir
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran (budget) adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu/ biasanya satu tahun. Kebijakan anggaran terdiri dari kebijakan anggaran tidak seimbang (unbalanced budget) yaitu anggaran defisit atau surplus dan anggaran belanja seimbang (balanced budget) Kebijakan anggaran (APBN) kasus Indonesia : analisis RAPBN 2008 dan realisasi APBN 2006
PENERIMAAN PEMERINTAH Tujuan Pembelajaran Mahasiswa dapat memahami dan menganalisis Sumbersunber Penerimaan Pemerintah khususnya Pajak Penerimaan Pemerintah
Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan
Sumber-sumber penerimaan Negara Distribusi beban pemerintah Sistem perpajakan dan politik pajak Pergeseran beban pajak Kesejahteraan yang hilang karena pajak
Kuliah ke 6 dan 7
PENERIMAAN PEMERINTAH Sumber-sumber penerimaan Negara Distribusi beban pemerintah Sistem perpajakan dan politik pajak Pergeseran beban pajak Kesejahteraan yang hilang karena pajak
PENERIMAAN PEMERINTAH Sumber penerimaan negara : pajak, retribusi, keuntungan perusahaan, denda-denda, sumbangan masyarakat, pencetakan uang, hasil undian, pinjaman dan hadiah/hibah. Distribusi beban pemerintah : smith’s canon, benefit approach dan ability to pay approach dan equal sacrifice. Sistem perpajakan dan politik pajak : pajak progresif, pajak proporsional, dan pajak regresif. Pergeseran beban pajak : pergeseran ke depan (forward shifting) dan pergeseran kebelakang (backward shifting) Kesejahteraan yang hilang karena pajak yaitu kelebihan beban yang ditimbulkan oleh pajak (welfare cost cost of taxation)
PENERIMAAN PERPAJAKAN
% PDB
Rasio Pajak thd PDB 14.0 13.5 13.0 12.5 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0
13.5
Langkah dan Kebijakan 13.6
13.6
13.0 12.6 11.9 10.3
Amandemen UU Perpajakan •Penyesuaian Tarif Lapisan PPh •Kenaikan PTKP 300% •Perluasan subjek & objek pajak •Pengurangan distorsi Administrasi Perpajakan • Single Indentification Number (SIN) • WP Menengah dan Kecil • Peningkatan Kepatuhan • Perbaikan Audit dan Penagihan Administrasi Kepabeanan • Fasilitas Perdagangan • Prosedur kepabeanan
1999- 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000
Real
APBN RAPBN
Kebijakan Cukai • Pita Cukai Polos dan Palsu • Barang Kena Cukai CD/VCD/DVD/LD
BELANJA PEMERINTAH PUSAT Belanja Pegawai :
Mempertahankan pendapatan nominal pegawai dan pensiunan Memperbaiki besaran manfaat Tunjangan Hari Tua (THT) Memperbaiki sharing beban pembayaran pensiun Menampung anggaran untuk penambahan pegawai
Subsidi :
Kebijakan harga BBM tetap seperti sekarang Non-BBM (listrik, pangan, pupuk, kredit program, PSO, dll) tetap disediakan Pendanaan stok beras nasional
Belanja Modal :
Investasi sarana dan prasarana pembangunan.
DANA PERIMBANGAN DANA PERIMBANGAN % BELANJA
40 Daerah 35
Pembangunan Pendidikan
DAU : 25,5% dari Penerimaan dalam negeri bersih
30
25
20
15
10
5
0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
APBN 2004 dan RAPBN 2005 dalam triliun rupiah 2004
Keterangan A. Pendapatan Negara dan Hibah I.
Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Bukan Pajak II. Hibah
B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat II. Belanja Daerah
C. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) D. Pembiayaan I. Pembiayaan Dalam Negeri II. Pembiayaan Luar negeri (neto)
APBN
349,9 349,3 272,2 77,1 0,6 374,4 255,3 119,0 (24,4) 24,4 40,6 (16,1)
2005 % thd PDB
17,5 17,5 13,6 3,9 0,0 18,7 12,8 6,0 (1,2) 1,2 2,0 (0,8)
RAPBN
377,9 377,1 297,5 79,6 0,8 394,8 264,9 129,9 (16,9) 16,9 37,1 (20,2)
% thd PDB
17,2 17,2 13,6 3,6 0,0 18,0 12,1 5,9 (0,8) 0,8 1,7 (0,9)
Tabel
Pendapatan Negara dan Hibah, APBN 2004 dan RAPBN 2005 dalam triliun rupiah 2004
Keterangan A. Pendapatan Negara dan Hibah I.
Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan a. Pajak Dalam Negeri i. Pajak penghasilan 1. Migas 2. Non Migas ii. Pajak pertambahan nilai iii. Pajak bumi dan bangunan iv. BPHTB v. Cukai vi. Pajak lainnya b. Pajak Perdagangan Internasional
2.
II.
i. Bea masuk ii. Pajak/pungutan ekspor Penerimaan Bukan Pajak a. Penerimaan SDA i. Migas
- Minyak bumi - Gas alam ii. Non Migas - Pertambangan umum - Kehutanan - Perikanan b. Bagian Laba BUMN c. PNBP Lainnya Hibah
APBN
349,9 349,3 272,2 260,2 134,0 13,1 120,8 86,3 8,0 2,7 27,7 1,6 12,0 11,6 0,3 77,1 47,2 44,0 28,2 15,8 3,2 1,6 1,0 0,6 11,5 18,4 0,6
2005 % thd PDB
17,5 17,5 13,6 13,0 6,7 0,7 6,0 4,3 0,4 0,1 1,4 0,1 0,6 0,6 0,0 3,9 2,4 2,2 1,4 0,8 0,2 0,1 0,1 0,0 0,6 0,9 0,0
RAPBN
377,9 377,1 297,5 285,1 141,9 13,6 128,3 98,8 10,3 3,2 28,9 2,0 12,4 12,0 0,3 79,6 50,9 47,1 31,9 15,3 3,8 2,0 1,1 0,7 9,4 19,3 0,8
% thd PDB
17,2 17,2 13,6 13,0 6,5 0,6 5,9 4,5 0,5 0,1 1,3 0,1 0,6 0,5 0,0 3,6 2,3 2,2 1,5 0,7 0,2 0,1 0,1 0,0 0,4 0,9 0,0
Pendapatan Negara dan Hibah, APBN 2004 dan RAPBN 2005 dalam triliun rupiah 2004
Keterangan A. Pendapatan Negara dan Hibah I.
Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan a. Pajak Dalam Negeri i. Pajak penghasilan 1. Migas 2. Non Migas ii. Pajak pertambahan nilai iii. Pajak bumi dan bangunan iv. BPHTB v. Cukai vi. Pajak lainnya b. Pajak Perdagangan Internasional i. Bea masuk ii. Pajak/pungutan ekspor 2. Penerimaan Bukan Pajak a. Penerimaan SDA i. Migas
II.
- Minyak bumi - Gas alam ii. Non Migas - Pertambangan umum - Kehutanan - Perikanan b. Bagian Laba BUMN c. PNBP Lainnya Hibah
APBN
349,9 349,3 272,2 260,2 134,0 13,1 120,8 86,3 8,0 2,7 27,7 1,6 12,0 11,6 0,3 77,1 47,2 44,0 28,2 15,8 3,2 1,6 1,0 0,6 11,5 18,4 0,6
2005 % thd PDB
17,5 17,5 13,6 13,0 6,7 0,7 6,0 4,3 0,4 0,1 1,4 0,1 0,6 0,6 0,0 3,9 2,4 2,2 1,4 0,8 0,2 0,1 0,1 0,0 0,6 0,9 0,0
RAPBN
377,9 377,1 297,5 285,1 141,9 13,6 128,3 98,8 10,3 3,2 28,9 2,0 12,4 12,0 0,3 79,6 50,9 47,1 31,9 15,3 3,8 2,0 1,1 0,7 9,4 19,3 0,8
% thd PDB
17,2 17,2 13,6 13,0 6,5 0,6 5,9 4,5 0,5 0,1 1,3 0,1 0,6 0,5 0,0 3,6 2,3 2,2 1,5 0,7 0,2 0,1 0,1 0,0 0,4 0,9 0,0
PEMBIAYAAN ANGGARAN
Kebutuhan Pembiayaan: Rp93,4T (4,3% PDB) Defisit APBN Rp16,9T (0,8% PDB) Pokok Utang DN dan LN, termasuk Pembayaran Charges kepada BI Rp76,5T (3,5% PDB)
Sumber pembiayaan Dalam Negeri Rp66,7T (3,0% PDB) • Rekening Pemerintah • Penjualan Aset (eks BPPN) dan Privatisasi BUMN • Penerbitan obligasi Luar Negeri Rp26,6T (1,2% PDB) • Pinjaman Program • Pinjaman Proyek
Pembiayaan, APBN 2004 dan RAPBN 2005 dalam triliun rupiah 2004
Keterangan E. Pembiayaan I. Pembiayaan Dalam Negeri 1. Perbankan dalam negeri 2. Non-perbankan dalam negeri a. Privatisasi & Penj aset prog restrukt perbankan b. Surat Utang Negara (neto) i. Penerbitan ii. Pembayaran pokok & Pembelian kembali iii. Penambahan Modal BI II. Pembiayaan Luar negeri (neto) 1. Penarikan Pinjaman LN (bruto) a. Pinjaman Program b. Pinjaman Proyek 2. Pembyr. Cicilan Pokok Utang LN
APBN
24,4 40,6 19,2 21,4 10,0 11,4 32,5 (21,1) (16,1) 28,2 8,5 19,7 (44,4)
2005 % thd PDB
1,2 2,0 1,0 1,1 0,5 0,6 1,6 (1,1) (0,8) 1,4 0,4 1,0 (2,2)
RAPBN
16,9 37,1 9,0 28,1 7,5 20,6 50,2 (20,9) (8,7) (20,2) 26,6 8,6 18,0 (46,8)
% thd PDB
0,8 1,7 0,4 1,3 0,3 0,9 2,3 (1,0) (0,4) (0,9) 1,2 0,4 0,8 (2,1)
Kurs (Rp/US$) SBI (%) Inflasi (%) Harga Minyak (US$/bbl) Prod/Lifting (jt bbl/hr)
: 8.600 (APBN) : 8.5 (APBN) : 6.5 (APBN) : 22 (APBN) – 32 (APBN-P) :1.150 (APBN) - 1.072 (APBN-P) APBN
Penerimaan
+
Tambahan (T)
PPh Migas
6.3
PNBP Migas
29.2
Subsidi BBM
31.0
Bagi Hasil Migas
14.3
Belanja
Dampak Neto APBN
-1,3
Tabel 1. Perubahan Nilai PDB Nominal Akibat Perubahan Tahun Dasar (miliar Rp)
2000 2001 2002 2003
PDB Atas Dasar Harga Berlaku (Nominal) Tahun Dasar 2000 Selisih Tahun Dasar 1993 1,389,769.6 124,850.9 1,264,918.7 1,684,280.5 216,625.7 1,467,654.8 1,897,800.0 287,235.0 1,610,565.0 2,086,757.7 300,066.8 1,786,690.9
Tabel 3 Perubahan Rasio Perpajakan dan Defisit APBN Akibat Perubahan Tahun Dasar (miliar Rupiah)
Tahun
Pajak
Defisit APBN
PDB Nominal Thn. Dsr. 1993
PDB Thn. Dasar 1993
PDB Thn. Dasar 2000
Thn. Dsr. 2000 Tax Ratio Defisit APBN Tax Ratio Defisit APBN
2001
185,540.9
40,484.9
1,467,654.8
1,684,280.5
12.64%
2.76%
11.02%
2.40%
2002
210,087.5
23,574.4
1,610,565.0
1,897,800.0
13.04%
1.46%
11.07%
1.24%
2003
241,626.9
37,691.9
1,786,690.9
2,086,757.7
13.52%
2.11%
11.58%
1.81%
2004
272,175.1*)
24,417.5*)
1,999,663.9*)
2,301,079.4*)
13.61%
1.22%
11.83%
1.06%
2005
297,510.0*)
16,592.8*)
2,190,796.7*)
2,558,731.3*)
13.58%
0.76%
11.63%
0.65%
KULIAH KE 9 – 10
PAJAK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN
Tujuan Pembelajaran Mahasiswa dapat menganalisis pengaruh penerimaan pemerintah khususnya Pajak terhadap kegiatan ekonomi. Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan Pengaruh pajak terhadap produksi Pengaruh pajak terhadap komposisi produksi Pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan
PAJAK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN
Pengaruh pajak terhadap produksi Pengaruh pajak terhadap komposisi produksi
Pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan
Tantangan Fiskal: 2005-2009 Penerimaan Negara: Tambahan Penerimaan Pajak:1,5 % PDB (30-40 T /tahun) PNBP menurun 5,3%PDB (2004) 2,4%PDB (2009);
Belanja Negara: Penurunan subsidi secara gradual Kenaikan Dana Perimbangan 2007 dan 2008 Tekanan stimulus Pembangunan Kenaikan Gaji dan beban Pensiunan
Keuangan dan Pasar Modal Pengamanan Penjaminan Pemerintah NPL Resiko Pembiayaan jangka Panjang Peringkat Indonesia ke Investment Grade
Pembiayaan: Mempertahankan Stok Utang Privatisasi + aset terbatas Puncak Pembayaran Pokok dan Bunga Utang 2006-2008 Saldo Rekening Pemerintah menurun
Tantangan Terberat : Puncak Kewajiban Utang Pemerintah : 2006-2009 (Triliun Rp)
Bunga
Pokok
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2004
2005
2006
2007
2008
2009
Kuliah ke 11
Pemerintah dan Pencemaran Lingkungan Tujuan Pembelajaran Mahasiswa dapat memahami mengenai peranan pemerintah dalam menangani Pencemaran lingkungan (ISO 14000),
Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan Pencemaran dan public goods Pencemaran dan analisis ekonomik Kebijakan terhadap pencemaran
Pemerintah dan Pencemaran Lingkungan Pencemaran dan public goods Fumgsi pemerintah adalah penyedia barang-barang publik (public goods). Aspek negatif penyedia public goods adalah usaha untuk mencegah atau mengurangi akibat negatif public bads khususnya pencemaran lingkungan. Pencemaran dan analisis ekonomik Dalam analisis ekonomi pencemaran lingkungan dicari dimanakah letaknya ongkos pengendalian dan ongkos atau pengorbanan pencemaran yang minimal Kebijakan terhadap pencemaran Kebijakan pengendalian dan pelestarian lingkungan, pengendalian pencemaran mempunyai kaitan erat dengan unsur-unsur kebijakan seperti subjek, tujuan dan instrumen.
Kuliah ke 12
Peranan Pemerintah dalam mengatasi Pengangguran dan Inflasi
Tujuan Pembelajaran Mahasiswa dapat memahami mengenai peranan pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan inflasi
Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan Pengangguran merupakan penyakit atau masalah ekonomi makro yang mempunyai pengaruh, baik ekonomi maupun non ekonomi yang luas. Inflasi merupakan salah satu penyakit ekonomi makro yang utama dan pengaruhnya sangat luas, maka semua instrumen dapat digunakan secara serentak untuk mengatasi inflasi, baik kebijkan fiskal, moneter atau campuran dari dua kebijakan tersebut.
Peranan Pemerintah dalam mengatasi Pengangguran dan Inflasi Pengangguran merupakan penyakit atau masalah ekonomi makro yang mempunyai pengaruh, baik ekonomi maupun non ekonomi yang luas. Inflasi merupakan salah satu penyakit ekonomi makro yang utama dan pengaruhnya sangat luas, maka semua instrumen dapat digunakan secara serentak untuk mengatasi inflasi, baik kebijkan fiskal, moneter atau campuran dari dua kebijakan tersebut.
Kuliah ke 13
Kebijakan Fiskal dan Kebijakan di Sektor Riil
Tujuan Pembelajaran Mahasiswa dapat memahami mengenai peranan Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Sektor Riil dalam menanggulangi masalah ekonomi.
Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan Kebijakan Fiskal Kebijakan di Sektor Riil
Kebijakan Fiskal dan Kebijakan di Sektor Riil Untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi ekonomi telah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah, diantaranya melalui kebijkan fiskal atau kebijakan moneter. Ironisnya kebijakan di sektor riil yang melibatkan usaha kecil menengah yang jumlahnya banyak masih relatif langka/jarang. Sehingga pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh kenaikan investasi di sektor riil tetapi lebih banyak disebabkan oleh konsumsi masyarakat.
Kebijakan Fiskal Sebagai Kebijakan Ekonomi Hubungan Kebijakan Makro Ekonomi
Sektor Riil 1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Inflasi 3. Iklim Investasi
Sektor Eksternal 1. Neraca Transaksi berjalan 2. Neraca Modal 3. Cadangan Devisa
Sektor Pemerintah (Fiskal) 1. Pendapatan 2. Belanja 3. Budget Deficit
Sektor Moneter 1. Nilai Tukar 2. Suku Bunga 3. Kredit
KEBIJAKAN Fiskal di Indonesia RPJM : Target Fiskal 2004
2005
2006
2007
2008
-1.40%
-1.00%
-0.70%
-0.30%
-0.00%
1.00%
1.60%
1.80%
1.70%
1.90%
1.90%
2.00%
Penerimaan Pajak
12.10%
11.60%
11.60%
11.90%
12.60%
13.60%
Rasio Utang LN
25.30%
21.60% 19.30% 16.70%
14.40%
12.60%
Rasio Utang DN
28.60%
25.30% 24.60% 22.80%
21.00%
19.20%
(Dalam % PDB th.2000)
Defisit APBN
Keseimbangan Primer
Sumber : Anggito Abimanyu, 2005
2009
Structure Weeks 9 - 10 PAJAK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN Weeks 8
Weeks 11 PEMERINTAH DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
UTS Week 12 Peranan Pemerintah dalam mengatasi Pengangguran dan Inflasi
Weeks 6 – 7 PENERIMAAN PEMERINTAH
Week 13 Weeks 5
APBN
PUBLIC ECONOMICS
Week 14 REVIEW JURNAL
Weeks 3 - 4 PENGELUARAN PEMERINTAH
Weeks 1-2 KONSEP DASAR DAN RUANG LINGKUPEKONOMI PUBLIK
KEBIJKAN FISKAL DAN KEBIJKAN DI SEKTOR RIIL
Week 16 UAS
Week 15 REVIEW JURNAL
