DE FI NI S I OPER AS I ONAL , R UMUS AN I NDI KAT OR , DAN T AR GE T L AP OR AN KES EHAT AN DAER AH KAB UPAT E N/ KOT A PR OPI NS I JAW A T ENGAH I . I NDI KAT OR DER AJAT KES EHAT AN 1. Angka Kemat ian I bu a. Pengertian : ¬ Kematian I bu adalah kematian ibu karena kehamilan, persalinan, nifas termasuk keguguran di satu wilayah pada kurun waktu 1 (satu) tahun. ¬ Kelahiran hidup adalah bayi pada waktu lahir terdapat tanda-tanda kehidupan. b. Definisi Operasional : Angka kematian ibu adalah : angka kematian ibu karena kehamilan, persalinan, nifas termasuk keguguran di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 (satu) tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah kematian ibu X 100.000 Jumlah kelahiran hidup d. Sumber Data : ¬ Laporan rumah sakit ( SI RS) ¬ Laporan Puskesmas e. Rujukan : ¬ Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan I bu dan Anak (PWS KI A) ¬ Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) ¬ Standar Pelayanan Kebidanan (SPK) ¬ Asuhan Persalinan Normal (APN) ¬ Buku Pedoman Pelayanan Kesehatan Maternal Neonatal f. T arget : ¬ 2005 : 120/100.000 kelahiran hidup ¬ 2010 : 110/100.000 kelahiran hidup g. Langkah Kegiatan : ¬ Pendataan dari laporan program : jumlah kematian ibu, jumlah kelahiran hidup ¬ Pelaporan ¬ Revitalisasi kohort 2. Angka Kemat ian B ayi a. Pengertian : ¬ Kematian bayi adalah kematian bayi (0 – 11 bulan) di satu wilayah pada kurun waktu 1 (satu) tahun. Catatan : Bayi lahir mati tidak termasuk dalam hitungan ¬ Kelahiran hidup adalah bayi pada waktu lahir terdapat tanda-tanda kehidupan. b. Definisi Operasional : Angka kematian bayi adalah jumlah kematian bayi (0 – 11 bulan) di satu wilayah pada kurun waktu 1 (satu) tahun c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah kematian bayi X 1.000 Jumlah kelahiran hidup
1
d. Sumber Data : ¬ Laporan RS/RB ¬ Laporan Puskesmas e. Rujukan : ¬ Buku Pedoman KI A f. T arget : ¬ 2005 : 40/1.000 kelahiran hidup ¬ 2010 : 30/1.000 kelahiran hidup g. Langkah Kegiatan : ¬ Pendataan laporan program (jumlah kematian bayi) ¬ Pelaporan ¬ Revitalisasi Kohort 3. Angka Kemat ian B alit a a. Pengertian : ¬ Kematian Balita adalah kematian balita (0 – 59 bulan) di satu wilayah pada kurun waktu 1 (satu) tahun. ¬ Kelahiran hidup adalah bayi pada waktu lahir terdapat tanda-tanda kehidupan. b. Definisi Operasional : Angka kematian Balita adalah : Jumlah kematian Balita (0 – 59 bulan) di satu wilayah pada kurun waktu 1 (satu) tahun c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah kematian Balita X 1.000 Jumlah kelahiran hidup d. Sumber Data : ¬ Laporan Puskesmas ¬ Laporan RS, RB e. Rujukan : ¬ Buku Pedoman KI A f. T arget : ¬ 2005 : 58/1.000 kelahiran hidup ¬ 2006 : 40/1.000 kelahiran hidup g. Langkah Kegiatan :` ¬ Pendataan laporan program (jumlah kematian bayi) ¬ Pelaporan ¬ Revitalisasi Kohort 4. Angka Har apan Hidup a. Pengertian : ¬ Harapan hidup adalah : suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu b. Definisi Operasional : Angka harapan hidup adalah angka/umur perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah umur kohort Jumlah kohort d. Sumber Data : ¬ Badan Pusat Statistik Kabupaten / Kota
2
e.
Rujukan : ¬ Buku Statistik dan kependudukan BPS f. T arget : ¬ 2005 : 68 tahun ¬ 2010 : 70 tahun g. Langkah Kegiatan : ¬ Koordinasi dan validasi dengan BPS ¬ Pencatatan kematian langsung ¬ Melihat Akte kematian 5. Angka Kesakit an Deman B er dar ah Dengue a. Pengertian : ¬ Demam Berdarah Dengue adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang dapat ditularkan melalui Aedes A b. Definisi Operasional : Angka kesakitan DBD adalah : jumlah kasus DBD baru yang terdeteksi di sarana kesehatan sesuai kriteria WHO 1997 (Klinis dan laboratoris) di satu wilayah pada kurun waktu 1 (satu) tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah kasus baru DBD X 100.000 Jumlah penduduk d. Sumber Data : ¬ Laporan DBD DKK (PU 1A) ¬ Kewaspadaan dini rumah sakit e. Rujukan : ¬ Buku T ata Laksana Penderita DBD ¬ Buku Pemberantasan Sarang Nyamuk f. T arget : ¬ 2005 : < 20/100.000 penduduk ¬ 2010 : < 20/100.000 penduduk g. Langkah Kegiatan :` ¬ Penggerakan PSN ¬ Pemeriksaan Jentik Berkala ¬ Fogging Focus ¬ Abatisasi selektif ¬ Pelatihan petugas ¬ Peningkatan surveilans 6. Angka Kesakit an Malar ia a. Pengertian : ¬ Kasus malaria adalah berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan parasit malaria. b. Definisi Operasional : Angka kesakitan malaria adalah jumlah kasus baru malaria dengan hasil laboratorium positif malaria di satu wilayah pada kurun waktu 1 (satu) tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah kasus baru malaria X 1.000 Jumlah penduduk d. Sumber Data : ¬ Laporan bulanan malaria ¬ Survei e. Rujukan : ¬ Buku T ata Laksana Malaria
3
f.
T arget : ¬ 2005 : < 1/1.000 penduduk ¬ 2010 : < 1/1.000 penduduk g. Langkah Kegiatan : ¬ Pencarian dan penemuan penderita ¬ Survei ¬ Pemberantasan vector ¬ Manajemen lingkungan ¬ Pelatihan / T OT 7. P r evalensi Kust a a. Pengertian : ¬ Kasus adalah : Kasus penyakit menular menahun yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium leprae yang terutama menyerang saraf tepi kulit dan organ tubuh lain kecuali susunan saraf pusat b. Definisi Operasional : Prevalensi kusta adalah jumlah kasus kusta lama dan baru (PB dan MB) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah kasus kusta X 10.000 Jumlah penduduk d. Sumber Data : ¬ Laporan P2 kusta e. Rujukan : ¬ Buku Pedoman Nasional Pemberantasan Penyakit Kusta ¬ Buku Atlas Kusta ¬ Petunjuk Pengisian Prefentive of Dissabilitation f. T arget : ¬ 2005 : < 1/10.000 penduduk ¬ 2010 : < 1/10.000 penduduk g. Langkah Kegiatan : ¬ Survey anak sekolah (SD, SMP, SMA) ¬ Penemuan kasus di masyarakat/LEC/RVS 8. I nsiden T et anus Neonat or um a. Pengertian : ¬ Kasus T etanus neonatorum adalah kematian bayi (umur < 28 hari) disebabkan karena infeksi tetanus. b. Definisi Operasional : I nsiden tetanus neonatorum adalah jumlah kasus T etanus Neonatorum pada bayi umur < 28 hari di satu wilayah pada kurun waktu 1 (satu) tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah kasus T etanus Neonatorum X 1.000 Jumlah kelahiran hidup d. Sumber Data : ¬ Laporan W1 dan W2 ¬ Form laporan pelacakan T N e. Rujukan : ¬ Buku Juknis Surveilans T etanus Neonatorum ¬ Buku Pedoman Keterpaduan Surveilans AFP, T N dan Campak f. T arget : ¬ 2005 : < 1/1.000 penduduk ¬ 2010 : < 1/1.000 penduduk
4
g. Langkah Kegiatan : ¬ I munisasi ¬ Pelatihan Asuhan Persalinan Normal 9. P r evalensi B B L R a. Pengertian : ¬ BBLR adalah kelahiran bayi dengan berat badan < 2500 gr pada satu wilayah pada kurun waktu 1 (satu) tahun. b. Definisi Operasional : Prevalensi BBLR adalah jumlah Jumlah kelahiran bayi BBLR (BB < 2500 gram) di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah kasus BBLR X 100 Jumlah kelahiran hidup d. Sumber Data : ¬ Laporan puskesmas ¬ Laporan RS/RSB e. Rujukan : ¬ Pemantauan Wilayah Setempat – Kesehatan I bu dan Anak (PWS KI A) ¬ Asuhan Persalinan Normal (APN) ¬ Buku Yankes maternal Neonatal ¬ Buku KI A f. Langkah Kegiatan : ¬ Pendataan Bumil ¬ Pemeriksaan kehamilan/ANC 10. P r evalensi balit a Gizi baik a. Pengertian : Balita Gizi baik adalah : Balita (0 – 59 bulan) apabila hasil ¬ penimbangan berat badan dibandingkan dengan umur berada pada -2 SD sampai dengan + 2 SD pada baku antopometri NCHS WHO. b. Definisi Operasional : Prevalensi Balita gizi baik adalah prosentase Balita dengan status gizi baik di satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah Balita (0 – 59 bulan) Gizi baik x 100 jumlah seluruh balita yang ditimbang d. Sumber Data : ¬ Laporan Gizi Pemantauan Status Gizi, ¬ survei (penjaringan) ¬ Laporan F I I I Gizi e. Rujukan : ¬ Buku rujukan NCHS WHO. ¬ Buku KI A f. T arget : ¬ 2005 : 75% ¬ 2010 : 80% g. Langkah Kegiatan :` ¬ Pendataan balita ¬ Penimbangan balita ¬ Pencatatan hasil penimbangan di KMS (buku KI A) ¬ Pengolahan dan analis data ¬ Evaluasi / pelaporan
5
11. P r evalensi T GR a. Pengertian : ¬ T otal Goiter Rate (T GR) adalah : T ingkat endemisitas GAKY di suatu daerah berdasarkan indicator prevalensi pembesaran kelenjar gondok. b. Definisi Operasional : Prevalensi T GR adalah : Prosentase anak SD ( 6 – 10 th) yang mengalami pembesaran kelenjar gondok di satu wilayah pada kurun waktu tertentu. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah anak usia SD (6 – 10 th) yang diperiksa dan mengalami pembesaran kelenjar gondok X 100
jumlah anak usia SD (6 – 10 th) yang diperiksa
d. Sumber Data : ¬ Survei khusus untuk daerah endemis e. Rujukan : ¬ Hasil survey khusus f. T arget : ¬ 2005 : < 4,5% ¬ 2010 : < 4,5% g. Langkah Kegiatan : ¬ Pendataan sasaran ¬ Pemerisaan / palpasi gondok ¬ Pencatatan ¬ Pengolahan dan analisa data ¬ Evaluasi / pelaporan
12. P r evalensi B umil Anemia a. Pengertian : ¬ I bu hamil anemia adalah ibu hami yang memiliki kadar darah HB < 11 gr% b. Definisi Operasional : Prevalensi ibu hamil anemia adalah prosentase ibu hamil yang menderita anemia di wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu ( 1 tahun) c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah ibu hamil diperiksa dan anemia X 100 Jumlah seluruh ibu hamil yang diperiksa d. Sumber Data : ¬ Laporan Puskesmas ¬ Hasil survei ¬ Kohort ibu ¬ PWS KI A e. Rujukan : ¬ Program Penanggulangan anemi Gizi pada WUS f. T arget : ¬ 2005 : 52,6% ¬ 2010 : < 40% g. Langkah Kegiatan : ¬ Pendataan sasaran (bumil) ¬ Pemerisaan Hb ¬ Pencatatan ¬ Pengolahan dan analisa data ¬ Evaluasi / pelaporan 13. P r evalensi Anemia R emaj a P ut r i a. Pengertian : ¬ Remaja putri adalah wanita usia 10 – 19 tahun belum menikah.
6
¬
Remaja putri anemia adalah remaja putri yang memiliki kadar Hb darah < 12 gr% . b. Definisi Operasional : Prevalensi Anemia Remaja Putri adalah Prosentase remaja putri (10 – 19 th; belum menikah) yang menderita anemia (kadar Hb < 12 gr% ) di wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu (1 tahun). c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah remaja putri yang diperiksa dan anemia X 100 Jumlah seluruh remaja putri yang diperiksa d. Sumber Data : ¬ Hasil survei e. Rujukan : ¬ Buku Program Penanggulangan Anemi Gizi pada WUS. f. T arget : ¬ 2005 : 52,6% ¬ 2010 : < 40% g. Langkah Kegiatan : ¬ Pendataan sasaran (remaja putri) ¬ Pemerisaan Hb ¬ Pencatatan ¬ Pengolahan dan analisa data ¬ Evaluasi / pelaporan
I I . I NDI KAT OR UPAYA KES EHAT AN 1. P r evalensi HI V/ AI DS kelompok R esiko T inggi a. Pengertian : ¬ Kelompok Risiko tinggi adalah : kelompok yg berisiko tertularnya HI V/AI DS ¬ Kasus HI V : berdasarkan hasil lab. Menunjukkan HI V (+ ) dengan pemeriksaan minimal 2 reagen yg mempunyai spesivitas dan sensitivitas berbeda ¬ AI DS : penderita HI V (+ ) dengan gejala 2 mayor dan 1 minor b. Definisi Operasional : Prevalensi HI V/AI DS pada kelompok risiko tinggi adalah jumlah pengidap HI V (+ ) dan AI DS pada kelompok risiko tinggi pada satu wilayah pada kurun waktu 1 (satu) tahun c. Cara Perhitungan/Rumus : Prevalensi HI V (+ ) : Jumlah pengidap HI V (+ ) pada kelompok risti X 100 jumlah orang kelompok risti Prevalensi AI DS : Jumlah kasus AI DS pada kelompok Risti X 100 jumlah orang kelompok Risti d. Sumber Data : ¬ laporan kasus AI DS di DKK, RS, PMI , Labkes ¬ Laporan kasus HI V di DKK, RS, PMI , Labkes e. Rujukan ¬ Rumah Sakit, PMI , VCT f. T arget : g. Langkah Kegiatan : ¬ Sero Survei ¬ Pelatihan VCT
7
¬ ¬ ¬
Pelatihan I MS Pelatihan Surveilans HI V/AI DS Pertemuan lintas program & lintas sektor (KPAD, LSM)
2.
P r evalensi HI V dar ah donor a. Pengertian : Angka darah donor yang positif HI V dari seluruh darah donor yang ¬ diperiksa b. Definisi Operasional : Prevalensi HI V donor darah adalah : Prosentse darah yang tidak boleh didonorkan. Hasil pemeriksaan HI V belum menggambarkan prevalensi HI V karena hanya dilaksanakan 1 x (reaktif). c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah kantong darah dengan HI V (+ ) X 100 Jumlah kantong darah donor diperiksa d. Sumber Data : ¬ Laporan UT DC e. Rujukan : ¬ Laporan UT DC PMI f. T arget : g. Langkah Kegiatan : ¬ Donor darah di PMI ¬ penemuan penderita di sarana kesehatan ¬ penyuluhan ¬ pelatihan petugas ¬ evaluasi program
3.
Desa HCI Malar ia a. Pengertian : ¬ Desa HCI : desa dgn API > = 5/1.000 penduduk ¬ Desa endemis malaria : desa yg selalu ada kasus indegenius b. Definisi Operasional : Desa HCI Malaria adalah desa endemis malaria dengan Annual Parasite I ndex (API ) > = 5/1.000 penduduk pada satu wilayah pada kurun waktu 1 tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah Desa HCI jumlah desa endemis malaria d. Sumber Data : ¬ Laporan bulanan malaria e. Rujukan : ¬ Laporan bulanan malaria f. T arget : : 86% ¬ 2005 : 86% ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Penemuan penderita ¬ Pengobatan ¬ Penyuluhan ¬ Evaluasi program
4.
P r osent ase Cakupan penemuan P neumonia B alit a di sar ana kesehat an a. Pengertian : ¬ Balita Pneunomia : penderita pneumonia < 5 tahun yg mendapat pengobatan di sarana kesehatan
8
¬
b.
c. d. e. f. g.
5.
Estimasi kasus pneumonia : perkiraan kesakitan pneumonia pada balita sebesar 10% (perkiraan pneumonia balita di masy) x 11% (perkiraan jml balita di masy) x 86% (perkiraan jml pneumonia balita yang ditemukan di sarkes) x jumlah penduduk Definisi Operasional : Prosentase cakupan penemuan Pneumonia Balita di sarana kesehatan adalah jumlah kasus pneumonia balita yang mendapat pengobatan di sarana kesehatan dibandingkan jumlah estimasi kasus pneumonia balita di satu wilayah pada kurun waktu 1 (satu) tahun. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah kasus pneumonia balita di sarana kesehatan X 100 Jumlah estimasi kasus pneumonia balita Sumber Data : ¬ laporan bulanan P2 Pneumonia (DKK) Rujukan : ¬ Laporan Puskesmas T arget : : 86% ¬ 2005 : 86% ¬ 2010 Langkah Kegiatan : ¬ penemuan penderita di sarana kesehatan ¬ penyuluhan ¬ pelatihan petugas ¬ evaluasi program
P r osent ase Cakupan penemuan Diar e B alit a di sar ana kesehat an a. Pengertian : ¬ Estimasi kasus diare balita adalah : perkiraan kesakitan diare pada balita sebesar 11% balita dari target penemuan kasus diare pada semua umur yaitu 0,15 x 0,25 x jumlah penduduk b. Definisi Operasional : Prosentase cakupan penemuan diare balita di sarana kesehatan adalah : jumlah penemuan penderita diare balita (< 5 tahun) yang mendapat pengobatan di sarana kesehatan dibandingkan dengan estimasi kasus diare balita di satu wil tertentu pada kurun waktu 1 tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah penderita diare balita di sarana kesehatan X 100 estimasi kasus diare balita d. Sumber Data : ¬ laporan P4D DKK e. Rujukan : ¬ Laporan puskesmas ¬ Laporan kegiatan ¬ Survei f. T arget : : 80% ¬ 2005 : 80% ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ refreshing petugas ¬ survei angka kesakitan dan kematian diare ¬ penemuan & pengobatan kasus ¬ pertemuan pemantauan program ¬ pertemuan koordinasi LP-LS
9
6.
Micr of ilar ia r at e a. Pengertian : ¬ Penduduk positif mikrofilaria : penduduk yg dari hasil pemeriksaan darah ditemukan adanya cacing mikrofilaria ¬ Penduduk diperiksa darahnya : penduduk desa yg diambil darahnya dalam rangka survei darah jari filariasis(minimal 500 orang) b. Definisi Operasional : Yang dimaksud dengan mikrofilaria rate adalah jumlah penduduk positif microfilaria dibanding dengan jumlah penduduk diperiksa darahnya di satu wilayah pada kurun waktu tertentu c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah penduduk positif mocrofilaria x 100 Jumlah penduduk diperiksa darahnya d. Sumber Data : ¬ survey e. Rujukan : ¬ Laporan RS ¬ Laporan survey f. T arget : : < 1% ¬ 2005 : < 1% ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ penemuan kasus filariasis kronis ¬ survei darah jari ¬ pengobatan massal ¬ tata laksana kasus ¬ pelatihan
7.
Jumlah kelahir an hidup a. Pengertian : ¬ Kelahiran hidup adalah : Bayi yang pada waktu lahir terdapat tandatanda kehidupan. b. Definisi Operasional : Jumlah kelahiran hidup adalah : jumlah bayi pada waktu lahir terdapat tandatanda kehidupan di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : ¬ Angka absolut d. Sumber Data : ¬ Laporan Puskesmas e. Rujukan : ¬ Standar Pelayanan Kebidanan (SPK) ¬ Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) ¬ Pemantauan Wilayah Setempat – Kesehatan I bu dan Anak (PWS KI A) ¬ Asuhan Persalinan Normal (APN) ¬ Buku Yankes maternal Neonatal f. Langkah Kegiatan : ¬ Pendataan jumlah kelahiran hidup ¬ Laporan
8.
P r evalensi I H KEK yang t er cat at di P uskesmas a. Pengertian : ¬ I bu Hamil Kurang Energi Kalori (KEK) adalah ibu hamil dengan ukuran lingkar lengan atas < 23,5 cm
10
b.
c. d. e. f. g.
9.
Definisi Operasional : Prevalensi I bu Hamil KEK adalah Prosentase ibu hamil yang tercatat di Puskesmas dengan kondisi Kurang Energi Kalori (KEK) sesuai standard LLA di satu wil tertentu dalam kurun waktu 1 tahun Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah I bu Hamil KEK x 100 Jml I bu Hamil Sumber Data : ¬ Lap. Puskesmas Rujukan : ¬ Program Penanggulangan Anemi Gizi pada WUS T arget : : 25,62 ¬ 2005 : < 20 ¬ 2010 Langkah Kegiatan : ¬ Pendataan sasaran ¬ Pencatatan hasil pemeriksaan ¬ Pengolahan dan analisa ¬ Evaluasi dan Pelaporan
Cakupan pelayanan ant enat al (K1) a. Pengertian : ¬ K1 : kunjungan pertama kali (akses) Bumil untuk memeriksakan kesehatan kehamilannya pada masa kehamilan tersebut. b. Definisi Operasional : Cakupan pelayanan maternal adalah prosentase ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal dibandingkan jumlah seluruh ibu hamil di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah pelayanan antenatal (K1) x 100 Jumlah I bu Hamil d. Sumber Data : ¬ laporan Puskesmas e. Rujukan : ¬ Standar Pelayanan Kebidanan (SPK) ¬ Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) ¬ Pemantauan Wilayah Setempat – Kesehatan I bu dan Anak (PWS KI A) ¬ Asuhan Persalinan Normal (APN) ¬ Buku Yankes maternal Neonatal f. T arget : : 90% ¬ 2005 : 95% ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Pendataan dan pelaporan
10. Cakupan P enanganan R uj ukan Neonat al R ist i a. Pengertian : ¬ Neonatus risti adalah : bayi (0 – 28 hari) dengan risiko tinggi seperti BBLR, Asfiksia, dll. b. Definisi Operasional : Penanganan rujukan neonatal risti adalah : jumlah neonatus risiko tinggi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu
11
c. d. e. f. g.
Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah Neonatal Resti yg ditangani x 100 Jumlah neonatal risti yg datang ditangani dan dirujuk Sumber Data : ¬ Laporan puskesmas ¬ Laporan RS, BP Rujukan : ¬ Pedoman Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar ¬ Pedoman Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif T arget : : 100% ¬ 2005 : 100% ¬ 2010 Langkah Kegiatan : ¬ Pendataan ¬ Pelaporan ¬ Pelatihan ¬ Pembentukan tim ¬ Pemenuhan sarana prasarana
11. Cakupan bayi dengan imunisasi dasar lengkap a. Pengertian : ¬ I munisasi dasar lengkap : bayi umur < 1 tahun mendapat imunisasi BCG 1 x, DPT 3 x, HB 3 x, Polio 4 x, campak 1 x b. Definisi Operasional : Cakupan bayi dengan imunisasi dasar lengkap adalah prosentase bayi umur < 1 tahun yang telah mendapatkan imunisasi dasar BCG 1x, DPT 3x, HB 3x, Polio 4x, campak 1x. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah Bayi dengan imunisasi dasar lengkap x 100 Jumlah seluruh bayi d. Sumber Data : ¬ laporan bulanan imunisasi e. Rujukan : ¬ Laporan bulanan ¬ Laporan kegiatan ¬ Laporan sweeping f. T arget : T arget cakupan bayi dengan imunisasi dasar lengkap : 80% ¬ 2005 : 80% ¬ 2010 T arget desa dengan cakupan bayi imunisasi dengan imunisasi dasar lengkap : 90% ¬ 2005 : 100% ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ imunisasi rutin, ¬ Crass program, ¬ Mopping up, ¬ PI N, ¬ Sweeping 12. Cakupan Anak sekolah dengan I munisasi lengkap a. Pengertian : ¬ Anak sekolah : siswa SD/MI kelas 1, 2 dan 3
12
¬
b.
c.
I munisasi lengkap : Siswa kelas 1 (DT dan campak), kelas 2 dan 3 (T T ) Definisi Operasional : Cakupan Anak Sekolah dengan imunisasi lengkap adalah prosentase siswa SD/MI mendapat imunisasi lengkap di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun. Siswa kelas 1 (DT dan campak), kelas 2 dan 3 (T T ) Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah anak klas 1 SD dan MI yang mendapat I munisasi DT x 100 Jumlah murid klas 1 SDdan MI seluruhnya Jumlah anak klas 2 dan 3 SD dan MI yang mendapat imunisasi T T Jumlah murid klas 2 dan 3 SD dan MI seluruhnya x 100
d. e. f. g.
x 100
Jumlah anak klas 1 SD dan MI yang mendapat imunisasi Campak x 100 Jumlah murid klas 1 SD dan MI seluruhnya Sumber Data : ¬ Laporan program BI AS. Rujukan : ¬ SK Menkes no. 1059/Menkes/SK/I X/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan I munisasi T arget : : 100% ¬ 2005 : 100% ¬ 2010 Langkah Kegiatan : ¬ BI AS DT , T T , Campak ¬ Sweeping BI AS
13. P r opor si penyakit t er t ent u di t empat ker j a (P AK = P enyakit Akibat Ker j a dan P AHK = P enyakit Akibat Hubungan Ker j a). a. Pengertian : ¬ Penyakit Akibat Kerja (PAK) adalah penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik atau asosiasi yang kuat dengan pekerjaan , yang pada umumnya terdiri dari satu agen penyebab yang sudah diakui. ¬ Penyakit Akibat Hubungan Kerja (PAHK) adalah penyakit yang mempunyai beberapa agen penyebab , dimana faktor pada pekerjaan memegang peranan bersama dengan faktor risiko lainnhya dalam berkembangnya penyakit yang mempunyai etiologi yang kompleks. ¬ Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan yang dapat berakibat cedera pada manusia, kerusakan barang, gangguan, terhadap pekerjaan atau pencemaran. b. Definisi Operasional : Prosentase Penyakit T ertentu ditempat kerja adalah Jumlah penyakit tertentu dibanding dengan jumlah kenjungan yang ada dalam wilayah tertentu dan kurun waktu setahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah penyakit tertentu x 100 jumlah kunjungan yang ada dalam satu wilayah tertentu d. Sumber Data : ¬ Poliklinik perusahaan, ¬ jamsostek, ¬ puskesmas di kawasan industri, ¬ disnakertrans ◊ Untuk Kab/Kota tertentu
13
e. f. g.
¬ Laporan Program UKK Kab/Kota Rujukan : ¬ Buku Pedoman SI M KK, Puskesja, T ahun 2003, Depkes RI . T arget : ¬ 2010 : 5% Langkah Kegiatan : ¬ Pelatihan SI M KK bagi petugas Kab/Kota
14. P r osent ase I nst it usi P elayanan Kesehat an di t empat ker j a a. Pengertian : ¬ I nstitusi pelayanan kesehatan ditempat kerja adalah suatu tempat / wadah yang berperan sebagai pelayanan kesehatan kerja, seperti : poli perusahaan dan pos pelayanan kesehatan yang berada dibawah management perusahaan b. Definisi Operasional : Prosentase institusi pelayanan kesehatan ditempat kerja adalah Jumlah institusi pelayanan kesehatan ditempat kerja dibanding dengan jumlah seluruh perusahaan yang ada dalam wilayah tertentu dan kurun waktu setahun. c. Cara perhitungan/Rumus : Jumlah institusi pelayanan kesehatan ditempat kerja x 100 Jumlah seluruh perusahaan yang ada dalam satu wilayah tertentu d. Sumber data : ¬ Pengelola Program UKK Kab./Kota ¬ Pengelola data Kab./Kota e. Rujukan : ¬ Buku Pedoman Uji coba model pelayanan kesehatan kerja pada puskesmas dikawasan industri, Puskesja, Depkes RI , T ahun 2005. ¬ Buku Standar Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar. f. T arget : ¬ T ahun 2010 : 80% g. Langkah kegiatan : ¬ Pendataan ¬ Pelaporan ¬ Sosialisasi 15. Jumlah P osyandu Usia lanj ut a. Pengertian : ¬ Pra Usia lanjut adalah seseorang yang berusia > 45 tahun – 59 tahun. ¬ Usia Lanjut : > 60 tahun ¬ Posyandu Usila : Posyandu yang memberikan pelayanan kesehatan pada pra usila dan usila b. Definisi Operasional : Jumlah Posyandu Usila yang aktif melakukan kegiatan promotif dan preventif pada usila di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah Posyandu Usila yang aktif melakukan kegiatan promotif dan preventif pada usila (angka absolute) d. Sumber Data : ¬ laporan Puskesmas e. Rujukan : ¬ Pedoman Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut f. T arget : : 1 posyandu di tiap RW ¬ 2005
14
g.
: 1 posyandu di tiap RW ¬ 2010 Langkah Kegiatan : ¬ Pendataan ¬ Sosialisasi ¬ Penggerakkan kader ¬ Pelatihan kader ¬ Stimulan posyandu ¬ Pengembangan Posyandu
16. P r opor si Jant ung Cor oner yang t er cat at di R S a. Pengertian : ¬ Penyakit jantung koroner adalah : Merupakan salah satu bentuk utama penyakit jantung dan pembuluh darah dimana terjadi kelainan pada arteri koronaria yang terdiri dari angina pektoris, akut miokard infark, dan sudeen death. b. Definisi Operasional : Proporsi jantung koroner yang tercatat di sarana kesehatan adalah prosentase kasus jantung koroner dibanding jumlah kasus penderita yang berkunjung di sarana kesehatan (RS, Puskesmas) di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah kasus Jantung Coroner x 100 jumlah penderita yang berkunjung di RS d. Sumber Data : ¬ SP2RS, ¬ laporan Puskesmas e. Rujukan : ¬ Laporan rutin bulanan PT M f. T arget : : • 5,3 per 1.000 ¬ 2005 : < 5,3 per 1.000 ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Survei angka kesakitan ¬ Pertemuan petugas pengelola PT M 17. P r opor si Diabet is Mellit us yang t er cat at di sar ana kesehat an a. Pengertian : ¬ Diabetis melitus adalah Suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang karena peningkatan kadar gula darah, akibat kekurangan insulin baik absolut maupun relatif b. Definisi Operasional : Proporsi Diabetis Mellitus yang tercatat di sarana kesehatan adalah prosentase jumlah kasus DM yang ada di sarkes (RS, Puskesmas) dibandingkan jumlah seluruh pengunjung di sarana kesehatan di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah kasus diabetis bellitus x 100 jumlah seluruh penderita yang berkunjung di Sarkes d. Sumber Data : ¬ laporan Puskesmas dan laporan SPRS e. Rujukan : ¬ Laporan rutin bulanan Penyakit T idak Menular f. T arget : : • 1,6 per 1.000 ¬ 2005
15
g.
: • 1,6 per 1.000 ¬ 2010 Langkah Kegiatan : ¬ Survei angka kesakitan ¬ Pertemuan petugas pengelola PT M
18. P r opor si Neoplasma yang t er cat at di R S a. Pengertian : ¬ Neoplasma adalah : Suatu keadaan didalam tubuh terjadi pembengkakan yang tidak normal berupa perbanyakan pertumbuhan dan perkembangan sel yang tidak normal, seperti Kanker mamae, Ca. Cervix, Ca. Paru b. Definisi Operasional : Proporsi Neoplasma yang tercatat di Rumah Sakit adalah prosentase jumlah kasus neoplasma yang tercatat di rumah sakit dibandingkan jumlah seluruh penderita yang berkunjung ke RS di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah kasus neoplasma x 100 Jumlah penderita yang berkunjung di RS d. Sumber Data : ¬ Laporan SI RS e. Rujukan : ¬ Laporan rutin bulanan Penyakit T idak Menular f. T arget : : • 0,5 per 1.000 ¬ 2005 : • 0,5 per 1.000 ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Survei angka kesakitan ¬ Pertemuan petugas pengelola PT M 19. P r osent ase kelompok j ant ung sehat yang akt if a. Pengertian : ¬ Kelompok jantung sehat : sesuai pedoman UKBM ¬ Kelompok jantung sehat aktif : kelompok yang mengadakan kegiatan seminggu 2 x b. Definisi Operasional : Prosentase kelompok jantung sehat yang aktif adalah prosentase jumlah kelompok jantung sehat yang mengadakan kegiatan seminggu 2x dibanding jumlah kelompok jantung sehat yang ada di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah kelompok jantung sehat yang aktif x 100 jumlah kelompok jantung sehat d. Sumber Data : ¬ DKK tertentu ¬ Laporan surveilans e. Rujukan : ¬ Laporan surveilans f. T arget : : 14% ¬ 2005 : 75% ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ surveilans faktor risiko, ¬ registri penyakit dan kematian PT M ¬ Penggalangan kelompok jantung sehat
16
20. P r osent ase kabupat en/ kot a dengan kelompok DM a. Pengertian : ¬ Kelompok DM yang aktif : kelompok penderita Diabetis Mellitus yang secara aktif melakukan promotif dan preventif b. Definisi Operasional : Prosentase jumlah kab/kota dengan kelompok Diabetis Mellitus adalah jumlah kabupaten/kota yang mempunyai kelompok DM aktif melakukan promotif dan preventif dibanding seluruh Kab/kota di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah kab/kota yang mempunyai kel. DM aktif melakukan promotif dan preventif x 100 Seluruh Kab/Kota d. Sumber Data : ¬ DKK tertentu ¬ Laporan surveilans e. Rujukan : ¬ Laporan surveilans f. T arget : : 14 % ¬ 2005 : 45 % ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Surveilans factor risiko dan registri penyakit ¬ Penggalangan kelompok DM 21. P r osent ase kab/ kot a mempunyai Yayasan Kanker I ndonesia (YKI ) a. Pengertian : ¬ Yayasan Kanker I ndonesia adalah : Yayasan sosial yang menangani penderita kanker yang secara aktif melakukan kegiatan promotif dan preventif. b. Definisi Operasional : Prosentase Kab/Kota yang mempunyai YKI adalah : Jumlah YKI yg ada di Kab/Kota yang secara aktif melakukan promotif dan preventif di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah kabupaten/kota yang mempunyai YKI aktif x 100 Seluruh kab/kota d. Sumber Data : ¬ DKK tertentu e. Rujukan : ¬ Laporan rutin ¬ Laporan surveilans f. T arget : : 14% ¬ 2005 : 45% ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Pendataan 22. P r osent ase R S J yang melaksanakan r ehabilit asi kor ban nar koba a. Pengertian : ¬ Rumah Sakit Jiwa adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik jiwa, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.
17
¬
b.
c. d. e. f. g.
Rehabilitasi korban Narkoba adalah : proses pemulihan secara medis para korban penyalahgunaan narkoba, agar dapat kembali hidup mandiri Definisi Operasional : Prosentase RSJ yang melaksanakan Rehabiltasi korban Narkoba adalah jumlah RSJ yang melaksanakan rehabilitasi narkoba dibanding jumlah seluruh RSJ yang ada di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah RSJ yang melaksanakan rehabilitasi korban narkoba X 100 Jumlah RSJ Sumber Data : ¬ Laporan RSJ Rujukan : ¬ Pedoman laporan RS ¬ SI RS T arget : : 100% ¬ 2005 : 100% ¬ 2010 Langkah Kegiatan : ¬ Pendataan ¬ Koordinasi
23. Kiner j a R umah S akit 23.1 B ed Occupasi R at e (B OR ) a. Pengertian : ¬ BOR adalah Prosentase pemanfaatan tempat tidur rumah sakit b. Definisi Operasional : Prosentase pemanfaatan tempat tidur rumah sakit dalam satu rumah sakit pada kurun waktu tertentu. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah hari perawatan di RS X 100 (Jumlah T T X jumlah hari dalam satu satuan waktu) Catatan : Bila satuan waktu satu tahun, jumlah hari dalam 1 tahun = 365 hari. d. Sumber Data : Sistem I nformasi Rumah Sakit (SI RS) e. Rujukan : ¬ Pedoman laporan RS ¬ Buku I nformasi RS Dirjen Yanmed Depkes RI . f. T arget : : 60 – 80 % per RS ¬ 2005 : 60 – 80 % per RS ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Pendataan ¬ Koordinasi ¬ Validasi data dengan RS 23.2
L engt h Of S t ay (L OS ) a. Pengertian : ¬ LOS adalah rata-rata lama rawatan seorang pasien. b. Definisi Operasional : LOS adalah rata-rata lamanya pasien dirawat di RS dalam satu kurun waktu tertentu.
18
c.
Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah hari lamanya dirawat Jumlah pasien rawat inap yang keluar (hidup + mati) d. Sumber Data : ¬ Sistem I nformasi RS e. Rujukan : ¬ Pedoman laporan RS ¬ Buku I nformasi RS Dirjen Yanmed Depkes RI . f. T arget : : 4-6 hari ¬ 2005 : 4-6 hari ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Pendataan ¬ Koordinasi ¬ Validasi data dengan RS 23.3
T OI a. Pengertian : ¬ T OI adalah tempat tidur tidak ditempati dalam kurun waktu tertentu. b. Definisi Operasional : T OI adalah Rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah T T - Jumlah hari perawatan rumah sakit Jumlah pasien keluar (mati + hidup) d. Sumber Data : ¬ SI RS e. Rujukan : ¬ Pedoman laporan RS ¬ Buku I nformasi RS Dirjen Yanmed Depkes RI . f. T arget : ¬ 2005 : 1 – 3 hari ¬ 2010 : 1 – 3 hari g. Langkah Kegiatan : ¬ Pendataan ¬ Koordinasi ¬ Validasi data dengan RS
23.4
B ed T ur n Over (B T O) a. Pengertian : ¬ BT O adalah Frekuensi/ berapa kali pemakaian tempat tidur RS dalam satuan waktu tertentu. b. Definisi Operasional : BT O adalah Frekuensi/ berapa kali dalam satu satuan waktu tertentu ( 1 tahun) tempat tidur RS dipakai. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah pasien keluar ( hidup + mati) Jumlah tempat tidur pada waktu yang sama d. Sumber Data : ¬ SI RS e. Rujukan : ¬ Pedoman laporan RS ¬ Buku I nformasi RS Dirjen Yanmed Depkes RI .
19
f.
T arget : : 40 – 50 kali ¬ 2005 : 40 – 50 kali ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Pendataan ¬ Koordinasi ¬ Validasi data dengan RS 23.5
Gr oss Deat h R at e (GDR ) a. Pengertian : ¬ GDR adalah Angka kematian umum di rumah sakit pada periode waktu tertentu b. Definisi Operasional : GDR adalah Angka kematian umum untuk tiap2 1000 penderita keluar. c. d. e. f. g.
23.6
Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah pasien mati seluruhnya X 1.000 Jumlah pasien keluar (hidup + mati) Sumber Data : ¬ SI RS Rujukan : Pedoman laporan RS ¬ Buku I nformasi RS Dirjen Yanmed Depkes RI . ¬ T arget : : 45 permil ( 45 % o) ¬ 2005 : 45 permil ( 45 % o) ¬ 2010 Langkah Kegiatan : ¬ Pendataan ¬ Koordinasi ¬ Validasi data dengan RS
Net t Deat h R at e (NDR ) a. Pengertian : ¬ NDR adalah Angka kematian kurang dari 48 jam di rumah sakit pada periode tertentu b. Definisi Operasional : NDR adalah Angka kematian kurang dari sama dengan 48 jam setelah dirawat untuk tiap2 1000 penderita keluar. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah pasien mati • 48 jam dirawat x 1.000 Jumlah pasien keluar (hidup + mati) d. Sumber Data : ¬ SI RS e. Rujukan : ¬ Pedoman laporan RS ¬ Buku I nformasi RS Dirjen Yanmed Depkes RI . f. T arget : : 25 per 1.000 penderita keluar ¬ 2005 : 25 per 1.000 penderita keluar ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Pendataan ¬ Koordinasi ¬ Validasi data dengan RS
20
24. P r osent ase R S U P emer int ah yang t er akr edit asi (dasar / lanj ut / lengkap) a. Pengertian : ¬ RSU Pemerintah adalah : Rumah Sakit milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah. ¬ T erakreditasi (dasar/lanjut/lengkap) adalah : pengakuan pemerintah bahwa RS sudah melakukan pelayanan sesuai estándar ( dasar = 5 stándar, lanjut = 12 stándar, lengkap = 16 stándar) yang berlaku selama 3 tahun. o 5 Standar = Standar : Administrasi manajemen, Yanmed, I GD, Keperawatan, Rekam Medik. o 12 Standar = 5 Standar dasar + 7 Standar ( Kamar Operasi, Pengendalian I nfeksi Nosokomial, Keselamatan kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan bencana (K3), Pengendalian Resiko T inggi (Peristi), Laboratorium, Radiologi, Farmasi) o 16 standar = 12 standar + 4 standar ( Rehabilitasi Medik, Pelayanan I ntensif, Gizi, Pelayanan darah ). b. Definisi Operasional : Prosentase RSU Pemerintah yang terakreditasi (dasar/ lanjut/lengkap) di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu 1 tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah RSU Pemerintah yang terakreditasi (dasar/lanjut/lengkap) yang masih berlaku pada tahun tersebut X 100 Jumlah RSU Pemerintah d. Sumber Data : ¬ RSU Pemerintah ¬ Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota e. Rujukan : ¬ Pedoman Akreditasi RS f. T arget : ( masih berhitung) : ¬ 2005 : ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Pembinaan pra dan pasca akreditasi 25. P r osent ase R S U S wast a yang t er akr edit asi (dasar / lanj ut / lengkap) a. Pengertian : ¬ RSU Swasta adalah : Rumah Sakit yang dimiliki oleh swasta ¬ T erakreditasi (dasar/lanjut/lengkap) adalah : pengakuan pemerintah bahwa RS sudah melakukan pelayanan sesuai estándar ( dasar = 5 stándar, lanjut = 12 stándar, lengkap = 16 stándar) yang berlaku selama 3 tahun. o 5 Standar = Standar : Administrasi manajemen, Yanmed, I GD, Keperawatan, Rekam Medik. o 12 Standar = 5 Standar dasar + 7 Standar ( Kamar Operasi, Pengendalian I nfeksi Nosokomial, Keselamatan kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan bencana (K3), Pengendalian Resiko T inggi (Peristi), Laboratorium, Radiologi, Farmasi) o 16 standar = 12 standar + 4 standar ( Rehabilitasi Medik, Pelayanan I ntensif, Gizi, Pelayanan darah ). b. Definisi Operasional : Prosentase RSU Swasta yang terakreditasi (dasar/ lanjut/lengkap) di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu 1 tahun.
21
c.
d. e. f. g.
Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah RSU Swasta yang terakreditasi (dasar/lanjut/lengkap) yang masih berlaku pada tahun tersebut Jumlah RSU Swasta Sumber Data : ¬ RSU Swasta ¬ Dinas Kesehatan Kab/Kota Rujukan : ¬ Pedoman Akreditasi T arget : : 40% ¬ 2005 : 50% ¬ 2010 Langkah Kegiatan : ¬ Sosialisasi ¬ Surat Edaran ¬ Pembinaan pra dan pasca akreditasi
X 100
26. P r osent ase R S Khusus P emer int ah yg t er akr edit asi (dasar / lanj ut / lengkap) a. Pengertian : ¬ RSU Khusus Pemerintah adalah : tempat pelayanan milik pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik tertentu, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap. ¬ T erakreditasi (dasar/lanjut/lengkap) adalah : pengakuan pemerintah bahwa RS sudah melakukan pelayanan sesuai estándar ( dasar = 5 stándar, lanjut = 12 stándar, lengkap = 16 stándar) yang berlaku selama 3 tahun. o 5 Standar = Standar : Administrasi manajemen, Yanmed, I GD, Keperawatan, Rekam Medik. o 12 Standar = 5 Standar dasar + 7 Standar ( Kamar Operasi, Pengendalian I nfeksi Nosokomial, Keselamatan kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan bencana (K3), Pengendalian Resiko T inggi (Peristi), Laboratorium, Radiologi, Farmasi) o 16 standar = 12 standar + 4 standar ( Rehabilitasi Medik, Pelayanan I ntensif, Gizi, Pelayanan darah ). b. Definisi Operasional : Prosentase RS Khusus Pemerintah yang terakreditasi (dasar/lanjut/lengkap) di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu 1 tahun c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah RS Khusus Pem. yg terakreditasi (dasar/lanjut/ lengkap) X 100 Jumlah RS Khusus Pemerintah d. Sumber Data : ¬ Dinas Kesehatan Kabupaten/kota e. Rujukan : ¬ Pedoman akreditasi f. T arget : :5% ¬ 2005 : 10% ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Sosialisasi ¬ Surat edaran ¬ Koordinasi
22
27. P r osent ase R S Khusus S wast a yang t er akr edit asi (dasar / lanj ut / lengkap) a. Pengertian : ¬ RS Khusus Swasta adalah : tempat pelayanan milik individu/ kelompok yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik tertentu, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap ¬ T erakreditasi adalah : pengakuan yang diberikan oleh pemerintah atau suatu badan yang diakui pemerintah pada rumah sakit karena telah memenuhi standar yang telahditentukan. b. Definisi Operasional : Prosentase RS Khusus Swasta yang terakreditasi (dasar/lanjut/lengkap) di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu 1 tahun c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah RS Khusus Swasta yang terakreditasi (dasar/ lanjut/lengkap) X 100 Jumlah RS Khusus Swasta d. Sumber Data : ¬ DKK e. Rujukan : ¬ Pedoman akreditasi f. T arget : :5% ¬ 2005 :10% ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Sosialisasi ¬ Surat edaran ¬ Koordinasi 28. P r osent ase R S Khusus S wast a (ber ij in t et ap) a. Pengertian : ¬ RS Khusus Swasta adalah : tempat pelayanan milik individu/ kelompok yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik tertentu, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap. ¬ Berijin tetap adalah : ijin penyelenggaraan Rumah Sakit khusus atau tempat pelayanan medik spesialistik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang seacar tetap yang berlaku selama 5 tahun. b. Definisi Operasional : Prosentase RS Khusus Swasta (berijin tetap) di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu 1 tahun c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah RS Khusus Swasta (berijin tetap) X 100 RS Khusus Swasta d. Sumber Data : ¬ DKK e. Rujukan : ¬ Pedoman RS f. T arget : : 80% ¬ 2005 : 100% ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Pendataan
23
29. P r osent ase labor at or ium kesehat an t er akr edit asi a. Pengertian : ¬ Laboratorium kesehatan adalah : laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. ¬ Laboratorium kesehatan terakreditasi adalah : suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada laboratorium kesehatan karena telah memenuhi standar yang telah ditentukan. b. Definisi Operasional : Prosentase laboratorium kesehatan yang terakreditasi di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu 1 tahun c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah laboratorium kesehatan terakreditasi X 100 Jumlah Laboratorium kesehatan d. Sumber Data : ¬ DKK e. Rujukan : ¬ Permenkes Labkes f. T arget : :5% ¬ 2005 : 10% ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Pendataan ¬ Pembinaan 30. P r osent ase P uskesmas yang t elah melaksanakan akr edit asi a. Pengertian : ¬ Puskesmas adalah : suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. ¬ Puskesmas terakreditasi adalah : Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standart dan SOP yang diakui/ditetapkan pemerintah (Dinas Kesehatan) b. Definisi Operasional : Prosentase jumlah puskesmas yang melaksanakan ketentuan standar akreditasi dibanding jumlah seluruh puskesmas yang ada di satu wilayah pada kurun waktu tertentu. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah Puskesmas yang melaksakan akreditasi X 100 jumlah Puskesmas seluruhnya d. Sumber Data : ¬ T im akreditasi Kabupaten/Propinsi. e. Rujukan : ¬ Pedoman akreditasi Puskesmas f. T arget : : 5% ¬ 2005 : 10% ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Pembentukan tim akreditasi puskesmas
24
¬
Pelatihan akreditasi puskesmas.
31. P r osent ase P uskesmas yang melaksanakan pemant auan kepuasan pelanggan a. Pengertian : ¬ Puskesmas adalah : Unit sarana pelayanan kesehatan pada masyarakat di wilayah kerja Kecamatan. ¬ Puskesmas yang melakukan pemantauan kepuasan pelanggan adalah : puskesmas yang mempunyai lembaga pengawas mutu (quality control) yang aktif melaksanakan kegiatannya paling tidak telah melakukan kegiatan pemantauan kepuasan pelanggan melalui minimal satu dari beberapa cara sebagai berikut : kotak saran, angket, buku pesan dan kesan, hotline, tempat pengaduan, interview, kartu kepuasan pelanggan dan lainnya, yang kemudian dievaluasi dan ditindaklanjuti. b. Definisi Operasional : Prosentase Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pemantauan kepuasan pelanggan dibanding jumlah puskesmas yang ada di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pemantauan kepuasan pelanggan X 100 Jumlah Puskesmas d. Sumber Data : ¬ Survei e. Rujukan : ¬ Pedoman Akreditasi ¬ Standar Pelayanan Minimal f. Langkah Kegiatan : ¬ Survei 32. P r osent ase R S yang melaksanakan pemant auan kepuasan pelanggan a. Pengertian : ¬ RS yang melaksanakan pemantauan kepuasan pelanggan adalah : rmah sakit yang mempunyai lembaga pengawas mutu (quality control) yang aktif melaksanakan kegiatannya paling tidak telah melakukan kegiatan pemantauan kepuasan pelanggan melalui minimal satu dari beberapa cara sebagai berikut : kotak saran, angket, buku pesan dan kesan, hotline, tempat pengaduan, interview, kartu kepuasan pelanggan dan lainnya, yang kemudian dievaluasi dan ditindaklanjuti b. Definisi Operasional : Prosentase RSU dan khusus pemerintah dan swasta yang melaksanakan pemantauan kepuasan pelanggan di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu 1 tahun c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah RS yang melaksanakan pemantauan kepuasan pelanggan X 100 Jumlah RS d. Sumber Data : ¬ Survei e. Rujukan : ¬ Pedoman Akreditasi ¬ SPM f. Langkah Kegiatan : ¬ Survei
25
33. P r osent ase t empat t idur R S U pemer int ah yang digunakan pasien masyar akat miskin (maskin) a. Pengertian : ¬ Pasien Gakin adalah : pasien dari masyarakat miskin yang meliputi keluarga miskin dan masyarakat rentan. (Definisi Keluarga miskin dan masyarakat rentan sesuai Juknis SPM Bidkes Kab/Kota di Prop. Jateng ( SK Gub Jateng No. 71 T ahun 2004) b. Definisi Operasional : Prosentase T T RSU pemerintah yang digunakan pasien masykin di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu 1 tahun c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah T T kelas I I I RSU Pemerintah yang digunakan pasien masykin X 100 Jumlah T T seluruhnya d. Sumber Data : ¬ Laporan RS e. Rujukan : ¬ Kepmenkes No. 66/Menkes/SK/I I /1987 tentang Pola T arif RS ¬ Edaran Menteri Kesehatan f. T arget : : 25 % ¬ 2005 : 25 % ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Pendataan ¬ Koordinasi ¬ Validasi data dengan RS 34. P r osent ase Kab/ Kot a yang memiliki Unit T r ansf usi Dar ah (UT D) a. Pengertian : ¬ Unit T ransfusi Darah adalah : unit penyelenggara transfusi darah yang mencakup kegiatan-kegiatan pengerahan penyumbang darah, pengambilan, pengamanan, pengolahan, penyimpanan dan penyampaian darah kepda pasien b. Definisi Operasional : Prosentase jumlah Kab/Kota yang memiliki UT D yang berijin dibanding jumlah kab/kota dalam kurun waktu 1 tahun c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah Kab/Kota yang memiliki UT D X 100 Jumlah Kab/Kota d. Sumber Data : ¬ DKK Kab/Kota e. Rujukan : ¬ Pedoman UT D f. T arget : : 95% ¬ 2005 : 100% ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Pendataan 35. P r osent ase B ank Dar ah R S a. Pengertian : ¬ Bank darah RS adalah : temapt pelayanan, penyimpanan dan pengamanan darah di Rumah Sakit, dan berada terpisah dengan unit pelayanan yang lain.
26
b. c.
d. e. f. g.
Definisi Operasional : Prosentase jumlah RS yang memiliki Bank Darah di satu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah RS yang memiliki Bank Darah X 100 Jumlah RS Sumber Data : ¬ Sistem Pencatatan Rumah Sakit Rujukan : ¬ Pedoman RS ¬ Pedoman PMI T arget : : 1% ¬ 2005 : 5% ¬ 2010 Langkah Kegiatan : ¬ Pendataan
I I I . I NDI KAT OR PER B AI KAN GI Z I 1. P r osent ase B B menur ut T B nor mal pada anak sekolah kelas I S D/ MI a. Pengertian : ¬ Berat Badan (BB) menurut T inggi Badan (T B) normal adalah : anak kelas 1 SD atau MI yang memiliki berat badan (BB) dibanding tinggi badan (T B) -2 SD sampai dengan + 2 SD menurut standar NCHS WHO. b. Definisi Operasional : Prosentase anak kelas 1 SD atau MI dengan BB menurut T B normal di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu (1 tahun). c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah anak kelas I SD atau MI dengan BB menurut T B normal X 100 Jumlah seluruh anak kelas 1 SD atau MI yg diperiksa d. Sumber Data : ¬ Survei khusus ¬ Laporan UKS e. Rujukan : ¬ Buku Pedoman Penjaringan Gizi anak baru masuk sekolah ¬ Buku Pedoman UKS f. T arget : g. Langkah Kegiatan : ¬ Pendataan sasaran ¬ Pendataan sasaran (anak kelas SD/MI ) ¬ Pemeriksaan Kesehatan ¬ pengukuran T B dan BB ¬ Pencatatan hasil pemeriksaan ¬ Pengolahan dan analisa ¬ Evaluasi dan pelaporan 2. P r osent ase keluar ga yang mengkonsumsi gar am yodium a. Pengertian : ¬ Garam Yodium adalah : garam konsumsi yang mengandung Yodium sesuai SNI (30 – 80 ppm)
27
b. Definisi Operasional : Keluarga yang mengkonsumsi garam yodium adalah : Keluarga yang mengkonsumsi garam yodium sesuai SNI dalam satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah keluarga yang mengkonsumsi garam yodium sesuai SNI X 100 Jumlah keluarga d. Sumber Data : ¬ Hasil Survei Puskesmas ¬ Hasil Survei Susenas ¬ Pemantauan konsumsi garam beryodium e. Rujukan : ¬ Dietary Guidelines for I ndonesian ¬ Pedoman Pelaksanaan Pemantauan Garam Beryodium di T ingkat Masyarakat ¬ Pedoman Pengawasan Garam di Pasar f. T arget : : 78% ¬ 2005 : • 90% ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Pendataan sasaran (Rumah T angga) ¬ Pemeriksaan Garam dengan Yodina T est ¬ Pencatatan hasil pemeriksaan ¬ Pengolahan dan analisa ¬ Evaluasi dan pelaporan 3. T ingkat pencapaian Angka Kecukupan Gizi unt uk ener gi a. Pengertian : ¬ Angka kecukupan energi adalah angka kecukupan energi rata-rata perhari yang dianjurkan yang saat ini besarnya adalah 2.200 Kkal per kapita per hari. b. Definisi Operasional : T ingkat pencapaian AKG untuk energi adalah : Prosentase pencapaian AKG untuk energi pada penduduk di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu (1 tahun). c. Cara Perhitungan/Rumus : Rata-rata konsumsi energi per orang per hari X 100 AKG untuk energi d. Sumber Data : ¬ Hasil survei AKG untuk energi e. Rujukan : ¬ Buku hasil widyakarya pangan dan gizi f. T arget : : 90% ¬ 2005 : 100% ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Pendataan sasaran (Rumah T angga) ¬ Pengumpulan data (pelaksanaan survai) ¬ Pengolahan dan analisa ¬ Evaluasi dan pelaporan 4. P r osent ase keluar ga sadar gizi a. Pengertian : ¬ Keluarga dasar gizi adalah : keluarga yang sudah melaksanakan 5 indikator kadarzi yaitu :
28
1. sarapan pagi 2. menimbangkan balita ke posyandu 3. mengkonsumsi garam beryodium 4. ASI eksklusif 5. aneka ragam konsumsi pangan. b. Definisi Operasional : Prosentasekeluarga sadar gizi adalah :prosentase keluarga sadar gizi di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah keluarga sampel yang telah sadar gizi sesuai kriteria X 100 Jumlah keluarga sampe d. Sumber Data : ¬ Hasil survei e. Rujukan : ¬ Pedoman manajemen PHBS / Data PHBS. ¬ Pedoman Pemetaan kadarzi f. T arget : : 55% ¬ 2005 : 80 % ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Pendataan sasaran (Rumah T angga) ¬ Pengumpulan data (pelaksanaan survai) ¬ Pengolahan dan analisa ¬ Evaluasi dan pelaporan 5. P r esent ase Anemi dan KEK pada W US a. Pengertian : ¬ Wanita Usia Subur (WUS) adalah : Wanita yang masih mengalami menstruasi ¬ WUS Anemi adalah : WUS yang memiliki kadar Hb darah < 12 gr% ¬ WUS Kurang Energi kalori (KEK) adalah : WUS yang memiliki panjang lingkar lengan atas < 23,5 cm b. Definisi Operasional : Prosentase anemia dan KEK pada WUS adalah : Prosentase WUS yang menderita anemia dan KEK di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah WUS yang menderita anemi dan KEK X 100 Jumlah WUS d. Sumber Data : ¬ Hasil survei ¬ Hasil pengukuran pita LiLA (Lingkar Lengan Atas) e. Rujukan : ¬ Program Penanggulangan Anemi Gizi pada WUS f. T arget : : 18 % ¬ 2005 : 10 % ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Pendataan sasaran (WUS) ¬ Pemeriksaan HB ¬ Pencatatan hasil pemeriksaan ¬ Pengolahan dan analisa ¬ Evaluasi dan Pelaporan
29
I V.
I NDI KAT OR L I NGKUNGAN S EHAT , PEMB ER DAYAAN MAS YAR AKAT 1.
PER I L AKU
S EHAT
DAN
P r osent ase per okok usia 10 t ahun ke at as a. Pengertian : ¬ Perokok adalah : laki-laki atau perempuan yang menghisap rokok. ¬ Usia 10 tahun ke atas : laki-laki atau wanita yang telah melewati ulang tahun ke 10. b. Definisi Operasional : Prosentase perokok usia 10 tahun keatas adalah : jumlah perokok berusia 10 tahun atau lebih (laki-laki dan wanita) dibanding jumlah usia 10 tahun ke atas di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah perokok usia 10 tahun keatas X 100 jumlah sasaran 10 tahun keatas d. Sumber Data : ¬ Laporan puskesmas ¬ Pendataan ¬ Survei e. Rujukan : ¬ BPS f. Langkah Kegiatan : ¬ Menghubungi BPS untuk koordinasi ¬ Pendataan ¬ Menjalin kerjasama dengan perusahaan, LSM, ormas, lintas sektor ¬ Penyuluhan ¬ Monitoring dan evaluasi
2. P r osent ase R S P emer int ah mempunyai I P AL a. Pengertian : ¬ I PAL adalah : Suatu unit bangunan untuk mengolah limbah sehingga menghasilkan keluaran yang sesuai baku mutu yang ditentukan. b. Definisi Operasional : Prosentase RS Pemerintah yang mempunyai I PAL adalah : Jumlah Rumah Sakit Pemerintah yang mempunyai I PAL yang memenuhi syarat dibandingkan dengan jumlah rumah sakit Pemerintah dikalikan seratus persen. c. Cara Perhitungan/ Rumus : Jumlah RS Pemerintah mempunyai I PAL X 100 Jumlah RS Pemerintah d. Sumber Data : ¬ I nspeksi Sanitasi ¬ Pendataan e. Rujukan : ¬ Permenkes No. 986/Menkes/Per/ XI / 1992 tentang persyaratan kesehatan lingkungan RS ¬ Pedoman Sanitasi Rumah Sakit I ndonesia f. T arget : : 55% ¬ 2005 : 80% ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ I nspeksi Sanitasi ¬ Pengawasan ¬ Sosialisasi, advokasi dan kemitraan ¬ Penigkatan SDM 30
3. P r osent ase S ar ana P elayanan Kesehat an P emer int ah yg mempunyai I P AL a. Pengertian : ¬ Sarana Pelayanan kesehatan pemerintah adalah : RS Khusus dan UPT milik pemerintah tidak termasuk RSU, Puskesmas dan Gudang Farmasi b. Definisi Operasional : Prosentase sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah yang mempunyai I PAL adalah : prosentase jumlah sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah (tidak termasuk RSU, Puskesmas dan Gudang Farmasi) yang mempunyai I PAL yang memenuhi syarat dibanding jumlah sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah yang ada di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun dikalikan seratus persen. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah Sarana YanKes Pemerintah yg mempunyai I PAL memenuhi syarat X 100 Jumlah Sarana Yankes Pemerintah d. Sumber Data : ¬ I nspeksi Sanitasi ¬ Survei ¬ Pendataan h. Rujukan : ¬ Permenkes No. 986/Menkes/Per/ XI / 1992 ttg persyaratan kesehatan lingkungan RS ¬ Pedoman Sanitasi RS I ndonesia i. T arget : : 55% ¬ 2005 : 80% ¬ 2010 j. Langkah Kegiatan : ¬ I nspeksi Sanitasi ¬ Pengawasan ¬ Sosialisasi, advokasi dan kemitraan ¬ Penigkatan SDM 4. P r osent ase S ar ana P elayanan Kesehat an S wast a yg mempunyai I P AL Memenuhi S yar at a. Pengertian : ¬ Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta adalah : unit pelayanan kesehatan yang tidak dikelola oleh Pemerintah / T NI /Polri /BUMN. b. Definisi Operasional : Prosentase Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang mempunyai I PAL adalah : jumlah sarana pelayanan kesehatan swasta dibanding jumlah sarana pelayanan kesehatan swasta yang ada di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun dikalikan seratus persen. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah Sarana YanKes Swasta yg mempunyai I PAL Memenuhi Syarat X 100 Jumlah Sarana Yankes Swasta d. Sumber Data : ¬ I nspeksi Sanitasi ¬ Pendataan k. Rujukan : ¬ Permenkes No. 986/Menkes/Per/ XI / 1992 tentang persyaratan kesehatan lingkungan RS ¬ Pedoman Sanitasi RS I ndonesia
31
l.
T arget :
: 55% ¬ 2005 : 80% ¬ 2010 m. Langkah Kegiatan : ¬ I nspeksi Sanitasi ¬ Pengawasan ¬ Sosialisasi, advokasi dan kemitraan ¬ Penigkatan SDM 5. P r osent ase R S yg mempunyai dokumen AMDAL / dokumen UKL -UP L a. Pengertian : ¬ Dokumen AMDAL adalah : dokumen yang berisi tentang hasil studi kelayakan dan pengelolaan kegiatan rumah sakit tipe A dan B. ¬ Dokumen UKL-UPL adalah : dokumen yang berisi tentang hasil studi kelayakan dan pengelolaan kegiatan rumah sakit tipe C dan D. b. Definisi Operasional : Prosentase RS yang mempunyai dokumen AMDAL atau dokumen UKL-UPL adalah jumlah RS yang mempunyai dokumen AMDAL atau dokumen UKL-UPL yang dikeluarkan oleh Bapedalda atau Lingkunan Hidup dibanding jumlah RS yang ada di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun dikalikan seratus persen. c.
Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah RS yg mempunyai dokumen AMDAL atau dokumen UKL-UPL X 100 Jumlah RS yang ada d. Sumber Data : ¬ Pendataan e. Rujukan : ¬ Pedoman AMDAL, ¬ Pedoman UKL-UPL, ¬ Permenkes No. 986/Menkes/Per/ XI / 1992 ttg persyaratan kesehatan lingkungan RS. f. T arget : : 60 % ¬ 2005 : 100 % ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Koordinasi dg Bapeldada/ LH 6. P r osent ase I ndust r i yg mempunyai I P AL yang diper iksa a. Pengertian : ¬ I ndustri adalah : suatu tempat / unit / bangunan yang digunakan untuk memproduksi suatu barang dan menghasilkan limbah cair, padat atau gas b. Definisi Operasional : Prosentase I ndustri yang mempunyai I PAL adalah jumlah industri yang mempunyai I PAL memenuhi syarat dibanding jumlah industri yang diperiksa di suatu wilayah pada kurun waktu satu tahun dikalikan seratus persen. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah I ndustri yang mempunyai I PAL Memenuhi Syarat X 100 Jumlah industri yang diperiksa d. Sumber Data : ¬ Survei ¬ Pendataan Rutin ¬ I nspeksi Sanitasi
32
e.
Rujukan : ¬ ¬
f.
KepMenkes No. 1405/KepMenkes/2002 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja, perkantoran/ industri, KepMenLH No. 51/MenLH/10/ 1995 ttg baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri.
T arget :
: 30 % ¬ 2005 : 50 % ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Pendataan ¬ Pembinaan ¬ Pengawasan ¬ Koordinasi dengan Bapeldada, LH 7. P r osent ase kualit as Air B er sih yang memenuhi syar at a. Pengertian : ¬ Kualitas air bersih yang memenuhi syarat adalah : air yang secara fisik, kimia dan bakteriologis memenuhi syarat sesuai permenkes No. 416 / 1990 b. Definisi Operasional : Prosentase kualitas air bersih yang memenuhi syarat adalah : Jumlah sampel air bersih yang memenuhi syarat dibanding jumlah sampel air bersih yang diperiksa di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun dikalikan seratus persen. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah sampel air bersih yang memenuhi syarat X 100 Jumlah sampel air bersih yang diperiksa d. Sumber Data : ¬ Hasil Pemeriksaan Laboratorium e. Rujukan : ¬ PerMenkes 416/Menkes/ SK/ I X/ 1990 ttg syarat-syarat dan pengawasan kualitas air bersih, f. T arget : : 60% ¬ 2005 : 80% ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ I nspeksi Sanitasi ¬ Sampling ¬ Pengawasan ¬ Sosialisasi, advokasi dan kemitraan ¬ Penigkatan SDM 8. P r osent ase T T U yang memenuhi syar at a. Pengertian : ¬ T empat-tempat Umum (T T U) adalah : suatu sarana / tempat / bangunan yang diperuntukkan bagi umum yg meliputi pasar, terminal, hotel, gedung bioskop, tempat hiburan, taman rekreasi, tempat ibadah dll. b. Definisi Operasional : Prosentase T T U yang memenuhi syarat adalah Jumlah T T U yang memenuhi syarat dibanding Jumlah T T U diperiksa di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun dikalikan seratus persen. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah T T U yang memenuhi syarat X 100 Jumlah T T U diperiksa
33
d. Sumber Data : ¬ I nspeksi Sanitasi e. Rujukan : ¬ PerMenkes 80/Menkes/per/I I /1990 tentang persyartaan kesehatan hotel. ¬ Permenkes 061/menkes/per/I /1991 tentang persyaratan kolam renang dan pemandian umum, ¬ Depkes RI Ditjen PPM & PLP kumpulan form I S T T U f. T arget : : 45% ¬ 2005 : 80% ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ I nspeksi Sanitasi ¬ Pengawasan ¬ Sosialisasi, advokasi dan kemitraan ¬ Peningkatan SDM 9. P r osent ase T P M yang memenuhi syar at yang diper iksa a. Pengertian : ¬ T empat Pengelolaan Makanan adalah : tempat / sarana / bangunan yang digunakan untuk mengelola makanan yang meliputi rumah makan, industri mamin, jasaboga, makanan jajanan dll. b. Definisi Operasional : Prosentase T PM yang memenuhi syarat adalah Jumlah T PM yang memenuhi syarat dibanding jumlah T PM yang diperiksa di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun dikalikan seratus persen. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah T PM yang memenuhi syarat X 100 Jumlah T PM yang diperiksa d. Sumber Data : ¬ I nspeksi Sanitasi ¬ Penggolongan / klasifikasi e. Rujukan : ¬ Kepmenkes no.715/2003 tentang persyaratan hygiene dan saniasi jasaboga ¬ Kepmenkes no.1098/2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi rumah makan dan restoran. ¬ Kepmenkes no 942/2003 tentang Pedoman persyaratan hygiene sanitasi makanan jajanan h. T arget : : 45% ¬ 2005 : 80% ¬ 2010 i. Langkah Kegiatan : ¬ I nspeksi Sanitasi ¬ Pengawasan ¬ Sosialisasi, advokasi dan kemitraan ¬ Penigkatan SDM 10. P r osent ase S ekolah yg melaksanakan UKS a. Pengertian : ¬ UKS adalah : upaya terpadu lintas program dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan serta membentuk perilaku hidup sehat anak usia sekolah yang berada di Sekolah dan perguruan agama
34
b. Definisi Operasional : Prosentase sekolah yang melaksanakan UKS adalah prosentase Jumlah sekolah yang melaksanakan UKS dibanding Jumlah sekolah yang ada di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah sekolah yang melaksanakan UKS X 100 Jumlah sekolah yang ada d. Sumber Data : ¬ Pengelola program Puskesmas ¬ Pengelola data Puskesmas e. Rujukan : ¬ Buku pedoman UKS di tingkat Sekolah Dasar, Depkes th.2003 ¬ Buku pedoman T enaga Kesehatan th.2001 Depkes RI ¬ Renstra th.1999-2004 f. T arget : : 75% ¬ 2005 : 100% ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Pelatihan petugas, guru penjaskes/ UKS ¬ Pengadaan dan pemeliharaan buku UKS UKGS kit ¬ Pembentukan wadah / ruangan UKS 11. P r osent ase paket pelayanan di S ekolah a. Pengertian : ¬ Paket pelayanan di sekolah terdiri dari : Paket Minimal, Standar, Optimal dan Paripurna. ⊗ Paket Minimal : Meliputi penyuluhan kesehatan di sekolah oleh tenaga kesehatan termasuk UKGS tahap I , I munisasi pada anak SD kelas I (DT ) dan Pembinaan lingkungan sekolah sehat. ⊗ Paket Standar : Meliputi : Paket minimal, ditambah kader kesehatan sekolah (dokcil/KKR), P3K & P3P, Penjaringan kesehatan, Pemeriksaan kesehatan periodik selama 6 bulan antara lain : BB & T B, visus, pemeriksaan Hb, UKGS tahap I I I (kegiatan deteksi dini), pengawasan terhadap warung sekolah. ⊗ Paket Optimal : Meliputi : Paket standar, ditambah konseling kesehatan remaja, UKGS tahap I I I (pengobatan), kebun sekolah dan dana sehat. ⊗ Paket Paripurna : Meliputi : Paket Optimal, ditambah memantau kesegaran jasmani. b. Definisi Operasional : Prosentase paket pelayanan di sekolah adalah jumlah sekolah dengan pelayanan (paket minimal, standar, optimal dan paripurna) dibanding dengan jumlah sekolah yang ada dalam wilayah tertentu dan kurun waktu setahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah sekolah dg pelayanan (paket minimal, stand, optim dan parip) X 100 Jumlah sekolah yang ada dalam satu wilayah tertentu d. Sumber Data : ¬ Pengelola Program UKS Kab./Kota ¬ Pengelola data Kab./Kota e. Rujukan : ¬ Pedoman pelayanan kesehatan untuk sekolah tingkat dasar, 1996, Depkes RI , Edisi I V. ¬ Buku pedoman UKS, 2003, Depkes RI , ¬ Catatan Renstra 1999 - 2004
35
f.
T arget :
¬ T ahun 2005 : 16% , 35% , 14% , 5% ¬ T ahun 2010 : 24% , 43% , 22% , 9% g. Langkah Kegiatan : ¬ Pelatihan petugas, guru penjaskes/UKS ¬ Pengadaan/pemeliharaan UKS/UKGS Kit. ¬ Pembentukan wadah / Ruang UKS 12. P r osent ase S t r at a UKS a. Pengertian : ¬ Strata UKS adalah T ingkat perkembangan sekolah (T K.I , I I , I I I , I V dan V) yang mencakup : Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Lingkungan Sehat dan Administrasi b. Definisi Operasional : Prosentase sekolah dengan strata UKS adalah Jumlah sekolah dengan strata UKS (I s/d V) dibanding dengan jumlah sekolah yang ada dalam wilayah tertentu dan kurun waktu setahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah sekolah dg strata UKS (T k.I ,/I I / I I I /I V/ dan V) X 100 Jumlah sekolah yang ada dalam satu wilayah tertentu d. Sumber Data : ¬ Pengelola Program UKS Kab./Kota ¬ Pengelola data Kab./Kota e. Rujukan : ¬ Buku Pedoman UKS, Depkes RI , T ahun 2003 ¬ Buku pedoman UKS, Diknas RI , T ahun 1999 f. T arget : : 80% , 70% , 60% , 50% , 40% ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Pelatihan petugas, guru penjaskes/UKS, dokter kecil dan pelayanan kesehatan ¬ Pengadaan/pemeliharaan UKS/UKGS Kit. ¬ T ersedianya wadah / Ruang UKS 13. R at io dokt er kecil t er hadap mur id S D/ MI a. Pengertian : ¬ Dokter kecil adalah siswa yang memenuhi kriteria dan telah dilatih untuk ikut melaksanakan sebagian usaha pemeliharaan dan peningkatan kesehatan terhadap diri sendiri, teman, keluarga dan lingkungannya. ¬ Syarat/kriteria untuk mengikuti pelatihan dokter kecil adalah siswa/I tingkat SD/MI yang menduduki kelas 4, 5 dan 6 b. Definisi Operasional : Ratio dokter kecil terhadap murid SD/MI adalah jumlah dokter kecil murid SD/MI dibanding dengan jumlah seluruh murid SD/MI yang ada di sekolah tsb. yang ada dalam wilayah tertentu dan kurun waktu setahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah dokter kecil murid SD/MI X 100 Jumlah seluruh murid SD/MI d. Sumber Data : ¬ Pengelola Program UKS Kab./Kota ¬ Pengelola data Kab./Kota
36
e.
f.
Rujukan : ¬
T arget :
¬ ¬ ¬
Buku pedoman, modul dan materi pelatihan dokter kecil, Depkes RI , 2003. Materi tentang kesehatan untuk guru UKS, Depkes RI , 1995 Pedoman pembinaan dan pengembangan UKS, Depkes RI , 1995 Catatan Renstra 1999 - 2004
: 23% ¬ 2005 : 100% ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Pelatihan petugas, guru penjaskes/UKS ¬ Pengadaan/pemeliharaan UKS/UKGS Kit. ¬ Penyediaan wadah / Ruang UKS ¬ Pelatihan dokter kecil bagi siswa/I SD/MI 14. R at io kader kesehat an r emaj a t er hadap mur id S L T P / MT s, S MU/ MA a. Pengertian : ¬ Kader kesehatan remaja adalah siswa/I dipilih dan dibimbing oleh guru dan petugas kesehatan untuk ikut melaksanakan sebagian usaha pemeliharaan kesehatan terhadap diri sendiri, keluarga, teman2nya dan masyarakat disekitarnya dengan diberi bekal pengetahuan dan keterampilan tentang kesehatan dengan kriteria : remaja usia 13 – 18 tahun, kelas 1 dan 2 SLT P sederajat dan SLT A sederajat, berwatak baik, berprestasi dan berminat b. Definisi Operasional : Ratio kader kesehatan remaja terhadap murid SLT P/MT s dan SLT A/MA adalah Jumlah kader kesehatan remaja bagi murid SLT P/MT s dan SLT A/MA dibanding dengan jumlah seluruh murid SLT P/MT s dan SLT A/MA yang ada dalam wilayah tertentu dan kurun waktu setahun c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah kader kesehatan remaja X 100 Jumlah seluruh murid SLT P/MT s dan SLT A/MA d. Sumber Data : ¬ Pengelola Program UKS Puskesmas /Kec. ¬ Pengelola data Puskesmas /Kec. e. Rujukan : ¬ Pedoman pelatihan KKR di sekolah T k. Lanjut, Depkes RI , 2003. ¬ Modul pelatihan KKR, Depkes RI , 2003 f. T arget : : 15% ¬ 2005 : 80% ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Pelatihan petugas, guru penjaskes/UKS ¬ Pengadaan/pemeliharaan UKS/UKGS Kit. ¬ T ersedianya wadah / Ruang UKS ¬ Pelatihan KKR bagi murid SLT P/MT s dan SLT A/MA 15. P r osent ase S t r at a P os Kesehat an P esant r en sehat yang dibina a. Pengertian : ¬ Pos kesehatan pesantren adalah : tempat pelayanan kesehatan sederhana yang diperuntukkan bagi para santri dan penghuni yang lain.
37
b. Definisi Operasional : Prosentase Strata Poskestren Sehat adalah : Jumlah Poskestren sehat dibanding Jumlah Poskestren yang dibina di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun dikalikan seratus persen. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah Poskestren sehat yang dibina X 100 Jumlah Poskestren yang dibina d. Sumber Data : ¬ Hasil Survei ¬ Pendataan e. Rujukan : ¬ Buku Pedoman PHBS ¬ Buku Pedoman UKBM f. T arget : : 10% ¬ 2005 : 30% ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Kegiatan pengumpulan data survei (berkoordinasi dengan Depag) 16. P r osent ase T empat I badah S ehat yang dibina a. Pengertian : ¬ T empat ibadah adalah : tempat yang digunakan untuk ibadah yg meliputi masjid, gereja, wihara, klenteng , dll. ¬ T empat ibadah sehat adalah : tempat ibadah yang telah berstrata PHBS utama – paripurna b. Definisi Operasional : Prosentase tempat ibadah sehat adalah Jumlah tempat ibadah sehat dibandingkan jumlah temat ibadah yang dibina di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun setahun dikalikan seratus persen. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah T empat I badah sehat X 100 Jumlah T empat I badah dibina d. Sumber Data : ¬ Survei, pendataan e. Rujukan : ¬ Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ¬ Pedoman Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat h. T arget : : 10% ¬ 2005 : 30% ¬ 2010 i. Langkah Kegiatan : ¬ Kegiatan pengumpulan data survei 17. P r osent ase P os UKK T ingkat Madya a. Pengertian : ¬ Pos UKK adalah : Pos UKK ( Pos Upaya Kesehatan Kerja ) adalah wadah pelayanan kesehatan kerja yang berada ditempat kerja dan dikelola oleh pekerja itu sendiri (kader) dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pekerja untuk meningkatkan produktivitas kerjanya ¬ Untuk mengukur tingkat kemajuan Pos UKK digunakan strata Pos UKK yang meliputi : Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri. ¬ Kriteria Pos UKK tingkat Madya adalah : Ada sarana P3K Kit untuk 30 – 50 orang, jenis obat : 5 10 jenis, ergonomi : 25 – 50% , Sarasehan
38
intervensi : 2 – 3 kali/th, penggunaan alat pelindung diri : 30 – 60% dan dana sehat > 50% b. Definisi Operasional : Prosentase Pos UKK tingkat madya adalah prosentase Jumlah Pos UKK tingkat madya dibanding Semua Pos UKK yang ada di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah Pos UKK tingkat madya X 100 Semua Pos UKK yang ada d. Sumber Data : ¬ Pengelola Program UKK Kec. / Puskesmas ¬ Pengelola data Kec. / Puskesmas e. Rujukan : ¬ Buku Pedoman Pos Upaya Kesehatan Kerja, T ahun 2001, Depkes RI . ¬ Buku Standar Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar. ¬ Catatan Renstra 1999 – 2004 f. T arget : : 6% ¬ 2005 :14% ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Pelatihan kader UKK ¬ Stimulan pos UKK ¬ Pembinaan 18. P r osent ase I nst it usi bebas r okok yang dibina a. Pengertian : ¬ Kawasan bebas rokok adalah : Kawasan bebas rokok adalah area / tempat kerja dimana tempat kerja dan sekitarnya tidak diperbolehkan untuk melaksanakan aktifitas merokok. ¬ I nstitusi : I nstitusi : merupakan tempat yang formal / resmi dari sekumpulan orang untuk melaksanakan aktifitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinhya dan ada managementnya b. Definisi Operasional : Prosentase I nstitusi bebas rokok yang dibina adalah jumlah kawasan yang bebas rokok dibanding jumlah I nstitusi yang dibina di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun dikalikan seratus persen. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah I nstitusi bebas rokok X 100 Jumlah I nstitusi yang dibina d. Sumber Data : ¬ Pengelola Program UKK Kec. e. Rujukan : ¬ Buku pedoman PHBS f. T arget : : 75% ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Sosialisasi ke institusi melalui media cetak & elektronik 19. P r osent ase P uskesmas dengan Klinik S anit asi. a. Pengertian : ¬ Puskesmas dengan Klinik Sanitasi adalah : Puskesmas yg melaksanakan kegiatan klinik sanitasi yang meliputi kegiatan
39
konseling terhadap pasien / klien yang mempunyai masalah penyakit berbasis lingkungan dan diikuti kunjungan lapangan sebagai tindaklanjut. b. Definisi Operasional : Prosentase Puskesmas dengan Klinik Sanitasi adalah Jumlah Puskesmas dengan Klinik Sanitasi dibanding Jumlah Puskesmas yang ada di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun dikalikan seratus persen. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah Puskesmas dengan Klinik Sanitasi X 100 Jumlah Puskesmas d. Sumber Data : ¬ Laporan Puskesmas ¬ Pendataan e. Rujukan : ¬ Buku pedoman klinik sanitasi utuk puskesmas ¬ Standar operasional propsedur klinik sanitasi bagi petugas ¬ Panduan konseling bagi petugas klinik sanitasi f. T arget : : 35% ¬ 2005 : 50% ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Pelatihan petugas klinik sanitasi ¬ Pengadaan sanitarian kit & media penyuluhan ¬ I ntervensi terhadap permasalahan kesehatan lingkungan 20. R umah S akit yang melaksanakan pr omosi kesehat an a. Pengertian : ¬ RS yang melaksanakan promosi kesehatan adalah : RS yang melaksanakan kegiatan promosi kesehatan oleh tenaga kesehatan minimal 4 kegiatan per tahun b. Definisi Operasional : RS yang melaksanakan promosi kesehatan adalah : jumlah RS yang melaksanakan promosi kesehatan oleh tenaga kesehatan minimal 4 kegiatan per tahun dibagi jumlah rumah sakit yang melakukan promosi kesehatan di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun dikalikan seratus persen. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jml RS yg melaksanakan Promkes min 4 kegitan selama setahun X 100 Jml RS yg melaksanakan Promkes d. Sumber Data : ¬ Laporan ¬ Pendataan e. Rujukan : ¬ Buku pedoman Penyuluhan Kesehatan Masyarakat untuk Rumah Sakit f. T arget : : 75% ¬ 2005 : 100% ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ KI E
40
21. Fr ekuensi pemapar an inf or masi kesehat an Melalui media massa, T V , R adio a. Pengertian : ¬ I nformasi kesehatan adalah : publikasi informasi kesehatan melalui media cetak & elektronik ( T V, radio, koran, majalah, buletin dsb ), dalam gedung / luar gedung yang dilakukan oleh Dinas kesehatan selama 1 tahun b. Definisi Operasional : Frekuensi publikasi informasi kesehatan Melalui media massa, T V, Radio adalah Jumlah pemaparan infokes melalui media massa, T V, radio dalam gedung / luar gedung yang dilakukan oleh Dinas kesehatan selama 1 tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah pemaparan infokes melalui media massa, T V, radio dalam 1 tahun (angka absolut) d. Sumber Data : ¬ Laporan Data ¬ Pendataan e. Rujukan : ¬ Buku Pedoman penyuluhan f. T arget : : 12 x/tahun ¬ 2005 : 48 x/tahun ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Promosi bidang kesehatan melalui media cetak, elektronik. V. P ENGAW AS AN OB AT , MAKANAN MI NUMAN DAN P ER B EKAL AN L AI NNYA 1. P r osent ase pemenuhan st andar mut u di I ndust r i f ar masi a. Pengertian : ¬ Standar mutu di I ndustri Farmasi adalah Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) di I ndustri Farmasi. Sesuai Kepmenkes No. 43/Menkes/SK/I I /1988 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik. ¬ Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) menyangkut seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu dan bertujuan untuk menjamin bahwa produk obat dibuat senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan penggunaan. b. Definisi Operasional : Prosentase pemenuhan standar mutu di I ndustri farmasi adalah prosentase Pencapaian standar mutu di I ndustri Farmasi dibanding I ndustri Farmasi yang dibina di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Pencapaian standar mutu di I ndustri Farmasi X 100 I ndustri Farmasi yang dibina d. Sumber Data : ¬ Hasil Monitoring dan evaluasi di I ndustri Farmasi e. Rujukan : ¬ Kep. MenKes RI . No. 43 / Menkes/SK/I I /1988 T entang Pedoman Cara produksi Obat yang baik ( CPOB). f. T arget : : Belum ada kegiatan ¬ 2005 : 70% ¬ 2010
41
g. Langkah Kegiatan : ¬ Perrtemuan Pembinaan ¬ Pelatihan ¬ Monitoring dan Evaluasi 2. P r osent ase pemenuhan st andar mut u di I ndust r i obat t r adisional a. Pengertian : ¬ Standar mutu di I ndustri Obat T radisional adalah Cara Pembuatan Obat T radisional yang Baik (CPOT B) di I ndustri Obat T radisional. Sesuai Kepmenkes RI No. 659/Menkes/SK/X/ 1991 tentang Cara Pembuatan Obat T radisional yang Baik (CPOT B). ¬ CPOT B meliputi seluruh aspek yang menyangkut pembuatan obat tradisional, yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku. b. Definisi Operasional : Prosentase pemenuhan standar mutu di I ndustri obat tradisional adalah prosentase Pencapaian standar mutu di I ndustri Obat T radisional dibanding I ndustri Obat T radisional yang dibina di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Pencapaian standar mutu di I ndustri Obat T radisional X 100 I ndustri Obat T radisional yang dibina d. Sumber Data : ¬ Hasil Monitoring dan Evaluasi I ndustri Obat T radisional e. Rujukan : ¬ Kepmenkes RI No. 659/Menkes/SK/X/ 1991 tentang Cara Pembuatan Obat T radisional yang Baik (CPOT B). f.
T arget :
: 20 % ¬ 2005 : 75 % ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Perrtemuan Pembinaan / Pelatihan ¬ Monitoring dan Evaluasi 3. P r osent ase pemenuhan st andar mut u di I ndust r i kosmet ika a. Pengertian : ¬ Standar mutu di I ndustri Kosmetika adalah Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) di I ndustri Kosmetika. ¬ CPKB meliputi seluruh aspek yang menyangkut pembuatan kosmetika, yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku. b. Definisi Operasional : Prosentase pemenuhan standar mutu di I ndustri kosmetika adalah prosentase pencapaian standar mutu di I ndustri Kosmetika dibanding I ndustri Kosmetika yang dibina di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun c. Cara Perhitungan/Rumus : Pencapaian standar mutu di I ndustri Kosmetika X 100 I ndustri Kosmetika yang dibina d. Sumber Data : ¬ Hasil Monitoring dan Evaluasi I ndustri Kosmetika e. Rujukan : ¬ Kepmenkes RI No. 965/Menkes/SK/XI / 1992 tentang Pedoman Cara Produksi Kosmetika yang Baik.
42
f.
T arget :
: 40 % ¬ 2005 : 75 % ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Perrtemuan Pembinaan / Pelatihan ¬ Monitoring dan Evaluasi 4. P r osent ase pemenuhan st andar mut u di I ndust r i Alat kesehat an a. Pengertian : ¬ Standar mutu di I ndustri Alat Kesehatan adalah Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) di I ndustri Alat Kesehatan. ¬ CPAKB meliputi seluruh aspek yang menyangkut pembuatan Alat Kesehatan, yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku. b. Definisi Operasional : Prosentase pemenuhan standar mutu di I ndustri alat kesehatan adalah prosentase Pencapaian standar mutu di I ndustri Alat Kesehatan dibanding I ndustri Alat Kesehatan yang dibina di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun c. Cara Perhitungan/Rumus : Pencapaian standar mutu di I ndustri Alat Kesehatan X 100 I ndustri Alat Kesehatan yang dibina d. Sumber Data : ¬ Hasil Monitoring dan Evaluasi I ndustri Alat Kesehatan. e. Rujukan : ¬ Permenkes RI No. 1884/Menkes/Per/X/ 2004 tentang Pengamanan Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah T angga ( PKRT ). f. T arget : : 40 % ¬ 2005 : 75 % ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Pertemuan Pembinaan / Pelatihan ¬ Monitoring dan Evaluasi 5. P r osent ase pemenuhan st andar mut u di I ndust r i Makanan minuman a. Pengertian : ¬ Standar mutu di I ndustri Makanan Minuman adalah Cara Pembuatan Makanan Minuman yang Baik (CPMB) di I ndustri Makanan Minuman. ¬ CPMB meliputi seluruh aspek yang menyangkut pembuatan makanan minuman, yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku. b. Definisi Operasional : Prosentase pemenuhan standar mutu di I ndustri makanan minuman adalah prosentase jumlah pencapaian standar mutu di I ndustri Makanan Minuman dibanding jumlah I ndustri Makanan Minuman yang dibina di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun c. Cara Perhitungan/Rumus : Pencapaian standar mutu di I ndustri Makanan Minuman X 100 I ndustri Makanan Minuman yang dibina d. Sumber Data : ¬ Hasil Monitoring dan Evaluasi I ndustri Makanan Minuman. e. Rujukan : ¬ Buku Cara produksi Makanan Minuman yang baik
43
f.
T arget :
: 20% ¬ 2005 :¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Penyiapan instrumen pembinaan CPMB ¬ Pelaksaan pembinaan ¬ Monitoring dan Evaluasi 6. P r osent asi I ndust r i Makanan Minuman yang menggunakan B ahan T ambahan Makanan (B T M) yang memenuhi syar at kesehat an yang dibina. a. Pengertian : ¬ Bahan T ambahan Makanan (BT M) adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan ingridien khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai niali gizi, yang dengan sengaja ditambahkan kedalam makanan untuk maksud teknologi (termasuk organoleptik) pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan (langsung atau tidak langsung) suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas makanan tersebut. b. Definisi Operasional : Prosentase I ndustri Makanan Minuman yang menggunakan Bahan T ambahan Makanan (BT M) yang memenuhi syarat kesehatan yang dibina adalah prosentase jumlah I ndustri Makanan Minuman yang menggunakan Bahan T ambahan Makanan (BT M) yang memenuhi syarat kesehatan dibanding Jumlah I ndustri Makanan Minuman yang dibina di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah I ndustri Mamin yang menggunakan BT M yg memenuhi syarat X 100 Jumlah I ndustri Makanan Minuman yang dibina d. Sumber Data : ¬ Hasil Monitoring dan Evaluasi I ndustri makanan dan minuman e.
Rujukan : ¬
f.
T arget :
Permenkes RI Nomor : 722/Menkes/Per/I X/88 tentang Bahan T ambahan Makanan
: 20% ¬ 2005 :¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Penyiapan instrumen pembinaan CPMB ¬ Pelaksaan pembinaan ¬ Monitoring dan Evaluasi 7. P r osent ase pemenuhan st andar mut u dist r ibusi di P edagang B esar Far masi (P B F) a. Pengertian : ¬ Standar mutu distribusi di Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah Cara Distribusi yang Baik di Pedagang Besar Farmasi (PBF). ¬ Aspek utama yang diperhatikan adalah personalia, bangunan dan ruangan untuk menyimpan obat, prosedur operasional yang mantap dan dokumentasi pengadaan dan penyaluran obat, sesuai dengan Buku Pedoman Pengadaan, Penyimpanan dan Penyaluran Obat Depkes RI tahun 1989.
44
b. Definisi Operasional : Prosentase pemenuhan standar mutu distribusi di Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah prosentase Pencapaian standar mutu distribusi di Pedagang Besar Farmasi (PBF) dibanding Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang dibina di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Pencapaian standar mutu distribusi di Pedagang Besar Farmasi (PBF) X 100 Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang dibina d. Sumber Data : ¬ Hasil Monitoring dan Evaluasi Pedagang besar farmasi e. Rujukan : ¬ Kepmenkes RI No. 1191/Menkes/SK/I X/ 2002 tentang Perubahan atas Permenkes RI NO. 918 / Menkes/Per/X/1993 T entang Pedagang Besar Farmasi. f. T arget : : 15 % ¬ 2005 : 40 % ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Perrtemuan Pembinaan / Pelatihan ¬ Monitoring dan Evaluasi 8. P r osent ase pemenuhan st andar mut u dist r ibusi di P edagang B esar Alat Kesehat an (P B AK). a. Pengertian : ¬ Standar mutu distribusi di Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) adalah Cara Distribusi yang Baik di Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK). b. Definisi Operasional : Prosentase pemenuhan standar mutu distribusi di Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) adalah prosentase pencapaian standar mutu distribusi di Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) dibanding Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) yang dibina di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Pencapaian standar mutu distribusi di PBAK X 100 Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) yang dibina d. Sumber Data : ¬ Hasil Monitoring dan Evaluasi Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) e. Rujukan : ¬ Permenkes RI NO. 1184 / Menkes/Per/X/2004 T entang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah T angga (PKRT ). f. T arget : : 15 % ¬ 2005 : 40 % ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Perrtemuan Pembinaan / Pelatihan ¬ Monitoring dan Evaluasi 9. P r opor si pr oduk Obat Asli I ndonesia (OAI ) yang dimanf aat kan pada pelayanan kesehat an f or mal a. Pengertian : ¬ Obat Asli I ndonesia (OAI ) adalah bahan atau ramuan bahan berkhasiat obat yang memiliki komposisi sepenuhnya atau lebih dari 75 % bobotnya, terdiri dari bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan
45
mineral atau sediaan sarian (galenika) yang berasal dari alam I ndonesia. b. Definisi Operasional : Proporsi produk Obat Asli I ndonesia (OAI ) yang dimanfaatkan pada pelayanan kesehatan formal adalah Jumlah produk Obat Asli I ndonesia (OAI ) yang yang diadakan dibanding Jumlah jenis obat seluruhnya yang diadakan Kab/Kota di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah produk Obat Asli I ndonesia (OAI ) yang yang diadakan X 100 Jumlah jenis obat seluruhnya yang diadakan Kab/Kota d. Sumber Data : ¬ Daftar Jenis Obat yang diadakan oleh Kab/Kota e. Rujukan : ¬ Buku Pedoman Fitopharmaca f. T arget : : 1% ¬ 2005 : 1% ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Perrtemuan Sosialisasi / Pembinaan ¬ Monitoring dan Evaluasi 10. S t andar isasi simplisia dan ekst r ak Obat Asli I ndonesia (OAI ) a. Pengertian : ¬ Simplisia ialah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. ¬ Simplisia nabati adalah simplisia berupa tanaman utuh, bagian tanaman dan eksudat tanaman. ¬ Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, diluar pengaruh matahari langsung. Ekstrak kering harus mudah digerus menjadi serbuk. (Farmakope I ndonesia) b. Definisi Operasional : Standarisasi simplisia dan ekstrak Obat Asli I ndonesia (OAI ) adalah jumlah simplisia dan ekstrak Obat Asli I ndonesia (OAI ) yang terstandart / tersertifikasi. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah standar simplisia dan ekstrak Obat Asli I ndonesia (OAI ) yang terstandart (angka absolut) d. Sumber Data : ¬ Pusat Kajian Simplisia & Ekstrak / I nstitut Obat Asli I ndonesia Jawa T engah. e. Rujukan : ¬ Pedoman uji mutu Simlisia dan Ekstrak. f. T arget : : Belum ada kegiatan. ¬ 2005 : 40 ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Penyiapan sarana dan prasarana Laboratorium uji ¬ Pelaksanaan kegiatan uji mutu / standarisasi ¬ Sertifikasi
46
11. P r osent ase pemenuhan st andar mut u pelayanan kef ar masian di Apot ik a. Pengertian : ¬ Pelayanan kefarmasian (Pharmaceutical Care) adalah pelayanan pekerjaan kefarmasian, yaitu pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional (UU Kesehatan). ¬ Standar mutu pelayanan kefarmasian di Apotik meliputi aspek standar sumber daya manusia, manajemen dan administrasi, sarana dan prasarana, pengelolaan sediaan farmasi dan proses pelayanan obat. b. Definisi Operasional : Prosentase pemenuhan standar mutu pelayanan kefarmasian di Apotik adalah prosentase pencapaian standar mutu pelayanan kefarmasian di Apotik dibanding Apotik yang dibina di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun c. Cara Perhitungan/Rumus : Pencapaian standar mutu pelayanan kefarmasian di Apotik X 100 Apotik yang dibina d. Sumber Data : ¬ Hasil Monitoring dan Evaluasi standart Yanfar di Apotik e. Rujukan : ¬ Standar pelayanan kefarmasian Komunitas di apotik f. T arget : : 10% ¬ 2005 : 20% ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Pertemuan Sosialisai / Pembinaan / Pelatihan ¬ Penyusunan instrumen ¬ Pelaksaan Monitoring dan evaluasi 12. P r osent ase pemenuhan st andar mut u pelayanan kef ar masian di P uskesmas. a. Pengertian : ¬ Standar mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi aspek standar tenaga, permintaan obat, penerimaan obat, penyimpanan obat, distribusi obat, pelayanan resep dan pencatatan pelaporan. b. Definisi Operasional : Prosentase pemenuhan standar mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas adalah prosentase Pencapaian standar mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas dibanding Puskesmas yang dibina di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Pencapaian standar mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas X 100 Puskesmas yang dibina d. Sumber Data : ¬ Hasil Monitoring dan Evaluasi Standar pengelolaan obat di Puskesmas e. Rujukan : ¬ Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas ¬ Dirjen Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Depkes RI , 2004.
47
f.
T arget :
: 20% ¬ 2005 : 50% ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Pertemuan Pembinaan / Pelatihan ¬ Penyusunan instrumen ¬ Pelaksaan Monitorng dan evaluasi 13. P r osent ase pemenuhan st andar mut u pelayanan kef ar masian di R umah S akit . a. Pengertian : ¬ Standar mutu pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit meliputi : Falsafah dan tujuan, administrasi dan pengelolaan, sumber daya manusia, fasilitas dan peralatan, kebijakan dan prosedur, pengembangan staf dan program pendidikan, Evaluasi dan pengendalian mutu, dan Proses pelayanan resep. b. Definisi Operasional : Prosentase pemenuhan standar mutu pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit adalah prosentase Pencapaian standar mutu pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit dibanding Rumah Sakit yang dibina di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Pencapaian standar mutu pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit X 100 Rumah Sakit yang dibina d. Sumber Data : ¬ Hasil Monitoring dan Evaluasi Stándar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. e. Rujukan : ¬ Standart Pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit. f. T arget : : 20 % ¬ 2005 : 50 % ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Perrtemuan Pembinaan / Pelatihan ¬ Monitoring dan Evaluasi
VI .
S UMB ER DAYA KES EHAT AN 1. P r opor si P KD dibanding j umlah desa a. Pengertian : ¬ Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) adalah merupakan suatu Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk oleh, untuk dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah desa/kelurahan yang didukung oleh tenaga kesehatan profesional untuk melakukan upaya kesehatan promotif, preventif, dan kuratif sesuai dengan kewenangannya di bawah pembinaan teknis Puskesmas dan organisasi profesi (I BI , PPNI , dan lainnya) b. Definisi Operasional : Proporsi Poliklinik Kesehatan Desa dengan Jumlah Desa adalah: Perbandingan antara jumlah Poliklinik Kesehatan Desa yang ada pada saat ini di wilayah Puskesmas dengan jumlah desa yang ada saat ini di wilayah Puskesmas yang sama.
48
c.
Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah Poliklinik Kesehatan Desa X 100 Jumlah Desa d. Sumber Data : ¬ Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. e. Rujukan : ¬ SK Kadinkes Prop. Jateng No. 445/5358/6/T h.2004 T gl. 10 Jan 2005 ¬ Peraturan Gubernur Jawa T engah No. 90 T h. 2005 T entang Pelaksanaan PKD di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa T engah f. T arget : ¬ 1000 Polindes tiap tahun difasilitasi mjd PKD (th. 2004 s/d 2008) ¬ Sampai th 2005 : 2000 PKD ¬ th 2008 : 4000 PKD g. Langkah Kegiatan : ¬ Fasilitasi Polindes menjadi PKD (fisik dan peralatan) ¬ Pelatihan nakes pengelola PKD ¬ Pemberdayaan masyarakat dlm pemanfaatan & pengeloaan PKD 2. R asio B idan desa dibanding j umlah desa a. Pengertian : ¬ Bidan desa adalah : Seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang berupaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dalam peningkatan upaya kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak yang merata keseluruh pelosok tanah air dan penempatan bidan di wilayah pedesaan b. Definisi Operasional : Rasio Bidan Desa dibanding jumlah desa adalah: Perbandingan jumlah tenaga Bidan Desa yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan kebidanan (asuhan kebidanan) di desa pada saat ini di wilayah Puskesmas dengan jumlah desa yang ada di wilayah Puskesmas yang sama c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah Bidan Desa X 100 Jumlah Desa d. Sumber Data : ¬ Usulan pengangkatan Bidan Desa dari Dinas Kesehatan Propinsi/Dinas Kesehatan Kab/Kota ¬ Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ¬ Data Subag Kepegawaian Dinkes Prop. Jateng e. Rujukan : ¬ Kepmenkes No. 1212/Menkes/SK/I X/2002 T anggal 26 September 2002 : 100 bidan / 100.000 penduduk f. T arget : : 46/1000 penduduk ¬ 2005 : 65/1000 penduduk ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Analisis kebutuhan untuk penempatan bidan desa yang disesuaikan dengan jumlah penduduk di desa 3. R asio t enaga kesehat an P uskesmas dibanding j umlah P uskesmas a. Pengertian : ¬ T enaga Kesehatan adalah: adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk
49
jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (PP No.32 T ahun 1996 tentang T enaga Kesehatan). b. Definisi Operasional : ¬ Rasio tenaga kesehatan Puskesmas dibanding jumlah Puskesmas adalah Jumlah tenaga kesehatan yang ada saat ini di Puskesmas sesuai spesifikasi tenaganya (PNS, PT T , Kontrak, Honor Daerah, Harian Lepas, Wiyata Bakti) dibanding Jumlah Puskesmas yang ada saat ini di satu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. ¬ R asio Dokt er yang dimaksud adalah: Perbandingan jumlah tenaga Dokter yang memberikan pelayanan kesehatan saat ini di Puskesmas di wilayah Kabupaten/ Kota dengan jumlah Puskesmas yang ada saat ini di wilayah Kabupaten/ Kota yang sama. ¬ R asio Dokt er Gigi yang dimaksud adalah: Perbandingan jumlah tenaga Dokter Gigi yang memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut saat ini di Puskesmas di wilayah Kabupaten/ Kota dengan jumlah Puskesmas yang ada saat ini di wilayah Kabupaten/ Kota yang sama. ¬ R asio P er awat yang dimaksud adalah: Perbandingan jumlah tenaga Perawat dengan pendi dikan SPK – D3- D4 – S1 yang memberikan pelayanan kesehatan saat ini di Puskesmas di wilayah Kabupaten/ Kota dengan jumlah Puskesmas yang ada saat ini di wilayah Kabupaten/ Kota yang sama. ¬ R asio B idan yang dimaksud adalah: Perbandingan jumlah tenaga Bidan dengan pendidikan D1 – D3 - D4 yang memberikan pelayanan kesehatan saat ini di Puskesmas di wilayah Kabupaten/ Kota dengan jumlah Puskesmas yang ada saat ini di wilayah Kabupaten/ Kota yang sama. ¬ R asio Asist en Apot eker yang dimaksud adalah: Perbandingan jumlah tenaga Asisten Apoteker dengan pendidikan D1 – D3 yang memberikan pelayanan dibidang kefarmasian saat ini di Puskesmas di wilayah Kabupaten/ Kota dengan jumlah Puskesmas yang ada saat ini di wilayah Kabupaten/ Kota yang sama. ¬ R asio T enaga Gizi yang dimaksud adalah: Perbandingan jumlah tenaga Gizi dengan pendidikan D1 – D3 – D4 – S1 yang memberikan pelayanan dibidang konseling gizi masyarakat pada saat ini di Puskesmas di wilayah Kabupaten/ Kota dengan jumlah Puskesmas yang ada saat ini di wilayah Kabupaten/ Kota yang sama. ¬ R asio T enaga S anit ar ian yang dimaksud adalah: Perbandingan jumlah tenaga Sanitarian dengan pendidikan D1 – D3 – S1 yang melaksanakan tugas dibidang kesehatan lingkungan/ kesehatan masyarakat pada saat ini di Puskesmas di wilayah Kabupaten/ Kota dengan jumlah Puskesmas yang ada saat ini di wilayah Kabupaten/ Kota yang sama. ¬ R asio T enaga S ar j ana Kesehat an Masyar akat yang dimaksud adalah: Perbandingan jumlah tenaga Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan pendidikan S1 – S2 yang melaksanakan tugas dibidang kesehatan masyarakat / teknis manajemen pada saat ini di Puskesmas di wilayah Kabupaten/ Kota dengan jumlah Puskesmas yang ada saat ini di wilayah Kabupaten/ Kota yang sama. ¬ R asio T enaga L abor at or ium yang dimaksud adalah: Perbandingan jumlah tenaga laboratorium dengan pendidikan SMAK - D3 Analis Kesehatan yang melaksanakan tugas dibidang pelayanan laboratorium pada saat ini di Puskesmas di wilayah Kabupaten/ Kota dengan jumlah Puskesmas yang ada saat ini di wilayah Kabupaten/ Kota yang sama. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah tenaga kesehatan yang ada saat ini di Puskesmas sesuai spesifikasi tenaganya (PNS, PT T , Kontrak, Honor Daerah, Harian Lepas, Wiyata Bakti) Jumlah Puskesmas yang ada saat ini di wilayah Kabupaten atau Kota yang sama
50
d. Sumber Data : ¬ Laporan Keadaan T enaga Kesehatan Dinas Kabupaten/Kota ¬ Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa T engah ¬ Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota e. Rujukan : ¬ PP No.32 T ahun 1996 tentang T enaga Kesehatan f. T arget : g. Langkah Kegiatan : ¬ Analisis kebutuhan tenaga kesehatan di Puskesmas ¬ Optimalisasi tenaga kesehatan di Puskesmas 4. R asio t enaga kesehat an di R S P emer int ah a. Pengertian : ¬ T enaga Medis meliputi: T enaga Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi. ¬ T enaga Keper awat an meliputi: T enaga Perawat (SPK, D3 Keperwt, S1 Keperwt) dan Bidan (D1, D3, D4) ¬ T enaga Kef ar masian meliputi: T enaga Apoteker, Analis Farmasi, dan Asisten Apoteker. ¬ T enaga Kes Masyar akat meliputi: T enaga Epidemiolog Kes, Entemolog Kes, Mikrobiolog Kes, Penyuluh Kes, Administrator Kes, dan Sanitarian ¬ T enaga Gizi meliputi: T enaga Nutrisionis, dan Dietisien. ¬ T enaga Ket er apian Fisik meliputi: T enaga Fisioterapis, Okupasiterapis, dan T erapis Wicara. ¬ T enaga Ket eknisian Medis meliputi: T enaga Radiografer, Radio T erapis, T eknisi Gigi, T eknisi Elektro Medis, Analis Kesehatan, Refraksionis Optisien, Otorik Prostetik, T eknisi T ranfusi, dan Perekam Medis. b. Definisi Operasional : Rasio tenaga kesehatan di RS adalah Jumlah T enaga Kesehatan Rumah Sakit Pemerintah sesuai kualifikasinya dibanding jumlah RS Pemerintah yang ada di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah T enaga Kesehatan Rumah Sakit Pemerintah sesuai kualifikasinya Jumlah RS Pemerintah d. Sumber Data : ¬ Pencatatan dan pelaporan Rumah Sakit Umum/Khusus Daerah Kab/Kota ¬ Pencatatan dan pelaporan Rumah Sakit Umum/Khusus Propinsi ¬ Pencatatan dan pelaporan Rumah Sakit Umum/Khusus Pusat ¬ Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) e. Rujukan : ¬ PP No 32 T ahun 1996 T entang T enaga Kesehatan f. T arget : g. Langkah Kegiatan : ¬ Analisis Kebutuhan T enaga Kesehatan di Unit Rumah Sakit 5. R asio t enaga kesehat an di R S S wast a a. Pengertian : ¬ T enaga Medis meliputi: T enaga Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi. ¬ T enaga Keper awat an meliputi: T enaga Perawat (SPK, D3 Keperwt, S1 Keperwt) dan Bidan (D1, D3, D4)
51
¬
T enaga Kef ar masian meliputi: T enaga Apoteker, Analis Farmasi, dan Asisten Apoteker. ¬ T enaga Kes Masyar akat meliputi: T enaga Epidemiolog Kes, Entemolog Kes, Mikrobiolog Kes, Penyuluh Kes, Administrator Kes, dan Sanitarian ¬ T enaga Gizi meliputi: T enaga Nutrisionis, dan Dietisien. ¬ T enaga Ket er apian Fisik meliputi: T enaga Fisioterepis, Okupasiterapis, dan T erapis Wicara. ¬ T enaga Ket eknisian Medis meliputi: T enaga Radiografer, Radio T erapis, T eknisi Gigi, T eknisi Elektro Medis, Analis Kesehatan, Refraksionis Optisien, Otorik Prostetik, T eknisi T ranfusi, dan Perekam Medis. b. Definisi Operasional : Rasio tenaga kesehatan di RS adalah Jumlah T enaga Kesehatan Rumah Sakit Pemerintah sesuai kualifikasinya dibanding jumlah RS Pemerintah yang ada di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah T enaga Kesehatan Rumah Sakit Swasta sesuai kualifikasinya Jumlah RS Pemerintah d. Sumber Data : ¬ Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ¬ Pencatatan dan pelaporan Rumah Sakit Umum/Khusus Swasta ¬ Organisasi Profesi e. Rujukan : ¬ PP No 32 T ahun 1996 T entang T enaga Kesehatan f. T arget : g. Langkah Kegiatan : ¬ Pertemuan Persatuan Rumah Sakit I ndonesia (PERSI ) Wilayah Jawa T engah. ¬ Pertemuan Majelis T enaga Kesehatan Propinsi Jawa T engah 6.
R asio t enaga kesehat an di B P / R B swast a a. Pengertian : ¬ T enaga Medis meliputi: T enaga Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi. ¬ T enaga Keper awat an meliputi: T enaga Perawat (SPK, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan) dan Bidan (D1, D3, D4) b. Definisi Operasional : Rasio tenaga kesehatan di BP/RB swasta adalah Jumlah T enaga Kesehatan BP/RB Swasta dibanding jumlah BP/RB Swasta yang ada di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah T enaga Kesehatan di BP/RB Swasta sesuai kualifikasinya Jumlah BP/RB Swasta d. Sumber Data : ¬ Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ¬ Laporan semesteran dari BP/RB Swasta ¬ Organisasi Profesi e. Rujukan : ¬ PP No 32 T ahun 1996 T entang T enaga Kesehatan f. T arget : g. Langkah Kegiatan : -
52
7.
P r osent ase lembaga pendidikan dan pelat ihan kesehat an t er akr edit asi a. Pengertian : ¬ Lembaga Diklat Kesehatan T erakreditasi adalah: Lembaga Diklat Kesehatan di wilayah Kabupaten/ Kota/ Propinsi yang telah mendapat pengakuan standard bidang penyelenggaraan Diklat tenaga kesehatan dari Lembaga yang berwenang b. Definisi Operasional : Prosentase lembaga diklat kesehatan terakreditasi adalah prosentase Jumlah Lembaga Diklat T erakreditasi dibanding Jumlah Lembaga Diklat yang ada di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah Lembaga Diklat T erakreditasi X 100 Jumlah Lembaga Diklat yang ada d. Sumber Data : ¬ SI PT K Dinas Kesehatan Propinsi ¬ Pusdiklat Depkes RI ¬ Balai Diklat Propinsi Jawa T engah e. Rujukan : ¬ Kepmenkes RI No 72/Menkes/SK/5/2003 T entang Diklat Kesehatan ¬ SK Ka.Pusdiklat Depkes RI f. T arget : : 100% ¬ 2005 : 100% ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Mengembangkan dan meningkatkan mutu lembaga diklat
8.
P r osent ase I nst it usi P endidikan Kesehat an t er akr edit asi a. Pengertian : ¬ I nstitusi Pendidikan Kesehatan T erakreditasi adalah: I nstitusi Pendidikan Kesehatan di wilayah Kabupaten/ Kota/ Propinsi yang telah mendapat pengakuan standard bidang penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan dari Lembaga yang berwenang b. Definisi Operasional : Prosentase institusi kesehatan terakreditasi adalah prosentase Jumlah I nstitusi Pendidikan Kesehatan T erakreditasi dibanding Jumlah I nstitusi Pendidikan yang ada di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah I nstitusi Pendidikan Kesehatan T erakreditasi X 100 Jumlah I nstitusi Pendidikan yang ada d. Sumber Data : ¬ SI PT K Dinas Kesehatan Propinsi ¬ Pusdiknakes Depkes RI e. Rujukan : ¬ Kepmenkes RI No. HK.00.SD.SK.VI I I .0888 T entang Akreditasi I nstitusi ¬ SK Ka.Pusdiknakes ttg Juknis Penyelenggaraan SI PENSI MARU tahun 2005 f. T arget : : 60% ¬ 2005 : 100% ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Binwasdal I nstitusi Diknakes ¬ Diklat SDM inst. Diknakes
53
¬ 9.
Optimalisasi pendataan institusi diknakes melalui SI PT K
P r osent ase T enaga Kesehat an P r of esional yang memiliki lisensi a. Pengertian : ¬ T enaga Kesehatan Profesional adalah: T enaga kesehatan yang dalam melaksanakan tugas di bidangnya mematuhi standard profesi. ¬ Lisensi adalah: I zin yang diberikan oleh Lembaga Pemerintah yang berwenang kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas profesinya b. Definisi Operasional : Prosentase T enaga Kesehatan Profesional yang memiliki lisensi adalah Jumlah T enaga Kesehatan Professional yang memiliki lisensi dibanding Jumlah T enaga Profesional yang ada di satu wilayah pada kurun waktu satu tahun c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumlah T enaga Kesehatan Professional yang memiliki lisensi Jumlah T enaga Profesional d. Sumber Data : ¬ Majelis T enaga Kesehatan Propinsi Jawa T engah ¬ Organisasi Profesi ¬ Sinakes Dinas Kesehatan Propinsi e. Rujukan : ¬ PP No 32 T ahun 1996 T entang T enaga Kesehatan ¬ SK Gubernur Jateng No. 24 T ahun 2004 T entang Majelis T enaga Kesehatan ( MT KP ) Propinsi Jawa T engah. ¬ Kepmenkes No. 900/Menkes/SK/VI I /2002 T entang I zin Praktek Bidan ¬ Kepmenkes No. 1239/Menkes/SK/XI /2001 T entang I zin Praktek Perawat ¬ Permenkes No. 867/ Menkes/Per/VI I I /2004 T entang I zin Praktek T erapi Wicara ¬ Kepmenkes No. 679/Menkes/SK/V/2003 T entang I zin Praktek Asisten Apoteker ¬ Kepmenkes No. 545/Menkes/SK/VI /2002 T entang I zin Refraksi Optisien ¬ UU No. 29/2004 tentang I jin Praktek Doter dan Doker Gigi f. T arget : : 10 % ¬ 2005 : 80 % ¬ 2010 g. Langkah Kegiatan : ¬ Sertifikasi, Registrasi, dan Lisensi T enaga Kesehatan di Jawa T engah ¬ Pelatihan T enaga Kesehatan Profesional
10. Jumlah T enaga Fungsional Kesehat an a. Pengertian : ¬ T enaga Fungsional Kesehat an adalah: T enaga yang diangkat oleh Pemerintah/ Pejabat yang berwenang dan ditugaskan secara penuh di bidang kesehatan sesuai fungsi dan SK pengangkatan fungsional, meliputi : a). Dokter b). Dokter Gigi c). Perawat d). Bidan e). Perawat Gigi f). Apoteker
54
g). Asisten Apoteker h). Penyuluh Kes Masy i). Admin Kes j). Epidemiolog Kes k). Entomolog Kes l). Nutrisionis m). Radiografer n). Pranata Lab Kes o). Elektromedis p). Sanitarian q). Perekam Medis ¬ L ingkup Kab/ Kot a meliputi: a) Dinas Kes Kab/ Kota b) RSUD c) Gudang Farmasi d) Balai Pengobatan e) Puskesmas f) Puskesmas Pembantu g) Poliklinik Kes Desa h) Laboratorium Kes ¬ L ingkup P r opinsi meliputi: a) Dinas Kes Propinsi b) RSUD c) RSJD d) RS Khusus e) Balai Pengobatan f) Balai Kesehatan g) Balai Lab Kes b. Definisi Operasional : Jumlah T enaga Fungsional Kesehatan adalah Jumlah T enaga Fungsional Kesehatan yang ada saat ini di lingkup Kabupaten/ Kota, Propinsi dalam kurun waktu satu tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Angka absolut d. Sumber Data : ¬ Laporan Jabatan fungsional Dinas Kesehatan Propinsi ¬ Laporan Jabatan fungsional Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ¬ Badan Kepegawaian Daerah Propinsi ¬ Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota e. Rujukan : ¬ PP No 32 T ahun 1996 T entang T enaga Kesehatan ¬ SK Fungsional masing-masing jabfung f. T arget : : 60 % ¬ 2005 : 80 % ¬ 2010 h. Langkah Kegiatan : ¬ Diklat Jabatan Fungsional T enaga Kesehatan ¬ Analisis Kebutuhan T enaga Fungsional Kesehatan 11. R asio j umlah t enaga administ r asi penunj ang kesehat an di P uskesmas a. Pengertian : ¬ T enaga administrasi penunjang adalah tenaga yang mempunyai latar belakang non kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang
55
administrasi, meliputi tenaga lulusan SMP, SMA, D1, D3, D4, S1, S2 non kesehatan. b. Definisi Operasional : Rasio jumlah tenaga administrasi penunjang kesehatan di Puskesmas adalah rasio jumah tenaga yang mempunyai latar belakang non kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang administrasi dibanding jumlah Puskesmas yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumah tenaga non kesehatan yang melaksanakan tugas administrasi jumlah Puskesmas d. Sumber Data : ¬ Laporan Keadaan tenaga Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ¬ Badan Kepegawaian Daerah Propinsi ¬ Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota e. Rujukan : ¬ PP No 32 T ahun 1996 T entang T enaga Kesehatan f. T arget : g. Langkah Kegiatan : ¬ Analisis Kebutuhan T enaga Administrasi Penunjang Kesehatan ¬ Diklat SDM Non Kesehatan 12. R asio j umlah t enaga administ r asi penunj ang kesehat an di R S pemer int ah a. Pengertian : ¬ T enaga administrasi penunjang adalah : Jumah tenaga yang mempunyai latar belakang non kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang administrasi, meliputi tenaga lulusan SMP, SMA, D1, D3, D4, S1, S2 non kesehatan. b. Definisi Operasional : Rasio jumlah tenaga administrasi penunjang kesehatan di RS Pemerintah adalah rasio jumah tenaga yang mempunyai latar belakang non kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang administrasi dibanding jumlah RS Pemerintah yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumah tenaga non kesehatan yang melaksanakan tugas administrasi jumlah RS Pemerintah d. Sumber Data : ¬ Laporan Keadaan T enaga Kesehatan Dinkes Kabupaten/ Kota. ¬ Badan Kepegawaian Daerah Propinsi ¬ Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota e. Rujukan : ¬ PP No 32 T ahun 1996 T entang T enaga Kesehatan f. Langkah Kegiatan : ¬ Analisis Kebutuhan T enaga Administrasi Penunjang Kesehatan ¬ Diklat SDM Non Kesehatan 13. R asio j umlah t enaga administ r asi penunj ang kesehat an di R S swast a a. Pengertian : ¬ T enaga administrasi penunjang adalah : Jumah tenaga yang mempunyai latar belakang non kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang administrasi, meliputi tenaga lulusan SMP, SMA, D1, D3, D4, S1, S2 non kesehatan. b. Definisi Operasional : ¬ Rasio jumlah tenaga administrasi penunjang kesehatan di RS Swasta adalah rasio jumah tenaga yang mempunyai latar belakang non
56
kesehatan yang melaksanakan tugas di bidang administrasi dibanding jumlah RS Swasta yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. c. Cara Perhitungan/Rumus : Jumah tenaga non kesehatan yang melaksanakan tugas administrasi jumlah RS Swasta d. Sumber Data : ¬ Sinakes Dinas Kesehatan Propinsi ¬ Sinakes Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota e. Rujukan : ¬ PP No 32 T ahun 1996 T entang T enaga Kesehatan f. T arget : g. Langkah Kegiatan : ¬ Analisis Kebutuhan T enaga Administrasi Penunjang Kesehatan ¬ Diklat SDM Non Kesehatan
Ditetapkan di Pada tanggal
: Semarang :
KEPALA DI NAS KESEHAT AN PROPI NSI JAWA T ENGAH
Dr. BUDI HARDJA, DT M&H, MPH Pembina Utama Muda NI P. 140 104 087
57
