KOTA RAWAN BENCANA

Pusat Krisis Kesehatan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

PROFIL PENANGGULANGAN

KRISIS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA RAWAN BENCANA

PROFIL PENANGGULANGAN

KRISIS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA RAWAN BENCANA

Pusat Krisis Kesehatan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

2016

Daftar Isi DAFTAR ISI KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF

03 05 07

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan 1.3 Dasar Hukum 1.4 Metodologi 1.5 Definisi Operasional

11 11 12 12 12 16

BAB II PROFIL PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 2.1 Provinsi Bengkulu 2.2 Provinsi Kalimantan Barat 2.3 Provinsi Kalimantan Tengah 2.4 Provinsi Kalimantan Timur 2.5 Provinsi Sulawesi Barat 2.6 Provinsi Sulawesi Tenggara 2.7 Provinsi Nusa Tenggara Timur 2.8 Provinsi Maluku Utara LAMPIRAN 1. TIM ASISTENSI 2. KUESIONER ASISTENSI

23 24 62 84 104 128 150 184 228

265 268

Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

3

Kata Pengantar Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan izin dan karuniaNya, maka penyusunan Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan Kabupaten/Kota Rawan Bencana Tahun 2016 dapat diselesaikan. Indonesia dengan wilayahnya yang terbentang luas dari ujung barat ke ujung timur, memiliki potensi bahaya, kerentanan masyarakat dan kapasitas penanggulangan yang beragam. Kondisi yang beragam inilah yang melatarbelakangi perbedaan tingkat risiko bencana yang dimiliki tiap daerah. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah mengupayakan pengurangan risiko bencana dan pemaduan upaya pengurangan risiko bencana dalam program pembangunan. Salah satu sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yaitu menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. Meningkatnya upaya pengurangan risiko krisis kesehatan juga menjadi salah satu sasaran di Rencana Strategi Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 dengan target 170 kabupaten/kota dan 34 provinsi. Program pengurangan risiko bencana haruslah berdasarkan kepada suatu kajian risiko bencana. Kajian risiko tersebut digunakan sebagai acuan dalam menilai, merencanakan, mengimplementasikan, memonitoring dan mengevaluasi upaya pengurangan risiko bencana pada suatu wilayah. Maksud penyusunan Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan Kabupaten/Kota tahun 2016 yaitu untuk membuat profil data kabupaten/kota target renstra Kementerian Kesehatan tahun 2016. Tujuannya agar profil ini dapat digunakan sebagai acuan penyusunan program “Pengurangan Risiko Bencana” di pemerintah daerah dan pusat. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberi masukan dalam penyusunan profil ini. Saran dan masukan dalam rangka memperbaiki buku profil akan kami terima dengan tangan terbuka. Semoga profil ini bermanfaat dalam mewujudkan upaya pengurangan risiko bencana yang lebih baik.

Kepala Pusat Krisis Kesehatan

dr. Achmad Yurianto


5

Ringkasan Eksekutif Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 menetapkan 170 kabupaten/kota rawan bencana untuk menjadi sasaran peningkatan kapasitas dalam rangka pengurangan risiko krisis kesehatan. Salah satu langkah awal dalam upaya peningkatan kapasitas tersebut adalah dengan melakukan asistensi ke kabupaten kota untuk selanjutnya memetakan risiko krisis kesehatan di wilayah tersebut. Pemilihan provinsi berdasarkan pada wilaya di mana 136 kabupaten/kota rawan bencana yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang menjadi targety RPJMN 20152019. Selain itu juga ditambahkan kabupaten/ kota bermasalah kesehatan yang memiliki indeks risiko bencana dengan kelas risiko tinggi. Pada tahun 2016 Pusat Krisis Kesehatan telah melaksanakan asistensi di 34 kabupaten/ kota rawan bencana target tahun 2016 yang terletak di 8 provinsi yaitu di Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Maluku Utara. Sumber data berasal dari hasil wawancara dengan pejabat struktural dan staf pengelola penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan kabupaten/kota berdasarkan kuesioner yang telah ditetapkan. Data yang tidak didapat dari daerah maka akan dicari melalui situs-situs resmi pemerintahan. Hasil asistensi tersebut dikaji untuk selanjutnya disusun menjadi profil krisis kesehatan kabupaten/kota yang mengambarkan bahaya, kerentanan dan kapasitas terkait dengan

penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana di daerah. Hasil kajian sebagai berikut : a. Berdasarkan jenis ancaman bahwa seluruh kabupaten/kota berpotensi mengalami kejadian bencana baik bencana alam, non alam maupun sosial. Ancaman yang paling banyak adalah; bencana banjir, kebakaran, tanah longsor, angin puting beliung, dan gempa bumi. b. Bila dilihat dari sejumlah indikator kerentanan yaitu kepadatan penduduk, proporsi kelompok rentan, Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) dan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM), maka permasalahan utama adalah pada IPKM. Sebesar 76,5% kabupaten/kota IPKMnya di bawah rata-rata. c. Kapasitas daerah untuk menghadapi bencana, dapat dilihat dari kemampuan daerah untuk memenuhi indikator kapasitas dalam hal kebijakan/peraturan, penguatan kapasitas, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan. Dengan hasil bahwa rata-rata kabupaten kota memenuhi 38% dari indikator yang ditetapkan dengan standar deviasi 18%. Sehingga bila diklasifikasikan maka didapat hasil : • 5 kabupaten/kota di bawah rata-rata (kurang dari 20% indikator kapasitas terpenuhi) • 26 kabupaten/kota termasuk rata-rata (20% – 56% indikator kapasitas terpenuhi) • 3 kabupaten/kota di atas rata-rata (>56% indikator kapasitas terpenuhi) Rinciannya gambarannya sebagai berikut :


7

Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan Kabupaten / Kota Rawan Bencana

No Indikator IPKM (dibandingkan dengan rata-rata nasional) I. PROVINSI BENGKULU 1 Bengkulu Tengah 2 Kota Bengkulu 3 Lebong 4 Bengkulu Utara 5 Mukomuko II. PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1 Sambas 2 Ketapang 3 Landak III. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1 Kapuas 2 Barito Timur 3 Pulang Pisau IV. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 1 Kutai Timur 2 Kota Bontang 3 Berau V. PROVINSI SULAWESI BARAT 1 Polewali Mandar 2 Majene 3 Mamasa VI. PROVINSI SULAWESI TENGGARA 1 Muna 2 Buton 3 Kolaka 4 Kolaka Utara 5 Bombana VII. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1 Timor Tengah Selatan 2 Timor Tengah Utara 3 Kota Kupang 4 Ende 5 Flores Timur 6 Sikka VIII. PROVINSI MALUKU UTARA 1 Halmahera Utara 2 Halmahera Barat 3 Kep. Morotai 4 Halmahera Timur 5 Halmahera Tengah 6 Halmahera Selatan

8


Kapasitas (dibandingkan dengan rata-rata 34 Kabupaten/kota target tahun 2016)

Rata-rata di atas rata-rata Rata-rata di bawah rata-rata di bawah rata-rata

Rata-rata Rata-rata di atas rata-rata Rata-rata di atas rata-rata

di bawah rata-rata di atas rata-rata di bawah rata-rata

Rata-rata di bawah rata-rata Rata-rata

di bawah rata-rata di bawah rata-rata Rata-rata


di bawah rata-rata di bawah rata-rata di bawah rata-rata

Rata-rata Rata-rata Rata-rata

di bawah rata-rata Rata-rata di bawah rata-rata


di bawah rata-rata di bawah rata-rata di bawah rata-rata di atas rata-rata di bawah rata-rata

Rata-rata Rata-rata Rata-rata Rata-rata Rata-rata

di bawah rata-rata di bawah rata-rata Rata-rata di bawah rata-rata di bawah rata-rata di bawah rata-rata

Rata-rata Rata-rata Rata-rata di atas rata-rata di bawah rata-rata Rata-rata

di bawah rata-rata di bawah rata-rata di bawah rata-rata di bawah rata-rata di bawah rata-rata di bawah rata-rata

Rata-rata Rata-rata Rata-rata Rata-rata di bawah rata-rata Rata-rata


Permasalahan utama yang ditemukan terkait kapasitas yaitu antara lain : a. 91,2% kabupaten/kota belum menyusun SOP/ Pedoman keterlibatan institusi/lembaga non pemerintahan dalam penanggulangan krisis eksehatan b. 82,4% kabupaten/kota belum menyusun mekanisme koordinasi terkait penanggulangan krisis kesehatan c. 73,5% kabupaten/kota belum memiliki peraturan/SK Kadinkes terkait penanggulangan krisis kesehatan d. Seluruh kabupaten/kota kekurangan dokter spesialis, 97,10% kekurangan dokter umum dan 61,8% kekurangan perawat e. Sebanyak 88,2% kabupaten/kota kekurangan tempat tidur dan 85,3% belum memiliki Hospital disaster plan f. 70,6% kabupaten/kota belum memiliki Perencanaan peningkatan kapasitas SDM terkait PKK yang rutin dan berkesinambungan g. 64,7% kabupaten/kota belum melakukan pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan h. 73,5% kabupaten kota belum menyusun rencana kontinjensi i. 88,2% kabupaten/kota belum menggunakan rujukan standar minimal pelayanan kesehatan yang berlaku j. 79,4% kabupaten/kota belum melakukan penilaian fasyankes yang aman terhadap bencana Rekomendasi : 1. Meningkatkan upaya penyebarluasan informasi, distribusi serta sosialisasi pedoman-pedoman terkait penanggulangan krisis kesehatan sebagaimana yang tersusun dalam Kepmenkes dan Permenkes yang ada. 2. Perlu upaya promosi kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan serta

kapasitas masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan, melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat. 3. Perlu peningkatan upaya pelayanan kesehatan baik pelayanan kesehatan perorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat. Intervensi khusus dilakukan pada kabupaten/ kota yang status kesehatan masyarakatnya maupun kapasitasnya di bawah rata-rata yaitu Kab. Halmahera Tengah, Kab. Barito Timur dan Kab. Flores Timur. 4. Perlu dukungan dari PPSDM Kemenkes untuk ketersediaan dokter spesialis, dokter umum dan perawat sebagai aspek pemenuhan sumber daya manusia kesehatan yang ditempatkan di 34 kabupaten/kota yang belum memenuhi standar. 5. Perlu dukungan dari klaster pelayanan kesehatan untuk memastikan ketersediaan dokter spesialis, dokter umum dan perawat yang siap ditugaskan pada situasi krisis kesehatan akibat bencana. 6. Perlu dukungan dari klaster pelayanan kesehatan untuk pemenuhan kapasitas tempat tidur , kepemilikan dokumen Hospital Disaster Plan di Rumah Sakit serta pembentukan Public Safety Center di daerah 7. Penguatan perencanaan yang berkelanjutan dari sisi peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota rawan bencana secara komprehensif mulai dari perencanaan, pengadaan, pendayagunaan serta pembinaan (termasuk pengembangan karir dan keilmuan) serta pengawasan. 8. Meningkatkan koordinasi lintas sektor antara Kemenkes, Kemendagri, BNPB beserta jajaran di daerah untuk peningkatan status kesehatan serta peningkatan kapasitas penanggulangan krisis kesehatan.


9

Bab I

Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Indonesia merupakan negara yang wilayahnya rawan terhadap terjadinya bencana. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2013 yang dikeluarkan BNPB, dari 496 kabupaten/kota, 65% nya adalah lokasi berisiko tinggi. Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa - Nusa Tenggara, Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Selain faktor alam, secara geopolitik, Indonesia memiliki peran ekonomi internasional yang cukup penting, karena memiliki pelabuhan internasional. Ditambah jumlah penduduk yang banyak (nomor 4 dunia) dan terdiri dari multi etnis serta multi agama, menyebabkan Indonesia berisiko untuk terjadinya konflik sosial. Dalam beberapa tahun terakhir ini Indonesia sering dilanda bencana, baik bencana alam (banjir, gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi, banjir, banjir bandang), non-alam (kegagalan teknologi), maupun bencana sosial (konflik, terorisme). Berdasarkan data yang dikumpulkan Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan, pada tahun 2013 telah terjadi 436 kali kejadian krisis kesehatan, tahun 2014 sebanyak 456 kali dan tahun 2015 sebanyak 623 kali. Jumlah korban yang ditimbulkan pun tidak sedikit. Tercatat

korban meninggal sejak tahun 2013 hingga 2015 sebanyak 2.745 jiwa atau sekitar 915 pertahun. Dan jumlah pengungsi pada 3 tahun tersebut sebanyak 1.610.339 jiwa atau sekitar 536 ribu pertahun. Bencana umumnya memiliki dampak yang merugikan. Rusaknya sarana prasarana fisik, permukiman dan fasilitas umum. Dampak lain adalah permasalahan kesehatan seperti korban meninggal, korban cedera berat yang memerlukan perawatan intensif, peningkatan risiko penyakit menular, tidak memadainya jumlah dan jenis obat serta alat kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan, kerusakan fasilitas kesehatan, rusaknya sistem penyediaan air, stress pasca trauma, masalah gizi dan psikososial. Kejadian bencana seringkali diikuti dengan adanya arus pengungsian penduduk ke lokasi yang aman, yang akan menimbulkan permasalahan kesehatan yang baru di lokasi tujuan pengungsian tersebut. Hal ini tentu akan berdampak pada pembangunan kesehatan baik tingkat nasional maupun daerah. Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk memulihkan keadaan. Belum lagi waktu yang hilang untuk mengejar ketertinggalan. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 menetapkan 170 kabupaten/kota rawan bencana untuk menjadi sasaran peningkatan kapasitas dalam rangka pengurangan risiko krisis kesehatan. Salah satu langkah awal dalam upaya peningkatan kapasitas tersebut adalah dengan melakukan asistensi ke kabupaten kota untuk selanjutnya memetakan risiko krisis kesehatan di wilayah tersebut. Pemilihan provinsi (kabupaten/ kota) berdasarkan 136 kabupaten/kota rawan bencana pusat pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam RPJMN 2015-2019. Selain itu


11


juga ditambahkan kabupaten/kota bermasalah kesehatan yang memiliki indeks risiko bencana dengan kelas risiko tinggi. Pusat Krisis Kesehatan pada tahun 2016 telah melakukan asistensi di 34 Kabupaten/Kota rawan bencana dari 170 Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan. Kabupaten/kota tersebut berada di 8 provinsi yaitu Provinsi Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timut dan Maluku Utara. Hasil asistensi tersebut dikaji untuk selanjutnya disusun menjadi profil krisis kesehatan kabupaten/kota yang mengambarkan bahaya, kerentanan dan kapasitas terkait dengan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana di daerah. 1.2. Tujuan Tujuan penyusunan profil penanggulangan krisis kesehatan yaitu : a. Memetakan ancaman (hazard), kerentananan dan kapasitas terkait penanggulangan krisis kesehatan di 34 kabupaten/kota rawan bencana target tahun 2016. b. Mengidentifikasi permasalahan terkait penanggulangan krisis kesehatan di 34 kabupaten/kota rawan bencana target tahun 2016 . c. Memberikan usulan/rekomendasi kebijakankebijakan yang perlu diambil oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang ditemui di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota terkait upaya penanggulangan krisis kesehatan d. Memberi masukan untuk kebijakan nasional terkait penanggulangan krisis kesehatan. 1.3. Dasar Hukum a. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.   b. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan c. Undang–undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

12


d. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.   e. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan f. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan rakyat Nomor 54/2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan tahun 20112025. g. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 81 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Propinsi, Kabupaten/ Kota Serta Rumah Sakit. h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2006 Tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Penanggulangan Bencana. i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971 tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan. j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 64 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan. k. Peraturan Menteri Kesehatan No. 77 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan. l. Peraturan Kepala BNPB No. 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. m. Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana. n. Kepmenkes No. HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019. o. Keputusan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. HK. 02.04/4/608/2015 tentang Penetapan 34 Kabupaten/Kota Rawan Bencana Tahun 2016-2019. 1.4. Metodologi Metodologi penyusunan Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2016 terdiri dari beberapa tahap, antara lain :


A. Penyusunan Kuesioner Kuesioner berisi pertanyaaan-pertanyaan yang menggambarkan faktor risiko dalam penanggulangan krisis kesehatan yang mencakup potensi ancaman bencana (Hazard), Kerentanan (Vulnerability) dan Kapasitas (Capacity). Referensi penyusunan kuesioner yaitu peraturan perundangan/regulasi yang berlaku, SPHERE Handbook (2011), Global Health Cluster Suggested Set Of Core Indicators And Benchmarks By Category (IASC) serta Benchmarks, Standards and Indicators for Emergency Preparedness and Response (WHO). Tahap Penyusunan Kuesioner terdiri dari :

Keterangan : 1. Menentukan Tolok Ukur → dilakukan untuk mengetahui komponen-komponen yang digunakan untuk menilai Hazard, Kerentanan dan Kapasitas, yaitu : a. Tolok ukur untuk menilai potensi ancaman bencana (Hazard) berupa probabilitas dan dampak b. Tolok ukur untuk menilai Kerentanan (Vulnerability) berupa faktor-faktor sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. c. Tolok ukur untuk menilai Kapasitas meliputi kelembagaan/kebijakan, penguatan kapasitas, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan 2. Menentukan Standard → dilakukan untuk

menentukan tingkat kualitas/kuantitas yang disepakati/ditetapkan menjadi patokan untuk tolok ukur yang ditetapkan. a. Standar penilaian untuk potensi ancaman bencana (Hazard) adalah potensi yang rendah di suatu wilayah untuk terjadi kejadian bencana/krisis kesehatan. b. Standar untuk menilai kerentanan yaitu Kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat baik sehingga mampu bertahan dari sisi kesehatan dalam menghadapi bahaya/ancaman. c. Standar untuk menilai kapasitas adalah daerah dan masyarakat memiliki kemampuan untuk melakukan

pengurangan tingkat ancaman dan tingkat kerugian bidang kesehatan akibat bencana. 3. Menentukan Indikator → Untuk mengetahui apakah standar dari Hazard, Kerentanan dan Kapasitas sudah tercapai/sudah terpenuhi atau belum. a. Indikator untuk Potensi Ancaman Bencana (Hazard), antara lain : 1) Jenis ancaman bencana di wilayah tersebut 2) Jumlah Kejadian Krisis Kesehatan di wilayah tersebut dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2011 -2015) b. Indikator untuk Kerentanan (Vulnerability), antara lain :


13


1) Kepadatan penduduk 2) Jumlah Populasi Rentan, terdiri dari bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, lansia dan penyandang disabilitas. 3) Status kesejahteraan masyarakat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 4) Status kesehatan masyarakat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM). c. Indikator untuk Kapasitas (Capacity) Indikator Kapasitas dalam penanggulangan krisis kesehatan terbagi dalam : 1) Kelembagaan Kebijakan a. Kebijakan/Peraturan (contoh : Perda Bupati/walikota, SK Kadinkes, dsb) b. Struktur organisasi penanggulangan krisis kesehatan c. Keterlibatan institusi/lembaga non pemerintahan dalam penanggulangan krisis kesehatan. 2) Penguatan Kapasitas a. Fasilitas pelayanan kesehatan b. Sumber daya manusia c. Tim penanggulangan krisis kesehatan 3) Peringatan Dini a. Penyimpanan data krisis kesehatan 5 tahun terakhir b. Sarana pengumpulan data terkait krisis kesehatan c. Sistem peringatan dini 4) Mitigasi a. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan b. Kapasitas untuk memetakan risiko krisis kesehatan 5) Kesiapsiagaan a) Rencana penanggulangan krisis kesehatan dan Standard Operating Procedure b) Pembiayaan penanggulangan krisis kesehatan c) Sarana dan prasarana d) Penilaian fasyankes aman terhadap bencana e) Public Safety Center

14


4. Membuat Pertanyaan Dari indikator-indikator yang telah ditentukan dari tiap komponen Hazards, Kerentanan dan Kapasitas langkah selanjutnya adalah membuat pertanyaan-pertanyaan untuk masing-masing indikator tersebut. Misalnya untuk mengetahui Kepemilikan Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan di Dinas Kesehatan dibuat pertanyaan :

Apakah Dinas Kesehatan telah membentuk/ memiliki Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan ? Bila sudah, jenis Tim apakah yang dimiliki ? Tim RHA, Tim Gerak Cepat, atau Tim Bantuan Kesehatan?

B. Pengambilan Data Pengambilan data dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota oleh Tim yang terdiri dari petugas dari Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Universitas di Provinsi tempat Kabupaten/Kota yang menjadi target. Pengambilan data dilakukan pada periode Bulan Februari – April 2016 di 34 Kabupaten/Kota Rawan Bencana di 8 Provinsi yang telah ditetapkan untuk Tahun 2016. Metode pengambilan data yaitu dengan : 1. Wawancara dengan responden yaitu Pengelola Program Penanggulangan Krisis Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yaitu staf dan/atau pejabat terkait. Dalam wawancara ini Tim Asistensi menanyakan secara langsung pertanyaan yang terdapat di dalam kuosioner. Data yang diperoleh berupa data/jawaban langsung dari responden disertai dokumen-dokumen pendukung seperti : a. Peraturan Kepala Daerah/Kepala Dinas Kesehatan b. Rencana Kontinjensi c. SK Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan d. SK Tim Penanggulangan Bencana Di Rumah Sakit e. Dokumen Hospital Disaster Plan


f. Data Kejadian Krisis Kesehatan 5 Tahun Terakhir g. Data Contact Person h. Peta Rawan Bencana, dll 2. Pertemuan koordinasi melibatkan Pusat Krisis Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, BPBD Provinsi, Universitas, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota, Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta SKPD terkait di Kabupaten/Kota (BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Badan SAR). Dalam pertemuan koordinasi ini Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memberikan paparan mengenai upaya penanggulangan krisis kesehatan yang dilakukan sesuai dengan pertanyaan di kuosioner disertai tanya jawab dan diskusi melibatkan seluruh peserta pertemuan. 3. Kunjungan Lapangan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota dan Puskesmas yang terletak di daerah rawan bencana untuk menilai kesiapan Rumah Sakit dan Puskesmas dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan dari segi bangunan, Manajemen, Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana. Untuk melengkapi pengambilan data di lapangan, juga dilakukan pengambilan data di situs-situs serta buku resmi pemerintahan yang resmi yaitu antara lain : • http://bppsdmk.kemkes.go.id/info_sdmk/ • h t t p : / / w w w . b a n k d a t a . d e p k e s . g o . i d / puskesmas/ • www.depkes.go.id/resources/.../datadasar-puskesmas-tahun-2013.pdf • http://sirs.buk.depkes.go.id/rsonline/ report/proyeksi_bor_kabkota. php?id=17prop • http://sirs.buk.depkes.go.id/rsonline/ data_list.php • Terbitan.litbang.depkes.go.id/penerbitan/ index.php/blp/catalog/book/85 • www.bps.go.id • Buku Profil Kesehatan Indonesia tahun 2014 (Kemenkes RI)

C. Input Data Jawaban pertanyaan/Data yang ada dalam kuosioner diinput/dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan (SIPKK) yang dapat diakses di website www. penanggulangankrisis.depkes.go.id/admin . Pemasukan (input) data dilakukan pada periode bulan Mei – Juni 2016 oleh petugas asistensi/ pengambil data masing-masing kabupaten/kota. Di dalam SIPKK tersebut telah tersedia form sesuai pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner untuk diisi dengan jawaban/data dari kuosioner tersebut. D. Pengolahan Data Data yang telah diinput di dalam SIPKK selanjutnya akan diolah dalam Decision Support System (DSS) yang juga terdapat di dalam SIPKK. Hasil pengolahan data berupa nilai dari masing-masing indikator yang diolah dengan membandingkan jawaban/data kuosioner dengan standar masing-masing indikator. E. Penyusunan Naskah Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan Penyusunan naskah profil dilakukan dengan mendeskripsikan indikator-indikator penilaian risiko krisis kesehatan yang diperoleh dari hasil pengolahan data oleh Decision Support System (DSS). Kegiatan ini dibagi dalam 3 tahap/kegiatan, yaitu : Penyusunan Draft 1, Penyusunan Draft 2 serta Finalisasi. Penyusunan Profil dilakukan oleh Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan turut melibatkan unit lintas program terkait di Kementerian Kesehatan, antara lain Pusat Data dan Informasi, Direktorat Gizi Masyarakat, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Kesehatan Keluarga. Unit lintas sektor yang terlibat antara lain Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial. Penyusunan Profil ini juga melibatkan universitas serta LSM/NGO.


15


1.5. Definisi Operasional 1. Luas Wilayah Luas Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan (Negara/Provinsi/Kabupaten/ Kota) dalam kilometer persegi (Km2 ). 2. Jumlah Penduduk Jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata pencaharian tetap di daerah itu serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. pencatatan atau peng-kategorian seseorang sebagai penduduk biasanya berdasarkan usia yang telah ditetapkan. 3. Kepadatan Penduduk Kepadatan penduduk merupakan suatu perbandingan antara banyaknya penduduk serta luas wilayahnya. Satuan luas wilayah yang umumnya digunakan ialah Km2. Satuan kepadatan penduduk yang digunakan adalah jumlah penduduk/Km2. 4. Penduduk/Populasi Rentan Kelompok penduduk yang dapat/lebih mudah mengalami dampak kesehatan apabila terkena kejadian bencana. Yang termasuk kelompok penduduk/populasi rentan dalam buku profil ini adalah Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Bayi (0-1 tahun), Balita (0-5 tahun), Lanjut Usia (Di atas 55 tahun). 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

16

Status Kesejahteraan Masyarakat ditetapkan berdasarkan nilai IPM, yaitu :


a. Tinggi = Nilai IPM Lebih Dari Atau Sama Dengan 80 b. Menengah Atas = Nilai IPM 65 – 79 c. Menengah Bawah = Nilai IPM 50 - 64 d. Rendah = Nilai IPM < 50 6. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) adalah kumpulan indikator kesehatan yang dapat dengan mudahdan langsung diukur untuk menggambarkan masalah kesehatan.

Status Kesehatan Masyarakat ditetapkan berdasarkan nilai IPKM, yaitu : a. Di atas Rata-rata = Nilai IPKM > 0.7270 b. Rata-rata = Nilai IPKM 0.6401 - 0.7270 c. Di bawah Rata-rata = Nilai IPKM < 0.6401 7. Krisis Kesehatan Krisis Kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kesehatan individu atau masyarakat yang disebabkan oleh bencana dan/atau berpotensi bencana. 8. Bencana Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dang penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. 9. Bencana alam Antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. 10. Bencana non alam Antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.


11. Bencana sosial Antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi. 12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana Adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 13. Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Krisis Kesehatan melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 14. Mitigasi Kesehatan Mitigasi kesehatan adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Krisis Kesehatan, baik melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan sumber daya kesehatan maupun pembangunan fisik dalam menghadapi ancaman krisis kesehatan. 15. Pencegahan Bencana Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. 16. Peringatan Dini Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. 17. Tanggap Darurat Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

18. Ancaman Bencana (Hazard) Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. 19. Rawan Bencana Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 20. Risiko Bencana Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. 21. Status Keadaan Darurat Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. 22. Status Tanggap Darurat Bencana Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. 23. Bantuan Darurat Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. 24. Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik


17


Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

30. Kesehatan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

25. Pemerintah Daerah Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/ walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

31. Sumber Daya Kesehatan Sumber Daya Kesehatan adalah Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

26. Dana Siap Pakai (DSP) Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan. 27. Pra Krisis Kesehatan Pra Krisis Kesehatan merupakan serangkaia kegiatan yang dilakukan pada situasi tidak terjadi bencana atau situasi terdapat potensi terjadinya bencana yang meliputi kegiatan perencanaan penanggulangan krisis kesehatan, pengurangan risiko krisis kesehatan, pendidikan dan pelatihan, penetapan persyaratan standar teknis dan analisis penanggulangan krisis kesehatan, kesiapsiagaan dan mitigasi kesehatan. 28. Tanggap Darurat Krisis Kesehatan Tanggap Darurat Krisis Kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan segera pada saat kejadian akibat bencana untuk menangani dampak kesehatan yang ditimbulkan, melipti kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pemulihan korban, pra sarana serta fasilitas pelayanan kesehatan. 29. Pasca Krisis Kesehatan Pasca Krisis Kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera untuk memperbaiki, memulihkan, dan/atau membangun kembali prasarana dan fasilitas pelayanan kesehatan.

18


32. Perbekalan Kesehatan Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. 33. Alat Kesehatan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. 34. Obat Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. 35. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.


Penilaian ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dihitung dari Jumlah total Fasyankes/10.000 penduduk (Fasyankes = RS + Puskesmas perawatan + Puskesmas non perawatan + klinik swasta). Standar minimal yang dipakai adalah 1 Fasyankes/10.000 penduduk. 36. Puskesmas. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Penilaian ketersediaan puskesmas dihitung dari jumlah total (Puskesmas perawatan + Puskesmas non perawatan) /50.000 penduduk. Standar minimal yang dipakai adalah 1 Puskesmas/50.000 penduduk. 37. Rumah Sakit Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Penilaian ketersediaan rumah sakit menggunakan standar minimal yaitu Jumlah Rumah Sakit/250.000 penduduk. 38. Puskesmas Perawatan Puskesmas Perawatan atau Puskesmas Rawat Inap merupakan Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat, baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara. Sesuai Standard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. 39. Puskesmas PONED Puskesmas PONED adalah puskesmas yang mampu memberikan pelayanan untuk

menanggulangi kasus kegawatdaruratan ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir yang datang sendiri maupun yang dirujuk oleh masyarakat (kader, dukun), bidan praktek swasta, bidan di desa dan puskesmas sekitarnya. PONED merupakan kepanjangan dari Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar. PONED dilakukan di Puskesmas induk dengan pengawasan dokter. Petugas kesehatan yang boleh memberikan PONED yaitu dokter, bidan, perawat dan tim PONED Puskesmas beserta penanggung jawab terlatih. Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar dapat dilayani oleh Puskesmas yang mempunyai fasilitas atau kemampuan untuk penangan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar. Puskesmas PONED merupakan puskesmas yang siap 24 jam, sebagai rujukan antara kasus-kasus rujukan dari polindes dan puskesmas. Polindes dan puskesmas non perawatan disipakan untuk mealkukuan pertolongan pertama gawat darurat obstetri dan neonatal (PPGDON) dan tidak disiapkan untuk melakukan PONED. Penilaian ketersediaan Puskesmas PONED menggunakan standar minimal yaitu Jumlah Puskesmas PONED/250.000 penduduk. 40. Kapasitas Tempat Tidur Kapasitas Tempat Tidur adalah jumlah tempat tidur untuk pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit. Penilaian kapasitas Tempat Tidur menggunakan standar Jumlah tempat tidur/10.000 penduduk. 41. Hospital Disaster Plan Perencanaan Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit (Hospital Disaster Plan) adalah perencanaan Rumah Sakit dalam menghadapi situasi darurat atau rencana kontingensi, yang dimaksudkan agar RS tetap bisa berfungsi-hari terhadap pasien yang sudah ada sebelumnya. 42. Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan Tim penanggulangan krisis kesehatan adalah


19


sumber daya manusia kesehatan dan non kesehatan yang dimobilisasi apabila terjadi kejadian bencana. Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan terdiri dari : A. Tim Gerak Cepat, yaitu tim yang diharapkan dapat segera bergerak dalam waktu 0-24 jam setelah ada informasi kejadian bencana. Tim Gerak Cepat ini terdiri atas: 1). Pelayanan Medis a. Dokter umum/BSB : 1 org b. Dokter Spesialis Bedah : 1 org c. Dokter Spesialis Anestesi : 1 org d. Perawat mahir (perawat bedah, gawat darurat) : 2 org e. Tenaga DVI : 1 org f. Apoteker/Asisten Apoteker : 1 org g. Supir ambulans : 1 org 2). Surveilans : 1 org Ahli epidemiologi/Sanitarian 3). Petugas Komunikasi : 1 org B. Tim RHA, yaitu tim yang bisa diberangkatkan bersamaan dengan Tim Gerak Cepat atau menyusul dalam waktu kurang dari 24 jam. Tim ini minimal terdiri atas: 1) Dokter umum : 1 org 2) Ahli epidemiologi : 1 org 3) Sanitarian : 1 org C. Tim Bantuan Kesehatan, yaitu tim yang diberangkatkan berdasarkan kebutuhan setelah Tim Gerak Cepat dan Tim RHA kembali dengan laporan dengan hasil kegiatan mereka di lapangan. Tim Bantuan Kesehatan tersebut terdiri atas: 1) Dokter Umum PPGD/ GELS/ATLS/ACLS 2) Apoteker dan Asisten Apoteker Pengelolaan Obat dan Alkes 3) Perawat (D3/Sarjana Keperawatan) Emergency Nursing/PPGD/BTLS/ PONED/PONEK/ICU 4) Perawat Mahir Anestesi/Emergency Nursing 5) Bidan (D3 Kebidanan) APN dan PONED 6) Sanitarian (D3 Kesling/SarjanaKesmas) 7) Penanganan Kualitas Air Bersih dan Kesling

20


8) Ahli Gizi (D3/D4 Gizi/Sarjana Kesmas) Penanganan Gizi Darurat 9) Tenaga Surveilans (D3/D4Kesehatan/ Sarjana Kesmas) 10) Surveilens Penyakit 11) 9 Ahli Entomolog (D3/D4 Kesehatan/ Sarjana Kesmas/Sarjana Biolog) 12) Pengendalian Vektor Penilaian kepemilikan Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan berdasarkan standar BAGUS apabila memiliki 3 tim, CUKUP apabila memiliki 1-2 tim dan KURANG apabila tidak memiliki Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan. 43. Dokter Spesialis Dokter Spesialis adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu. Penilaian ketersediaan dokter spesialis berdasarkan standar Jumlah total dokter spesialis/100.000 penduduk. Dinyatakan kurang apabila jumlah dokter spesialis < 10 /100.000 penduduk dan sesuai standar apabila ≥ 10 / 100.000 penduduk. 44. Dokter Umum Dokter Umum adalah tenaga medis yang diperkenankan untuk melakukan praktik medis tanpa harus spesifik memiliki spesialisasi tertentu, hal ini memungkinkannya untuk memeriksa masalah-masalah kesehatan pasien secara umum untuk segala usia. Penilaian ketersediaan dokter umum berdasarkan standar Jumlah total dokter umum/100.000 penduduk. Dinyatakan kurang apabila jumlah dokter spesialis < 40 /100.000 penduduk dan sesuai standar apabila ≥ 40 / 100.000 penduduk. 45. Perawat Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. Penilaian ketersediaan perawat berdasarkan standar Jumlah total perawat/100.000 penduduk. Dinyatakan kurang apabila jumlah perawat


< 158 /100.000 penduduk dan sesuai standar apabila ≥ 158 / 100.000 penduduk. 46. Bidan Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan kebidanan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan diberi izin secara sah untuk melaksanakan praktek. Penilaian ketersediaan bidan berdasarkan standar Jumlah total bidan/100.000 penduduk. Dinyatakan kurang apabila jumlah bidan < 100 /100.000 penduduk dan sesuai standar apabila ≥ 100 / 100.000 penduduk. 47. Ahli Epidemiologi Epidemiolog Kesehatan adalah suatu profesi yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi yang mempunyai keahlian khusus epidmeiologi yang langsung dapat diterapkan dalam pelayanan kesehatan komprehensif yaitu pelayanan kuratif, preventif, promotif dan rehabilitatif. 48. Sanitarian Sanitarian adalah tenaga profesional yang bekerja dalam bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan dengan latar belakang pendidikan yang beragam dan yang telah mengikuti pendidikan atau pelatihan khusus di bidang sanitasi dan kesehatan lingkungan. 49. Tenaga Disaster Victim Identification (DVI) Tenaga yang bertugas melakukan identifikasi/ pengenalan jati diri korban yang meninggal akibat kejadian bencana. 50. Apoteker Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian). 51. Asisten Apoteker Asisten Apoteker adalah Profesi Pelayanan kesehatan di bidang Farmasi bertugas sebagai

pembantu tugas Apoteker dalam pekerjaan kefarmasian menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.889/MENKES/PER/V/2011. Di sebut juga sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian. 52. Dokter Spesialis Bedah Dokter spesialis bedah atau biasa disebut spesialis bedah umum adalah dokter yang memiliki pendekatan pembedahan atau operasi dalam menangani masalah kesehatan, menyembuhkan atau mencegah penyakit. 53. Dokter Spesialis Anestesi Ahli anestesi adalah seorang dokter spesialis yang mengkhususkan diri dalam praktek anestesiologi, cabang kedokteran yang melibatkan penggunaan obat atau agen lain yang menyebabkan ketidakpekaan terhadap rasa sakit. 54. Rencana Kontinjensi Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi. 55. Medical First Responder Medical First Responder adalah penolong yang pertama kali tiba di lokasi kejadian, yang memiliki kemampuan medis dalam penanganan kasus gawat darurat, yang terlatih untuk tingkat paling dasar. 56. ATLS ATLS (Advanced Trauma Life Support) adalah salah satu nama pelatihan atau kursus tentang penanganan terhadap pasien korban kecelakaan. Pelatihan ini semacam review praktis yang bertujuan agar peserta (khusus dokter) dapat melakukan diagnose secara tepat dan akurat terhadap pasien trauma, dapat mengerjakan pertolongan secara benar dan sistematis serta mampu menstabilkan pasien untuk mendapat penanganan lebih lanjut.


21


57. GELS GELS (General Emergency Life Support) adalah pelatihan penanganan kasus gawat darurat untuk kasus trauma maupun non trauma. Pelatihan ini dibentuk untuk meningkatkan kompetensi dokter khususnya di bidang kegawatdaruratan medis. 58. Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan dalam mengenali potensi risiko kejadian krisis kesehatan di wilayahnya dan melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan krisis kesehatan. 59. Standard Operating Procedure (SOP) SOP yaitu suatu set instruksi (perintah kerja) terperinci dan tertulis yang harus diikuti demi mencapai keseragaman dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu.

22


60. Relawan Penanggulangan Bencana Relawan adalah orang yang tanpa dibayar menyediakan waktunya untuk membantu upaya penanggulangan bencana dengan tanggung-jawab yang besar atau terbatas, tanpa atau dengan sedikit latihan khusus, tetapi dapat pula dengan latihan yang sangat intensif dalam bidang tertentu, untuk bekerja sukarela membantu tenaga profesional. 61. Public Safety Center (PSC) Pusat pelayanan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan, termasuk pelayanan medis yang dapat dihubungi dalam waktu singkat di manapun berada. Merupakan ujung tombak pelayanan yang bertujuan untukn mendapatkan respon cepat (quick response) terutama pelayanan pra Rumah Sakit.


Adapun 34 Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas untuk penyusunan profil di tahun 2016 adalah sebagai berikut:

2.1. Bengkulu a. Bengkulu Tengah b. Kota Bengkulu c. Lebong d. Bengkulu Utara e. Mukomuko

2.6.

Sulawesi Tenggara a. Muna b. Buton c. Kolaka d. Kolaka Utara e. Bombana

2.2.

Kalimantan Barat a. Sambas b. Ketapang c. Landak

2.3.

Kalimantan Tengah a. Kapuas b. Barito Timur c. Pulang Pisau

2.7.

Nusa Tenggara Timur a. Timor Tengah Selatan b. Timor Tengah Utara c. Kota Kupang d. Ende e. Flores Timur f. Sikka

2.4.

Kalimantan Timur a. Kutai Timur b. Kota Bontang c. Berau

2.8.

Maluku Utara a. Halmahera Utara b. Halmahera Barat c. Kep. Morotai d. Halmahera Timur e. Halmahera Tengah f. Halmahera Selatan

2.5.

Sulawesi Barat a. Polewali Mandar b. Majene c. Mamasa


23


01 Provinsi Bengkulu Bab II Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan

•

Kabupaten Bengkulu Tengah

•

Kota Bengkulu

•

Kabupaten Lebong

•

Kabupaten Bengkulu Utara

•

Kabupaten Mukomuko


25

Bab II Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan

Provinsi Bengkulu

A. Bengkulu Tengah 1. Pendahuluan Dinas Kesehatan KabupatenBengkulu Tengah terletak di komplek perkantoran Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Jl. Raya Bengkulu - Curup KM 25, Karang Tinggi Bengkulu 38382, nomor telepon 081367634310. Responden:Barti Hasibuan (Kepala Seksi Pencegahan Penyakit dan Survailans) dan Jamaluddin (Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan).

26


2. Karakteristik Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah secara administrasi termasuk dalam wilayah Propinsi Bengkulu yang terletak antara 1010 32’– 1020 8’ BT dan 20 5’ – 40 LS yang meliputi 10(sepuluh) kecamatan, dan luas wilayah berdasarkan Geographic Information System (GIS) 1.223,94 km2.


Gambar 1. Peta Geografis Kabupaten Bengkulu Tengah

Kabupaten Bengkulu Tengah terletak pada ketinggian 0 - 541 m dpl dengan persebaran sporadis sehingga topografi wilayah bergelombang dan berbukit dengan derajat kelerengan antara 5 - 35 %. Wilayah yang relatif datar dengan tingkat kelerengan ratarata 5 % terletak di wilayah Kecamatan Pondok Kelapa. Lokasi dengan titik tertinggi hingga 541 m dpl berada di kawasan hutan lindung berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang. Sedangkan daerah terendah terletak di wilayah Kecamatan Pondok Kelapa dengan ketinggian 0 – 15 m dpl.

Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah berada pada ketinggian 0-1000 m di atas permukaan laut yang meliputi wilayah datar, berombak, berbukit-bergelombang, curam dan terjal.

Jumlah pulau-pulau kecil yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Tengah berjumlah 33 pulau dengan rincian pulau yang berpenghuni berjumlah 7 pulau dan yang tidak berpenghuni berjumlah 26 pulau.

Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut : - Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Rejang Lebong. - Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kepahiyang. - Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma. - Sebelah barat berbatasan dengan Kota Bengkulu.

Akses komunikasi pada umumnya lancar dan yang dapat digunakan yaitu HP dan internet. Untuk telepon belum ada jaringan kabelnya. Akses transportasi relatif mudah yaitu melalui darat. Jenis alat transportasi yang dapat digunakan untuk mencapai tiap kecamatan dan ibu kota provinsi yaitu mobil dan sepeda motor.

Jarak dari ibukota kabupaten ke ibu kota provinsi yaitu +30 km dan waktu tempuhnya sekitar 1 jam. Jarak dari ibu kota kabupaten


27


ke RS rujukan terdekat yaitu 15 km dengan waktu tempuh yang relatif sangat singkat yaitu 15 menit. Listrik di sejumlah wilayah masih belum lancar. 3. Ancaman (Hazard) Jenis Ancaman Bencana yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah yang paling utama yaitu Gempa Bumi dan Banjir. Selain itu Banjir Bandang, Tanah Longsor, Kebakaran, Kecelakaan Transportasi, KLB Keracunan dan KLB Penyakit. Dikarenakan kondisi topografi Kabupaten Bengkulu Tengah yang berbukitdan bergelombang, menyebabkan bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah tanah longsor.

data-data di Pusat Krisis Kesehatan, frekuensi tersebut termasuk jarang. 4. Kerentanan Total jumlah keseluruhan penduduk di Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu 109.593 jiwa. Kepadatannya 90 jiwa/km2. Bila dibandingkan luas wilayahnya, termasuk kurang padat. Populasi kelompok rentan termasuk rata-rata (Jumlah kelompok rentan 23%. Rata-rata Indonesia 18%-26%). KabupatenBengkulu Tengah belum memiliki data penyandang disabilitas. IPM termasuk menengah atas yaitu 69,08. IPM termasuk menengah atas, kategori yang sama dengan rata-rata IPM Indonesia. IPKM termasuk di rata-rata yaitu 0,7190.

Riwayat kejadian bencana 5 tahun terakhir : Kejadian Tanggal Lokasi Luka berat/luka ringan Gempa Bumi 10/4/2016 - - Tanah longsor 13/5/2016 - - Konflik Sosial 11/6/2016 - 5

Kejadian krisis kesehatan selama 5 tahun terakhir (1 Januari 2011 s.d 15 Juni 2016) terdapat 1 kali kejadian krisis kesehatan yaitu konflik sosial. Bila dibandingkan dengan

28


Pengungsian -

5. Kapasitas Kapasitas penanggulangan krisis kesehatan masih belum memadai, ditandai dengan sebesar 78 % dari indikator kapasitas belum terpenuhi, rinciannya sebagai berikut :


No Indikator 1 a.

b.

c.

Kebijakan/Peraturan Perda/SK Bupati terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan Peraturan/SK Kadinkes terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan Peraturan-peraturan dari unit Lintas Sektor Lain yang Memiliki Keterkaitan dengan PKK Tersedia/SOP Mekanisme Koordinasi Terkait PKK Struktur Organisasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Pelaksanaan pertemuan koordinasi dalam mobilisasi sumber daya kesehatan Unit di Dinas Kesehatan yang memiliki tugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan krisis kesehatan Keterlibatan Institusi/ Lembaga Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Perda mengenai mekanisme sistem koordinasi antar institusi dalam penanggulangan bencana Dinas Kesehatan telah mengidentifikasi institusi/ lembaga non pemerintahan yang dilibatkan dalam penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan menyusun SOP/ Pedoman keterlibatan LSM/ institusi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan pernah mengadakan MoU dengan LSM/ Instansi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan

Sesuai Standar/Sudah Tersedia/Sudah Ada/Sudah Melakukan

Kurang dari Standar/Tidak Tersedia/Belum Ada/Belum Melakukan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√


29


2 a.

b.

c.

3.

30

Penguatan Kapasitas Fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah total seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas Jumlah Rumah Sakit Jumlah Puskesmas PONED Kapasitas tempat tidur di RS Tim penanggulangan bencana (rumah sakit) Hospital Disaster Plan Sumber daya manusia Jumlah dokter spesialis Jumlah dokter umum Jumlah Bidan Jumlah perawat Ketenagaan pada unit yang mengkoordinir upaya penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan (PKK) Penanggulangan krisis kesehatan SK Penetapan Tim SOP mekanisme mobilisasi tim PKK Memiliki petugas yang terlatih terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Perencanaan peningkatan kapasitas SDM terkait PKK yang rutin dan berkesinambungan Peringatan Dini Data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir. Daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi Media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana


√ √ √ √ √ √

√ √ √ √

√

√ √ √

√

√ √

√


4. a.

b.

5. a.

Sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan Sistem Peringatan Dini Mitigasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan Kapasitas untuk memetakan risiko krisis kesehatan Peta kapasitas atau data kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan Peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/kota Peta jenis ancaman bencana per kecamatan di kabupaten/kota Kesiapsiagaan Rencana penanggulangan krisis kesehatan dan standard operating procedure Rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja Dinas Kesehatan menyusun rencana kontijensi bidang kesehatan Dinas Kesehatan telah/belum melakukan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun SOP Penanganan Korban Bencana di Lapangan SOP Pengelolaan obat dan logistik kesehatan bencana SOP pengelolaan bantuan relawan

√

√

√

√

√ √

√

√

√

√ √ √


31


b.

c.

SOP pemantauan kejadian krisis kesehatan SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan Pembiayaan penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan belum mengalokasikan anggaran penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggap darurat bencana Dinas Kesehatan memahami DSP di BNPB/BPBD. Sarana prasarana PKK, Penilaian Risiko dan PSC Sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan. Penilaian fasyankes aman teradap bencana. Pemerintah Kabuparten/Kota belum memiliki Public Saftey Center (PSC) 24 jam

6. Kesimpulan a) Krisis Kesehatan di Kabupaten Bengkulu Tengah relatif jarang. Namun kabupaten tersebut berisiko terkena bencana besar yaitu gempa bumi dan tsunami.

32


√ √ √

√

√

√

√

√ √

b) Kondisi kerentanan masyarakat termasuk rata-rata. c) Ringkasan kondisi kapasitas di Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai berikut :


No Indikator Kapasitas 1 2 3 4 5

Kebijakan/Peraturan Penguatan Kapasitas Peringatan Dini Mitigasi Kesiapsiagaan Jumlah

Jumlah Indikator

Indikator yang Telah Terpenuhi

Indikator yang Belum Terpenuhi

10 1 17 8 5 1 4 0 15 1 51 11

7. Rekomendasi a) Dinas Kesehatan Kabupaten - Agar melakukan pemetaan risiko krisis kesehatan di kabupaten dengan memetakan hazard, kerentanan serta kapasitas untuk penanggulangan krisis kesehatan. - Kabupaten Bengkulu Tengah diharapkan dapat menyusun peta respon. - Perlu mengadakan sarana prasarana terkait penanggulangan krisis kesehatan. - Dinas Kesehatan agar dapat menyusun kebijakan yang terkait klaster kesehatan - Perlu dilakukan advokasi pada BPBD Kabupaten dan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait klaster bencana. - Tingkat kerentanan bencana banjir di Kabupaten Bengkulu Tengah termasuk kedalam kelas tinggi, sehingga agar dapat mengurangi risiko bencana yangtinggi perlu meningkatkan kapasitas penduduk terhadap ancaman bencana banjir. - Penggerakan masyarakat untuk ikut serta dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan. b) Dinas Kesehatan Provinsi - Agar melakukan asistensi/ pendampingan agar Kabupaten mampu melakukan pemetaan risiko kesehatan dan menyusun peta respon - Perlu memfasilitasi advokasi kabupaten/kota ke BPBD Kabupaten dan Bupati - Provinsi agar mengadvokasi BPBD Provinsi dan Gubernur untuk dapat

9 9 4 4 14 40

mendukung upaya penanggulangan krisis kesehatan di Kabupaten. c) Kementerian Kesehatan - Perlu dukungan klaster pelayanan kesehatan untuk pelatihan fasilitas pelayanan kesehatan yang aman terhadap bencana. - Perlu dukungan dari Pusat Krisis Kesehatan untuk pelatihan Manajemen Bencana, Penyusunan Peta Respon dan Pelatihan Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan. - Perlu ada advokasi dari Kementerian Kesehatan terhadap pemerintah daerah/Kementerian Dalam Negeri untuk dukungan serta komitmen pemerintah dalam rangka peningkatan kapasitas penanggulangan krisis kesehatan. B. Kota Bengkulu 1. Pendahuluan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terletak di Jalan basuki Rahmat no 8 Kota Bengkulu. Telpon 0736-21072. Responden yaitu H. Mustakim Usman (Kepala Seksi Matra) dan Elya Sri Wahyuni, SKM (Staf Seksi Penyehatan Haji dan Matra). 2. Karakteristik Wilayah Secara geografis Kota Bengkulu memiliki luas wilayah 151,69 km², terletak di pantai barat pulau Sumatera dengan panjang pantai sekitar 525 km. Kawasan kota ini membujur sejajar dengan pegunungan Bukit Barisan dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, terdiri dari 8 kecamatan dengan jumlah penduduk 351.262 Jiwa dengan kepadatan penduduk 2.25.


33


Gambar 2. Peta Geografis Kota Bengkulu

Kecamatan di Kota Bengkulu adalah: No. Kecamatan 1 Gading Cempaka 2 Singgaran Pati 3 Ratu Agung 4 Ratu Samban 5 Teluk Segara 6 Muara Bangkahulu Sungai Serut 7 Selebar 8 Kampung Melayu TOTAL

34

Akses komunikasi pada umumnya lancar dan yang dapat digunakan yaitu telepon, HP, fax, Internet, Telepon Satelit. Tidak ada kerjasama antara Dinas Kesehatan dan RAPI. Akses transportasi relatif mudah yaitu melalui darat, udara. Jenis alat transportasi yang dapat digunakan untuk mencapai tiap kecamatan yaitu mobil dan sepeda motor dan perahu. Sedangkan


Luas Daratan Jumlah (km2) Kelurahan 14.42 5 14.44 6 11.02 8 2.84 9 2.76 13 23.18 7 13.53 7 46.36 6 23.14 6 151.69 67

alat transportasi untuk mencapai ibu kota provinsi meliputi yaitu mobil, Sepeda Motor, Pesawat.

Jarak dari kota Bengkulu ke ibu kota provinsi yaitu + 5 km. Waktu tempuhnya sekitar 10 menit bila melalui darat. Jarak dari kota Bengkulu ke RS Rujukan terdekat 5 km dengan waktu tempuh dari Ibukota Kabupaten ke RS Rujukan terdekat 15 menit.


3. Ancaman (Hazard) Jenis Ancaman Kejadian Bencana yang ada di Kota Bengkulu yang paling utama yaitu Gempa Bumi, Konflik Sosial, Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung dan Kebakaran. Jenis kejadian bencana selama 5 tahun terakhir :

Indonesia 18%-26%). Populasi kelompok rentan (balita, bumil, buteki, lansia, dan penyandang disabilitas) = 68.813.IPM termasuk menengah atas yaitu 77,01. IPKM termasuk meningkat yaitu 0,7711.

Kejadian Tahun Lokasi Banjir 2015 Kecamatan Tanjung Agung, Pagar Dewa,Tebeng Angin Kencang 2015 Kelurahan Nusa Indah 4. Kerentanan Total jumlah keseluruhan penduduk Kota Bengkulu yaitu 351.262 jiwa. Kepadatannya 2,25 Jiwa/km2. Bila dibandingkan luas wilayahnya, termasuk tidak padat.Populasi kelompok rentan termasuk diatas rata-rata (Jumlah kelompok rentan 19.18%. Rata-rata

No Indikator 1 a.

b.

Kebijakan/Peraturan Perda/SK Bupati terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan Peraturan/SK Kadinkes terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan Peraturan-peraturan dari unit Lintas Sektor Lain yang Memiliki Keterkaitan dengan PKK Tersedia/SOP Mekanisme Koordinasi Terkait PKK Struktur Organisasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Pelaksanaan pertemuan koordinasi dalam mobilisasi sumber daya kesehatan Unit di Dinas Kesehatan yang memiliki tugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan krisis kesehatan

Banyaknya kejadian 3 1

5. Kapasitas Kapasitas penanggulangan krisis kesehatan termasuk menengah ditandai dengan sebesar 49% dari indikator kapasitas belum terpenuhi, rinciannya sebagai berikut :



√

√

√

√

√

√


35


c.

2. a.

b.

36

Keterlibatan Institusi/ Lembaga Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Perda mengenai mekanisme sistem koordinasi antar institusi dalam penanggulangan bencana Dinas Kesehatan telah mengidentifikasi institusi/ lembaga non pemerintahan yang dilibatkan dalam penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan menyusun SOP/Pedoman keterlibatan LSM/institusi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan pernah mengadakan MoU dengan LSM/Instansi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan Penguatan Kapasitas Fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah total seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas Jumlah Rumah Sakit Jumlah Puskesmas PONED Kapasitas tempat tidur di RS Tim penanggulangan bencana (rumah sakit) Hospital Disaster Plan Sumber daya manusia Jumlah dokter spesialis Jumlah dokter umum Jumlah Bidan Jumlah perawat Ketenagaan pada unit yang mengkoordinir upaya penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan (PKK)


√

√

√

√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√


c.

3.

4. a.

Penanggulangan krisis kesehatan SK Penetapan Tim SOP mekanisme mobilisasi tim PKK Memiliki petugas yang terlatih terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Perencanaan peningkatan kapasitas SDM terkait PKK yang rutin dan berkesinambungan Peringatan Dini Data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir Daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi Media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana Sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan Sistem Peringatan Dini Mitigasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan Kapasitas untuk memetakan risiko krisis kesehatan Peta kapasitas atau data kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan Peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/kota

√ √ √

√

√ √

√

√

√

√

√

√


37


5. a.

b.

c.

38

Peta jenis ancaman bencana per kecamatan di kabupaten/kota Kesiapsiagaan Rencana penanggulangan krisis kesehatan dan standard operating procedure Rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja Dinas Kesehatan menyusun rencana kontijensi bidang kesehatan Dinas Kesehatan telah/belum melakukan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun SOP Penanganan Korban Bencana di Lapangan SOP Pengelolaan obat dan logistik kesehatan bencana SOP pengelolaan bantuan relawan SOP pemantauan kejadian krisis kesehatan SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan Pembiayaan penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan belum mengalokasikan anggaran penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggap darurat bencana Dinas Kesehatan belum memahami DSP di BPBD/BNPB. Sarana prasarana PKK, Penilaian Risiko dan PSC Sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan. PenilaianFasyankes yang aman bencana. Pemerintah kabupaten/kota belum memiliki Public Safety Center (PSC) 24 jam.


√

√

√

√

√ √ √

√ √

√

√

√

√

√ √


6. Kesimpulan a) Berdasarkan data Pusat Krisis Kesehatan, kejadian Krisis Kesehatan di Kota Bengkulu relatif jarang dan dampaknya juga ringan. Namun Kabupaten tersebut memiliki risiko yang tinggi terhadap angin puting beliung, gempa, tsunami, longsor dan banjir. b) Kondisi kerentanan masyarakat termasuk kurang rentan. Indikatornya adalah nilai IPKM & IPM di atas rata-rata serta penduduk tidak padat. c) Ringkasan kondisi Kapasitas di kota bengkulu sebagai berikut : No Indikator Kapasitas 1 2 3 4 5


melakukan upaya penyusunan peta respon serta rencana kontinjensi. - Perlu dukungan Provinsi untuk peningkatan kapasitas. Pelatihan yang diprioritaskan yaitu Manajemen krisis kesehatan / Manajemen Bencana, Penyusunan Rencana Kontinjensi, Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan serta Fasyankes yang aman terhadap bencana. c) Kementerian Kesehatan - Perlu dukungan dari Kementerian

Jumlah Indikator



10 4 17 12 5 3 4 2 15 5 51 26

7. Rekomendasi a) Dinas KesehatanKota - Dinkes Kota diharapkan dapat menyusun peta respon dan selanjutnya dilakukan penyusunan rencana kontinjensi. - Dinas Kesehatan agar dapat menyusun kebijakan yang terkait klaster kesehatan - Perlu sosialisasi dan advokasi pada BPBD kota Bengkulu serta BPBD Provinsi untuk mendukung upaya dan program-program penanggulangan krisis kesehatan dengan prioritas utama peningkatan kapasitas. - Perlu advokasi pada pemerintah daerah untuk dapat mendukung pengalokasian dana untuk mendukung program penanggulangan krisis kesehatan. - Pemberdayaan masyarakat. b) Dinas Kesehatan Provinsi - Agar melakukan asistensi dan pendampingan ke Dinkes Kota untuk

6 5 2 2 10 25

Kesehatan untuk pelatihan Manajemen Bencana, Penyusunan Rencana Kontinjensi, Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan, dan Fasyankes yang aman terhadap bencana. - Perlu ada advokasi dari Kementerian Kesehatan terhadap pemerintah daerah /Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk dukungan serta komitmen pemerintah dalam rangka peningkatan C. Kabupaten Lebong 1. Pendahuluan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong yang beralamat di Jl. Raya Embong Panjang No telepon : 081278379993 dan nomor Fax (0738) 31043.Berikut adalah data dari pengisi kuesioner : Nama : Amril Yudani, SKM NIP : 195905061982011003 Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong


39


Gambar 3. Peta Geografis Kabupaten Lebong

2. Karakteristik Wilayah Letak Geografis, Kabupaten Lebong dengan ibu kota Tubei terletak + 120 km dari utara ibu Kota Provinsi dengan titik koordinat 02⁰ 65’ s/d 03⁰6’ lintang selatan dan 101 s/d 102 bujur timur.

40

Kabupaten Lebong terletak di sebelah barat pengunungan Bukit Barisan dengan batas : - Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sorolangun Propinsi Jambi. - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara. - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan. - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan


Napal Putih dan Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

Luas wilayah Kabupaten Lebong + 2.731,31 km2 atau 273.131 ha yang terdiri atas 13 kecamatan, 98 desa dan 11 kelurahan. Secara topografi Kabupaten Lebong terletak di posisi 105º-108º Bujur Timur dan 02º,65’03º,60’ Lintang Selatan di sepanjang Bukit Barisan serta terklasifikasi sebagai daerah Bukit Range pada ketinggian 500-1.000 dpl.

Secara Administratif kabupaten Lebong terdiri atas 13 Kecamatan dengan 11 kelurahan dan 100 desa. Luas wilayah keseluruhan 192.424 Ha (belum termasuk luas kecamatan Padang Bano yang masih bersengketa dengan Kabupaten Bengkulu Utara). Dari total tersebut 134.834,55 Ha adalah Kawasan Konservasi dengan peruntukan untuk Kawasan Taman Nasional


Kerinci Sebelat 111.035,00 Ha, Hutan Lindung 20.777,40 Ha dan Cagar Alam 3.022,15 Ha. Profil transportasi kabupaten Lebong masih bisa di akses dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2, namun ada wilayah yang sulit yang hanya bisa di capai dengan berjalan kaki yaitu desa Sungai Lisai. Akses komunikasi pada umumnya lancar dan yang dapat digunakan yaitu telepon, HP, internet. Untuk akses komunikasi sudah terdapat fasilitas internet, hanya daerah terpencil seperti Sungai Lisai, Bandar Agung dan Mangkurajo yang belum mendapatkan layanan Internet. 3. Ancaman (Hazard) Jenis Ancaman Bencana yang ada di kab. Lebong yang paling utama yaitu Tanah Longsor. Selain itu terdapat ancaman lain berupa gempa bumi, konflik sosial, banjir, kebakaran, dan kecelakaan transportasi. Kejadian krisis kesehatan selama 5 tahun terakhir (1 Januari 2011 s.d 15 Juni 2016) terdapat 7 kali kejadian krisis kesehatan

yaitu banjir (3 kali), tanah longsor (2 kali) dan banjir bandang (2 kali). Bila dibandingkan dengan data-data di Pusat Krisis Kesehatan, frekuensi tersebut termasuk cukup. 4. Kerentanan Jumlah penduduk Kabupaten Lebong sebanyak 102.084 jiwa (BPS, 2014). Dengan jumlah laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lebong yakni sebesar 2,00%. Kepadatan penduduk 61,3/km2. Bila dibandingkan luas wilayahnya, termasuk tidak padat. Kabupaten Lebong belum memiliki data penyandang disabilitas.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lebong 71,12 (termasuk menengah atas), sedangkan Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia (IPKM) Kabupaten Lebong 0,6787 (termasuk rata-rata). 5. Kapasitas Kapasitas penanggulangan krisis kesehatan termasuk menengah, ditandai dengan sebesar 24 % dari indikator kapasitas belum terpenuhi, rinciannya sebagai berikut :

Kejadian Tanggal Lokasi Banjir 2015 Kecamatan Tanjung Agung, Pagar Dewa,Tebeng Angin Kencang 2015 Kelurahan Nusa Indah

Banyaknya kejadian 3 1


41


No Indikator 1 a.

b.

c.

42

Kebijakan/Peraturan Perda/SK Bupati terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan Peraturan/SK Kadinkes terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan Peraturan-peraturan dari unit Lintas Sektor Lain yang Memiliki Keterkaitan dengan PKK Tersedia/SOP Mekanisme Koordinasi Terkait PKK Struktur Organisasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Pelaksanaan pertemuan koordinasi dalam mobilisasi sumber daya kesehatan Unit di Dinas Kesehatan yang memiliki tugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan krisis kesehatan Keterlibatan Institusi/ Lembaga Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Perda mengenai mekanisme sistem koordinasi antar institusi dalam penanggulangan bencana Dinas Kesehatan menyusun SOP/ Pedoman keterlibatan LSM/ institusi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan telah mengidentifikasi institusi/lembaga non pemerintahan yang dilibatkan dalam penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan pernah mengadakan MoU dengan LSM/ Instansi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan



√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



2. a.

b.

c.

3.

Penguatan Kapasitas Fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah total seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas Jumlah Rumah Sakit Jumlah Puskesmas PONED Kapasitas tempat tidur di RS Tim penanggulangan bencana (rumah sakit) Hospital Disaster Plan Sumber daya manusia Jumlah dokter spesialis Jumlah dokter umum Jumlah Bidan Jumlah perawat Ketenagaan pada unit yang mengkoordinir upaya penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan (PKK) Penanggulangan krisis kesehatan SK Penetapan Tim SOP mekanisme mobilisasi tim PKK Memiliki petugas yang terlatih terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Perencanaan peningkatan kapasitas SDM terkait PKK yang rutin dan berkesinambungan Peringatan Dini Data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir Daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi Media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√

√ √ √

√

√ √

√


43


4. a.

b.

5. a.

44

Sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan Sistem Peringatan Dini Mitigasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan Kapasitas untuk memetakan risiko krisis kesehatan Peta kapasitas atau data kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan Peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/kota Peta jenis ancaman bencana per kecamatan di kabupaten/kota Kesiapsiagaan Rencana penanggulangan krisis kesehatan dan standard operating procedure Rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja Dinas Kesehatan menyusun rencana kontijensi bidang kesehatan Dinas Kesehatan telah/belum melakukan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun SOP Penanganan Korban Bencana di Lapangan SOP Pengelolaan obat dan logistik kesehatan bencana. SOP pengelolaan bantuan relawan SOP pemantauan kejadian krisis kesehatan SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan


√

√

√

√

√ √

√

√ √

√ √ √ √ √ √


b.

c.

Pembiayaan penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan belum mengalokasikan anggaran penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggap darurat bencana Dinas Kesehatan belum memahami DSP di BPBD/BNPB Sarana prasarana PKK, Penilaian Risiko dan PSC Sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan. Penilaian fasyankes yang aman bencana. Pemerintah kabupaten/kota belum memiliki Public Safety Center (PSC) 24 jam.

√

√

√

√ √ √

6. Kesimpulan a. Kabupaten Lebong mempunyai karakteristik geografis yang berbentuk perbukitan sehingga keadaan ini membuat Kabupaten Lebong mempunyai potensi terhadap Krisis Kesehatan yang

No Indikator Kapasitas Jumlah Indikator 1 2 3 4 5


diakibatkan bencana didominasi dengan kejadian banjir dan longsor. b. Kondisi kerentanan masyarakat termasuk menengah. c. Ringkasan kondisi kapasitas di Kabupaten Lebong sebagai berikut :

Sesuai Standard/ sudah Tersedia/ sudah Ada/ sudah Melakukan

Kurang Standard/ Tidak Tersedia/ Belum Ada/ Belum Melakukan

10 10 17 6 5 4 4 4 15 15 51 39

0 11 1 0 0 12


45


7. Rekomendasi Rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan krisis kesehatan: a. Dinas Kesehatan Kabupaten - Perlu melakukan penguatan fasilitas pelayanan kesehatan dan SDM kesehatan melalui advokasi pada pemerintah daerah dalam rangka : • Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan sesuai dengan standard. • Peningkatan jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan standard yang berlaku • Melakukan penilaian fasyankes yang aman terhadap bencana. • Penyusunan hospital disaster plan - Penguatan kapasitas dalam penanggulangan krisis kesehatan melalui penyelenggaraan simulasi dan gladi penanggulangan krisis kesehatan b. Dinas Kesehatan Provinsi - Melakukan asistensi/pendampingan pada Dinkes Kabupaten untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas terkait dengan penanggulangan krisis kesehatan termasuk untuk simulasi dan gladi. - Memfasilitasi advokasi kabupaten/kota pada pemerintah daerah kabupaten dalam rangka penguatan fasilitas pelayanan kesehatan dan SDM kesehatan. - Advokasi pada gubernur untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas di Kabupaten Lebong. c. Kementerian Kesehatan - Mendukung upaya peningkatan kapasitas penanggulangan krisis kesehatan di Kabupaten Lebong termasuk untuk melakukan TTX dan simulasi.

46


D. Kabupaten Bengkulu Utara 1. Pendahuluan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara terletak Jl. Prof. M Yamin No. 233, Arga Makmur38611. Telpon (0737) 521030. Kepala Dinas Kesehatan H. Ikhsan, SKM, M.Kes. Responden Irawan S.Sos, M.Kes(Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan) dan Nova Hendriyani, SKM (Kepala Seksi Pengendalian Penyakit). 2. Karakteristik Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang beribukota Arga Makmur, yang mempunyai luas wilayah daratan 4.424,6 Km2 dan luas lautan 2.118,5 Km2 terdiri dari 17 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 214 desadefinitif, terletak antara 101o32’ – 102 o 8’BT dan 2o15 - 4oLS. Kondisi geografis Kabupaten Bengkulu Utara sebagian besar merupakan dataran dengan ketinggian 150 Meter di atas permukaan laut (DPL) terdapat dibagian Barat membujur kearah pantai dari Selatan ke Utara, sedangkan dibagian Timur topografinya berbukit-bukit dengan ketinggian 541 Meter DPL.Jumlah penduduk Bengkulu Utara adalah 229,485 jiwa. Kabupaten Bengkulu Utara berbatasan dengan : - Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Muko-Muko. - Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah. - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang dan Propinsi Jambi. - Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.


Gambar 4. Peta Geografis Kabupaten Bengkulu Utara

Akses komunikasi pada umumnya lancar dan yang dapat digunakan yaitu telepon, HP, fax dan internet. Akses transportasi relatif mudah yaitu melalui darat, laut dan udara. Jenis alat transportasi yang dapat digunakan untuk mencapai tiap kecamatan yaitu mobil, sepeda motor, perahu, kapal laut dan pesawat. Sedangkan alat transportasi untuk mencapai ibu kota provinsi meliputi mobil dan sepeda motor. Jarak dari ibukota kabupaten ke ibu kota

provinsi yaitu ± 150 km (waktu tempuhnya sekitar 3 jam). Sedangkan jarak dari ibu kota kabupaten ke RS rujukan terdekat yaitu 1 km. 3. Ancaman (Hazard) Jenis Ancaman Bencana yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara yang paling utama yaitu Gempa Bumi, Tsunami, Banjir dan Tanah Longsor.

No Kecamatan Nama Puskesmas Tgl. Kejadian 1 Batik Nau Bintunan, Suka Maju, Tahun 2007 Batik Nau Lama 2 Batik Nau Bintunan, Suka Maju, 23 – 24 Oktober 2008 Batik Nau Lama 3 Air Besi Tanjung Ginting Tahun 2007 4 Air Besi Tanjung Ginting 23 – 24 Oktober 2008 5 Ketahun Cakra Tahun 2007 6 Ketahun Cakra 23 – 24 Oktober 2008 7 Giri Mulya Wonoharjo Tahun 2007 8 Giri Mulya Wonoharjo 23 – 24 Oktober 2008 9 Air Napal Kerkap Juli-2007 10 Se-Kabupaten Se-Kabupaten Juli-0207 Bengkulu Utara Bengkulu Utara 11 Napal Putih Napal Putih 23-Des-15

Jenis Bencana yang pernah terjadi Banjir Banjir dan Longsor Banjir Banjir dan Longsor Banjir Banjir dan Longsor Banjir Banjir dan Longsor Gampa Tsunami Gempa Longsor


47


4. Kerentanan Total jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Bengkulu Utara yaitu 274.174 jiwa. Kepadatannya 63.4/km2. Bila dibandingkan luas wilayahnya, termasuk padat. Populasi kelompok rentan termasuk di bawah rata-rata (jumlah kelompok rentan 4,44% dari populasi. Rata-rata Indonesia 18%-26%). KabupatenBengkulu Utara belum memiliki data penyandang

No Indikator 1 a.

b.

c.

48

Kebijakan/Peraturan Perda/SK Bupati terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan Peraturan/SK Kadinkes terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan Peraturan-peraturan dari unit Lintas Sektor Lain yang Memiliki Keterkaitan dengan PKK Tersedia/SOP Mekanisme Koordinasi Terkait PKK Struktur Organisasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Pelaksanaan pertemuan koordinasi dalam mobilisasi sumber daya kesehatan Unit di Dinas Kesehatan yang memiliki tugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan krisis kesehatan Keterlibatan Institusi/ Lembaga Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Perda mengenai mekanisme sistem koordinasi antar institusi dalam penanggulangan bencana


disabilitas. IPM termasuk menengah atas yaitu 67,27. IPKM termasuk di bawah ratarata yaitu 0,6920. 5. Kapasitas Kapasitas penanggulangan krisis kesehatan masih belum memadai, ditandai dengan sebesar 45% dari indikator kapasitas belum terpenuhi, rinciannya sebagai berikut :



√

√

√

√

√

√

√


2. a.

b.

c.

Dinas Kesehatan telah mengidentifikasi institusi/ lembaga non pemerintahan yang dilibatkan dalam penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan menyusun SOP/Pedoman keterlibatan LSM/institusi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan pernah mengadakan MoU dengan LSM/Instansi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan Penguatan Kapasitas Fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah total seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas Jumlah Rumah Sakit Jumlah Puskesmas PONED Kapasitas tempat tidur di RS Tim penanggulangan bencana (rumah sakit) Hospital Disaster Plan Sumber daya manusia Jumlah dokter spesialis Jumlah dokter umum Jumlah Bidan Jumlah perawat Ketenagaan pada unit yang mengkoordinir upaya penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan (PKK) Penanggulangan krisis kesehatan SK Penetapan Tim SOP mekanisme mobilisasi tim PKK Memiliki petugas yang terlatih terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan

√

√

√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√

√

√ √ √


49


3.

4. a.

b.

5. a.

50

Perencanaan peningkatan kapasitas SDM terkait PKK yang rutin dan berkesinambungan Peringatan Dini Data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir Daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi Media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana Sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan Sistem Peringatan Dini Mitigasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan Kapasitas untuk memetakan risiko krisis kesehatan Peta kapasitas atau data kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan Peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/kota Peta jenis ancaman bencana per kecamatan di kabupaten/kota Kesiapsiagaan Rencana penanggulangan krisis kesehatan dan standard operating procedure


√

√ √

√

√

√

√

√

√ √


b.

c.

Rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja Dinas Kesehatan menyusun rencana kontijensi bidang kesehatan Dinas Kesehatan telah/belum melakukan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun SOP Penanganan Korban Bencana di Lapangan SOP Pengelolaan obat dan logistik kesehatan bencana. SOP pengelolaan bantuan relawan SOP pemantauan kejadian krisis kesehatan SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan Pembiayaan penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan belum mengalokasikan anggaran penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan belum memahami DSP di BPBD/BNPB Sarana prasarana PKK, Penilaian Risiko dan PSC Sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan Penilaian fasyankes aman bencana Pemerintah kabupaten/kota belum memiliki Public Safety Center (PSC) 24 jam.

√

√

√

√ √ √ √ √ √

√

√

√ √


51


6. Kesimpulan a. Krisis Kesehatan di Kabupaten Bengkulu Utara relatif jarang. Namun Kabupaten tersebut berisiko terkena bencana besar yaitu gempa bumi dan tsunami. b. Kondisi kerentanan masyarakat termasuk menengah. c. Data populasi penyandang disabilitas belum ada. d. Belum ada pembiayaan untuk kegiatan penanggulangan krisis kesehatan. e. Belum ada kegiatan peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan di Kabupaten/Kota yang dilakukan secara rutin f. Ringkasan kondisi kapasitas di kabupaten Bengkulu utara sebagai berikut : No Indikator Kapasitas Jumlah Indikator 1 2 3 4 5





10 9 17 12 5 4 4 0 15 3 51 28

7. Rekomendasi a. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara - Bekerjasama dengan BPBD serta SKPD terkait mengupayakan dan mengimplementasikan sistem peringatan dini kejadian bencana di kabupaten - Mendorong SKPD lain agar disusun peraturan-peraturan lain terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan. - Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan yang bertugas dalam penanggulangan krisis kesehatan dengan mengikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan teknis secara rutin dan berkesinambungan. - Mengupayakan/mendorong tersedianya sistem peringatan dini kejadian bencana.

52

- Mengupayakan terselenggaranya upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. b. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu - Mendorong pemangku kebijakan (antara lain BPBD Provinsi) agar disusun Perda/SK Bupati, terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan. - Memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan yang bertugas dalam penanggulangan krisis kesehatan di Kabupaten Bengkulu Utara. - Mendorong tersedianya sistem peringatan dini kejadian bencana. - Memfasilitasi terselenggaranya upaya

1 5 1 4 12 23

mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Bengkulu Utara - Melakukan sosialisasi mengenai pembiayaan kegiatan penanggulangan krisis kesehatan. c. Kementerian Kesehatan - Mendorong pemangku kebijakan (Kemendagri, BNPB, dsb) agar disusun Perda/SK Bupati, terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan. - Memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan yang bertugas dalam penanggulangan krisis kesehatan di Kabupaten Bengkulu Utara. - Mendorong tersedianya sistem peringatan dini kejadian bencana. - Mendukung terselenggaranya upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Bengkulu Utara.


E. Kabupaten Mukomuko 1. Pendahuluan Dinas Kesehatan KabupatenMukomuko terletak di Jl. Imam Bonjol, Komp. Perkantoran Pemda Kab. Mukomuko. Telpon/Fax 0737-71608.Responden yaitu Haryanto, SKM (Kepala Seksi PKD) dan Zaenudin, S.Kep (Pengelola Program). 2. Karakteristik Wilayah Kabupaten Mukomuko terletak pada 101001’15,1” - 101051’29,6” Bujur Timur dan 02016’32,0” - 03007’46,0” Lintang Selatan dengan suhu udara berkisar antara 21,1 0C sampai dengan 34,6 0C dengan curah hujan rata-rata 151,2 mm. Berdasarkan ketinggian tempat diatas permukaan laut, maka wilayah Kabupaten Mukomuko mempunyai ketinggian dibawah 500 meter diatas permukaan laut sekitar 83,12 %, hanya sekitar 16,88 % yang memiliki

ketinggian diatas permukaan laut.

500

meter

diatas

Kabupaten Mukomuko memiliki luas wilayah 4.036,07 km2 terdiri dari 17 Kecamatan, 132 Desa dan 4 kelurahan, dengan jumlah penduduk sebanyak 181,343 jiwa dan kepadatan penduduk 58.82 jiwa/ km2. Batas-batas Wilayah Kabupaten Mukomuko adalah : - Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. - Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia. - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kerinci.

Gambar 5. Peta Kabupaten Mukomuko


53


Kabupaten Mukomuko mempunyai luas wilayah 4.036,70km2, dengan topografi kecamatan yang berada di di sepanjang pantai Barat wilayah ini sebagian merupakan pantai, sebagian berupa daratan dan perbukitan.Kabupaten Mukomuko banyak dialiri sungai yang berhulu pada sisi timur Bukit Barisan yang mengalir dan bermuara ke Samudera Indonesia, diantara sungai-sungai tersebut terdapat 2 batang sungai besar yang dapat dilayari oleh kapal dengan bobot mati sampai 25 ton, yaitu Sungai Muara Rajawali di Kecamatan Teramang Jaya dan Sungai Selagan di Kecamatan Kota Mukomuko.

Akses komunikasi pada umumnya lancar dan yang dapat digunakan yaitu telepon, telepon seluler, fax, dan radio komunikasi. Adapun akses transportasi relatif mudah yaitu melalui darat dan udara.Jenis alat transportasi yang dapat digunakan untuk mencapai tiap kecamatan yaitu mobil, dan sepeda motor, sedangkan alat transportasi untuk mencapai ibu kota provinsi meliputi yaitu mobil, sepeda motor, dan pesawat udara. Jarak dari ibukota kabupaten ke

ibu kota provinsi yaitu +300 km.Waktu tempuhnya sekitar 5 - 8 jam.Jarak dari ibu kota kabupaten ke RS rujukan terdekat yaitu 8 km. 3. Ancaman (Hazard) Kabupaten Mukomuko terletak di daerah yang sebagian besar wilayah berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dan secara geografis terletak di daerah yang sebagian besar merupakan daratan, terletak di pesisir Barat provinsi Bengkulu yang membentang sepanjang 120 km dan merupakan zona interaksi antara lempengan Samudera Hindia-Australia dengan lempengan Benua Eurasia yang berpotensi menimbulkangempabumi. Gempabumi yang terjadi di zona subduksi ini merupakan salah satu pemicu terjadinya tsunami di wilayah pantai barat ini. Adapun situasi krisis kesehatan yang berpotensi terjadi di Kabupaten Mukomuko yang diakibatkan oleh beberapa kejadian pada dua tahun terakhir adalah sebagai berikut (sumber: www.mukomukokab. go.id, Dinkes Kab. Mukomuko, DIBI BNPB dan SI-PKK PPK Kemenkes):

Kejadian Tgl/Tahun Lokasi

54

Banyaknya kejadian

Kebakaran Lahan

2015

Kecamatan Kota Praja, Kecamatan Air Manjuto, dan Kecamatan Bandar Ratu.

3

Kabut asap

2015

Kabupaten Momoko

1

Banjir

14 April 2016, 6 Juni 2015

-

-

Angin Puting Beliung

2015

Kecamatan Koto Jaya.

1

Tanah longsor

2015

Kecamatan Penarik.

1

Gempa Bumi

2015

Kecamatan Kaur, Bengkulu Utara, Bengkulu, dan Seluma

9

Gempa Bumi

2juni 2016

kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera barat, berakibat merusakan Faskes di Kab Mukomuko

1



4. Kerentanan Jumlah penduduk Kabupaten Mukomuko berjumtah 181.343 jiwa.Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mukmuko 4.70 %. Laju pertumbuhan penduduk ini ditentukan oleh turunnya tingkat kelahiran dan kematian, namun penurunan terjadi karena kelahiran lebih cepat dari pada penurunan karena kematian. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mukomuko 65,31 (termasuk menengah atas), sedangkan Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia (IPKM) Kabupaten Mukomuko 0,6924

No Indikator 1 a.

b.

c.

Kebijakan/Peraturan Perda/SK Bupati terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan Peraturan/SK Kadinkes terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan Peraturan-peraturan dari unit LintasSektor Lain yang Memiliki Keterkaitan dengan PKK Tersedia/SOP Mekanisme Koordinasi Terkait PKK Struktur Organisasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Pelaksanaan pertemuan koordinasi dalam mobilisasi sumberdaya kesehatan Unit di Dinas Kesehatan yang memiliki tugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan krisis kesehatan Keterlibatan Institusi/ Lembaga Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Perda mengenai mekanisme sistem koordinasi antar institusi dalam penanggulangan bencana

(termasuk di bawah rata-rata).Populasi kelompok rentan termasuk di atas rata rata (Jumlah kelompok rentan 38%. Ratarata Indonesia 18%-26%). Kabupaten Mukomuko belum memiliki data penyandang disabilitas. 5. Kapasitas Kapasitas penanggulangan krisis kesehatan sudah baik, namun di beberapa indikatormasih kurang ditandai dengan sebesar 14% dari indikator kapasitas belum terpenuhi, rinciannya sebagai berikut



√

√

√

√

√

√

√


55


2. a.

b.

c.

56

Dinas Kesehatan telah mengidentifikasi institusi/ lembaga non pemerintahan yang dilibatkan dalam penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan menyusun SOP/ Pedoman keterlibatan LSM/ institusi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan pernah mengadakanMoU dengan LSM/ Instansi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan Penguatan Kapasitas Fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah total seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas Jumlah Rumah Sakit Jumlah Puskesmas PONED Kapasitas tempattidur di RS Tim penanggulangan bencana (rumahsakit) Hospital Disaster Plan Sumber daya manusia Jumlah dokter spesialis Jumlah dokter umum Jumlah Bidan Jumlah perawat Ketenagaan pada unit yang mengkoordinir upaya penanggulangan krisiskesehatan di Dinas Kesehatan Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan (PKK) Penanggulangan krisis kesehatan SK Penetapan Tim SOP mekanisme mobilisasi tim PKK Memiliki petugas yang terlatih terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Perencanaan peningkatan kapasitas SDM terkait PKK yang rutin dan berkesinambungan


√

√

√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√

√ √ √

√


3.

PeringatanDini Data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir Daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi Media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana Sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisiskesehatan Sistem Peringatan Dini 4. Mitigasi a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan b. Kapasitas untuk memetakan risiko krisis kesehatan Peta kapasitas atau data kapasitas sumberdaya yang dapat digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan Peta kelompokrentan per kecamatan di kabupaten/kota Peta jenis ancaman bencana per kecamatan di kabupaten/kota 5. Kesiapsiagaan a. Rencana penanggulangan krisis kesehatan dan standard operating procedure Rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja Dinas Kesehatan menyusun rencana kontijensi bidang kesehatan

√ √

√

√

√

√

√

√ √

√

√


57


Dinas Kesehatan telah/belum melakukan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan berdasar kanrencana kontinjensi yang disusun SOP pengelolaan bantuan relawan SOP Penanganan Korban Bencana di Lapangan SOP Pengelolaan Obat dan Logistik Kesehatan bencana SOP pemantauan kejadian krisis kesehatan SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan b. Pembiayaan penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggap darurat bencana Dinas Kesehatan belum memahami DSP di BPBD/BNPB c. Sarana prasarana PKK Penilaian Risiko dan PSC Sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan Penilaian Penilaian Fasyankes yang aman bencana Public Safety Center (PSC) 24 jam.

6. Kesimpulan a. Krisis Kesehatan di Kabupaten Mukomukosering terjadi, dan salah satu ancaman yang paling potensial di kabupaten tersebut adalah bencana besar akibat gempa bumi dan tsunami.

58


√

√

√ √ √ √ √

√

√

√

√

√ √

b. Kondisi kerentanan masyarakat termasuk tinggi mengingat populasi masyarakat yang rentan di atas rata rata dan status kesehatan masyarakat di bawah rata rata. c. Ringkasan kondisi kapasistas di kabupaten Mukomuko sebagai berikut :






10 7 17 13 5 5 4 4 15 15 51 44

7. Rekomendasi a. Dinas Kesehatan dan RSUD Kab. Mukomuko : - Menambah jumlah tenaga kesehatan (dokter spesialis dan dokter umum) untuk mengisi kekurangan tenaga di RS dan fasyankes lainnya. - Meningkatkan kapasitas RS sesuai dengan standard kelas RS tersebut. - Menyusun Hospital Disaster Plan dengan memperhatikan jenis ancaman bencana di wilayah.

3 4 0 0 0 7

- Melibatkan pihak swasta, akademisi dan lembaga non pemerintahan untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas di Kabupaten Mukomuko. b. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu: mendukung penyusunan Hospital Disaster Plandi RS di Kab. Muko-muko. c. Kementerian Kesehatan : memberikan dukungan upaya pengurangan risiko bencana di Kab. Muko-muko.


59


02 Provinsi Kalbar


•

Kabupaten Sambas

•

Kabupaten Ketapang

•

Kabupaten Landak


61



Provinsi Kalimantan Barat

A. Kabupaten Sambas 1. Pendahuluan Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas terletak Jalan Pembangunan No.99 Sambas, Kalimantan Barat. Telepon 0561391691. Fax 0561391691. Responden yaitu Muhardi, Amd. Kep, S.Ap, MM (Kasie Kesehatan Darasa, Rujukan dan Khusus). 2. Karakteristik Wilayah Kabupaten Sambas adalah salah satu kabupaten yang terletak di bagian paling

62


utara Provinsi Kalimantan Barat atau diantara 0057’29,80 dan 2004’53,10 Lintang Utara serta 108054’17,00 dan 109045’7,560 BujurTimur. Kabupaten Sambas memiliki luas wilayah 6.395,70 km² atau 639.570 ha (4,36% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat) dengan jumlah penduduk sejumlah 514,372 jiwa dan kepadatan penduduk 1.03 jiwa/km2, merupakan wilayah Kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah provinsi Kalimantan Barat.


Panjang pantai Kabupaten Sambas ± 198,76 dengan karakteristik sebagian besar adalah pantai berpasir yang membentang dari Semelagi Besar (Kecamatan Selakau) hingga Tanjung Datok (Kecamatan Paloh) dan panjang perbatasan negara ± 97 km.

Secara administratif Kabupaten Sambas memiliki batas wilayah sebagai berikut (sumber: http://sambaskab.bps.go.id, 2014): Utara : Sarawak (Malaysia Timur) dan Laut Natuna Selatan : Kab. Bengkayang dan Kota Singkawang Barat : Laut Natuna Timur : Serawak (Malaysia Timur) dan Kab. Bengkayang Akses transportasi ke kecamatan dan ibukota provinsi tergolong mudah. Alat transportasi yang dapat digunakan untuk

mencapai tiap kecamatan antara lain mobil, sepeda motor dan perahu, sedangkan untuk mencapai ibukota provinsi dapat ditempuh menggunakan mobil dan sepeda motor. Jarak antara Kabupaten Sambas dan Kota Pontianak sejauh 220 km, dengan waktu tempuh selama 4 sampai 6 jam menggunakan mobil atau sepeda motor. Jarak dari Ibukota kabupaten ke RS Rujukan terdekat sejauh 5 km dengan waktu tempuh kurang dari 31 menit. Akses komunikasi di Kabupaten Sambas sudah bagus dan akses komunikasi ke Pontianak juga lancar. Komunikasi dapat dilakukan melalui Telepon, HP, Fax, Internet, dan Telepon Satelit. Namun Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas belum menjalin kerjasama dengan RAPI/ORARI dan masyarakat dalam hal pemanfaatan Radio Komunikasi.

Gambar 1. Peta Kabupaten Sambas


63


3. Ancaman (Hazard) Jenis ancaman bencana yang paling utama di Kabupaten Sambas yaitu Banjir dan Kebakaran lahan dan Hutan. Selain itu Konflik Sosial, Angin Puting Beliung, Kecelakaan Transportasi dan KLB Keracunan.

4. Kerentanan Total jumlah penduduk Kabupaten Sambas yaitu 514.372 jiwa. Kepadatannya 1.03 jiwa/ km2. Bila dibandingkan luas wilayahnya termasuk tidak padat. Populasi kelompok rentan termasuk rata-rata (Jumlah kelompok rentan 25.84%).

Kejadian bencana selama 5 tahun terakhir (sumber : http://dibi.bnpb.go.id dan PPK Kemenkes) :

Kabupaten Sambas belum memiliki data penyandang disabilitas. Nilai IPM tergolong menengah keatas yaitu 66,19, sedangkan

Kejadian Tanggal Lokasi

64

Luka berat/ luka ringan

Pengungsi

Banjir 01/1/2012 Kabupaten Sambas Banjir 01/2/2012 Kabupaten Sambas Banjir 22/1/2015 Kecamatan Galing dan Jawai Banjir 11/1/2012 10 kecamatan Banjir 15/6/20125 Kecamatan Sebawi Kebakaran 01/9/2015 19 kecamatan hutan Banjir 08/2/2016 4 kecamatan Banjir 23/5/2016 4 kecamatan

Tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa. Luka ringan : 201 jiwa Tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa.

Kejadian krisis kesehatan selama 5 tahun terakhir (1 Januari 2011 s.d 15 Juni 2016) terdapat 5 kali kejadian bencana yaitu Banjir dan Kebakaran Hutan dan Lahan. Bila dibandingkan dengan data di Pusat Krisis Kesehatan, frekuensi tersebut termasuk sering.

untuk nilai IPKM tergolong dibawah ratarata yaitu 0,6119.


905 jiwa 392 jiwa 50 jiwa 100 jiwa -

5. Kapasitas Kapasitas penanggulangan krisis kesehatan masih belum memadai, ditandai dengansebesar 65% dari indikator kapasitas belum terpenuhi, rinciannya sebagai berikut :


No Indikator 1 a.

b.

c.

Kebijakan/Peraturan Perda/SK Bupati terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan Peraturan/SK Kadinkes terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan Peraturan-peraturan dari unit Lintas Sektor Lain yang Memiliki Keterkaitan dengan PKK Tersedia/SOP Mekanisme Koordinasi Terkait PKK Struktur Organisasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Pelaksanaan pertemuan koordinasi dalam mobilisasi sumber daya kesehatan Unit di Dinas Kesehatan yang memiliki tugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan krisis kesehatan Keterlibatan Institusi/ Lembaga Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Perda mengenai mekanisme sistem koordinasi antar institusi dalam penanggulangan bencana Dinas Kesehatan telah mengidentifikasi institusi/ lembaga non pemerintahan yang dilibatkan dalam penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan menyusun SOP/Pedoman keterlibatan LSM/institusi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan



√

√

√

√

√

√

√

√

√


65


2. a.

b.

c.

3.

66

Dinas Kesehatan pernah mengadakan MoU dengan LSM/ Instansi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan Penguatan Kapasitas Fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah total seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas Jumlah Rumah Sakit Jumlah Puskesmas PONED Kapasitas tempat tidur di RS Tim penanggulangan bencana (rumah sakit) Hospital Disaster Plan Sumber daya manusia Jumlah dokter spesialis Jumlah dokter umum Jumlah Bidan Jumlah perawat Ketenagaan pada unit yang mengkoordinir upaya penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan (PKK) Penanggulangan krisis kesehatan SK Penetapan Tim SOP mekanisme mobilisasi tim PKK Memiliki petugas yang terlatih terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Perencanaan peningkatan kapasitas SDM terkait PKK yang rutin dan berkesinambungan Peringatan Dini Data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir Daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi


√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√

√ √ √

√

√ √


4. a.

b.

5. a.

Media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana Sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan Sistem Peringatan Dini Mitigasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan Kapasitas untuk memetakan risiko krisis kesehatan Peta kapasitas atau data kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan Peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/kota Peta jenis ancaman bencana per kecamatan di kabupaten/kota Kesiapsiagaan Rencana penanggulangan krisis kesehatan dan standard operating procedure Rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja Dinas Kesehatan menyusun rencana kontijensi bidang kesehatan Dinas Kesehatan telah/belum melakukan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun SOP Penanganan Korban Bencana di Lapangan

√

√

√

√

√

√ √

√

√

√

√


67


b.

c.

SOP Pengelolaan obat dan logistik kesehatan bencana SOP pengelolaan bantuan relawan SOP pemantauan kejadian krisis kesehatan SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan Pembiayaan penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan belum mengalokasikan anggaran penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggap darurat bencana Dinas Kesehatan belum memahami DSP di BPBD/BNPB Sarana prasarana PKK, Penilaian Risiko dan PSC Sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan. Penilaian program aman bencana. Pemerintah kabupaten/kota belum memiliki Public Safety Center (PSC) 24 jam.

6. Kesimpulan a. Krisis Kesehatan di Kabupaten Sambas frekuensinya tergolong sering walaupun demikian dampaknya ringan. Kabupaten tersebut berisiko terkena bencana besar yaitu Banjir dan

68


√ √ √ √ √

√

√

√

√ √

Kebakaran Hutan dan Lahan. b. Kondisi kerentanan masyarakat termasuk sedang. c. Kondisi kapasitas Kabupaten Sambas sebagai berikut :






10 3 17 10 5 0 4 1 15 4 51 18

7. Rekomendasi a. Dinas Kesehatan Kabupaten - Agar melaksanakan kegiatan penyusunan peta respon guna memetakan bahaya, kerentanan dan kapasitas terkait manajemen penanggulangan krisis kesehatan. - Agar mengadakan sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan. - Agar membuat kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster kesehatan. - Agar mengadvokasi Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana. b. Dinas Kesehatan Provinsi - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas dalam melaksanakan kegiatan penyusunan peta respon. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas dalam menganalisa kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas dalam menyusun kebijakan dan peraturan klaster kesehatan - Agar memfasilitasi proses advokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas kepada Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster

6 11 1 3 11 33

bencana. c. Kementerian Kesehatan - Agar memberikan bimbingan teknis dan asistensi terkait penyusunan peta respon. - Perlu upaya pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan di Kabupaten Sambas - Perlu meningkatkan upaya B. Kabupaten Ketapang 1. Pendahuluan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang terletak di Jalan DI Panjaitan No.40 Ketapang, Kalimantan Barat. No. Telepon (0534) 32253 Fax (0534) 32253. Responden yaitu: Nama : A. Tri Kurniasih, S.Si, Apt Jabatan : Kepala Bidang Yankes Nama : Rustami, SKM, M.Kes Jabatan : Kepala Bidang P2 2. Karakteristik Wilayah Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten terluas disbanding 14 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sebesar 31.588 km2 atau sekitar 21,28% dari luastotal provinsi Kalimantan Barat. Secara geografis terletak di antara garis 0º 19’00” – 3º 05’ 00” Lintang Selatan dan 108º 42’ 00” – 111º 16’ 00” Bujur Timur.

Dibandingkan Kabupaten lain di Kalimantan


69


Gambar 2. Peta Kabupaten Ketapang Barat, Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten terluas, memiliki pantai yang memanjang dari selatan ke utara dan sebagian pantai, yang merupakan muara sungai, berupa rawa – rawa terbentang mulai dari Kecamatan Teluk Batang, Simpang Hilir, Sukadana, Matan Hilir Utara, Matan Hilir Selatan, Kendawangan dan Pulau Maya Karimata. Sedangkan daerah hulu umumnya berupa daratan yang berbukit – bukit dan diantaranya masih merupakan hutan. Jumlah penduduk kabupaten Ketapang sebanyak 500,725 jiwa dengan kepadatan penduduk sebanyak 16.26 jiwa/km2. Batas-batas Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut: a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Sanggau. b. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Selat Karimata. c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Jawa. d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Sintang.

70

Wilayah Kabupaten Ketapang terdiri dari 20 kecamatan, 13 kecamatan berada di daerah


perhuluan dan selebihnya merupakan kawasan pesisir, yaitu wilayah kecamatan yang sebagian wilayah desanya berbatasan langsung dengan laut/pantai. Kecamatan terluas adalah kecamatan Kendawangan dengan luas wilayah sebesar 5.895 Km2 atau sekitar 18,55% dari total luas wilayah Ketapang, sedengkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Delta Pawan atau sekitar 0,23% luas wilayah Kabupaten Ketapang.

Akses komunikasi di wilayah ini tidak tentu dan fasilitas yang dapat digunakan yaitu telepon dan HP. Terdapat fasilitas telepon dari PT. Telkom dan fasilitas telepon seluler dari PT. Telkomsel. Akses transportasi relatif sulit yaitu melalui darat, laut dan udara. Jenis alat transportasi yang dapat digunakan untuk mencapai tiap kecamatan yaitu mobil, sepeda motor dan kapal laut. Sedangkan alat transportasi untuk mencapai ibu kota provinsi meliputi yaitu mobil, sepeda motor, dan kapal laut.

Jarak dari ibukota kabupaten ke ibu kota provinsi Sofifi yaitu + 180 km. Waktu tempuhnya sekitar 3 jam bila melalui darat dan untuk mencapai Kota Ternate harus menggunakan kapal laut/speedboat sekitar 45 menit. Jarak dari ibu kota kabupaten ke


RS rujukan terdekat yaitu 15 km dengan waktu tempuh yang relatif sangat singkat yaitu 15 menit. Listrik di sejumlah wilayah masih belum lancar. 3. Ancaman (Hazard) Jenis Ancaman Bencana yang ada di Kabupaten Ketapang yang paling utama yaitu banjir, angin puting beliung, kebakaran dan kejadian luar biasa (KLB) penyakit. Riwayat kejadian bencana sumber dari DIBI BNPB dan PPK Kemenkes : • Kebakaran hutan dan lahan Tahun 2015 tidak menimbulkan luka ringan/rawat jalan 2417 jiwa; • Angin puting beliung Tahun 2016 tidak menimbulkan korban;

Kejadian

Populasi kelompok rentan termasuk dalam katagori rata-rata (Jumlah kelompok rentan 21,6%. Rata-rata Indonesia 18%26%). Kabupaten Ketapang belum memiliki data penyandang disabilitas.

IPM termasuk menengah bawah yaitu 63.29. Sedangkan IPKM termasuk di atas rata-rata yaitu 77,71.

Tahun

Lokasi

Kebakaran Hutan

2015

-

Luka ringan : 2417 jiwa

-

Angin puting beliung

2016

-

Tidak ada korban jiwa.

-

Kejadian krisis kesehatan selama 5 tahun terakhir (1 Januari 2011 s.d 15 Juni 2016) terdapat 1 kejadian krisis kesehatan dan bila dibandingkan dengan data-data di Pusat Krisis Kesehatan, frekuensi tersebut termasuk jarang.

No Indikator 1 a.

4. Kerentanan Total jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Ketapang yaitu 500,725 jiwa. Kepadatannya 16,26/km2. Bila dibandingkan luas wilayahnya, termasuk tidak padat.

Kebijakan/Peraturan Perda/SK Bupati terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan Peraturan/SK Kadinkes terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan Peraturan-peraturan dari unit Lintas Sektor Lain yang Memiliki Keterkaitan dengan PKK Tersedia/SOP Mekanisme Koordinasi Terkait PKK

Luka berat/luka ringan

Pengungsi

5. Kapasitas Kapasitas penanggulangan krisis kesehatan masih belum memadai, ditandai dengan 82% indikator kapasitas belum terpenuhi. Rinciannya sebagai berikut :



√

√

√

√


71


Struktur Organisasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Pelaksanaan pertemuan koordinasi dalam mobilisasisum berdaya kesehatan Unit di Dinas Kesehatan yang memiliki tugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan krisis kesehatan c. Keterlibatan Institusi/ Lembaga Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Perda mengenai mekanisme system koordinasi antar institusi dalam penanggulangan bencana Dinas Kesehatan telah mengidentifikasi institusi/ lembaga non pemerintahan yang dilibatkan dalam penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan menyusun SOP/Pedoman keterlibatan LSM/institusi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan pernah mengadakan MoU dengan LSM/Instansi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan 2. Penguatan Kapasitas a. Fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah total seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas Jumlah RumahSakit Jumlah Puskesmas PONED Kapasitas tempat tidur di RS Tim penanggulangan bencana (rumah sakit) b.

72


√

√

√

√

√

√

√ √ √ √ √ √


b.

Hospital Disaster Plan Sumber daya manusia Jumlah dokter spesialis Jumlah dokter umum Jumlah Bidan Jumlah perawat Ketenagaan pada unit yang mengkoordinir upaya penanggulangan krisis kesehatan di DinasKesehatan Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan (PKK) c. Penanggulangan krisis kesehatan SK Penetapan Tim SOP mekanisme mobilisasi tim PKK Memiliki petugas yang terlatih terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Perencanaan peningkatan kapasitas SDM terkait PKK yang rutin dan berkesinambungan 3. Peringatan Dini Data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir Daftar kontak person lintas program dan lintas sector terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi Media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana Sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan Sistem Peringatan Dini 4. Mitigasi a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan

√ √ √ √ √ √

√

√ √ √

√ √

√

√

√


73


Fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan b. Kapasitas untuk memetakan risiko krisis kesehatan Peta kapasitas atau data kapasitas sumberdaya yang dapat digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan Peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/kota Peta jenis ancaman bencana per kecamatan di kabupaten/kota 5. Kesiapsiagaan a. Rencana penanggulangan krisis kesehatandan standard operating procedure Rencana penanggulangan krisis kesehatan dalambentuk program kerja Dinas Kesehatan menyusun rencana kontijensi bidang kesehatan Dinas Kesehatan telah/belum melakukan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun SOP pengelolaan bantuan relawan SOP Penanganan Korban Bencana di Lapangan SOP Pengelolaan Obat dan Logistik Kesehatan bencana SOP pemantauan kejadian krisis kesehatan SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan

74


√

√

√ √

√

√

√

√ √ √ √ √ √


b.

Pembiayaan penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggap darurat bencana Dinas Kesehatan memahami DSP di BPBD/BNPB c. Sarana prasarana PKK, PenilaianRisikodan PSC Sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan Penilaian program aman bencana. Public Safety Center (PSC) 24 jam.

√

√

√

√

√ √

6. Kesimpulan a. Krisis Kesehatan di Kab. Ketapang relatif jarang. Beberapa kali terjadi bencana banjir masih bisa ditangani oleh pemerintah daerah setempat. b. Kondisi kerentanan masyarakat termasuk menengah. c. Ringkasan kondisi kapasitas di Kabupaten Ketapang, sebagai berikut : No Indikator Kapasitas Jumlah Indikator 1 2 3 4 5


memetakan bahaya, kerentanan dan kapasitas terkait manajemen penanggulangan krisis kesehatan. - Agar mengadakan sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan. - Agar membuat kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster kesehatan. Sesuai Standard/ sudah Tersedia/ sudah Ada/ sudah Melakukan


11 2 20 4 2 1 4 1 14 1 51 9

7. Rekomendasi a. Dinas Kesehatan Kabupaten - Agar melaksanakan kegiatan penyusunan peta respon guna

9 16 1 3 13 42

- Agar mengadvokasi Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana.


75


b. Dinas Kesehatan Provinsi - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan kegiatan penyusunan peta respon. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dalam menganalisa kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dalam menyusun kebijakan dan peraturan klaster kesehatan - Agar memfasilitasi proses advokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang kepada Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana. c. Kementerian Kesehatan - Agar memberikan bimbingan teknis dan asistensi terkait penyusunan peta respon serta upaya peningkatan kapasitas lainnya - Perlu meningkatkan upaya sosialisasi mengenai regulasi terkait penanggulangan krisis kesehatan.

C. Kabupaten Landak 1. Pendahuluan Dinas Kesehatan Kabupaten Landak terletak di Jl. Afani Rani, No.32 Ngabang. Responden yaitu Stepanus Maranata, SKM, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Krisis Kesehatan. 2. Karakteristik Wilayah Kabupaten Landak terletak pada batas koordinat 0°01’Lintang Selatan - 1°02’ Lintang Utara dan 109°5’- 110°10’ Bujur Timur, dengan ibukota Ngabang mempunyai 13 kecamatan 156 desa dan 659 dusun, posisinya terdapat di bagian tengah Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah 9.909,10 km2 atau 6,75% dari luas keseluruhan provinsi Kalimantan Barat. Jumlah penduduk kabupaten Landak sebanyak 326,235 jiwa dengan kepadatan penduduk sebanyak 3.29 jiwa/km2. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Landak adalah sebagai berikut: - Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Bengkayang dan Kab. Sanggau - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Sanggau dan Kab. Kubu Raya - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pontianak - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sanggau

Gambar 3. Peta Kabupaten Landak

76



Kabupaten Landak mempunyai intensitas hujan yang tinggi. Secara umum curah hujan rata-rata sebesar 160 mm per bulan. Intensitas curah hujan yang cukup tinggi kemungkinan dipengaruhi oleh daerah yang berhutan tropis. Berdasarkan peta topografi skala 1:250.000 seri AMS, morfologi Kabupaten Landak umumnya merupakan pegunungan bergelombang hingga tinggi dengan puncak-puncak pegunungan hingga lebih dari 1000 m di atas permukaan air laut, terutama ada dibagian utara, sedangkan dibagian selatan, terutama disekitar kota Ngabang ke arah selatan memperlihatkan morfologi dataran setempat yang berawa-rawa dengan ketinggian 50 m di atas permukaan air laut. Adapun Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Landak antara lain: - Podsolik merah kuning (batuan endapan), terbentuk dari bahan induk endapan, terdapat di kecamatan: Sengah Temila, Mempawah Hulu, Ngabang, Menyuke, Air Besar, dan Kuala Behe. - Podsolik merah kuning (batuan beku dan endapan), terbentuk dari bahan induk batuan beku, banyak dijumpai di kecamatan : Mempawah Hulu, Mandor, Menjalin, dan Ngabang. - Podsol (batuan endapan), sebagian besar terdapat di Kecamatan Mandor dan Menjalin. - Latosol, terdapat dibagian utara Kecamatan Menyuke yang terbentuk dari fisiografi vulkan yang bersal dari bahan induk batuan beku, warna tanahnya coklat kehitaman, terdrainase baik dan umumnya berstruktur halus di lapisan atas dan sedang di lapisan bawah. - Organosol dan glei humus (bahan aluvial), Jenis tanah ini mempunyai karateristik yang tersusun dari bahan organik atau campuran bahan mineral dan bahan ketebalan minimum 50 cm serta mengandung paling sedikit 30% dari bahan organik (bila liat) atau 20%

bila berpasir, kepadatan tanahnya kurang dari 0,6 dan selalu jenuh air, mudah mengerut dan tak balik, bila kering peka erosi dan mudah terbakar. Tanah jenis ini terdapat di kecamatan: Mandor, Menjalin, Sebangki, dan sebagian Sengah Temila. Kabupaten Landak dapat dikategorikan sebagai daerah hujan dengan intensitas tinggi. Secara umum curah hujan rata-rata sebesar 160 mm per bulan. Intensitas curah hujan yang cukup tinggi kemungkinan dipengaruhi oleh daerah yang berhutan tropis.

Akses komunikasi di kabupaten termasuk tidak menentu karena sangat dipengaruhi cuaca yang berpengaruh terhadap sinyal. Adapun alat komunikasi yang dapat digunakan yaitu telepon, HP, fax, internet dan radio komunkasi. Sedangkan akses transportasi ke ibu kota provinsi dapat melalui darat dan sungai dengan menggunakan alat transportasi berupa mobil, sepeda motor dan perahu.

Jarak dari ibukota kabupaten ke ibu kota provinsi yaitu 287 km (waktu tempuhnya sekitar 5 jam). Sedangkan jarak dari ibu kota kabupaten ke RS rujukan terdekat yaitu 3 km.

3. Ancaman (Hazard) Berdasarkan kondisi topografinya, kemungkinan terjadinya krisis kesehatan dan akses transportasi akibat kejadian tanah longsor dapat terjadi apabila terjadi longsor, begitupula dengan potensi bencana alam lainnya (banjir, banjir bandang, angin puting beliung) serta bencana non alam (kecelakaan transportasi, konflik sosial, kebakaran, KLB keracunan, KLB penyakit) meskipun frekuensi terjadinya bencana alam dan nin alam tersebut tidak terlalu sering terjadi. Adapun situasi krisis kesehatan yang


77


berpotensi terjadi di Kabupaten Landak yang diakibatkan oleh beberapa kejadian pada dua tahun terakhir adalah Tanak longsor, Banjir, Banjir bandang, Angin puting beliung, Kebakaran, Angin puting beliung, Kecelakaan transportasi, KLB Keracunan, KLB penyakit. Kejadian banjir terjadi 4 kali, yaitu 2 kali di tahun 2015 dan 2 kali di tahun 2016. Kejadian terakhir pada tanggal 8 Mei 2016. (sumber: Dinkes Kab. Landak, DIBI BNPB dan SI-PKK PPK Kemenkes). 4. Kerentanan Jumlah penduduk Kabupaten Landak berjumlah 326.325 jiwa.Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Landak1,59%.

menengah bawah), sedangkan Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia (IPKM) Kabupaten Landak 0,7240 yang mengalami kenaikan peringkat dari 406 di tahun 2007 ke 116 di tahun 2013. Populasi kelompok rentan termasuk di atas rata rata Jumlah kelompok rentan 23,27%. (rata-rata Indonesia 18%-26%). Kabupaten Landak belum memiliki data penyandang disabilitas. 5. Kapasitas Kapasitas penanggulangan krisis kesehatan kurang baik, di beberapa sektor masih kurang ditandai dengan 75% indikator kapasitas belum terpenuhi yaitu sebagai berikut :

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Landak 64,12 (termasuk

No Indikator 1 a.

b.

78

Kebijakan/Peraturan Perda/SK Bupati terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan Peraturan/SK Kadinkes terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan Peraturan-peraturan dari unit Lintas Sektor Lain yang Memiliki Keterkaitan dengan PKK Tersedia/SOP Mekanisme Koordinasi Terkait PKK Struktur Organisasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Pelaksanaan pertemuan koordinasi dalam mobilisasi sumber daya kesehatan Unit di Dinas Kesehatan yang memiliki tugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan krisis kesehatan




√

√

√

√

√

√


c.

2. a.

b.

c.

Keterlibatan Institusi/ Lembaga Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Perda mengenai mekanisme sistem koordinasi antar institusi dalam penanggulangan bencana Dinas Kesehatan telah mengidentifikasi institusi/ lembaga non pemerintahan yang dilibatkan dalam penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan menyusun SOP/Pedoman keterlibatan LSM/institusi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan pernah mengadakan MoU dengan LSM/Instansi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan Penguatan Kapasitas Fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah total seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas Jumlah Rumah Sakit Jumlah Puskesmas PONED Kapasitas tempat tidur di RS Tim penanggulangan bencana (rumah sakit) Hospital Disaster Plan Sumber daya manusia Jumlah dokter spesialis Jumlah dokter umum Jumlah Bidan Jumlah perawat Ketenagaan pada unit yang mengkoordinir upaya penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan (PKK) Penanggulangan krisis kesehatan SK Penetapan Tim

√

√

√

√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√

√


79


3.

4. a.

b.

5.

80

SOP mekanisme mobilisasi tim PKK Memiliki petugas yang terlatih terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Perencanaan peningkatan kapasitas SDM terkait PKK yang rutin dan berkesinambungan Peringatan Dini Data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir Daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi Media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana Sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan Sistem Peringatan Dini Mitigasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan Kapasitas untuk memetakan risiko krisis kesehatan Peta kapasitas atau data kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan Peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/kota Peta jenis ancaman bencana per kecamatan di kabupaten/kota Kesiapsiagaan


√ √

√

√ √

√

√

√

√

√ √


a.

b.

c.

Rencana penanggulangan krisis kesehatan dan standard operating procedure Rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja Dinas Kesehatan menyusun rencana kontijensi bidang kesehatan Dinas Kesehatan telah/belum melakukan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun SOP Penanganan Korban Bencana di Lapangan SOP Pengelolaan obat dan logistik kesehatan bencana SOP pengelolaan bantuan relawan SOP pemantauan kejadian krisis kesehatan SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan Pembiayaan penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggap darurat bencana Dinas Kesehatan memahami DSP di BPBD/BNPB Sarana prasarana PKK, Penilaian Risiko dan PSC Sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan. Penilaian program aman bencana Pemerintah kabupaten/kota belum memiliki Public Safety Center (PSC) 24 jam.

√

√

√

√ √ √ √ √ √

√

√

√ √

√ √


81


6. Kesimpulan a. Krisis Kesehatan di Kabupaten Landak sering terjadi, dan salah satu ancaman yang paling potensial di kabupaten tersebut adalah bencana besar akibat banjir. b. Kondisi kerentanan masyarakat termasuk tinggi mengingat populasi masyarakat yang rentan di atas rata rata dan status kesehatan masyarakat di bawah rata rata. c. Kab. Landak mempunyai ancaman besar terhadap banjir, kerentananannya tinggi dan kapasitasnya rendah sehingga Kabupaten Landak memiliki risiko kesehatan yang tinggi. Rangkuman untuk kapasitas yaitu sebagai berikut: No Indikator Kapasitas Jumlah Indikator 1 2 3 4 5





9 3 22 8 1 0 2 1 18 2 51 13

7. Rekomendasi a. Dinas Kesehatan Kabupaten - Agar melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kontinjensi menghadapi bahaya bencana yang sudah dipetakan sebelumnya. - Agar mengadakan sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan. - Agar membuat kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster kesehatan. - Agar mengadvokasi Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana.

82

b. Dinas Kesehatan Provinsi - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Landak dalam melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kontinjensi. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Landak dalam menganalisa kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Landak dalam menyusun kebijakan dan peraturan klaster kesehatan - Agar memfasilitasi proses advokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Landak kepada Bupati dan BPBD tentang

6 14 1 1 16 38

kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana. c. Kementerian Kesehatan - Agar memberikan bimbingan teknis dan asistensi terkait penyusunan peta respon. - Perlu upaya pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan di Kabupaten Landak - Perlu meningkatkan upaya sosialisasi mengenai regulasi terkait penanggulangan krisis kesehatan.


03 Provinsi Kalteng


•

Kabupaten Kapuas

•

Kabupaten Barito Timur

•

Kabupaten Pulang Pisau


83



Provinsi Kalimantan Tengah

A. Kabupaten Kapuas 1. Pendahuluan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas terletak di Jl. Kenangan No. 42 Kuala Kapuas, Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Telepon 0513-210910, Faks. 0513-23364. Email: [email protected]. Responden: Pandit, SKM, MM (Kasie Wabah dan Bencana, Dinas Kesehatan Kab. Kapuas) dan Samino, AMG (Pengelola Program Kebencanaan).

84


2. Karakteristik Wilayah Secara Geografis Kabupaten Kapuas terletak pada 00 8’ 48” - 30 27’ 00” LS dan 1130 2’ 36” - 1140 44’ 00’’ BT yang meliputi luas wilayah 14.999 Km2 (9,77% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah). Secara administratif, Kabupaten Kapuas memiliki batas wilayah sebagai berikut: - Utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara; - Selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Barito Kuala (Prov. Kalimantan Selatan);


- Barat berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau; - Timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan (prov. Kalimantan Tengah) dan Kabupaten Barito Kuala (Prov. Kalimantan Selatan).

Kabupaten Kapuas terdiri dari 17 kecamatan dan berpenduduk 344.955 jiwa dengan luas wilayah 14.999 km2 atau 1.499.900 ha dengan tingkat kepadatan penduduk 23,36 jiwa/km2, yang termasuk dalam kategori tidak padat. Iklim di Kabupaten Kapuas termasuk iklim tropis dan lembab dengan temperatur minimal berkisar antara 21 230C dengan curah hujan rata-rata 1.789 mm pertahun.

Wilayah perairan meliputi danau, rawa dan beberapa sungai besar yang berada dalam wilayah Kabupaten Kapuas meliputi:

- Sungai Kapuas Murung dengan panjang + 66, 735 Km; - Sungai Kapuas dengan panjang + 600 Km; - Daerah pesisir/garis pantai dengan panjang + 15,6 Km; - Kanal/Anjir Serapat + 28 Km, menghubungkan Kuala Kapuas dan Banjarmasin; - Kanal/Anjir Kalampan + 14,5 Km, menghubungkan Mandomai Kecamatan kapuas Barat dan Kabupaten Pulang Pisau; - Kanal/Anjir Basarang + 24 Km, menghubungkan Basarang dan Kabupaten Pulang Pisau; - Kanal/Anjir Tamban + 25 Km, menghubungkan Kapuas Kuala dan Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan.

Gambar 1. Peta Kabupaten Kapuas


85


Akses komunikasi pada umumnya lancar dan yang dapat digunakan yaitu telepon, HP, faksimilie, internet, telepon satelit, dan radio komunikasi.

Akses transportasi relatif mudah yaitu melalui darat dan sungai.Jenis alat transportasi yang dapat digunakan untuk mencapai ibukota provinsi dan setiap kecamatan adalah mobil, sepeda motor, dan perahu. Jarak dari ibukota kabupaten ke ibu kota provinsi yaitu +200 km dengan waktu tempuh sekitar 3 jam. Sementara itu, jarak dari ibukota kabupaten ke RS rujukan terdekat yaitu 45 km dengan waktu tempuh selama kurang lebih 30 menit. 3. Ancaman (Hazard) Jenis ancaman bencana yang ada di Kabupaten Kapuas antara lain konflik sosial, banjir, konflik sosial, angin puting beliung, kebakaran, kecelakaan transportasi, KLB keracunan, dan KLB penyakit. Dalam lima tahun terakhir, jenis bencana yang paling sering terjadi meliputi kebakaran hutan dan lahan, kecelakaan transportasi, kejadian luar biasa (KLB), dan angin puting beliung.

Dari hasil analisis terhadap jumlah kejadian krisis kesehatan yang terjadi selama 5 tahun terakhir, terdapat 7 kejadian bencana sehingga Kabupaten Kapuas termasuk dalam kategori sering mengalami kejadian krisis kesehatan. 4. Kerentanan Total penduduk Kabupaten Kapuas mencapai sekitar 344.955 jiwa. Apabila dibandingkan dengan luas wilayahnya yang mencapai 14.999 km2, tingkat kepadatan penduduknya mencapai 23,36 jiwa/km2— termasuk dalam kategori tidak padat.

Populasi kelompok rentan di Kab. Kapuas mencapai 47.773 jiwa, yang berarti mencapai 13,45% dari total penduduk Kab. Kapuas (kategori di bawah rata-rata), yang terdiri dari bayi sebanyak 6.522 jiwa /1,8%, balita 17.888 jiwa/5%, Ibu Hamil 7.376 jiwa/2,1%, Ibu Menyusui 6.522 jiwa/1,8%, Lansia 9.501 jiwa/2,7% dan penyandang disabilitas 505 jiwa/0,14%.

Nilai IPM Kab. Kapuas mencapai nilai 65,29 (kategori menengah ke atas), sementara nilai IPKM mencapai 0,5935, yang membuat Kapuas masuk di bawah rata-rata.

Riwayat kejadian bencana (sumber: DIBI BNPB dan PPK Kemenkes):

Tahun 2012 2013 2014 2014 2015 2015

86

Kejadian Angin Puting Beliung Banjir Kecelakaan Transportasi Kebakaran Hutan dan Lahan KLB Kebakaran Hutan dan Lahan


MD 0 0 12 0 0 0

LB/RI LR/RJ Hilang 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 1 0 0 0 7.816 0


5. Kapasitas Kapasitas penanggulangan krisis kesehatan masih belum memadai, ditandai No Indikator

dengan sebesar 49% dari indikator kapasitas belum terpenuhi, rinciannya sebagai berikut : Sesuai Standar/ Sudah Tersedia/ Sudah Ada/ Sudah Melakukan

Kurang dari Standar/ Tidak Tersedia/ Belum Ada/ Belum Melakukan

1 a.

Kebijakan/peraturan Perda/SK Bupati terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan Peraturan/SK Kadinkes terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan Peraturan-peraturan dari unit LintasSektor Lain yang Memiliki Keterkaitan dengan PKK Tersedia/SOP Mekanisme Koordinasi Terkait PKK b. Struktur Organisasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Pelaksanaan pertemuan koordinasi dalam mobilisasi sumber daya kesehatan Unit di Dinas Kesehatan yang memiliki tugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan krisis kesehatan c. Keterlibatan Institusi / Lembaga Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Perda mengenai mekanisme sistem koordinasi antar institusi dalam penanggulangan bencana Dinas Kesehatan telah mengidentifikasi institusi/lembaga non pemerintahan yang dilibatkan dalam penanggulangan krisis kesehatan DinasKesehatan menyusun SOP/Pedoman keterlibatan LSM/institusi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan pernah mengadakan MoU dengan LSM/Instansi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan 2. Penguatan Kapasitas 1. Fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah total seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan

√ √ √

√

√ √

√

√

√

√

√


87


Jumlah Puskesmas Jumlah Rumah Sakit Jumlah Puskesmas PONED Kapasitas tempat tidur di RS Tim penanggulangan bencana (rumah sakit) Hospital Disaster Plan b. Sumber daya manusia Jumlah dokter spesialis Jumlah dokter umum Jumlah Bidan Jumlah perawat Ketenagaan pada unit yang mengkoordinir upaya penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan (PKK) c. Penanggulangan krisis kesehatan SK Penetapan Tim SOP mekanisme mobilisasi tim PKK Memiliki petugas yang terlatih terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Perencanaan peningkatan kapasitas SDM terkait PKK yang rutin dan berkesinambungan 3. Peringatan Dini Data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir Daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi Media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana Sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan Sistem Peringatan Dini 4. Mitigasi a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan b. Kapasitas untuk memetakan risiko krisis kesehatan

88


√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√

√ √ √ √

√ √

√

√

√

√


Peta kapasitas atau data kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan Peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/kota Peta jenis ancaman bencana per kecamatan di kabupaten/kota 5. Kesiapsiagaan a. Rencana penanggulangan krisis kesehatan dan standard operating procedure Rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja Dinas Kesehatan menyusun rencana kontijensi bidang kesehatan Dinas Kesehatan telah/belum melakukan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun SOP pengelolaan bantuan relawan SOP Penanganan Korban Bencana di Lapangan SOP Pengelolaan Obat dan Logistik Kesehatan Bencana SOP pemantauan kejadian krisis kesehatan SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan b. Pembiayaan penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggap darurat bencana Dinas Kesehatan memahami DSP di BPBD/ BNPB c. Sarana prasarana PKK, Penilaian Risiko dan PSC Sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan Penilaian fasyankes yang aman bencana. Public Safety Center (PSC) 24 jam.

√

√ √

√ √ √

√ √ √ √ √ √

√

√

√

√ √ √


89


6. Kesimpulan a. Kejadian Krisis Kesehatan di Kabupaten Kapuas relatif sering, dalam waktu 5 tahun terdapat terjadi 5 kali kejadian krisis kesehatan yaitu kebakaran hutan dan lahan, kecelakaan transportasi dan KLB Penyakit . Namun Kabupaten Kapuas memiliki banyak jenis ancaman bencana alam, non alam dan sosial, antara lain konflik sosial, banjir, konflik sosial, angin puting beliung, kebakaran, kecelakaan transportasi, KLB keracunan, dan KLB penyakit. b. Kondisi kerentanan masyarakat di Kabupaten Kapuas termasuk rendah. Hal ini dapat dilihat dari kepadatan penduduk yang rendah (tidak padat) serta jumlah kelompok rentan di Kabupaten Kapuas berjumlah 47.773 jiwa, yang berarti mencapai 13,45% dari total penduduk Kab. Kapuas (kategori di bawah rata-rata) dan status kesejahteraan masyarakat yang menengah ke atas (nilai IPM 65,29). Tetapi status kesehatan masyarakatnya termasuk ke dalam kategori di bawah rata-rata yang terlihat dari Nilai IPKM : 0,5935. c. Dalam upaya pengurangan resiko krisis kesehatan kapasitas daerah (Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas) perlu ditingkatkan, antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, SDM kesehatan, kebijakan/peraturan/pedoman/ SOP, pemberdayaan masyarakat dan penyediaan sarana prasarana. Berikut ringkasan permasalahan terkait


90



kapasitas di Kabupaten Kapuas : 7. Rekomendasi Rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan krisis kesehatan: A. DINAS KESEHATAN KABUPATEN • Agar melakukan pemetaan risiko krisis kesehatan di kabupaten dengan memetakan hazard, kerentanan serta kapasitas untuk penanggulangan krisis kesehatan. • Kabupaten Kapuas diharapkan dapat menyusun peta respon. • Agar melakukan inventarisir Peraturanperaturan dari unit Lintas Sektor Lain yang Memiliki Keterkaitan dengan PKK • Perlu advokasi pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan upaya pelayanan kesehatan melalui: - Penambahan jumlah rumah sakit, puskesmas PONED dan tempat tidur pasien sesuai dengan standard yang berlaku - Penambahan tenaga kesehatan (dokter spesialis, dokter umum, bidan dan perawat) sesuai standard yang berlaku • Agar melakukan fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan B. DINAS KESEHATAN PROVINSI • Agar melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Kabupaten/Kota dalam melakukan kegiatan-kegiatan



10 7 21 12 1 1 4 1 15 5 51 26

3 9 0 3 10 25


manajemen penanggulangan krisis kesehatan. • Agar melakukan advokasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Provinsi terkait pengadaan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan. • Agar melakukan advokasi kepada BPBD Provinsi untuk melakukan sosialisasi Dana Siap Pakai kepada Kabupaten/ Kota. C. KEMENTERIAN KESEHATAN • Memperkuat upaya pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan di Kabupaten Kapuas • Agar mendukung pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan serta tenaga kesehatan sesuai kebutuhan. • Agar melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Kabupaten/Kota dalam melakukan kegiatan peningkatan kapasitas terkait penanggulangan krisis kesehatan. • Agar meningkatkan kordinasi lintas sektor antara Kemenkes, Kemendagri, BNPB beserta jajaran di daerah untuk peningkatan kapasitas penanggulangan krisis kesehatan • Agar meningkatkan upaya

sosialisasi Kepmenkes, Permenkes serta pedoman-pedoman terkait penanggulangan krisis kesehatan. B. Kabupaten Barito Timur 1. Pendahuluan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur terletak di Jl. Nansarunai No. 62A, Tamiang Layang, Barito Timur, telepon 0526-91029. Responden yaitu dr.Jimmi W.S Hutagalung, MM.Kes (Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan) dan Suhaily, AMK, S.AP (Kepala Seksi Pengelola Siaga Bencana). 2. Karakteristik Wilayah Luas Wilayah Kabupaten Barito Timur adalah 3.834 km2 dan merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Barito Selatan. Kabupaten Barito Timur terbagi atas 10 Kecamatan, 102 Desa dan 3 Kelurahan. Keadaan Geografis sebagian besar wilayah Kabupaten Barito Timur merupakan dataran rendah berkisar 0 s/d 50 meter dari permukaan air laut. Kecuali sebagian wilayah kecamatan Awang dan Kecamatan Patangkep Tutui yang merupakan daerah perbukitan. Jumlah penduduk kabupaten Barito Timur adalah 107,312 jiwa dengan kepadatan penduduk sebanyak 0,72 jiwa/km2. Batas wilayah Kabupaten Barito Timur terdiri dari :

Gambar 2. Peta Kabupaten Barito Timur


91


- Batas wilayah sebelah utara : Kabupaten Barito Selatan - Batas wilayah sebelah timur : Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalsel, - Batas wilayah sebelah selatan : Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalsel - Batas wilayah sebelah barat : Kabupaten Barito Selatan Akses komunikasi pada umumnya lancar dan yang dapat digunakan yaitu telepon, HP, fax dan internet.

Akses transportasi relatif mudah yaitu melalui darat dan laut. Jenis alat transportasi yang dapat digunakan untuk mencapai tiap kecamatan yaitu mobil, sepeda motor dan perahu. Sedangkan alat transportasi untuk mencapai ibu kota provinsi meliputi yaitu mobil dan sepeda motor. Jarak dari ibukota kabupaten ke ibu kota provinsi yaitu 301 km (waktu tempuhnya sekitar 6 jam). Sedangkan jarak dari ibu kota kabupaten ke RS rujukan terdekat yaitu 10 km. 3. Ancaman (Hazard) Potensi Kebencanaan yang ada di sana meliputi bencana banjir, Kebakaran serta No Indikator 1 a.

b.

92

Kebijakan / Peraturan Perda/SK Bupati terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan Peraturan/SK Kadinkes terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan Peraturan-peraturan dari unit Lintas Sektor Lain yang Memiliki Keterkaitan dengan PKK Tersedia/SOP Mekanisme Koordinasi Terkait PKK Struktur Organisasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Pelaksanaan pertemuan koordinasi dalam mobilisasi sumber daya kesehatan Unit di Dinas Kesehatan yang memiliki tugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan krisis kesehatan


kabut asap. Selama ini Kabupaten Barito Timur tidak mempunyai bencana yang besar. Kejadian tersebut masih dapat diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Kejadian krisis kesehatan selama 5 tahun terakhir (1 Januari 2011 s.d 15 Juni 2016) terdapat 1 kali kejadian krisis kesehatan yaitu kebakaran hutan dan lahan. Bila dibandingkan dengan data-data di Pusat Krisis Kesehatan, frekuensi tersebut termasuk jarang. 4. Kerentanan Total jumlah keseluruhan penduduk Kab. Barito Timur yaitu 107.300 jiwa. Kepadatannya 0.28/km2. Bila dibandingkan luas wilayahnya, termasuk tidak padat. IPM termasuk menengah atas yaitu 69,12. IPKM termasuk di bawah rata-rata yaitu 0.76597. 5. Kapasitas Kapasitas penanggulangan krisis kesehatan masih belum memadai, ditandai dengan sebesar 84% dari indikator kapasitas belum terpenuhi, rinciannya sebagai berikut : Sesuai Standar/ Sudah Tersedia/ Sudah Ada/ Sudah Melakukan


√ √ √

√

√ √


c.

2. a.

b.

c.

3.

Keterlibatan Institusi / Lembaga Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Perda mengenai mekanisme sistem koordinasi antar institusi dalam penanggulangan bencana Dinas Kesehatan menyusun SOP/Pedoman keterlibatan LSM/institusi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan telah mengidentifikasi institusi/ lembaga non pemerintahan yang dilibatkan dalam penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan pernah mengadakan MoU dengan LSM/Instansi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan Penguatan Kapasitas Fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah total seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas Jumlah Rumah Sakit Jumlah Puskesmas PONED Kapasitas tempat tidur di RS Tim penanggulangan bencana (rumah sakit) Hospital Disaster Plan Sumber daya manusia Jumlah dokter spesialis Jumlah dokter umum Jumlah Bidan Jumlah perawat Ketenagaan pada unit yang mengkoordinir upaya penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan (PKK) Penanggulangan krisis kesehatan SK Penetapan Tim SOP mekanisme mobilisasi tim PKK Memiliki petugas yang terlatih terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Perencanaan peningkatan kapasitas SDM terkait PKK yang rutin dan berkesinambungan Peringatan Dini Data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir

√

√

√

√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√


93


4. a.

b.

5. a.

94

Daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi Media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana Sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan Sistem Peringatan Dini Mitigasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan Kapasitas untuk memetakan risiko krisis kesehatan Peta kapasitas atau data kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan Peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/kota Peta jenis ancaman bencana per kecamatan di kabupaten/kota Kesiapsiagaan Rencana penanggulangan krisis kesehatan dan standard operating procedure Rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja Dinas Kesehatan menyusun rencana kontijensi bidang kesehatan Dinas Kesehatan telah/belum melakukan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun SOP Penanganan Korban Bencana di Lapangan SOP Pengelolaan obat dan logistik kesehatan bencana SOP pengelolaan bantuan relawan SOP pemantauan kejadian krisis kesehatan SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan


√

√

√

√

√

√

√ √

√ √ √

√ √ √ √ √ √


b.

c.

Pembiayaan penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggap darurat bencana Dinas Kesehatan memahami DSP di BPBD/ BNPB Sarana prasarana PKK, Penilaian Risiko dan PSC Sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan. Penilaian fasyankes yang aman bencana. Pemerintah kabupaten/kota belum memiliki Public Safety Center (PSC) 24 jam.

6. Kesimpulan a. Krisis Kesehatan di Kab. Barito Timur relatif jarang. Kondisi kerentanan masyarakat termasuk menengah. b. Permasalahan yang terbesar dalam menghadapi bencana adalah belum tersusunnya SOP atau peraturanperaturan mengenai bencana/krisis kesehatan. Sehingga apabila terjadi



√

√

√

√ √ √

kejadian bencana lini yang turun terlebih dahulu adalah polres/kodim. Semua instansi bekerja sesuai dengan Tugas dan fungsinya. Sehingga terjadi kemungkinan overlapping pekerjaan. c. Secara umum permasalahan penanggulangan bencana di Kabupaten Barito Timur yaitu terkait kapasitasnya dengan ringkasan sebagai berikut :



10 1 17 6 5 0 4 0 15 1 51 8

9 11 5 4 14 43


95


7. Rekomendasi A. DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA • Agar melakukan pemetaan risiko krisis kesehatan di kabupaten dengan memetakan hazard, kerentanan serta kapasitas untuk penanggulangan krisis kesehatan. • Kabupaten Barito Timur diharapkan dapat menyusun peta respon. • Agar melakukan advokasi kepada BNPB/Pemerintah Daerah untuk menyusun Perda/SK Bupati terkait klaster bencana • Agar melakukan penyusunan Peraturan/SK Kadinkes terkait klaster kesehatan • Perlu menetapkan Unit di Dinas Kesehatan yang memiliki tugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan krisis kesehatan • Agar melakukan identifikasi institusi/ lembaga non pemerintahan yang dilibatkan dalam penanggulangan krisis kesehatan • Perlu advokasi pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan upaya pelayanan kesehatan melalui: - Penambahan kapasitas tempat tidur di rumah sakit dan Puskesmas PONED sesuai dengan standard yang berlaku - Penambahan tenaga kesehatan (dokter spesialis, dokter umum dan bidan) sesuai standard yang berlaku • Penguatan fasyankes yang aman terhadap bencana melalui : - Penilaian fasyankes yang aman terhadap bencana - Pembentukan Tim Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit - Penyusunan Hospital Disaster Plan di Rumah Sakit • Agar membentuk Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terdiri dari Tim Gerak Cepat, Tim RHA dan Tim Bantuan Kesehatan

96


• Agar melakukan peningkatan kapasitas petugas kabupaten/ kota dalam penanggulangan krisis kesehatan • Agar melakukan penyusunan rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja. B. DINAS KESEHATAN PROVINSI • Agar melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Kabupaten/Kota dalam melakukan kegiatan-kegiatan manajemen penanggulangan krisis kesehatan. • Agar melakukan advokasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Provinsi terkait pengadaan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan. • Agar melakukan advokasi kepada BPBD Provinsi untuk melakukan sosialisasi Dana Siap Pakai kepada Kabupaten/Kota. C. KEMENTERIAN KESEHATAN 1. Mendukung peningkatan upaya kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan serta promosi kesehatan untuk peningkatan status kesehatan di Kab. Barito Timur 2. Mendukung pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan serta tenaga kesehatan sesuai kebutuhan . 3. Agar melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Rumah Sakit Kabupaten/Kota dalam melakukan penyusunan Hospital Disaster Plan 4. Agar melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Kabupaten/ Kota dalam melakukan kegiatankegiatan peningkatan kapasitas penanggulangan krisis kesehatan. 5. Agar meningkatkan kordinasi lintas sektor antara Kemenkes, Kemendagri, BNPB beserta jajaran di daerah untuk peningkatan kapasitas penanggulangan krisis kesehatan


6. Agar meningkatkan upaya sosialisasi Kepmenkes, Permenkes C. Kabupaten Pulang Pisau 1. Pendahuluan Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau terletak di Jl. H. M. Sanusi, No.3, Pulang Pisau, Telpon (0513) 61222. Responden yaitu dr. Pande Putu Gina (Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat) dan Siska Hertiana (Kasi Wabah dan Bencana). 2. Karakteristik Wilayah Kabupaten Pulang Pisau merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Secara administratif Kabupaten Pulang Pisau memiliki batas wilayah sebagai berikut : - Utara berbatasan dengan Kab. Gunung Mas. - Timur berbatasan dengan Kab. Kapuas. - Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.

- Selatan Barat berbatasan dengan Kab. Katingan dan Kota Palangkaraya. Kabupaten Pulang Pisau memiliki luas wilayah 8.997 km2 atau 5,85% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Pulang Pisau memiliki 8 kecamatan (Kec. Kahayan Kuala, Kec. Sebangau Kuala, Kec. Pandih Batu, Kec. Maliku, Kec. Kahayan Hilir, Kec. Jabiren Raya, Kec. Kahayang Tengah, dan Kec. Banama Tingang) dan 99 desa. Keadaan topografi di bagian Utara Kabupaten Pulang Pisau merupakan daerah perbukitan dan daerah pegunungan, sedangkan di bagian Selatan merupakan daerah pantai/pesisir, rawa-rawa, yang dipengaruhi oleh air pasang surut dan merupakan daerah rawan banjir. Akses komunikasi tidak menentu, bergantung pada lokasi wilayah. Alat komunikasi yang dapat digunakan yaitu

Gambar 3. Peta Kabupaten Pulang Pisau


97


handphone, internet, dan radio komunikasi. Akses transportasi relatif mudah yaitu melalui darat, sungai, dan laut. Jenis alat transportasi yang dapat digunakan untuk mencapai tiap kecamatan yaitu mobil, sepeda motor, perahu dan speed boat.

4. Kerentanan Total jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Pulang Pisau yaitu 124.105 jiwa dengan kepadatan penduduk 13,79 jiwa/km2¬¬¬¬(sumber : BPS Kab. Pulang Pisau, 2014). Berdasarkan angka tersebut, termasuk kategori tidak padat.

3. Ancaman (Hazard) Jenis Ancaman Bencana terjadi di Kabupaten Pulang Pisau yang paling utama yaitu Banjir dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutlav). Selain dua jenis bencana tersebut, kejadian puting beliung juga menjadi ancaman bencana dimana pada tahun-tahun sebelumnya. Puting beliung terjadi di beberapa kecamatan di Kab. Pulang Pisau (sumber: http://www. borneonews.co.id ).

98

Lokasi Kecamatan Kahayan Kuala dan Sebangau Kuala -

Potensi banjir di Kabupaten Pulang Pisau umumnya terjadi sejak awal tahun hingga April. Banjir yang terjadi cukup parah hingga berpotensi menghanyutkan rumah warga. Adapun wilayah yang selama ini rentan terhadap potensi banjir adalah Kecamatan Banama Tingang dan Kecamatan Jabiren akibat meluapnya sungai Kahyan. Kejadian krisis kesehatan selama 5 tahun terakhir terdapat 2 kali kejadian krisis kesehatan yaitu banjir dan KLB penyakit. Berdasarkan hal tersebut, frekuensi kejadian dapat dikategorikan jarang.


Terdapat populasi kelompok rentan yang terdiri dari ibu hamil sebanyak 2.738 jiwa, ibu menyusui sebanyak 2.613 jiwa, bayi sebanyak 2.365 jiwa, balita sebanyak 11.676 jiwa dan lansia sebanyak 9.751 jiwa (sumber : Pusdatin Kemenkes).

Populasi kelompok rentan termasuk kategori rata-rata/menengah (Jumlah kelompok rentan 23,5%. Rata-rata Indonesia 18%-26%) . Kabupaten Pulang Pisau belum memiliki data penyandang disabilitas.

Riwayat kejadian bencana (sumber : DIBI BNPB dan PPK Kemenkes) :

Tahun 2012 9 Mei 2015

Kejadian Banjir KLB

MD LB/RI LR/RJ Hilang 1 0 0 2 0

2

0

0

Status Kesejahteraan Masyarakat termasuk menengah atas dengan IPM sebesar 72,75. Sedangkan Status Kesehatan Masyarakat termasuk kategori rata-rata dengan IPKM sebesar 0,6423 5. Kapasitas Kapasitas penanggulangan krisis kesehatan masih belum memadai, ditandai dengan sebesar 76% dari indikator kapasitas belum terpenuhi, rinciannya sebagai berikut :


No Indikator 1 a.

b.

c.

2. a.

Kebijakan / Peraturan Perda/SK Bupati terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan Peraturan/SK Kadinkes terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan Peraturan-peraturan dari unit Lintas Sektor Lain yang Memiliki Keterkaitan dengan PKK Tersedia/SOP Mekanisme Koordinasi Terkait PKK Struktur Organisasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Pelaksanaan pertemuan koordinasi dalam mobilisasi sumber daya kesehatan Unit di Dinas Kesehatan yang memiliki tugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan krisis kesehatan Keterlibatan Institusi/Lembaga Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Perda mengenai mekanisme sistem koordinasi antar institusi dalam penanggulangan bencana Dinas Kesehatan telah mengidentifikasi institusi/lembaga non pemerintahan yang dilibatkan dalam penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan menyusun SOP/Pedoman keterlibatan LSM/institusi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan pernah mengadakan MoU dengan LSM/ Instansi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan Penguatan Kapasitas Fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah total seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas Jumlah Rumah Sakit Jumlah Puskesmas PONED Kapasitas tempat tidur di RS

Sesuai Standar/ Sudah Tersedia/ Sudah Ada/ Sudah Melakukan


√ √ √

√

√ √

√

√

√

√

√ √ √ √


99


b.

c.

3.

4. a.

100

Tim penanggulangan bencana (rumah sakit) Hospital Disaster Plan Sumber daya manusia Jumlah dokter spesialis Jumlah dokter umum Jumlah Bidan Jumlah perawat Ketenagaan pada unit yang mengkoordinir upaya penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan (PKK) Penanggulangan krisis kesehatan SK Penetapan Tim SOP mekanisme mobilisasi tim PKK Memiliki petugas yang terlatih terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Perencanaan peningkatan kapasitas SDM terkait PKK yang rutin dan berkesinambungan Peringatan Dini Data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir Daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi Media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana Sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan Sistem Peringatan Dini Mitigasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan Fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan Kapasitas untuk memetakan risiko krisis kesehatan Peta kapasitas atau data kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan


√ √ √ √ √ √ √

√

√ √ √ √

√ √

√

√

√

√

√


5. a.

b.

Peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/kota Peta jenis ancaman bencana per kecamatan di kabupaten/kota Kesiapsiagaan Rencana penanggulangan krisis kesehatan dan standard operating procedure Rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja Dinas Kesehatan menyusun rencana kontijensi bidang kesehatan Dinas Kesehatan telah/belum melakukan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun SOP Penanganan Korban Bencana di Lapangan SOP Pengelolaan obat dan logistik kesehatan bencana SOP pengelolaan bantuan relawan SOP pemantauan kejadian krisis kesehatan SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan Pembiayaan penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan belum mengalokasikan anggaran penanggulangan krisis kesehatan Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggap darurat bencana Dinas Kesehatan belum memahami DSP di BPBD/BNPB Sarana prasarana PKK, Penilaian Risiko dan PSC Sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan. Penilaian fasyankes yang aman bencana. Pemerintah kabupaten/kota belum memiliki Public Safety Center (PSC) 24 jam.

6. Kesimpulan a. Krisis Kesehatan di Kab. Pulang Pisau relatif jarang terjadi. Namun Kabupaten tersebut berisiko terkena bencana besar yaitu banjir dan kebakaran hutan dan lahan.

√ √

√ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √

√

√ √

b. Kondisi kerentanan masyarakat termasuk menengah. c. Secara umum permasalahan di Kab. Pulang Pisau adalah terkait kapasitasnya dengan rangkuman sebagai berikut :


101




B. DINAS KESEHATAN PROVINSI • Agar melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Kabupaten/Kota dalam melakukan kegiatan-kegiatan manajemen



10 3 17 5 5 0 4 1 15 3 51 12

7. Rekomendasi A. DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA • Agar melakukan pemetaan risiko krisis kesehatan di kabupaten dengan memetakan hazard, kerentanan serta kapasitas untuk penanggulangan krisis kesehatan. • Kabupaten Pulang Pisau diharapkan dapat menyusun peta respon. • Agar melakukan advokasi kepada BNPB/ Pemerintah Daerah untuk menyusun Perda/SK Bupati terkait klaster bencana • Agar melakukan penyusunan Peraturan/ SK Kadinkes terkait klaster kesehatan • Mengadvokasi pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan upaya pelayanan kesehatan melalui: - Penambahan jumlah tempat tidur di Rumah Sakit sesuai standard - Penambahan tenaga kesehatan (dokter spesialis, dokter umum dan perawat) sesuai standard • Memperkuat fasyankes yang aman terhadap bencana melalui : - Penilaian fasyankes yang aman terhadap bencana - penyusunan Hospital Disaster Plan di Rumah Sakit • Agar membentuk Tim Penang-gulangan Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terdiri dari Tim Gerak Cepat, Tim RHA dan Tim Bantuan Kesehatan dan menyusun SOP mekanisme mobilisasi tim PKK • Agar melakukan peningkatan kapasitas petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait penanggulangan krisis kesehatan

102


7 12 5 3 12 39

penanggulangan krisis kesehatan. • Agar melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Kabupaten/Kota dalam melakukan peningkatan kapasitas petugas terkait penanggulangan krisis kesehatan. • Agar melakukan advokasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Provinsi terkait pengadaan fasilitas pelayanan k esehatan, tenaga kesehatan dan sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan. • Agar melakukan advokasi kepada BPBD Provinsi untuk melakukan sosialisasi Dana Siap Pakai kepada Kabupaten/Kota. C. KEMENTERIAN KESEHATAN • Mendukung pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan serta tenaga kesehatan sesuai kebutuhan • Agar melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Rumah Sakit Kabupaten/Kota dalam melakukan penyusunan Hospital Disaster Plan • Agar Melakukan asistensi materi bagi peningkatan status kesehatan masyarakat melalui promosi kesehatan yang akan dilakukan kabupaten/kota • Agar melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas penanggulangan krisis kesehatan. • Agar meningkatkan kordinasi lintas sektor antara Kemenkes, Kemendagri, BNPB beserta jajaran di daerah untuk peningkatan kapasitas penanggulangan krisis kesehatan • Agar meningkatkan upaya sosialisasi Kepmenkes, Permenkes serta pedoman-pedoman terkait penanggulangan krisis kesehatan.


04 Provinsi Kaltim


•

Kabupaten Kutai Timur

•

Kota Bontang

•

Kabupaten Berau


103



Provinsi Kalimantan Timur

A. Kabupaten Kutai Timur 1. Pendahuluan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur terletak di kawasan perkantoran bukit pelangi, Sangatta untuk telepon di (0549) 24199 dan fax (0549) 24596. Dinas Kesehatan sampai saat ini belum mempunyai website dan email pribadi.

104


Petugas Dinas Kesehatan yang membantu dalam pengumpulan data sebanyak 2 orang, identitas responden yaitu Hj. Irma Aryani, S.E, M.Si selaku Kasie Pelayanan Kesehatan Khusus dan Akhmad Suryadi Rakhman, A.Md. Kep selaku staf seksi pelayanan kesehatan khusus. Bu Hj. Irma Aryani, S.E, M.Si dan Pak Akhmad Suryadi Rakhman, A.Md. Kep.


2. Karakteristik Wilayah Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan ibukota kabupaten Sangatta. Kutai Timur merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kutai. Secara geografis Kutai Timur mempunyai batas wilayah sebagai berikut : - Sebelah Utara : Kabupaten Berau (Kecamatan Kelay dan Kecamatan Talisayan). - Sebelah Timur : Selat Makassar. - Sebelah Selatan : Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Marang Kayu dan Kecamatan Muara Kaman) dan Kota Bontang (Kecamatan Bontang Utara). - Sebelah Barat : Kutai Kartanegara (Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang). Secara administratif, Kutai Timur membawahi 18 Kecamatan dengan sekitar 133 Desa dan 2 Kelurahan. Berikut penjelasan mengenai kecamatankecamatan tersebut : 1. Kecamatan Batu Ampar (6 desa) 2. Kecamatan Bengalon (11 desa) 3. Kecamatan Busang (6 desa) 4. Kecamatan Kaliorang (7 desa) 5. Kecamatan Karangan (7 desa) 6. Kecamatan Kaubun (8 desa) 7. Kecamatan Kombeng (7 desa) 8. Kecamatan Long Mesangat (7 desa) 9. Kecamatan Muara Ancalong (8 desa) 10. Kecamatan Muara Bengkal (7 desa) 11. Kecamatan Muara Wahau (10 desa) 12. Kecamatan Rantau Pulung (8 desa) 13. Kecamatan Sandaran (7 desa) 14. Kecamatan Sangatta Utara (3 desa dan 1 kelurahan) 15. Kecamatan Sangatta Selatan (3 desa dan 1 kelurahan) 16. Kecamatan Sangkulirang (15 desa) 17. Kecamatan Telen (7 desa) 18. Kecamatan Teluk Pandan (6 desa)

Luas wilayah dari Kabupaten Kutai Timur adalah 35.747,50 Km² atau 17% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 332,517 jiwa dengan kepadatan penduduk sejumlah 9.30 jiwa/km2.

Topografi Kabupaten Kutai Timur berupa dataran, berbukit hingga pegunungan dan pantai dengan ketinggian tanah bervariasi antara 0-7 mm hingga lebih dari 1.000 m dari permukaan laut.

Kondisi kawasan-kawasan yang berada di wilayah Kutai Timur dapat digambar sebagai berikut : 1. Kawasan yang relatif datar dan landai terdapat di Kecamatan Sangatta, Muara Bengkal, Muara Ancalong, sebagian Muara Wahau dan Sangkulirang. 2. Kawasan pegunungan kapur terdapat di daerah Kecamatan Sangkulirang, Muara Wahau dan Muara Ancalong. 3. Kawasan wilayah pantai yang berada di sebelah timur kabupaten mempunyai ketinggian antara 0-7 mm di atas permukaan laut dengan sifat kelerengan datar, rawa mudah tergenang dan merupakan daerah endapan.

Kutai Timur mempunyai iklim hutan tropika humida dengan suhu udara rata-rata 26°, dimana perbedaan suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 5°-7°C. Untuk kondisi curah hujan rata-rata berkisar antara 2000-4000 mm/tahun, dengan jumlah hari hujan rata-rata adalah 130-150 hari/tahun.

Berkaitan dengan akses komunikasi di Kabupaten Kutai Timur termasuk lancar, karena ada beberapa alat komunikasi yang dapat digunakan yaitu telepon, HP dan radio komunikasi. Untuk alat komunikasi seperti internet dan telepon satelit masih mengalami kesulitan.


105


Gambar 1. Peta Kabupaten Kutai Timur

Akses transportasi dari kabupaten ke provinsi maupun kabupaten ke kecamatan tidak begitu sulit dikarenakan dapat melalui darat, laut dan udara. Akan tetapi untuk akses transportasi dari kecamatan ke desa masih relatif sulit, meskipun memang bisa melalui 3 jalur (darat, laut dan sungai). Jenis transportasi yang dapat dipergunakan ke kecamatan adalah mobil, sepeda motor dan perahu motor. Transportasi ke ibukota provinsi dapat menggunakan mobil, sepeda motor dan pesawat. Waktu dan jarak tempuh dari ibukota kabupaten ke ibukota provinsi tidak diketahui, karena tidak ada informasi yang tertulis. Jarak ke RS rujukan terdekat dari ibukota kabupaten sekitar 15 Km dengan lama waktu tempuh sekitar 90 menit. 3. Ancaman (Hazard) Ancaman bencana bagi warga di Kabupaten Kutai Timur berasal dari banjir, tanah longsor, kebakaran, kecelakaan transportasi dan KLB penyakit.

106


Jenis kejadian bencana yang telah terjadi berdasarkan pencatatan di Sistem Informasi Pusat Krisis Kesehatan (SIPKK) selama 5 tahun terakhir yaitu banjir dan kecelakaan transportasi.

Untuk kejadian bencana berdasarkan pencatatan di Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB selama 5 tahun terakhir yaitu sebagai berikut : a. Puting beliung terjadi 4 kali, terakhir kali terjadi pada tanggal 16 April 2016. b. Banjir terjadi 19 kali, terakhir kali pada tanggal 9 Mei 2015. c. Kecelakaan transportasi terjadi 4 kali, terakhir kali pada tanggal 20 agustus 2015. d. Kebakaran terjadi 9 kali, terakhir kali pada tanggal 18 November 2014. Dari sekian banyak kejadian bencana tersebut, sebanyak 4 kejadian menimbulkan krisis kesehatan , rinciannya sebagai berikut :


Tanggal

29 April 2013 22 Februari 2013 25 Agustus 2014

Lokasi kecamatan Kecelakaan sangatta utara kecamatan sangatta utara kecamatan teluk pandan

Kejadian Transportasi

5

6

7

Banjir

0

0

165

Kecelakaan Transportasi

4

0

0

Bila dibandingkan dengan rata-rata frekuensi krisis kesehatan di Indonesia, krisis kesehatan di Kabupaten Kutai Timur termasuk rata-rata. 4. Kerentanan Kondisi jumlah penduduk berdasarkan data profil kesehatan tahun 2016 sebanyak 332.517 jiwa dengan luas wilayah 35.748 Km² dan kepadatan penduduk 9,30 jiwa/ Km². Jika dibandingkan dengan luas wilayah yang ada, maka kategori kepadatan penduduk termasuk tidak padat (1-50 jiwa/ Km²).

Kelompok rentan yang ada di Kabupaten Kutai Timur dari 18 kecamatan yaitu bayi (2.202), balita (16.338), ibu Hamil (4.845),

No Indikator 1.

a. Kebijakan/ Peraturan

MD LB/RI LR/RJ

• Perda/SK Bupati terkait Penanggulangan bencana/krisis kesehatan • Peraturan/SK Kadinkes terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan • Peraturan-peraturan dari unit Lintas Sektor Lain yang Memiliki Keterkaitan dengan PKK • Tersedia/SOP Mekanisme Koordinasi Terkait PKK

ibu menyusui (2.623) dan lansia (7.652). Populasi kelompok rentan termasuk di bawah rata-rata. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kutai Timur74,24(termasuk menengah atas), sedangkan Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia (IPKM) Kabupaten Kutai Timur 0,71 (termasuk di bawah rata-rata). Tidak ada data penyandang disabilitas. 5. Kapasitas Kapasitas penanggulangan krisis kesehatan termasuk belum memadai, ditandai dengan sebesar 63% dari indikator kapasitas belum terpenuhi, ringkasannya sebagai berikut :


Kurang dari Standar/ Tidak Tersedia/ Belum Ada/ Belum Melakukan √

√

√

√


107


b. Struktur Organisasi Penanggulangan Krisis Kesehatan

c. Keterlibatan Institusi/ Lembaga Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan

2. Penguatan Kapasitas a. Fasilitas pelayanan kesehatan

108

• Pelaksanaan pertemuan koordinasi dalam mobilisasi sumber daya kesehatan • Unit di Dinas Kesehatan yang memiliki tugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan krisis kesehatan • Perda mengenai mekanisme sistem koordinasi antar institusi dalam penanggulangan bencana • Dinas Kesehatan telah mengidentifikasi institusi/lembaga non pemerintahan yang dilibatkan dalam penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan menyusun SOP/Pedoman keterlibatan LSM/institusi/ lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan pernah mengadakan MoU dengan LSM/Instansi/ lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan

√

• Jumlah total seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan • Jumlah Puskesmas • Jumlah Rumah Sakit • Jumlah Puskesmas PONED • Kapasitas tempat tidur di RS • Tim penanggulangan bencana (rumah sakit) • Hospital Disaster Plan

√


√

√

√

√

√

√ √ √ √ √ √


b. Sumber daya manusia

• • • • •

• c. Penanggulangan krisis kesehatan

• • •

•

Jumlah dokter spesialis Jumlah dokter umum Jumlah Bidan Jumlah perawat Ketenagaan pada unit yang mengkoordinir upaya penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan (PKK) SK Penetapan Tim SOP mekanisme mobilisasi tim PKK Memiliki petugas yang terlatih terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Perencanaan peningkatan kapasitas SDM terkait PKK yang rutin dan berkesinambungan

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√

3. Peringatan Dini • Data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir • Daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi • Media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana • Sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan • Sistem Peringatan Dini

√

√

√

√

√


109


4. Mitigasi • Fasilitasi kepada a. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat Penanggulangan terkait penanggulangan Krisis Kesehatan krisis kesehatan • Peta kapasitas atau data b. Kapasitas untuk kapasitas sumber daya memetakan risiko yang dapat digunakan krisis kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan • Peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/ kota • Peta jenis ancaman bencana per kecamatan di kabupaten/kota 5. Kesiapsiagaan a. Rencana penanggulangan krisis kesehatan dan standard operating procedure

110

• Rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja • Dinas Kesehatan menyusun rencana kontijensi bidang kesehatan • Dinas Kesehatan telah/ belum melakukan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun • SOP Penanganan Korban Bencana di Lapangan • SOP Pengelolaan obat dan logistik kesehatan Bencana • SOP pengelolaan bantuan relawan • SOP pemantauan kejadian krisis kesehatan • SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan • SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan


√

√

√

√

√

√

√

√ √


b. Pembiayaan penanggulangan krisis kesehatan

• Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggap darurat bencana • Dinas Kesehatan memahami DSP di BPBD/ BNPB c. Sarana prasarana • Sarana prasarana PKK, Penilaian penanggulangan krisis Risiko dan PSC kesehatan. • Penilaian fasyankes yang aman bencana. • Pemerintah kabupaten/ kota belum memiliki Public Safety Center (PSC) 24 jam.

6. Kesimpulan a. Krisis kesehatan di Kabupaten Kutai Timur termasuk kategori sedang baik frekuensi maupun dampaknya. b. Kondisi kerentanan kesehatan masyarakat termasuk cukup. c. Ringkasan kondisi kapasitas di Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut : No Indikator Kapasitas Jumlah Indikator 1 2 3 4 5


√

√

√

√ √

- Agar membuat kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster kesehatan. - Agar mengadvokasi Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana. - Perlu meningkatkan upaya Sesuai Standard/ sudah Tersedia/ sudah Ada/ sudah Melakukan


10 2 17 5 5 3 4 3 15 6 51 19

7. Rekomendasi a. Dinas Kesehatan Kabupaten - Agar menyusun rencana kontijensi di Kabupaten Kutai Timur. - Agar melakukan penilaian fasyankes yang aman bencana.

8 12 2 1 9 32

pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan masyarakat. b. Dinas Kesehatan Provinsi - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kontijensi.


111


- Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur dalam melakukan penilaian fasyankes yang aman bencana. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur dalam menyusun kebijakan dan peraturan klaster kesehatan - Agar memfasilitasi proses advokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara kepada Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana. c. Kementerian Kesehatan - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kontijensi. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur dalam melakukan penilaian fasyankes yang aman bencana. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur dalam menyusun kebijakan dan peraturan klaster kesehatan - Agar memfasilitasi proses advokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur kepada Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana.

0°12’LU. Secara administratif Kota Bontang memiliki batas wilayah sebagai berikut : - Utara berbatasan dengan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. - Timur berbatasan dengan Kecamatan MarangKayu Kabupaten Kutai Kertanegara. - Selatan berbatasan dengan Selat Makasar. - Barat berbatasan dengan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Luas wilayah Kota Bontang yaitu 406,70 Km², dengan jumlah penduduk 167,496 dan kepadatan penduduk 1,139.43 jiwa/ km2, sebagian besar merupakan lautan dengan persentase daratan sebesar 29,71% dan lautan beserta pulau-pulau kecil disekitarnya sebesar 70,29%. Kota Bontang memiliki 3 kecamatan dan 15 kelurahan. Wilayah daratan berupa permukaan

B. Kota Bontang 1. Pendahuluan Dinas Kesehatan Kota Bontang terletak di Jl. Achmad Yani RT 11, Kel. Api-Api, Kec. Bontang Utara. Responden yaitu drg. Asiah (Kasi Wabah dan Bencana). 2. Karakteristik Wilayah Bontang merupakan sebuah kota di Provinsi Kalimantan Timur yang terletak antara 117°23’-117°38’ BT dan 0°01’Gambar 2 . Peta Kota Bontang

112



tanah yang datar, landai, berbukit dan bergelombang. Secara topografi, Kota Bontang memiliki ketinggian antara 0 –120 meter diatas permukaan laut (m dpl) dengan kemiringan lereng yang bervariasi. Kota Bontang merupakan kota industri dan terdapat 3 perusahaan besar disana yaitu PT. Badak LNG & Co.(gas alam), PT. Pupuk Kaltim (pupuk da amoniak) dan PT. Indominco Mandiri (batu bara).

Akses komunikasi di Kota Bontang maupun ke Ibukota Provinsi lancar dan semua alat komunikasi dapat digunakan dengan baik. Sedangkan untuk akses transportasi, untuk mencapai Ibukota Provinsi dibutuhkan waktu sekitar 3 jam melalui jalan darat dengan akses yang mudah dan jalan yang sudah bagus.

3. Ancaman (Hazard) Jenis Ancaman Bencana yang ada di Kota Bontang yang paling utama yaitu Banjir dan Kegagalan Teknologi. Selain itu longsor, kebakaran lahan, kebakaran pemukiman, angin puting beliung, dan kecelakaan lalulintas. Riwayat kejadian bencana :

Banjir setiap tahun terjadi akibat banjir kiriman dari Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Kota Bontang memiliki 2 perusahaan industri besar (PT. Badak LNG&Co. (gas alam) dan PT. Pupuk Kaltim (pupuk dan amoniak)) yang dapat berpotensi untuk terjadi kecelakaan industri (misalnya kebocoran gas). Selain itu, terdapat rudal yang disimpan di Detasemen Rudal 002 Kodam VI Tanjungpura di Kota Bontang yang harus selalu dijaga stabilitas suhu di ruang penyimpanannya. Kota Bontang memiliki hutan dan lahan yang berpotensi mengalami kebakaran utamanya saat musim kemarau tiba. Dan terdapat jalan poros Samarinda-Bontang (akses jalan ke ibukota provinsi) yang rawan terjadi kecelakaan karena banyak tanjakan dan jalan berlubang. 4. Kerentanan Jumlah Penduduk Kota Bontang menurut Sensus BPS 2014 adalah 167.496 Jiwa. Kepadatan penduduk Kota Bontang sebesar 411,84 jiwa/km². Jika dibandingkan rata-rata penduduk di Indonesia dengan

Tanggal Kejadian Lokasi LR/RJ Rumah Rusak 1 Januari 2012 Banjir Kelurahan Api-Api Kecamatan 0 0 Bontang Utara dan Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat April 2012 Banjir Kelurahan Tanjung Laut 0 0 Kecamatan Bontang Selatan dan Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara April 2012 Gelombang Kel Bontang Kuala, 0 0 Pasang / Abrasi Kel Bontang Baru, Kel Lok Tuan Juli - Banjir 3 RT di Kelurahan Kanaan 0 0 Desember 2014 2015 Angin Puting - 1 23 Beliung September 2015 Kebakaran - 1 18


113


PRESENTASE KELOMPOK RENTAN

Bayi 2% Balita 8% Bumil 3% Busui 2% Lansia 5%

Kelompok Non Rentan 80%

nilai kepadatan penduduk sebesar 132 jiwa/ km², Kota Bontang termasuk daerah yang padat penduduknya. Berdasarkan proyeksi penduduk BPS tahun 2015 presentase kelompok rentan di Kota Bontang masih berada di kisaran rata-rata yaitu 20%. Nilai IPM Bontang sebesar 77,85 masuk kedalam kategori menengah ke atas dan diatas rata-rata nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Indonesia yang sebesar 73,81. Sedangkan untuk Indeks No Indikator 1.

114

a. Kebijakan / Peraturan

• Perda/SK Bupati terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan • Peraturan/SK Kadinkes terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan • Peraturan-peraturan dari unit Lintas Sektor Lain yang Memiliki Keterkaitan dengan PKK • Tersedia/SOP Mekanisme Koordinasi Terkait PKK


Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM), Bontang berada di peringkat 337 dari 440 sehingga termasuk di peringkat bawah. 5. Kapasitas Kapasitas penanggulangan krisis kesehatan masih belum memadai, ditandai dengan sebesar 47% dari indikator kapasitas belum terpenuhi, ringkasannya sebagai berikut :



√

√

√



c. Keterlibatan Institusi / Lembaga Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan

• Pelaksanaan pertemuan koordinasi dalam mobilisasi sumber daya kesehatan • Unit di Dinas Kesehatan yang memiliki tugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan krisis kesehatan • Perda mengenai mekanisme sistem koordinasi antar institusi dalam penanggulangan bencana • Dinas Kesehatan telah mengidentifikasi institusi/ lembaga non pemerintahan yang dilibatkan dalam penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Keseha menyusun SOP/Pedoman keterlibatan LSM/institusi/ lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan pernah mengadakan MoU dengan LSM/ Instansi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan Penguatan Kapasitas • Jumlah total seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan • Jumlah Puskesmas • Jumlah Rumah Sakit • Jumlah Puskesmas PONED • Kapasitas tempat tidur di RS • Tim penanggulangan bencana (rumah sakit) • Hospital Disaster Plan • Jumlah dokter spesialis • Jumlah dokter umum • Jumlah Bidan

√

√

√

√

√

√

√ √ √ √ √ √ √ √


115


c. Penanggulangan krisis kesehatan

• Jumlah perawat • Ketenagaan pada unit yang mengkoordinir upaya penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan • Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan (PKK) • SK Penetapan Tim • SOP mekanisme mobilisasi tim PKK • Memiliki petugas yang terlatih terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan • Perencanaan peningkatan kapasitas SDM terkait PKK yang rutin dan berkesinambungan

√ √

• Data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir • Daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi • Media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana • Sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan • Sistem Peringatan Dini

√

• Fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan

√

√ √ √ √

√

3. Peringatan Dini

4. Mitigas a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan

116


√

√

√

√


b. Kapasitas untuk memetakan risiko krisis kesehatan

5. Kesiapsiagaan a. Rencana penanggulangan krisis kesehatan dan standard operating procedure


• Peta kapasitas atau data kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan • Peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/ kota • Peta jenis ancaman bencana per kecamatan di kabupaten/kota • Rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja • Dinas Kesehatan menyusun rencana kontijensi bidang kesehatan • Dinas Kesehatan telah/ belum melakukan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun • SOP Penanganan Korban Bencana di Lapangan • SOP Pengelolaan obat dan logistik kesehatan bencana • SOP pengelolaan bantuan relawan • SOP pemantauan kejadian krisis kesehatan • SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan • SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggap darurat bencana

√

√ √ √

√

√

√

√

√

√ √

√


117


c. Sarana prasarana PKK, Penilaian Risiko dan PSC

• Dinas Kesehatan belum memahami DSP di BPBD/ BNPB • Sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan. • Penilaian fasyankes yang aman bencana. • Pemerintah kabupaten/ kota memiliki Public Safety Center (PSC) 24 jam.

6. Kesimpulan a. Krisis Kesehatan di Kota Bontang relatif jarang. Namun Kota Bontang memiliki risiko besar mengalami kegagalan industri. b. Kondisi kerentanan masyarakat termasuk menengah. c. Ringkasan kondisi kapasitas di Kota Bontang sebagai berikut : No Indikator Kapasitas Jumlah Indikator 1 2 3 4 5



√

√ √

- Agar mengadvokasi Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana. - Perlu meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan masyarakat. b. Dinas Kesehatan Provinsi - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Sesuai Standard/ sudah Tersedia/ sudah Ada/ sudah Melakukan


10 2 17 12 5 4 4 2 15 6 51 25

7. Rekomendasi a. Dinas Kesehatan Kabupaten - Agar melaksanakan kegiatan penyusunan peta respon guna memetakan kerentanan dan kapasitas terkait manajemen penanggulangan krisis kesehatan. - Agar mengadakan sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan. - Agar membuat kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster kesehatan.

118

√

7 5 1 2 9 26

Kota Bontang dalam memetakan kerentanan dan kapasitas. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kota Bontang dalam menganalisa kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kota Bontang dalam menyusun kebijakan dan peraturan klaster kesehatan - Agar memfasilitasi proses advokasi Dinas Kesehatan Kota Bontang kepada Bupati dan BPBD tentang


kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana. c. Kementerian Kesehatan - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kota Bontang dalam memetakan kerentanan dan kapasitas. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kota Bontang dalam menganalisa kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kota Bontang dalam menyusun kebijakan dan peraturan klaster kesehatan - Agar memfasilitasi proses advokasi Dinas Kesehatan Kota Bontang kepada Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana.

wilayah Propinsi Kalimantan Timur Bagian Utara, yang terletak disebelah utara dari Ibukota Propinsi Kalimantan Timur dan sekaligus merupakan Wilayah Daratan dan Pesisir Pantai yang memiliki Sumber Daya Alam, dimana wilayah daratan terdiri dari gugusan bukit yang terdapat hampir disemua kecamatan terutama Kecamatan Kelay yang mempunyai perbukitan Batu Kapur yang luasnya hampir 100 Km2. Sementara didaerah Kecamatan Tubaan terdapat perbukitan yang dikenal dengan Bukit Padai.

Daerah pesisir Kabupaten Berau terletak di kecamatan Biduk-Biduk, Talisayan, Pulau Derawan dan Maratua yang secara geografis berbatasan langsung dengan lautan. Kecamatan Pulau Derawan terkenal sebagai daerah tujuan wisata yang memiliki pantai dan panorama yang sangat indah serta mempunyai beberapa gugusan pulau seperti Pulau Sangalaki.

C. Kabupaten Berau 1. Pendahuluan Dinkes Kabupaten Berau terletak di Jalan Mawar No. 3 Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Telp. (0554) 21053, Fax. (0554) 22676. Responden dalam penilaian ini adalah Sofian Efendi, SE (Kasie Kesehatan Khusus dan Bencana). 2. Karakteristik Wilayah Kabupaten Berau memiliki luas wilayah 34.127,47 km2 terdiri dari daratan seluas 21.951,71 km2 dan luas laut 11.962,42 km2, serta terdiri dari 52 pulau besar dan kecil dengan 13 Kecamatan, 10 Kelurahan, 100 Kampung/Desa. Jika ditinjau dari luas wilayah Kalimantan Timur, luas Kabupaten Berau adalah 13,92% dari luas wilayah Kalimantan Timur, dengan prosentase luas perairan 28,74%, dan Jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 260.248 jiwa, dengan kepadatan penduduk 8 jiwa/km2. Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah Pintu Gerbang Pembangunan di

Secara administratif, Kabupaten Berau memiliki batas wilayah sebagai berikut: a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan. b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi. c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur. d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Kutai Kertanegara.

Dalam pembagian wilayah pembangunan Kabupaten Berau memiliki 3 (tiga) wilayah yaitu: 1. Wilayah Pantai yang meliputi: Kecamatan Biduk-Biduk, Talisayan, Pulau Derawan, Maratua dan Tubaan. 2. Wilayah Pedalaman yang meliputi: Kecamatan Segah dan Kecamatan Kelay. 3. Wilayah Kota yang meliputi: Kecamatan Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Sambaliung, Teluk Bayur.


119


3. Ancaman (Hazard) Jenis Ancaman Bencana yang ada di Kabupaten Berau yaitu Gempa Bumi, Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Konflik Sosial, Angin Puling Beliung, Kebakaran, Kecelakaan Transportasi, KLB Keracunan, KLB Penyakit dll. Belum adanya data terkait kejadian krisis kesehatan dalam 5 tahun terakhir.

Gambar 3. Peta Kabupaten Berau

Kabupaten Berau berada di daerah tropis dengan posisi geografis 10 LU – 20 33 LS dan 1160 BT – 1190 BT.Ketinggian di atas permukaan laut 5 – 55 m.

Topografi dan Fisiografi, bentangan daratan Kabupaten Berau didominasi topografi dengan selang ketinggian 101 m – 500 m (37,1%), kemudian 23,2% merupakan bentang daratan dengan selang ketinggian 26-100 m, sisanya terbagi sebagai daerah dengan selang ketinggian 8-25 m (7,3%0 dan 0-7 m (12,2%). Akses transportasi ke Kecamatan dan Ibukota Provinsi mudah melalui darat, sungai, laut dan udara. Jenis alat trasportasi yang digunakan mobil, sepeda, motor, perahu, kapal laut dan pesawat. Waktu tempuh dari Ibukota Kabupaten/ Kota ke Ibukota Provinsi 650 KM dengan Jarak dari Ibukota Kabupaten ke RS Rujukan Terdekat 3 KM dan waktu tempuh dari Ibukota Kabupaten ke RS Rujukan terdekat 15 menit.

120


Untuk ancaman bahaya banjir, biasanya terjadi setiap musim hujan terutama untuk daerah rendah dan tepi sungai besar. Banjir yang terjadi biasanya merupakan banjir yang langsung surut dan tidak menimbulkan krisis kesehatan. Selain banjir, bencana tanah longsor juga dapat terjadi di beberapa wilayah yang berada di daerah perbukitan, terutama pada musim penghujan. Jumlah kejadian krisis kesehatan akibat bencana selama 5 tahun terakhir jarang. Banjir 62.5%, Gempa Bumi 25.0% dan Tanah Longsor 12.5%. Seperti kebanyakan wilayah Kalimantan Timur, wilayah kabupaten Berau juga sering terjadi kebakaran hutan dan tanah gambut yang disebabkan oleh musim kemarau yang panjang dan pembukaan lahan perkebunan baru. Bencana Angin Puting Beliung pernah terjadi beberapa kali, namun tidak sampai menimbulkan krisis kesehatan. 4. Kerentanan Total jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Berau yaitu 260 248 jiwa. Kepadatannya 7.63/km2. Bila dibandingkan luas wilayahnya, termasuk dalam kategori tidak padat.

Populasi kelompok rentan termasuk ratarata (Jumlah kelompok rentan 21.9%. Rata-rata Indonesia 18%-26%). Kabupaten Berau belum memiliki data penyandang disabilitas. Data IPM dan IPKM belum tersedia.


5. Kapasitas Kapasitas penanggulangan krisis kesehatan masih belum memadai, ditandai

No Indikator 1.

dengan sebesar 49% dari indikator kapasitas belum terpenuhi, rinciannya sebagai berikut :



• Perda/SK Bupati terkait penanggulangan bencana/ krisis kesehatan • Peraturan/SK Kadinkes terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan • Peraturan-peraturan dari unit Lintas Sektor Lain yang Memiliki Keterkaitan dengan PKK • Tersedia/SOP Mekanisme Koordinasi Terkait PKK b. Struktur • Pelaksanaan pertemuan Organisasi koordinasi dalam mobilisasi Penanggulangan sumber daya kesehatan Krisis Kesehatan • Unit di Dinas Kesehatan yang memiliki tugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan krisis kesehatan c. Keterlibatan • Perda mengenai Institusi/ mekanisme sistem Lembaga Non koordinasi antar institusi Pemerintahan dalam penanggulangan dalam bencana Penanggulangan • Dinas Kesehatan telah Krisis Kesehatan mengidentifikasi institusi/ lembaga non pemerintahan yang dilibatkan dalam penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan menyusun SOP/Pedoman keterlibatan LSM/institusi/ lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan


√

√

√ √

√

√

√

√


121


• Dinas Kesehatan pernah mengadakan MoU dengan LSM/Instansi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan 2. Penguatan Kapasitas a. Fasilitas pelayanan kesehatan



• Jumlah total seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan • Jumlah Puskesmas • Jumlah RumahSakit • Jumlah Puskesmas PONED • Kapasitas tempat tidur di RS • Tim penanggulangan bencana (rumah sakit) • Hospital Disaster Plan • Jumlah dokter spesialis • Jumlah dokter umum • Jumlah Bidan • Jumlah perawat • Ketenagaan pada unit yang mengkoordinir upaya penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan • Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan (PKK) • SK Penetapan Tim • SOP mekanisme mobilisasi tim PKK • Memiliki petugas yang terlatih terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan • Perencanaan peningkatan kapasitas SDM terkait PKK yang rutin dan berkesinambungan

3. Peringatan Dini • Data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir

122


√

√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √

√


• Daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun Provinsi • Media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana • Sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan • Sistem Peringatan Dini 4.

5.

Mitigasi a. Pemberdayaan • Fasilitasi kepada Masyarakat masyarakat dalam rangka dalam pemberdayaan masyarakat Penanggulangan terkait penanggulangan Krisis Kesehatan krisis kesehatan b. Kapasitas untuk • Peta kapasitas atau data memetakan kapasitas sumber daya risiko krisis yang dapat digunakan kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan • Peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/ kota • Peta jenis ancaman bencana per kecamatan di kabupaten/kota Kesiapsiagaan a. Rencana • Rencana penanggulangan penanggulangan krisis kesehatan dalam krisis kesehatan bentuk program kerja dan standard • Dinas Kesehatan menyusun operating rencana kontijensi bidang procedure kesehatan • Dinas Kesehatan telah/ belum melakukan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun

√

√

√

√ √

√

√

√

√


123




• SOP pengelolaan bantuan relawan • SOP Penanganan Korban Bencana di Lapangan • SOP Pengelolaan Obat dan Logistik Kesehatan Bencana • SOP pemantauan kejadian krisis kesehatan • SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan • SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggap darurat bencana • Dinas Kesehatan memahami DSP di BPBD/ BNPB. • Sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan • Penilaian fasyankes yang aman bencana. • Public Safety Center (PSC) 24 jam.

6. Kesimpulan a. Krisis Kesehatan di Kabupaten Berau relatif jarang. b. Kondisi kerentanan masyarakat termasuk menengah.

124


√ √ √ √

√ √ √

√

√

√

√

√ √

c. Ringkasan kondisi kapasitas Kabupaten Berau sebagai berikut :

di






10 2 17 11 5 4 4 4 15 5 51 26

7. Rekomendasi a. Dinas Kesehatan Kabupaten - Agar melaksanakan kegiatan TTX, simulasi, gladi bencana bidang kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun. - Agar mengadakan penilaian fasyankes yang aman bencana. - Agar membuat kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster kesehatan. - Agar mengadvokasi Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana. - Perlu meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan masyarakat. b. Dinas Kesehatan Provinsi - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Berau dalam melaksanakan kegiatan TTX, simulasi, gladi bencana bidang kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Berau dalam mengadakan penilaian fasyankes yang aman bencana. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan

8 6 1 0 10 25

Kabupaten Berau dalam menyusun kebijakan dan peraturan klaster kesehatan - Agar memfasilitasi proses advokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Berau kepada Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana. c. Kementerian Kesehatan - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Berau dalam melaksanakan kegiatan TTX, simulasi, gladi bencana bidang kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Berau dalam mengadakan penilaian fasyankes yang aman bencana. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Berau dalam menyusun kebijakan dan peraturan klaster kesehatan - Agar memfasilitasi proses advokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Berau kepada Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana.


125


05 Provinsi Sulawesi Barat Bab II Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan

•

Kabupaten Polewali Mandar

•

Kabupaten Majene

•

Kabupaten Mamasa


127


Provinsi Sulawesi Barat

A. Kabupaten Polewali Mandar 1. Pendahuluan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Morotai terletak di Jalan Andi Depu No.2, Lantora, Polewali. Telpon 0428-2410997. Responden yaitu Jamaluddin (Kepala Seksi Wabah dan Bencana) dan Muhammad Mukmin (Staf).

128


2. Karakteristik Wilayah Secara geografis Kabupaten Polewali Mandarterletak di sebelah Selatan Pulau Sulawesi dan termasuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan berada di antara 2°40’00”-3°32’00”Lintang Utara dan membentang dari Barat ke Timur diantara 118°40’27”-119°32’27” Bujur Timur.


Secara administratif Kabupaten Polewali Mandar memiliki batas wilayah sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Majene. - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majene. - Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar. - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Pinrang (Provinsi Sulawesi Selatan). Kabupaten Polewali Mandar mempunyai luas wilayah 2.022,30km² dan memiliki 16 kecamatan, 144 desa dan 23 Kelurahan dengan jumlah penduduk 416,175 jiwa dan kepadatan penduduk 205.82 jiwa/km2. Kondisi geografis Kabupaten Polewali Mandar menyebabkan jarak masingmasing kecamatan ke ibukota Kabupaten (Polewali) berbeda - beda dengan jarak Kecamatan paling dekat adalah Anreapi (±5 km), dan Kecamatan paling jauh adalah Kecamatan Tubbi Taramanu (±72 km). Kondisi topografi wilayah umumnya terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah

dan pesisir pantai termasuk juga daerah sekitar aliran sungai besar Mandar dan Malaso yang memanjang dari utara ke selatan. Diantara jenis permukaan tersebut terdapat lahan yang merupakan potensial untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan.

Akses komunikasi pada umumnya lancar dan yang dapat digunakan yaitu telepon, HP, internet, telepon satelit. Sampai dengan saat ini belum ada kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan RAPI/ORARI dan masyarakat dalam hal pemanfaatan Radio Komunikasi.

Aksesilibilitas wilayah kecamatan mudah dan dapat diakses melalui jalur darat. Sedangkan alat transportasi untuk mencapai ibukota provinsi dapat menggunakan mobil dan sepeda motor. Jarak tempuh dari ibukota kabupaten ke ibukota provinsi 194 km dengan waktu tempuh selama 5 jam.

Gambar 1. Peta Kabupaten Polewali Mandar


129


Jarak dan waktu tempuh dari Ibukota Kabupaten ke Rumah Sakit Rujukan terdekat yang terletak di ibukota provinsi 194 km dengan waktu tempuh 300 Menit. 3. Ancaman (Hazard) Jenis Ancaman Bencana yang ada di Kab. Polewali Mandar yang paling utama yaitu Konflik Sosial, Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, Kebakaran, Kecelakaan Transportasi, KLB Keracunan, KLB Penyakit.

Riwayat kejadian bencana 5 tahun terakhir (1 Januari 2011 – 15 Juni 2016) (sumber :PPK Kemenkes dan DIBI BNPB) yaitu sebanyak 52 kali terdiri dari angin puting beliung, konflik sosial, kecelakaan transportasi, tanah longsor, kekeringan, banjir, kebakaran hutan dan lahan dan kecelakaan transportasi. Sebanyak 7 di antaranya merupakan kejadian krisis kesehatan yaitu:

Tanggal 2 Februari 2012 19 Maret 2012 7 Januari 2013 27 Februari 2013 20 April 2015 11 Juli 2015

130

Kejadian Konflik Sosial Angin Puting Beliung Angin Puting Beliung Angin Puting Beliung Kecelakaan Transportasi Konflik Sosial


Bila dibandingkan dengan data-data di Pusat Krisis Kesehatan, frekuensi tersebut termasuksering. 4. Kerentanan Total jumlah keseluruhan penduduk Kab. Polewali Mandar yaitu 416.175 jiwa. Kepadatannya 205.82/km²atau Kurang Padat. Populasi kelompok rentan termasuk di bawah rata-rata(Jumlah kelompok rentan 16,4%. Rata-rata Indonesia 18%-26%). Kab. Polewali Mandar belum memiliki data penyandang disabilitas.

IPM termasuk menengah atas yaitu 68.44. IPKM termasuk di bawah rata-rata yaitu 0.6380.

5. Kapasitas Kapasitas penanggulangan krisis kesehatan masih belum memadai, ditandai dengan sebesar 69 % dari indikator kapasitas belum terpenuhi, rinciannya sebagai berikut :

MD LB/RI LR/RJ Pengungsi 1 2 4 0 2 2 30 135 12 0 5 6 0 1 1 0 4 0 0 0 0 3 0 0


No Indikator 1.




• Perda/SK Bupati terkait penanggulangan bencana/ krisis kesehatan • Peraturan/SK Kadinkes terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan • Peraturan-peraturan dari unit Lintas Sektor Lain yang Memiliki Keterkaitan dengan PKK • Tersedia/SOP Mekanisme Koordinasi Terkait PKK • Pelaksanaan pertemuan koordinasi dalam mobilisasi sumber daya kesehatan • Unit di Dinas Kesehatan yang memiliki tugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan krisis kesehatan • Perda mengenai mekanisme sistem koordinasi antar institusi dalam penanggulangan bencana • Dinas Kesehatan telah mengidentifikasi institusi/ lembaga non pemerintahan yang dilibatkan dalam penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan menyusun SOP/Pedoman keterlibatan LSM/institusi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan pernah mengadakan MoU dengan LSM/Instansi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan

Sesuai Standar/ Kurang dari Standar/ Sudah Tersedia/ Tidak Tersedia/ Sudah Ada/ Belum Ada/ Sudah Melakukan Belum Melakukan √

√

√

√ √

√

√

√

√

√


131


2.

Penguatan Kapasitas a. Fasilitas pelayanan kesehatan



3.

• Jumlah total seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan • Jumlah Puskesmas • Jumlah Rumah Sakit • Jumlah Puskesmas PONED • Kapasitas tempat tidur di RS • Tim penanggulangan bencana (rumah sakit) • Hospital Disaster Plan • Jumlah dokter spesialis • Jumlah dokter umum • Jumlah Bidan • Jumlah perawat • Ketenagaan pada unit yang mengkoordinir upaya penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan • Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan (PKK) • SK Penetapan Tim • SOP mekanisme mobilisasi tim PKK • Memiliki petugas yang terlatih terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan • Perencanaan peningkatan kapasitas SDM terkait PKK yang rutin dan berkesinambungan

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √

√

Peringatan Dini • Data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir • Daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi

132

√


√ √


• Media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana • Sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan • Sistem Peringatan Dini 4. Mitigasi a. Pemberdayaan • Fasilitasi kepada masyarakat Masyarakat dalam rangka pemberdayaan dalam masyarakat terkait Penanggulangan penanggulangan krisis Krisis Kesehatan kesehatan b. Kapasitas untuk • Peta kapasitas atau data memetakan kapasitas sumber daya risiko krisis yang dapat digunakan untuk kesehatan penanggulangan krisis kesehatan • Peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/kota • Peta jenis ancaman bencana per kecamatan di kabupaten/ kota 5. Kesiapsiagaan a. Rencana • Rencana penanggulangan penanggulangan krisis kesehatan dalam krisis kesehatan bentuk program kerja dan standard • Dinas Kesehatan menyusun operating rencana kontijensi bidang procedure kesehatan • Dinas Kesehatan telah/belum melakukan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun • SOP Penanganan Korban Bencana di Lapangan • SOP Pengelolaan obat dan logistik kesehatan bencana • SOP pengelolaan bantuan relawan

√

√

√ √

√

√ √

√

√

√

√ √ √


133




• SOP pemantauan kejadian krisis kesehatan • SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan • SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggap darurat bencana • Dinas Kesehatan memahami DSP di BPBD/BNPB • Sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan. • Penilaian fasyankes yang aman bencana. • Pemerintah kabupaten/ kota belum memiliki Public Safety Center (PSC) 24 jam.

6. Kesimpulan a. Krisis Kesehatan di Kab. Polewali Mandar relatif sering walaupun dampaknya termasuk ringan. b. Kondisi kerentanan masyarakat terhadap krisis kesehatan masih cukup rentan. c. Berdasarkan 3 aspek yang terdiri dari potensi bahaya, kerentanan dan kapasitas di Kabupaten Polewali Mandar dapat disimpulkan bahwa No Indikator Kapasitas Jumlah Indikator 1 2 3 4 5

134



√ √ √

√

√

√ √

√ √

kondisi ketiga aspek tersebut masih kurang. Potensi yang menjadi prioritas harus segera ditingkatkan adalah aspek kerentanan dan kapasitas. d. Berdasarkan tingginya ancaman, kerentanan yang menengah dan kapasitas rendah sehinga memiliki risiko kesehatan yang tinggi. e. Ringkasan kondisi kapasitas di Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut : Indikator yang Telah Terpenuhi


10 2 17 7 5 2 4 2 15 3 51 16

8 10 3 2 12 35


7. Rekomendasi a) Dinas Kesehatan Kabupaten - Agar melakukan pemetaan kapasitas dan ancaman untuk penanggulangan krisis kesehatan. - Kabupaten Polewali Mandar diharapkan dapat menyusun peta respon. - Perlu mengadakan sarana prasarana terkait penanggulangan krisis kesehatan. - Dinas Kesehatan agar dapat menyusun kebijakan yang terkait klaster kesehatan - Perlu dilakukan advokasi pada BPBD Kabupaten dan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait klaster bencana. - Tingkat kerentanan angin putting beliung di Kabupaten Polewali Mandar termasuk kedalam kelas tinggi, sehingga agar dapat mengurangi risiko bencana yangtinggi perlu meningkatkan kapasitas penduduk terhadap ancaman angin puting beliung.

Manajemen Bencana, Penyusunan Peta Respon dan Pelatihan Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan. - Perlu ada advokasi dari Kementerian Kesehatan terhadap pemerintah daerah/Kementerian Dalam Negeri untuk dukungan serta komitmen pemerintah dalam rangka peningkatan kapasitas penanggulangan krisis kesehatan.

B. Kabupaten Majene 1. Pendahuluan Dinas Kesehatan Kabupaten Majene terletak di Jalan RA.KArtini No.7 PangaliAli, Banggae, Telp. (0422) 21060, Fax. (0422) 22732, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Indonesia. Responden assessment adalah Adnan. S, SKM, Kepala Bidang PMK. 2. Karakteristik Wilayah Kabupaten Majene terletakpada 2’ 38’ 45” - 3’ 38’ 15” Lintang Selatan dan 118’45’ 00”

b) Dinas Kesehatan Provinsi - Agar melakukan asistensi/ pendampingan agar Kabupaten mampu melakukan pemetaan risiko kesehatan dan menyusun peta respon - Perlu memfasilitasi advokasi kabupaten/kota ke BPBD Kabupaten dan Bupati - Provinsi agar mengadvokasi BPBD Provinsi dan Gubernur untuk dapat mendukung upaya penanggulangan krisis kesehatan di Kabupaten. c) Kementerian Kesehatan - Perlu dukungan klaster pelayanan kesehatan untuk pelatihan fasilitas pelayanan kesehatan yang aman terhadap bencana. - Perlu dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk pelatihan

Gambar 2. Peta Kabupaten Majene


135


sampai 119’4’45” Bujur Timurdengan suhu udara berkisar antara 22,53 0C sampai dengan 30,83 0C dengan curah hujan rata-rata 365 mm. Kabupaten Majene merupakan daerah perbukitan, sebagian kecil dataran yang merupakan daratan alluvial pantai dan batuan gamping yang memungkinkan masyarakat kesulitan air, apalagi di musim kemarau. Kabupaten Majene memiliki luas wilayah 947,84 km2 terdiri dari 8 Kecamatan, 82 Desa, 20 Kelurahan dan 361 SLS (Satuan Lingkungan tempat) yang terbagi dalam 257 Dusun dan 104 lingkungan, jumlah penduduk berjumlah 282,039 jiwa dan 298.14 jiwa/ km2. Adapun batas-batas Wilayah Kabupaten Majene adalah : - Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju. - Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. - Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Mandar.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Poliwali Mandar dan Kabupaten Mamasa. Kabupaten Majene mempunyai posisi wilayah yang strategis, terletak sekitar 302 km sebelah utara Kota Makassar. Kabupaten ini dilengkapin dengan terminal induk dan terminal pelabuhan, sarana pelabuhan seperti pelabuhan Majene di Kecamatan Banggae, pelabuhan Palipi di Kecamatan Pamboang dan Kecamatan Malunda.Akses komunikasi di Kabupaten dan Provinsi lancar (Telepon, HP, Fax, Internet).Akses transportasi ke kecamatan dan ibukota provinsi mudah, melalui jalan darat (mobil, sepeda motor).Jarak dari Ibukota Kabupaten/Kota ke Ibukota Provinsi 135 KM dengan waktu tempuh 3 Jam. Jarak dari Ibukota Kabupaten ke RS Rujukan Terdekat 55 KM. Jumlah Desa/Kelurahan dan Dusun/ Lingkungan menurut kecamatan tahun 2014 dapat dilihat pada table dibawah ini

Tabel 1 Luas Kecamatan di Kabupaten Majene Tahun 2014 No. Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7 8

136

Banggae Banggae Timur Pamboang Sendana Tammerodo Tubo Sendana Malunda Ulumanda TOTAL


Luas Daratan (km2)

Persentase terhadap luas

25,15 30,04 70,19 82,23 55,40 41,17 187,65 456,00 947,83

2,65 3,17 7,41 8,68 5,84 4,34 19,80 48,11 100,00


Tabel 2 Jumlah Desa, Kelurahan dan Dusun di Kabupaten Majene Tahun 2014 Kecamatan

Desa

Kelurahan

Dusun

Lingkungan

Banggae 2 6 10 34 Banggae Timur 1 8 4 40 Pamboang 12 2 39 9 Sendana 14 2 54 13 Tammerodo 7 - 34 Tubo Sendana 7 - 25 Malunda 10 2 51 8 Ulumanda 8 - 40 -

3. Ancaman (Hazard) Jenis ancaman bencana yang banyak terjadi di Kabupaten Majene adalah Tanah Longsor dan Kecelakaan Transportasi. Selain itu terdapat ancaman gempa bumi, konflik sosial, banjir, banjir bandang, angin puting beliung dan kebakaran.

Berdasarkan DIBI BNPB dan SIPPK, dalam 5 tahun terakhir bencana yang terjadi di Kabupaten Majene sebanyak 4 kali yaitu kecelakaan transportasi, tanah longsor, angin puting beliung dan banjir. Sebanyak 2 di antaranya menyebabkan krisis kesehatan yaitu :

Tanggal April 2012 Juli 2015

Kejadian Tanah Longsor Kecelakaan Transportasi

Bila dibandingkan dengan rata-rata kejadian krisis kesehatan di Indonesia maka jumlah tersebut termasuk jarang. 4. Kerentanan Jumlah penduduk Kabupaten Majene berdasarkan Badan pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majene Tahun 2015 berjumlah 163,896 jiwa.Penduduk laki-laki berjumlah 80,068 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 83,828 jiwa.Laju kepadatann

penduduk Kabupaten Majene 4173 jiwa/ km2.Jumlah penduduk Kabupaten Majene apabila dibandingkan dengan luas wilayahnya termasuk cukup padat. Poulasi kelompok rentan di Kabupaten Majene termasuk ke dalam kategori rendah, hanya 11,4% dari total penduduk.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Majene (IPM) yaitu 64,4 masuk dalam kategori di bawah rata rata (menengah ke bawah).

MD LB/RI LR/RJ Pengungsi 1 0 7 0 1 0 4 0

Indeks Pembangunan Kesehatan Kesehatan Manusia (IPKM) termasuk di dalam kategori rata-rata yaitu sebesar 0,7008. 5. Kapasitas Kapasitas penanggulangan krisis kesehatan masih belum memadai, ditandai dengan sebesar 84% dari indikator kapasitas belum terpenuhi, rinciannya sebagai berikut :


137


No Indikator 1.




138

• Perda/SK Bupati terkait penanggulangan bencana/ krisis kesehatan • Peraturan/SK Kadinkes terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan • Peraturan-peraturan dari unit Lintas Sektor Lain yang Memiliki Keterkaitan dengan PKK • Tersedia/SOP Mekanisme Koordinasi Terkait PKK • Pelaksanaan pertemuan koordinasi dalam mobilisasi sumber daya kesehatan • Unit di Dinas Kesehatan yang memiliki tugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan krisis kesehatan • Perda mengenai mekanisme sistem koordinasi antar institusi dalam penanggulangan bencana • Dinas Kesehatan telah mengidentifikasi institusi/ lembaga non pemerintahan yang dilibatkan dalam penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan menyusun SOP/Pedoman keterlibatan LSM/institusi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan pernah mengadakan MoU dengan LSM/Instansi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan



√

√

√ √

√

√

√

√

√


2. Penguatan Kapasitas a. Fasilitas pelayanan kesehatan




√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √

3. Peringatan Dini • Data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir • Daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi

√ √


139


• Media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana • Sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan • Sistem Peringatan Dini 4.

5.

140

Mitigasi a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan b. Kapasitas untuk memetakan risiko krisis kesehatan

Kesiapsiagaan a. Rencana penanggulangan krisis kesehatan dan standard operating procedure

• Fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan • Peta kapasitas atau data kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan • Peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/ kota • Peta jenis ancaman bencana per kecamatan di kabupaten/ kota • Rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja • Dinas Kesehatan menyusun rencana kontijensi bidang kesehatan • Dinas Kesehatan telah/ belum melakukan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun • SOP Penanganan Korban Bencana di Lapangan • SOP Pengelolaan obat dan logistik kesehatan bencana • SOP pengelolaan bantuan relawan


√

√

√ √

√

√

√

√

√

√

√ √




• SOP pemantauan kejadian krisis kesehatan • SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan • SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggap darurat bencana • Dinas Kesehatan memahami DSP di BPBD/BNPB • Sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan. • Penilaian fasyankes yangaman bencana. • Pemerintah kabupaten/kota belum memiliki Public Safety Center (PSC) 24 jam.

6. Kesimpulan a. Kabupaten Majene, termasuk dalam kabupaten dengan indeks risiko bencana tinggi, untuk ancaman gempa, banjir, dan longsor dari penilaian Indeks Risiko Bencana BNPB, yang berpotensi cukup besar menimbulkan kejadian krisis kesehatan. b. Kondisi kerentaan masyarakat di Kab. Majene termasuk sedang. Hal ini tercermin dari populasi kelompok rentan yang kurang dari rata-rata dan IPKM yang termasuk dalam kategori rata-rata.

√ √ √

√

√

√ √

√ √

c. Perlu adanya dukungan penyiapan tenaga kesehatan terlatih serta sarana dan prasarana dalam penanggulangan krisis kesehatan. d. Koordinasiantara Dinas Kesehatan dengan lintas sektor terkait perlu ditingkatkan , baik dalam pra bencana maupun pada saat tanggap darurat. (BPBD, Tim SAR, Tagana, Dinsos, Dinkes, Tim Kecamatan). e. Perlu diikut sertakan dalam pelatihanpelatihan teknis dan manajemen bencana. f. Ringkasan kondisi kapasitas di Kabupaten Majene sebagai berikut :


141






10 0 17 4 5 2 4 1 15 1 51 8

7. Rekomendasi a. Dinas Kesehatan Kabupaten - Agar melaksanakan kegiatan penyusunan peta respon guna memetakan bahaya, kerentanan dan kapasitas terkait manajemen penanggulangan krisis kesehatan. - Agar mengadakan sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan. - Agar membuat kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster kesehatan. - Agar mengadvokasi Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana. b. Dinas Kesehatan Provinsi - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Majene dalam melaksanakan kegiatan penyusunan peta respon. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Majene dalam menganalisa kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Majene dalam menyusun kebijakan dan peraturan klaster kesehatan - Agar memfasilitasi proses advokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Majene kepada Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana. c. Kementerian Kesehatan - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Majene dalam melaksanakan kegiatan penyusunan peta respon.

142


10 13 3 3 14 43

- Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Majene dalam menganalisa kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Majene dalam menyusun kebijakan dan peraturan klaster kesehatan - Agar memfasilitasi proses advokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Majene kepada Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana. C. Kabupaten Mamasa 1. Pendahuluan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa terletak di Jalan Dematande No 1 Kab. Mamasa Prov. Sulawesi Barat, Telp. (0411) 402251, Fax, (0411) 402251. Responden yaitu Amos Pampabone, SKM., M.Kes (Kepala Bidang P2PL). 2. Karakteristik Wilayah Kabupaten Mamasa merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Polewali Mandar.Keadaan topografi Kabupaten Mamasa bervariasi mulai dari dataran rendah, berbukit hingga bergunung-gunung dengan tingkat kemiringan yang sangat terjal.Kabupaten Mamasa termasuk daerah dengan curah hujan dan kelembaban yang tinggi dan beriklim dingin, yang secara topografi merupakan daerah pegunungan. Secara administratif Kabupaten Mamasa memiliki batas wilayah sebagai berikut : - Utara berbatasan dengan dengan


Gambar 3. Peta Kabupaten Mamasa Kabupaten Mamuju. - Timur berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. - Selatan berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar. - Barat berbatasan dengan Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene. Kabupaten Mamasa mempunyai luas wilayah 3.005,88 km2, 17 kecamatan, 11 kelurahan dan 181 desa, jumlah penduduk 149,809 dan kepadatan penduduk 49.82 jiwa/km2. Akses komunikasi pada umumnya lancar

dan yang dapat digunakan yaitu HP dan internet. Akses transportasi ke kecamatan dan ibukota provinsi menggunakan jalur darat. Jarak dari Kabupaten Mamasa ke Ibukota Provinsi sejauh 200 km dan ditempuh dalam waktu kurang lebih 10 jam. 3. Ancaman (Hazard) Jenis Ancaman Bencana yang ada di Kab. Mamasa yaitu gempa bumi, banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung dan kebakaran. Riwayat kejadian bencana :

Tanggal Kejadian MD LB/RI LR/RJ Hilang Kerugian Materil 2011 Kekeringan 0 0 0 0 Januari 2012 Banjir 0 0 0 0 Mei 2013 Tanah Longsor 0 0 0 0 Mei 2013 Banjir dan Tanah 0 0 0 0 Longsor Oktober 2015 Puting Beliung 0 0 0 0 November 2012 Banjir Bandang 14 2 83 7 Maret 2012 Konflik Sosial 0 9 0 0

98 sawah dan kebun rusak 245 sawah dan kebun rusak 20 sawah dan kebun rusak 6 rumah, 1 gedung, dan 62 jembatan rusak berat -


143


Untuk bahaya banjir ancamannya relatif besar karena termasuk daerah dengan curah hujan yang tinggi dan dilalui sungai Mamasa. Berpotensi besar juga terjadi longsor karena terletak di dataran tinggi di daerah pegunungan dan banyak terdapat tebing-tebing yang struktur tanahnya labil .

Bila dilihat dari frekuensi dan dampaknya , kejadian krisis kesehatan di Kab. Mamasa termasuk jarang.

4. Kerentanan Total jumlah keseluruhan penduduk Kab.

5. Kapasitas Kapasitas penanggulangan krisis kesehatan masih belum memadai, ditandai dengan sebesar 55% dari indikator kapasitas belum terpenuhi, rinciannya sebagai berikut :

No Indikator 1.




144

• Perda/SK Bupati terkait penanggulangan bencana/ krisis kesehatan • Peraturan/SK Kadinkes terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan • Peraturan-peraturan dari unit Lintas Sektor Lain yang Memiliki Keterkaitan dengan PKK • Tersedia/SOP Mekanisme Koordinasi Terkait PKK • Pelaksanaan pertemuan koordinasi dalam mobilisasi sumber daya kesehatan • Unit di Dinas Kesehatan yang memiliki tugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan krisis kesehatan • Perda mengenai mekanisme sistem koordinasi antar institusi dalam penanggulangan bencana • Dinas Kesehatan telah mengidentifikasi institusi/ lembaga non pemerintahan yang dilibatkan dalam penanggulangan krisis kesehatan


Mamasa yaitu 149.809 jiwa. Kepadatannya 49,82/km2. Bila dibandingkan luas wilayahnya, termasuk tidak padat. IPM termasuk menengah atas yaitu 66,08 IPKM termasuk di bawah rata-rata yaitu 0.6296.


√

√

√ √ √

√

√

√


• Dinas Kesehatan menyusun SOP/Pedoman keterlibatan LSM/institusi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan pernah mengadakan MoU dengan LSM/Instansi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan 2.

Penguatan a. Fasilitas pelayanan kesehatan



3.

√

√


√

• Data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir

√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √

√

Peringatan Dini


145


• Daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi • Media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana • Sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan • Sistem Peringatan Dini 4.

5.

Mitigasi a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan b. Kapasitas untuk memetakan risiko krisis kesehatan

• Fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan • Peta kapasitas atau data kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan • Peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/ kota • Peta jenis ancaman bencana per kecamatan di kabupaten/kota

√

√

√ √

√

√

√

Kesiapsiagaan • Rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja • Dinas Kesehatan menyusun rencana kontijensi bidang kesehatan

146

√


√

√




• Dinas Kesehatan telah/ belum melakukan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun • SOP Penanganan Korban Bencana di Lapangan • SOP Pengelolaan obat dan logistik kesehatan bencana • SOP pengelolaan bantuan relawan • SOP pemantauan kejadian krisis kesehatan • SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan • SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggap darurat bencana • Dinas Kesehatan memahami DSP di BPBD/ BNPB Sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan belum tersedia. Penilaian fasyankes yang aman terhadap bencana. Pemerintah kabupaten/kota belum memiliki Public Safety Center (PSC) 24 jam.

6. Kesimpulan a. Krisis Kesehatan di Kab. Mamasa jarang. Namun Kabupaten tersebut berisiko terkena bencana besar yaitu banjir bandang dan longsor.

√

√ √ √ √ √ √

√

√

√

√

√ √

b. Kondisi kerentanan masyarakat termasuk menengah. c. Ringkasan kondisi kapasitas di Kabupaten Mamasa sebagai berikut :


147




148

asistensi/ Kabupaten



10 4 17 10 5 3 4 1 15 5 51 23

7. Rekomendasi a. Dinas Kesehatan Kabupaten - Agar melakukan pemetaan kelompok rentan dan ancaman untuk penanggulangan krisis kesehatan. - Kabupaten Mamasa diharapkan dapat menyusun peta respon. - Perlu mengadakan sarana prasarana terkait penanggulangan krisis kesehatan. - Dinas Kesehatan agar dapat menyusun kebijakan yang terkait klaster kesehatan - Perlu dilakukan advokasi pada BPBD Kabupaten dan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait klaster bencana. - Tingkat kerentanan banjir di Kabupaten Mamasa termasuk kedalam kelas tinggi, sehingga agar dapat mengurangi risiko bencana yangtinggi perlu meningkatkan kapasitas penduduk terhadap ancaman banjir. - Perlu dilakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat agar ikut serta dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan. b. Dinas Kesehatan Provinsi - Agar melakukan pendampingan agar


6 7 2 3 10 28

mampu melakukan pemetaan risiko kesehatan dan menyusun peta respon - Perlu memfasilitasi advokasi kabupaten/kota ke BPBD Kabupaten dan Bupati - Provinsi agar mengadvokasi BPBD Provinsi dan Gubernur untuk dapat mendukung upaya penanggulangan krisis kesehatan di Kabupaten. c. Kementerian Kesehatan - Perlu dukungan klaster pelayanan kesehatan untuk pelatihan fasilitas pelayanan kesehatan yang aman terhadap bencana. - Perlu dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk pelatihan Manajemen Bencana, Penyusunan Peta Respon dan Pelatihan Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan. - Perlu ada advokasi dari Kementerian Kesehatan terhadap pemerintah daerah/Kementerian Dalam Negeri untuk dukungan serta komitmen pemerintah dalam rangka peningkatan kapasitas penanggulangan krisis kesehatan.


06 Provinsi Sultra


•

Kabupaten Muna

•

Kabupaten Buton

•

Kabupaten Kolaka

•

Kabupaten Kolaka Utara

•

Kabupaten Bombana


149



Provinsi Sulawesi Tenggara

A. Kabupaten Muna 1. Pendahuluan a. Dinas Kesehatan Kabupaten Muna adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setingkat eselon 2 di Kabupaten Muna yang beralamat di Jalan MH. Thamrin 21, Raha, Sulawesi Tenggara dengan

150


nomor telepon kantor 0403-21068, nomor fax. 0403-22417. Jumlah pegawai beserta pejabat yang bertugas di Dinas Kesehatan adalah sebanyak 618 orang yang terdiri dari berbagai jenjang tingkat pendidikan,yaitu SLTA (17,3%), D3 (41,7%), S1 (37,1%) dan S2 (3,9%). Secara garis besar, terdapat 2 kelompok latar belakang pendidikan


dari pegawai dan pejabat yang bertugas di Dinas Kesehatan yaitu Kesehatan (614 orang, 99,3%) dan Non Kesehatan (4 orang, 0,7%). b. Data-data yang disajikan pada profil ini merupakan jawaban dari kuesioner penilaian yang diisi oleh Staf Seksi Pengamatan Penyakit. 2. Karakteristik Wilayah a. Letak Geografis Kabupaten Muna merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terletak sebagian di Pulau Muna bagian utara dan sebagian di Pulau Buton bagian utara, serta di beberapa pulau kecil disekitarnya. Kabupaten Muna berada pada posisi 40-30’-5015’ Lintang Selatan serta 122010’-123000 Bujur Timur. b. Luas Wilayah Kabupaten Muna mempunyai luas daratan sebesar 205.779 M2, terbagi menjadi 22 kecamatan, yaitu Kecamatan Tongkuno, Tongkuno Selatan, Parigi, Marobo, Bone, Kabawo, Kabangka, Kontukowuna, Kontunaga, Watopute, Katobu, Lohia, Duruka, Batalaiworu,

Lasalepa, Napabalano, Towea, Maligano, Batukara, Wakorumba Selatan, Pasir Putih dan Pasikolaga. c. Topografi Sebagian besar wilayah Kabupaten Muna merupakan dataran rendah. d. Perbatasan Kabupaten Muna di Utara berbatasan dengan selat Spelman, dibarat berbatasan dengan selat Tiworo, ditimur berbatasan dengan Kabupaten Buton Utara, dan diselatan Kabupaten Muna berbatasan langsung dengan Kabupaten Buton. e. Akses Transportasi dan Komunikasi Wilayah

Terletak ± 150 km dari Kota Kendari ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna dapat diakses dengan mudah melalui transportasi darat dan laut (kapal cepat Kendari-Raha).Komunikasi antar wilayah dan keluar wilayah dapat dilakukan dengan lancar dengan menggunakan peralatan komunikasi berupa handphone, fax, internet.

Gambar 1. Peta Kabupaten Muna


151


3. Ancaman (Hazard) a. Jenis Ancaman Kejadian Bencana Terdapat 8 jenis ancaman kejadian bencana di Kabupaten Muna yaitu konflik sosial, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran, kecelakaan transportasi, KLB keracunan dan KLB penyakit. b. Jenis Kejadian Bencana Selama 5 Tahun Terakhir Sepanjang tahun 2011-2015, terdapat 6 kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Muna yaitu tanah longsor, angin puting beliung dan kecelakaan transportasi laut. Angin puting beliung terjadi pada tahun 2012 dan 2014. Sedangkan kecelakaan transportasit tahun 2012 dan tanah longsor terjadi pada tahun 2014. c. Kejadian Krisis Kesehatan Selama 5 Tahun Terakhir Dari 6 kejadian bencana, 2 di antarnya menyebabkan krisis kesehatan yaitu tanah longsor dan kecelakaan transportasi lautyang masing-masing terjadi sebanyak 1 kali. 4. Kerentanan a. Jumlah Penduduk Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna, jumlah penduduk Kabupaten Munapada tahun 2014 tercatat sebanyak 208.956 jiwa. b. Kepadatan Penduduk Penduduk Kabupaten Munatersebar di 22 kecamatan dengan kepadatan penduduk rata-rata 99,19 jiwa/km2. Kecamatan Katobu merupakan daerah

152


yang paling banyak penduduknya dibandingkan dengan kecamatan lainnya yakni sebanyak 30.134 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Batukara dengan jumlah penduduk 2.390 jiwa. Konsentrasi penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Katobu dengan tingkat kepadatan 23,40 jiwa/km2. Sementara tingkat kepadatan terendah di Kecamatan Batukara dengan tingkat kepadatan 0,34 jiwa/km2. c. Jumlah Kelompok Rentan Dari 208.956 jiwa penduduk Kabupaten Muna, terdapat sejumlah penduduk yang termasuk rentan mengalami dampak krisis kesehatan. Diantaranya yaitu bayi (4.245 jiwa), balita (20.233 jiwa), ibu hamil (4.958 jiwa), ibu menyusui (4.607), lanjut usia (15.918 jiwa) dan penyandang disabilitas (data jumlahnya tidak tersedia). d. Data IPM dan IPKM Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk Kabupaten Munaadalah 68,35, berada di level menengah atas. Sedangkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) berada di peringkat 344dengan nilai 0,6313(menengah ke bawah, sedangkan terendah di peringkat 440). 5. Kapasitas Kapasitas penanggulangan krisis kesehatan masih belum memadai, ditandai dengan sebesar 55% dari indikator kapasitas belum terpenuhi, rinciannya sebagai berikut :


No Indikator 1 a.

b.

c.

2. a.

Kebijakan/Peraturan • Perda/SK Bupati terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan • Peraturan/SK Kadinkes terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan • Peraturan-peraturan dari unit Lintas Sektor Lain yang Memiliki Keterkaitan dengan PKK • Tersedia/SOP Mekanisme Koordinasi Terkait PKK Struktur Organisasi Penanggulangan Krisis Kesehatan • Pelaksanaan pertemuan koordinasi dalam mobilisasi sumber daya kesehatan • Unit di Dinas Kesehatan yang memiliki tugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan krisis kesehatan Keterlibatan Institusi/Lembaga Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan • Perda mengenai mekanisme sistem koordinasi antar institusi dalam penanggulangan bencana • Dinas Kesehatan telah mengidentifikasi institusi/lembaga non pemerintahan yang dilibatkan dalam penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan menyusun SOP/ Pedoman keterlibatan LSM/institusi/ lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan pernah mengadakan MoU dengan LSM/Instansi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan Penguatan Kapasitas Fasilitas pelayanan kesehatan • Jumlah total seluruhFasilitas Pelayanan Kesehatan • Jumlah Puskesmas



√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√ √


153


• • • •

b.

c.

3.

4. a.

b.

154

Jumlah Rumah Sakit Jumlah Puskesmas PONED Kapasitas tempat tidur di RS Tim penanggulangan bencana (rumah sakit) • Hospital Disaster Plan Sumber daya manusia • Jumlah dokter spesialis • Jumlah dokter umum • Jumlah Bidan • Jumlah perawat • Ketenagaan pada unit yang mengkoordinir upaya penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan • Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan (PKK) Penanggulangan krisis kesehatan • SK Penetapan Tim • SOP mekanisme mobilisasi tim PKK • Memilikipetugas yang terlatih terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan • Perencanaan peningkatan kapasitas SDM terkait PKK yang rutin dan berkesinambungan Peringatan Dini • Data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir • Daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi • Media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana • Sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan • Sistem Peringatan Dini Mitigasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan • Fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan Kapasitas untuk memetakan risiko krisis kesehatan


√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√

√ √ √ √

√ √

√

√

√

√


5. a.

b.

c.

• Peta kapasitas atau data kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan • Peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/kota • Peta jenis ancaman bencana per kecamatan di kabupaten/kota Kesiapsiagaan Rencana penanggulangan krisis kesehatan dan standard operating procedure • Rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja • Dinas Kesehatan menyusun rencana kontijensi bidang kesehatan • Dinas Kesehatan telah/belum melakukan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun • SOP pengelolaan bantuan relawan • SOP Penanganan Korban Bencana di Lapangan • SOP Pengelolaan Obat dan Logistik Kesehatan Bencana • SOP pemantauankejadiankrisiskesehatan • SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan • SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan Pembiayaan penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggap darurat bencana • Dinas Kesehatan memahami adanya dana siap pakai di BNPB dan BPBD Saranaprasarana PKK, Penilaian Risiko dan PSC • Sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan • Penilaian fasyankes yang aman terhadap bencana • Pemerintah Kabupaten/ Kota belum memiliki Public Safety Center (PSC)

√

√ √

√ √ √

√ √ √ √ √ √

√

√

√

√ √ √


155


6. Kesimpulan a. Jumlah kejadian krisis kesehatan selama 5 tahun terakhir menunjukan bahwa di Kabupaten Muna jarang terjadi krisis kesehatan. Jenis kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Muna ada sebanyak 3 jenis. Secara kualitatif dapat dikatakan bahwa bahaya bencana (hazard) di Kabupaten Muna tidak berada di tingkat tinggi. b. Dari segi kepadatan penduduk, indeks IPM dan IPKM,secara kualitatif dapat dikatakan bahwa kerentanan terhadap dampak bencana berada di tingkat sedang. c. Ringkasan kondisi kapasitas di Kabupaten Muna sebagai berikut : No Indikator Kapasitas Jumlah Indikator 1 2 3 4 5



b. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Muna dalam melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kontinjensi. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Muna dalam menganalisa kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Muna dalam menyusun Indikator yang Telah Terpenuhi


10 5 17 6 5 5 4 3 15 4 51 23

7. Rekomendasi Rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas Kabupaten Muna dalam penanggulangan krisis kesehatan: a. Dinas Kesehatan Kabupaten Muna - Agar melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kontinjensi menghadapi bahaya bencana yang sudah dipetakan sebelumnya. - Agar mengadakan sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan. - Agar menyusun rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja dan SOP terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan - Agar mengadvokasi Bupati dan BPBD serta SKPD lain tentang

156

kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana.

5 11 0 1 11 28

rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja dan SOP terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan. - Agar memfasilitasi proses advokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Muna kepada Bupati dan BPBD serta SKPD lainnya tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana. c. Kementerian Kesehatan - Perlu memberikan bimbingan teknis terkait penyusunan program kerja dan SOP penanggulangan krisis kesehatan serta terkait penyusunan rencana kontinjensi. - Perlu memperkuat upaya pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat


dan promosi kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan di Kabupaten Sambas - Perlu meningkatkan upaya sosialisasi mengenai regulasi terkait penanggulangan krisis kesehatan.

- Utara berbatasan dengan Kabupaten Buton Utara. - Timur berbatasan dengan Kabupaten Wakatobi. - Selatan berbatasan dengan Laut Flores, Kab.Buton Selatan. - Barat berbatasan dengan Kota Baubau.

B. Kabupaten Buton 1. Pendahuluan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton terletak di Jalan Komplek Kesehatan Laburence, Sulawesi Tenggara Telpon (0402) 2810029, Fax (0402) 281002. Responden yaitu Siti Jumaria Hafid(Kasie Imunisasi dan Surveilans) dan Safaruddin (Staf Imunisasi dan Surveilans). 2. Karakteristik Wilayah Secara geografis Kabupaten Buton terletak di jazirah tenggara Pulau Sulawesi dan termasuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara administratif Kabupaten Buton memiliki batas wilayah sebagai berikut :

Kabupaten Buton mempunyai wilayah daratan seluas 2.488,71 km2 dan wilayah perairan laut ± 21.054 km2 dan wilayah daratan 2.330,60 km2.Kabupaten Buton memiliki 7 kecamatan. Wilayah Kabupaten Buton berada pada ketinggian 100-500 m di atas permukaan laut yang pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang dan berbukit-bukit dengan kemiringan tanah mencapai 40 derajat.

Akses komunikasi pada umumnya lancar dan yang dapat digunakan yaitu telepon, HP, fax dan internet. Terdapat fasilitas telepon dari PT. Telkom dan fasilitas telepon seluler dari beberapa provider

Gambar 2. Peta Kabupaten Buton


157


telepon seluler.Belum ada kerja sama antara Dinkes dengan RAPI/ORARI dna masyarakat dalam hal pemanfaatan radio komunikasi.

Dari seluruh kejadian bencana tersebut, sebanyak 5 di antaranya merupakan kejadian krisis kesehatan dan ini termasuk “sedang” bila dibandingkan dengan ratarata.

Akses transportasi yang biasa digunakan dari Kecamatan dan Ibukota Provinsi relatif mudah yaitu melalui darat, laut dan udara.Jenis alat transportasi yang dapat digunakan yaitu mobil, sepeda motor, perahu, kapal laut, pesawat. Waktu tempuh dari Ibukota Kabupaten menuju Ibukota Provinsi sekitar 7 jam dengan menggunakan kapal laut dan 12 jam dengan menggunakan mobil/sepeda motor. Waktu tempuh dari kabupaten ke RS rujukan terdekat relatif cepat yaitu sekitar 30 menit.

4. Kerentanan Total jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Buton yaitu 94.474 jiwa. Kepadatannya 37.96 jiwa/km2.Bila dibandingkan luas wilayahnya, termasuk tidak padat.

IPM termasuk menengah atas yaitu 69,95. Kategori ini sama dengan rata-rata nasional.

3. Ancaman (Hazard) Jenis Ancaman Bencana yang ada di kab. Buton yang paling utama yaitu Banjir. Selain itu Gempa Bumi, Angin Puting Beliung, Kecelakaan Transportasi, KLB Keracunan dan KLB Penyakit.

Maret dan Mei th. 2011 7 Jan 2011 14 Okt 2013 15 Sept 2013 5 Agst 2014 15 April 2012

158

Kejadian

IPKM termasuk di bawah rata-rata yaitu 0,6592.


Jenis ancaman bencana yang paling sering terjadi adalah banjir terutama di wilayah kecamatan Lasalimu karena lokasinya yang dekat dengan hulu sungai ditambah lagi dengan kondisi hutan di wilayah hulu sungai yang mulai rusak. Riwayat kejadian bencana :

Waktu Kejadian

Populasi kelompok rentan sebesar 43,24% dan ini termasuk di atas rata-rata. Kab. Buton juga tidak memiliki data penyandang disabilitas.

Luka Berat Luka Ringan

Meninggal

Pengungsi

Banjir

-

-

-

-

Angin Puting Beliung Gempa Bumi Kecelakaan Transportasi Kecelakaan Trasnportasi Banjir Bandang

- - -

- 2 -

- - -

625 -

4

11

2

-

-

-

1

-



No Indikator 1 a.

b.

c.

2. a.

Kebijakan/Peraturan • Perda/SK Bupati terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan • Peraturan/SK Kadinkes terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan Peraturan-peraturan dari unit Lintas Sektor Lain yang Memiliki Keterkaitan dengan PKK • Tersedia/SOP Mekanisme Koordinasi Terkait PKK Struktur Organisasi Penanggulangan Krisis Kesehatan • Pelaksanaan pertemuan koordinasi dalam mobilisasi sumber daya kesehatan • Unit di Dinas Kesehatan yang memiliki tugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan krisis kesehatan • Keterlibatan Institusi/Lembaga Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan • Perda mengenai mekanisme sistem koordinasi antar institusi dalam penanggulangan bencana • Dinas Kesehatan telah mengidentifikasi institusi/lembaga non pemerintahan yang dilibatkan dalam penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan menyusun SOP/ Pedoman keterlibatan LSM/institusi/ lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan pernah mengadakan MoU dengan LSM/Instansi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan Penguatan Kapasitas Fasilitas pelayanan kesehatan • Jumlah total seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan • Jumlah Puskesmas



√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√ √


159


• • • •

b.

c.

3.

4. a.

b.

160

Jumlah Rumah Sakit Jumlah Puskesmas PONED Kapasitas tempat tidur di RS Tim penanggulangan bencana (rumah sakit) • Hospital Disaster Plan Sumber daya manusia • Jumlah dokter spesialis • Jumlah dokter umum • Jumlah Bidan • Jumlah perawat • Ketenagaan pada unit yang mengkoordinir upaya penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan • Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan (PKK) Penanggulangan krisis kesehatan • SK Penetapan Tim • SOP mekanisme mobilisasi tim PKK • Memiliki petugas yang terlatih terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan • Perencanaan peningkatan kapasitas SDM terkait PKK yang rutin dan berkesinambungan Peringatan Dini • Data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir • Daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi • Media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana • Sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan • Sistem Peringatan Dini Mitigasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan • Fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan Kapasitas untuk memetakan risiko krisis kesehatan


√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√

√ √ √ √

√ √

√

√

√

√


3. a.

b.

c.

• Peta kapasitas atau data kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan • Peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/kota • Peta jenis ancaman bencana per kecamatan di kabupaten/kota Kesiapsiagaan Rencana penanggulangan krisis kesehatan dan standard operating procedure • Rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja • Dinas Kesehatan menyusun rencana kontijensi bidang kesehatan • Dinas Kesehatan telah/belum melakukan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun • SOP Penanganan Korban Bencana di Lapangan • SOP Pengelolaan obat dan logistik kesehatan bencana • SOP pengelolaan bantuan relawan • SOP pemantauan kejadian krisis kesehatan • SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan • SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan Pembiayaan penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggap darurat bencana • BPBD/BNPB belum pernah mensosialisasikan perihal dana siap pakai kepada Dinas Kesehatan Sarana prasarana PKK, Penilaian Risiko dan PSC • Sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan belum tersedia. • Penilaian fasyankes yang aman terhadap bencana • Pemerintah Kabupaten/Kota belum memiliki Public Safety Center (PSC) 24 jam.

√

√ √

√ √ √

√ √ √ √ √ √

√

√

√

√ √ √


161


6. Kesimpulan a. Krisis Kesehatan di Kab. Kep Buton relatif kategori sedang. Namun Kabupaten tersebut berisiko terkena bencana besar yaitu gempa bumi. b. Kondisi kerentanan masyarakat termasuk menengah bawah di mana hal yang menjadi perhatian yaitu sebagai berikut : - jumlah kelompok rentan di atas ratarata. - Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat di bawah rata-rata. - tidak ada data penyandang disabilitas. Ringkasan kondisi kapasitas di Kabupaten Buton sebagai berikut :

- Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Buton dalam menyusun kebijakan dan peraturan klaster kesehatan - Agar memfasilitasi proses advokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Buton kepada Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana. c. Kementerian Kesehatan - Perlu dukungan satuan kerja di Kemenkes yang bertanggungjawab sebagai koordinator tiap Subklaster Kesehatan untuk peningkatan kapasitas SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Buton.



b. Dinas Kesehatan Provinsi - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Buton dalam melaksanakan kegiatan penyusunan peta respon.



10 2 17 9 7 3 4 1 15 1 53 16

7. Rekomendasi a. Dinas Kesehatan Kabupaten - Agar melaksanakan kegiatan penyusunan peta respon guna memetakan bahaya, kerentanan dan kapasitas terkait manajemen penanggulangan krisis kesehatan. - Agar membuat kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster kesehatan. - Agar mengadvokasi Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana.

162


8 8 2 3 14 35

- Perlu dukungan dari PPSDM untuk mengatasi kekurangan kekurangan tenaga kesehatan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton. - Perlu penguatan upaya pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan di Kabupaten Buton. C. Kabupaten Kolaka 1. Pendahuluan Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat eselon 2 di Kabupaten Kolaka yang beralamat di Jalan Pancasila Nomor 12, Kolaka, Sulawesi Tenggara dengan nomor telepon kantor 0465-


Gambar 3. Peta Kabupaten Kolaka 2321170 dan fax (0405) 21037. Jumlah pegawai beserta pejabat yang bertugas di Dinas Kesehatan adalah sebanyak 451 orang yang terdiri dari berbagai jenjang tingkat pendidikan, yaitu SLTA (14,5%), D3 (51,7%) S1 (31,9%) dan S2 (1,9%). Secara garis besar, terdapat 2 kelompok latar belakang pendidikan dari pegawai dan pejabat yang bertugas di Dinas Kesehatan yaitu Kesehatan (421 orang, 93,3%) dan Non Kesehatan (30 orang, 6,7%). Data-data yang disajikan pada profil ini merupakan jawaban dari kuesioner penilaian yang diisi oleh Kepala Seksi Penanggulangan Wabah dan Bencana. 2. Karakteristik Wilayah Kabupaten Kolaka terletak di bagian barat Provinsi Sulawesi Tenggara dengan posisi memanjang dari Utara ke Selatan, tepatnya berada pada 3037’-4038’ Lintang Selatan dan 121005’-121046’ Bujur Timur. Luas wilayah daratan Kabupaten Kolaka adalah 3.283,64 km2 dan perairan laut

seluas 15.000 km2 dengan panjang garis pantai 293,45 km.Dengan wilayah yang cukup luas, Kabupaten Kolaka memiliki berbagai bentuk permukaan bumi yang meliputi pegunungan, pantai dan dataran rendah. Batas-batas wilayah Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut: - Sebelah Utara : Kabupaten Kolaka Utara - Sebelah Timur : Kabupaten Kolaka Timur - Sebelah selatan : Kabupaten Bombana - Sebelah Barat : Teluk Bone

Terletak ± 165 km dari Kota Kendari ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka merupakan pintu gerbang ekonomi sebelah barat Provinsi Sulawesi Tenggara yang dapat diakses dengan mudah melalui transportasi darat (Trans Sulawesi), laut (feri Bajoe-Kolaka dan kapal cepat SiwaKolaka) serta transportasi udara (Bandara Sangia Nibandera).


163


Secara administratif, wilayah Kabupaten Kolaka terdiri atas 12 kecamatan, 33 kelurahan dan 102 desa. Selain itu, Kabupaten Kolaka mempunyai beberapa buah pulau baik besar maupun kecil, yaitu: Pulau Padamarang, Lambasina Kecil, Lambasina Besar, Buaya, Pisang, Maniang dan Pulau Lemo. Komunikasi antar wilayah dan keluar wilayah dapat dilakukan dengan lancar dengan menggunakan peralatan komunikasi berupa telepon/handphone, fax, internet.

4. Kerentanan a. Jumlah Penduduk Berdasarkan data yang diberikan oleh Kepala Seksi Penanggulangan Wabah dan Bencana, jumlah penduduk Kabupaten Kolaka tercatat sebanyak 244.154 jiwa yang terdiri dari 122.630 penduduk laki-laki (50,23 %) dan 121.524 penduduk perempuan (49,77%). b. Kepadatan Penduduk Penduduk Kabupaten Kolaka tersebar di 12 kecamatan dengan kepadatan rata-rata 74 jiwa/km2 atau termasuk kurang padat. Kecamatan Kolaka merupakan daerah yang paling banyak penduduknya dibandingkan dengan kecamatan lainnya yakni sebanyak 39.572 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Polinggona dengan jumlah penduduk 7.112 jiwa. Konsentrasi penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Kolaka dengan tingkat kepadatan 179 jiwa/ km2 dan Wundulako yang merupakan daerah perkotaan. Sementara tingkat kepadatan terendah di Kecamatan Iwoimendaa dengan tingkat kepadatan 27 jiwa/km2.

3. Ancaman (Hazard) Terdapat 7 jenis ancaman kejadian bencana di Kabupaten Kolaka yaitu banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran, kecelakaan transportasi, KLB keracunan dan KLB penyakit.

Sepanjang tahun 2011 hingga pertengahan Juni 2016, terdapat 17 kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Kolaka yaitu tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran, KLB keracunan dan banjir. Dari 17 kejadian bencana tersebut, sebanyak 6 di antaranya berdampak krisis kesehatan yaitu banjir (terjadi 3 kali), angin puting beliung (terjadi 1 kali), kebakaran (terjadi 1 kali) dan KLB keracunan (terjadi 1 kali). Bila dibandingkan dengan frekuensi rata-rata krisis kesehatan di Indonesia, jumlah tersebut termasuk sedang.

c. Jumlah Kelompok Rentan Dari 244.154 jiwa penduduk Kabupaten Kolaka (24,04%), terdapat sejumlah penduduk yang termasuk rentan mengalami dampak krisis kesehatan. Diantaranya yaitu bayi (4.520 jiwa), balita (29.325 jiwa), ibu hamil (4.972 jiwa), lanjut usia (19.881 jiwa) dan penyandang disabilitas (data jumlahnya tidak tersedia). Persentase 24,04%

Delapan kejadian krisis kesehatan ini menyebabkan 43 orang dirawat inap/luka berat (semuanya akibat KLB keracunan), 310 orang dirawat jalan/luka ringan (akibat banjir dan kebakaran), dan 5.757 orang mengungsi (akibat banjir, angin puting beliung dan kebakaran). Data selengkapnya sebagai berikut : No 1 2 3 4

164

Jenis Kejadian Banjir Angin puting beliung Kebakaran KLB Keracunan JUMLAH

Tanggal Kejadian Meninggal Luka Berat Luka Ringan Pengungsi 16 Juli 2013 - - 309 5.361 19 Maret 2012 - - - 395 2 Januari 2012 12 Oktober 2012 6


- - -

- 43 43

1 - 310

1 5.757


termasuk rata-rata proporsi kelompok rentan di Indonesia.

(menengah ke bawah, sedangkan terendah di peringkat 440).

d. Data IPM dan IPKM Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk Kabupaten Kolaka adalah 72, berada di level menengah atas. Sedangkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) berada di peringkat 289 dengan nilai 0,6600


No Indikator 1 a.

b.

c.

Kebijakan/Peraturan • Perda/SK Bupati terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan • Peraturan/SK Kadinkes terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan • Peraturan-peraturan dari unit Lintas Sektor Lain yang Memiliki Keterkaitan dengan PKK • Tersedia/SOP Mekanisme Koordinasi Terkait PKK Struktur Organisasi Penanggulangan Krisis Kesehatan • Pelaksanaan pertemuan koordinasi dalam mobilisasi sumber daya kesehatan • Unit di Dinas Kesehatan yang memiliki tugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan krisis kesehatan Keterlibatan Institusi/Lembaga Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan • Perda mengenai mekanisme sistem koordinasi antar institusi dalam penanggulangan bencana • Dinas Kesehatan telah mengidentifikasi institusi/lembaga non pemerintahan yang dilibatkan dalam penanggulangan krisis kesehatan



√ √

√

√

√

√

√

√


165


2. a.

b.

c.

3.

166

• Dinas Kesehatan menyusun SOP/ Pedoman keterlibatan LSM/institusi/ lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan

√

• Dinas Kesehatan pernah mengadakan MoU dengan LSM/Instansi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan Penguatan Kapasitas Fasilitas pelayanan kesehatan • Jumlah total seluruhFasilitas Pelayanan Kesehatan • Jumlah Puskesmas • Jumlah Rumah Sakit • Jumlah Puskesmas PONED • Kapasitas tempat tidur di RS • Tim penanggulangan bencana (rumah sakit) • Hospital Disaster Plan Sumber daya manusia • Jumlah dokter spesialis • Jumlah dokter umum • Jumlah Bidan • Jumlah perawat • Ketenagaan pada unit yang mengkoordinir upaya penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan • Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan (PKK) Penanggulangan krisis kesehatan • SK Penetapan Tim • SOP mekanisme mobilisasi tim PKK • Memiliki petugas yang terlatih terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan • Perencanaan peningkatan kapasitas SDM terkait PKK yang rutin dan berkesinambungan Peringatan Dini • Data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir • Daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi • Media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana

√


√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√

√ √ √ √

√ √

√


4. a.

b.

5. a.

b.

• Sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan • Sistem Peringatan Dini Mitigasi • Pemberdayaan Masyarakat dalamPenanggulangan Krisis Kesehatan • Fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan Kapasitas untuk memetakan risiko krisis kesehatan • Peta kapasitas atau data kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan • Peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/kota • Peta jenis ancaman bencana per kecamatan di kabupaten/kota Kesiapsiagaan • Rencana penanggulangan krisis kesehatan dan standard operating procedure • Rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja • Dinas Kesehatan menyusun rencana kontijensi bidang kesehatan • Dinas Kesehatan telah/belum melakukan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun • SOP Penanganan Korban Bencana di Lapangan • SOP Pengelolaan obat dan logistik kesehatan bencana • SOP pengelolaan bantuan relawan • SOP pemantauan kejadian krisis kesehatan • SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan • SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan Pembiayaan penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran penanggulangan krisis kesehatan

√

√

√

√

√ √

√ √ √

√ √ √ √ √ √

√


167


c.

• Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggap darurat bencana • Dinas Kesehatan belum memahami adanya dana siap pakai di BNPB dan BPBD Sarana prasarana PKK, Penilaian Risiko dan PSC • Sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan • Penilaian fasyankes yang aman terhadap bencana. • Pemerintah kabupaten/kota belum memiliki Public Safety Center (PSC) 24 jam.

5. Kesimpulan a. Jumlah kejadian krisis kesehatan selama 5 tahun terakhir menunjukan bahwa di Kabupaten Kolaka jarang terjadi krisis kesehatan. Jenis kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Kolaka ada sebanyak 5 jenis. Secara kualitatif dapat dikatakan bahwa bahaya bencana (hazard) di Kabupaten Kolaka tidak berada di tingkat tinggi. b. Dari segi kepadatan penduduk, indeks IPM dan IPKM, secara kualitatif dapat dikatakan bahwa kerentanan terhadap dampak bencana berada di tingkat sedang. c. Ringkasan kondisi kapasitas di Kabupaten Kolaka sebagai berikut : No Indikator Kapasitas Jumlah Indikator 1 2 3 4 5

168



√

√

√ √ √

6. Rekomendasi Rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas Kabupaten Kolaka dalam penanggulangan krisis kesehatan : a. Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka - Agar melaksanakan kegiatan TTX (Table Top Exercise) dan gladi penanggulangan bencana bidang kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang telah disusun. - Agar mengadakan sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan. - Agar menyusun rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja dan Indikator yang Telah Terpenuhi


10 4 17 6 5 3 4 3 15 5 51 21

6 11 2 1 10 30


SOP terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan. - Agar mengadvokasi Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana. b. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka dalam melaksanakan kegiatan TTX (Table Top Exercise) dan gladi penanggulangan bencana bidang kesehatan. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka dalam menganalisa kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka dalam menyusun rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja dan SOP terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan. - Agar memfasilitasi proses advokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka kepada Bupati dan BPBD serta SKPD lainnya tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana. c. Kementerian Kesehatan - Perlu dukungan dari unit-unit utama Kemenkes untuk Yankes memberikan bimbingan teknis terkait penyusunan program kerja dan SOP penanggulangan krisis kesehatan serta terkait penyelenggaraan gladi penanggulangan krisis kesehatan. - Perlu meningkatkan upaya penyebarluasan dan sosialisasi mengenairegulasi terkait penanggulangan krisis kesehatan. - Perlu upaya pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat dan promosi

kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan di Kabupaten Sambas D. Kabupaten Kolaka Utara 1. Pendahuluan Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara terletak di Komplek Perkantoran Bundaran Ponggiha Kec.Lasusua. Email Dinas Kesehatan: kesmas.andicitra@ yahoo.com. Responden yaitu Arsyad, SKM, kepala Seksi Wabah dan Bencana. 2. Karakteristik Wilayah Kabupaten Kolaka Utara terletak di daratan tenggara Pulau Sulawesi, dan secara geografis terletak pada bagian barat Provinsi Sulawesi Tenggara yang memanjang dari utara ke selatan dan berada diantara 2˚46’45’-3˚ 50’50’ Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur diantara 120˚41’16’-121˚26’31 Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Kolaka Utara 3391,6 km2. Kabupaten Kolaka Utara memiliki 15 kecamatan dan 133 desa/ kelurahan. Adapun batas-batas Wilayah Kabupaten Kolaka Utara adalah : - Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. - Sebelah Barat berbatasan dengan Pantai Teluk Bone. - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka. - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Uluiwoi Kabupaten Kolaka, danKabupaten Konawe Utara. Kabupaten Kolaka Utara memiliki 15 kecamatan dan 133 desa/kelurahan. Kondisi geografis Kabupaten Kolaka Utara memanjang dari utara ke selatan menyebabkan jarak masing-masing kecamatan ke ibukota Kabupaten (Lasusua)


169


Gambar 4. Peta Kabupaten Kolaka Utara dengan jarak Kecamatan paling dekat adalah Katoi (±17 km), dan Kecamatan paling jauh adalah Kecamatan Tolala (±130 km).

Kondisi topografi wilayah umumnya terdiri dari gunung, bukit lembah dan lautan yang memanjang dari utara ke selatan. Diantara jenis permukaan tersebut terdapat lahan yang merupakan potensial untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanandan pertambangan sebanyak 60%, sedangkan 40% merupakan wilayah yang perlu dijaga kelestariannya .

Akses komunikasi di wilayah Kabupaten Kolaka Utara dan ke ibukota provinsi lancar karena jaringan telepon cukup bagus. Alat komunikasi yang dapat dgunakan telepon, handphone, fax dan radio komunikasi. Sampai dengan saat ini belum ada kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan RAPI/ORARI dan masyarakat dalam hal pemanfaatan Radio Komunikasi Aksesilibilitas wilayah kecamatan mudah dan dapat diakses melalui jalur darat. Sedangkan alat transportasi untuk mencapai ibukota provinsi dapat

170


menggunakan mobil, sepeda motor dan kapal laut. Jarak tempuh dari ibukota kabupaten ke ibukota provinsi 167 km dengan waktu tempuh selama 6-8 jam. Jarak dan waktu tempuh dari Ibukota Kabupaten ke Rumah Sakit Rujukan terdekat yang terletak di ibukota provinsi 167km dengan waktu tempuh 6-8 jam. 3. Ancaman (Hazard) Jenis Ancaman kejadian bencana di Kabupaten Kolaka Utara yaitu: gempa bumi, banjir, banjir bandang, tanah longsor, angina puting beliung, kecelakaan transportasi dan KLB penyakit. Riwayat Kejadian Bencana selama 5 tahun terakhir: (Sumber: dibi bnpb dan responden) - Angin puting beliung tanggal 1 Maret 2012. - Banjir tanggal 3 Januari 2013. - Kecelakaan transportasi tanggal 19 Desember 2015. - Angin puting beliung tanggal 11 Februari 2016. Riwayat Kejadian Krisis Kesehatan selama 5 tahun terakhir:


Waktu Kejadian

Kejadian

19 Des 2015 Kecelakaan transportasi 11 Feb 2016 Angin Puting Beliung

4. Kerentanan Total penduduk Kabupaten Kolaka Utara yaitu 183.883 jiwa.Kepadatan penduduk 40 jiwa/km2.Jumlah penduduk bila dibandingkan dengan luas wilayahnya termasuk tidak padat. IPM termasuk menengah yaitu 69.78 dan bila dibandingkan dengan rata-rata IPM Indonesia yaitu 68.9, IPM Kabupaten Kolaka Utara termasuk diatas rata-rata. No Indikator 1 a.

b.

c.

Kebijakan/Peraturan • Perda/SK Bupati terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan • Peraturan/SK Kadinkes terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan • Peraturan-peraturan dari unit Lintas Sektor Lain yang Memiliki Keterkaitan dengan PKK • Tersedia/SOP Mekanisme Koordinasi Terkait PKK Struktur Organisasi Penanggulangan Krisis Kesehatan • Pelaksanaan pertemuan koordinasi dalam mobilisasi sumber daya kesehatan • Unit di Dinas Kesehatan yang memiliki tugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan krisis kesehatan Keterlibatan Institusi/Lembaga Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan

Korban Jiwa

Kerugian

- 66 orang meninggal - 12 orang hilang - 5 Rumah rusak berat

IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat)termasuk diatas rata-rata yaitu 0.7306. 5. Kapasitas Kapasitas penanggulangan krisis kesehatan termasuk menengah, ditandai dengan sebesar 45% dari indikator kapasitas belum terpenuhi, rinciannya sebagai berikut :



√

√

√

√ √

√


171


2. a.

b.

c.

172

• Perda mengenai mekanisme sistem koordinasi antar institusi dalam penanggulangan bencana • Dinas Kesehatan telah mengidentifikasi institusi/lembaga non pemerintahan yang dilibatkan dalam penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan menyusun SOP/ Pedoman keterlibatan LSM/institusi/ lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan pernah mengadakan MoU dengan LSM/Instansi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan Penguatan Kapasitas Fasilitas pelayanankesehatan • Jumlah total seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan • Jumlah Puskesmas • Jumlah Rumah Sakit • Jumlah Puskesmas PONED • Kapasitas tempat tidur di RS • Tim penanggulangan bencana (rumah sakit) • Hospital Disaster Plan Sumber daya manusia • Jumlah dokter spesialis • Jumlah dokter umum • Jumlah Bidan • Jumlah perawat • Ketenagaan pada unit yang mengkoordinir upaya penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan • Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan (PKK) Penanggulangan krisis kesehatan • SK Penetapan Tim • SOP mekanisme mobilisasi tim PKK • Memiliki petugas yang terlatih terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan • Perencanaan peningkatan kapasitas SDM terkait PKK yang rutin dan berkesinambungan Peringatan Dini • Data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir


√

√

√

√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√

√ √ √ √

√


4. a.

b.

5. a.

• Daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi • Media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana • Sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan • Sistem Peringatan Dini Mitigasi Pemberdayaan Masyarakat dalam PenanggulanganKrisis Kesehatan • Fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan Kapasitas untuk memetakan risiko krisis kesehatan • Peta kapasitas atau data kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan • Peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/kota • Peta jenis ancaman bencana per kecamatan di kabupaten/kota Kesiapsiagaan Rencana penanggulangan krisis kesehatan danstandard operating procedure • Rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja • Dinas Kesehatan menyusun rencana kontijensi bidang kesehatan • Dinas Kesehatan telah/belum melakukan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun • SOP Penanganan Korban Bencana di Lapangan • SOP Pengelolaan obat dan logistik kesehatan bencana • SOP pengelolaan bantuan relawan • SOP pemantauan kejadian krisis kesehatan

√

√

√

√

√

√

√ √

√ √ √

√ √ √ √


173


b.

c.

• SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan • SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan Pembiayaan penanggulangan krisiskesehatan • Dinas Kesehatan belum mengalokasikan anggaran penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggap darurat bencana • Dinas Kesehatan belum memahami adanya dana siap pakai di BNPB dan BPBD Sarana prasarana PKK, Penilaian Risiko dan PSC • Sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan • Penilaian fasyankes yang aman terhadap bencana • Pemerintah kabupaten/kota belum memiliki Public Safety Center (PSC) 24 jam.

6. Kesimpulan a. Krisis kesehatan yang terjadi di Kabupaten Kolaka Utara relatif jarang namun berdasarkan kondisi topografinya, kemungkinan akses transportasi tidak terlalu lancar karena saat ini sedang ada pelebaran jalan sehingga akses agak terhambat dan rawan bencana tanah longsor No Indikator Kapasitas Jumlah Indikator 1 2 3 4 5

174



√

√

√

√

√ √ √

b. Kondisi kerentanan masyarakat termasuk rendah (tidak rentan), jika dilihat dari IPM dan IPKM, kepadatan penduduk serta populasi kelompok rentan. Namun Kab. Kolaka Utara masih belum memiliki data penyandang disabilitas. c. Ringkasan kondisi Kapasitas Kabupaten Kolaka Utara sebagai berikut : Indikator yang Telah Terpenuhi


10 6 17 13 5 1 4 3 15 5 51 28

4 4 4 1 10 23


7. Rekomendasi a. Dinas Kesehatan Kabupaten: - Agar melaksanakan kegiatan penyusunan peta respon guna memetakan bahaya, kerentanan dan kapasitas terkait manajemen penanggulangan krisis kesehatan. - Agar mengadakan sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan. - Agar menyusun rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja dan SOP terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan - Agar mengadvokasi Bupati dan BPBD serta SKPD lain tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana. b. Dinas Kesehatan Provinsi - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara dalam melaksanakan kegiatan penyusunan peta respon. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara dalam menganalisa kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara dalam menyusun rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja dan SOP terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan. - Agar memfasilitasi proses advokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka kepada Bupati dan BPBD serta SKPD lainnya tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana. c. Kementerian Kesehatan - Pusat dukungan dari klaster kesehatan memberikan bimbingan teknis terkait penyusunan program

kerja dan SOP penanggulangan krisis kesehatan serta terkait penyusunan peta respon. - Perlu meningkatkan upaya penyebarluasan serta sosialisasi mengenai regulasi terkait penanggulangan krisis kesehatan. E. Kabupaten Bombana 1. Pendahuluan Dinas kesehatan Kabupaten Bombana terletak di Jl. Mesjid Raya No.07 KasiputeRumbia.Responden bernama Asmawati Arif, SKM., M.Kes (Staf P2PL). 2. Karakteristik Wilayah Kabupaten Bombana merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara yang terletak di kepulauan Jazirah Tenggara pulau Sulawesi. Apabila ditinjau dari peta Propinsi Sulawesi Tenggara, secara geografis terletak dibagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan diantara 4°22’ 59,4” – 5028’ 26,7” Lintang Selatan (sepanjang ± 180 km) dan membentang dari Barat ke Timur diantara 121027’ 46,7” - 122010’ 9,4” BT (sepanjang ± 154 km). Wilayah Kabupaten Bombana disebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kolaka dan Konawe Selatan, di sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton, serta sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bone. Kabupaten Bombana memiliki 22 kecamatan dan 139 desa/kelurahan. Kecamatan yang paling luas daerahnya adalah Kecamatan Mata Usu dengan luas 456,17 km2 atau 13,76 persen terhadap total luas daerah Kabupaten Bombana. Sedangkan Kecamatan yang paling kecil daerahnya adalah Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya dengan luas hanya 2,66 km2 atau 0,08 persen dari total luas Kabupaten Bombana.


175


Gambar 5. Peta Kabupaten Bombana

Aksesilibilitas wilayah kecamatan dapat diakses melalui jalur darat dan laut, sedangkan akses komunikasi di seluruh kecamatan dapat menggunakan telepon seluler: - Akses komunikasi dengan kategori lancar dengan menggunakan HP dan internet berada pada wilayah daratan dekat kabupaten. - Akses komunikasi dengan kategori sulit dengan menggunakan HP dan internet berada pada wilayah daratan yang berbukit/pegunungan dan wilayah lautan. - Akses komunikasi dengan kategori tidak tentu berada pada wilayah daratan dengan akses jaringan dan sinyal internet yang sering tidak stabil.

176

Berdasarkan kondisi topografi, Kabupaten Bombana terdiri atas 3 tiga dimensi daerah yaitu daerah pegunungan, daerah pesisir dan kepulauan serta dataran rendah, dimana bagian tengah tenggara mempunyai ketinggian 1.000 m dari permukaan laut,


dan sebagian kecil di bagian utara yang mempunyai ketinggian diatas 500 m. Bagian selatan dan timur dataran utama langsung berbatasan dengan laut yaitu Selat Kabaena dan Selat Muna.Di Pulau Kabaena bagian tengah mempunyai tingkat ketinggian diatas 2.000 m di atas permukaan laut. Secara keseluruhan Kabupaten Bombana mempunyai jenis kelas kelerengan atau elevasi bervariasi dimana sekitar 39,79 % dari total luas wilayah Kabupaten berstruktur landai dan 23,43 % cukup landai, sedangkan agak curam sampai sangat curam (lereng > 25 %) sebesar 36,78 %. 3. Ancaman (Hazard) Jenis Ancaman Bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Bombana adalah Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, KLB Penyakit dan Kekeringan.

Riwayat kejadian bencana (sumber: Dinas BPBD Kabupaten Bombana).


Waktu Kejadian Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Kejadian Angin puting beliung Angin puting beliung Banjir dan Kekeringan

4. Kerentanan Total jumlah keseluruhan penduduk Kab. Bombana yaitu 152.380 jiwa. Kepadatannya 46,05/km2. Bila dibandingkan luas wilayahnya, termasuk tidak padat. Populasi kelompok rentan termasuk dibawah rata-rata (Jumlah kelompok rentan 15.41%. Rata-rata Indonesia 18%26%). Kabupaten Bombana belum memiliki data penyandang disabilitas. No Indikator 1 a.

b.

c.

Kebijakan/Peraturan • Perda/SK Bupati terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan • Peraturan/SK Kadinkes terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan • Peraturan-peraturan dari unit Lintas Sektor Lain yang Memiliki Keterkaitan dengan PKK • Tersedia/SOP Mekanisme Koordinasi Terkait PKK Struktur Organisasi Penanggulangan Krisis Kesehatan • Pelaksanaan pertemuan koordinasi dalam mobilisasi sumber daya kesehatan • Unit di Dinas Kesehatan yang memiliki tugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan krisis kesehatan Keterlibatan Institusi/Lembaga Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan • Perda mengenai mekanisme sistem koordinasi antar institusi dalam penanggulangan bencana

Mengungsi 155 kk 3 kk 590 kk

Meninggal 1 -

IPM termasuk menengah atas yaitu 68,57. IPKM termasuk di bawah rata-rata yaitu 0,6313.



Kurang dari Standar/ Tidak Tersedia/ Belum Ada/ Belum Melakukan √ √

√

√

√

√

√


177


2. a.

b.

c.

3.

178

• Dinas Kesehatan telah mengidentifikasi institusi/lembaga non pemerintahan yang dilibatkan dalam penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan menyusun SOP/ Pedoman keterlibatan LSM/institusi/ lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan pernah mengadakan MoU dengan LSM/Instansi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan Penguatan Kapasitas Fasilitas pelayanan kesehatan • Jumlah total seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan • Jumlah Puskesmas • Jumlah Rumah Sakit • Jumlah Puskesmas PONED • Kapasitas tempat tidur di RS • Tim penanggulangan bencana (rumah sakit) • Hospital Disaster Plan Sumber daya manusia • Jumlah dokter spesialis • Jumlah dokter umum • Jumlah Bidan • Jumlah perawat • Ketenagaan pada unit yang mengkoordinir upaya penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan • Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan (PKK) Penanggulangan krisis kesehatan • SK Penetapan Tim • SOP mekanisme mobilisasi tim PKK • Memiliki petugas yang terlatih terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan • Perencanaan peningkatan kapasitas SDM terkait PKK yang rutin dan berkesinambungan Peringatan Dini • Data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir • Daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi


√

√

√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√

√ √ √ √

√ √


4. a.

b.

5. a.

b.

• Media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana • Sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan • Sistem Peringatan Dini Mitigasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan • Fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan Kapasitas untuk memetakan risiko krisis kesehatan • Peta kapasitas atau data kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan • Peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/kota • Peta jenis ancaman bencana per kecamatan di kabupaten/kota Kesiapsiagaan Rencana penanggulangan krisis kesehatan dan standard operating procedure • Rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja • Dinas Kesehatan menyusun rencana kontijensi bidang kesehatan • Dinas Kesehatan telah/belum melakukan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun • SOP Penanganan Korban Bencana di Lapangan • SOP Pengelolaan obat dan logistik kesehatan bencana • SOP pengelolaan bantuan relawan • SOP pemantauan kejadian krisis kesehatan • SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan • SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan Pembiayaan penanggulangan krisis kesehatan

√

√

√

√

√

√

√ √

√ √ √

√ √ √ √ √ √


179


c.

• Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran penanggulangan krisis kesehatan • Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggap darurat bencana • Dinas Kesehatan belum memahami adanya dana siap pakai di BNPB dan BPBD Sarana prasarana PKK, Penilaian Risiko dan PSC • Sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan • Penilaian program aman resiko • Pemerintah kabupaten/kota belum memiliki Public Safety Center (PSC) 24 jam.

6. Kesimpulan a. Krisis Kesehatan di Kab. Bombana relatif jarang. Namun Kabupaten tersebut tetap memiliki risiko bencana dan krisis kesehatan yang perlu diantisipasi oleh instansi kesehatan setempat. No Indikator Kapasitas Jumlah Indikator 1 2 3 4 5

180

√

√

√

√ √ √

b. Kondisi kerentanan masyarakat termasuk menengah. c. Ringkasan kondisi kapasitas di Kabupaten Bombana sebagai berikut :



Kebijakan/Peraturan 10 2 Penguatan Kapasitas 17 6 Peringatan Dini 5 1 Mitigasi 4 0 Kesiapsiagaan 15 1 Jumlah 51 10


8 11 4 4 14 41


7. Rekomendasi a. Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana - Agar melaksanakan kegiatan penyusunan peta respon guna memetakan bahaya, kerentanan dan kapasitas terkait manajemen penanggulangan krisis kesehatan. - Agar mengadakan sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan. - Agar membuat kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster kesehatan. - Agar mengadvokasi Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana. b. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana dalam melaksanakan kegiatan penyusunan peta respon. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana dalam menganalisa kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana dalam menyusun kebijakan dan peraturan klaster kesehatan

- Agar memfasilitasi proses advokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana kepada Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana. c. Kementerian Kesehatan - Perlu dukungan untuk bimbingan teknis terkait penyusunan peta respon. - Perlu meningkatkan upaya penyebarluasan serta sosialisasi regulasi terkait penanggulangan krisis kesehatan. - Perlu meningkatkan upaya pelayanan kesehatan , kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan di Kab. Bombana


181


07 Provinsi NTT


•

Kabupaten Timor Tengah Selatan

•

Kabupaten Timor Tengah Utara

•

Kabupaten Kupang

•

Kabupaten Ende

•

Kabupaten Flores Timur

•

Kabupaten Sikka


183



Provinsi Nusa Tenggara Timur

A. Kabupaten Timor Tengah Selatan 1. Pendahuluan Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan berlokasi di Jalan Kartini No. polKota SoE, Kode Pos: 85512, Telpon (0388) 21024, 21441, Fax (0388) 21024, 21677, 21443. Responden yaitu Aprinianis R.I. Bay, SKM,M.Epid (Kepala Seksi Pengendalian Wabah dan Penyakit). 2. Karakteristik Wilayah Kabupaten Timor Tengah

184


Selatan

merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan letak wilayah geografis yang berbatasandengan : - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belu. - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kupang. - Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara. - Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Timor.


Secara Astronomis Kabupaten Timor Tengah Selatan terletak pada 124,4º 124,49º Bujur Timur dan 9,24º - 10,00º Lintang Selatan, serta berada pada ketinggian 0 – 2500 m diatas permukaan laut.

Dari segi topografi dan geografis Kabupaten Timor Tengah Selatan, kondisi permukaan tanahnya sebagian besar merupakan daerah bergunung dan berbukit dengan kemiringan rata-rata diatas 50 %, hanya sebagian kecil saja yang merupakan dataran rendah.

Sesuai data administrasi pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Selatan mempunyai luas wilayah 3.955,4, km², dengan pembagian wilayah pemerintahan kecamatan menjadi 32 Kecamatan, jumlah desa/kelurahannya 278 yang meliputi 12 Kelurahan dan 266 Desa. Akses Transportasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dapat menggunakan Transportasi Darat (Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat).

Untuk ke ibu kota provinsi aksesnya baik, berjarak 110 km dapat ditempuh dengan mobil kurang lebih 2-2,5 jam.Semua kecamatan dapat diakses menggunakan mobil atau sepeda motor dengan kondisi jalan yang sebagian sulit karena jalan tidak beraspal atau beraspal tapi kondisinya rusak. Kesulitan lebih besar saat musim hujan.

Akses Komunikasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan cukup lancar dengan menggunakan Telepon, Telepon Seluler, Fax dan Internet. 3. Ancaman (Hazard) Jenisancaman bencana yang terdapat di Kabupaten Timor Tengah Selatan antara lain : a. Banjir Karena sebagian wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan dataran rendah, pada musim hujan ada daerah tertentu yang selalu banjir, terutama daerah yang terletak di tepi sungai.

Gambar 1. Peta Kabupaten Timor Tengah Selatan


185


b. Gempa Bumi Gempa Bumi dapat terjadi di bagian selatan Kabupaten TTS, karena terletak di pantai selatan Pulau Timor. Gempa bumi dapat berpusat di Laut Australia yang akan berdampak di Kabupaten TTS. c. Gempa Bumi dan Tsunami d. Konflik Sosial e. Angin Puting Beliung f. Tanah Longsor g. Kebakaran Pemukiman h. Kecelakaan Transportasi i. KLB Keracunan j. KLB Penyakit

KLB Penyakit yang pernah terjadi adalah KLB Campak Tahun 2013. Selain itu Kabupaten TTS merupakan daerah endemis Diare (615 kasus di Tahun 2014/24,92% dari seluruh kasus rawat inap) dan Malaria (121 kasus di Tahun 2014). Jenis kejadian bencana selama 5 tahun terakhir, (1 Januari 2011 s.d. 15 Juni 2016) (sumber : DIBI BNPB dan SIPKK) sebanyak 4 kali bencana meliputi bencana banjir, Angin Puting Beliung dan KLB campak. Sebanyak 1 di antaranya berdampak krisis kesehatan yaitu KLB Campak yang terjadi pada tanggal 24 September 2013 dengan jumlah kasus sebanyak 226 kasus, mengakibatkan 12 orang meninggal dunia dan 21 orang di rawat inap.Bila dilihat dari frekuensinya, kejadian krisis kesehatan di TTS termasuk jarang.

4. Kerentanan a. Jumlah penduduk Total jumlah penduduk Kabupaten

186


b.

c.

d.

Timor Tengah Selatan sebanyak 456.152 jiwa. (Data Tahun 2014). Kepadatan penduduk Dengan luas wilayah sebesar 3940 km2 dan jumlah penduduk sebanyak 56.152 jiwa, diperoleh kepadatan penduduk sebanyak 115 jiwa/km2. Dengan kesimpulan wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan wilayah yang kurang padat penduduk. Jumlah kelompok rentan di Kabupaten Timor Tengah Selatan berjumlah 59.468 jiwa atau sebesar 13% dari seluruh jumlah populasi (masih dalam kategori di bawah rata-rata). Jumlah populasi rentan tersebut terdiri dari bayi (7187 jiwa /1,6%), balita (27121 jiwa/5,9%), Ibu Hamil (10482 jiwa/2,3%), Ibu menyusui (951 jiwa/0,2%) dan Lansia (13727 jiwa/3%). Data IPM dan IPK Nilai IPM Kabupaten Timor Tengah Selatan : 66,61 sehingga status kesejahteraan masyarakatnya termasuk ke dalam kategori menengah atas.

Nilai IPKM Kabupaten Timor Tengah Selatan : 0,398 sehingga status kesehatan masyarakatnya termasuk ke dalam kategori di bawah rata-rata. 5. Kapasitas Kapasitas penanggulangan krisis kesehatan masih belum memadai, yang ditandai dengan sebesar 51% dari indikator kapasitas belum terpenuhi, rinciannya sebagai berikut :


No Indikator 1 a.

b.

c.

2. a.

Kebijakan/Peraturan Kebijakan/Peraturan - Perda/SK Bupati terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan - Peraturan/SK Kadinkes terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan - Peraturan-peraturan dari unit Lintas Sektor Lain yang Memiliki Keterkaitan dengan PKK - Tersedia/SOP Mekanisme Koordinasi Terkait PKK Struktur Organisasi Penanggulangan Krisis Kesehatan - Pelaksanaan pertemuan koordinasi dalam mobilisasi sumber daya kesehatan - Unit di DinasKesehatan yang memiliki tugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan krisis kesehatan Keterlibatan Institusi/Lembaga Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan - Perda mengenai mekanisme sistem koordinasi antar institusi dalam penanggulangan bencana - Dinas Kesehatan telah mengidentifikasi institusi/lembaga non pemerintahan yang dilibatkan dalam penanggulangan krisis kesehatan - Dinas Kesehatan menyusun SOP/Pedoman keterlibatan LSM/institusi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan - Dinas Kesehatan pernah mengadakan MoU dengan LSM/Instansi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan Penguatan Kapasitas Fasilitas pelayanan kesehatan - Jumlah total seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Jumlah Puskesmas - Jumlah Rumah Sakit - Jumlah Puskesmas PONED - Kapasitas tempat tidur di RS - Tim penanggulangan bencana (rumah sakit) - Hospital Disaster Plan

Sesuai Standar/ Kurang dari Standar/ Sudah Tersedia/ Tidak Tersedia/ Sudah Ada/ Belum Ada/ Sudah Melakukan Belum Melakukan √ √ √ √

√ √ √

√ √

√

√

√ √ √ √ √ √ √


187


c.

3.

4. a.

b.

5. a.

188

- Jumlah dokter spesialis - Jumlah dokter umum - Jumlah Bidan - Jumlah perawat - Ketenagaan pada unit yang mengkoordinir upaya penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan - Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan (PKK) Penanggulangan krisis kesehatan - SK Penetapan Tim - SOP mekanisme mobilisasi tim PKK - Memiliki petugas yang terlatih terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan - Perencanaan peningkatan kapasitas SDM terkait PKK yang rutin dan berkesinambungan Peringatan Dini - Data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir - Daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi - Media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana - Sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan - Sistem Peringatan Dini Mitigasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan - Fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan Kapasitas untuk memetakan risiko krisis kesehatan - Peta kapasitas atau data kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan - Peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/kota - Peta jenis ancaman bencana per kecamatan di kabupaten/kota Kesiapsiagaan Rencana penanggulangan krisis kesehatan dan standard operating procedure - Rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja


√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√ √

√

√

√

√

√

√ √

√


b.

c.

- Dinas Kesehatan menyusun rencana kontijensi bidang kesehatan - Dinas Kesehatan telah/belum melakukan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun - SOP pengelolaan bantuan relawan - SOP Penanganan Korban Bencana di Lapangan - SOP Pengelolaan Obat dan Logistik Kesehatan bencana - SOP pemantauan kejadian krisis kesehatan - SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan - SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan Pembiayaan penanggulangan krisis kesehatan - Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran penanggulangan krisis kesehatan - Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggap darurat bencana - Dinas Kesehatan memahami adanya dana siap pakai di BNPB dan BPBD Sarana prasarana PKK, Penilaian Risiko dan PSC - Sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan - Penilaian fasyankes yang aman terhadap bencana - Pemerintah Kabupaten/Kota belum memiliki Public Safety Center (PSC) 24 jam

6. Kesimpulan a. Kejadian Krisis Kesehatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan relatif jarang, dalam waktu 5 tahun hanya terjadi 1 kali kejadian krisis kesehatan pada tahun 2013 berupa KLB Campak. Namun dampak kesehatan yang ditimbulkan cukup berat. Selain itu Kabupaten TTS memiliki banyak jenis ancaman bencana alam, non alam dan sosial, antara lain banjir, gempa bumi, gempa bumi dan tsunami, tanah longsor, kecelakaan transportasi dan konflik sosial. b. Kondisi kerentanan masyarakat di Kabupaten TTS termasuk agak rentan.

√ √

√ √ √ √ √ √

√ √ √

√ √ √

Hal ini dapat dilihat dari kepadatan penduduk yang rendah (kurang padat), jumlah populasi rentan yang dibawah rata-rata (13% dari total jumlah penduduk) dan status kesejahteraan masyarakat yang menengah ke atas (nilai IPM).Tetapi status kesehatan masyarakatnya termasuk ke dalam kategori di bawah rata-rata yang terlihat dari Nilai IPKM Kabupaten Timor Tengah Selatan : 0,398. c. Ringkasan kondisi kapasitas di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai berikut :


189




A. DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA - Agar melakukan pemetaan risiko krisis kesehatan di kabupaten dengan memetakan hazard, kerentanan serta kapasitas - Kabupaten TTS diharapkan dapat menyusun peta respon - Agar melakukan inventarisir Peraturan-peraturan dari unit Lintas Sektor Lain yang Memiliki Keterkaitan dengan PKK - Agar melakukan penyusunan Peraturan/SK Kadinkes terkait klaster kesehatan - Perlu advokasi pada pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya pelayanan kesehatan seperti penambahan kapasitas tempat tidur pasien di Rumah Sakit sesuai dengan jumlah penduduk, mengadakan tambahan tenaga kesehatan (dokter spesialis, dokter umum, perawat dan bidan) sesuai jumlah penduduk - Perlu penguatan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menghadapi bencana melalui penilaian fasilitas pelayanan kesehatan yang aman terhadap bencana, penyusunan Hospital Disaster Plan di Rumah Sakit serta pembentukan Tim



10 5 17 7 5 3 4 3 15 7 51 25

7. Rekomendasi Rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan krisis kesehatan:

190


-

-

-

-

5 10 2 1 8 26

Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit Agar membuat SK Penetapan Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan yang telah dibentuk Agar melaksanakan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun Agar mengadakan sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan sesuai dengan jenis ancaman bencana di Kabupaten/Kota. Agar melakukan advokasi kepada BNPB dan pemerintah daerah untuk penguatan kapasitas termasuk dalam rangka pembentukan Public Safety Center (PSC)

B. DINAS KESEHATAN PROVINSI - Agar melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Kabupaten/Kota dalam melakukan kegiatan-kegiatan manajemen penanggulangan krisis kesehatan. - Agar melakukan advokasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Provinsi terkait pengadaan sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan. C. KEMENTERIAN KESEHATAN - Agar mendukung upaya pemenuhan tenaga kesehatan yang dibutuhkan kabupaten/kota (dokter umum,


dokter spesialis, bidan dan perawat). - Agar melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Kabupaten/ Kota dalam melakukan kegiatankegiatan peningkatan kapasitas penanggulangan krisis kesehatan. - Agar meningkatkan kordinasi lintas sektor antara Kemenkes, Kemendagri, BNPB beserta jajaran di daerah untuk peningkatan kapasitas penanggulangan krisis kesehatan - Agar meningkatkan upaya sosialisasi Kepmenkes, Permenkes serta pedoman-pedoman terkait penanggulangan krisis kesehatan. B. Kabupaten Timor Tengah Utara 1. Pendahuluan Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara terletak di Jalan Basuki Rachmad Kefamenanu, telpon 0388-3108, fax (0388) 31285. Responden dari Dinas Kesehatan oleh Wilhelmina Bone, A.Md.Kep (Kabid Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit) dan Theofilus Bifel, A.Md. Kes. 2. Karakteristik Wilayah a. Letak Geografis Secara geografis Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (Pasabe-Oekusi). Kota Kefamenanu merupakan ibukota dari Kabupaten Timor Tengah Utara yang terletak di Pulau Timor dan secara astronomis Kabupaten Timor Tengah Utara terletak antara 02’ 48” LS - 37’ 36” LS dan antara 04’ 02” BT- 46’ 00” BT.

b. Luas Wilayah Luas wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara adalah 2.669,70 Km2, dimana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 08 Tahun 2007, Kabupaten Timor Tengah Utara terdiri dari 24 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Insana yang mencapai 333,08 Km2. c. Topografi Topografis Kabupaten Timor Tengah Utara berbentuk dataran rendah dengan dataran tersebar secara sporadis pada gugusan yang luas dataran tinggi atau perbukitan. Lahan dengan kemiringan 0,5-0,6% mencapai luasan 68,09% dan lahan dengan kemiringan 0,7% mencapai 32,91%. Kondisi geomorfologis yang demikian menyebabkan pertanian pada dataran rendah sangat tinggi teristimewa pada pertanian lahan basah dan kering, maupun lainnya. Pertanian lahan kering pada umumnya dikerjakan oleh masyarakat sehingga produksi padi dan jagung menjadi andalan utama karena didukung oleh areal yang luas. Suhu

Gambar 2. Peta Kabupaten Timor Tengah Utara


191


udara rata – rata di Kabupaten Timor Tengah Utara sekitar 30 sampai 36 derajat celcius pada suhu maksimum dan 21 sampai 24,5 derajat celcius pada suhu minimum, dengan curah hujan rata–rata adalah 1.164 mm/tahun. Namun, keadaan curah hujan di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara pada umumnya sulit diramalkan, karena musim hujan dan musim panas terkadang terlalu cepat atau terlalu lambat. d. Perbatasan Secara administrasi batas wilayah administrasi Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Ambenu (Timor Leste) dan Laut Sawu; - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan; - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa wilayah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka; - Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan. e. Akses transportasi dan komunikasi wilayah, Akses komunikasi ke Ibukota Provinsi maupun antar Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Utara secara umum Waktu Kejadian

Kejadian

berjalan baik. Alat komunikasi yang dapat digunakan antara lain telepon, telpon seluler dan faximile. Dari 24 kecamatan, masih terdapat 4 kecamatan yang sulit untuk melakukan akses komunikasi yaitu Kecamatan Bikomi Nilulat, Noemuti Timur, Biboki Feotleu dan Mutis. Akses transportasi dari kecamatan ke ibukota kabupaten dan ke ibukota provinsi melalui darat secara umum relatif mudah, tetapi pada musim penghujan seringkali sulit dikarenakan adanya longsor pada badan jalan akses kecamatan tersebut. Alat transportasi untuk mencapai ibukota provinsi meliputi mobil dan sepeda motor.

Jarak akses dari ibukota kabupaten ke ibukota provinsi + 200 km yang dapat ditempuh dalam waktu + 5 jam dengan menggunakan mobil.

Jarak waktu tempuh dari ibukota kabupaten ke rumah sakit rujukan (Kabupaten Timor Tengah Selatan) terdekat berjarak + 82 km atau + 3 jam waktu tempuh perjalanan darat. Sedangkan jarak dari ibukota kabupaten ke rumah sakit kabupaten berjarak 2 km atau 7 menit perjalanan darat.

Korban Jiwa

20 Feb 2016 Puting Beliung - 17 Feb 2016 Puting Beliung - 18 Nov 2013 Puting Beliung 10 Des 2012 Puting Beliung - 6 Des 2012 Puting Beliung - 30 Nov 2012 Puting Beliung 1 Korban luka 15 Maret 2012 Puting Beliung - 27 Feb 2010 Banjir - 2 Feb 2010 Banjir - 27 Januari 2010 Kebakaran

192


Kerugian 3 Rumah rusak berat 1 Rumah rusak berat 42 Rumah rusak ringan 5 Rumah rusak berat 2 bangunan rusak berat 1 Rumah rusak berat 50 Rumah rusak berat - 4 Rumah rusak berat - 34 Rumah rusak ringan - 4 Rumah rusak berat - 34 Rumah rusak ringan 91 orang mengungsi Kerugian sebesar 3,8 Milyar


4. Kerentanan Jumlah penduduk Kabupaten Timur Tengah Utara sebanyak 201.731 jiwa dengan luas wilayah 3.484 Km2. Kepadatan penduduk 57.9 Jiwa/Km 2 dapat dikategori kurang padat. Sedangkan populasi kelompok rentan diatas rata-rata. Populasi bayi, balita, ibu hamil, lansia, kelompok disabel lebih dari seperempat populasi

yaitu 27.86%. Data IPM dan IPKM belum diketahui. 5. Kapasitas Kapasitas masih kurang memadai ditandai dengan sebesar 75% dari indikator kapasitas belum terpenuhi, rinciannya sebagai berikut :

No Indikator 1 a.

b.

c.

Kebijakan/Peraturan Kebijakan/Peraturan - Perda/SK Bupati terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan - Peraturan/SK Kadinkes terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan - Peraturan-peraturan dari unit Lintas Sektor Lain yang Memiliki Keterkaitan dengan PKK - Tersedia/SOP Mekanisme Koordinasi Terkait PKK Struktur Organisasi Penanggulangan Krisis Kesehatan - Pelaksanaan pertemuan koordinasi dalam mobilisasi sumber daya kesehatan - Unit di Dinas Kesehatan yang memiliki tugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan krisis kesehatan Keterlibatan Institusi/Lembaga Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan - Perda mengenai mekanisme sistem koordinasi antar institusi dalam penanggulangan bencana - Dinas Kesehatan telah mengidentifikasi institusi/lembaga non pemerintahan yang dilibatkan dalam penanggulangan krisis kesehatan - Dinas Kesehatan menyusun SOP/Pedoman keterlibatan LSM/institusi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan - Dinas Kesehatan pernah mengadakan MoU dengan LSM/Instansi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan


√ √

√

√

√

√


193


2. a.

b.

c.

3.

4. a.

b.

194

Penguatan Kapasitas Fasilitas pelayanan kesehatan - Jumlah total seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Jumlah Puskesmas - Jumlah Rumah Sakit - Jumlah Puskesmas PONED - Kapasitas tempat tidur di RS - Tim penanggulangan bencana (rumah sakit) - Hospital Disaster Plan Sumber daya manusia - Jumlah dokter spesialis - Jumlah dokter umum - Jumlah Bidan - Jumlah perawat - Ketenagaan pada unit yang mengkoordinir upaya penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan - Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan (PKK) Penanggulangan krisis kesehatan - SK Penetapan Tim - SOP mekanisme mobilisasi tim PKK - Memiliki petugas yang terlatih terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan - Perencanaan peningkatan kapasitas SDM terkait PKK yang rutin dan berkesinambungan Peringatan Dini - Data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir - Daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi - Media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana - Sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan - Sistem Peringatan Dini Mitigasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan - Fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan Kapasitas untuk memetakan risiko krisis kesehatan


√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√ √

√

√

√

√


- Peta kapasitas atau data kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan - Peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/kota - Peta jenis ancaman bencana per kecamatan di kabupaten/kota 5. Kesiapsiagaan a. Rencana penanggulangan krisis kesehatan dan standard operating procedure - Rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja - Dinas Kesehatan menyusun rencana kontijensi bidang kesehatan - Dinas Kesehatan telah/belum melakukan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun - SOP Penanganan Korban Bencana di Lapangan - SOP Pengelolaan obat dan logistik kesehatan bencana - SOP pengelolaan bantuan relawan - SOP pemantauan kejadian krisis kesehatan - SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan - SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan b. Pembiayaan penanggulangan krisis kesehatan - Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran penanggulangan krisis kesehatan - Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggap darurat bencana - Dinas Kesehatan memahami adanya dana siap pakai di BNPB dan BPBD c. Sarana prasarana PKK, Penilaian Risiko dan PSC - Sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan - Penilaian fasyankes yang aman terhadap bencana - Pemerintah kabupaten/kota belum memiliki Public Safety Center (PSC) 24 jam. 6. Kesimpulan a. Hazard: Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki berbagai ancaman bencana baik alam, non alam maupun sosial dengan frekuensi kejadian yang jarang.

√

√ √

√ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √ √

√ √ √

b. Kerentanan: Kerentanannya cukup tinggi berdasarkan hal-hal sebagai berikut : - Kondisi topografinya yang berbukit, kemungkinan akses transportasi kabupaten dari ibukota Provinsi,


195


Kupang akan sulit bila terjadi bencana. - Status kesehatan masyarakat termasuk di bawah rata-rata. - Proporsi kelompok rentan di atas rata-rata. - Status kesejahteraan masyarakat rendah. - Status kesehatan masyarakat rendah. - Tidak memiliki data penyandang disabilitas. - Kesadaran masyarakat untuk ke fasyankes masih rendah, ditandai dengan BOR yang sangat rendah. Kabupaten Timor Tengah Utara berisiko terhadap kejadian bencana walaupun tidak terlalu sering. Namun karena tingginya kerentanan serta rendahnya kapasitas, tiap kejadian bencana berpotensi menimbulkan permasalahan kesehatan. c. Ringkasan kondisi kapasitas di Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai berikut :






10 3 17 7 5 0 4 0 15 3 51 13

7. Rekomendasi A. DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA • Agar melakukan penyusunan Peraturan/SK Kadinkes terkait klaster kesehatan • Agar melakukan inventarisir Peraturanperaturan dari unit Lintas Sektor Lain yang memiliki Keterkaitan dengan PKK

196

• Agar melakukan pemetaan risiko krisis kesehatan di Kabupaten TTU dengan memetakan hazard, kerentanan serta kapasitas untuk penanggulangan krisis kesehatan • Perlu ditetapkan Unit di Dinas Kesehatan yang memiliki tugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan krisis kesehatan • Agar melakukan advokasi kepada BNPB/Pemerintah Daerah untuk : - menyusun Perda mengenai klaster bencana - penguatan pelayanan kesehatan melalui penambahan kapasitas tempat tidur di RS serta Puskesmas PONED sesuai dengan jumlah penduduk - pengadaan tambahan tenaga kesehatan (dokter spesialis, dokter umum dan perawat) sesuai jumlah penduduk - membangun sistem peringatan dini bencana • Agar melakukan identifikasi institusi/ lembaga non pemerintahan yang dilibatkan dalam penanggulangan krisis kesehatan

7 10 5 4 12 38

• Penguatan fasyankes yang aman terhadap bencana melalui penilaian fasyankes yang aman terhadap bencana, pembentukan Tim Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit, penyusunan Hospital Disaster Plan di Rumah Sakit • Perlu membentuk Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terdiri dari Tim Gerak


Cepat, Tim RHA dan Tim Bantuan Kesehatan • Agar membuat Peta kapasitas atau data kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan, peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/kota, peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/kota dan peta respon. B. DINAS KESEHATAN PROVINSI • Agar melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Kabupaten/Kota dalam melakukan kegiatan-kegiatan manajemen penanggulangan krisis kesehatan. • Agar melakukan advokasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Provinsi terkait pengadaan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan. • Agar melakukan advokasi kepada BPBD Provinsi untuk melakukan sosialisasi Dana Siap Pakai kepada Kabupaten/Kota. C. KEMENTERIAN KESEHATAN 1. Mendukung upaya pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan 2. Melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Rumah Sakit Kabupaten/Kota dalam melakukan penyusunan Hospital Disaster Plan 3. Mendukung upaya pemenuhan tenaga kesehatan sesuai jumlah yang dibutuhkan (dokter umum, dokter spesialis dan perawat). 4. Memperkuat upaya pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat dan melalui promosi kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan di Kabupaten. 5. Melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Kabupaten/Kota dalam melakukan peningkatan kapasitas terkait penanggulangan krisis kesehatan. 6. Agar meningkatkan kordinasi lintas sektor antara Kemenkes, Kemendagri,

BNPB beserta jajaran di daerah untuk peningkatan kapasitas penanggulangan krisis kesehatan 7. Agar meningkatkan upaya sosialisasi Kepmenkes, Permenkes serta pedoman-pedoman terkait penanggulangan krisis kesehatan. C. Kota Kupang 1. Pendahuluan Dinas Kesehatan Kota Kupang terletak di JL. S.K.Lerik, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima. Responden yaitu Sri Wahyuningsi, SKM (Kabid P2), email [email protected] dan Ni Luh Putu Yuni Parwati, SKM (Kasie). 2. Karakteristik Wilayah Kota Kupang merupakan Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak antara 100 36’ 14” - 100 39’ 58” LS dan antara 1230 32’ 23” – 1230 37’ 01” BT.

Secara administratif Kota Kupang memiliki batas wilayah sebagai berikut : - Sebelah Utara : Teluk Kupang. - Sebelah Selatan : Kec. Kupang Barat – Kab. Kupang.

Gambar 3. Peta Kota Kupang


197


- Sebelah Barat : Kec. Kupang Barat – Kab. Kupang dan Selat Semau. - Sebelah Timur : Kec. Kupang Barat dan Kec. Kupang Tengah – Kab. Kupang. Luas wilayah daratan sebesar 180.27 Km2 atau 0,004 % dari luas Provinsi NTT (47.349,9 Km2). Secara administratif, Kota Kupang terdiri dari 6 Kecamatan dan 51 Kelurahan.

Secara topografi, daerah tertinggi di atas permukaan laut terdapat di bagian selatan

Nusa Tenggara Timur. Penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat juga berpusat di Kota Kupang. Demografi Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Kupang tahun 2014 tercatat jumlah penduduk Kota Kupang sebanyak 384.112 jiwa. Angka pertumbuhan tertinggi terdapat di Kecamatan Oebobo, hal ini diduga adanya perpindahan penduduk yang masuk ke wilayah ini dari kabupaten dan

Tabel 2.1. Distribusi Penduduk dan Pertumbuhannya Menurut Kecamatan di Kota Kupang Tahun 2014

Sumber : Proyeksi BPS Kota Kupang (2014)

yaitu 100 - 350 meter di atas permukaan laut dan daerah terendah di atas permukaan laut terdapat di bagian utara yaitu 0 – 50 meter diatas permukaan laut dengan tingkat kemiringan 15 %. Kota Kupang yaitu beriklim kering yang dipengaruhi oleh angin muson dengan musim hujan yang pendek, sekitar bulan November sampai dengan bulan Maret, dengan suhu udara mulai dari 20,16 oC – 31 oC. Musim kering sekitar bulan April sampai dengan Oktober dengan suhu udara mulai dari 29,1 oC – 33,4 o C.

198

Akses komunikasi maupun transportasi di Kota Kupang cenderung lancar dan tidak terdapat permasalahan yang bermakna. Kedudukan Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan pusat pengembangan wilayah


kecamatan lain, maupun dalam wilayah Kota Kupang sendiri (BPS Kota Kupang, 2014). Luas wilayah Kota Kupang seluruhnya adalah 180.27 Km² yang dihuni oleh 2.157jiwa per Km². Sementara itu kepadatan penduduk per rumah tangga adalah 4 Orang. Tingginya angka kepadatan penduduk per rumah tangga di Kota Kupang disebabkan karena penduduk Kota Kupang masih senang hidup berkumpul dalam satu rumpun keluarga, atau masih banyak anak yang tinggal bersama orang tuanya walaupun sudah berkeluarga. Kepadatan penduduk terfokus di Kecamatan Kota Lama yaitu sebesar 10.400 Penduduk/Km², disusul Kecamatan Kota Raja sebesar 8657 Penduduk/Km², dan terendah adalah kecamatan Alak sebesar 678 Penduduk/ Km².


Tabel 2.2. Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Kupang Tahun 2014

Sumber : BPS Kota Kupang (2014

Kelompok umur Jika memperhatikan komposisi penduduk menurut kelompok umur terbanyak terdapat pada kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 55.060 jiwa kemudian disusul kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 42.588 jiwa. Dengan komposisi umur seperti ini diharapkan adanya peningkatan penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja. Distribusi penduduk menurut kelompok umur dapat dikategorikan sebagai berikut : kelompok balita (0-4 tahun) = 39.585 jiwa, anak (5-9 tahun) = 38.318, (10-19 tahun) 76.524 jiwa, produktif (20-64 tahun) 220.520 jiwa dan menopouse (>65) 9435 jiwa. Berikut tabel Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur tahun 2014.

3. Ancaman (Hazard) Jenis ancaman bencana yang ada di Kota Kupang yitu bencana alam, bencana nn

alam dan bencana sosial. Bencana alam antara lain tanah longsor, banjir, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran lahan, gelombang pasang, gempa bumi dan tsunami. Bencana non alam berupa kebakaan pemukiman, KLB Muntaber, demam berdarah, dan penyakit pada ternak/zoonosis, sedangkan bencana sosial berupa kerusuhan. Riwayat kejadian bencana selama 5 tahun terakhir (1 Januari 2011-15 Juni 2016) berdasarkan data DIBI BNPB dan SIPKK yaitu sebanyak 65 kejadian bencana meliputi angin puting beliung, tanah longsor, banjir, gelombang pasang, kebakaran, konflik sosial, kecelakaan transportasi dan KLB. Sebanyak 3 di antaranya menimbulkan krisis kesehatan yaitu :


199


Waktu Kejadian 11 Maret 2013 10 Juni 2013 3 Sept 2014

Kejadian Tanah Longsor Kecelakaan Transportasi Kebakaran

Meninggal - -

Luka Berat 1 25

Luka Ringan -

2

4

-

Frekuensi kejadian krisis kesehatanbila dibandingkan dengan rata-rata kejadian di Indonesia termasuk sedang. 4. Kerentanan Total jumlah penduduk Kota Kupang sebanyak 384.112 jiwa. (Data BPS Tahun 2014).Dengan luas wilayah sebesar 180,27 km2 dan jumlah penduduk sebanyak 384.112 jiwa, diperoleh kepadatan penduduk sebanyak 2.133 jiwa/km2. Dengan kesimpulan wilayah Kota Kupang merupakan wilayah yang sangat padat penduduk.

Jumlah kelompok rentan di Kota Kupang yaitu 67.625 jiwa atau sebesar 17,6% dari seluruh jumlah populasi (masih dalam kategori di bawah rata-rata). Jumlah

No Indikator 1 a.

b.

200

Kebijakan/Peraturan Kebijakan/Peraturan - Perda/SK Bupati terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan - Peraturan/SK Kadinkes terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan - Peraturan-peraturan dari unit Lintas Sektor Lain yang Memiliki Keterkaitan dengan PKK - Tersedia/SOP Mekanisme Koordinasi Terkait PKK Struktur Organisasi Penanggulangan Krisis Kesehatan - Pelaksanaan pertemuan koordinasi dalam mobilisasi sumber daya kesehatan - Unit di Dinas Kesehatan yang memiliki tugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan krisis kesehatan


populasi rentan tersebut terdiri dari bayi (9.708 jiwa /14,3%), balita (20.191 jiwa/29,8%), Ibu Hamil (10.483 jiwa/15,5%), Ibu menyusui (10.095 jiwa/14,9%) dan Lansia (17.148 jiwa/25,3%). Nilai IPM Kota Kupang : 67,12 sehingga status kesejahteraan masyarakatnya termasuk ke dalam kategori menengah atas.Nilai IPKM Kota Kupang : 0,7178 sehingga status kesehatan masyarakatnya termasuk ke dalam kategori rata-rata. 5. Kapasitas Kapasitas penanggulangan krisis kesehatan masih belum memadai, yang ditandai dengan sebesar 53% dari indikator kapasitas belum terpenuhi, rinciannya sebagai berikut :


√ √


c.

2. a.

b.

c.

3.

Keterlibatan Institusi/Lembaga Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan - Perda mengenai mekanisme sistem koordinasi antar institusi dalam penanggulangan bencana - Dinas Kesehatan telah mengidentifikasi institusi/lembaga non pemerintahan yang dilibatkan dalam penanggulangan krisis kesehatan - Dinas Kesehatan menyusun SOP/Pedoman keterlibatan LSM/institusi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan - Dinas Kesehatan pernah mengadakan MoU dengan LSM/Instansi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan Penguatan Kapasitas Fasilitas pelayanan kesehatan - Jumlah total seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Jumlah Puskesmas - Jumlah Rumah Sakit - Jumlah Puskesmas PONED - Kapasitas tempat tidur di RS - Tim penanggulangan bencana (rumah sakit) - Hospital Disaster Plan Sumber daya manusia - Jumlah dokter spesialis - Jumlah dokter umum - Jumlah Bidan - Jumlah perawat - Ketenagaan pada unit yang mengkoordinir upaya penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan - Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan (PKK) Penanggulangan krisis kesehatan - SK Penetapan Tim - SOP mekanisme mobilisasi tim PKK - Memiliki petugas yang terlatih terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan - Perencanaan peningkatan kapasitas SDM terkait PKK yang rutin dan berkesinambungan Peringatan Dini - Data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir

√

√

√

√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√


201


4. a.

b.

5. a.

202

- Daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi - Media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana - Sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan - Sistem Peringatan Dini Mitigasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan - Fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan Kapasitas untuk memetakan risiko krisis kesehatan - Peta kapasitas atau data kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan - Peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/kota - Peta jenis ancaman bencana per kecamatan di kabupaten/kota Kesiapsiagaan Rencana penanggulangan krisis kesehatan dan standard operating procedure - Rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja - Dinas Kesehatan menyusun rencana kontijensi bidang kesehatan - Dinas Kesehatan telah/belum melakukan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun - SOP Penanganan Korban Bencana di Lapangan - SOP Pengelolaan obat dan logistik kesehatan bencana - SOP pengelolaan bantuan relawan - SOP pemantauan kejadian krisis kesehatan - SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan - SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan


√

√

√

√

√

√

√ √

√ √ √

√ √ √ √ √ √


b.

c.

Pembiayaan penanggulangan krisis kesehatan - Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran penanggulangan krisis kesehatan - Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggap darurat bencana - Dinas Kesehatan memahami adanya dana siap pakai di BNPB dan BPBD Sarana prasarana PKK, Penilaian Risiko dan PSC - Sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan - Penilaian fasyankes yang aman terhadap bencana - Pemerintah kabupaten/kota belum memiliki Public Safety Center (PSC) 24 jam.

6. Kesimpulan a. Kejadian Krisis Kesehatan di Kota Kupang termasuk dalam kategori sedang, dalam waktu 5 tahun hanya terjadi 3 kali kejadian krisis kesehatan pada tahun 2013 berupa Tanah Longsor dan Kecelakaan Transportasi serta Kebakaran pada Tahun 2014. Namun Kota Kupang memiliki banyak jenis ancaman bencana alam, non alam dan sosial, antara lain tanah longsor, banjir, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran lahan, gelombang pasang, gempa bumi dan tsunami. b. Kondisi kerentanan masyarakat di Kota Kupang termasuk rendah (tidak rentan). c. Hal ini dapat dilihat dari kepadatan penduduk yang tinggi (sangat padat) namun memiliki jumlah populasi No Indikator Kapasitas Jumlah Indikator 1 2 3 4 5


√ √ √

√ √ √

rentan yang dibawah rata-rata (17,61% dari total jumlah penduduk) dan status kesejahteraan masyarakat yang menengah ke atas (nilai IPM 67,12) serta status kesehatan masyarakatnya termasuk ke dalam kategori ratarata yang terlihat dari Nilai IPKM Kota Kupang sebesar 0,7178. d. Dalam upaya pengurangan risiko krisis kesehatan, kapasitas daerah (Dinas Kesehatan Kota Kupang) perlu ditingkatkan, baik dalam hal jumlah dan sarana prasana fasilitas pelayanan kesehatan, jumlah dan kualifikasi SDM kesehatan, kebijakan/peraturan/ pedoman/SOP, pembiayaan/anggaran dan penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana. e. Ringkasan kondisi kapasitas di Kota Kupang sebagai berikut : Indikator yang Telah Terpenuhi


10 5 17 9 5 5 4 0 15 5 51 24

5 18 0 4 10 27


203


7. Rekomendasi Rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan krisis kesehatan: A. DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA • Agar melakukan pemetaan risiko krisis kesehatan dengan memetakan hazard, kerentanan serta kapasitas untuk penanggulangan krisis kesehatan • Agar melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan BPBD untuk : - menyusun peraturan terkait klaster bencana - penambahan tenaga kesehatan (dokter spesialis, dokter umum, bidan dan perawat) sesuai jumlah penduduk - mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan krisis kesehatan • Agar melakukan penyusunan Peraturan/SK Kadinkes terkait klaster kesehatan • Perlu memperkuat fasyankes agar aman terhadap bencana melalui pembentukan Tim Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit serta penyusunan Hospital Disaster Plan di Rumah Sakit • Agar melakukan fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan B. DINAS KESEHATAN PROVINSI • Agar melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Kabupaten/Kota dalam melakukan kegiatan-kegiatan manajemen penanggulangan krisis kesehatan. • Agar melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Kabupaten/ Kota dalam melakukan peningkatan kapasitas petugas terkait penanggulangan krisis kesehatan. • Agar melakukan advokasi dan

204


sosialisasi kepada Pemerintah Provinsi terkait pengadaan tenaga kesehatan. • Agar melakukan advokasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pengalokasian anggaran untuk penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Kupang. C. KEMENTERIAN KESEHATAN 1. Perlu melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada Rumah Sakit Kabupaten/Kota dalam melakukan pembentukan tim penanggulangan bencana di rumah sakit serta penyusunan Hospital Disaster Plan 2. Agar memberi dukungan untuk pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standard yang berlaku (dokter umum, dokter spesialis dan perawat). 3. Agar melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Kabupaten/ Kota dalam melakukan kegiatankegiatan peningkatan kapasitas penanggulangan krisis kesehatan. 4. Agar meningkatkan kordinasi lintas sektor antara Kemenkes, Kemendagri, BNPB beserta jajaran di daerah untuk peningkatan kapasitas penanggulangan krisis kesehatan 5. Agar meningkatkan upaya sosialisasi Kepmenkes, Permenkes serta pedoman-pedoman terkait penanggulangan krisis kesehatan. D. Kabupaten Ende 1. Pendahuluan Dinas Kesehatan Kabupaten Ende berlokasi di Jalan Melati Kota Ende, Telpon (0381) 22239, Fax (0381) 22231. Responden Ibu Maria Agustina P. Tondang, SKM, MPH (Kepala Seksi Wabah dan Bencana) dan Bapak Sislaus Bendu, SKM (Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan).


Gambar 4. Peta Kabupaten Ende

2. Karakteristik Wilayah Kabupaten Ende adalah salah satu kabupaten di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan luas 2.046,59 Km2 (204.660 Ha) dan populasi penduduk keadaan tahun 2015 sebanyak 280.076 jiwa. Secara geografis Kabupaten Ende memiliki letak yang cukup strategis yaitu dibagian tengah Pulau Flores yang diapit oleh empat Kabupaten di bagian barat : Nagekeo, Ngada, Manggarai, dan Manggarai Barat, sedangkan dibagian timur dengan dua Kabupaten yakni : Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur.

Wilayah Kabupaten Ende terletak di bagian tengah Pulau Flores dengan batas : - Sebelah utara : Laut Flores pada 1220 50’ 41” BT dan 80 54’ 17” LS di Nangamboa atau 1220 BT dan 80 54’ 27” LS di Ngalu Ijukate (Natural Border); - Sebelah selatan : Laut Sawu pada 1210 24’ 27” BT dan 80 54’ 17” LS di Nangamboa atau 1220 BT dan 80 54’ 27” LS di Ngalu Ijukate (Natural Border); - Sebelah timur : Kabupaten Sikka dari pantai utara 1210 02’ BT dan 80 26’ 04” LS di Nangambawe ke arah tengah pada 1210 55’ 44” BT dan 80 43’ 44” LS di

Nangamanuria ke arah pantai selatan pada 1220 BT dan 80 54’ 27” LS di Ngalu Ijukate (Artificial Border); - Sebelah barat : Kabupaten Ngada dari pantai utara 1210 50’ 41” dan 80 26’ 04” LS di Nanganiohiba ke arah utara pada 1210 26’ 04” BT dan 80 4’ 17” LS di Sanggawangarowa ke arah pantai selatan pada 1220 24’ 27” BT dan 80 54’ 27” LS di Nangamboa (Artificial Border). KEADAAN TOPOGRAFI Pembagian wilayah menurut ketinggian dari permukaan laut terdiri atas 79,4 % luas wilayah berada pada ketinggian kurang dari 500 meter diatas permukaan laut, dan 20,6% luas wilayah berada pada ketinggian lebih dari 500 meter diatas permukaan laut. Sementara itu, pembagian wilayah menurut kemiringan tanah adalah: - 3,02 % dari luas wilayah dengan kemiringan 0 - 3 %; - 5,85 % dari luas wilayah dengan kemiringan 3 - 12 %; - 19,59 % dari luas wilayah dengan kemiringan 12 - 40 %; - 71,54 % dari luas wilayah dengan kemiringan 40 %.


205


Dibagian wilayah selatan daerah ini terletak pada jalur dalam deretan gunung api, diantaranya Gunung Api Iya mempunyai ketinggian 637 meter dengan letusan terakhir pada tahun 1969, Gunung Mutubusa mempunyai ketinggian 1.690 meter dengan letusan terakhir tahun 1938. Kabupaten Ende merupakan wilayah rawan terhadap bencana, baik bencana alam, non alam maupun ulah manusia. KEADAAN GEOLOGI Berikut merupakan Pembagian wilayah menurut kedalaman tanah efektif, terbagi atas : - 52,96 % kedalaman tanah efektif 0 – 30 cm; - 11,32 % kedalaman tanah efektif 30 – 60 cm; - 30,22 % kedalaman tanah efektif 60 – 90 cm; - 5,50 % kedalaman tanah efektif 90 Sedangkan pembagian wilayah menurut tekstur tanah, terdiri atas : - Tekstur tanah sedang = 22,99 %; - Tekstur tanah kasar = 57,11 %; - Tekstur tanah halus = 3,70 %; - Tidak dikategorikan = 16,90 %. Klimatologi a. Curah Hujan : Dari data curah hujan dapat diperoleh bahwa jumlah curah hujan dan banyaknya curah hujan tahun ini relative kecil dan bervariasi antara bulan yang satu dengan bulan yang lainnya. Jumlah curah hujan dan banyaknya hujan lebih besar pada bulan November – April (Keadaan Tahun 2010). Wilayah – wilayah yang mendapat hari hujan dan banyaknya hujan lebih tinggi adalah wilayah timur seperti Kecamatan Wolowaru dan Detusoko.

206


b. Cuaca : Perubahan suhu harian tidak terlalu menonjol antara musim panas dan musim dingin. Rata-rata amplitudo suhu harian 60 0C dengan rata-rata suhu siang hari 33,5 0C dan malam hari 23 0C. Hal ini menunjukkan perbedaan suhu siang dan malam tidak terlalu besar. Ini berarti bahwa cuaca di wilayah daerah ini tidak terlalu dingin dan tidak pula terlalu panas. Hidrologi Secara umum kondisi hidrologi di Kabupaten Ende terdiri dari air bawah tanah, air permukaan dan sungai dimana kondisi masing – masing sumber air sangat bergantung pada intensitas curah hujan dan tingkat kerusakan hutan. Dari data curah hujan dapat diperoleh bahwa jumlah curah hujan dan banyaknya hujan tahun ini relatif kecil dan bervariasi antara bulan yang satu dengan bulan yang lain. DAS ( Daerah Aliran Sungai ) : Sungai yang terdapat di Kabupaten Ende yaitu Sungai Wolowona, Sungai Loworea, Sungai Nangapanda dan Sungai Ndondo.

AKSES TRANSPORTASI - Akses Transportasi secara umum ke kecamatan secara umum lancar dengan sarana transportasi yang digunakan berupa Kendaraan Roda 2, Roda 4, Perahu Motor. Sedangkan ke Ibu Kota Propinsi NTT menggunakan Kapal laut dan Pesawat. - Waktu tempuh dari Ibukota Kabupaten/ kota Ibu Kota Provinsi : Menggunakan pesawat 55 menit sedangkan menggunakan kapal laut 18 jam. - Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Rumah Sakit Rujukan terdekat 2,5 Km.

Transportasi Laut Letak Kabupaten Ende yang strategis, yang batas wilayahnya berhubungan langsung dengan dua (2) buah perairan laut utara dan selatan sangat mendukung pengembangan sektor perdagangan.


Pembangunan sarana dan prasarana perairan laut untuk menunjang kegiatan bisnis dan perekonomian adalah : - Pelabuhan Barang dan Penumpang; - Pelabuhan (PERTAMINA); dan - Pelabuhan Ikan.

Sub Sektor Transportasi Laut : a. Pelabuhan Laut2 buah yaitu : - Pelabuhan Ende : Jl. Pelabuhan , Kecamatan Ende Selatan. - Pelabuhan Ippi : Jl. Ippi, Kecamatan Ende selatan. - Kapal Motor yang menyinggahi Pelabuhan Ende dan Pelabuhan Ippi adalah KM. AWU dengan jadwal pelayarannya 2 minggu sekali dalam sebulan. Rute pelayaranKM. Awu adalah : Ende – Sabu – Kupang – Kalabahi – Larantuka – Kupang – Sabu – Ende – Waingapu – Bima – Benoa – Surabaya. b. Pelabuhan Rakyat 4 buah yaitu terletak di : - Kecamatan Pulau Ende; - Kecamatan Maurole; - Kecamatan Maukaro; dan - Kecamatan Nangapanda.

Sub Sektor Transportasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) :

Selain Dermaga Ippi dan Dermaga Ende terdapat pelabuhan penyeberangan Ferry Nangakeo yang merupakan pelabuhan khusus yang dibangun pada tahun 2004.

Lokasi Dermaga Ferry penyeberangan seluas 20 ha terletak di Nangakeo Kecamatan Nangapanda. Kapal Ferry yang menyinggahi Pelabuhan penyeberangan nangakeo adalah Ferry Ile Mandiri dengan rute pelayaran : Ende – Kupang : Ende – Sabu jadwal pelayarannya setiap hari senin dan sabtu. Transportasi Udara Untuk melayani mobilisasi masyarakat melalui angkutan udara, Pemerintah Kabupaten Endetelah membangun Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman, dengan panjang landasan pacu1.800 m dengan 2 buah Run Way yang dapat dilabuh pesawat Fokker 28 dan ATR. Pesawat yang masuk di Bandar Udara Haji Hasan Aroeboesman Ende sejumlah 3 buah pesawatyaitu : Wings Air, Garuda Indonesia, Trans Nusa dan Kalstar. Akses Komunikasi : Lancar namun beberapa wilayah sulit menggunakan HP dan Jaringan internet. Sesuai data administrasi pemerintahan Kabupaten Ende mempunyai luas wilayah 2.046,6 km², dengan pembagian wilayah pemerintahan kecamatan menjadi 21 Kecamatan, 191 Desa dan 23 Kelurahan. 3. Ancaman (Hazard) Ancaman Jenis bencana di Kabupaten Ende

NO JENIS BENCANA 1 Banjir 2 Gempa Bumi 3 Tsunami 4 Tanah Longsor 5 Erupsi Gunung Api 6 Gelombang Ekstrim (Berakibat angin kencang) dan Abrasi 7 Cuaca Ekstrim (Angin Puting Beliung) 8 Kekeringan JUMLAH

SKOR 32 22 16 36 8 10 20 22 166

KELAS RESIKO Tinggi Tinggi Sedang Tinggi Sedang Sedang Tinggi Tinggi Tinggi


207


Kabupaten Ende memiliki resiko bencana erupsi Gunung Api, yaitu : 1) Gunung Api Kelimutu (1.639 m) di Kecamatan Moni. Letusan terakhir Tahun 1886. 2) Gunung Api Iya (637 m) yang berjarak 7 km dari Kota Ende. Gunung ini mengalami erupsi terakhir pada Tahun 1969. 3) Gunung Api Egon (1.703 m) yang terletak di Kabupaten Sikka. Gunung ini mengalami erupsi terakhir pada Tahun 2008. 4) Gunung Ebulobo (2.124 m) yang terletak di Kabupaten Nagekeo. Gunung ini mengalami erupsi terakhir pada Tahun 1830. Resiko Bencana yang lain : KLB Penyakit, Kekeringan dan Keracunan Makanan, Konflik Sosial serta Kecelakaan transportasi.

Kejadian Bencana yang terjadi selama 5 tahun terakhir berdasarkan data DIBI BNPB dan SIPKK sebanyak 16 kali kejadian meliputi angin puting beliung, banjir, banjir bandang, KLB, Letusan gunung api. Sebanyak 12 di antaranya menimbulkan krisis kesehatan yaitu letusan gunung api, angin puting beliung, banjir bandang dan KLB Penyakit. Bila dibandingkan dengan frekuensi rata-rata nasional berdasarkan SIPKK, kejadian krisis kesehatan di Kab. Ende termasuk sering.

208


4. Kerentanan Total jumlah penduduk Kabupaten Ende sebanyak 280.076 jiwa. (Data Tahun 2014). Dengan luas wilayah sebesar 2046 km2 dan jumlah penduduk sebanyak 280.076 jiwa, diperoleh kepadatan penduduk sebanyak 137 jiwa/km2 dan termasuk kategori kurang padat penduduk. Jumlah kelompok rentan di Kabupaten Ende berjumlah 71.103 jiwa atau sebesar 25,3% dari seluruh jumlah populasi (masih dalam kategori rata-rata). Jumlah populasi rentan tersebut terdiri dari bayi (4.586 jiwa /1,6%), balita (17.554 jiwa/6,5%), Ibu Hamil (5.408 jiwa/2,4%), Ibu menyusui (4.625 jiwa/1,8%), Lansia (35.106 jiwa/13,6%) dan Penyandang Disabilitas (3.824 jiwa/1,3%).

Nilai IPM Kabupaten Ende : 62,25 sehingga status kesejahteraan masyarakatnya termasuk ke dalam kategori menengah bawah. Nilai IPKM Kabupaten Ende : 0,449 sehingga status kesehatan masyarakatnya termasuk ke dalam kategori di bawah ratarata. Selain itu masih terdapat kasus gizi buruk. Penanganan KLB Gizi buruk belum dimasukkan dalam penanggulangan krisis kesehatan, masih diangap sebagai masalah reguler.

5. Kapasitas Kapasitas penanggulangan krisis kesehatan termasuk menengah, ditandai dengan sebesar 29% dari indikator kapasitas belum terpenuhi, rinciannya sebagai berikut :


No Indikator 1 a.

b.

c.

2. a.


Sesuai Standar/ Kurang dari Standar/ Sudah Tersedia/ Tidak Tersedia/ Sudah Ada/ Belum Ada/ Sudah Melakukan Belum Melakukan

√ √ √ √

√ √

√ √

√

√

√ √ √ √ √ √ √


209


b.

c.

3.

4. a.

b.

5. a.

210

Sumber Daya Manusia - Jumlah dokter spesialis - Jumlah dokter umum - Jumlah Bidan - Jumlah perawat - Ketenagaan pada unit yang mengkoordinir upaya penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan - Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan (PKK) Penanggulangan krisis kesehatan - SK Penetapan Tim - SOP mekanisme mobilisasi tim PKK - Memiliki petugas yang terlatih terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan - Perencanaan peningkatan kapasitas SDM terkait PKK yang rutin dan berkesinambungan Peringatan Dini - Data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir - Daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi - Media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana - Sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan - Sistem Peringatan Dini Mitigasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan - Fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan Kapasitas untuk memetakan risiko krisis kesehatan - Peta kapasitas atau data kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan - Peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/kota - Peta jenis ancaman bencana per kecamatan di kabupaten/kota Kesiapsiagaan Rencana penanggulangan krisis kesehatan dan standard operating procedure


√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√ √

√

√

√

√

√

√ √


b.

c.

- Rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja - Dinas Kesehatan menyusun rencana kontijensi bidang kesehatan - Dinas Kesehatan telah/belum melakukan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun - SOP Penanganan Korban Bencana di Lapangan - SOP Pengelolaan Obat dan Logistik Kesehatan bencana - SOP pengelolaan bantuan relawan - SOP pemantauan kejadian krisis kesehatan - SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan - SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan Pembiayaan penanggulangan krisis kesehatan - Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran penanggulangan krisis kesehatan - Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggap darurat bencana - Dinas Kesehatan memahami adanya dana siap pakai di BNPB dan BPBD Sarana prasarana PKK, Penilaian Risiko dan PSC - Sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan - Penilaian fasyankes yang aman terhadap bencana - Pemerintah Kabupaten/Kota belum memiliki Public Safety Center (PSC) 24 jam

6. Kesimpulan a. Kejadian Krisis Kesehatan di Kabupaten Ende termasuk dalam kategori sering terjadi, dalam waktu 5 tahun terjadi 12 kali kejadian krisis kesehatan dengan dampak korban termasuk dalam kategori dampak ringan. Namun Kabupaten Ende memiliki banyak jenis ancaman bencana alam, non alam dan sosial, antara lain banjir, gempa bumi, gempa bumi dan tsunami, erupsi gunung api, tanah longsor, kecelakaan transportasi, KLB Keracunan, KLB Penyakit dan konflik sosial. b. Kondisi kerentanan masyarakat di

√ √

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √

√ √ √

Kabupaten Ende termasuk tinggi.Hal ini dapat dilihat dari status kesejahteraan masyarakat yang menengah ke bawah (nilai IPM 62,25) serta status kesehatan masyarakatnya termasuk ke dalam kategori di bawah rata-rata. c. Kabupaten Ende berisiko menghadapi bencana dan secara umum permasalahan utamanya adalah tingkat kerentanannya yang tinggi. Selain itu kapasitas untuk penanggulanagn krisis kesehatan masih perlu ditingkatkan. d. Ringkasan kondisi kapasitas di Kabupaten Ende sebagai berikut :


211




A. DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA • Agar melakukan penyusunan SOP Mekanisme Koordinasi Terkait PKK • Agar melakukan penyusunan SOP/Pedoman keterlibatan LSM/ institusi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan • Perlu advokasi pemerintah daerah untuk : - pemenuhan jumlah tempat tidur di rumah sakit sesuai dengan standard yang berlaku - penambahan tenaga kesehatan (dokter spesialis, dokter umum dan bidan) sesuai standard yang belraku • Agar menyusun SK Penetapan Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan dan SOP mekanisme mobilisasi tim Penanggulangan Krisis Kesehatan • Agar membuat media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana • Agar melakukan penyusunan rencana kontinjensi bidang kesehatan. • Agar melakukan penyusunan SOPSOP terkait penanggulangan krisis



10 8 17 11 5 4 4 4 15 9 51 36


212


2 6 1 0 6 15

kesehatan, seperti SOP pengelolaan bantuan relawan, SOP Pengelolaan Obat dan Logistik Kesehatan Bencana, SOP pemantauan kejadian krisis kesehatan, SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan dan SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan. • Memperkuat koordinasi dengan BPBD termasuk dalam rangka informasi dan sosialisasi mengenai Dana Siap Pakai (DSP). B. DINAS KESEHATAN PROVINSI • Agar melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Kabupaten/Kota dalam melakukan kegiatan-kegiatan manajemen penanggulangan krisis kesehatan. • Agar melakukan advokasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Provinsi terkait pengadaan tenaga kesehatan dan sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan. • Agar melakukan advokasi kepada BPBD Provinsi untuk melakukan sosialisasi Dana Siap Pakai kepada Kabupaten/Kota. C. KEMENTERIAN KESEHATAN 1. Mendukung pemenuhan tenaga kesehatan yang dibutuhkan (dokter umum, dokter spesialis dan bidan). 2. Melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Kabupaten/ Kota dalam melakukan kegiatan-


kegiatan peningkatan kapasitas terkait penanggulangan krisis kesehatan. 3. Agar meningkatkan kordinasi lintas sektor antara Kemenkes, Kemendagri, BNPB beserta jajaran di daerah untuk peningkatan kapasitas penanggulangan krisis kesehatan 4. Agar meningkatkan upaya sosialisasi Kepmenkes, Permenkes serta pedoman-pedoman terkait penanggulangan krisis kesehatan.

Gambar 5. Peta Kabupaten Flores Timur

E. Kabupaten Flores Timur 1. Pendahuluan Dinas Kesehatan KabupatenFlores Timur terletak di Jl. Ahmad Yani No.205, Riang Kemie, Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Telepon: (0383) 21239, Fax: (0383) 21138. Responden yaitu Sudirman Kin.

Kondisi wilayah geografis Flores Timur yang demikian dibarengi dengan keadaan iklim yang kering mengakibatkan wilayah Flores Timur rawan bencana longsor dan banjir. Letak geografis Flores Timur tersebut berdampak pada klimatologi yaitu hanya mengalami 2 musim, sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu musim kemarau dan musim hujan.

2. Karakteristik Wilayah Kabupaten Flores Timur memiliki Luas wilayah seluruhnya 5.983,38 km, terdiri dari luas daratan 1.812,85 km (31%luas wilayah) yang tersebar pada 3 pulau besar dan 27 pulau kecil serta luas lautan 4.170,53 km (69% luas wilayah). Secara administrasi pemerintahan Kabupaten Flores Timur terdiri dari 19 Kecamatan dan 229 Desa dan 21 Kelurahan. Kabupaten Flores Timur memiliki batas wilayah sebagai berikut : - Utara berbatasan dengan Laut Flores. - Selatan berbatasan dengan Laut Sawu. - Barat berbatasan dengan Kabupaten Sikka. - Timur berbatasan dengan Kabupaten Lembata. Dibagian besar wilayah Kabupaten Flores Timur memiliki tingkat kemiringan di atas 12%; daerah perbukitan dengan ketinggian rata-rata di atas 100 m, dan memiliki tekstur tanah antara kasar dan sedang.

3. Ancaman (Hazard) Jenis Ancaman Bencana yang ada di Kabupaten Flores Timur yaitu Gempa Bumi, Konflik Sosial, Banjir, Banjir Bandang, Erupsi Gunung Api, Tanah Longsor, Konflik Sosial, Angin Puting Beliung.

Riwayat kejadian bencana (sumber DIBI BNPB dan PPK Kemenkes) : 4. Kerentanan Total jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Flores Timur yaitu 232.605 jiwa. Kepadatannya 75,54 jiwa/km2. Bila dibandingkan luas wilayahnya, termasuk kurang padat.

Kabupaten Flores Timur belum memiliki data kelompok rentan dan penyandang disabilitas.



213


Tahun Korban Jiwa Jenis Bencana Kejadian Meninggal Luka Luka Pengungsian Hilang Berat Ringan 2012 Angin Puting Beliung - - - - Banjir - - 1 orang - Konflik Sosial 1 orang - 1 orang - 2013 Konflik Sosial - 2 orang 38 orang - 2014 Kecelakaan Transportasi - - - - 2015 Kecelakaan Transportasi 2 orang 3 orang - - Konflik Sosial 1 orang - 3 orang - -

5. Kapasitas Kapasitas penanggulangan krisis kesehatan masih belum memadai, ditandai No Indikator 1 a.

b.

214



dengan sebesar 86% dari indikator kapasitas belum terpenuhi, rinciannya sebagai berikut : Sesuai Standar/ Kurang dari Standar/ Sudah Tersedia/ Tidak Tersedia/ Sudah Ada/ Belum Ada/ Sudah Melakukan Belum Melakukan

√ √ √ √

√ √


c.

2. a.

b.

c.

3.


√

√

√

√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√


215


4. a.

b.

5. a.

216



√

√

√

√

√

√

√ √

√ √ √

√ √ √ √ √ √


b.

c.


6. Kesimpulan a. Krisis Kesehatan di Kab. Flores Timur cukup sering. Bencana yang cukup mengancam adalah konflik sosial. b. Kondisi kerentanan masyarakat termasuk menengah. c. Ringkasan kondisi kapasitas di Kabupaten Flores Timur sebagai berikut : No Indikator Kapasitas Jumlah Indikator 1 2 3 4 5


√ √ √

√ √ √

• Agar melakukan inventarisir Peraturan-peraturan dari unit Lintas Sektor Lain yang memiliki Keterkaitan dengan PKK • Perlu menetapkan Unit di Dinas Kesehatan yang memiliki tugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan krisis kesehatan • Agar melakukan advokasi kepada Indikator yang Telah Terpenuhi


10 2 17 5 5 0 4 0 15 0 51 7

7. Rekomendasi A. DINAS KESEHATAN KABUPATEN • Agar melakukan pemetaan risiko krisis kesehatan melalui pemetaan hazard, kerentanan serta kapasitas • Kabupaten Flores Timur agar menyusun peta respon • Agar melakukan penyusunan Peraturan/SK Kadinkes terkait klaster kesehatan

8 12 5 4 15 44

BNPB/Pemerintah Daerah untuk menyusun Perda mengenai mekanisme sistem koordinasi antar institusi dalam penanggulangan bencana • Agar melakukan identifikasi institusi/ lembaga non pemerintahan yang dilibatkan dalam penanggulangan krisis kesehatan


217


• Melakukan advokasi pada pemerintah daerah untuk mendukung upaya penguatan pelayanan kesehatan melalui : - Penambahan jumlah tempat tidur di rumah sakit sesuai dengan jumlah penduduk - Penambahan tenaga kesehatan (dokter spesialis, dokter umum dan bidan) sesuai standard yang berlaku - Penambahan alokasi anggaran terkait penanggulangan krisis kesehatan • Memperkuat fasyankes yang aman terhadap bencana melalui : - Penilaian fasyankes yang aman terhadap bencana - Pembentukan Tim Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit - penyusunan Hospital Disaster Plan di Rumah Sakit • Agar membentuk Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terdiri dari Tim Gerak Cepat, Tim RHA dan Tim Bantuan Kesehatan B. DINAS KESEHATAN PROVINSI • Agar melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Kabupaten/Kota dalam melakukan kegiatan-kegiatan manajemen penanggulangan krisis kesehatan. • Agar melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Kabupaten/ Kota dalam melakukan penyusunan rencana kontinjensi bidang kesehatan, hospital disaster plan dan peningkatan kapasitas petugas kabupaten dalam penanggulangan krisis kesehatan • Agar melakukan advokasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Provinsi terkait pengadaan tenaga kesehatan dan sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan. • Agar melakukan advokasi kepada

218


BPBD Provinsi untuk melakukan sosialisasi Dana Siap Pakai kepada Kabupaten/Kota. • Agar melakukan advokasi Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan krisis kesehatan C. KEMENTERIAN KESEHATAN 1. Perlu melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Rumah Sakit Kabupaten/Kota dalam melakukan penyusunan Hospital Disaster Plan 2. Mendukung upaya pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan di Kabupaten Flores Timur 3. Agar mendukung pemenuhan tenaga kesehatan yang dibutuhkan kabupaten/kota (dokter umum, dokter spesialis dan perawat) sesuai standard yang berlaku. 4. Agar melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Kabupaten/ Kota dalam melakukan kegiatankegiatan peningkatan kapasitas terkait penanggulangan krisis kesehatan. 5. Agar meningkatkan kordinasi lintas sektor antara Kemenkes, Kemendagri, BNPB beserta jajaran di daerah untuk peningkatan kapasitas penanggulangan krisis kesehatan 6. Agar meningkatkan upaya sosialisasi Kepmenkes, Permenkes serta pedoman-pedoman terkait penanggulangan krisis kesehatan. F. Kabupaten Sikka 1. Pendahuluan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka terletak di Jalan El Tari Maumere, untuk telepon serta fax di nomor (0382) 21974. Dinas Kesehatan sampai saat ini belum mempunyai website dan email pribadi.

Petugas Dinas Kesehatan yang membantu


dalam pengumpulan data sebanyak 2 orang, identitas responden yaitu Simon Sergius, Amd. KL selaku Kasie Wabah dan Bencana dan Maria Valentina Tory, S.ST selaku staf bidang PMK. Pak Simon Sergius, Amd. KL dan Bu Maria Valentina Tory, S.ST. 2. Karakteristik Wilayah Secara geografis Kabupaten Sikka merupakan bagian wilayah dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di daratan Flores. Kabupaten Sikka mempunyai batas wilayah administratif sebagai berikut : - Sebelah Utara : Laut Flores - Sebelah Timur : Kabupaten Flores Timur - Sebelah Selatan : Laut Sawu - Sebelah Barat : Kabupaten Ende

Luas wilayah dari Kabupaten Sikka adalah 1.731,6 Km². Kabupaten Sikka mempunyai iklim tropis yang kering dengan suhu udara umumnya relatif tinggi, sedangkan suhu minimum berkisar 20,6°C-24°C dengan rata-rata 23,7°C. Kabupaten Sikka mempunyai 21 kecamatan, 13 kelurahan dan 147 desa.

Kabupaten Sikka sendiri mempunyai 18 pulau, dimana 9 pulau berpenghuni dan 9 pulau tidak berpenghuni. Pulau besar merupakan pulau terbesar dan pulau kamping adalah pulau terkecil di Kabupaten Sikka. Berkaitan dengan akses komunikasi di Kabupaten Sikka kurang lancar, karena alat komunikasi yang dapat digunakan hanya HP. Dari 23 puskesmas, 19 puskesmas lancar dan 4 puskesmas sulit akses komunikasinya. Akses transportasi ke kecamatan dan ibukota provinsi sendiri tidak begitu sulit dikarenakan dapat melalui darat, laut dan udara. Lokasi yang bisa ditempuh melalui darat adalah 20 puskesmas, laut (3 puskesmas dan ke ibukota provinsi) dan

Gambar 6. Peta Kabupaten Sikka

Udara (ibukota provinsi). Jenis transportasi yang dapat dipergunakan ke Kecamatan adalah mobil, sepeda motor, kapal laut dan perahu motor. Transportasi ke ibukota provinsi dapat menggunakan kapal laut dan pesawat. Waktu tempuh dari ibukota kabupaten ke ibukota provinsi dengan pesawat berkisar 30-50 menit dan kapal laut berkisar 12 jam. Jarak tempuh ibukota kabupaten ke ibukota provinsi tidak diketahui secara pasti karena berbeda pulau. Waktu tempuh ke RS rujukan terdekat dari ibukota kabupaten sama seperti ke ibukota provinsi.

3. Ancaman (Hazard) Ancaman bencana bagi warga di Kabupaten Sikka berasal dari gempa bumi, banjir, banjir bandang, erupsi gunung api, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran, kecelakaan transportasi, KLB keracunan dan KLB penyakit.Gambaran kondisi ancaman bencana yang telah terjadi selama 5 tahun terakhir sebagai berikut : a. Erupsi Gunung Egon 19 Januari 2016 yang telah mengeluarkan asap beracun membuat warga desa egon gahar sebanyak 1.208 jiwa harus di evakuasi ke 2 posko yaitu kantor camat mapitara 390 jiwa dan pasar desa natakoli 818 jiwa (Tempo, 2016). b. Erupsi Gunung Rokatenda 10 Agustus 2013 membuat warga yang berada di kecamatan palue harus di evakuasi pada tanggal 11 Agustus 2013 ke maumere sebanyak 511 jiwa (Republika, 2013).


219


Jenis kejadian bencana yang telah terjadi berdasarkan pencatatan di Sistem Informasi Pusat Krisis Kesehatan (SIPKK) selama 5 tahun terakhir yaitu letusan gunung api, klb keracunan, banjir bandang, banjir, angin puting beliung dan kebakaran. Untuk kejadian bencana berdasarkan pencatatan di Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB selama 5 tahun terakhir yaitu erupsi gunung api, banjir dan angin puting beliung. Jumlah kejadian krisis kesehatan selama 5 tahun terakhir di SIPKK sebanyak 10 kejadian yang berasal dari letusan gunung api (4 kejadian), klb keracunan (3 kejadian), banjir bandang (1 kejadian), angin puting beliung (1 kejadian) dan kebakaran (1 kejadian) dengan rincian sebagai berikut :

309.008 jiwa dengan luas wilayah 1.731,6 Km² dan kepadatan penduduk 178 jiwa/ Km². Jika dibandingkan dengan luas wilayah yang ada, maka kategori kepadatan penduduk termasuk kurang padat (51-250 jiwa/Km²).

Kelompok rentan yang ada di Kabupaten Sikka dari 21 kecamatan yaitu bayi (7.926), balita (35.536), ibu Hamil (75.765), ibu menyusui (68.884) dan lansia (33.135). IPM termasuk menengah atas yaitu 68,74. IPKM termasuk di bawah rata-rata yaitu 0,6609.

5. Kapasitas Penilaian dari segi kapasitas penanggulangan krisis kesehatan masih

Tanggal Jenis Lokasi Korban Jiwa Kejadian Bencana Kejadian Meninggal Luka Luka Pengungsian Hilang Berat Ringan 13 Jan 2016 Erupsi Kec. - - - 1.840 org Vulkanik Mapitara 12 Okt 2015 KLB Kec. Alok - 17 org 107 org - Keracunan 19 Mei 2015 KLB Kec. Alok 1 org 4 org 8 org - Keracunan Barat 13 Mei 2015 KLB 1 org 12 org - - Keracunan 31 Jan 2015 Banjir Kec. Lela 1 org - - - Bandang 10 Jan 2015 Angin Kec. Nita 2 org 1 org 1 org - Puting Beliung 13 Okt 2013 Erupsi Kec. Palue - - 21 org 813 org Vulkanik 10 Ags 2013 Erupsi 5 org 4 org 2.920 org - Vulkanik 2 Feb 2013 Erupsi 93 org 2.706 org Vulkanik 18 Apr 2012 Kebakaran Kec. Alok - 1 org - 404 org Barat 4. Kerentanan Kondisi jumlah penduduk berdasarkan data profil kesehatan tahun 2016 sebanyak

220


belum memadai, ditandai dengan sebesar 63% dari indikator kapasitas belum terpenuhi, rinciannya sebagai berikut :


No Indikator 1 a.

b.

c.

2. a.



√ √ √ √

√ √

√ √

√

√

√ √ √ √ √ √ √


221


b.

c.

3.

4. a.

b.

5. a.

222



√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√ √

√

√

√

√

√

√ √


b.

c.


6. Kesimpulan a. Penilaian dari segi hazard berdasarkan jumlah kejadian krisis kesehatan akibat bencana selama 5 tahun terakhir dari laporan SIPKK sebanyak 10 kejadian termasuk dalam kategori sering . b. Penilaian dari segi kerentanan berdasarkan kepadatan penduduk termasuk dalam kategori kurang padat.

√ √

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √

√ √ √

Persentase kelompok rentan pada balita (11,5%), bumil (24,5%), buteki/ibu menyusui (22,3%) dan lansia (10,7%). Bila dihitung jumlah dari semua kelompok rentan diperoleh angka 69% masuk dalam kategori di atas rata-rata. c. Ringkasan kondisi kapasitas di Kabupaten SIkka sebagai berikut :


223




A. DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA • Agar melakukan pemetaan risiko krisis kesehatan di kabupaten dengan memetakan hazard, kerentanan serta kapasitas untuk penanggulangan krisis kesehatan. • Kabupaten Sikka diharapkan dapat menyusun peta respon. • Agar melakukan advokasi kepada BNPB/Pemerintah Daerah untuk menyusun Perda/SK Bupati terkait klaster bencana • Agar melakukan penyusunan Peraturan/SK Kadinkes terkait klaster kesehatan • Perlu advokasi pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan upaya pelayanan kesehatan dengan: - Penambahan kapasitas tempat tidur di rumah sakit sesuai dengan jumlah penduduk - Penambahan tenaga kesehatan (dokter spesialis dan dokter umum) sesuai standard - Membangun sistem peringatan dini kejadian bencana • Penguatan fasyankes yang aman terhadap bencana melalui :



10 3 17 9 5 3 4 1 15 3 51 19


224


7 8 2 3 12 32

- penilaian fasilitas pelayanan kesehatan yang aman bencana - Pembentukan Tim Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit - Penyusunan Hospital Disaster Plan di Rumah Sakit • Agar menetapkan pembentukan Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan melalui SK Kepala Dinas Kesehatan B. DINAS KESEHATAN PROVINSI • Agar melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Kabupaten/Kota dalam melakukan kegiatan-kegiatan manajemen penanggulangan krisis kesehatan. • Agar melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Kabupaten/ Kota dalam melakukan penyusunan rencana kontinjensi bidang kesehatan, hospital disaster plan dan peningkatan kapasitas petugas kabupaten dalam penanggulangan krisis kesehatan • Agar melakukan advokasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Provinsi terkait pengadaan tenaga kesehatan dan sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan. • Agar melakukan advokasi kepada BPBD Provinsi untuk melakukan sosialisasi Dana Siap Pakai kepada Kabupaten/Kota.


C. KEMENTERIAN KESEHATAN 1. Agar melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Rumah Sakit Kabupaten/Kota dalam melakukan penyusunan Hospital Disaster Plan 2. Mendukung pemenuhan tenaga kesehatan yang dibutuhkan kabupaten/kota (dokter umum, dokter spesialis dan perawat) sesuai standard yang berlaku. 3. Agar Melakukan asistensi materi bagi peningkatan status kesehatan masyarakat melalui promosi kesehatan yang akan dilakukan kabupaten/kota 4. Agar melakukan pendampingan

dan fasilitasi kepada Kabupaten/ Kota dalam melakukan kegiatankegiatan peningkatan kapasitas penanggulangan krisis kesehatan. 5. Agar meningkatkan kordinasi lintas sektor antara Kemenkes, Kemendagri, BNPB beserta jajaran di daerah untuk peningkatan kapasitas penanggulangan krisis kesehatan 6. Agar meningkatkan upaya sosialisasi Kepmenkes, Permenkes serta pedoman-pedoman terkait penanggulangan krisis kesehatan.


225


08 Provinsi Maluku Utara Bab II Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan

•

Kabupaten Halmahera Utara

•

Kabupaten Halmahera Barat

•

Kabupaten Kepulauan Morotai

•

Kabupaten Halmahera Timur

•

Kabupaten Halmahera Tengah

•

Kabupaten Halmahera Selatan


227


Provinsi Maluku Utara

A. Halmahera Utara 1. Pendahuluan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara terletak di Jalan Jl. Kawasan Pemerintahan Kab. Halmahera Utara. Email: [email protected], dan website: http://www.halmaherautarakab. go.id.Responden yaitu dr. Doto Ray-ray

228


(Kabid PMK) dan Alfons M. Letelay, S.Kep, NS, M.Epid (staf PMK). 2. Karakteristik Wilayah Kabupaten Halmahera Utara yang terletak di jazirah Utara Pulau Halmahera, diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 31 Mei


2003 di Ternate berdasarkan UndangUndang Nomor 1 tahun 2003. Luas wilayah Kab. Halmahera Utara adalah seluas 22.507,32 Km2 yang terdiri dari 17.55,71 Km2 (78%) wilayah laut dan 4.951,61 Km2 (22%) wilayah darat.

Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Kao Barat, yakni 596,70 Km2 atau sekitar 19,05% dari luas wilayah Kabupaten, sedangkan wilayah dengan luas terkecil adalah Kecamatan Tobelo, yakni 33 Km2 atau sekitar 1,05% dari luas wilayah Kabupaten.

Secara astronomis Wilayah Kabupaten Halmahera Utara terletak antara 10571’

Lintang Utara - 20001 Lintang Utara dan 1280171 Bujur Timur - 1280181 Bujur Timur, kemudian secara geografis, perbatasanperbatasan Kabupaten Halmahera Utara adalah: - Sebelah Utara dengan Kabupaten Pulau Halmahera Utara dan Samudra Pasifik. - Sebelah Selatan dengan Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat. - Sebelah Timur dengan Kecamatan Wasilei Kabupeia. Halmahera Timur. - Sebelah Barat dengan Kecamatan Loloda, Sahu, Ibu, Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

Gambar 1. Peta Kabupaten Halmahera Utara


229


luka dalam erupsi ini. Kejadian tersebut juga tidak menimbulkan krisis kesehatan yang bermakna, karena tidak ada korban meninggal maupun luka.

Berdasarkan kondisi topografinya yang berbukit, kemungkinan akses transportasi ke kabupaten akan sulit bila terjadi bencana.

3. Ancaman (Hazard) Kabupaten Halmahera Utara memiliki ancaman bencana alam berupa erupsi gunung api, gempa bumi, banjir, banjir bandang, angin puting beliung; maupun non alam berupa kebakaran, KLB Penyakit. Berdasarkan data-data yang ada, frekuensi kejadian bencana selama lima tahun hanya satu yaitu erupsi gunung api.

4. Kerentanan Total jumlah keseluruhan penduduk Kab. Halmahera Utara yaitu 190.744 jiwa, dengan proporsi yang seimbang antara penduduk perempuan 48,63% dan laki-laki 51,37%. Kepadatannya 61/km2. Bila dibandingkan luas wilayahnya, termasuk tidak padat.

Populasi kelompok rentan termasuk rata-rata tinggi (Jumlah kelompok rentan 25.11%. Rata-rata Indonesia 18%-26%). Kab. Halmahera Utara belum memiliki data penyandang disabilitas.

IPM termasuk menengah atas yaitu 69.84. IPKM termasuk di bawah rata-rata yaitu 0,7060.

230

Komunikasi dapat menggunakan yaitu telepon, HP, internet dan radio komunkasi. Sedangkan akses transportasi ke ibu kota provinsi dapat melalui darat, laut dan sungai dengan menggunakan alat transportasi berupa mobil, sepeda motor, kapal laut dan perahu.

Berdasarkan data Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, hanya terjadi satu kejadian bencana yaitu Letusan Gunung Dukono pada tanggal 22 Mei 2012 yang berdampak pada hujan debu vulkanik di beberpa kecamatan. Suara gemuruh letusan Dukono terdengar hingga radius 10 kilometer. Letusan itu hanya membawa asap dan material vulkanik berupa debu. Pada saat terjadi letusan, arah angin lebih cenderung ke bagian timur pegunungan. Akibatnya, material vulkanik berupa debu itu terbawa angin hingga ke wilayah timur, tepatnya di Tobelo sebagai ibukota Kabupaten Halmahera Utara (Kompas, 2012). Tidak ada korban jiwa maupun




No Indikator 1

2.

a.

b.

c.

a.



√ √ √ √

√ √

√ √

√

√

√ √ √ √ √ √ √


231


b.

c.

3.

4. a.

5.

232

b.

a.



√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√ √

√

√

√

√

√

√ √

√


b.

c.


6. Kesimpulan a. Ancaman yang paling banyak terjadi di Kabupaten Halmahera Utara adalah Banjir dan tanah longsor. b. Kabupaten Halmahera Utara berisiko terhadap kejadian bencana walaupun tidak terlalu sering. Namun karena tingginya kerentanan serta

√ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √ √

√ √ √

rendahnya kapasitas, tiap kejadian bencana berpotensi menimbulkan permasalahan kesehatan yang cukup besar. c. Ringkasan kondisi kapasitas di Kabupaten Halmahera Utara sebagai berikut :


233




b. Dinas Kesehatan Provinsi - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara dalam melaksanakan kegiatan penyusunan peta respon. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara dalam menganalisa kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara dalam menyusun kebijakan dan peraturan klaster kesehatan - Agar memfasilitasi proses advokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara kepada Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan



10 4 17 5 5 1 4 0 15 2 51 12

7. Rekomendasi a. Dinas Kesehatan Kabupaten - Agar melaksanakan kegiatan penyusunan peta respon guna memetakan bahaya, kerentanan dan kapasitas terkait manajemen penanggulangan krisis kesehatan. - Agar mengadakan sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan. - Agar membuat kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster kesehatan. - Agar mengadvokasi Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana.

234


6 12 4 4 13 39

peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana. c. Kementerian Kesehatan - Agar melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Rumah Sakit Kabupaten/Kota dalam melakukan penyusunan Hospital Disaster Plan - Mendukung pemenuhan tenaga kesehatan yang dibutuhkan kabupaten/kota (dokter umum, dokter spesialis dan perawat) sesuai standard yang berlaku. - Agar Melakukan asistensi materi bagi peningkatan status kesehatan masyarakat melalui promosi kesehatan yang akan dilakukan kabupaten/kota -. Agar melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada Kabupaten/ Kota dalam melakukan kegiatankegiatan peningkatan kapasitas penanggulangan krisis kesehatan. - Agar meningkatkan kordinasi lintas sektor antara Kemenkes, Kemendagri, BNPB beserta jajaran di daerah untuk peningkatan kapasitas penanggulangan krisis kesehatan -. Agar meningkatkan upaya sosialisasi Kepmenkes, Permenkes serta pedoman-pedoman terkait penanggulangan krisis kesehatan.


B. Kabupaten Halmahera Barat 1. Pendahuluan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat terletak di Jalan Pengayoman Porniti, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara. Telepon 0922-2221055, Fax (0922) 2221573. Responden: Syamsudin, SKM, M.Kes (Plh. Kabid P2PL). 2. Karakteristik Wilayah Halmahera Barat adalah Kabupaten Maluku Utara (Kabupaten Induk) yang berubah nama setelah terjadi pemekaran berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2003 dan terletak di Pulau Halmahera. Kabupaten yang memiliki luas wilayah 14.823,16 km² dengan luas daratan 3.199,74 km² dan laut seluas 11.623,42 km², ini terletak antara 1º.48’ lintang utara sampai 0º.48’ lintang utara, serta 127º.16.0” bujur timur sampai 127.16” bujur timur. Batasbatas wilayah Kabupaten Halmahera Barat, secara langsung: - Sebelah utara dibatasi oleh Kabupaten Halmahera Utara dan laut samudra pasifik. - Sebelah selatan dibatasi oleh Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Timur. - Sebelah timur dibatasi oleh Kabupaten Halmahera Utara. - Sebelah barat dibatasi oleh Laut Maluku. Secara administratif Kabupaten Halmahera Barat dibagi atas 9 (Sembilan) kecamatan dan 146 (seratus empat puluh enam) desa. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Loloda 606,04 km², sedangkan yang terkecil Kecamatan Ibu 192,20 km². Ibukota Kabupaten Halmahera Barat terletak di Kecamatan Jailolo yang dapat ditempuh dari dari seluruh kecamatan dengan perjalanan darat kecuali Kecamatan Loloda yang harus menempuh jalan laut. Dari 146 (seratus empat puluh enam) desa yang tersebar di Kabupaten Halmahera Barat, ada yang

termasuk desa pesisir sebanyak 72 (tujuh puluh dua) desa dan yang bukan pesisir sebanyak 74 (tujuh puluh empat) desa.

Halmahera Barat dipengaruhi oleh iklim laut tropis dengan curah hujan antara 1500-3500 mm/ tahun. Berikut klasifikasi wilayah berdasarkan curah hujan: - Kecamatan Jailolo dan Jailolo Selatan memiliki curah hujan rata-rata sebesar 1500-2000 mm; - Kecamatan Sahu dan Sahu Timur pada dataran rendah mulai dari pesisir pantai memiliki curah hujan rata-rata 2501–3000 mm, sedangkan bagian timur memiliki curah hujan rata-rata sebesar 1501 – 2000 mm; - Kecamatan Ibu Utara, Ibu, dan Ibu Selatan memiliki curah hujan rata-rata 2501–3000 mm; dan - Kecamatan Loloda bagian Selatan memiliki curah hujan 2501–3000 mm, sedangkan bagian utara memiliki curah hujan 3001–3500 mm.

Gambar 2. Peta Kabupaten Halmahera Barat


235


Berdasarkan pola aliran, sungai di wilayah Kabupaten Halmahera Barat dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama adalah sungai dengan pola aliran sungai murni dendrik yang umum terdapat di Kecamatan Ibu dan Kecamatan Sahu dengan luas daerah tangkapan ±215.000 Ha. Kelompok kedua adalah sungai dengan pola aliran radial yang umum terdapat di Kecamatan Loloda, Jailolo, dan Jailolo Selatan. Sewaktu musim kemarau, sungai di daerah tersebut mengalami kekeringan akibat tekstur batuan pada daerah tangkapan yang bertekstur pasir dan mudah larut dalam air. Pola aliran sungai di Kabupaten Halmahera Barat menghasilkan daya run-off hingga menciptakan tingkat erosi sebesar 0,13 ton/tahun. Akses komunikasi menggunakan alat komunikasi yang umum tidaklah selalu lancar, namunalat komunikasi yang dapat digunakan sudah beragam, yaitu telepon, HP,Fax,Internet dan telepon satelit. Sudah terdapat kerja sama antara Dinas Kesehatan dengan RAPI dalam hal pemanfaatan radio komunikasi. Akses transportasi relatif sulit yaitu melalui darat dan laut. Jenis alat transportasi yang dapat digunakan untuk mencapai tiap kecamatan yaitu mobil, sepeda motor dan perahu. Alat transportasi untuk mencapai ibu kota provinsi juga meliputi mobil, sepeda motor dan perahu. Jarak dari ibukota kabupaten ke ibu kota provinsi maupun ke rs rujukan terdekat yaitu + 40 km (melalui jalur laut). Waktu tempuhnya sekitar 3 jam.

3. Ancaman (Hazard) Kabupaten Halmahera Barat merupakan daerah yang memiliki potensi rawan gempa dan rawan gunung meletus. Frekuensi

236


gempa sering dirasakan dalam satu kurun waktu tertentu. Bencana letusan gunung yang pernah terjadi berasal dari Gunung Gamkonora pada Juni 2013.

Peningkatan status juga pernah terjadi pada Gunung Ibu. Potensi bencana lain berupa banjir yang terjadi pada 27 daerah rawan banjir. Krisis kesehatan lain yang terjadi di Kab. Halmahera Barat yaitu endemis Malaria dan KLB Campak.

Kejadian krisis kesehatan selama 5 tahun terakhir (1 Januari 2011 s.d 31Desember 2015) terdapat 3 kali kejadian krisis kesehatan yaitu erupsi gunung berapi (1 kali) dan gempa bumi (2 kali). Bila dibandingkan dengan data-data di Pusat Krisis Kesehatan, frekuensi tersebut termasuk jarang.

4. Kerentanan Total jumlah keseluruhan penduduk Kab.Halmahera Barat yaitu 110.455 jiwa. Kepadatannya 36,94/km2. Bila dibandingkan dengan luas wilayahnya, termasuk tidak padat.

Populasi kelompok rentan termasuk rata-rata tinggi (Jumlah kelompok rentan 24,84% sedangkan rata-rata Indonesia 18%-26%). Kab. Halmahera Barat belum memiliki data penyandang disabilitas.




No Indikator 1

2.

a.

b.

c.

a.



√ √ √ √

√ √

√ √

√

√

√ √ √ √ √ √ √


237


b.

c.

3.

4. a.

5.

238

b.

a.



√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√ √

√

√

√

√

√

√ √


b.

c.


6. Kesimpulan a. Krisis Kesehatan di Kab. Halmahera Barat relatif jarang. Namun Kabupaten tersebut berisiko terkena bencana yang berdampak besar yaitu gempa bumi. No Indikator Kapasitas Jumlah Indikator 1 2 3 4 5


√ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √ √

√ √ √

b. Kondisi kerentanan masyarakat termasuk menengah. c. Ringkasan kondisi kapasitas di Kabupaten Halmahera Barat sebagai berikut : Indikator yang Telah Terpenuhi


10 3 17 9 5 1 4 2 15 6 51 21

7 8 4 2 9 30


239


7. Rekomendasi a. Dinas Kesehatan Kabupaten - Agar melakukan pemetaan jenis ancaman untuk penanggulangan krisis kesehatan - Agar membuat kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster kesehatan. - Agar mengadvokasi Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana. b. Dinas Kesehatan Provinsi - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat dalam melaksanakan kegiatan penyusunan peta respon. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat dalam menyusun kebijakan dan peraturan klaster kesehatan - Agar memfasilitasi proses advokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat kepada Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana. c. Kementerian Kesehatan - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat dalam melaksanakan kegiatan penyusunan peta respon. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat dalam menyusun kebijakan dan peraturan klaster kesehatan - Agar memfasilitasi proses advokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat kepada Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana.

240


C. Kabupaten Kepulauan Morotai 1. Pendahuluan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Morotai terletak di Jalan Puskesmas, No. 5 Desa Yayasan, Kec. Morotai Selatan. Telpon 0923-2221090. Responden yaitu Sharir Id. Adam (Kepala Bidang P2PL) dan Yosafat Walintjo (Pengelola Siaga Bencana). 2. Karakteristik Wilayah Secara geografis Kabupaten Pulau Morotai terletak di sebelah Utara Pulau Halmahera dan termasuk dalam wilayah Provinsi Maluku Utara.

Secara administratif Kabupaten Pulau Morotai memiliki batas wilayah sebagai berikut : - Utara berbatasan dengan Samudra Pasifik. - Timur berbatasan dengan Laut Halmahera. - Selatan berbatasan dengan Selat Morotai. - Selatan Barat berbatasan dengan Laut Sulawesi.

Kabupaten Pulau Morotai mempunyai luas wilayah 4.301,53 km2, yang meliputi wilayah laut 1.970,93 km2 dan wilayah daratan 2.330,60 km2. Kabupaten Pulau Morotai memiliki 5 kecamatan dan 88 desa.

Wilayah Kabupaten Pulau Morotai berada pada ketinggian 0-1000 m di atas permukaan laut yang meliputi wilayah datar, berombak, berbukit-bergelombang, curam dan terjal. Jumlah pulau-pulau kecil yang terdapat di Kabupaten Pulau Morotai berjumlah 33 pulau dengan rincian pulau yang berpenghuni berjumlah 7 pulau dan yang tidak berpenghuni berjumlah 26 pulau.(sumber : http://disbudpar. malutprov.go.id).


Akses komunikasi pada umumnya lancar dan yang dapat digunakan yaitu telepon, HP, fax. Terdapat fasilitas telepon dari PT. Telkom dan fasilitas telepon seluler dari PT. Telkomsel.

Akses transportasi relatif mudah yaitu melalui darat, laut dan udara. Jenis alat transportasi yang dapat digunakan untuk mencapai tiap kecamatan yaiatu mobil, sepeda motor dan perahu. Sedangkan alat transportasi untuk mencapai ibu kota provinsi meliputi yaitu mobil, perahu, kapal laut dan pesawat. Jarak dari ibukota kabupaten ke ibu kota provinsi yaitu + 400 km. Waktu tempuhnya sekitar 6 jam bila melalui darat dan laut dan mencapai 12 jam bila hanya melalui laut saja.

Gambar 3. Peta Kabupaten Kepulauan Morotai

Jarak dari ibu kota kabupaten ke RS rujukan terdekat yaitu 8 km dengan waktu tempuh yang relatif sangat singkat yaitu 8 menit. Listrik di sejumlah wilayah masih belum lancar.

3. Ancaman (Hazard) Jenis Ancaman Bencana yang ada di Kabupaten Pulau Morotai yang paling utama yaitu Gempa Bumi dan Tsunami. Selain itu Banjir, Kebakaran Hutan, Kekeringan, Epidemi/wabah penyakit serta Konflik Sosial.

Riwayat kejadian bencana 5 tahun terakhir (1 Januari 2011 – 15 Juni 2016) (sumber : DIBI BNPB dan PPK Kemenkes) : Untuk bahaya banjir ancamannya relatif kecil disebabkan permukiman yang ada saat ini tidak berdekatan dengan sungaisungai besar. Hal ini didukung pula oleh adanya kondisi ekologi hulu sungai yang masih bagus, yaitu masing-masing hulu daerah aliran sungai (DAS) masih tertutup dengan baik oleh hutan, sehingga selama musim penghujan penaikan debit sungai tidak menghasilkan banjir yang besar. Daerah yang paling berbahaya terhadap gelombang tsunami berada di wilayah di sepanjang pantai timur hingga utara Pulau

Korban Jiwa Tanggal Kejadian Meninggal Luka Luka Pengungsian Hilang Berat Ringan 14 Maret 2012 Angin Puting - - - - Beliung 11 Mei 2015 KLB Penyakit 1 orang - - - 8 Juni 2015 Angin Puting - - - 71 orang Beliung 25 Januari 2016 Tidak ada korban jiwa 7 Maret 2016 Gempa Bumi 27 Mei 2016


241


Morotai. Hal ini disebabkan wilayah ini menghadap langsung ke zona pertemuan lempeng tektonik lokal dan juga internasional yaitu menghadap langsung ke Samudera Pasifik. Pulau Morotai termasuk bagian yang rentan untuk menerima gelombang tsunami kiriman dari Negara lain, seperti dari Amerika Selatan, Jepang, atau negara-negara lainnya.

Kejadian krisis kesehatan selama 5 tahun terakhir (1 Januari 2011 s.d 15 Juni 2016) terdapat 1 kali kejadian krisis kesehatan yaitu KLB penyakit. Bila dibandingkan dengan data-data di Pusat Krisis Kesehatan, frekuensi tersebut termasuk jarang.

4. Kerentanan Total jumlah keseluruhan penduduk Kab.Pulau Morotai yaitu 65.549 jiwa.

No Indikator 1

242

a.

b.



Kepadatannya 2,4/km2. Bila dibandingkan luas wilayahnya, termasuk tidak padat.

Populasi kelompok rentan termasuk rata-rata tinggi (Jumlah kelompok rentan 25,97%. Rata-rata Indonesia 18%-26%) . Kab. Morotai belum memiliki data penyandang disabilitas.




√ √ √ √

√ √


2.

3.

c.

a.

b.

c.


√

√

√

√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√


243


4.

5.

244

a.

b.

a.



√

√

√

√

√

√

√ √

√ √ √

√ √ √ √ √ √


b.

c.


6. Kesimpulan a. Berdasarkan data Pusat Krisis Kesehatan, kejadian Krisis Kesehatan di Kab. Kep Morotai relatif jarang dan dampaknya juga ringan. Namun Kabupaten tersebut berisiko terkena bencana besar yaitu gempa bumi dan tsunami. b. Kondisi kerentanan masyarakat termasuk menengah, namun nilai IPKM masih di bawah rata-rata. c. Ringkasan kondisi kapasitas di Kabupaten Kepulauan Morotai sebagai berikut : No Indikator Kapasitas Jumlah Indikator 1 2 3 4 5


√ √ √

√ √ √

dan kapasitas terkait manajemen penanggulangan krisis kesehatan. - Agar membuat kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster kesehatan. - Agar mengadvokasi Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana. b. Dinas Kesehatan Provinsi - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Morotai dalam melaksanakan kegiatan penyusunan peta respon. Indikator yang Telah Terpenuhi


10 1 17 7 5 2 4 0 15 2 51 12

7. Rekomendasi a. Dinas Kesehatan Kabupaten - Agar melaksanakan kegiatan penyusunan peta respon guna memetakan bahaya, kerentanan

9 10 3 4 13 39

- Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Morotai dalam menyusun kebijakan dan peraturan klaster kesehatan - Agar memfasilitasi proses advokasi


245


Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Morotai kepada Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana. c. Kementerian Kesehatan - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Morotai dalam melaksanakan kegiatan penyusunan peta respon. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Morotai dalam menyusun kebijakan dan peraturan klaster kesehatan - Agar memfasilitasi proses advokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Morotai kepada Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana.

D. Kabupaten Halmahera Timur 1. Pendahuluan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur terletak di Jalan Trans Halmahera, Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba. Email : dinkeshaltim@ymail. com. Responden yaitu Faisal Hair, SKM (Kasubbag Perencanaan). 2. Karakteristik Wilayah Dilihat dari letak geografis Kabupaten Halmahera Timur berada disebelah Timur Pulau Halmahera dan terletak antara 0° 40’ – 1° 4 Lintang Utara dan 126° 45’ – 129° 30’ Bujur Timur, dengan luas wilayah 14.202.01 Km2 yang terdiri dari luas daratan 6.506.19 Km2 dan luas lautan 7.695.82.Km2 terdiri dari gugusan pulau besar yang dikelilingi oleh gugusan pulau-pulau kecil. Wilayah pegunungan didominasi oleh batuan gunung api andesit membuat tingkat kesuburan tanah cukup baik untuk kegiatan pertanian. Kabupaten Halmahera Timur merupakan daerah pantai karena kurang lebih 80% desa berada di daerah pantai sedangkan 20% lainnya berada di daerah pegunungan.

Gambar 4. Peta Kabupaten Halmahera Timur

246


Secara administratif Kabupaten Halmahera Timur berbatasan dengan: - Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Utara. - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Tengah. - Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Tidore Kepulauan. - Sebelah Timur berbatasan dengan laut Halmahera dan Samudera Pasifik.


Luas Wilayah (Km) Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2013 Maba Selatan Kota Maba Maba Maba Tengah Maba Utara Wasile Utara Wasile Tengah Wasile Timur Wasile Wasile Selatan Jumlah / Total

KECAMATAN LUAS (1) (2) 485,51 835,71 408,50 527,68 899,45 694,59 474,90 318,40 483,95 1.377,61 6.506,19

Kondisi hidrologi khususnya kondisi air tanah dan air permukaan di Kabupaten Halmahera Timur sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim dan curah hujan serta keberadaan Sungai, Mata Air, Daerah Aliran Sungai dan Embung dengan akuifer berskala kecil sampai yang berskala besar. Yaitu antara akuifer 200 Sampai dengan akuifer 825. Selain itu juga terdapat berbagai mata air dengan debet air yang berfariasi antara 0,1 sampai dengan 500 liter per detik. Kondisi air tanah di Kabupaten Halmahera Timur secara umum dapat dilihat sebagai berikut: a. Air tanah bebas, kondisi ini dapat ditemukan pada sumur-sumur penduduk, muka air tanah berkisar antara 2-3 meter di bawah muka tanah setempat dengan kualitas yang sangat beragam. Hal ini di pengaruhi oleh kondisi tanah. di wilayah yang kondisi tanah berawah, kondisi air tanahnya kurang baik dan tidak dapat dikonsumsi pada umumnya terdapat

pada wilayah Kota Maba, Kecamatan Maba, dan Kecamatan Maba selatan sedangkan pada kondisi tanah yang baik, kondisi air tanahnya cukup baik dan dapat di manfaatkan sebagai sumber air terdapat di Kecamatan wasile, wasile Timur, wasile Selatan, Wasile Tengah,Maba Utara dan Maba Tengah. b. Mata air adalah air tanah yang keluar ke permukaan tanah karena akuifer terpotong oleh topografi. Mata air ini ditemukan pada batas antara pelapukan tanah dengan bantuan dasar. Beberapa mata air ini terdapat di Mata air Lolos Manidi Kecamatan Kota Maba dan mata air tujuh bidadari di kecamatan Wasile. c. Kota Maba sebagai Ibu Kota Kabupaten Halmahera Timur termasuk Daerah Aliran Sungai atau DAS karena ditengah wilayah kota Maba terdapat aliran sungai Kimalaha yang berada antar desa Sangaji dan Desa Soagimalahan.


247


Kecamatan (1) Maba Selatan Kota Maba Maba Maba Tengah Wasile Utara Wasile Utara Wasile Tengah Wasile Timur Wasile Wasile Selatan

248

Desa (2)

Sungai (3)

Bicoli Jerpopo, Fisaili Waci Waci, Momoi Peteley Waci, Mot, Ipo, Getif, Tain, Pinlero, Won Gotowasi Woilo, Gotowasi Kasuba Kasuba Maba Sangaji Sangaji, Mnou Soa Gimalaha Soa Gimalaha, Tewil Wailukum Wayahom, Fai, Noilo, Lolbou, Guguolanga, Hilobo Soa Sangaji Air Nof Soa Laipoh Air Nof Buli Karya M’tongli Wayafli Wayafli Sailal Sailal Geltoli Bailo, Watileo, Gamesan, Ake Gau Pekaulang Pekaulang Wayamli Siaw Marasipno Gaifoli Labi-Labi Ake Gogaily, Ake Labi-Labi, Ake Buli Tatam Ake Tatam, Ake Sabaaku, Ake Umihi Hilaitetor Ifis, Miaheng Labi-Labi Ake Gogaily, Ake Labi-Labi, Ake Buli Tatam Ake Tatam, Ake Sabaaku, Ake Umihi Hilaitetor Ifis, Miaheng Lolobata Lolobata Foli Foli, Stengko Bokimaake Lolobata Dakaino Meja Akedaga Candra, Meja, Dodaga Toboino Dodaga, Wabli Dodaga Dodaga, Tutuling, Meja Tutuling Jaya Tutuling, Oboi Woka Jaya Wabli, Dua, Mati Subaim Ngura-Ngura, Subaim, Wasile Cemara Jaya Mancalele Bumi Restu Ofiang Batu Raja Bua-Bua Mekar Sari Bobama Ino Pintatu Mamin, Jikolamo, Pendek, Gosora, Ake Sahu Binagara Waimison/Parwama, Waipang Nusa Jaya Telaga Biru Saramaake Maripoga, Saramaake Wasile Wayapyakal Fayaul Wayalele, Ake leta, Balisa Tomares Ake Tapayo, Ake Tomares Tabanalou Ake Tapayo Saolat Saolat Loleba Ake Tulawi



Kondisi topografi Kabupaten Halmahera Timur pada umumnya dan kawasan perkotaan Maba berada pada lahan yang cukup luas dengan kemiringan lereng hanya mencapai 15 % dengan luas 83.000 Ha atau hampir 13% dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Halmahera Timur kurang lebih 650.619 Ha. Kondisi yang ada sangat memungkikan untuk pengembangan pembangunan kawasan kota Maba, serta kawasan pedesaan. Dari luas wilayah tersebut diatas, baru kurang lebih 80,169 Ha yang merupakan kawasan ruang terbangun atau 12,32 persen, yang sisanya merupakan kawasan belum terbangun. Topografi wilayah di Kabupaten Halmahera Timur bervariasi dari berombak, berbukit, bergelombang hingga bergunung dengan kemiringan bervariasi dari 0% hingga lebih dari 40%. Di sepanjang pantai Teluk Kao dari Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Selatan hingga ujung Desa Nusa Ambu kemiringan lahannya antara 0% hingga 2%. selain itu di Wilayah Buli, Kecamatan Kota Maba dan Maba Selatan kondisi kemiringan lereng di pesisir pantai sebagian besarnya berkisar 0-15%, dengan ketinggian ratarata 0-5 meter dari permukaan air laut. Dari data diatas, dapat dikategorikan bahwa sebagian besar wilayah yang memiliki ketinggian antara 0-5 dan yang mempunyai elevasi 0-2%, merupakan daerah yang dipengaruhi oleh pasang surut (rob). Wilayah yang di pengaruhi oleh pasang surut (Rob) di Kabupaten Halmahera Timur adalah Kecamatan Kota Maba, Maba selatan, dan Kecamatan wasile. Wilayah Kabupaten Halmahera Timur beriklim tropis yang dipengaruhi oleh dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, curah hujan rata-rata 2500 mm pertahun dengan kelembaban udara antara 74,0% pada bulan september dan 84,0% terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan Agustus, sedangkan tempratur udara

antara 200 – 330 C. curah hujan hampir merata disemua wilayah di Kabupaten Halmahera Timur dengan intensitas curah hujan yang tergolong sangat tinggi terjadi pada bulan Desember, januari, Pebruari, Maret, April dan Bulan Mei.

Akses komunikasi pada umumnya lancar dan yang dapat digunakan yaitu telepon dan HP.

Akses transportasi relatif mudah yaitu melalui darat, laut dan udara. Jenis alat transportasi yang dapat digunakan yaitu mobil, sepeda motor, perahu, kapal laut, pesawat. Jarak dari ibukota kabupaten ke ibu kota provinsi yaitu +235 km. Waktu tempuhnya sekitar 7 jam melalui darat. Listrik di sejumlah wilayah masih belum lancar.

3. Ancaman (Hazard) Dengan melihat gambaran umum kabupaten, jenis ancaman bencana yang ada di kab. Halmahera Timur yang paling utama yaitu Banjir, selain itu gempa bumi, tanah longsor dan gelombang pasang juga berpeluang terjadi di daerah ini.

Riwayat kejadian bencana : a. Data Pusat Krisis Kesehatan 5 tahun terakhir terdapat 1 kali krisis kesehatan akibat Gempa Bumi Pada Tahun 2016. b. Beberapa kejadian bencana sebenarnya pernah terjadi, namun pencatatan kejadian tidak dilaksanakan dengan baik.

Potensi bencana: a. Risiko terjadinya banjir sangat tinggi akibat banyak daerah aliran sungai serta penebangan hutan untuk industri pertambangan. b. Risiko terjadinya tanah longsor juga diakibatkan oleh penebangan hutan untuk industri pertambangan c. Risiko terjadinya gelombang pasang akibat kondisi pesisir yang memang berbatasan dengan Samudera pasifik


249


4. Kerentanan Total jumlah keseluruhan penduduk Kab.Halmahera Timur yaitu 87.073 jiwa. Kepadatannya 13 /Km2. Bila dibandingkan luas wilayahnya, termasuk tidak padat.

Tidak ada data populasi kelompok rentan. Kabupaten Halmahera Timur belum memiliki data penyandang disabilitas.

IPM termasuk menengah atas yaitu 68,71


No Indikator 1

250

a.

b.

c.



Namun bila dibandingkan dengan rata-rata IPM Indonesia yaitu 68,9, IPM Halmahera Timur di bawah rata-rata. IPKM termasuk di bawah rata-rata yaitu 0,6143.


√ √ √ √

√ √

√ √

√

√


2.

a.

b.

c.

3.

4.

a.

b.

Penguatan Kapasitas Fasilitas pelayanan kesehatan - Jumlah total seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Jumlah Puskesmas - Jumlah Rumah Sakit - Jumlah Puskesmas PONED - Kapasitas tempat tidur di RS - Tim penanggulangan bencana (rumah sakit) - Hospital Disaster Plan Sumber daya manusia - Jumlah dokter spesialis - Jumlah dokter umum - Jumlah Bidan - Jumlah perawat - Ketenagaan pada unit yang mengkoordinir upaya penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan - Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan (PKK) Penanggulangan krisis kesehatan - SK Penetapan Tim - SOP mekanisme mobilisasi tim PKK - Memiliki petugas yang terlatih terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan - Perencanaan peningkatan kapasitas SDM terkait PKK yang rutin dan berkesinambungan Peringatan Dini - Data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir - Daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi - Media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana - Sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan - Sistem Peringatan Dini Mitigasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan - Fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan Kapasitas untuk memetakan risiko krisis kesehatan

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√ √

√

√

√

√


251


5.

- Peta kapasitas atau data kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan - Peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/kota - Peta jenis ancaman bencana per kecamatan di kabupaten/kota Kesiapsiagaan a. Rencana penanggulangan krisis kesehatan dan standard operating procedure - Rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja - Dinas Kesehatan menyusun rencana kontijensi bidang kesehatan - Dinas Kesehatan telah/belum melakukan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun - SOP Penanganan Korban Bencana di Lapangan - SOP Pengelolaan obat dan logistik kesehatan bencana - SOP pengelolaan bantuan relawan - SOP pemantauan kejadian krisis kesehatan - SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan - SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan b. Pembiayaan penanggulangan krisis kesehatan - Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran penanggulangan krisis kesehatan - Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggap darurat bencana - Dinas Kesehatan memahami adanya dana siap pakai di BNPB dan BPBD c. Sarana prasarana PKK, Penilaian Risiko dan PSC - Sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan - Penilaian fasyankes yang aman terhadap bencana - Pemerintah kabupaten/kota belum memiliki Public Safety Center (PSC) 24 jam.

6. Kesimpulan a. Krisis Kesehatan di Kab. Halmahera Timur relatif jarang. Namun Kabupaten tersebut tetap memiliki risiko bencana dan krisis kesehatan yang perlu diantisipasi oleh instansi kesehatan

252


√

√ √

√ √ √

√

√ √ √ √

√ √ √

√ √ √

setempat. b. Kondisi kerentanan masyarakat termasuk menengah. c. Ringkasan kondisi kapasitas di Kabupaten Halmahera Timur sebagai berikut :






10 1 17 5 5 1 4 2 15 1 51 10

7. Rekomendasi a. Dinas Kesehatan Kabupaten - Agar melakukan pemetaan ancaman untuk penanggulangan krisis kesehatan. - Agar mengadakan sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan. - Agar membuat kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster kesehatan. - Agar mengadvokasi Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana. - Perlu dilakukan upaya sosialisasi kepada masyarajat agar ikut serta dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan. b. Dinas Kesehatan Provinsi - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur dalam melaksanakan kegiatan penyusunan peta respon. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur dalam menganalisa kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur dalam menyusun kebijakan dan peraturan klaster kesehatan - Agar memfasilitasi proses advokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur kepada Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan

9 12 4 2 14 41

peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana. c. Kementerian Kesehatan - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur dalam melaksanakan kegiatan penyusunan peta respon. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur dalam menganalisa kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur dalam menyusun kebijakan dan peraturan klaster kesehatan - Agar memfasilitasi proses advokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur kepada Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana.

E. Kabupaten Halmahera Tengah 1. Pendahuluan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Halmahera Tengah terletak di Jalan Raya Weda Kota Weda, Halmehera Tengah. Responden yaitu H.Lukman Alwi(Kepala Sie Yankes). 2. Karakteristik Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah terletak di antara 0º45’ Lintang Utara - 0º15’ Lintang Selatan dan 127º45’ - 129º26’ Bujur Timur.


253


Gambar 5. Peta Kabupaten Halmahera Tengah

254

Batas-batas Kabupaten Halmahera Tengah adalah sebagai berikut: - Sebelah Timur :berbatasan dengan Kabupaten Sorong, Prov. Papua Barat; - Sebelah Barat : berbatasan dengan Kota Tidore Kepulauan; - Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Timur; - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Selatan. Luas wilayah Kabupaten Halmahera Tengah tercatat 8.381,48 km² (daratan 2.276,83 km², lautan 6.104,65 km²). Sekitar 73% wilayah Halmahera Tengah merupakan lautan. Sedangkan 27 % lainnya merupakan daratan. Ibukota kabupaten adalah Weda. Secara administratif, kabupaten ini terbagi menjadi 10 Kecamatan. Kecamatankecamatan tersebut terdiri dari 61 desa/ kelurahan dan 1 UPT. Akses komunikasi di wilayah ini tidak tentu dan fasilitas yang dapat digunakan yaitu telepon dan HP. Terdapat fasilitas telepon dari PT Telkom dan fasilitas telepon seluler dari PT Telkomsel.


Akses transportasi relatif sulit yaitu melalui darat, laut dan udara. Jenis alat transportasi yang dapat digunakan untuk mencapai tiap kecamatan yaitu mobil, sepeda motor dan kapal laut. Sedangkan alat transportasi untuk mencapai ibu kota provinsi meliputi yaitu mobil, sepeda motor, dan kapal laut. Jarak dari ibukota kabupaten ke ibu kota provinsi Sofifi yaitu + 180 km. Waktu tempuhnya sekitar 3 jam bila melalui darat dan untuk mencapai kota Ternate harus menggunakan kapal laut/ speedboat sekitar 45 menit.

Jarak dari ibu kota kabupaten ke RS rujukan terdekat yaitu 15 km dengan waktu tempuh yang relatif sangat singkat yaitu 15 menit.

Listrik di sejumlah wilayah masih belum lancar.

3. Ancaman (Hazard) Jenis Ancaman Bencana yang ada di kab. Halmahera Tengah yang paling utama yaitu banjir, kecelakaan transportasi dan


kejadian luar biasa (KLB) penyakit.

Riwayat kejadian bencana sumber dari DIBI BNPB dan PPK Kemenkes : a. Banjir Tahun 2011 tidak menimbulkan korban; b. Banjir Tahun 2011 tidak menimbulkan korban.

Untuk bahaya banjir ancamannya relatif kecil disebabkan banjir yang terjadi akan langsung surut sehingga tidak menimbulkan permasalahan krisis kesehatan.

Populasi kelompok rentan termasuk ratarata (Jumlah kelompok rentan 21,5%. Ratarata Indonesia 18%-26%) . Kab. Halmahera Tengah belum memiliki data penyandang disabilitas.


Kejadian krisis kesehatan selama 5 tahun terakhir (1 Januari 2011 s.d 15 Juni 2016) tidak terdapat kejadian krisis kesehatan dan bila dibandingkan dengan data-data di Pusat Krisis Kesehatan, frekuensi tersebut termasuk jarang.

No Indikator 1

4. Kerentanan Total jumlah keseluruhan penduduk Kab. Halmahera Tengah yaitu 49.807 jiwa. Kepadatannya 20,68/km2. Bila dibandingkan luas wilayahnya, termasuk tidak padat.

a.

b.


5. Kapasitas Kapasitas penanggulangan krisis kesehatan masih belum memadai, ditandai dengan sebesar 82% dari indikator kapasitas belum terpenuhi, rinciannya sebagai berikut : Sesuai Standar/ Kurang dari Standar/ Sudah Tersedia/ Tidak Tersedia/ Sudah Ada/ Belum Ada/ Sudah Melakukan Belum Melakukan

√ √ √ √

√ √


255


2.

3.

256

c.

a.

b.

c.



√

√

√

√

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√


4.

5.

a.

b.

a.

b.

- Daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi - Media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana - Sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan - Sistem Peringatan Dini Mitigasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan - Fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan Kapasitas untuk memetakan risiko krisis kesehatan - Peta kapasitas atau data kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan - Peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/kota - Peta jenis ancaman bencana per kecamatan di kabupaten/kota Kesiapsiagaan Rencana penanggulangan krisis kesehatan dan standard operating procedure - Rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja - Dinas Kesehatan menyusun rencana kontijensi bidang kesehatan - SOP Penanganan Korban Bencana di Lapangan - SOP Pengelolaan obat dan logistik kesehatan bencana - SOP pengelolaan bantuan relawan - SOP pemantauan kejadian krisis kesehatan - SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan - SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan Pembiayaan penanggulangan krisis kesehatan

√

√

√

√

√

√

√ √

√ √ √ √ √ √ √ √


257


c.

- Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran penanggulangan krisis kesehatan - Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggap darurat bencana - Dinas Kesehatan memahami adanya dana siap pakai di BNPB dan BPBD Sarana prasarana PKK, Penilaian Risiko dan PSC - Sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan - Penilaian fasyankes yang aman terhadap bencana - Pemerintah kabupaten/kota belum memiliki Public Safety Center (PSC) 24 jam.

6. Kesimpulan a. Krisis Kesehatan di Kab. Halmahera Tengah relatif jarang. Beberapa kali terjadi bencana banjir masih bisa ditangani oleh pemerintah daerah setempat. b. Kondisi kerentanan masyarakat termasuk menengah. c. Ringkasan kondisi kapasitas di Kabuoaten Halmahera Tengah sebagai berikut : No Indikator Kapasitas Jumlah Indikator 1 2 3 4 5



√ √

√ √ √

- Agar membuat kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster kesehatan. - Agar mengadvokasi Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana. - Perlu dilakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat agar ikut serta dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan. Indikator yang Telah Terpenuhi


10 0 17 9 5 0 4 0 15 0 51 9

7. Rekomendasi a. Dinas Kesehatan Kabupaten - Agar melaksanakan kegiatan penyusunan peta respon guna memetakan bahaya, kerentanan dan kapasitas terkait manajemen penanggulangan krisis kesehatan. - Agar mengadakan sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan.

258

√

10 8 5 4 15 42

b. Dinas Kesehatan Provinsi - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah dalam melaksanakan kegiatan penyusunan peta respon. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah dalam menganalisa kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan.


- Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah dalam menyusun kebijakan dan peraturan klaster kesehatan - Agar memfasilitasi proses advokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah kepada Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana. c. Kementerian Kesehatan - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah dalam melaksanakan kegiatan penyusunan peta respon. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah dalam menganalisa kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah dalam menyusun kebijakan dan peraturan klaster kesehatan - Agar memfasilitasi proses advokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah kepada Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana.

F. Halmahera Selatan 1. Pendahuluan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat eselon 2 di Kabupaten Halmahera Selatan yang beralamat di Jalan Flamboyan, Desa Mandaong, Kecamatan Bacan, Labuha, Halmahera Selatan dengan nomor telepon kantor 0927-2321414 dan fax 0927-2321248.

Jumlah pegawai beserta pejabat yang bertugas di Dinas esehatan adalah sebanyak 88 orang yang terdiri dari berbagai jenjang tingkat pendidikan, yaitu SLTP (1,14%), SLTA (22,73%), D3 (15,91%),

S1 (53,41%) dan S2 (6,81%). Secara garis besar, terdapat 2 kelompok latar belakang pendidikan dari pegawai dan pejabat yang bertugas di Dinas Kesehatan yaitu Kesehatan (63 orang, 71,59%) dan Non Kesehatan (25 orang, 28,41%).

Data-data yang disajikan pada profil ini merupakan jawaban dari kuesioner penilaian yang diisi oleh Kepala Seksi Bina Puskesmas dan Rumah Sakit.

2. Karakteristik Wilayah a. Letak Geografis Secara astronomis, Kabupaten Halmahera Selatan terletak di antara 126045’ – 129030’ Bujur Timur dan antara 0030’ Lintang Utara – 2000’ Lintang Selatan. b. Luas Wilayah Luas wilayah Kabupaten Halmahera Selatan adalah 40.236,72 km2, yang terdiri dari daratan 8.779,32 km2 (22 %) dan lautan 31.484,40 km2 (78 %). c. Topografi Dengan wilayah yang cukup luas, Kabupaten Halmahera Selatan memiliki berbagai bentuk permukaan bumi yang meliputi dataran tinggi, dataran rendah dan pantai. d. Perbatasan Berdasarkan posisi geografinya, Kabupaten Halmahera Selatan memiliki batas-batas : - Utara : Kota Tidore Kepulauan, dan Kota Ternate. - Selatan : Laut Seram. - Timur : Laut Halmahera. - Barat : Laut Maluku. e. Akses Transportasi dan Komunikasi Wilayah

Terletak ± 110 km dari Kota Ternate ibukota Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan dapat diakses dengan mudah melalui transportasi laut (kapal laut Ternate-Labuha) dan transportasi udara (pesawat udara Xpress Air).


259


puting beliung, kebakaran, kecelakaan transportasi, KLB keracunan dan KLB penyakit.

Gambar 6. Peta Kabupaten Halmahera Selatan

Ibukota Kabupaten Halmahera Selatan adalah Labuha. Secara adminitratif, kabupaten ini terbagi menjadi 30 kecamatan, yaitu Obi Selatan, Obi, Obi Barat, Obi Timur, Obi Utara, Bacan, Mandioli Selatan, Mandioli Utara, Bacan Selatan, Batang Lomang, Bacan Timur, Bacan Timur Selatan, Bacan Timur Tengah, Bacan Barat, Kasiruta Barat, Kasiruta Timur, Bacan Barat Utara, Kayoa, Kayoa Barat, Kayoa Selatan, Kayoa Utara, Pulau Makian, Makian Barat, Gane Barat, Gane Barat Selatan, Gane Barat Utara, Kep Joronga, Gane Timur, Gane Timur Tengah dan Gane Timur Selatan. Komunikasi antar wilayah dan keluar wilayah dapat dilakukan dengan lancar menggunakan peralatan komunikasi berupa telepon, handphone, fax, internet, telepon satelit dan radio komunikasi.

3. Ancaman (Hazard) Terdapat 10 jenis ancaman kejadian bencana di Kabupaten Halmahera Selatan yaitu konflik sosial, banjir, banjir bandang, erupsi gunung api, tanah longsor, angin

260


Sepanjang tahun 2011-2015, tidak terdapat kejadian krisis kesehatan yang tercatat di Kabupaten Halmahera Selatan.

4. Kerentanan a. Jumlah Penduduk Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Selatan, jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2014 tercatat sebanyak 211.682 jiwa. b. Kepadatan Penduduk Penduduk Kabupaten Halmahera Selatan tersebar di 30 kecamatan dengan kepadatan rata-rata 24 jiwa/ km2.Kecamatan Bacan merupakan daerah yang paling banyak penduduknya dibandingkan dengan kecamatan lainnya yakni sebanyak 21.689 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Kayoa Utara dengan jumlah penduduk 2.789 jiwa. Konsentrasi penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Kayoa Selatan dengan tingkat kepadatan 232 jiwa/km2. Sementara tingkat kepadatan terendah berada di Kecamatan Obi Timur dengan tingkat kepadatan 6 jiwa/km2. c. Jumlah Kelompok Rentan Dari 211.682 jiwa penduduk Kabupaten Halmahera Selatan, terdapat sejumlah penduduk yang termasuk rentan mengalami dampak krisis kesehatan. Diantaranya yaitu bayi sebanyak 4.529 jiwa (2,13%), balita sebanyak 20.691 jiwa (9,7%), ibu hamil sebanyak 4.967 jiwa (2,34%), lanjut usia sebanyak 20.960 jiwa (9,9%) dan penyandang disabilitas (data jumlahnya tidak tersedia). d. Data IPM dan IPKM Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk Kabupaten Halmahera Selatan adalah 68,87 berada di level menengah atas. Sedangkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat


(IPKM) berada di peringkat 389 dengan nilai 0,6003 (menengah ke bawah, sedangkan terendah di peringkat 440). 5. Kapasitas Dari 20 parameter penilaian kapasitas penanggulangan krisis kesehatan, hanya

No Indikator 1

a.

b.

c.


6 parameter yang kualitasnya baik. Secara kualitatif dapat dikatakan bahwa kapasitas penanggulangan krisis kesehatan masih belum memadai, ditandai dengan sebesar 63% dari indikator kapasitas belum terpenuhi, rinciannya sebagai berikut :


√ √ √ √

√ √

√ √

√

√


261


2.

a.

b.

c.

3. 4.

262

a.

Penguatan Kapasitas Fasilitas pelayanan kesehatan - Jumlah total seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Jumlah Puskesmas - Jumlah Rumah Sakit - Jumlah Puskesmas PONED - Kapasitas tempat tidur di RS - Tim penanggulangan bencana (rumah sakit) - Hospital Disaster Plan Sumber daya manusia - Jumlah dokter spesialis - Jumlah dokter umum - Jumlah Bidan - Jumlah perawat - Ketenagaan pada unit yang mengkoordinir upaya penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan - Tim Penanggulangan Krisis Kesehatan (PKK) Penanggulangan krisis kesehatan - SK Penetapan Tim - SOP mekanisme mobilisasi tim PKK - Memiliki petugas yang terlatih terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan - Perencanaan peningkatan kapasitas SDM terkait PKK yang rutin dan berkesinambungan - Data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir - Daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi - Media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana - Sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan Peringatan Dini - Sistem Peringatan Dini Mitigasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan - Fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan Kapasitas untuk memetakan risiko krisis kesehatan


√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √

√

√

√

√


5.

- Peta kapasitas atau data kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan - Peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/kota - Peta jenis ancaman bencana per kecamatan di kabupaten/kota Kesiapsiagaan a. Rencana penanggulangan krisis kesehatan dan standard operating procedure - Rencana penanggulangan krisis kesehatan dalam bentuk program kerja - Dinas Kesehatan menyusun rencana kontijensi bidang kesehatan - Dinas Kesehatan telah/belum melakukan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun - SOP Penanganan Korban Bencana di Lapangan - SOP Pengelolaan obat dan logistik kesehatan bencana - SOP pengelolaan bantuan relawan - SOP pemantauan kejadian krisis kesehatan - SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan - SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan b. Pembiayaan penanggulangan krisis kesehatan - Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran penanggulangan krisis kesehatan - Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggap darurat bencana - Dinas Kesehatan memahami adanya dana siap pakai di BNPB dan BPBD c. Sarana prasarana PKK, Penilaian Risiko dan PSC - Sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan - Penilaian fasyankes yang aman terhadap bencana - Pemerintah kabupaten/kota belum memiliki Public Safety Center (PSC) 24 jam.

6. Kesimpulan a. Secara kualitatif dapat dikatakan bahwa bahaya bencana (hazard) di Kabupaten Halmahera Selatan adalah rendah.

√

√ √

√ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √ √

√ √ √

b. Ringkasan kondisi kapasitas di Kabupaten Halmahera Selatan sebagai berikut :


263




b. Dinas Kesehatan Provinsi - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan



10 3 21 10 1 0 4 2 15 4 51 19

7. Rekomendasi a. Dinas Kesehatan Kabupaten - Agar melakukan pemetaan kelompok rentan dan ancaman untuk penanggulangan krisis kesehatan. - Agar mengadakan sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan. - Agar membuat kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster kesehatan. - Agar mengadvokasi Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana.

264


7 11 1 2 11 32

dalam melaksanakan kegiatan penyusunan peta respon. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan dalam menganalisa kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan krisis kesehatan. - Agar mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan dalam menyusun kebijakan dan peraturan klaster kesehatan - Agar memfasilitasi proses advokasi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan kepada Bupati dan BPBD tentang kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman bagi klaster bencana.

Lampiran 1

Tim Asistensi Pengambilan data dalam rangka penyusunan profil, dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota oleh Tim yang terdiri dari petugas dari Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Universitas di Provinsi

tempat Kabupaten/Kota yang menjadi target. Berikut ini adalah daftar petugas dari Pusat Krisis Kesehatan dan Kabupaten/Kota tempat penugasannya :

No

Kabupaten/Kota

Nama Petugas

Barito Timur Bengkulu Tengah Bengkulu Utara Berau Bombana Buton Ende Flores Timur Halmahera Barat Halmahera Selatan

Lita Renata Sianipar, SKM, M. Epid Vanda Roza, S.Kom, MKM Firza Hendra Agustino, SE Yuniyati, S. Sos, M.Si Setiorini, SKM, MKM Endah Febri L, SKM Lita Renata Sianipar, SKM, M. Epid Vanda Roza, S.Kom, MKM Firza Hendra Agustino, SE drs. M. Royan, M.Kes dr. Eko Medistianto Hermina Marbun dr. Adi Sopiandi, M.Kes Wijayanti, SS, MKM Adithya Raja Manggala, S. Psi Drs. M. Royan, M. Kes Endah Febri, SKM Fajar Harimurti dr. Ira Cyndira Tresna dr. Eko Medistianto Hermina Marbun Anang Subur, SKM, MPH dr. Adi Sopiandi, M.Kes Firza Hendra Agustino, SE drg. M. Kamaruzzaman, M.Sc Siti Khadijah, S.Si, Apt, MM Shinta Rahmawati, S. Gz Anang Subur, SKM, MPH dr. Rakhmad Ramadhanjaya dra. Titiek Haeraty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


265


266

No

Kabupaten/Kota

Nama Petugas

Halmahera Tengah Halmahera timur Halmahera Utara Kapuas Kep. Morotai Ketapang Kolaka Kolaka Utara Kota Bengkulu Kota Bontang Kota Kupang Kutai Timur Landak Lebong Majene Mamasa Muko-Muko

dr. Yudi Pramono, MARS dr. Dedi Ahmadi, MPH Setiorini, SKM, MKM dr. Arifin Dody Hermawan, ST Sri Sumarsih, SH Drs. Dodi Irianto, Maman Haerurohman, SKM, MKM Supatmi, SKM drg. M. Kamaruzzaman, M.Sc Adithya Raja Manggala, S.Psi dr. Ina Agustina Isturini, MKM Endah Febri, SKM dr. Yudi Pramono, MARS dr. Dedi Ahmadi, MPH Setiorini, SKM, MKM Anang Subur, SKM, MPH dr. Rakhmad Ramadhanjaya drs. M. Royan, M.Kes dr. Adi Sopiandi Wijayanti, SS, MKM drg. A. Hadijah Pandita, M.Kes Dody Hermawan, ST Sri Sumarsih, SH dr. Arifin Astika Fardani, SKM Shinta Rahmawati, S.Gz drg. M. Kamaruzzaman, M.Sc Siti Khadijah, S.Si, Apt, MM Shinta Rahmawati, S. Gz Yuniyati, S. Sos, M.Si Nofi Ardan Sumijati Maman Haerurohman, SKM, MKM Supatmi, SKM dr. Indro Murwoko Hermansyah, S.Pd Adithya Raja Manggala, S.Psi drg. A. Hadijah Pandita, M.Kes Dody Hermawan, ST Sri Sumarsih, SH Bambang Sugeng drg. A. Hadijah Pandita, M.Kes Astika Fardani, SKM Drs. Dodi Irianto Dody Hermawan, ST Supatmi, SKM

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27



No

Kabupaten/Kota

Nama Petugas

Muna Polewali Mandar Pulang Pisau Sambas Sikka Timor Tengah Selatan Timor Tengah Utara

drs. Dodi Irianto dr. Rakhmad Ramadhanjaya Palupi Widyastuti, SKM, MKM dr. Indro Murwoko Kamsanudin, SE Dra. Titiek Nurhaeraty dr. Indro Murwoko Bambang Sugeng, S.Sos, MM Setyo Pratono, SE Drs. M. Royan, M. Kes Palupi Widyastuti, SKM, MKM Fajar Harimurti Yuniyati, S. Sos, M.Si Nofi Ardan Sumijati dr. Ira Cyndira Tresna dr. Eko Medistianto Hermina Marbun dr. Yudi Pramono, MARS dr. Dedi Ahmadi, MPH Setiorini, SKM, MKM

28 29 30 31 32 33 34


267

Lampiran 2

KEMENTERIAN KESEHATAN RI KEMENTERIAN KESEHATAN RI PUSAT KRISIS KESEHATAN PUSAT KRISIS KESEHATAN Jalan H.R. Rasuna Said Blok X 5 Kav. No. 4-9 Blok A Lantai VI - Jakarta 12950 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X 5 Kav. No. 4-9 Blok A Lantai VI - Jakarta 12950 Telp. : (021) 526-5043, 521-0411, 521-0420, 521-0394 Telp. : (021) 526-5043, 521-0411, 521-0420, 521-0394 Fax. : (021) 527-1111, 521-0395 Fax. : (021) 527-1111, 521-0395 E-mail : ppkdepkes @yahoo.com ________________________________________________________________ E-mail : ppkdepkes @yahoo.com ________________________________________________________________ KUESIONER KUESIONER PENGUMPULAN DATA DALAM RANGKA PENGUMPULAN DATA DALAM RANGKA PENYUSUNAN PROFIL PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN PENYUSUNAN PROFIL PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

UMUM I. I. UMUM 1. Dinas Kesehatan 1. Dinas Kesehatan

2. Alamat (lengkap)

: :

: : 2. Alamat (lengkap) 3. Telepon : : 3. Telepon 4. Fax : : 4. Fax 5. Website : : 5. Website 6. Email : : 6. Email 7. Responden : 1. Nama : : 1. Nama : 7. Responden Jabatan : Jabatan : No Hp : No Hp : 2. Nama : 2. Nama : Jabatan : Jabatan : No Hp : No Hp : II. GAMBARAN UMUM DAN AKSESIBILITAS WILAYAH II. GAMBARAN UMUM DAN AKSESIBILITAS WILAYAH A. LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK A. LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK 1. Luas wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten/Kota dan Kecamatan, 1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten/Kota Luas wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten/Kota dan Kecamatan, Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten/Kota No URAIAN LUAS WILAYAH JUMLAH KEPADATAN No URAIAN LUAS WILAYAH JUMLAH KEPADATAN (m2) PENDUDUK PENDUDUK (m2) 1 KABUPATEN/KOTA PENDUDUK PENDUDUK 1 KABUPATEN/KOTA KECAMATAN 1 KECAMATAN 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 1

268



2. Jumlah Populasi Kelompok Rentan (balita, bumil, buteki, lansia dan penyandang disabilitas) ... NO URAIAN JUMLAH POPULASI RENTAN BAYI BALITA Ibu Ibu Lansia Penyandang Hamil Menyusui Disabilitas Kabupaten/Kota Kecamatan 1 2 3 3. Nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia) kabupaten/kota ……..

4. Nilai IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) kabupaten/kota ………… B. AKSES KOMUNIKASI 5. Bagaimana akses komunikasi di Kabupaten ? a. Lancar; b. Sulit; c. Tidak tentu. Deskripsikan masing-masing jawaban 6. Alat komunikasi apa saja yang dapat digunakan ? □ Telepon □ HP □ Fax □ Internet □ Telepon Satelit □ Radio Komunikasi 7. Bagaimana akses komunikasi ke Ibukota Provinsi ? a. Lancar; b. Sulit; c. Tidak tentu. Deskripsikan masing-masing jawaban 8. Apakah ada kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan RAPI/ORARI dan masyarakat dalam hal pemanfaatan Radio Komunikasi ? Bila ya mohon FC SK/surat kesepakatan kerja sama. C. AKSES TRANSPORTASI 9. Bagaimana akses transportasi ke kecamatan dan Ibukota Provinsi ? (Mudah/Sulit) Melalui: (Jawaban boleh lebih dari satu) □ Darat □ Sungai □ Laut □ Udara 10. Jenis alat transportasi apa saja yang dapat digunakan untuk mencapai tiap kecamatan? (Jawaban boleh lebih dari satu) □ Mobil □ Sepeda Motor □ Perahu □ Kapal Laut □ Pesawat □ Lainnya, Sebutkan ………………. 2


269


11. Jenis alat transportasi apa saja yang dapat digunakan untuk mencapai Ibukota Provinsi? (Jawaban boleh lebih dari satu) □ Mobil □ Sepeda Motor □ Perahu □ Kapal Laut □ Pesawat □ Lainnya, sebutkan……………….. 12. Waktu tempuh dari Ibukota Kabupaten/kota Ibu Kota Provinsi…………. 13. Jarak yang ditempuh dari ibu kota kabupaten/kota ke ibu kota provinsi? (Dalam km) 14. Berapa jarak dan waktu tempuh dari Ibukota Kabupaten ke Rumah Sakit Rujukan terdekat ? (Dalam km) III. KRISIS KESEHATAN 15. Jenis ancaman bencana di wilayah ini? (Jawaban boleh lebih dari satu) □ Gempa Bumi □ Banjir □ Banjir Bandang □ Erupsi Gunung Api □ Tanah Longsor □ Konflik Sosial □ Angin Puting Beliung □ Kebakaran □ Kecelakaan Transportasi □ KLB Keracunan □ KLB Penyakit □ Aksi Teror dan sabotase □ Lainnya, sebutkan : ……………… IV. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 16.Nama dan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan ? NO JENIS FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN JUMLAH 1 Rumah Sakit 2 Puskesmas Perawatan 3 Puskesmas Non Perawatan 4 Puskesmas PONED 5 Klinik Swasta JUMLAH 3

270


V.

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 18. Data ketenagaan pada Dinas Kesehatan No Tingkat Pendidikan (1) (2) 1. S2 Kesehatan 2. S2 non Kesehatan 3. S1/D4 Kesehatan 4. S1/D4 non Kesehatan 5. D3 Kesehatan 6. D3 non Kesehatan 7. SLTA Kesehatan 8. SLTA Umum 9. SLTP 10. SD 11. ........................................................................

BOR

Apakah sudah memiliki Hospital Disaster Plan/Perencanaan Penanggulangan Bencana ?

Kapasitas Tempat Tidur

TIPE RS

Nama RS

No

17. Nama RS, jumlah Tempat Tidur dan BOR di tiap Rumah Sakit ? (1) (2) (3) (4)

Apakah memiliki Tim Penanggulangan Bencana ?


(5)

(6)

Jumlah (3)

4


271


19. Data ketenagaan pada unit yang mengkoordinir upaya penanggulangan krisis kesehatan di Dinas Kesehatan. No (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Tingkat Pendidikan (2) S2 Kesehatan S2 non Kesehatan S1/D4 Kesehatan S1/D4 non Kesehatan D3 Kesehatan D3 non Kesehatan SLTA Kesehatan SLTA Umum SLTP SD ........................................................................

Jumlah (3)

20. Data jumlah tenaga Kesehatan di seluruh fasyankes di Kabupaten/Kota NO JENIS SDM KESEHATAN JUMLAH 1 Dokter Spesialis 2 Dokter Umum 3 Perawat 4 Bidan JUMLAH

VI. KEPEMILIKAN TIM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 21. Apakah Kab/kota telah memiliki tim penanggulangan krisis kesehatan? Bila tidak, mengapa? 22. Bila memiliki, Tim apa sajakah yang tersedia : (Jawaban boleh lebih dari satu) □ Tim RHA □ Tim Gerak Cepat (TGC) □ Tim Bantuan Kesehatan 23. Apakah pembentukan tim tersebut telah ditetapkan dengan SK Kadinkes/Direktur RS/Bupati ? Bila ya, mohon foto kopi SK. 24. Apakah tersedia SOP mekanisme mobilisasi Tim Gerak Cepat, Tim RHA dan Tim Bantuan Kesehatan ? Bila TIDAK, mengapa? 25. Bila YA : Apakah SOP tersebut memuat : (Jawaban boleh lebih dari satu) □ Jenis tenaga tiap tim □ Waktu mobilisasi setelah kejadian bencana (a. 1 - 24 jam,b. 1 - 72 jam, c. lain-lain sebutkan……). □ Mekanisme mobilisasi □ Lainnya, sebutkan …………………………………….. 5

272



26. Jenis dan Jumlah Tenaga Tim Rapid Health Assesment (RHA) NO 1 2 3

JUMLAH

27. Jenis Tenaga Tim Gerak Cepat (TGC) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

JENIS TENAGA Dokter Umum Ahli Epidemiologi Sanitarian JUMLAH

JENIS TENAGA Dokter Umum Dokter Spesialis Bedah Dokter Spesialis Anestesi Perawat Mahir (Perawat Bedah/IGD) Tenaga DVI Apoteker/Asisten Apoteker Ahli Epidemiologi Sanitarian Petugas Komunikasi Supir Ambulans JUMLAH

JUMLAH

6


273


28. Jenis Tenaga Tim Bantuan Kesehatan NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

JENIS TENAGA Dokter Umum Apoteker/Asisten Apoteker Perawat (D3/Sarjana Keperawatan) Perawat Mahir Bidan (D3 Kebidanan) Sanitarian (D3 Kesling/Sarjana Kesmas) Ahli Gizi (D3/D4 Gizi/Sarjana Kesmas) Tenaga Surveilans Ahli Entomolog JUMLAH

JUMLAH

KETERANGAN

29. Apabila belum memiliki Tim Bantuan Kesehatan, darimana saja Dinas Kesehatan memperoleh SDM kesehatan yang dapat dimobilisasi apabila ada kejadian krisis kesehatan? (Jawaban boleh lebih dari satu) □ Rumah Sakit Pemerintah □ Rumah Sakit Swasta □ Puskesmas □ Klinik Swasta □ Perguruan Tinggi □ LSM □ Kabupaten terdekat □ Lainnya, sebutkan……………………

VII.KERANGKA HUKUM, MEKANISME KOORDINASI DAN STRUKTUR ORGANISASI TERKAIT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN A. KEBIJAKAN/PERATURAN TERKAIT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 30. a. Apakah Pemerintah Daerah pernah membuat Perda/SK Bupati terkait penanggulangan bencana/krisis kesehatan? b. Bila ada, mohon disebutkan nomor, tahun dan judul Peraturan Daerahtersebut 31. a. Apakah Dinas Kesehatan pernah membuat kebijakan/peraturan terkait penanggulangan krisis kesehatan? b. Bila ada, mohon disebutkan nomor, tahun dan judul Peraturan Dinkestersebut 32. Apakah ada peraturan-peraturan dari unit lintas sektor lain yang memiliki keterkaitan dengan penanggulangan krisis kesehatan ? (Misal : Peraturan Daerah tentang Standar Air Bersih dan Air Minumdalam Keadaan Bencana, Perda Pendirian Bangunan yang aman terhadap bencana.). Bila ada, mohon disebutkan nomor, tahun dan judul peraturan-peraturan tersebut. 7

274



B. MEKANISME KOORDINASI PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 33. Apakah tersedia SOP mekanisme koordinasi terkait penanggulangan krisis kesehatan ? 34. Bila ya. Apakah SOP tersebut memuat : (Jawaban boleh lebih dari satu) □ mekanisme koordinasi pra krisis kesehatan □ mekanisme koordinasi saat krisis □ mekanisme koordinasi pasca krisis kesehatan 35. Bila belum ada SOP, bagaimana pelaksanaan koordinasi dalam penanggulangan krisis kesehatan yang pernah dilakukan selama ini? 36. Pelaksanaan pertemuan koordinasi dalam mobilisasi sumber daya kesehatan : □ Rutin □ Sewaktu-waktu saja 37. Unit apa saja yang terlibat dalam pertemuan koordinasi tersebut ? (Jawaban boleh lebih dari satu) □ BPBD □ Dinas Sosial □ Dinas Pekerjaan Umum □ LSM □ Perguruan Tinggi □ Masyarakat □ Lembaga Usaha □ Lainnya, sebutkan……………… C. STRUKTUR ORGANISASI PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 38. Apakah Dinas Kesehatan memiliki unit kerja yang memiliki tupoksi sebagai koordinator dalam penanggulangan krisis kesehatan? 39. Bila tidak terletak di struktur manakah pelaksana koordinator penanggulangan krisis kesehatan? VII. RENCANA PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 40. Apakah Dinas Kesehatan telah menyusun rencana Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam bentuk program kerja? 41. Bila YA. Program kerja apa saja yang direncanakan? (Jawaban boleh lebih dari satu) □ Peningkatan kapasitas petugas □ Sosialisasi dan advokasi kebijakan □ Penyusunan SOP/Pedoman/Juklak □ Gladi/Simulasi □ Lainnya, sebutkan……………………….. 42. Apakah rencana ini dikoordinasikan dengan perencanaan BPBD Kab/Kota ? Bila TIDAK, mengapa?

43. Apakah ada inisiatif dari BPBD untuk mengajak Dinas Kesehatan dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana ? 8


275


44. Apakah Dinas Kesehatan telah menyusun Rencana Kontinjensi Bidang Kesehatan ? Bila Tidak, Mengapa ? Bila YA : - apa judul, tahun pembuatan dan sumber pembiayaannya? 45. Apakah rencana kontinjensi ini telah menjadi bagian dari perencanaan BPBD Kab/Kota? 46. Apakah Rencana Kontinjensi yang telah disusun : □ Sudah ditandatangani Bupati □ Sudah ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan □ Masih sebatas Draft (Mintakan Soft Copy atau hard copy Dokumen Rencana Kontinjensi). 47. Apakah Dinas Kesehatan telah melakukan TTX, Simulasi, Gladi Bencana Bidang Kesehatan berdasarkan rencana kontinjensi yang disusun? Bila ya, berapa kali dalam 5 tahun dan siapa penyelenggaranya? 48. Apakah dilakukan evaluasi setelah pelaksanaan gladi? Bila tidak, mengapa?

49. Bilajawaban nomor 48 Ya. Apakah dilakukan revisi rencana kontinjensi setelah dievaluasi? VIII. STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TERKAITPENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 50. Apakah tersedia SOP Penanganan Korban Bencana di Lapangan? Bila TIDAK, mengapa? 51. Bila YA : Apakah SOP tersebut memuat : (Jawaban boleh lebih dari satu) a. Jenis tenaga b. Kompetensi tenaga c. Struktur Organisasi (Penanggung Jawab) d. Tata laksana penanganan korban e. Lainnya, sebutkan………………………………. 52. Bila jawaban nomor 50 TIDAK, bagaimana mekanisme penanganan korban bencana di lapangan yang dilakukan selama ini ? 53. Apakah tersedia SOP Pengelolaan obat dan logistik kesehatan? 54. Bila YA : Apakah SOP tersebut memuat : (jawaban boleh lebih dari satu) □ Jenis tenaga □ Kompetensi tenaga □ Struktur Organisasi (Penanggung Jawab) □ Jenis obat dan logistik kesehatan □ Mekanisme mobilisasi □ Alur permintaan kebutuhan □ Lainnya, sebutkan……………………… 55. Bila jawaban nomor 53 TIDAK, bagaimana mekanisme pengelolaan obat dan logistik kesehatan yang dilakukan selama ini ? 56. Apakah tersedia SOP pengelolaan bantuan relawan ? 9

276



57. Bila Ya, Apakah SOP tersebut memuat : (Jawaban boleh lebih dari satu) □ jenis relawan □ kompetensi relawan □ jumlah relawan □ CP yang harus dihubungi □ lainnya, sebutkan………………. 58. Bila jawaban nomor 53 TIDAK, bagaimana mekanisme mobilisasi bantuan relawan yang dilakukan selama ini ? 59. Apakah tersedia SOP pemantauan kejadian krisis kesehatan ? 60. Bila YA : Apakah SOP tersebut memuat : (Jawaban boleh lebih dari satu) □ Pelaksanaan pemantauan 24 jam □ Struktur Organisasi (Penanggung Jawab) □ Jenis dan kompetensi petugas □ Alat komunikasi yang digunakan (HP, televisi, telepon, fax, telepon satelit, internet,dll) □ Lainnya, sebutkan……… 61. Bila jawaban nomor 56 TIDAK, bagaimana mekanisme pelaksanaan pemantauan kejadian krisis kesehatan yang dilakukan selama ini ? 62. Apakah tersedia SOP Pelaporan Kejadian Krisis Kesehatan ? 63. Bila YA : Apakah SOP tersebut memuat : (Jawaban boleh lebih dari satu) □ Alur pelaporan berjenjang dari Dinkes Kab - Dinkes Prov - Kemenkes sesuai Permenkes 77 □ Format pelaporan sesuai Permenkes 77 □ Struktur organisasi (Penanggung jawab) □ Alat pengolah data yang digunakan (laptop, komputer, internet, dll), media penyebaran informasi (website, buletin, laporan,dll) □ Lainnya, sebutkan ………….. 64. Bila jawaban nomor 59 TIDAK,bagaimana mekanisme pelaporan kejadian krisis kesehatan yang dilakukan selama ini ? 65. Apakah tersedia SOP sistem rujukan (pra RS ---- RS) apabila terjadi bencana dengan korban massal ? 66. Bila YA : Apakah SOP tersebut memuat : (Jawaban boleh lebih dari satu) □ Daftar RS Rujukan □ Sarana prasarana/ambulans □ Jenis dan Kompetensi SDM □ Waktu tiba di lokasi kejadian □ Waktu rujukan □ Jejaring antar RS □ Call center □ Lainnya, sebutkan …………… 67. Bila jawaban nomor 62 TIDAK,bagaimana mekanisme sistem rujukan pada kejadian krisis kesehatan yang dilakukan selama ini ? 10


277


68. Apakah tersedia SOP Pelayanan Kesehatan untuk penanggulangan krisis kesehatan? 69. Bila Ya. Apakah SOP tersebut memuat : (Jawaban boleh lebih dari satu) □ pelayanan kesehatan dasar □ pelayanan gizi □ kesehatan reproduksi □ kesehatan jiwa □ kesehatan lingkungan □ promosi kesehatan □ surveilans □ lainnya, sebutkan …………………….

70. Apakah dalam pembuatan SOP pelayanan kesehatan menggunakan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan ? Bila Ya. Apa sumber standar minimal yang digunakan? (Jawaban boleh lebih dari satu) □ Permenkes Nomor. 1357 Tahun 2001 Tentang Standar Minimal Penanggulangan Masalah Kesehatan dan Penanganan Pengungsi Akibat Bencana □ Peraturan Kepala BNPB No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar □ Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan □ Sphere Project □ Lainnya, sebutkan…………………..

71. Bila jawaban nomor 65 TIDAK, bagaimana mekanisme pelayanan kesehatan pada kejadian krisis kesehatan yang dilakukan selama ini ? IX. PEMBIAYAAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN A. ANGGARAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 72. Apakah Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan ? 73. Bila YA, Untuk program/kegiatan Penanggulangan Krisis Kesehatan apa saja anggaran tersebut digunakan? (Jawaban boleh lebih dari satu) □ Peningkatan kapasitas petugas □ Sosialisasi dan advokasi kebijakan □ Penyusunan SOP/Pedoman/Juklak □ Gladi/Simulasi □ Pengadaan Sarana Prasarana □ Pengadaan alat kesehatan □ Pengadaan obat □ Lainnya, sebutkan……………. 74. Bila jawaban nomor 72 TIDAK, mengapa ?

11

278



75.

Apakah Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggap darurat bencana ? Bila YA, dana tersebut penggunaannya untuk apa saja? (Jawaban boleh lebih dari satu) □ Mobilisasi petugas □ Mobiilisasi Obat dan Logistik kesehatan □ Pelayanan Kesehatan □ Mobilisasi Sarana Prasarana □ Pengadaan Sarana Prasarana □ Lainnya, sebutkan……..

B. PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI 76. Apakah Dinas Kesehatan telah mengetahui adanya Dana Siap Pakai di BNPB dan BPBD yang dapat digunakan untuk penanganan masa tanggap darurat? 77. Apakah BPBD/BNPB sudah pernah mensosialisasikan perihal Dana Siap Pakai kepada Dinas Kesehatan ? 78. Apakah Dinkes memiliki pengalaman dalam meminta bantuan dana siap pakai pada BPBD/BNPB? Bila ya, mohon dijelaskan hambatan X. KETERLIBATAN INSTITUSI/LEMBAGA NON PEMERINTAHAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 79a.Apakah telah ada Perda mengenai mekanisme sistem koordinasiantar institusi dalam penanggulangan bencana? 79b.Apakah Dinas Kesehatan telah mengidentifikasi institusi/lembaga non pemerintahan yang dilibatkan dalam penanggulangan krisis kesehatan ? 80. Apakah Dinas Kesehatan telah menyusun SOP/Pedoman keterlibatan LSM/institusi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan ? 81. Apakah Dinas Kesehatan pernah mengadakan MoU dengan LSM/Intansi/lembaga non pemerintah dalam penanggulangan krisis kesehatan ? Bila Ya, Institusi/lembaga apa dan terkait kegiatan apa ? XI. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 82. Apakah Dinas Kesehatan/Puskesmas telah melakukan fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait penanggulangan krisis kesehatan ? Bila tidak. Mengapa ? 83. Bila Ya. Dalam bentuk apakah kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan ? (Jawaban boleh lebih dari satu ) □ Analisa Risiko krisis kesehatan akibat Bencana □ Penyusunan Perencanaan Masyarakat dalam PKK □ Sosialisasi Penanggulangan Krisis Kesehatan □ Pelatihan/Peningkatan Kapasitas terkait PKK □ Table Top Exercise (TTX) □ Simulasi/Gladi Penanggulangan Krisis Kesehatan □ Lainnya, sebutkan……………….. 12


279


84. Unsur/elemen masyarakat apa saja yang dilibatkan ? (Jawaban boleh lebih dari satu) □ Karang taruna □ Pramuka □ Pelajar □ Mahasiswa □ Ibu- ibu PKK □ Kader posyandu □ Lainnya, sebutkan………………..

85. Bila Dinas Kesehatan telah melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam PKK. Jenis Peningkatan Kapasitas apa saja yang sudahpernah dilakukan ? (Jawaban boleh lebih dari satu)

B. PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 86. Apakah Dinas Kesehatan memiliki petugas yang terlatih terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan ?

JUMLAH

Lainnya

ACLS

Surveilans

ATLS

Fasyankes yang aman terhadap bencana

Analisis Resiko Bencana

GIS

Medical First Responder

Penilaian Kerusakan dan Kerugian

Manajemen Obat dan Logistik

JUMLAH

Tim Reaksi Cepat

Penyusunan Renkon

Penggunaan Alat Komunikasi

1 2 3

UNIT KERJA

Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Pernah Dilatih

Pengelolaan Data dan Informasi

NO

Manajemen Bencana

GELS

Operasional Perahu Karet dan Evakuasi Korban

Penyusunan Rencana Kontinjensi Bidang Kesehatan Manajemen Bencana Medical First Responder (MFR) Bantuan Hidup Dasar Lainnya, sebutkan……….

Emergency Nursing

□ □ □ □ □

Bila TIDAK, mengapa ? 13

280



87. Apakah petugas yang sudah dilatih telah melakukan transfer ilmu kepada petugas yang belum dilatih? Bila Ya. Melalui kegiatan apa ? Bila Tidak. Mengapa ?

88. Apakah Dinkes memiliki perencanaan peningkatan kapasitas SDM terkait PKK yang rutin dan berkesinambungan? Bila Ya. Apa saja program untuk melakukan hal tersebut ? Bila Tidak. Mengapa ?

XI. MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN (PRA, SAAT DAN PASCA) 89. Apakah tersedia data kejadian krisis kesehatan 5 tahun terakhir ?

90. Data yang tersedia disimpan dalam bentuk apa ? (Jawaban bisa lebih dari satu) □ Hard copy □ Soft copy □ Cloud 91. Apakah tersedia daftar kontak person lintas program dan lintas sektor terkait Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencanabaik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi? □ Ya (lampirkan fotocopy atau soft copy data kontak personnya) □ Tidak , alasannya.................................................................................. 92. Apakah tersedia media informasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk untuk meningkatkan kesadaran dalam kesiapsiagaan bencana ? Bila Ya, dalam bentuk apa ? (Jawaban boleh lebih dari satu) □ Website □ Buletin □ Buku □ Poster □ Leaflet □ Lainnya, sebutkan …………. 93. Apakah tersedia sarana pengumpulan, pengolahan data dan penyampaian informasi terkait penanggulangan krisis kesehatan ? Berupa apa ? (Jawaban boleh lebih dari satu) □ Telepon □ Fax □ HP □ Telepon satelit □ Radio komunikasi □ Laptop □ Komputer □ Internet □ Lainnya, sebutkan…………………… 94. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota sudah memiliki Public Safety Center (PSC) 24 Jam untuk pelayanan kegawatdaruratan terpadu ? Keterangan : • Public Safety Center : ü Merupakan sarana publik (kesehatan, polisi, damkar, dll) yang dapat dihubungi dalam waktu singkat 14


281


ü Wajib dibentuk semua Kab/Kota (Inpres No. 4 tahun 2013) ü Merupakan ujung tombak pelayanan gawat darurat di Kab/Kota

• Tugas-Tugas PSC : 1. Melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan dalam aplikasi SPGDt 119 2. Memberikan layanan ambulans 3. Memberikan layanan informasi tentang fasyankes terdekat 4. Memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di RS 5. Memberikan informasi lain yang terkait dengan kesehatan 95. Bila jawaban nomor 94 YA, siapa koordinator PSC tersebut ? Unit apa saja yang tergabung dalam PSC tersebut? Jenis pelayanan masyarakat apa saja yang dilayani di PSC ? Di mana lokasinya ? Berapa jumlah petugas PSC? Jenis tenaga apa saja yang bertugas di PSC ?

XII. KAPASITAS UNTUK MEMETAKAN RISIKO KRISIS KESEHATAN 96. Apakah Dinas Kesehatan memiliki peta kapasitas atau data kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk penanggulangan krisis kesehatan ? (SDM, Sarana Prasarana) 97. Apakah Dinas Kesehatan memiliki peta kelompok rentan per kecamatan di kabupaten/kota ? 98. Apakah tersedia peta jenis ancaman bencana per kecamatan di Kabupaten/Kota ? XIII.FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG AMAN TERHADAP BENCANA 99. Apakah telah dilakukan penilaian risiko fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten/Kota terhadap berbagai ancaman bencana yang terjadi di wilayah tersebut ? 100. Bila Ya. Apakah telah dilakukan mitigasi menindaklanjuti hasil penilaian risiko tersebut ? Bila Tidak. Mengapa ? XIV. SISTEM PERINGATAN DINI DAN SURVEILANS PENYAKIT 101. Apakah telah tersedia sistem peringatan dini kejadian bencana ? Bila ada dalam bentuk apa/berupa apa ? 102. Bila jawaban nomor 101 YA, apakah sistem peringatan dini tersebut sudah dilakukan ujicoba ? Unit mana di Dinkes yang menjadi PJ untuk sistem peringatan dini tersebut? XV. SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 103. Apakah tersedia sarana prasarana khusus untuk penanggulangan krisis kesehatan ? 15

282


XV.

101. Apakah telah tersedia sistem peringatan dini kejadian bencana ? Bila ada dalam bentuk apa/berupa apa ? Profil Penanggulangan Krisis Kesehatan Kabupaten / Kota Rawan Bencana

102. Bila jawaban nomor 101 YA, apakah sistem peringatan dini tersebut sudah dilakukan ujicoba ? Unit mana di Dinkes yang menjadi PJ untuk sistem peringatan dini tersebut? SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 103. Apakah tersedia sarana prasarana khusus untuk penanggulangan krisis kesehatan ? Bila jawaban nomor 103 YA : 104. Apakah penyediaan sarana prasarana penanggulangan krisis kesehatan telah menyesuaikan dengan jenis ancaman bencana di wilayah kabupaten/kota ? 105. Apakah dilakukan pemeliharaan sarana prasarana tersebut secara berkala/rutin? 106. Apakah sarana prasarana tersebut sudah tersedia cukup sesuai dengan kebutuhan ? 15 Bila belum, mengapa?

16 Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

283

Kontributor No NAMA INSTANSI 1 dr. Achmad Yurianto Pusat Krisis Kesehatan 2 drg. Muhammad Kamaruzzaman,MSc Pusat Krisis Kesehatan 3 Lita R. Sianipar,SKM,M.Epid Pusat Krisis Kesehatan 4 dr. Indro Murwoko Pusat Krisis Kesehatan 5 Drs. M. Royan,M.Kes Pusat Krisis Kesehatan 6 Anang Subur,SKM,MPH Pusat Krisis Kesehatan 7 dr. Yudhi Pramono, MARS Pusat Krisis Kesehatan 8 Bambang Sugeng, S.Sos, MM Pusat Krisis Kesehatan 9 Hermansyah,S.Pd Pusat Krisis Kesehatan 10 Drs. Dodi Iriyanto Pusat Krisis Kesehatan 11 Yuniyati,S.Sos.M.Si Pusat Krisis Kesehatan 12 dr. Ira Cyndira Tresna Pusat Krisis Kesehatan 13 drg. A.Hadijah Pandita,M.Kes Pusat Krisis Kesehatan 14 dr. Ina Agustina Isturini, MKM Pusat Krisis Kesehatan 15 Ade Mesako, AMd Pusat Krisis Kesehatan 16 Aditya Raja Manggala, S.Psi Pusat Krisis Kesehatan 17 Antonius Sunar Wachyudi, AMd Pusat Krisis Kesehatan 18 Astika Fardani, SKM Pusat Krisis Kesehatan 19 Desyana Endarti Hendraswari,SKM Pusat Krisis Kesehatan 20 Dody Hermawan, ST Pusat Krisis Kesehatan 21 dr. Adi Sopiandi, M.Kes Pusat Krisis Kesehatan 22 dr. Dedi Ahmadi, MPH Pusat Krisis Kesehatan 23 dr. Arifin Rangkuti Pusat Krisis Kesehatan 24 dr.Eko Medistianto Pusat Krisis Kesehatan 25 dr.Rakhmad Ramadhanjaya Pusat Krisis Kesehatan 26 dr.Widiana K Agustin Pusat Krisis Kesehatan 27 Dra. Titiek Nurhaeraty Pusat Krisis Kesehatan 28 Endah Febri Lestari, SKM Pusat Krisis Kesehatan 29 Fajar Harimurti, AMd Pusat Krisis Kesehatan 30 Firza Hendra Agustino, SE Pusat Krisis Kesehatan 31 Hermina Marbun Pusat Krisis Kesehatan 32 Kamsanudin, SE Pusat Krisis Kesehatan 33 Khusnul Khotimah, SAP Pusat Krisis Kesehatan 34 Maman Haerurohman, SKM Pusat Krisis Kesehatan 35 Nofi Ardan, AMd Pusat Krisis Kesehatan 36 Novita Violenta, AMd Pusat Krisis Kesehatan 37 Palupi Widyastuti, SKM, MKM Pusat Krisis Kesehatan 38 Setiorini, SKM, MKM Pusat Krisis Kesehatan 39 Shinta Rahmawati, S.Gz Pusat Krisis Kesehatan 40 Siti Khadijah, S.Si, Apt, MM Pusat Krisis Kesehatan 41 Sri Sumarsih, SH Pusat Krisis Kesehatan 42 Sumarni Budi Astuti Pusat Krisis Kesehatan

284



No NAMA INSTANSI 43 Sumijati Pusat Krisis Kesehatan 44 Supatmi, SKM Pusat Krisis Kesehatan 45 Vanda Roza, S.Kom, MKM Pusat Krisis Kesehatan 46 Wijayanti, SS, MKM Pusat Krisis Kesehatan 47 Zulkarnain Gaffar, SS, MKM Pusat Krisis Kesehatan 48 Muhammad Abadi,S.Si, MPH,Apt Dit. Obat Publik & Perbekkes 49 Ika Permatasari Dit. Kesehatan Keluarga 50 Asep Adam M Dit. Gizi Masyarakat 51 Eunice Margarini, SKM Dit. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 52 Febby Mayangsari Dit. Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA 53 Mina Febriani Heumase, SKM Dit. Pelayanan Kesehatan Primer 54 Marina Indah Pusat Data dan Informasi 55 Teguh Harjito BNPB 56 Puhilan Surveilans & Karantina 57 Dian Kholika Hamal,M. Kes FK Muhammadiyah Prof. Uhamka 58 Tjuk Wibi Pratikto, S.Kom PADK Kemkes 59 Dr. H. Iskandar Leman MPBI 60 dr. Iin Inayah MDMC 61 Iswar Abidin PRB LPBI NU 62 Barri Nuralam, SKM,M. T DRRC UI 63 Catur Sudiro MPBI 64 dr. Masdalina Pane, SKM, M. Kes Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 65 Leny Jakaria, S. Sos, M. Pd Konsultan 66 Fachri Djuri, S.Kom Konsultan 67 Arlansyah,A.Md Konsultan 68 Rima Auly Ismalia,ST Konsultan 69 Azizar Rosetiawan,S.Kom Konsultan

PENYUNTING dr. Ina Agustina Isturini, MKM Leny Jakaria, S. Sos, M. Pd dr. Rakhmad Ramadhanjaya


285

Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Jl. Rasuna Said Blok X-5 Kav. No. 4-9 Gedung A Lantai VI, Jakarta Selatan Telp. : 021 526 5043, 521 0411 Fax. : 021 527 1111 Call Center : 0812 1212 3119 email : [email protected]

KOTA RAWAN BENCANA

Recommend Documents