1 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI SAMBUTAN PENYERAHAN LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PADA PEMERINTAH KABUP...
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
SAMBUTAN “PENYERAHAN LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA WILAYAH II”
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2
ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PERMASALAHAN EFISIENSI BIROKRASI e-Government Money Follow Program Alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan (pemerintahan berorientasi hasil)
EFISIENSI
Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat dapat mengakses dokumendokumen pemerintah, dan semua hal dapat dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik
Fokus Kinerja bukan SPJ Stop Pemborosan Anggaran Seberapapun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis, tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai
ASN jangan terlalu menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mengurusi SPJ
Menghemat jumlah anggaran yang dibelanjakan dari kegiatankegiatan yang tidak penting
Anggaran digunakan hanya untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan
Anggaran yang digunakan menghasilkan manfaat besar untuk masyarakat
3
EFISIENSI BIROKRASI MELALUI PENERAPAN MANAJEMEN KINERJA (SAKIP) UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
Azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara
MEMASTIKAN TERDAPAT PERBAIKAN BERKELANJUTAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA
MEMASTIKAN SASARAN K/L DAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI DENGAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL RENCANA STRATEGIS
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
• •
PERJANJIAN KINERJA
Asas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi hasil Penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja
PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil
MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA TELAH DIRIVIU DAN DIEVALUASI
PENGUKURAN KINERJA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
REVIU DAN EVALUASI KINERJA
MEMASTIKAN UPAYA PENCAPAIAN TARGET-TARGET DIPERJANJIKAN KEPADA PEJABAT YANG BERKOMPETEN
(SAKIP) PENGELOLAAN DATA KINERJA
PELAPORAN KINERJA
MEMASTIKAN KEMAJUAN PENCAPAIAN TARGET DIUKUR DENGAN TEPAT MEMASTIKAN DATA KINERJA DIKELOLA DENGAN BAIK UNTUK MENGETAHUI PENCAPAIAN DARI TAHUN KE TAHUN
MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA DILAPORKAN KEPADA PEMBERI AMANAH SECARA JUJUR
4
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (menilai tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran)
Dilakukan evaluasi tiap tahun untuk mengukur perkembangan efektivitas implementasi SAKIP di instansi pemerintah (pusat & daerah)
Efektivitas & Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Instansi Pemerintah
5
PERKEMBANGAN NILAI AKUNTABILITAS KINERJA 2012 - 2016 Trend Rata-rata Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012-2016 60 50
40.36
43.73
44.94
46.39
2013
2014
2015
49.87
40
30 20 10 0 2012
Column1
Column2
Kabupaten/Kota
2016
“Nilai ini menunjukkan ada potensi untuk melakukan efisiensi lebih dari 30% untuk K/L dan provinsi serta lebih dari 50% untuk kabupaten/kota”
Senilai: ± 392,87 T
6
HASIL EVALUASI SAKIP K/L & PEMDA TAHUN 2015-2016 INSTANSI PEMERINTAH DENGAN NILAI AKUNTABILITAS KINERJA DI BAWAH 70 (50K/L, 24 PROV, 456 KAB/KOTA) BERPOTENSI TERJADI INEFISIENSI > 30% DARI APBN/APBD di luar Belanja Pegawai
± 392,87 T 1. 2.
Skala nilai
Kementerian/ Lembaga
Pemerintah Provinsi
Kabupaten / Kota
Kategori
Range Nilai
2015
2016
2015
2016
2015
2016
AA
90-100
0
0
0
0
0
0
A
80-90
4
4
2
3
1
2
BB
70-80
21
28
7
7
7
7
B
60-70
36
36
8
12
31
31
CC
50-60
16
11
13
10
174
172
C
30-50
0
3
3
2
239
239
D
0-30
0
0
1
0
14
14
Efisien Semakin tinggi nilai akuntabilitas kinerja, semakin tinggi tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inefisiensi
INEFISIENSI TERJADI KARENA : 3. Tidak ada keterkaitan antara Program/Kegiatan dengan Tidak jelas hasil yang akan dicapai Sasaran (tujuan/sasaran tidak berorientasi hasil) 4. Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan Ukuran kinerja tidak jelas
7
CONTOH PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA YANG TERINTEGRASI DENGAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
E-planning EFISIENSI:
1. PENGHEMATAN/ EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN SEBESAR 2 TRILIUN (35% DARI APBD) 2. REFOCUSING KEGIATAN DARI 5.701 KEGIATAN PADA TAHUN 2016 MENJADI 4.814 KEGIATAN PADA TAHUN 2017, SEHINGGA LEBIH MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN
e-performance
e-budgeting
8
Kategori Akuntabilitas Kinerja Wilayah II (Jawa Timur, Kalimantan, Bali, NTT, NTB dan Lampung) 70 61 60 50
50 40 31 30
20 10 0
0
1
AA
A
3
BB
1
B
CC
C
D
9
KERJA NYATA MENINGKATKAN EFISIENSI PEMERINTAH DAERAH Mengintruksikan pemerintah daerah untuk mempercepat penerapan e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi dengan e-performance Melakukan “studi tiru” kepada daerah-daerah percontohan penerapan e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi eperformance (Provinsi D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten Banyuwangi)
TERIMA KASIH
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
