PENGEMBANGAN MODEL PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN BERBASIS REGISTRASI KEMATIAN DAN PENYEBAB KEMATIAN DI 12 KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2012
Disusun Oleh: Ning Sulistiyowati dan kawan-kawan
PUSAT TEKNOLOGI INTERVENSI KESEHATAN MASYARAKAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Tim Penyusun: Ning Sulistyowati Joko Irianto Oster Suriani Yuana Wiryawan Felly P. Senewe Rachmalina Soerahman Atmarita
Contact Person: Ning Sulistiyowati, SKM, M.Kes. Pusat Teknologi Intervensi Kesheatan Masyarakat Jl. Percetakan Negara No. 29 Jakarta Pusat
Daftar Isi
Daftar Isi
halaman iii
Sambutan
iv
1
Pendahuluan
1
2
Tujuan
2
3
Metode a. Jenis Penelitian b. Lokasi c. Pelaksanaan d. Modifikasi Sistem Registrasi Kematian dan Penyebab Kematian
2 2 2 2 3
4
Hasil a. Modifikasi Sistem Registrasi Kematian dan Penyebab Kematian
3 3
b. Cakupan Pengumpulan Data Kematian dan Penyebab Kematian
4
c. Model Intervensi Progam Berbasis Data Penyebab Kematian
6
Analisis Kebijakan a. Konteks dan Pentingnya Masalah
7 7
5
b. Kritik Terhadap Pilihan Kebijakan
8
c. Rekomendasi
9
Daftar Pustaka
10
iii
Sambutan Kepala Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat Pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan perlu didukung dengan ketersediaan sistem informasi kesehatan yang memadai. Sejak adanya desentralisasi maka pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten/ Kota menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga perlu adanya ketersediaan sistem informasi di Kabupaten/Kota. Informasi yang memadai akan menjadi dasar pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi dan perencanaan program. Salah satu sumber informasi yang paling ideal adalah sistem registrasi vital yaitu sistem pencatatan kejadian kelahiran dan kematian. Sehubungan dengan belum memadainya sistem registrasi vital di Indonesia, maka evaluasi berbagai status kesehatan di Indonesia pada umumnya menggunakan data sensus atau survei yang mempunyai berbagai keterbatasan untuk dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah. Undang-undang No. 36 Tahun 2006 mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan kejadian kelahiran dan kematian yang menjadi tugas dari Kementerian Dalam Negeri. Bagi sektor kesehatan informasi kematian yang dilengkapi dengan penyebab kematian merupakan informasi kematian yang bermanfaat untuk melakukan evaluasi dan perencanaan program bidang kesehatan. Pada Tahun 2006 Badan Litbang Kesehatan telah merintis kegiatan peningkatan sistem pencatatan kematian pada system registrasi vital dan penyebab kematian di 4 Kabupaten/Kota yang dilanjutkan pada 8 Kab/Kota pada tahun 2007. Pada Tahun 2010 telah terbit Surat Keputusan Bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri tentang Sistem Registrasi Kematian dan Penyebab Kematian. Prinsipnya setiap kejadian kematian harus dicatat oleh Kementrian Dalam Negeri dan setiap kejadian kematian tersebut harus diikuti dengan informasi penyebab kematian yang dibutuhkan oleh sektor kesehatan. Harapannya apabila sistem tersebut bisa berjalan dengan optimal maka data tersebut menjadi informasi penting yang dibutuhkan di tingkat Kab/Kota. Tahun 2010 Badan Litbang Kesehatan melakukan Sistem Registrasi Sample (SRS) pada 15 Kab/kota merujuk metode yang sudah dikembangkan sebelumnya. SRS diharapkan menjadi bagian yang mendukung berjalannya sistem registrasi vital di Kabupaten/Kota. Pada tahun 2011 dan 2012, Badan Litbang Kesehatan melalui Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat melanjutkan SRS di 15 Kab/kota tersebut . Akan tetapi pada tahun 2012 hanya di 12 Kab/Kota. Dengan selesaikan kegiatan ini, diharapkan sistem registasi kematian dan penyebab kematian dapat terus dilaksanakan dan dapat dirasakan manfaatnya
iv
oleh Kab/Kota terpilih dan dapat merangsang replikasi kegiatan ini pada Kab/Kota lainnya. Buku ini merupakan ringkasan dari hasil studi ini, yang masih perlu ditingkatkan lagi kualitasnya. Kami menerima kritik dan saran untuk penyempurnaan buku ini.
Kepala,
Dede Anwar Musadad, SKM, MKes
v
1. Pendahuluan Berbagai indikator kesehatan termasuk angka kematian dan penyebab kematian sangat diperlukan untuk formulasi kebijakan dan pengembangan program, menetapkan prioritas kesehatan, evaluasi efektivitas program dan untuk riset. Metode yang tepat untuk memberi informasi tersebut adalah dengan meningkatkan sistem registrasi kematian dan penyebab kematian yang valid dan berkesinambungan. Lahirnya Undang – Undang No 23 tahun 2006 tentang kependudukan menyatakan bahwa setiap kejadian kematian harus dilaporkan selambatlambatnya 30 hari, membuka peluang tersedianya data kematian di masyarakat. Berdasarkan UU Kesehatan No 36/2009 yang menyatakan bahwa Sistem Informasi Kesehatan (SIK) diperlukan dan diselenggarakan melalui kerjasama antar sektor. Tahun 2010 Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Bersama nomor 15 tahun 2010 dan nomor 62/MENKES/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian. Peraturan bersama ini mengatur tentang sharing data dari Administrasi Kependudukan ke tenaga Kesehatan (Puskesmas). Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehaan (Balitbangkes), Kementerian Kesehatan telah memulai/menginisiasi pengembangan pelaporan penyebab kematian melalui kegiatan “Indonesia Mortality Registration System Strengthening Project (IMRSSP)” di beberapa daerah. Konsep IMRSSP adalah untuk menguatkan sistem yang sudah ada. Pertama sekali IMRSSP dikembangkan tahun 2006 di DKI Jakarta dan Jawa Tengah (Kab. Pekalongan dan Kota Surakarta) dengan dukungan tehnis dan finansiil dari WHO, AUSAID (School of Population Health, UQ-Brisbane), kemudian melalui kegiatan Pengembangan Wilayah Sentinel Surveilans Kematian TB dengan daerah uji coba di Provinsi Lampung, Kalimantan Barat, Gorontalo dan Papua masingmasing 2 Kabupaten/Kota pada Tahun 2007. Pada tahun 2010-2011 sistem ini diperluas pada 15 Kabupaten/Kota yang merupakan sampel dari Sistem Registrasi Sampel, yang diharapkan akan terus melakukan perluasan secara bertahap. Sampai saat ini sudah terdapat 37 Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah terpapar dengan kegiatan ini. Badan Penelitian dan Pengembangan melalui Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan berdasarkan evaluasi kegiatan tahun 2010 dan 2011 maka pada Tahun 2012 meneruskan kegiatan tersebut namun hanya pada 12 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Kota Palembang, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gresik, Kabupaten Gianyar, kabupaten Banjar, kota Balikpapan, kabupaten Gowa, kota Mataram, Kabupaten Kupang, dan kota Ambon.
1
2. Tujuan Tujuan umum studi pengembangan ini meningkatkan sistem registrasi kematian dan penyebab kematian di tingkat Kabupaten/Kota yang berkelanjutan menuju Sistem Registrasi Sampel yang menjamin ketersediaan angka kematian dan penyebab kematian yang akurat dan up to date yang bisa digunakan untuk perencanaan program kesehatan. Tujuan khususnya adalah mendapatkan angka kematian di masing-masing kabupaten/kota, mendapatkan pola penyebab kematian seluruh kelompok umur, meningkatkan “completeness” pelaporan kematian melalui kolaborasi yang berkesinambungan antara Administrasi Kependudukan Kemendagri dengan Kementerian Kesehatan, meningkatkan kualitas identifikasi penyebab kematian dan peningkatan keterampilan menegakkan penyebab kematian, meningkatkan keterampilan manajemen dan analisis data di masing-masing kabupaten/kota. Menyusun rencana program pengendalian kesehatan berdasarkan registrasi kematian dan penyebab dasar menurut spesifik daerah pada 12 Kab/Kota. 3. Metode a. Jenis penelitian Merupakan studi pengembangan sistem registrasi kematian dan penyebab kematian dalam rangka menuju Registrasi Penyebab Kematian secara penuh yang mencakup seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. b. Lokasi penelitian Sampel yang menjadi lokasi pelaksanaan sistem registrasi tahun 2010 sebanyak 15 kabupaten/kota, namun setelah melakukan evaluasi pada pada tahun 2011 maka lokasi kegiatan pada tahun 2012 adalah 12 Kab/Kota sebagai berikut. yaitu: Kabupaten Padang Pariaman, Kota Palembang, Kabupaten Gresik, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Banjar, Kota Balikpapan, Kabupaten Gowa, Kota Manado, Kabupaten Kupang, Kota Mataram, dan Kota Ambon. c. Pelaksanaan 2010 Sampel Registrasi Sistem : 15 Kab Membangun sistem: Sosialisasi, Capacity Building, pelaksana sistem
2011
2012
Penguatan sistem : puldat kasus, dukungan politis
2013
Alih kelola dan menyusun model intervensi berbasis COD pada 12 Kab/Kota
2
Technical Assistan dan pemantauan model penyusunan kebijakan daerah berbasis COD
d. Modifikasi Sistem Pencatatan, Pelaporan dan Pembuatan Penyebab Kematian Prinsip dari Model Sistem Pelaporan Penyebab Kematian merujuk pada model generik, yaitu tergantung dimana kematian terjadi yaitu : kejadian kematian di fasilitas kesehatan melalui sertifikat medis penyebab kematian bersumber dari catatan medis oleh dokter yang merawat, dan kejadian kematian di luar fasilitas kesehatan atau di rumah melalui pendekatan autopsi verbal (AV) menggunakan kuesioner semi-terstruktur yang diisi oleh paramedis. Kemudian dokter puskesmas akan melengkapi keterangan medis penyebab kematian dengan penegakan diagnosis penyebab kematian berdasarkan ICD-10. Informasi kejadian kematian di peroleh dari administrasi kependudukan dan jajarannya dan juga informasi dari masyarakat setempat dan melalui kader. Hal ini mengingat belum terlaporkan dan belum tercatat seluruh kejadian kematian di administrasi kependudukan. Penyebab dasar kematian dikelompokkan berdasarkan tabular list volume 1 ICD-10, kemudian baru di analisis. Aplikasi sistem pelaporan pada 12 Kab/Kota merupakan modifikasi antara model generik dengan sistem yang sudah ada di daerah 4. HASIL a. Modifikasi Model Registrasi Pelaporan Pencatatan Kematian dan Penyebab Kematian Pengembangan model sistem registrasi, mengacu pada model generik.
Nagari, Kelian Banjar, Gereja, dll.
BAWASDA (Santunan)
3
Pada aplikasi di beberapa daerah dari 12 Kab/Kota, model tersebut kemudian dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Misal untuk Kab. Gresik dan Kota Mataram, memasukkan unsur Bawasda sebagai salah satu instansi yang berperan karena ada santunan kematian. Pemerintah Daerah Kota Mataram memberi santunan pada saat masyarakat/ keluarga almarhum/ah yang melapor tentang kejadian kematian ke Kelurahan. Sedangkan Pemerintah Kab. Gresik memberi santunan berdasarkan quota yang sudah ditetapkan oleh Kecamatan. Kab. Gianyar melibatkan unsur adat (Banjar desa) untuk mendata kematian, jadi tidak hanya tergantung kepada RT seperti system generic selama ini. Begitu pula untuk kota Ambon, melibatkan Baparaja (raja kecil). Sedangkan Daerah berbasis Agama Nasrani, seperti Kab. Kupang melibatkan gereja. Untuk itu model yang bisa diacu adalah model generic dengan modifikasi, (Lihat gambar model tiap daerah)
BAWASDA
Gereja
Model Sistem di Kab Kupang
Model Sistem di Balikpapan, Mataram. Gresik
b. Cakupan Pengumpulan Data Kematian Hasil pengumpulan data, diketahui bahwa data kematian yang terkumpul dari 12 Kab/Kota sebanyak 26.353 kasus. Dengan demikian angka kematian kasar untuk 12 kab/kota sebesar 3.7 per 1000 penduduk yaitu 26.353 per 7.225.719 penduduk, namun angka kematian kasar tersebut belum dikoreksi. Kejadian kematian 59 persen terjadi di rumah dan sisanya 41 persen terjadi di rumah sakit.
4
Tabel 1. Capaian Pengumpulan Data Kematian Kabupaten/Kota daerah Pengembanagan No.
Kabupaten/Kota
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kab. Padang Pariaman Kota Palembang Kab. Gresik Kota DIY Kab. Gianyar Kab. Banjar Kota Balikpapan Kab. Gowa Kota Manado Kab. Kupang Kota Mataram Kota Ambon
Estimasi kematian (7/%0)
Target Kasus (cost)*
2803 10436 8456 2788 3379 3636 4017 4686 2933 2184 2890 2373
1544 4692 4940 424 1684 1188 1361 1736 1108 888 1464 837
Realisasi (N)
1707 5075 5722 1400 2131 1431 1607 1884 2125 1018 913 1338
Realisasi (%)
Coverage (%)
110.5 108.2 115.8 330.2 126.5 120.5 118.1 108.5 191.8 114.6 62.2 159.8
60.9 48.6 67.7 50.2 63.1 39.4 40.0 40.2 72.5 46.6 31.6 56.4
Dalam rangka alih kelola pada tahun 2012 pembiayaan kegiatan registrasi kematian dan penyebab kematian tidak semua berasal dari pusat, termasuk untuk anggaran pengumpulan data. Berdasarkan anggaran yang tersedia Pusat/Balitbangkes memberikan quota pengumpulan data. Namun daerah tetap harus mengumpulkan semua kejadian kematian berdasarkan estimasi (7/%0) dari jumlah penduduk dengan anggaran daerah. Bila dilihat berdasarkan quota, hampir semua daerah Kab/Kota pengembangan melebihi target, rata-rata di atas 100 persen, kecuali Kota Mataram (62 %). Hal ini menunjukan kemampuan daerah, apa bila daerah mau dan bersedia untuk alih kelola. Salah satunya bisa dilihat dari komponen pembiayaan. Namun, dilihat dari estimasi data kematian yang seharusnya terkumpul, tidak ada satupun daerah yang bisa mencapai target. Sebagian besar bahkan jauh dari target (50%). Hanya empat daerah yang lebih dari 60 persen, yaitu Kota Manado (73 %), Kab. Gresik (68 %), Kab. Gianyar (63 %), dan Kab. Padang Pariaman (61%). Untuk itu perlu lebih ditingkatkan dalam mencari kejadian kematian dengan lebih meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor terkait. Perlu menjadi catatan bahwa data kematian yang terkumpul belum genap satu tahun kalender. Hamper sebagian besar data kematian bulan November, Desember belum terkumpul karena ketrerkaitan dengan tutup tahun anggaran. Sampai saat ini daerah masih tetap mengumpulkan data kematian untuk bulan November, desember, dan tidak menutup kemungkinan bulan-bulan lain di tahun 2012 yang belum sempat terkumpul. Diharapkan kasus akan bertambah. 5
Distribusi kematian menurut umur menunjukkan proporsi kematian pada kelompok perinatal lebih tinggi dibandingkan neonatal lanjut kemudian menurun sampai kelompok umur 5-14 tahun. Proporsi kematian pada umur 12 tahun ke atas semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya umur. Namun berdasarkan hasil masing-masing kabupaten/kota terlihat bahwa kejadian kematian di kabupaten sebagian besar terjadi di rumah tetapi di Kota sebagian besar terjadi di rumah sakit. Proporsi kematian pada laki-laki sedikit lebih besar dari perempuan. Proporsi penyebab kematian berbagai kelompok umur relatif berbeda. Untuk kelompok umur perinatal di dominasi oleh Prematur dan Birth aspixia (21 dan 17 persen). Kelompok umur neonatal, bayi dan balita proporsi penyebab kematian terbesar karena pneumonia, berkisar pada 12 - 35 persen. Untuk kelompok umur 5 -34 tahun di dominasi oleh kecelakaan lalu lintas (1123 persen). Penyakit degenerative, seperti “Ischaemic heart diseases “, “cardiovascular”, stroke, dan Diaabetus Mellitus merupakan 5 penyebab kematian terbesar mulai pada kelompok umur 35 tahun ke atas. Salah satu penyebab kematian terbesar pada Kelompok umur 35 tahun ke atas selain karena penyakit degenerative juga karena TB paru. c. Model Intervensi Progam Berbasis Data Penyebab Kematian Pengembangan model intervensi yang tepat untuk progam dalam rangka mengatasi permasalahan berdasarkan penyakit penyebab kematian yang disesuaikan dengan progam yang ada, potensi/SDM daerah. Model Intervensi Progam tersebut bisa berbeda antar daerah, dan di dalam daerah bisa berbeda antar kecamatan. Kalau mau dilihat lebih spesifik lagi ada perbedaan juga jumlah tempat kejadian kematian. Daerah kota biasanya sekitar 60 persen kematian terjadi di Rumah Sakit, dan sebaliknya untuk daerah Kabupaten. Disamping itu model intervensi bisa di buat beradasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Misal untuk kelompok umur remaja dan dewasa muda laki-laki penyebab kematian yang menonjol salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor. Apakah di dinas kesehatan dan sektor terkait sudah ada progam yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data rumah sakit, stoke, cardiovaskuler merupakan penyebab utama kematian. Apakah rumah sakit sudah ada progam untuk mengatasi dengan cepat dan tepat pasien stroke, dan cardiovaskuler. Kesenjangan antara masalah/kondisi dan progam yang ada itulah yang harus bisa di atasi dengan salah satunya data COD.
6
Tabel 2. Proporsi Penyebab Kematian Kelompok Umur 15-34 Tahun di 12 Kabupaten/Kota menurut Jenis Kelamin, Tahun 2012 No
Penyebab kematian
1 2 3 4
Transport accidents Respiratory tuberculosis All other external causes Other heart diseases
5
Cerebrovascular
Laki-laki (n=1014) 23.5 8.3 4.9 4.2 3.9
7
Remainder of diseases of the nervous system HIV
8
Iintestinal infectious
2.8
9 10
Symtoms, and sign Ischaemic heart diseases
2.7 2.6
6
Penyebab Kematian Respiratory tuberculosis Transport accidents direct obstetric deaths Other heart diseases Remainder of diseases of the nervous system “
Perempuan (n=731) 12.4 7.4 6.4 6.0 3.1
3.7
Cerebrovascular
3.0
3.0
Septicaemia Remainder of diseases of the digestive system Pneumonia Kronic kidney disease
2.9 2.9 2.7 2.7
Tabel 3. Progam Intervensi Berbasis Data Penyebab Kematian Kelompok di 12 Kabupaten/Kota, Tahun 2012 No Kabupaten/Kota 1
2
Kota Mataram
Kab.Gresik
Temuan COD Penyebab kematian karena stroke, perinatal dan neonatal tinggi Kematian karena stroke, kecelakaan lalu lintas, & TB paru tinggi
-
-
3
Kota Manado
4
Kota Ambon
5
Kabupaten Banjar
6
Kota Yogyakarta
Kematian karena penyakit degenerative, perinatal dan neonatal tinggi
-
Pengendalian Masalah Menggiatkan upaya pencegahan melalui PHBS Evaluasi progam AMP Perbaikan pelayanan di RS untuk kasus stroke/cardiovaskuler dan kecelakaan lalu lintas Dasar perencanaan kegiatan promotif dan preventif Puskesmas Evaluasi terhadap progam pelayanan perinatal/neonatal Pengadaan alat u deteksi dini factor resiko (kadar kolesterol, gula darah, asam urat, dan tekanan darah ke Puskesmas
“Double burder” penyakit degenerative mulai PHBS meningkat, penyakit menular masih tinggi Kecelakaan lalu lintas, dan PHBS cardiovaskuler tinggi Cardiovaskuler, sepsis, - Pengendalian buruk akibat merokok Pneumoni, kecelakaan lalu (menyusun Perda) lintas - Pelayanan konsultasi psykologi
7
7
Kota Palembang
8
Kab.Kupang
9
Kab. Gowa
10
Padang Pariaman
- Pengadaan respirometer Puskesmas Sharing data dengan lintas program dan Degeneratif dan lintas sector terkait. Pemegang program kecelakaan lalu lintas di Dinkes menindaklanjuti dengan kegiatan yang sesuai,misalnya PHBS TB Paru, Pneumoni, tinggi PHBS Degeneratif dan Data penyebab kematian disampaikan ke kecelakaan lalu lintas progam, di dinas untuk di tindak lanjuti. tinggi Penyebab kematian karena - PHBS untk stroke dengan diet dan stroke/degenerative, olah raga yg tepat. kecelakaan lalu lintas - Bekerjasama dng kaepolisian u tinggi masih tinggi intervensi kecelakaan lalu lintas
Sharing data dengan semua Program di Dinkes, yang diikuti dengan kelayakan dan kebijakan program terkait.
11
Kota Balikpapan
Penyebab kematian karena cardiovaskluer, HIV dan kecelakaan lalu lintas tinggi
12
Kab. Gianyar
Penyakit degeneratif dan PHBS TB Paru masih tinggi
Grafik 1. Tren Kematian Karena Kecelakaan Lalu-Lintas 2010 – 2012 Di Daerah Pengembangan 4.5 4.0
4.0 3.5 3.0
3.5 3.1 2.9
2.5
Jawa dan Bali
1.9
Sumatera dan Kalimantan
2.3
2.0 1.5
2.9
1.6
Wilayah Timur Indonesia
1.0 .5 .0 2010
2011
2012
Sumatera/Kalimantan dan Jawa Bali pola kematian karena kecelakaan lalu-lintas sama, yaitu meningkat di tahun 2011 dan menurun di tahun 2012. Untuk wilayah Timur Indonesia peningkatan kematian karena kecelakaan lau-lintas meningkat di tiap tahun. Grafik 1
Grafik 2.
8
Tren Kematian Sebab Penyakit Penular 2010 – 2012 Di Daerah Pengembangan 35.0 31.1
30.0
27.6 25.0
24.0 22.4
20.0
22.9 20.5 20.1
18.6 17.7
15.0 10.0
Jawa dan Bali Sumatera dan Kalimantan Wilayah Timur Indonesia
5.0 .0 2010
2011
2012
Kematian lebih banyak terjadi karena penyakit tidak menular di kisaran 70 persen, sedangkan kematian karena penyakit menular sekitar 30 persen. Terjadi penurunan kematian karena penyakit menular di semua wilayah, sebaliknya kematian karena penyakit tidak menular semakin meningkat di semua wilayah. Grafik 2 dan 3. Grafik 3. Tren Kematian Sebab Penyakit Tidak Menular 2010 – 2012 Di Daerah Pengembangan
85.0 80.0
82.3 81.4
79.9 79.5 77.6 76.0
75.0
77.1 Sumatera dan Kalimantan
72.4 70.0
Jawa dan Bali
68.9
Wilayah Timur Indonesia
65.0 60.0 2010
2011
2012
5. Analisis Kebijakan a. Konteks Dan Pentingnya Masalah Registrasi vital yang didalamnya ada registrasi kematian merupakan rekomendasi Perserikatan Bangsa Bangsa agar dilakukan oleh setiap negara
9
yang merdeka. Penguatan registrasi kematian dengan mencatat sebab kematian sangat dibutuhkan dibidang kesehatan untuk membuat perencanaan intervensi guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Penguatan sisitem ini akan menghasilkan indikator penyebab kematian, yang seringkali digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Indikator kematian yang digunakan hingga saat ini berasal dari survei, dimana hasil ini sering dibawah angka yng sebenarnya. Dengan melaksanakan registrasi kematian dengan baik akan mendapatkan angka kematian termasuk angka kematian spesifik dan mendapat angka yang up to date. Masalahnya hingga saat ini hanya di 31 kabupaten/kota yang dapat difasilitasi oleh pemerintah pusat untuk dapat melaksanakan registrasi kematian dengan sebab kematian, yang seharusnya semua kabupaten/kota hendaknya mampu melaksanakan registrasi ini dengan baik. Dengan demikian masih dibutuhkan waktu yang panjang untuk menunggu seluruh kabupaten/kota mampu melaksanakan registrasi kematian dengan baik. Fasilitasi dari pusat merupakan alternatif yang dibutuhkan daerah agar cepat mampu melaksanakan registrasi dengan baik, yang kemudian mampu melaksanakan secara mandiri setelah fasilitasi berakhir. Keuntungan bagi daerah yang telah melaksanakan registrasi kematian dan sebab kematian adalah hasil dari pelaksanaan registrasi kematian ini dapat dimanfaatkan untuk merencanakan perbaikan program kesehatan di daerahnya masing-masing. b. Kritik Terhadap Pilihan Kebijakan 1. Registrasi kematian yang seharusnya merupakan bagian dari sistem registrasi vital yang dijalankan oleh kabupaten/kota selama ini hanya sebatas kegiatan pencatatan. Data yang dihasilkan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. 2. Catatan sebab kematian yang semestinya menjadi bahan informasi yang sangat berguna dibidang kesehatan, namun belum dicatat dengan baik. Catatan sebab kematian belum mengacu pada kaidah yang disyaratkan oleh WHO yaitu dengan ICD 10. 3. Sistem registrasi kematian yang sudah ada di tiap kabupaten/kota menjadi modal dasar yang dapat dikembangkan untuk dapat melakukan pencatatan sebab kematian dengan baik. 4. Kemampuan daerah dalam hal menjaga kelangsungan registrasi kematian dan sebab kematian bukanlah menjadi halangan tergantung komitmen dan alokasi sumberdaya daerah.
10
c. Rekomendasi Kebijakan 1. Menggali angka kematian melalui registrasi kematian harus menjadi prioritas bagi daerah. Untuk itu daerah perlu melakukan penguatan sistem registrasi dengan menyertakan catatan sebab kematian yang baik. 2. Pengembangan sistem registrasi kematian dan sebab kematian di kabupaten/ kota dilakukan bersama-sama lintas sektor dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi leading sector. Dinas Kesehatan berperan dalam perbaikan catatan dan pelaporan sebab kematian. Kerjasama ini harus dapat dijabarkan hingga desa/kelurahan. 3. Proporsi penyebab kematian berbagai kelompok umur relatif berbeda. Untuk kelompok umur perinatal di dominasi oleh Prematur dan Birth aspixia (21 dan 17 persen). Kelompok umur neonatal, bayi dan balita proporsi penyebab kematian terbesar karena pneumonia, berkisar pada 12 35 persen. Untuk kelompok umur 5 -34 tahun di dominasi oleh kecelakaan lalu lintas (11-23 persen). Penyakit degenerative, seperti “Ischaemic heart diseases “, “cardiovascular”, stroke, dan Diabetus Mellitus merupakan 5 penyebab kematian terbesar mulai pada kelompok umur 35 tahun ke atas. Salah satu penyebab kematian terbesar pada Kelompok umur 35 tahun ke atas selain karena penyakit degenerative juga karena TB paru. 4. Berdasarkan tren tahun 2010, 2011, dan 2012, secara umum Jawa dan Bali proporsi kematian perinatal, neonatal, bayi, balita, maternal, dan kematian karena kecelakaan lalu-lintas lebih rendah dari wilayah Sumatera dan Kalimantan serta wilayah Timur Indonesia. Namun kematian karena stroke Jawa Bali lebih tinggi, sedangkan kematian karena penyakit menular dan tidak menular Jawa dan Bali berada diantara Sumatera/Kalimantan dan wilayah Timur Indonesia. Daftar Rujukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan , 2008, Studi mortalitas Riskesdas 2007. Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan , Departemen Dalam Negeri. Undang – undang no 23 tahun 2006, tentang kependudukan. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri no. 15 tahun 2010, no. 162/Menkes/PB/ 2010 tentang pelaporan kematian dan penyebab kematian Stephen Begg, Chalapati Rao and Alan D Lopez, 2005. Design Options for Sample-based Mortality Surveillance. International Journal of Epidemiology May 2005. Published by Oxford University Press. 11
United Nations Statistics Division. Principles and Recommendations for a Vital Statistics System. Revision 2, Series: M, No.19/Rev.2. New York, United Nations, 2001. Sales No. 01.XVI.10. http://unstats.un.org/unsd/ publication/SeriesM/SeriesM_19rev2E.pdf World Health Organization, 2008. Health Metrics Network, Framework and Standards for Country Health Information Systems, second edition. World Health Organization, 2005. International Statistical Classification of Diseases and Health Related Problems - Tenth Revision Volume 1: Tabular List. Geneva: World Health Organization World Health Organization, 2005. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - Tenth Revision Volume 2: Instruction Manual. Geneva: World Health Organization.. World Health Organization, 2005. International Statistical Classification of Diseases and Health Related Problems - Tenth Revision Volume 3: Alphabetic Index. Geneva: World Health Organization. World Health Organization, 2003. Millenium Development Goals and Health Targets, 2003
12
