KOTA TAHUN 2011

CONTOH PENGISIAN LAPORAN RENCANA AKSI APBD KABUPATEN /KOTA TAHUN 2011 FORMAT 8 KOLOM UKURAN KRITERIA UKURAN KEBERHASILAN PENANGGU INSTANSI KEBERHASIL KEBERHASIL % CAPAIAN KETERANGAN RENCANA AKSI NG JAWAB TERKAIT B03, B06, B09 dan AN AN B12 1 2 3 4 5 6 7 8 Perluasan Penyaluran Kredit Usaha Mikro dan Kecil Peningkatan Bupati Kab. Dinas Tersalurkannya Jumlah LKM TARGET 03 : B03: XXX% Kapasitas Malang Koperasi Kopwan yang LKM Kopwan yang Bantuan Kelembagaan dan dan UMKM Permodalan mampu dibentuk tahun 2009 Kualitas layanan mengelola dan memiliki kinerja Koperasi Lembaga Keuangan Wanita yang tambahan baik teridentifikasi Mikro modal untuk Berfungsi sebagai LKM di pengembangan Tingkat usaha sebanyak TARGET 06 : B06: XXX% Desa/Kelurah 30 Koperasi Terlaksananya Wanita penilaian kinerja LKM Kopwan untuk diusulkan memperolah bantuan tambahan permodalan (30 LKM Kopwan) TARGET 09 : B09: XXX% Ditetapkannya calon penerima perkuatan (30 LKM Kopwan) TARGET 12 : B12: XXX% Terserahkannya bantuan permodalan kepada 30 LKM Kopwan

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT 8 KOLOM KOLOM 1 RENCANA AKSI

PETUNJUK PENGISIAN • Pilih satu rencana aksi yang terkait dengan program yang dilaksanakan oleh Jatim) yang paling signifikan dan mempengaruhi keberhasilan program • Dalam hal tidak terdapat rencana aksi terkait dengan rencana aksi Jatim secara langsung, pilih rencana aksi yang paling sesuai dan signifikan dalam mendukung keberhasilan program

2 PENANGGUNG JAWAB 3 INSTANSI TERKAIT 4 KRITERIA KEBERHASILAN

Diisi dengan pemerintah Kab/kota masing-masing

Diisi SKPD yang terkait dan pihak lain baik di Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota Diisi dengan hal yang perlu diukur kemajuannya selama pelaksanaan masing-masing Rencana Aksi, contoh :  Utk pekerjaan fisik, misalnya pembangunan jalan, kriteria keberhasilannya adalah selesainya pembangunan jalan;  Utk pekerjaan non-fisik misalnya program pemberian bantuan LKM Kopwan, kriteria keberhasilannya adalah tersalurkannya bantuan kepada kopwan sasaran;  Utk pekerjaan penyusunan konsep/kajian/peraturan perundangan, kriteria keberhasilannya adalah tahapan penyelesaian penyusunan konsep/kajian/peraturan perundangan.

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT 8 KOLOM KOLOM 5 UKURAN KEBERHASILAN

6 UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12

Catatan: Ukuran Keberhasilan pada B12 harus sama dengan UKURAN KEBERHASILAN

PETUNJUK PENGISIAN Diisi dengan target/sasaran final yang direncanakan dicapai untuk masing-masing Rencana Aksi pada B12, contoh:  Utk pekerjaan fisik misalnya pembangunan jalan, ukuran keberhasilannya adalah 1.000 km jalan telah dibangun;  Utk pekerjaan non-fisik misalnya program pemberian bantuan LKM Kopwan, ukuran keberhasilannya adalah 30 Kopwan yang telah menerima bantuan;  Utk pekerjaan penyusunan konsep/kajian/peraturan perundangan, ukuran keberhasilannya adalah selesainya dokumen konsep/hasil kajian atau terbitnya peraturan perundangan terkait

Diisi dengan target/sasaran antara yang direncanakan dicapai pada setiap checkpoint. Pemerintah Provinsi (sebagai penanggung jawab) perlu menetapkan sendiri target/sasaran antara lain :

•

Untuk pekerjaan fisik misalnya pembangunan Jalan : B03 = Selesainya pembangunan jalan sepanjang 200 km B06 = Selesainya pembangunan jalan sepanjang 450 km B09 = Selesainya pembangunan jalan sepanjang 850 km B12 = Selesainya pembangunan jalan sepanjang 1.000 km

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT 8 KOLOM PETUNJUK PENGISIAN

KOLOM 6 UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 (Lanjutan)

•

• 7 % CAPAIAN

Untuk pekerjaan non fisik misalnya program pemberian bantuan LKM Kopwan: B03 = Selesainya identifikasi LKM Kopwan memiliki kinerja baik B06 = Selesainya penilaian kinerja LKM Kopwan untuk diusulkan memperolah bantuan tambahan permodalan (30 LKM Kopwan) B09 = Selesainya penetapan calon penerima perkuatan (30 LKM Kopwan) B12 = Selesainya penyerahan bantuan permodalan kepada 30 LKM Kopwan Untuk pekerjaan penyusunan konsep/kajian/peraturan perundangan :

Diisi dengan persentase ukuran keberhasilan yang tercapai pada checkpoint bersangkutan. % CAPAIAN ditentukan secara subjektif oleh penanggungjawab pelaksanaan masing-masing Rencana Aksi (self assessment). Gubernur akan melakukan random check dengan menggunakan metode sampling : • Jika pada B03, kemajuan hanya mencapai dua pertiga dari target pada B03, maka % CAPAIAN diisi dengan 67%; • Jika pada B03, kemajuan mencapai seluruh target pada B03, maka % CAPAIAN diisi dengan 100%; • Jika pada B03, kemajuan mencapai lebih dari seluruh target pada B03, maka % CAPAIAN bisa diisi lebih dari 100%.

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT 8 KOLOM

KOLOM 8 KETERANGAN

PETUNJUK PENGISIAN

Diisi dengan penjelasan % capaian. KETERANGAN bisa berupa capaian/peristiwa penting yang perlu di-highlight atau tantangan yang menghambat kemajuan serta dilengkapi data pendukung.

PENILAIAN / CHECKPOINT a. Dilaksanakan setiap triwulan :

B03 : Triwulan I

B09 : Triwulan III

B06 : Triwulan II

B12 : Triwulan IV

b. Sistem penilaiannya adalah sebagai berikut :

SANGAT MEMUASKAN (Biru) Lebih dari target (>100%)

MEMUASKAN (Hijau) Sesuai / mendekati target (76-100%)

KURANG MEMUASKAN (Orange) Di bawah target (51-75%) MENGECEWAKAN (Merah) Jauh di bawah target (<50%)

TEMA , PROGRAM DAN RENCANA AKSI PEMERINTAH PUSAT

TEMA, PROGRAM DAN RENCANA AKSI APBN PEMERINTAH PUSAT Tema dan Program Pusat Revisi Inpres 3/2010 (Tgl. 29 Nopember s/d 01 Desember 2010) 1 1 PRO RAKYAT 1.01 Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Penetapan oleh UKP4 Rencana Aksi Pusat

1.01.01

1.01.02 1.01.03 1.01.04 1.01.05 1.01.06

1.02 Peningkatan kontribusi Pemerintah Daerah terhadap PNPM Mandiri 1.03 Integrasi PNPM Mandiri dengan Perencanaan Desa/Kelurahan

1.01.07 1.02.01

2 Memperbaiki Prosedur dan Pelaksanaan Verifikasi

Memperbaiki Proses Pembayaran Memperbaiki koordinasi kementerian dan daerah dalam hal penanganan anak jalanan dari keluarga penerima PKH Memperbaiki koordinasi kementerian dan daerah dalam hal penanganan pendidikan Memperbaiki koordinasi kementerian dan daerah dalam hal kesehatan Memperbaiki koordinasi Kementerian dan Daerah dalam hal penyediaan fasilitas pendukung dan jumlah pendamping Memperbaiki koordinasi Kementerian dan Daerah dalam hal sosialisasi Penyempurnaan mekanisme penetapan DDUB (Dana Daerah Urusan Bersama)

1.03.01

Penyusunan mekanisme penyatuan perencanaan berbasis masyarakat ke dalam forum yang bersifat partisipatif di tingkat desa/k

1.03.02

Penyusunan mekanisme pendampingan agar masyarakat desa/kelurahan mampu menyiapkan program jangka menengah desa/kelurahan Penyusunan mekanisme agar Program Jangka Menengah Desa/Kelurahan yang disusun melalui proses partisipatif dapat disatukan Penyusunan mekanisme agar aparat desa/kelurahan dapat mengakomodir dan memproses PJM desa/kelurahan sebagai bahan musrenb

1.03.03 1.03.04

1.03.05

Penyusunan mekanisme pengendalian pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat melalui instrumen PNPM Mandiri

Tema dan Program Pusat Revisi Inpres 3/2010 (Tgl. 29 Nopember s/d 01 Desember 2010) 1.06 Penguatan Kelembagaan 1.06.01 Keuangan Mikro Bukan Bank dan Bukan Koperasi 1.06.02

2

KEADILAN UNTUK SEMUA

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

1.06.03 Program Kesejahteraan 2.01.01 Sosial Anak Balita (PKS AB) 2.01.02 2.01.03 Program Kesejahteraan 2.02.01 Sosial Anak Terlantar (PKS Antara) 2.02.02 Program Pembinaan Kesehatan bagi Anak Terlantar Program Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan

Penetapan oleh UKP4 Rencana Aksi Pusat Inventarisasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Penyusunan rencana tindak pendampingan terhadap LKM yang belum berbadan hukum Penyusunan rencana tindak pembinaan dan pengawasan LKM Penyempurnaan sistem pendataan dan targetting Seleksi dan sertifikasi pekerja sosial Penyaluran Tabungan Kesejahteraan Sosial Anak balita Penyempurnaan sistem database panti sosial asuhan anak Penyaluran bantuan kebutuhan dasar untuk keluarga dan/atau melalui panti sosial

2.03.01

Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar terhadap anak terlantar di panti asuhan

2.04.01

Peningkatan sosialisasi kesejahteraan sosial anak

2.04.02 2.04.03 Program Penanganan Anak 2.05.01 Jalanan, Terlantar, dan Marjinal lainnya melalui pendidikan terpadu anak harapan Program Kesejahteraan 2.06.01 Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum 2.06.02 2.06.03

Penyaluran tabungan kesejahteraan sosial anak jalanan Penegakan hukum bagi pelaku eksploitasi anak jalanan Penyelenggaraan pendidikan secara terpadu bagi anak-anak marjinal bekerja sama dengan pesantren/lembaga pendidikan lain

Pendampingan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) dalam proses peradilan Penyaluran bantuan kesejahteraan sosial ABH Peningkatan bantuan kebutuhan dasar, akses layanan sosial dasar dan penguatan tanggung jawab keluarga terhadap anak di L

Tema dan Program Pusat Revisi Inpres 3/2010 (Tgl. 29 Nopember s/d 01 Desember 2010) 2.07 Program Perlindungan dan 2.07.01 Kesehatan Kesejahteraan Sosial ABH 2.07.02 2.07.03 2.07.04

2.08

Program Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum yang Ramah Anak

2.07.05 2.07.06 2.08.01 2.08.02 2.08.03

2.09

2.10

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Peradilan Yang Ramah Anak Program Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial bagi Penyandang Cacat

2.09.01

Penyusunan SOP kesepakatan bersama K/L dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum Penyusunan SOP keputusan bersama penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH) Sosialisasi SOP Keputusan / Kesepakatan bersama K/L dalam penanganan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Anak Berhadap Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar kepada anak berhadapan dengan hukum di Lapas anak Perubahan UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak Perubahan UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan Peningkatan pemahaman aparat kejaksaan tentang diversi dan restorative justice dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum Peningkatan pemahaman petugas tentang diversi dan restorative justice dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum Penerapan Prinsip Diversi dan Restorative Justice dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum melalui sistem dan prosedure Kepolisian terkait Peningkatan Pemahaman Hakim terkait Diversi dan Restorative Justice sebagai inti perubahan UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak

2.10.01

Penataan sistem verifikasi data calon penerima bantuan, sosialisasi dan koordinasi keterpaduan program

2.10.02

Pelaksanaan pemberian bantuan jaminan sosial penyandang cacat berat di dalam keluarga (JSPACA) Pemberian Bantuan tambahan kebutuhan dasar penyandang cacat dalam/melalui panti/lembaga Pemberian bantuan jaminan sosial bagi penyandang cacat permanen anggota TNI (Program 2011)

2.10.03 2.11

Penetapan oleh UKP4 Rencana Aksi Pusat

Program Rehabilitasi dan 2.11.01 Perlindungan Sosial bagi Penyandang Cacat Anggota Prajurit TNI/POLRI

Tema dan Program Pusat Revisi Inpres 3/2010 (Tgl. 29 Nopember s/d 01 Desember 2010) 2.11 Program Rehabilitasi dan 2.11.01 Perlindungan Sosial bagi Penyandang Cacat Anggota Prajurit TNI/POLRI 2.11.02 2.12

2.13 2.14

Program Kesejahteraan 2.12.01 Sosial Anak dengan Kecacatan (PKS-ADK) Pelayanan Kesehatan Anak 2.13.01 dengan Kecacatan Program Rehabilitasi dan 2.14.01 Perlindungan Sosial bagi Lanjut Usia 2.14.02 2.14.03 2.14.04

2.15

2.16

Program Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial bagi Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya

2.15.01

2.15.02

Program Pencegahan, 2.16.01 Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Obat-obatan terlarang 2.16.02

Penetapan oleh UKP4 Rencana Aksi Pusat Pemberian bantuan jaminan sosial bagi penyandang cacat permanen anggota TNI (Program 2011) Pemberian bantuan jaminan sosial bagi penyandang cacat permanen anggota Kepolisian RI (Program 2011) Peningkatan bantuan kebutuhan dasar dan akses layanan sosial dasar serta penguatan tanggung jawab keluarga Pelayanan Kesehatan bagi anak dengan kecacatan di SLB melalui program Usaha Kesehatan Sekolah Peningkatan bantuan jaminan sosial lansia terlantar di dalam keluarga/masyarakat dan peningkatan kapasitas kelembagaan Peningkatan bantuan tambahan kebutuhan dasar lansia terlantar di dalam lembaga/panti sosial Peningkatan akses perempuan lanjut usia dan penyandang cacat terhadap pemberdayaan kualitas hidupnya Sosialisasi kebijakan penanganan narapidana lanjut usia dan penyandang cacat yang responsif gender pada lapas Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial melalui lembaga dan luar lembaga (berbasis komunitas)

Peningkatan bantuan tambahan kebutuhan dasar korban penyalahgunaan Napza dalam lembaga rehabilitasi Pemberdayaan Lingkungan pendidikan, kerja dan masyarakat resiko tinggi/rentan

Penyiapan kelembagaan BNN sampai tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terpilih

Tema dan Program Pusat Revisi Inpres 3/2010 (Tgl. 29 Nopember s/d 01 Desember 2010)

2.17

2.18

2.19 2.20

2.21

3

MILLENIUM DEVELOPMENT GOALs

3.01

Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Penetapan oleh UKP4 Rencana Aksi Pusat 2.16.03 2.16.04 2.17.01

Pemetaan dan pemutusan jaringan narkoba yang ada di Indonesia Penyusunan Peraturan Pemerintah Wajib Lapor bagi Pecandu Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pemberian jaminan hidup, pembangunan permukiman dan infrastruktur sosial ekon

2.17.02

Pendataan bagi anak Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang dapat menerima pelayanan sosial Peningkatan bantuan dasar, akses layanan sosial dasar, penguatan tanggung jawab keluarga dan peran lembaga kesejahteraan Sosial Anak

2.18.01 Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Program Perlindungan 2.19.01 Pekerja Migran terlantar Program Peningkatan 2.20.01 Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI 2.20.02 2.20.03 2.20.04 Program Peningkatan 2.21.01 Akses Hukum bagi Perempuan Miskin dan kelompok Marjinal dalam hal perkara-perkara Hukum Keluarga 2.21.02 2.21.03 Mendukung Percepatan 3.01.01 Pencapaian MDGs 3.01.02 3.01.03

Peningkatan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlindungan dan rehabilitasi sosial serta bantuan Penyusunan mekanisme perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penempatan TKI ke luar negeri Pencegahan kepergian TKI Ilegal di daerah asal dan daerah perbatasan Penyiapan proses advokasi dan penyelesaian TKI bermasalah Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan keluarga TKI Peningkatan akses hukum bagi perempuan miskin dan kelompok marjinal dalam hal perkara-perkara hukum keluarga

Pemberian konsultasi dan bantuan hukum secara prodeo (program 2011) Penyelenggaraan Sidang keliling (program 2011) Penyusunan Peta Jalan (road map) Nasional Percepatan Pencapaian MDGs Penyusunan Pedoman Rencana Aksi Percepatan Pencapaian tujuan MDGs di daerah Peningkatan Dukungan pembiayaan untuk percepatan pencapaian MDGs

Tema dan Program Pusat Revisi Inpres 3/2010 (Tgl. 29 Nopember s/d 01 Desember 2010) 3.02 Perbaikan Gizi Masyarakat 3.02.01 3.02.02 3.02.03 3.03 Peningkatan Akses 3.03.01 Pendidikan SD/MI 3.03.02 3.04

3.05

3.06

3.07 3.08

Peningkatan 3.04.01 Keberaksaraan Penduduk 3.04.02 Mencapai Pendidikan 3.05.01 untuk Semua 3.05.02 Mendorong Kesetaraan 3.06.01 Gender dan Pemberdayaan Perempuan 3.06.02 Penurunan Angka 3.07.01 Kematian Anak Penurunan Angka 3.08.01 Kematian Ibu 3.08.02 3.08.03

3.09 3.10

3.11

Program Kependudukan 3.09.01 dan Keluarga Berencana Pengendalian Penyakit HIV 3.10.01 dan AIDS, Malaria dan TB 3.10.02 3.10.03 Program Pengelolaan 3.11.01 Sumber Daya Air

Penetapan oleh UKP4 Rencana Aksi Pusat Peningkatan kualitas gizi anak Penyediaan data kecukupan kalori penduduk Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Program 2011) Peningkatan akses terhadap SD dan pendidikan lanjutannya Meningkatnya akses terhadap pondok pesantren salafiyah penyelenggara wajib belajar pendidikan dasar Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional Penyediaan Taman Bacaan masyarakat (TBM) Penyusunan kebijakan pemberian beasiswa yang responsif gender bagi siswa miskin SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMK/SMA/SMALB dan PT Penyusunan kebijakan pemberian beasiswa yang responsif gender bagi siswa miskin MI/MTs/MA/PTA Peningkatan kesetaraan gender dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian Peningkatan partisipasi politik perempuan di parlemen Peningkatan pelayanan kesehatan anak Peningkatan pelayanan kesehatan ibu Penempatan tenaga kesehatan strategis di fasilitas kesehatan, terutama di Puskesmas dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota Penempatan Tenaga kesehatan Strategis di fasilitas kesehatan, terutama di Psukesmas dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota (Prog Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan KB Pengendalian penyakit HIV dan AIDS Pengendalian penyakit malaria Pengendalian penyakit TB Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Tema dan Program Pusat Revisi Inpres 3/2010 (Tgl. 29 Nopember s/d 01 Desember 2010) 3.12 Program Pembinaan dan 3.12.01 Pengembangan Infrastruktur Permukiman 3.12.02 3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

Peningkatan Akses 3.13.01 penduduk Terhadap Sanitasi dasar yang Layak Konservasi 3.14.01 Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan 3.15.01 Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Perencanaan Makro Bidang 3.16.01 Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan Pengelolaan Sumber Daya 3.17.01 Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil Pengelolaan Sumber Daya 2.18.01 Alam dan Lingkungan Hidup 2.18.02 Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi

3.19.01

Penetapan oleh UKP4 Rencana Aksi Pusat Pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi, serta pengembangan sistem penyedia Pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi, serta pengelolaan pengembangan inf Peningkatan akses sanitasi dasar yang layak Pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem esensial Kebun Bibit Rakyat (KBR)

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis Perlindungan atmosfir dan pengendalian dampak perubahan iklim (program 2011) Penyelesaian Inpres tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK) Penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi

RENCANA AKSI PEMERINTAH JAWA TIMUR DAN SKPD BERTANGGUNGJAWAB PADA LAPORAN UKP4 Tema dan Program Pusat Revisi Inpres Penetapan Program oleh 3/2010 (Tgl. 29 Nopember s/d 01 Desember UKP4 dan Rencana Aksi 2010) Provinsi 1 2 1 PRO 1.01 Penyempurnaan RAKYAT Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) 1.02 Peningkatan kontribusi Pemerintah Daerah terhadap PNPM Mandiri 1.03 Integrasi PNPM Mandiri dengan Perencanaan Desa/Kelurahan 1.04 Integrasi PNPM Mandiri dengan Fasilitas Pembiayaan 1.05 Perluasan 1.05.0 Peningkatan Kapasitas Penyaluran Kredit 1 Kelembagaan dan Usaha Mikro dan Kualitas Layanan Kecil Lembaga Keuangan Mikro 1.06 Penguatan Kelembagaan Keuangan Mikro Bukan Bank dan Bukan Koperasi

SKPD Terkait

Rencana Aksi Kab/Kota

SKPD Terkait

3

4

5

?

?

Dinas Koperasi dan UMKM

Tema dan Program Pusat Revisi Inpres 3/2010 (Tgl. 29 Nopember s/d 01 Desember 2010) 2 KEADILAN UNTUK SEMUA

Penetapan Program oleh UKP4 dan Rencana Aksi Provinsi

2.01 Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita (PKS AB) 2.02 Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (PKS Antara) 2.03 Program Pembinaan 2.03.0 Kesehatan bagi Anak 1 Terlantar 2.04 Program 2.04.0 Kesejahteraan Sosial 1 Anak Jalanan 2.05 Program Penanganan 2.05.0 1 Anak Jalanan, Terlantar, dan Marjinal lainnya melalui pendidikan terpadu anak harapan 2.06 Program Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum 2.07 Program 2.07.0 1 Perlindungan dan Kesehatan Kesejahteraan Sosial ABH 2.08 Program Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum yang Ramah Anak

SKPD Terkait

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Khusus

Dinas Sosial

Pembinaan Anak Jalanan

Dinas Sosial

Pelayanan Sosial Anak Terlantar

Dinas Sosial

Perlindungan Sosial terhadap Anak yang Bermasalah dengan Hukum


SKPD Terkait

?

?

?

?

?

?

?

?

Dinas Sosial



2.09 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Peradilan Yang Ramah Anak 2.10 Program Rehabilitasi 2.10.0 dan Perlindungan 1 Sosial bagi Penyandang Cacat 2.11 Program Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial bagi Penyandang Cacat Anggota Prajurit TNI/POLRI 2.12 Program Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan (PKS-ADK) 2.13 Pelayanan Kesehatan 2.13.0 Anak dengan 1 Kecacatan 2.14 Program Rehabilitasi 2.14.0 dan Perlindungan 1 Sosial bagi Lanjut Usia 2.15 Program Rehabilitasi 2.15.0 dan Perlindungan 1 Sosial bagi Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya

SKPD Terkait

Deteksi Dini Penyandang Dinas Sosial Cacat Berbasis Masyarakat

Peningkatan Kualitas Dinas Kesehatan Pelayanan Komplikasi pada Neonatal Jaminan Sosial Lanjut Usia Dinas Sosial Daerah (JSLUD) Rehabilitasi Sosial Anak Nakal/Korban NAPZA


SKPD Terkait

?

?

?

?

?

?

?

?

Dinas Sosial



2.16 Program Pencegahan, 2.16.0 Penyuluhan/Sosialisasi Pemberantasan, 1 Bahaya Penyalahgunaan Penyalahgunaan dan Narkoba Peredaran Gelap Narkotika, dan Obatobatan terlarang 2.17 Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) 2.18 Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus 2.19 Program Perlindungan Pekerja Migran terlantar 2.20 Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI 2.21 Program Peningkatan Akses Hukum bagi Perempuan Miskin dan kelompok Marjinal dalam hal perkara-perkara Hukum Keluarga 3 MILLENIUM 3.01 Mendukung DEVELOPME Percepatan NT GOALs Pencapaian MDGs 3.02 Perbaikan Gizi Masyarakat

SKPD Terkait


SKPD Terkait

?

?

BNP

Tema dan Program Pusat Revisi Inpres 3/2010 (Tgl. 29 Nopember s/d 01 Desember 2010) 3.03 Peningkatan Akses Pendidikan SD/MI

3.04 Peningkatan Keberaksaraan Penduduk 3.05 Mencapai Pendidikan untuk Semua 3.06 Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 3.07 Penurunan Angka Kematian Anak 3.08 Penurunan Angka Kematian Ibu 3.09 Program Kependudukan dan Keluarga Berencana 3.10 Pengendalian Penyakit HIV dan AIDS, Malaria dan TB 3.11 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 3.12 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman



SKPD Terkait

?

?

3.09.0 Pengadaan dan Pelayanan BPPKB 1 Kontrasepsi

?

?

3.10.0 Pengendalian Penyakit HIV, Dinas Kesehatan AIDS, Malaria dan TB 1

?

?

?

?

SKPD Terkait

3.03.0 Fasilitasi Pengembangan Dinas Pendidikan 1 Pendidikan yang Berkaitan dengan Masalah Pembangunan

3.12.0 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, 1 Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Kegiatan Pembangunan

Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

Tema dan Program Pusat Revisi Inpres Penetapan Program oleh 3/2010 (Tgl. 29 Nopember s/d 01 Desember UKP4 dan Rencana Aksi 2010) Provinsi 3.13 Peningkatan Akses 3.13.0 Program Pengembangan penduduk Terhadap 1 Kinerja Pembangunan Sanitasi dasar yang Air Minum dan Air Layak Limbah 3.14 Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan 3.15 Peningkatan Fungsi 3.15.0 Penanaman Pohon di dan Daya Dukung 1 Wilayah Kerja 9 DAS Berbasis (embilan) Unit Pelaksa Pemberdayaan Teknis Pengelolaan Masyarakat Sumber Daya Air Wilayah Sungai 3.16 Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan 3.17 Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan PulauPulau Kecil 3.18 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 3.19 Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi

SKPD Terkait Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang


SKPD Terkait

?

?

?

?

Dinas PU Pengairan

PENGAJUAN RENCANA AKSI

• Pusat menetapkan Jatim 16 Renaksi dan menjadi acuan Kabupaten/Kota dlm mengajukan Kegiatannya dalam Format 8 Kolom untuk Program-2 INPRES 3/2010; • Hanya 1 Kegt/Renaksi yg diminta dr setiap Program yg berlaku di Provinsi untuk Kab/Kota masing-2; • BAPPEDA Kab/Kota selaku koordinator SKPD Kab/Kota mengusulkan & mengirimkan “Rencana Aksi/Kegiatan” yang relevan & mendukung 16 program/rencana aksi Jawa Timur kpd GUBERNUR melalui BAPPEDA Provinsi.

MEKANISME PELAPORAN SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Kepada GUBERNUR

22

MEKANISME PELAPORAN Dapat Diakses dan Dianalisis

https://serambi.ukp.go.id/ Laporan Kemajuan

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

38

KOTA SBY

KAB GRESIK

KOTA MLG

KOTA SBY

KAB GRESIK

KAB LMGAN

KAB BJNEG

KAB TUBAN

KAB MJKTO

KAB JMBG

KAB NGANJU

KAB MADIUN

KOTA MADIUN

KAB MGT

KAB NGAWI

KAB PNRG

KAB PCT

KAB KDR

KOTA KDR

KAB TGLEK

KAB TLAG

KAB BLIT

KOTA BLIT

KAB MLG

KOTA BATU

KAB SDARJO

KAB PASRN

KOTA PASRN

KAB LMJG

KAB PROBO

KAOTAP ROBO

KAB JBER

KAB BDWOS

KAB STBON

KAB BWNGI

KAB SUMENP

KAB BANGK

KAB SMPG

KAB PMKSN

CHECKPOINT PEMANTAUAN DI SKPD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR INPRES RI.3/2010 B 03

JAN-PEB-MRT

B 06

APR-MEI-JUN

B 09 B 12

PELAPORAN SELANJUTNYA: 1. B-09 Tgl. 28 September – 05 Oktober 2011 pukul 23.59 WIB 2. B-12 Tgl. 28 Desember - 5 Januari 2012 PENYAMPAIAN LAPORAN MELALUI: https://serambi.ukp.go.id/ :

JUL-AGT-SEP OKT-NOP-DES

HARAPAN PEMPROV JATIM : a. Dalam pengisian Kriteria dan Ukuran Keberhasilan serta Target Capaian Triwulanan harus mencerminkan output/outcome kinerja untuk memberikan dampak langsung dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang diharapkan; b. Kepala Bappeda Kab/Kota se Jawa Timur, mengkoodinasikan, dan memantau SKPD di wilayahnya masing-2 setiap melakukan pengisian format laporan dengan benar sesuai pedoman;

THE END

KOTA TAHUN 2011

Recommend Documents