Konvensi no. 29, Kerja Paksa. Jika ada perbedaan pengertian dalam naskah berbahasa Indonesia dan pengertian dalam

I lii 'il I III 111111111 11111111111 Ii III 45470

Konvensi no. 29, 1930

Kerja Paksa

Jika ada perbedaan pengertian dalam naskah berbahasa Indonesia dan pengertian dalam naskah ash berbahasa Inggeris dan Perancis, maka yang berlaku adalah pengertian dalam naskah berbahasa Inggenis dan Perancis.

(

Organisasi Perburuhan Internasional Kantor di Jakarta

Konvensi No. 29

Mengenai Kerja Paksa atau Wajib Kerja Konperensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah disidangkan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah mengadakan sidangnya yang keempatbelas pada tanggal 10 Juni 1930, dan Setelah memutuskan untuk menerirna beberapa usulan mengenai keila paksa atau wajib kerja yang termasuk soal pertama dan agenda sidang, dan Setelah menetapkan hahwa usul mi hams berbentuk Konvensi internasional,

menerima pada tanggal 28 Juni 1930 Konvensi di bawah mi yang dapat disebut Konvensi mengenai Kerja Paksa, 1930 untuk diratifikasi oleh Anggota-Anggota Organisasi Perburuhan Internasional sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional: Pasal 1

Setiap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang meratifikasi Konvensi in! menjamin untuk menghapus penggunaan kerja paksa atau wajib kerja dalam segala bentuk dalam waktu yang sesingkat mungkin. Mengingat akan penghapusan in! dalam keseluruharinya, maka penggunaan kexja paksa atau wajib kerja dapat diadakan selama masa peraithan untuk keperluan umum saja dan sebagai tindakan pengecualian serta harus tunduk pada syarat dan jaminan yang ditetapkan disird selanjutnya. Setelah lewat waktu Jima tahun setelah Konvensi mi berlaku dan pada waktu Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional menyiapkan laporan tercantum dalam Pasal 31 di bawah in!, maka Badan Pimpinan tersebut harus mempertimbangkan

kemungkinan penghapusan kei'ja paksa atau wajib keija dalam segala bentuk tanpa adanya masa peralihan selanjuthya dan keinginan untuk menempatkan persoalan in! dalam agenda Konvensi. Pasal 2

Dalam Konvensi in! yang dimaksudkan dengan 'Keja Paksa atau Wajib Kerja" ialah semua pekeiaan atau jasa yang dipaksakan pada setiap orang dengan ancaman hukuman apapun dan untuk mana orang tersebut tidak menyediakan din secara sukarela, Sekalipun demikian, maka dalam Konvensi in! yang dimaksudkan dengan istilah kerja paksa atau wajib kerja tidak termasuk setiap pekerjaan atau jasa yang harus dilakukan berdasarkan undang-uncang (a) wajib dinas xniliter urthik pekerjaan yang khusus bersifat militer; 2

MENGENAT KE1JA PAKSA

K.29

setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan sebagian dan kewajiban biasa warga negara dan penduduk suatu negara yang merdeka sepenuhnya; set-lap pekexaan atau jasa yang dipaksakan pada setiap orang sebagai akibat keputusan pengadilan dengan ketentuan bahwa pekexjaan at-au jasa tersebut dilaksanakan dibawah perintah dan pengawasan pejabat pemerintah dan orang tersebut tidak disewa atan ditempatkan untuk digunakan oleh perorangan secara pribadi, perusahaan at-au perkumpulan; setiap pekerjaan atau jasa yang dipaksakan dalam keadaan darurat, ialah dalam keadaan perang atau bencana atau bencana yang naengancam seperti misalnya kebakaran, banjir, kekurangan makanan, gempa bumi, wabah yang ganas atau wabah penyakit, serangan oleh binatang, serangga atau binatang yang merusak tumbuh-tumbuhan dan pada umumnya setiap hal yang dapat membahayakan keadaan kehidupan atau keselamatan dan seluruh at-au sebagian penduduk;

tugas kemasyanakatan dalam bentuk kecil semacam yang dilakukan oleh anggota masyarakattersebutsecaralangsung dan olehkarenanya dapat dianggap sebagai kewajiban yang biasa dan warga negara yang dibebankan pada anggota masyarakat, dengan ketentuan bahwa anggota masyarakat atau wakil mereka mempunyai hak untuk dimintakan pendapat tentang keperluan pekerjaan itu.

Pasal 3 Yang dimaksud dalam Konvensi mi dengan istilah "penguasa yang berwenang' ialah penguasa suatu negara yang menjajah maupun penguasa pusat yang tertinggi dalam wilayah yang bersangkutan.

Pasal 4 Penguasa yang berwenang tidak boleh memaksakan atau mengizinkan kenja

paksa atau wajib kerja untuk keuntungan pribadi perorangan, perusahaan atau perkumpulan. Dimanaterdapatkerjapaksa atauwajib keijayangdemikianuntukkepentingan pnibadi perorangan, perusahaan atau perkumpulan pada tanggal ratifikasi Konvensi mi, dan oleh Anggota telah didaftarkan pada Direktiir Jendenal Kantor Perburuhan Internasional, maka Anggota hanus menghapus seluruh kerja paksa at-au wajib kenja demikian terhitung mulai tariggal Konvensi ird mulai berlaku untuk Anggota it-u. Pasal 5 1, Izin yang dibenikan kepada perorangan, perusahaan at-au perkumpulan tidak boleh merupakan bent-uk apapun dan kenja paksa atau wajib kenja untuk penghasilan

atau pengumpulan hasil yang dipergunakan at-au diperdagangkan oleh pnibadi perorangan, perusahaan atau perkumpulan it-u. 2. Dimana ada izin yang benisikan ketentuan yang menyangkut kenja paksa atau wajib kenja yang demikian, maka l'zetentuan tersebut harus dicabut selekas mungkin agar dapat memenuhi Pasal 1 Konvensi mi.

3

MENCENAIKERJA PAKSA

K 29

Pasal 6

Pejabat-pejabat pemerintah meskipun mereka bertugas untuk mendorong penduduk yang ada dibawah pimpinan mereka untuk melakukan suatu bentuk pekeijaan tidak boleh melakukan paksaan terhadap penduduk tersebut atau terhadap

warga perorangan untuk bekerja bagi pribadi perorangan, perusahaan atau perkumpulan. Pasal 7 Pembesar yang tidak melaksanakan tugas sebagai pelaksana dilarang untuk mengadakan keija paksa atau wajib kerja. Pembesar yang melaksanakan tugas sebagai pelaksana dengan izin istimewa dan penguasa yang berwenang dapat mengadakan kerja paksa atau wajib kenja, asal memenuhi syarat pada ketentuan Pasal 10 Konvensi hil. Pembesar yang mendapat pengakuan khusus dan yang tidak meneriina ganti kerugian secukupnya dahim bentuk lain mendapat pelayanan asal saja memenuhi peraturan untuk itu dan asalkan semua tindakan yang diperlukan telah diambil untuk mencegah hal-hal yang disalahgunakan. Pasal 8

Tanggung jawab atas setiap keputusan mengadakan kenja paksa atau wajib kerja tenletak pada pundak penguasa sipil tertinggi dalam wilayah yang bersangkutan. Sekalipun demikian, penguasa tersebut dapat menyerahkan kekuasaaninya kepada penguasa tertinggi setempat untuk mengadakan kenja paksa atau wajib kerja yang tidak menyangkutpemindahanburuh dan tempat kediaman yang tetap. Penguasa

tersebut dapat pula, untuk beberapa waktu dan sesuai dengan syarat seperti telah ditentukan dalam peraturan yang tercantum dalam Pasal 25 Konvensi mi, menyerahkan

kekuasaan kepada penguasa tertinggi setempat untuk mengadakan kenja paksa atan wajib kerja yang menyangkut pemindahan buruh dan kediaman yang tetap untuk

memudahkan pemindahan pejabat pemerintah yang sedang bertugas dan untuk pengangkutan persediaan barang pemerintah. Pasal 9 Kecuali jika ditenitukan lain dan apa yang ditetapkan dalam Pasal 10 Konvensi ml, setiap penguasa yang berwenang untuk mengadakan kerja paksa atau wajib kerja, sebelum memutuskan untuk mengadakan kerja paksa harus yakin, bahwa pekerjaan yang harus dikeijakan atau jasa yang harus dibenikan merupakan

kepentingan langsung yang perlu bagi masyarakat yang dipanggil untuk melakukan pekerjaan atau meinbenikan jasa; pekerjaan atau jasa itu adalah suatu keharusan yang mendesak atau yang akan datang; sudah tidak mungkin untuk mendapatburuh secara sukanela untuk melakukan pekerjaan atau mexuberikan jasa dengan tawaran upah dan syarat kerja yang tidak kurang dan pada yang terdapat dalam daerah itu untuk pekenjaan atau jasa yang sama; dan 4

MENGENAT KERJA PAKSA

(d)

K 29

pekeiaan atau jasa tidak akan memberikan beban yang terlalu berat kepada penduduk, mengingat burult yang tersedia dan kemaLmpuan untuk melakukan pekerjaan itu.

Pasal 10

Kerja paksa atau wajib kerja yang dtharuskan sebagai penagihan pajak dan kerja paksa atau wajib keia yang dtharuskan guna pelaksanaan pekerjaan umum oleh para pemimpin yang melakukan pelaksanaan harus dthapus secara progresif. Dalampada itu, dimana keija paksa atau wajib kerja ditagth sebagai pajak dan dimana diadakan kerja paksa atau wajib keija untuk pelaksanaan pekeijaan umum oleh

pemimpin yang melakukan tugas sebagai pelaksana, maka penguasa yang berkepentingan pertama-tama harus yakin, bahwa pekerjaan yang harus dilakukan atau jasa yang harus diberikan merupakan kepentingan langsung yang perlu bagi masyarakat yang dipanggil untuk melakukan pekerjaan atau memberikan jasa itu; pekerjaan atau jasa itu adalah suatu keharusan yang mendesak atau yang akan datang; pekexjaan atau jasa tidak akan memberikan beban yang terlalu berat kepada penduduk, mengingat buruh yang tersedia dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan itu; pekeijaan atau jasa tidak akan mengakibatkan pemindahan buruh dan tempat kediaman yang tetap;

pelaksanaan pekerjaan atau pemberian jasa harus terarah sesuai dengan keperluan agama, kehidupan sosial dan pertanian. Pasal 11

1. Hanya orang laki-laki dewasa bertubuh kuat dengan perkiraan umur tidak kurang dan 18 dan tidak lebih dan 45 tahun dapat dipanggil untuk melakukan kenja paksa atau wajib kerja. Kecuali yang berhubungan dengan macam-macam pekezjaan yang ditetapkan dalam Pasal 10 Konvensi mi, pembatasan dan persyaratan benlaku

sebagai berikut apabila mungkin maka sebelumnya harus ada keputusan dan pejabat kesehatan

yangditunjukolehpemerintah,bahwa orangyangbersangkutantidakmenderita suatu penyakit yang menular dan bahwa mereka secara jasmaniah mampu untuk pekerjaan yang diperlukan dan untuk keadaan dimana pekerjaan harus dilaksanakan; pengecualian diadakan terhadap guru, munid dan pejabat pemenintah pada umumnya;

pemeliharaan jumlah orang laki-laki dewasa yang bertubuh kuat dalam masyarakat masing-masing perlu sekali untuk keluarga dan kehidupan sosial; menghormati ikatan perkawinan dan ikatan keluarga.

2. Untuk maksud ayat sub (c) dan ayat yang terdahulu, peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 23 Konvensi mi menetapkan perbandingan orang laki-laki bertubuh kuat yang berdiam setempat yang dapat diambil pada setiap waktu untuk 5

K. 29

MENGENAIKEaJAPAKSA

keija paksa atau wajib kerja asalkan saja perbandingan mi selalu tidak melebthi 25

persen dalam hal apapun. Dalam menentukan perbandingan mi penguasa yang berwenang harus memperhitungkan kepadatan penduduk, perkembangan sosial dan alam, musim dan pekerjaan yang harus dikeakan oleh orang-orang yang bersangkutan

untuk keperluan mereka sendiri dalarn daerah mereka dan pada umuninya harus mengingat keperluan ekonomi dan sosial dalam kehidupan normal dan masyarakat yang bersangkutan. Pasal 12 Jangka waktu paling lama untuk mana setiap orang dapat diambil untuk kerja paksa atau wajib kerja dalam segala bentuk dalam setiap jangka waktu dua belas bulan ffdak boleh melebihi 60 han termasuk waktu yang dipergunakan dalam penjalanan pulang pergi ke tempat pekerjaan. Setiap orang yang melakukan kerja paksa atauwajib keija harus diperlengkapi dengan surat keterangan yang menerangkan jangka waktu pekeiiaan yang dia telah selesaikan. Pasal 13 Jam keija biasa bagi setiap orang yang melakukan kerja paksa atau wajib kerja harus sama dengan wakEn kenja yang dilakukan dalam hal kerja sukarela dan jam kerja

yang berlebthan dan jam kerja yang biasa harus diberikan ganti kerugian dalam perbandingan yang terdapat dalam hal kenja lembur untuk pekerjaan sukarela. Satu han istirahat dalam satu minggu harus dibenikan kepada semua orang yang melakukan keija paksa atau wajib kerja yang macam apapun dan han tersebut harus sedapat mungkin bersamaan waktunya dengan han yang ditetapkan oleh adat istiadat atau kebiasaan dalam wilayah atau daerah yang bersangkutan. Pasal 14

Sebagai pengecualian dan kerja paksa atau wajib kerja yang ditetapkan dalam Pasal 10 Konvensi mi, untuk segala macam keija paksa atau wajib kerja harus diberikan garth kerugian secara tunai dalam nilai t-idak kurang dan apa yang terdapat

untuk macam pekerjaan yang sama, baik di daerah dimana buruh dipekerjakan maupun di daerah dimana buruh itu ditenima yang mana saja terdapat kemungkinan yang lebth tiinggi. Dalam hal pekerjaan yang telah diadakan oleh pemimpmn dalam melakukan tugas pelaksana pembayaran upah yang sesuai dengan ketentuan dalam ayat terdahulu

harus didahulukan selekas mungkin. Upah harus dibayarkan pada setiap pekerja secara perorangan dan tidak kepada kepala suku atau kepada penguasa lain. Untuk maksud pembayaran upah, maka han-han yang diperguriakan dalam penjalanan pulang pergi ke tempat pekerjaan harus diperhitungkan sebagai han kenja. Hal-hal dalam Pasal ini sama sekali tidak menghalangi pembagian biasa yang diberikan sebagai bagian upah, pembagiart demikian harus sekurang-kurangnya sama

dengan nilai uang pembayaran yang telah diambil sebagai penggantinya, tetapi pemotongan dan upah tidak boleh diadakan baik untuk pembayaran pajak maupun 6

MENGENAIKERJAPAKSA

K. 29

untuk makanan khusus, pakaian atau perumahan yang diberikan kepada pekeija dengan maksud untuk menjaga agar orang tersebut dalam keadaan sehat supaya dapat meneruskan pekerjaan dengan syarat-syarat khusus pada setiap pekerjaan atau untuk membeli alat-alat kerja.

Pasal 15

Setiap undang-undang atau peraturan yang berhubungan dengan tunjangan kecelakaan kerja atau penyakitjabatan dan setiap undang-undang atau peraturan yang menetapkan tunjangan kepada tanggungan pekeija yang meninggal atau pekerja yang tidak mampu bekeija yang sedang atau akan berlaku dalam wilayah yang bersangkutan harus berlaku santa terhadap orang yang melakukan kerja paksa atau wajib kerja dan terhadap pekerja biasa. Setidak-fidaknya hal itu harus merupakan kewajiban setiap penguasa yang mempekerjakan setiap pekerja untuk kerja paksa atau wajib kerja untuk menjamin

penghidupan pekerja tersebut dalam hal kecelakaan atau sakit yang disebabkan jabatannya, menjadi tidak mampu santa sekali atau sebagian tidak mampu untuk mencari nafkah bagi dia sendiri dan harus mengambil tindakan guna menjamin perawatan siapa saja yang ternyata menjadi tanggungan pekerja itu, dalam hal ia tidak mampu atau meninggal yang disebabkan oleh jabatannya. Pasal 16

Kecuali dalam hal-hal khusus, orang-orang yang harus melakukan keija paksa atau wajib kerja tidak boleh dipindalikan ke daerah yang makanan dan iklimnya

sangat berbeda dengan daerah yang mereka sudah terbiasa, sehingga dapat membahayakan mereka. Dalam hal apapunpemindahanpekerjayang sedemikian tidakboleh diijinkan

kecuali jika semua tindakan yang berhubungan dengan kesehatan dan perumahan yang diperlukan guna menyesuaikan pekerja dengan keadaan dan guna menjaga kesehatan mereka dapat dilaksanakan dengan tepat. Apabila pemindahan demikian tidak dapat dthindarkan, maka langkahlangkah untuk membiasakan din secara berangsur-angsur dengan keadaan makanan dan iklim baru harus diambil atas nasehat dokter yang berwenang. Dalamha1haldimanapekerjatersebutdiwajibkanuntukme1akUkarLpekerjaan tetap yang mereka tidak biasa lakukan, maka tindakan harus diambil untuk menjamin agar mereka dapat membiasakan din derigan hal itu, terutama yang berhubungan dengan latihan kemajuan, jam kerja dan ketentuan waktu istirahat serta setiap peniingkatan perbaikan makanan yang mungkin dipenlukan. Pasal 17

Sebelum mengijirdan diadakan kerja paksa atau wajib kenja, guna pekeijaan

bangunan atau pemeliharaan yang menyebabkan pekerja tetap tinggal ditempat pekeijaan untuk jangka waktu lama, maka penguasa yang benwenang harus menjamin bahwa: 1. Semua tindakan yang dipenlukan telah diambil untuk menjaga kesehatan pekenja serta menanggung perawatan kesehatan yang dipenlukan dan terutama 7

MENGENA! KERJA PAKSA

K. 29

Pasal 23

Untuk melaksanakan ketentuan Konvensi lxii penguasa yang berwenang harus mengeluarkan peraturan yang lengkap dan tepat untuk mengatur penggunaan kerja paksa atau wajib keia. Peraturan tersebut harus memuat antara lain aturan yang mengizinkan setiap orang yang dtharuskan melakukan kerja paksa atau wajib kerja menyampail
Tindakan yang sesuai harus diambil dalam semua hal guna menjamin bahwa peraturan yang mengatur pekerjaan kerja paksa atau wajib kerja harus dilaksanakan secara tepat, baik dengan memperluas tugas Jnspektorat Perburuhan yang ada yang telali dibentuk untuk mengawasi kerja sukarela yang meliputi pengawasan keija paksa atau wajib kerja atau dalam cara lain yang layak. Tindakan harus juga diambil untuk

menjamin, bahwa peraturan telah diberitahukan kepada orang yang dikenakan melakukan pekerjaan tersebut Pasal 25

Mengadakan kerja paksa atau wajib kerja yang tidak sah dapat dikenakan hukuman sebagai pelanggaran hukum, dan menjadi kewajiban setiap Anggota yang meratifikasi Konvensi ml untuk menjamin, bahwa hukuman yang dikenakan oleh undang-uridang benar-benar sesuai dan dilaksanakan dengan tegas. Pasal 26

1. Setiap Anggota dan Organisasi Perburithan Internasional yang telah meratifikasi Konvensi irii, menjarnin untuk melaksanakannya dalain wilayah di bawah

kedaulatannya, daerah hukuninya, perlindurigannya, kekuasaannya, perwaliannya

atau yang dikuasainya, sepanjang ia berhak untuk menerima kewajiban yang menyangkut hal-hal wilayah kekuasaannya secara intern, kecuali jika Anggota itu hendak memanfaatkan ketentuan pasal 35 dan Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, maka ia akan menambahkan kepada ratifikasinya suatu pernyataan

yang menyatakan daerah-daerah terhadap mana ia bermaksud untuk melaksanakan ketentuanketentuan Konvensi mi tanpa perubahan; daerah-daerah terhadap mana ia bermaksud untuk melaksanakan ketentuan-

ketentuan Konvensi mi dengan perubahan-perubahan, beserta perincian perubahan tersebut; daerah-daerah terhadap mana ia menangguhkan keputusannya. 2. Pernyataan tersebut di atas akan dianggap merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dan ratifikasi dan berlaku sebagai ratifikasi. Hal liii akan terbuka bagi setiap Anggota untuk membatall
MENGENAI KEEJA PAKSA

K. 29

Pasal 27 Surat ratifikasi resini Konvensi mi dengan syarat-syarat yang disebutkan dalain Konstitusi Organisasi Perburuhan Irtternasional harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Pasai 28

Konvensi ml hanya akan mengikat kepada Anggota yang ratifikasinya telah didaftarkan pada Kantor Perburuhan Intemasional. Konvensi liii akan berlaku 12 bulan sesudah tanggal ratifikasi oleh dua Anggota Organisasi Perburuhan Internasional didaftarkan pada Direktu.r Jenderal. Selanjutnya Konvensi mi alzan mulai berlaku terhadap flap-flap Anggota 12 bulan sesudah tanggal ratifikasi tersebut didaftarkan. Pasal 29 Segera setelah ratifikasi oleh dua Anggota Organisasi Perburuhan Iriternasional telah didaftar pada Kantor Perburuhan Internasional, maka Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus memberitahukan hal tersebut kepada semua Anggota Organisasi Perburuhan Internasional. Begitupunjuga ia harus memberitahukan mereka mengenai pendaftaran ratifikasi yang dapat disampaikan kernudian oleh Anggota lain dan Organisasi. Pasal 30

Anggota yang telah meratifikasi Konvensi, setelah lewat waktu sepuluh tahun terhitung dan tanggal Konvensi mi mulai berlaku, dapat membatalkannya dengan menyampaikan suatu keterangan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Pembatalan demikian baru akan berlaku satu tahun sesudah tanggal pendaftarannya. Tiap-tiap AnggotayangtelahmeratifikasiKonvensiinidantidakmenggunakan

hak pembatalan menurut ketentuan pada ayat satu tersebut di atas dalain tahun berikutnya setelah lewat sepuluh tahun seperti termaksud pada ayat di atas, akan terikat untuk lima tahun lagi dan sesudah ini dapat membatalkan Konvensi mi pada waktu berakhirnya flap-flap masa lima tahun menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal mi. Pasal 31

Pada waktu-waktu yang dipandang perlu, Badan Pimpmnan Kantor Perburuhan

Jnternasional menyerahkan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi mi kepada Konperensi Umum dan harus mempelajani apakah soal peninjauan kembali Konvensi ml seluruhnya atau sebagian perlu ditempatkan dalam agenda Konperensi. Pasal 32

1. Jika Konperensi menerima Konvensi baru yang mengubah sebagian atau seluruh Korivensi mni, tanpa mengmndahkan ketentuan Pasal 30, ratifikasi Konvensi baru 11

Brosur mi merupakan bagian dan Paket Iniormai mengenai "Konvensi ILO tentang Hak Asasi Manviia Mendasar" yang disiapkan oleh Kantor ILO jalarta. Brosur lainnya dalam paket mi termasuk: Konvensi no. 105, 1957: Penghapusan Kenja Paksa. Konvensi no. 87, 1948: Kebebasan Bersenikat dan Perlindungan atas Hak Berorganisasi Konvensi no. 98, 1949: Flak Berorganisasi dan Perundingan Bersama

Konvensi no. 100, 1951: Kesamaan Pengupahan Konvensi no. 111, 1958: Diskniminasi (Kesempatan Kenja dan Pekerjaan)

Konvensi no. 138, 1973: Usia Minimum

Apabila ingin memiliki brosur-brosur di atas atau ingin mendapatkan informasi lain mengenai standar perburuhan ILO, silakan hubungi: Kantor ILO Jakarta Jalan M.H. Thamrin no. 14, Jakarta 10240

atau P.O. Box 1075, Jakarta 10010 Teip. (021) 3140066 atau 3141308 Fax (021) 3140766 E-mail: [email protected]

K. 29

MENGENAX KEEJA FAKEA

oleh Anggota berarti pembatalan Konvensi mi tanpa syarat penundaan demi hukum, jika dan pada waktu Konvensi baru itu mulai berlaku; Mulai pada tanggal Konvensi baru yang telah diubah berlaku, Konvensi mi tidak dapat diratifikasi lagi oleh Anggota. Sekalipun demikian Konvensi in! akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi yang ash bagi Anggota yang telah meratifikasinya, tetapi belum meratifikasi Konvensi baru. Pasal 33

Bunyi naskah Konvensi in! dalam bahasa Inggris dan Perancis kedua-duanya adalah resin!.

12

Konvensi no. 105, 1957

Penghapusan Kerja Paksa

Jika ada perbedaan pengertian dalam naskah berbahasa Indonesia dan pengertian dalam naskah ash berbahasa Inggenis dan Perancis, maka yang berlaku adalah pengertian dalam naskah berbahasa luggeris dan Perancis.

ce Organisasi Perburuhan Kantor di Jakarta

Konvensi No.105

Konvensi Tentang Penghapusan Kerja Paksa Konperensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah disidangkan di Jenewa oleh adan Fimpinan Kantor Perburi.than Internasional, dan setelah bertemu dalam sidangnya yang keempat puluh pada tanggal 5 Juni 1957, dan Setelah mempertimbangkan masalali kexa paksa, yang tercantum dalam butir keempat dan agenda sidang, dan Setelah memperhatikan ketentuan Konvensi Keija Paksa, 1930, dan Setelah memperhatikart bahwa Konvensi Perbudakan, 1926, mengatur bahwa semua tindakan yang diperlukanharus diambil untuk mencegah kerja paksa ataukerjawajibberkembangmenjadikeadaanyangsaina denganperbudakan

dan bahwa Konvensi Tambahan tentang Peughapusan Perbudakan, Perdagangan dan Lembaga Perbudakan serta praktek yang ama dengan

Perbudakan, 1956, mengatur tentang penghapusan sepenuhnya atas perbudakan (karena liitan hutang dan pengolahan tanah), dan Sotelah memperhatikan bahwa Konvensi Perlindungan Upah, 1949, menentukan

bahwa upah harus dibayar teratur dan melarang cara pembayaran yang menghalangi pekerja dan kemungkinan yang murni untuk mengakhiri hubungan kerjanya, dan Setelah memutuskan tentang penerimaan usulan selanjutnya yang menyangkut penghapusan bentuk-bentuk tertentu dan kenja paksa atau kerja wajib yang merupakan pelanggaran hak manusia sebagaimana tertera dalam Piagam

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan disebutkan dalam Dekiarasi Universal tentang Hak Azasi Manusia, dan Setelah memutuskan bahwa usulan-usulan mi harus berbentuk Konvensi internasional, Menerima pada tanggal 5 Juni tahun 1957 Konvensi benikut, yang dapat disebut sebagai Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957: Pasal 1

Tiap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang meratifikasi Konvensi ml wajib menekan dan tidak akan menggunakan kenja paksa dalam bentuk apapun sebagal cara penekanan atau pendidikan politik atau sebagai hukuman atas pemahaman ataupernyataanpandanganpolitikatausecara ideologis pandangan yang bertentangan dengan sistim politik, sosial dan ekonomi yang sah; sebagai cara untuk mengerahkan dan xnenggunakan tenaga kerja untuk maksud pembangunan ekonomi; 2

PENGHA]'TJSANKERJAPA1SA

I. 105

sebagai cara untuk membina disiplin tenaga kerja; sebagai hukuman karena keikutsertaan dalam pemogokan; sebagai pelaksanaan diskriminasi rasial, sosial, bangsa dan agama. Pasal 2

flap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang meratifikasi Konvensi

mi wajib mengambil tindakan efektif untuk menjamin penghapusan segera dan sepenulmya atas kerja paksa atau kerja wajib sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Konvensi mi.

Pasal 3

Ratifil.zasiformal dan Konvensiiniharus diberitahukankepada DirekturJenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Pasal 4

KonvensiinimengikathanyaparaAnggotaOrganisasiPerburuhanlnternasional yang ratifikasmnya sudab didaftarkan pada Direktur Jenderal. Konvensi mi mulai berlaku duabelas bulan setelah tanggal ratifikasi oleh dua Anggota didaftarkan pada Direktur Jerideral. Setelah itu, Konvensi mi mulai berlaku untuk semua Anggota duabelas bulan setelah tanggal ratifikasiriya terdaf tar. Pasal 5

Anggota yang sudah meratifilcasi Konvensi ml dapat mencabutnya setelah beralkl-ilrnya masa sepuluh tahun dan tanggal Konvensi mi pertama kaliberlaku, dengan

sebuah keterangan yang diberitahukan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhart Internasional untuk didaftarkan. Pencabutan demikian tidak benlaku sebelum satu tahun setelah tanggal pendaftarannya. Tiap Anggota yang sudah meratifikasi Konvensi mi dan yang dalamwaktu satu tahun setelah beral
Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional akan membenitahukan kepada semua Anggota Organisasi Perburuhan Internasional tentang pendaftaran dan sexnua ratifikasi dan pencabutan yang dibenitahukan kepadanya oleh para Anggota Organisasi Perburuhan Internasional. Pada saat memberitahukan para Anggota Organisasi tentang pendaftaran

3

Brosur mi merupakan bagian dan Paket Informasi mengenai "Konvensi ILO tentang Hak Asasi Manusia Mendasar" yang disiapkan oleh Kantor ILO Jakarta. Brosur lainnya dalam paket 1111 termasuk:

Konvensi no. 29, 1930: Kerja Paksa

Konvensi no. 87, 1948: Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berorganisasi Konvensi no. 98, 1949: Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama

Konvensi no. 100, 1951: Kesamaan Pengupahan Konvensi no. 111, 1958: Diskriminasi (Kesempatan Kerja dan Pekerjaan) Konvensi no. 138, 1973: Usia Minimum

Apabila ingin memiliki brosur-brosur di atas atau ingin mendapatkan informasi lain mengenai standar perburuhan ILO, silakan hubungi: Kantor ILO Jakarta Jalan M.H. Thamrin no. 14, Jakarta 10240 atau P.O. Box 1075, Jakarta 10010 Teip. (021) 3140066 atau 3141308 Fax (021) 3140766 E-mail: [email protected]

K. 1O

PENGHAPUSAN KERJA PAKSA

ratifikasi kedua yang diberitahukan kepadanya, maka Direktur Jenderal meininta perhatian para Anggota Organisasi tentang tanggal Konvensi mi akan mulai berlaku.

Pasal 7 Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional akan memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk didaftarkan rincian lengkap tentarig semua ratifikasi

dan peraturan pencabutan yang didaftarkannya sesuai dengan ketentuan Pasal-Pasal sebelumnya. Pasal 8

Pada waktu-waktu yang dianggap perlu olehnya, Badan Pimpinan Kantor Perburuhanlnternasionaiharus menyampaikankepadaKonperensiUmumsuatulaporan

tentang perkembangan Konvensi mi dan akan memeriksa apakah perlu untuk mencantumkari dalam agenda Konperensi pembahasan tentarig perubahannya secara keseluruhan atau sebagian. Pasal 9

1. Bila Konperensi menetapkan suatu Konvensi baru yang mengubah Konvensi ml seluruhnya atau sebagian, maka, kecuali Konvensi baru itu menentukan lain ratlfikasi oleh Anggota atas Konvensi baru yang mengubah itu akan secara hukum merupakan pencabutan segera atas Konvensi mi, tanpa mengurangi ketentuan dan Pasal 5 di atas, jika dan bilamana Konvensi baru yang mengubah itu sudah benlaku; sejaktanggalKonvensibaruyangmengubahitubenlaku,makaKonvensiinitidak dapat lagi diratifikasi oleh para Anggota. 2. Konvensi ird akan tetap berlaku dalarn bentuk dan isi.nya yang sebenarnya untuk para Anggota yang sudah meratifikasinya tetapi belum meratifikasi Konvensi yang mengubah itu, Pasal 10

Versibahasa Inggris danbahasa Perancis daniKonvensimniberlakusamakuatnya.

4

Konvensi no. 105, 1957

Penghapusan Kerja Paksa

Jika ada perbedaan pengertian dalam naskah berbahasa Indonesia dan pengertian dalam naskah ash berbahasa Inggenis dan Perancis, maka yang berlaku adalah pengertian dalani naskah berbahasa inggenis dan Perands.

(LJ Organisasi Perburuhan Intemasional Kantor di Jakarta

Konvensi No.105

Konvensi Tentang Penghapusan Kerja Paksa Konperensi Umum Organisasi Perbunthan Internasional,

Setelah disidangkan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah bertemu dalam sidangnya yang keempat puluh pada tanggal 5 Juni 1957, dan Setelah mempertimbangkan masalah keija paksa, yang tercantum dalam butir keempat dan agenda sidang, dan Setelah memperhatikan ketentuan Konvensi Keija Paksa, 1930, dan Setelah memperhatikan bahwa Konvensi Perbudakan, 1926, mengatur bahwa semua tindakan yang diperlukan harus diambil untuk mencegah kerja paksa ataukerjawajibberkembangmenjadikeadaanyang sama denganperbudakan

dan bahwa Konvensi Tambahan tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan dan Lembaga Perbudakan serta praktek yang sama dengan

Perbudakan, 1956, mengatur tentang penghapusan sepenuhnya atas perbudakan (karena lilitan hutang dan pengolahan tanah), dan Setelahmemperhatikanbahwa Konvensi PerlindunganUpah, 1949, menentukan bahwa upah harus dibayar teratur dan melarang cara pembayaran yang

menghalangi pekerja dan kemungkinan yang murni untuk mengakhiri hubungan kerjanya, dan Setelah memutuskan tentang penerimaan usulan selanjutnya yang menyangkut penghapusan bentuk-bentuk tertentu dan keja paksa atau kerja wajib yang merupakan pelanggaran hak manusia sebagaimana tertera dalam Piagam

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan disebutkan dalam Deklarasi Universal tentang 1-lak Azasi Manusia, dan

Setelah memutuskan bahwa usulan-usulan mi harus berbentuk Konvensi internasional, Menenima pada tanggal 5 Juni taJaun 1957 Konvensi benikut, yang dapat disebut sebagal Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957: Pasal 1

Tiap Anggota Orgartisasi Perburuhan Internasional yang meratifikasi Konvensi in! wajib menekan dan tidak akan menggunakan kerja pak-sa dalam bentuk apapun sebagai cara penekanan atau pendidikan politil< atau sebagai hukuman atas pemahaman atau pernyataanpandanganpolitik atau secara ideologis pandangan yang bertentangan dengan sistim politik, sosial dan ekonomi yang sah; sebagai cara untuk mengerahkan dan menggunakan tenaga kerja untuk maksud pembangunan ekonomi; 2

PENGHAPUSAN KERJA PAKSA

K. 105

sebagal cara untuk membina disiplin tenaga ketia; sebagai hukuman karena keikutsertaan dalam pemogokan; sebagai pelaksanaan diskriminasi rasial, sosial, bangsa dan agama.

Pasal2 Tiap Anggota Orgarüsasi Perburuhan Internasional yang meratifikasi Konvensi

mi wajib mengambil tindakan efektif untuk menjamin penghapusan segera dan sepenuhnya atas kerja paksa atau kerja wajib sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Konvensi mi.

Pasai 3

Ratifikasiformal dariKonvensiiniharus diberitahukankepadaDirekturJenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Pasal 4

KonvensiinimengikathanyaparaAnggotaOrganisasiPerburuhanlnternasional yang ratifikasinya sudah didaftarkan pada Direktur Jenderal. Konvensi mi mulai berlaku duabelas bulan setelah tanggal ratifikasi oleh dua Anggota didaftarkan pada Direktur Jenderal. Setelah itu, Konvensi mi mulai berlaku untuk semua Anggota duabelas bulan setelah tanggal ratifikasmnya terdaftar. Pasal 5

Anggota yang sudah meratifikasi Konvensi mi dapat mencabutnya setelah berakhirnya masa sepuluh tahun dan tanggal Konverisi mi pertama kalibenlaku, dengan sebuah ketenangan yang diberitahukan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan

Internasional urthik didaftarkan. Pencabutan demikian tidak berlaku sebelum satu tahun setelah tanggal pendaftarannya. Tiap Anggota yang sudah meratifikasi Konvensiini dan yang dalamwaktusatu

tahun setelah berakhirnya masa sepuluh tahun tersebut dalam ayat di atas tidak memberlakukan hak untuk mencabut sebagaimana ditentukan dalam Pasal mi, akan terkaituntukmasa sepuluhtahunlagi, dan setelahitu, dapatmencabutKonvensiinipada waktu berakhirnya flap masa sepuluh tahun sebagaimana ditetapkan dalam Pasal mi. Pasal 6

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional akan memberitahukan kepada semua Anggota Organisasi Perburuhan Internasional tentang pendaftaran dan semua ratifikasi dan pencabutan yang diberitahukan kepadanya oleh para Anggota Organisasi Perbunuhan Internasional. Pada saat memberitahukan para Anggota Organisasi tentang pendaftaran

3

Brosur mi merupakan bagian dan Paket Informasi mengenai ltI
Konvensi no. 87, 1948: Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berorganisasi Konvensi no. 98, 1949: Flak Berorganisasi dan Perundingan Bersama

Konvensi no. 100, 1951: Kesamaan Pengupahan Konvensi no. 111, 1958: Diskniminasi (Kesempatan Kerja dan Pekerjaan)

Konvensi no. 138, 1973: Usia Minimum

Apabila ingin memiliki brosur-brosur di atas atau ingin mendapatkan informasi lain mengenal standar perburuhan ILO, silakan hubungi: Kantor ILO Jakarta Jalan M.H. Thamnin no. 14, Jakarta 10240

atau P.O. Box 1075, Jakarta 10010 Teip. (021) 3140066 atau 3141308 Fax (021) 3140766 E-mail: [email protected]

K. 105

PENGHAPUSAN KEA PAKSA

ratifikasi kedua yang diberitahukan kepadanya, maka Direktur Jenderal meminta perhatian para Anggota Organisasi tentang tanggal Konvensi mi akan mulai berlaku.

Pasal 7 Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional akan memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa sesual dengan Pasal 102 Piagam Perseril
dan peraturan pencabutan yang didaftarkarinya sesuai dengan ketentuan Pasal-Pasal sebelumnya. Pasal 8

Pada waktu-waktu yang dianggap perlu olehnya, Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasionaiharus menyampaikankepadaKonpererisiUmuinsuatulaporan

tentang perkembangan Konvensi mi dan akan memeriksa apakah perlu untuk mencantumkan dalam agenda Konperensi pembahasan tentang perubahannya secara keseluruhan atau sebagian. Pasal 9

1. Bila Konperensi menetapkan suatu Konvensi baru yang mengubah Konvensi liii seluruhnya atau sebagian, maka, kecuali Konvensi baru itu menentu.kan lain ratifikasi oleh Anggota atas Konvensi baru yang mengubah itu akan secara hukum merupakan pencabutan segera atas Konvensi mi, tanpa mengurangi ketentuan dan Pasal 5 di atas, jika dan bilamana Konvensi baru yang mengubah itu sudah berlaku; sejak tanggalKonvensibaru yangmengubahituberlaku, maka Konvensi iriltidak dapat lagi diratifikasi oleh para Anggota. 2. Konvensi mi akan tetap berlaku dalam bentuk dan isinya yang sebenarnya untuk para Anggota yang sudah meratifikasinya tetapi belum meratifikasi Konvensi yang mengubah itu. Pasal 10

Versibahasalnggris danbahasa Perancis dariKonvensi iniberlaku sama kuatnya.

4

Konvensi no. 87, 1948

Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi Jika ada perbedaan pengertian dalam naskah berbahasa Indonesia dan pengertian dalam naskah ash berbahasa Inggenis dan Perancis, maka yang benlaku adalah pengertian dalam naskak berbahasa luggeris dan Perands.

( Organisasi Perburuhan Internasional Kantor di Jakarta

Konvensi No. 87

Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi Konperensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional, Setelah disidangkan di San Fransisco oleh BadanPimpinan Kantor Perburuhan Internasional, dan setelah mengadakan sidangnya yang ketiga puluh satu pada tanggal 17 Juru 1948, Setelah memutuskan untuk menerima dalam bentuk Konvensi beberapa usul

tertentu tentang kebebasan untuk berserikat dan perlindungan atas hak untuk berorganisasi yang menjadi agenda sidang butir ketujuh, MenimbangbahwaMukadimahKonstitusi OrganisasiPerburuhanlnternasional menyatakan "pengakuan atas prinsip kebebasan berserikat" merupakan alat untuk meningkatkan kondisi pekerja dan menciptakan ketenangan, Menimbang bahwa Dekiarasi Philadelphia mengukuhkan bahwa 'kebebasan untuk mengeinukakan pendapat dan berseril
Menimbang bahwa Konperensi Perburuhan Internasional pada sidangnya yang ketiga puluh sembilan, secara akiamasi menerima prinsip-prinsip yang merupakan dasar bagi terbentuknya peraturan internasional, Menimbang bahwa sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada sidangnya yang kedua, mengajukan prinsip-prinsip tersebut dan meminta Organisasi Perburuhan Internasional untuk terus mengupayakan agar prinsip-prinsip

dimaksud memungkinkan untuk dibuat menjadi satu atau beberapa Konvensi internasional, Menerima pada tanggal 9 Juli 1948 Konvensi berikut yang disebut sebagai Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindurigan Hak Berorganisasi tahun 1948: BAB I

KEBEBASAN BERSE1UKAT

Pasal 1

Setiap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional untuk mana Konvensi iril berlaku harus melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan berikut.

2

KEBEBASI½N BERSERIKAT DAN PERLINDUNGANHAK BERORGANISASI

K. 87

Pasal 2

Parapekerja danpengusaha, tanpa perbedaan apapun, berhakuntukmendirikan dan,menurut aturanorganisasimasing-masing,bergabung dengan orgardsasi-orgariisasi lain atas pilthan mereka sendiri tanpa pengaruh pihak lain. Pasal 3

Orgariisasi pekerja dan pengusaha berhak untuk membuat anggaran dasar danperaturan-peraturan, secarabebas memiiihwakil-wakilnya, mengelola administrasi dan aktifitas, dan merumuskan program.

Penguasa yang berwenang harus mencegah adanya campur tangan yang dapat membatasi hak-hak mi atau menghambat praktek-praktek hukum yang berlaku. Pasal 4

Organisasi pekerja dan pengusaha tidak boleh dibubarkan atau dilarang kegiatannya oleh "penguasa administTatif. Pasal 5

Organisasi pekerja dan pengusaha berhak untuk mendirikan dan bergabung dengan federasi-federasi dan konfederasi-konfederasi dan orgariisasi sejenis, dan setiap federasi atau konfederasi tersebutberhak untukberafiliasi dengan organisasi-organisasi pekeija dan pengusaha internasional.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 berlaku untuk federasi dan konfederasi organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha. Pasal 7 Akuisisi keabsahan oleh organisasi-organisasi pekeija dan pengusaha, federasi

dan konfederasi tidak boleh dilakukan untuk maksud tertentu sehingga membatasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan Pasa1 2, 3 dan 4.

Pasal 8 Daam melaksanakan hak-haknya berdasarkan Konvensi mi para pekeija dan pengusaha serta orgardsasi merelza, sebagaimana halnya perseorangan atau organisasi perkumpulan lainnya, harus tunduk pada hukum nasional yang berlaku. Hukum nasional yang berlaku tidak boleh memperlemah atau diterapkan untuk memperlemah keterituan-ketentuan yang dijamin dalam Konvensi. Pasal 9 1. Ketentuan yang dijamin sebagaimana dinyatakanKonvensi yang diberlakukan

3

KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN FlAK BERORGANISASI

K. 87

untuk angkatan bersenjata dan polisi harus diatur dengan hukum dan perundingan nasional. 2. Sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam ayat 8 pasal 19 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, ratifikasi Konvensi oleh Anggota tidak boleh dianggap mempengaruhi hukuin, penghargaan, kebiasaan atau kesepakatan yang ada dengan mempertimbangkan bahwa anggota angkatan bersenjata atau polisi dapat menggunakan haknya sebagaimana dijamin Konvensi. Pasal 10

Dalam Konvensi mi yang dimaksud dengan "organisasi' adalah organisasi pekerja dan pengusaha yang didirikan untuk melanjutkan dan membela kepentingan pekerja dan pengusaha. BAB II

PERLINDUNGAN HAK BERORGANISASI

Pasal 11

Setiap Ariggota Organisasi Perburuhan Internasional untuk mana Konvensi mi

berlaku harus mengambil langkah-langkah yang perlu dan tepat untuk menjamin bahwa para pekerja dan pengusaha dapat melaksanakan secara bebas hak-hak berorganisasi. BAB HI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

1. Sehubungan dengan wilayah sebagaimana dimaksud pasal 35 Konstitusi

Organisasi Perburuhan Internasional sebagaimana diubah dengan Perangkat Amaridemen Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, 1946, selain dan wilayah

sebagaimana dimaksud ayat 4 dan 5 dan pasal perubahan tersebut, setiap Anggota organisasi yang meratifikasi Konvensi mi harus menyampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional dengan atau segera setelah pernyataan ratifikasi sebuah dekiarasi yang menyatakan bahwa wilayah yang bersangkutan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Konvensi yang diberlakukan tanpa tambahan apapun; wilayah yang bersangkutan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Konvensi dengan perubahan-perubahan, dengan menyertakan perubahan tersebut secara ninci;

wilayah yang bersangkutan tidak dapat menerapkan ketentuan Konvensi, dengan menyertakan alasannya; wilayah yang bersangkutan memutuskan mempertimbangkan kenibali. 4

KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN HAK BERORGANJSASI

K. 87

Langkah-langkah sebagaimana dimaksud sub-ayat (a) dan (b), ayat 1 Pasal mi

harus dianggap bagian integral daripada ratifikasi dan mempunyai kekuatan hukum ratifikasi.

Setiap Anggotadapatsewaktu-waktudenganpernyataanberikutnyamenurida seluruh atau sebagian pertimbangan yang dibuat melalui naskah ash pernyataan dengan memperhatikan ketentuan sub-ayat (b), (c) atau (d) ayat 1 Pasal thi.

Setiap Anggota dapat, sewaktu-waktu mencabut ratifikasi Konvensi mi sesuai derigan ketentuan Pasal 16, dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal mengenai maksud perubahari atas syarat-syarat perubahan terdahuu dan menyatakan pendirian sekarang sehubungan dengan wilayah-wilayah tersebut. Pasal 13

1. Bilamana hal-hal pokok Konvensi dilaksanakan dalam suatu wilayah nonmetropolitan yang mempunyai kekuasaan mandiri, maka Anggota yang bertanggung

jawab atas hubungan internasional wilayah yang bersangkutan dapat, dengan persetujuan pemerintah wilayah yang bersangkutan, menyampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional pemyataan menerima kewajiban-kewajiban Konvensi irii atas nama wilayah yang bersangkutan. 2. Pernyataan menerima kewajiban-kewajiban Konvensi ml dapat disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional oleh dua atau lebih Anggota organisasi sehubungan dengan wilayah yang berada dalam kekuasaan gabungan; atau penguasa internasional yangbertanggung jawab atas administrasi suatuwilayah,

dengan mengingat Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sejenisnya, sehubungan dengan wilayah tersebut. 3. Pernyataan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional sesuai dengan ayat-ayat terdahulu Pasal ml harus menyebutkan apakah ketentuan-ketentuan Konvensi akan diterapkan di wilayah yang bersangkutan tanpa

perubahan atau dengan perubahan; bilamana pernyataan menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi akan diterapkan dengan perubahan, harus disebutkan secara rinci perubahan-perubahan dimaksud. 4. Anggota, beberapa Anggota, atau penguasa internasional yang bersangkutan

dapat sewaktu-waktu dengan pernyataan berikutnya membatalkan seluruh atau sebagian hak tmtuk memperbaiki suatu perubahan yang disebutkan pada pernyataan terdahulu. 5. Anggota, beberapa Anggota, atau penguasa internasional yang bersangkutan dapat sewaktu-waktu, dimana ratifikasi Konverisi thi dapat dicabut sesuai dengan

ketentuan Pasal 16, menyampaikan kepada Direktur Jenderal mengenai maksud perubahan atas syarat-syarat perubahan terdahulu dan menyatakan pendirian sekarang sehubungan dengan wilayah-wilayah tersebut.

5

K. 87

KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERLINDUNGAN HAK BERORGANISASI

BAB W

KETENTUAN-KETENTUAN AKHIR

Pasal 14

Ralifikasi resmi Konvensi ith harus disampaikan kepada Dbektur Jenderal Organisasi Perburuhan Jnternasional untuk didaftarkan. Pasal 15

Konvensi mi mengikat hanya kepada Anggota Organisasi Perburulian Internasional yang ratifikasinya telah didaftarkan oleh Direktur Jenderal. Konvensi mi mulai berlaku 12 bulan sejak tanggal diniana ratifikasi oleh dna Anggota Organisasi Perburuhan Internasional didaftarkan pada Direktur Jenderal. Selanjutnya Konvensi mi akan mulai berlaku terhadap setiap Anggota setelah 12 bulan sejak tanggal ratifikasi didaftarkan. Pasal 16

Anggota yang telah meratifikasi Konvensi mi, setelah lewat waktu 10 tahun

terhitung dan tanggal Konvensi mi mulai berlaku, dapat membatalkannya dengan menyampaikan suatu keterangan kepada Direktur Jenderal KarLtor Perburuhan Internasional untuk didaftarkari. Pembatalan demikian barn akan mulai berlaku satu tahun sesudah tanggal pendaftarannya. Tiap-tiap Anggotayang telahmeratifikasiKonvensiinidantidakmenggunakan hak pembatalan menurut ketentuari pada ayat satu tersebut di atas dalam tahun berikutnya setelah lewat sepuluh tahun seperti termaksud pada ayat di atas, akan terikat untuk sepuluh tahun lagi dan sesudah itu dapat membatall
Pasal 17

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus memberitahukan kepada segenap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional tentang pendaftaran semua ratifikasi, keterangan dan pembatalan yang disampaikan kepadanya oleh Anggota Organisasi. PadawaktumemberitahukankepadaAnggotaOrganisasitentangpendaftaran

dan ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal harus memperingatkan Anggota Organisasi tariggal mulai berlakunya Konvensi mi. Pasal 18 DirekturJenderal Kantor Perburuhan Internasional harus menyampaikankepada

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk didaftarkan, sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa hal ikwal mengenai semua ratifikasi, keterangan dan pembatalan yang didaftarkannya menurut ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas. 6

KEBEBASAN BERSE11KAT DAN PERLINDUNGAN HAI< BERORGANTSASI

K 87

Psa1 19 Pada waktu berakhirnya flap-flap masa sepuluh tahun setelah mulai berlakunya Konvensi ml Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional harus menyerahkan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi mi kepada Konperensi Umum dan harus mempertimbangkan apakah soal perubahan Konvensi mi seluruhnya atau sebagian perlu ditempatkan dalam Agenda Konperensi.

Pasal 20

1. Jika Konperensi menerima Konvensi baru yang ruengubah sebagian atau seluruh Konvensi mi, kecuali Konvensi barn menentukan lain, maka dengan menyimpang dan ketentuan pasal 11, ratifikasi Konvensi baru oleh Anggota berarti pembatalan Konvensi ird path saat itu juga karena hukum, jika dan pada waktu Konvensi baru itu inulal berlaku; mulai pada tanggal Konvensi berlaku, Konvensi mi tidak dapat diratifikasi lagi oleh Anggota. 2. Bagaimana juga Konvensi ml akan tetap berlaku dalain bentuk dan isi yang ash bagi Anggota yang telah meratifikasinya, tetapi belum meratifikasi Konvensi baru. Pasal 21

Bunyl naskah Konvensi ml dalam bahasa Inggris dan Perancis kedua-duanya adalah resmi.

7

Brosur mi merupakan bagian dan Paket Informasi mengenai "Konvensi ILO tentang Hak Asasi Manusia Mendasar" yang disiapkan oleh Kantor ILO Jakarta. Brosur lainnya dalam paket mi termasuk: Konvensi no. 29, 1930: Kerja Paksa

Konvensi no. 105, 1957: Penghapusan Kerja Paksa Konvensi no. 98, 1949: Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama

Konvensi no. 100, 1951: Kesamaan Pengupahan Konvensi no. 111, 1958: Diskriminasi (Kesempatan Kerja dan Pekerjaan) Konvensi no, 138, 1973: Usia Minimum

Apabila ingin memiliki brosur-brosur di atas atau ingin mendapatkan informasi lain mengenai standar perburuhan ILO, silakan hubungi: Kantor ILO Jakarta Jalan M.H. Thamrin no. 14, Jakarta 10240 atau P.O. Box 1075, Jakarta 10010 Teip. (021) 3140066 atau 3141308 Fax (021) 3140766 E-mail: [email protected]

Konvensi no. 98, 1949

Hak Beroranisasi dan Perundingan Bersama jika ada perbedaan pengerfian dalam naskah berbahasa Indonesia dan pengertian dalam naskah ash berbahasa Enggeris dan Perancis, maka yang berlaku adalah pengertian dalam naskah berbahasa Inggeris dan Perancis.

Organisasi Perburuhan Internasional Kantor di Jakarta

Konvensi No. 98

Mengenai Dasar-Dasar flak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama Konperensi Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah disidangkan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Jnternasional, dan setelah mengadakan sidangnya yang ketiga puluh dua pada tanggal 8 Juni 1949, dan

Setelah memutuskan untuk menerima beberapa usul mengenai dasar-dasar hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama yang termasuk acara keempat dan agenda sidang, dan

Setelah menetapkan, bahwa usul-usul mi harus berbentuk Konvensi internasional, Menerima pada tanggal 1 Juli tahun 1949 Konvensi di bawah liii, yang dapat disebut Konvensi mengenai Dasar-Dasar Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama 1949:

Pasal 1

Buruh harus dapat cukup perlindungan terhadap tindakan-tindakan pembedaan anti senikat buruh berhubung dengan pekerjaannya.

Perlindungan demikian harus digunakan terutama terhadap tindakantindakan yang bermaksud mensyaratkan kepada buruh, bahwa ia tidak akan masuk suatu serikat buruh atau harus melepaskan keanggotaannya; menyebabkan pemberhentian, atau secara lain merugikan buruh berdasarkan keanggotaan serikat buruh atau karena turut serta dalam tindakan-tindakan serikat buruh di luar jam-jam bekeija atau dengan persetujuan majikan dalam waktu jam bekerja. Pasal 2

Senikat buruh dan persenikatan pengusaha harus cukup mendapat penlindungan terhadap tiap-tiap campur tangan oleh masing-masirig pihak atau wakil

atau anggora mereka dalam mendirikan orgardsasi mereka, cara bekerja atau cara mengurusnya. Khususnya tindakan-tindakan yang bermaksud memajukan berdininya organisasi buruh dibawah pengaruh majikan atau organisasi majikan atau menyokong organisasi buruh dengan uang atau dengan cara lain dengan maksud menempatkan

organisasi deniikian dibawah pengawasan majikan atau organisasi majikan, harus dianggap termasuk tindakan-tindakan campur tangan termaksud pada Pasal ml.

HAKBEIORGANISASXDANPERUNDJNGAN BERSAMA

K9

Pasal 3

Mekanisme yang sesuai dengan keadaan nasional harus didirikan, jika perlu, untuk menjainin penghargaan hak berorganisasi seperti. ditetapkan pada Pasal-Pasal tersebut di atas. Pasal 4

Tindakan yang sesuai dengan keadaan nasional harus diambil dimana perlu untuk inendorong dan memajukan sepenuhnya perkembangan dan penggunaan mekanisme perundingan sukarela antara organisasi pengusaha dan organiBasi buruh dengan maksud mengatiir syarat-syarat dan keadaan-keadaan keia dengan perjanjian perburuhan. Pasal 5

Sampai dhnana jaminan yang ditetapkan dalam Konvensi mi akan berlaku untuk tentara atau polisi, harus ditetapkan dengan undang-undang atau peraturanperaturan nasional. Sesuai dengan azas yang ditentukanpada ayat 8 pasal 19 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, maka ratifi.kasi Konvertsi mi oleh setiap Anggota tidak akan dianggap mempengaruhi undang-undang, putusan, kebiasaan atau persetujuan yang

ada, berdasarkan mana anggota-anggota tentara atau polisi mempunyai. hak yang dijamin Konvensi mi.

Pasal 6 Konvensi mi tidak menyinggung kedudukan pegawai negeri yang dipekerjakan

pada tata usaha Negara dan bagaimanapun tidak akan ditafsirkan secara merugikan hak-hak atau kedudukan mereka. Pasal 7 Ratifikasi resmi Konvensi ml harus disampail
Konvensi mi hanya akan mengikat Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang ratifi.kasinya telah didaltarkan pada Direktur Jenderal.

Konvensi mi akan berlaku 12 bulan sesudah tanggal ratifikasi oleh dua Anggota didaftarkan pada Direktur Jenderal. Selanjutnya Konvensi mi akan mulaf berlaku terhadap tiap-tiap Anggota 12 bulan sesudah tanggai ratifikasi didaftarkan. Pasal 9 1. Keterangan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan

Internasional sesuai dengan ayat 2 pasal 35 dan Konstitusi Organisasi Perburuhan 3

Brosur mi merupakan bagian dan Paket In&rma en-enai "Konvensi ILO tentang Hak Asasi ManuLa Mencasaf' yang disiapkan oleh Kantor ILO Jakarta. Brosur lainnya dalam paket in termasuk: Konvensi no. 29, 1930: Kerja Pksa Konvensi no. 105, 1957: Penghapusan Kerj a Paksa Konvensi no. 87, 1948: Kebebasan Bersenikat dan Perlindungan atas Flak Berorganisasi

Konvensi no. 100, 1951: Kesamaan Pengupahan Konvensi no. 111, 1958: Diskniminasi (Kesempatan Kerja dan Pekerjaan)

Konvensi no. 138, 1973: Usia Minimum

Apabila ingin memiliki brosur-brosur di atas atau ingin mendapatkan informasi lain mengenai standar perburuhan ILO, silakan hubungi: Kantor ILO Jakarta Jalan M.H. Thamnin no. 14, Jakarta 10240

atau P.O. Box 1075, Jakarta 10010 TeIp. (021) 3140066 atau 3141308 Eax (021) 3140766 E-mail: [email protected]

HAN I3ERORGANISASJ DAN PERUNDNGAN BErsAMA

K

2. Tiap-tiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensiini dantidakmenggunakan

hak pembatalan menurut ketentuan pada ayat satu tersebut di atas dalam tahun berikutnya setelah lewat sepuluh tahun seperti termaksud pada ayat di atas, akan terikat untuk sepuluh tahun lagi dan sesudah mi dapat membatalkan Konvensi ird pada waktu berakhirnya tiap-tiap masa sepuluh tahun menurut ketentuan yang tercarituin dalam Pasal jul. Pasal 12

Direktur Jenderal Kantor Perburuhari Internasional harus memberitahukan kepada segenap Anggota Organisasi Perburuhan Internasional tentang pendaftaran semua ratifikasi, keterangan dan pembatalan yang disampaikan kepadanya oleh Anggota Orgarilsasi. PadawaktumemberitahukankepadaAnggota Organisasi tentangpendaftaran

dan ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal harus memperingatkan Anggota Organisasi tanggal mulai berlakunya Konvensi lid. Pasal 13

DirekturJenderalKantor Perburuhaninternasionaiharus menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perseri.katan Bangsa-Bangsa untuk didaftarkan, sesuai dengan Pasal 102 dan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa hal ikhwal mengenai semua ratifikasi,

keterangan dan pembatalan yang didaftarkannya menurut ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas. Pasal 14

Pada waktu berakhirnya tiap-tiap masa sepuluh tahun setelah mulai berlakunya Konvensi ird, Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional harus menyerahkan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ml kepada Konperensi Umum dan harus mempertimbangkan apakah soal perubahan Konvensi mi seluruhnya atau sebagian perlu ditempatkan dalam Agenda Konperensi.

Pasal 15

1. Jika Konperensi menerima Konvensi baru yang mengubah sebagiari atau seluruhnya Konvensi mi, kecuali jika Konvensi baru menentukan lain, maka dengan menyimpang dan ketentuan Pasal 11, ratifikasi Konvensi baru oleh Anggota berarti pembatalan Konvensi mi pada saat itu juga karena hukum, jika dan pada waktu Konvensi baru itu mulai berlaku; mulai pada tanggal Konvensi benlaku, Konvensi ird tidak dapat diratifikasi lagi oleh Anggota. 2. Bagaimanapun juga Konvensi akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi yang ash bagi Anggota yang telah meratifikasmnya, tetapi belum meratifikasi Konvensi baru.

Pasal 16

Bunyi naskah Konvensi mid dalam bahasa Inggris dan Perancis kedua-duanya adalah resmi. S

HAK BERORGANISASI DAN PERIDINGAN 13H$AMA

K. 93

Internasional harus menyatakan dacrah-daerah terhadap mana Anggota yang bersangkutan menanggungbahwa ketentuan-ketentuan dan Konvensi irti akan dilaksanakan tanpa perubahan; daerab-dacrah terhadap mana Artggota yang bersangkutan menanggung bahwa ketentuan-ketentuan dan Konvensi ml akan di.laksanakan dengan perubahanperubahari, beserta hal ikhwal perubahani tersebut;

daerah-daerah dimana Konvensi mi tak dapat dilaksanakan dan dalam hal

demikian, alasan-alasan yang menyebabkan Konvensi mi tidak dapat dilaksanakan;

daerah-daerah terhadap inana Anggota menangguhkan putusannya sambil menunggu perfimbangan lebth lanjut tentang keadaan di daerah itu. Tanggungan yang dimaksud pada sub (a) dan (b) ayat 1 Pasal ird akan dianggap merupakan suatu hagian yang tidak dapat dipisahkan dan rafifikasi dan berlaku sebagai ratifikasi. Tiap-tiap Anggota sewaktu-waktu dapat membatalkan seluruh atau sebagian flap-flap pembatasan yang dicantumkan dalam keterangannya yang ash berdasarkan ayat 1 sub (b),(c) atau (d) Pasal ml, dengan pernyataan yang diberikan kemudian. Tiap-tiap Anggota, pada setiap waktu Konvensi ml dapat dibatalkan menurut ketentuan-ketentuan pada Pasal 11, dapat menyampaikan kepada Dinektur Jenderal suatu keterangan yang dalam hal lain mengubah bunyi keterangan yang lalu dan memberitahukan keadaan sekarang dan daerah-daerah itu. Pasal 10

Keterangan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional sesuai dengan ayat 4 atau 5 pasal 35 dan Konstitusi Organisasi Perburuhan International harus menyatakan apakah ketentuan Konvensi irii akan dilaksanakart di

daerah yang bersangkutan tanpa perubahan atau dengan perubahan; jika keterangan itu menyatakan bahwa ketentuan Konvensi akan dilaksanakan dengan perubahan, maka keterangan itu memuat juga hal ikhwal perubahan termaksud. Anggota atau penguasa internasional yang bersangkutan, sewaktu-waktu dapat melepaskan seluruh atau sebagian haknya untuk mengadakan suatu perubahan yang telah dinyatakan dalam keterangan yang lalu dengan suatu keterangan yang disampaikannya kemudian. Anggota atau penguasa internasional yang hersangkutan, pada setiap waktu Konvensi ini dapat dibatalkan menurut ketentuan Pasal 11, dapat menyampalkan kepada Direktur Jenderal keterangan yang dalam hal lain mengubah bunyi keterangan yang lalu dan memberitahukan keadaani sekarang mengenai pelaksanaan Konvensi mi. Pasal 11

1. Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ml, setelah lewat waktu 10 tahun terhitung dan tanggal Konvensi ini mulai benlaku, dapat membatalkannya dengan'

menyampaikan suatu keterangan kepada Dlrektur Jenderal Kantor Perburuhan International untuk didaftarkan. Pembatalani demikian baru akan benlaku satu tahun sesudah tanggal pendaftarannya.

Konvensi no0 100, I9L

Xmaan

ngupaThan

jika ada perbedaan pengertian dalam naskah berbahasa Indonesia dan pengertian dalam naskali ash berbahasa Inggenis dan Perancis, maka yang berlaku adalah pengertian dalam naskah berbahasa luggenis dan Perancis.

T) Organisasi Perburuhan Internasional Kantor di Jakarta

Konvensi No. 100

Konvensi tentang Pengupahan yang Sama bagi Buruh Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya Konperensi Umum Organisasi Ferburuhan Internasional,

Setelah disidangkan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional dan setelah mengadakart sidangnya yang ket.iga puluh empat tanggal 6 Juni 1951, dan Setelahmemutuskan untuk menerimababerapa usul mengenai azas pengupahan

yang sama bagi buruh laid-laid dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya, yang termasuk acara ketujuh dan agenda sidang, dan Setelahmenetapkanbahwa usul-usul liii harusberbentuk Konvensi internasional, Menerima pada tanggal 29 JurU tahun 1951 Konvensi di bawah in!, yang dapat disebut Konvensi Kesamaan Pengupahan, 1951:

Pasal I

(a)

(b)

Untuk maksud Konvensi in!: Istilah 'pengupahan meliputi upah atau gaji biasa, pokok atau minimum dan pendapatan-pendapatan tambahan apapun juga, yang harus dibayar secara langsung atau tidak, maupun secara tunai atau dengan harang oleh pengusaha kepada buruh berhubung dengan pekerjaan buruh. Istilah 'pengupahan yang sama bagi bunth laid-laid dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya' merujuk kepada nilai pengupahan yang diadakan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Pasal 2

Dengan jakm yang sepadan dengan cara yang berlaku untuk menetapkan nilai pengupahan, tiap-tiap Anggota harus memajukan dan sesuai dengan cara itu, menjamin pelaksanaan azas pengupahan yang sama bagi buruh laid-laid dan wanita untuk pekexjaan yang sama nilainya untuk semua buruh. Azas in! dapat dilaksanakan (a) dengan undang-undang atau paraturan nasional; b) oleh badan penetapan upah yang didirikan menurut peraturan yang berlaku atau yang diakui sah; (c) dengan peijanjian perburuhan; atau dengan menggabungkan cara-cara in!. (d)

2

KESAMAANPENGUPAHAN

K 100

Pasal 3 Dimana tindakan demikiari akan membantu pelaksanaan ketentuan Konvensi

mi, tindakan harus diambil untuk memajukan penilaian pekerjaan yang obyektip berdasarkan pekerjaan yang akan dijalankan. Cara yang akan ditempuh dalam penilaian mi dapat diputuskan oleh pengusaha yang bertanggung jawab untuk penetapan nilai pengupahan atau bila rdlai

pengupahan itu ditetapkan dengan perjanjian perburtthan, oleh pthak-pihak yang bersangkutan. Nilai pengupahan yang berlainan antara buruh yang, tanpa memandangjerds kelamin, sesuai dengan perbedaan sebagai ditetapkan dengan penilaiarr obyektip demikian, dalam pekerjaan yang akan dijalankan tidak akan dianggap sebagai bertentangan dengan asas pengupahan yang sama bagi buruh laki4aki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya. Pasal 4 Tiap-tiap Anggota harus bekerja saina sepatutnya dengan organisasi-orgariisasi

pengusaha dan buruh yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi.

Pasal 5

Surat ratifikasi Konvensi mi harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Intemasional untuk didaftarkan. Pasal 6

Konvensi mi hanya akan mengikat Anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang ratifikasinya telah didaftarkan pada Direktur Jenderal. Konvensi mi akan belaku dua belas bulan sesudah tanggal ratifikasi oleh dua Anggota didaftarkan pada Direktur Jenderal. Selanjutnya Konvensi mi akan mulai berlaku untuk tiap-tiap Auggota dua belas bulari sesudah tanggal ratifil
Pasal 7 1. Keterangan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional sesuai dengan ayat 2 pasal 35 dan Konstitusi Orgariisasi Perburuhan Internasional harus menyatakan daerah-daerah terhadap mana Ariggota yang bersangkutan menanggung bahwa ketentuan-ketentuan dan Konvensi mi akan dilaksanakan tanpa perubahan; daerah-daerah terhadap mana Anggota yang bersangkutan menanggung bahwa ketentuan-ketentuan dan Konvensi liii akan dilaksanakan dengan perubahanperubahan, beserta hal ikhwal perubahan tersebut; daerah-daerah dimana Konvensi initak dapatdilakukandandalamhaldemil
3

Brosur mi merupakan bagian dan Paket Inormasi mcngenai "Konvensi ILO tentang Hak Asasi Manusa. Merdar" yang disiapkan oleh Kantor ILO iIirta. Brosur lainnya dalam paket iM termsuk: Konvensi no. 29, 1930: Kerja Paksa

Konvensi no. 105, 1957: Penghapusan Kerja Paksa Konvensi no. 87, 1948: Xebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Flak Berorganisasi Konvensi no. 98, 1949: Flak Berorganisasi dan Perundingan Bersarna Konvensi no. 111, 1958: Dkknirninasi (Kesempatan Kenja dan Pekerjaan) Konvensi no. 138, 1973: Usia Minimum

Apabila ingin memiliki brour-hrosur di atas atau ingin mendapatkan informasi lain mengenai standar perburuhan ILO, silakan hubungi: Kantor ILO Jakarta Jalan M.H. Thamnin no. 14, Jakarta 10240

atau P.O. Box 1075, Jakarta 10010 Telp. (021) 3140066 atau 3141303 Fax (021) 3140766 E-mail: [email protected]

KBSAMAANPrNGUPAHAN

K. 100

semua ratifikasi, keterangan dan pembatalan yang disampaikan kepadanya oleh Anggota Orgardsasi. 2. Pada waktu meinberitahukan kepada Anggota Organisasi tentang pendaftran

dan ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal harus memperingatkan Anggota Organisasi ta.nggal mulai berlakunya Konvensi mi. Pasal 11

DirekturJenderal Kantor Perburuhan Jnternasional harus menyampaikankepada Sekretaris Jenderal Perserikataxt Bangsa-Bangsa untuk xnendaftarkan, sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa hal ikwal mengenai sexnua ratifikasi,

keterangan dan pembatalan yang didaftarkannya menurut ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas. Pasal 12

Pada waktu-waktu yang dipandang perlu Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional harus mertyerahkan laporan mengenal pelaksanaan Konvensi ltd kepada Konperensi Umum dan harus mempelajari apakah soal peninjauan kembali Konvenái mi seluruhnya atau sebagian perlu ditempatkan dalam Agenda Konperensi. Pasal 13

1. Jika Konperensi inenerima Konvensi baru yang telah mengubah sebagian atau seluruh Konvensi mi, kecuali Konvensi baru menent.ukan lain, maka -

dengan menyimpang dan ketentuan Pasal 9, ratifikasi Konvensi baru oleh Anggota berarti pembatalan Konvensi mi pada saat itu jugakarena hukum, ji.ka dan pada waktu Konvensi baru itu mulai berlaku; mulai pada tanggal Konvensi berlaku, Konvensi mi tidak dapat diratifilcasi lagi oleh Anggota. 2. Bagaimana juga Konvensi mi akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi yang asli bagi Anggota yang telah meratifikasmnya, tetapi belum meratifikasi Konvensi baru. Pasal 14

Bunyi naskah Konvensi lid dalam bahasa Inggris dan Perancis kedua-duanya adalah resnii.

5

K. 100

1ESAMAANPENGUPAHAN

daerah-daerah terhadap mana Anggota menangguhkan putusannya sambil menunggu pertirnbangan lebih lanjut tentang keadaan di daerah itu. Tanggungan yang dimaksud pada sub (a) dan (b) ayat 1 Pasal hii akan dlanggap merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dan ratifil
benlaku sebagai ratifikasi. Tiap-tiap Anggota sewaktu-waktu dapat membatalkan seluruh atau sebagian tiap-tiap pembatasan yang dicantumkan dalam keterangannya yang ash berdasarkan ayat 1 sub (b),(c) atau (d) Pasal mi, dengan pernyataan yang diberikan kemudian. Tiap-tiap Anggota, pada setiap waktu Konvensi mi dapat dibatalkan menurut

ketentuan-ketentuan pada Pasal 9, dapat menyampaikan kepada Direktur Jenderal suatu keterangan yang dalam hal lain mcngubah bunyi keterangan yang lalu dan meinberitahukan keadaan sekarang dan daerah-daerah itu. Pasal 8 Keterangan yang disampaikari kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan

Internasional sesuai dengan ayat 4 atau 5 pasal 35 dan Konstitusi Organsisasi Perburuhan Internasional harus menerangkan apakah ketentuan Konvensi mi akan dilal<sanakan di daerah yang bersangkutan tanpa perubahan atau dengan penubahan; jika keterangan itu menyatakan bahwa ketentuan Konvensi mi akan dilaksanakan dengan perubahan, inaka keterangan itu memuat juga hal ikhwal perubahan termaksud.

Anggota atau penguasa internasional yang bersangkutan, sewaktu-waktu dapat melepaskan seluruh atau sebagian haknya untuk mengadakan suatu perubahan yang telah dinyatakan dalam keterangan yang lalu dengan suatu keterangan yang disampaikannya kemudian. Anggota atau penguasa internasional yang bersangkutan, pada setiap waktu

Konvensi mi dapat dibatalkan menurut ketentuan Pasal 9, dapat menyampaikan kepada Direktur Jenderal keterangan yang dalam hal lain mengubah bunyi keterangan yang lalu dan memberitahukan keadaan sekarang mengenai pelaksanaan Konvensi mi.

Pasal 9 Anggota yang tehah meratifikasi Konvensi mi, setelah lewat waktu sepuluh

tahun terhitung dan tanggal Konvensi mi mulai berlaku, dapat membatalkannya dengan menyampaikan suatu keterangan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Pembatalan demikian baru berlaku satu tahun sesudah tanggal pendatfarannya. Tiap-tiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensiinidantidal.zmenggunakan

hak pembatalan menurut ketentuan yang tercantum pada Pasal mi dalam tahun berikutnya setelah lewat sepuluh tahun sepenti tenmaksud pada ayat 1, akan terikat untuk sepuluh tahun lagi dan sesudah itu dapat merubatalkan Konvensi ml pada waktu berakhimya flap-flap masa sepuluh tahun inenunut ketentuan yang tercantum pada Pasal ini.

Pasal 10 1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasionah harus membenitahukan kepada segenap Anggota Organisasi Perbunuhan Internasional tentang pendaftaran 4

Konvensi no. 111, 1958

Diskriminasi (Kesempatan Kerja dan Pekerjaan) Jika ada perbedaan pengertian dalam naskah berbahasa Indonesia dan pengertian dalam naskah ash berbahasa Inggeris dan Perancis, maka yang benlaku adalah pengertian dalaut naskah berbahasa, Juggenis dan Ferancis.

(t Organisasi Perburuhan Internasional Kantor di Jakarta

Konvensi No. 111

Konvensi tentang Diskriminasi dalam Hal Pekerjaan atau Jabatan Konperensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah disidangkan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional dan yang mengadakan sidangnya yang keempat puluh dua pada tanggal 4 Juni 1958, dan Setelah memutuskan untuk menyetujui usul-usul tertentu tentang diskrinainasi di bidang pekexjaan dan jabatan, yang merupakan soal keempat dalam acara sidang, dan

Setelah menetapkan bahwa usul-usul itii harus dalam bentuk Konvensi internasional, dan Dengan ineinpertimbangkan bahwa Dekiarasi Philadelphia menyata.kan bahwa

manusia semuanya, tanpa memandang ras, kepercayaan, jenis kelainin, berhakuntukmengejarbaikkesejahteraanmaterilmaupunkemajuan sphituil dalam suasanabebas danterhormat, dan dalamsuasana kemantapanekonomis dan kesamaan kesempatan, dan Dengan mempertimbangkan juga bahwa diskriminasi merupakan pelanggaran

hak-hak yang dinyatakan dalam Pemyataan Universal tentang Hak-Hak Manusia, pada tanggal 25 Juni tahun 1958 menyetujui Konvensi berikut ml, yang dapat disebut sebagai Konvensi tentang Diskrirninasi (Pekerjaan dan Jabatan) tahun 1958: Pasal 1

(a)

(b)

1. Untuk tujuan Konvensi ml, istllah diskriminasi meiputi setiap perbedaan, pengecualian atau pilihan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan atau asal dalam masyarakat, yang akibathya menghilangkan atau mengurangi persamaan kesempatan atau persamaan perlakuan dalarn pekerjaan atau jabatan;

setiap perbedaan, pengecualian atau pilihan lainnya yang akibatnya menghilangkan atau mengurangi persamaan kesempatan atau persamaan perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan sebagaimana ditentukan oleh Anggota

yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan organisasi yang mewaidli pengusaha dan pekerja, jika organisasi itu ada, dan dengan badan lain yang sesual.

2. Perbedaan, pengecualian atau pilihan bentuk apapun juga mengenai suatu tugas tertentu yang didasarkan pada persyaratan khas tugas itu, tidak dianggap sebagai suatu diskriminasi.

2

DISKRiMINASI (KESEMPATAN KERJA DAN PEKEEJAAN)

K 111

Untuk tujuan Konvensi in!, istilah pekerjaan dan jabatan meliputi juga kesempatanpelatihanketrampilan, kesempatanmemperolehpekexjaan dankesempatan memperoleh jabatan tertontu, serta ketentuan dan syarat keia. Pasal 2

Setiap Anggota yang memberlal
dengan keadaan dan kebiasaan nasional, persamaan kesempatan dan perlakuan dibidangpekerjaandanjabatan, dengan tujuan untukmenghilangkan setiap diskriminasi di bidang itu. Passi 3

Setiap Anggota yang memberlakukan Konverisi in! berupaya tmtuk dengan cara yang sesuai dengan keadaan dan kebiasaan nasional -

memperoleh kerjasama dan organisasi pengusaha dan pekerja serta badan terkait lainnya untuk mendorong diterimanya dan ditaatinya kebijaksanaan in!; mengadakan perundang-undangan serta menganjurkan program pendidikan

yang dapat diperkirakan akan menjamin diterimanya dan ditaatinya kebijaksanaan in!;

menolak semua ketentuan peraturan dan mengubah petunjuk dan kebiasaan administratif yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan in!;

mendorong diberlakunya kebijaksanaan mi bagi pekerjaan yang langsung diawasi oleh penguasa nasional; rnenjamin ditaatinya kebijaksanaan lxii dalam kegiatan bimbingan ketrampilan, latihan ketrampilan serta jawatan penempatan yang dipimpin oleh penguasa nasional; mencantuxnkan dalam laporantahunan tentangpenerapan Konvensiini tindakan apa yang telah diambil untuk melaksanakan kebijaksanaan in! serta hash yang dicapai dengan tindakan tadi. Pasal 4

Setiap tindakan terhadap seseorang yang diperkirakan atau benar-benar melakukan kegiatan yang mengancam keselamatan Negara, tidal': dianggap sebagai diskriminasi, asal yang bersangkutan diberi hak untuk membela dir! dalam suafu badan yang berwenang yang diadakan sesuai dengan kebiasaan nasional. Pasal 5

Langkah-langkah khusus untuk perlindungan atau bantuan yang telah diafur dalamKonvensiatauRekomendasiyanglainyangtelandisetujuiolehSidangPerburuhan Internasional, tidak dianggap sebagai diskrinuinasi. Setiap Anggota dapat, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja, jika ada, menetapkan bahwa harus diambil langkah-langkah khusus yang lain untuk memenuhi kebutuhan khas dan orang-orang, yang karena jenis kelamin, 3

Brosur mi merupakan bagian dan Paket Informasi mengenai "Konvensi ILO tentang Hak Asasi Manusia Mendasar" yang disiapkan oleh Kantor 110 jakarta. Brosur lainnya dalam paket mi termasuk: Konvensi no. 29, 1930: Kerja Paksa

Konvensi no. 105, 1957: Penghapusan Kerja Paksa Konvensi no. 87, 1948: Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berorganisasi Konvensi no. 98, 1949: Hak Berorganisasi dan Perundingan l3ersama

Konvensi no. 100, 1951: Kesamaan Pengupahan Konvensi no. 138, 1973: Usia Minimum

Apabila ingin memiliki brosur-brosur di atas atau ingin mendapatkan informasi lain mengenal standar perburuhan ILO, silakan hubungi: Kantor ILO Jakarta jalan M.H. Thamnin no. 14, Jakarta 10240 atau P.O. Box 1075, Jakarta 10010 Teip. (021) 3140066 atau 3141308 Fax (021) 3140766 E-mail: [email protected]

DIS1R1M1NASI (KESEMPAThN KERJADANPEIERJAAN)

K 111

Pasal 11

Direkturjenderal Organisasi Perburuhan Internasional akan memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan Pasal 102 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pendaftaran rincian lengkap semua rafifikasi dan peraturan pencabutan yang didaftarkannya sesuai dengan ketentuan dan Pasal-Pasal sebelumnya. Pasal 12

Pada waktu-waktu yang dianggap penlu olehnya, Badan Pimpinan Kantor Perburuhaninternasionaiharus menyampaikankepadaKonperensi Umumsuatulaporan

tentanig perkembangan Konvensi mi dan akan memeniksa apakah perlu untuk mencantumkan dalam agenda Konperensi pembahasan tentang perubahannya secara keseluruhan atau sebagian. Pasal 13

1. Bila Konperensi menetapkan suatu Konvensi baru yang mengubah Konvensi irii seluruhnya atau sebagian, maka, kecuali Konvensi baru itu menentukan lain ratifikasi oleh Anggota atas Konvensi baru yang rnengubah itu akan secara hukum merupakan pencabutan segera atas Konvensi mi, tanpa mengurangi ketentuan dan Pasal 5 di atas, jika dan bilamana Konvensi baru yang mengubah itu sudah berlaku;

sktanggalKonvensibaruyangmengubahitubenlaku,makaKonvensiixiitidak dapat lagi diratifikasi oleh para Anggota. 2. Konvensi mi akan tetap berlaku dalam bentuk dan isinya yang sebenarnya untuk para Anggota yang sudah meratifikasinya tetapi belum meratifikasi Konvensi yang mengubah itu. Pasal 14

Versibahasalnggris danbahasa Perancis dariKonvensilnibenlaku sama kuatnya.

5

K 111

DISKRIMINA5I (KESEMPAT/N KERJA DAN PEKERJAAN)

usia, cacad, tanggung-jawab keluarga atau status sosial atau budaya, yang secara umum diakui memerlukan lindungan atau bantuan khusus, dan langkah-langkah itu tidak dianggap sebagai diskthdnasi. Pasal 6

Setiap Anggota yang menandatangani Konvensi mi akan berupaya menerapkannya di wilayah-wilayah non-metropolitan, sesuai dengan ketentuan dalam Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional.

Pasal 7 Ratifikasi formal dariKonvensiiniharus diberitahukankepada Direktuxjenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Pasal 8

1.KonvensiinimengikathanyaparaAnggotaOrganisasiPerburuhanlnternasional yang ratifikasinya sudah didaftarkan pada Direktur Jenderal. Konvensi mi mulai berlaku duabelas bulan setelah tanggal ratifikasi oleh dua Anggota didaftarkan pada Direktur Jenderal. Setelah it-u, Konvensi mi mulai berlaku untuk semua Anggota duabelas bulan setelah tanggal ratifikasinya terdaftar. Pasal 9

Anggota yang sudah meratifikasi Konvensi ird dapat mencabutnya setelah berakhirnya seputuh tahun dan tanggal Konvensi mi pertama kali berlaku, dengan sebuahketeranganyangdiberitahukankepadaDirekturJenderalOrganisasiPerburuhan Intemasional wit-uk didaftarkan. Pencabutan demil
waktu berakhirnya tiap masa sepuluh tahun sebagaimana ditetapkan dalam Pasal ml.

Pasal 10

DirekturJenderal Organisasi Perburuhan Internasional akan memberitahukan

kepada semua Anggota Organisasi Perburuhan Internasional tentang pendaftaran semua ratifikasi dan pencabutan yang diberitahukan kepadanya oleh para Anggota Organisasi Perburuhan Internasional. Bila memberitahu kepada para Anggota Organisasi tentang pendaftaran dan

ratifikasi kedua yang diberitahukan kepadanya, maka Direktur Jenderal meminta perhatian para Anggota Orgardsasi tentang tanggal Konvensi mi akan mulai berlaku.

4

Konvensi no. 138, 1973

Usia Minimum

Jika ada perbedaan pengertian dalam naskah berbahasa Indonesia dan pengertian dalam naskah ash berbahasa Inggenis dan Perancis, maka yang berlaku adalah pengertian dalam naskah berbahasa Inggeris dan Perancis.

Organisasi Perburuhan Internasional Kantor di Jakarta

Konvensi No. 138

Konvensi tentang Usia Minimum imtuk Diperbolehkan Masuk Kerja Konperensi Umum Organisasi Perburuhan Intemasional, Setelah disidangkan di Jenewa oleh Badan Pimpmnan Kantor Ferburuhan Internasional, dan setelah bertemu dalam sidangnya yang kelima puluh delapan pada tanggal 6 Juni 1973, dan Setelah memutuskan untuk menerima beberapa usul mengenai usia minimum untuk diperbolehkan masuk kerja, yang tercantum dalam butir keempat

dan agenda sidang, dan Memperhatil.zan syarat-syarat dan Konvensi Usia Minimum (industri) tahun 1919, Konvensi Usia Minimum (laut) tahun 1920, Konvensi Usia Minimum (pertaniari) tahun 1921, Konvensi Usia Minimum (penghias dan juru api) tahun 1921, Konvensi Usia Minimum (pekerjaan non industni) tahun 1932, Konvensi (revisi) Usia Minimum (laut) tahun 1936, Konvensi (revisi) Usia Minimum (pekerjaan non industri) tahun 1937, Konvensi Usia Minimum (nelayan) tahun 1959 dan Konvensi Usia Minimum (kerja di bawah tanah) tahun 1965, dan

Menimbang bahwa telah tiba waktunya untuk meneapkan suatu naskah umum mengenai hal itu, yang secara berangsur-angsur akan menggantikan naskah-naskah yang ada yang benlaku pada sektor ekonomi yang terbatas, dengan tujuan untuk selurul-inya menghapus pekenja anak, dan Setelah menetapkan bahwa naskah mi harus berbentuk Konvensi internasional,

menerima pada tanggal 26 Juni 1973 Konvensi di bawah mi yang dapat disebut Konvensi Usia Minimum tahun 1973: Pasal 1

Setiap Anggota terhadap siapa Konvensi ml benlaku menanggung untuk menempuh suatu kebijaksanaan nasional yang dibentuk untuk menjamin dihapuskannya kenja anak secara efektif dan untuk secara progresif menaikkan usia minimum untuk diperbolehkan masuk kerja atau bekerja sampai path suatu tingkat yang sesuai dengan

kebutuhan perkembangan fisik dan mental sepenuhnya dan orang muda. Pasal 2 1. Setiap Anggota yang meratifikasi Konvensi hii, dalam suatu pernyataan yang dilampinkan pada ratifikasinya, harus menetapkan usia minimum untuk diperbolehkan masuk kenja atau bekerja dalam wilayahnya dan pada alat pengangkutan yang terdaf tar dalam wilayahnya, tergantung pada Pasal 4 sampai 8 Konvensi mi, tidak seorang pun di bawah umur yang ditetapkan di situ diperbolehkan masuk kerja atau beketia dalam suatu jabatan; 2

USIA MINIMUM

K 138

Setiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ml selanjutnya dapat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional dengan pernyataan lebth lanjut, bahwa ia telah menetapkan usia minimum, yang lebth tinggi dan yang telah ditetapkan sebelumnya; Usia minimum yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal mi, tidak boleh kurang dan usia tamat sekolah wajib dan paling tidak tidak boleh kurang dan 15 tahun;

Tanpa mengindahkan ketentuan ayat 3 Pasal mi, suatu Anggota yang ekonomi dan fasilitas pemenintahannya tidak cukup berkembang, setelahberkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan buruh yang bersangkutan jika yang demikian itu ada, sebagai permulaan dapat menetapkan usia minimum 14 tahun;

Setiap Anggota yang telah menietapkan usia minimum 14 tahun sesuai denganketentuan ayat terdahulu, di dalamlaporannyamengenaipelaksanaan Konvensi

mi yang disampaikan berdasarkan pasal 22 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, hams menyatakan bahwa alasan yang menyebabkan dia berbuat demikian masih terus ada; bahwa Ia melepaskan haknya untuk menggunakan ketentuan tersebut mulai suatu tanggal yang dinyatakan. Pasal 3 Usia minimum untuk diperbolehkan masuk keija setiap jenis pekexjaan atau

keia, yang kanena sifatnya atau karena keadaan llngkungan dimania pekerjaan itu harus dilakukan xnungkin membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral orang muda, tidak boleh kurang dan 18 tahun. Jenis pekerjaan atau kerja terhadap mana ayat 1 Pasal mi berlaku, harus ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan nasional atau oleh penguasa yang berwenang, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan buruh yang bersangkutan, jika yang demikian itu ada.

Tanpa mengindahkan ketentuan ayat I Pasal mi, undang-undang atau peraturan nasional atau penguasa yang berwenang, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan buruh yang bersanigkutan, jika yang demikian itu ada, dapat memperbolehkan orang muda berusia 16 tahun ke atas bekeija, dengan syarat bahwa kesehatan, keselamatan dan moral orang muda yang bersangkutan cukup dilindungi

dan bahwa orang muda itu telah menerima pelajaran atau latihan kejuxuan khusus mengenai cabang kegiatan yang bersangkutan. Pass! 4

Sejauh mana dipenlukan, maka penguasa yang berwenang setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan buruh yang bersangkutan, jika yang demikian itu ada, dapat mengecualikan dan benlakunya Konvensi mi jenis pekerjaan atau kerja yang terbatas, dalam hubungan mana berlakunya Konvensi ml menimbulkan masalah yang khas dan berat. Setiap Anggota yang rneratifikasi Konvenisi mi dalam laporannya yang pertama mengenal pelaksanaan Konvensi yang disampaikan berdasarkan pasal 22 dan Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, harus membenikan daftar dan setiap 3

K.138

USIAMflSIIMUM

jenis yang telah dikecualikan menurut Ketent-uan ayat 1 Pasal mi, harus memberikan

alasan mengapa dikecualikan, dan dalam laporan berikutnya harus menyatakan kedudukan hukum dan praktek di negerinya terhadap jenis yang dikecualikan itu, dan

sampai berapa jauh Konvensi mi telah diberlakukan atau telah diusulkan untuk diberlakukan terhadap jerds tersebut. 3. Pekerjaan atau kerja yang dicakup dalam Pasal 3 Konvensi mi tidak boleh dikecuaiikan dan pelaksanaan Konvensi menurut Pasal mi. Pasal 5

Anggota yang ekonomi dan fasilitas pemerintahannya tidak cukup berkembang, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan buruh yang bersangkutan, jka yang demikian itu ada, dapat pada permulaan membatasi ruang lingkup berlakunya Konvensi mi. Setiap Anggota yang mempergunakan ketentuan ayat 1 Pasal mi, dalam suatu pernyataan yang dilampirkan pada ratifikasinya, harus memperinci cabang kegiatan ekononii atau jenis perusahaan terhadap mana ketenh.ian Konvensi iril akan diberlakukan olehnya. Ketentuan Konvensi ird harus berlaku sebagai minimum bagi yang berikut: pertambangan dan penggalian; pabrik, bangunan, listrik, gas dan air, jasa kebersihan,

pengangkutan, pergudangan dan perhubungan, serta perkebunan dan perusahaan pertanian lainnya yang terutama menghasilkan untuk maksud perdagangan, akan tetapi megecualikanperusahaankeluarga dan kecil yang menghasilkan untuk konsumsi lokal dan tidak secara teratur mempergunakan tenaga bayaran.

Setiap Anggota yang membatasi ruang lingkup berlakunya Konvensi ml sesuai dengan ketentuan dalam Pasal mi harus menunjukkan dalam laporannya sesuai dengan pasal 22 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, kedudukan umum tentang pekeijaan dan keija orang muda dan anak-anak dalam cabang kegiatan yang dil.zecualikan dariruang ]ingkup berlakunya Konvensi mi dan setiap kemajuan yang mungkmn telah dicapai ke arah pelaksanaan yang lebth luas dan ketentuan Konvensi mi.

dapat setiap waktu secara formal memperluas ruang llngkup benlakunya itu detigan suatu pemyataan yang dialamatkan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional. Pasal 6 Konvensi mi tidak benlaku bagi peketjaan yang dilakukan oleh anak dan orang

muda di sekolah untuk pendidikan umum, kejuruan atau tel
dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan buruh yang bersangkutan, jika yang demildan itu ada, dan merupakan bagian integral dan suatu kursus pendidikan atau pelatthan yang penanggung jawab utamanya adalah suatu sekolah atau lembaga pelatthan; suatu program pelatthan yang untuk sebagian besar atau seluruhnya dilakukan 4

USIA MINIMUM

(c)

K 138

dalam suatu perusahaan, yang telah disetujui oleh penguasa yang berwenang; atau suatu program bimbingan atau orientasi yang bertujuan untuk mempermudah pemilihan suatu jabatan atau suatu jurusan pelatihan.

Pasal 7 1. Undang-Undang atau peraturan nasional dapat mengiziiikan dipekerjakannya

atau bekerjanya orang-orang berusia 13 sampai 15 tahun dalam pekerjan-pekerjaan

yang (a) (b)

kiranya tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan mereka; tidak menjadi halangan bagi mereka untuk dapat terus mengikuti pelajaran sekolah, mengikuti orientasi kejuruan atau program pelatihan yang dibenarkan oleh karena mereka dapat menarik keuntungan dan pelajaran yang diterima.

2. Undang-Undang atau peraturan nasional dapat juga mengizirikan dipekerjakannya atau diterimanya orang yang berusia sekurang-kurangnya 15 tahun,

untuk bekerja akan tetapi belum menyelesaikan pendidikan sekolah wajib dalam pekerjaan yang telah memenulil pesyaratan yang ditetapl
dapat dilakukan. 4. Tanpa mengindahkan ketentuan ayat 1 dan 2 Pasal mi, Anggota yang telah menyatakan mempergunakan ketentuan ayat 4 Pasal 2, selama masih menghendaki terus melakukan deinikian dapat menggantikan usia 12 dan 14 tahun untuk usia 13 dan 15 tahun dalam ayat 1 dan usia 14 tahun usia 15 tahun dalam ayat 2 Pasal mi. Pasal 8

Setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan buruh yang bersangkutan, jika yang deniil
diberikan untuk tiap keadaan tersendiri, memperbolehkan pengecualian larangan pekeijaan atas kerja sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Konvensi ini, untuk maksud seperti ftirut serta dalam kegiatart kesenian. Izin yang diberikan seperti itu harus membatasi lamanya jam kerja dan harus menetapkan kondisi dimana pekerjaan atau kerja itu diperbolehkan.

Pasal 9

Segala tindakan yang perlu, termasuk penentuan hukuman yang setimpal, hams diambil oleh penguasa yang berwenang untuk menjamin pelaksanaan yang efektif dan ketentuan Konvensi mi.

Undang-Undang atau peraturan nasional harus menetapkan orang-orang yang bertanggung jawab atas ditaatinya keterthxan yang memberlakukan Konvensi lid,

Undang-Undang atau peraturan nasional atau penguasa yang berwenang hams menetapkan, daftar dan dokumen lain yang harus dlipelthara dan disediakan oleh 5

K. 3S

USIA MThJIMUM

pengusaha, daftar dan dokumen sepert-i itu harus memuat nama-nama dan usia atau tanggal lahir, sedapat mungkin dibuat dengan keterangan yang sah, dan orang yang dipekeijakan olehnya atau yang bekerja untiiknya dan yang berusia kurang dan 18 tahun. Pasal 10 Konvensi mi merevisi, menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal mi, Konvensi Usia Minimum (Industri), tahun 1919, Konvensi Usia Minimum (Laut), tahun

1920, Konvensi Usia Minimum (Pertanian), tahun 1921, Konvensi Usia Minimum (penghias danjuru api), tahun 1921, Konvensi Usia Minimum, (PekerjaanNon-Industri), tahun 1932, Konvensi (Revisi) Usia Minimum (Laut), tahun 1936, Konvensi (Revisi) Usia

Minimum (Industri), tahun 1937, Konvensi (Revisi) Usia Minimum (Pekeijaan NonIndustri), tahun 1937, Konvensi Usia Minimum (Nelayan) tahun 1959, dan Konvensi Usia Minimum (Pekerjaan Di bawah Tanah) tahun 1965.

Mulai berlakunya Konvensi mi tidak menutup kemungkinan untuk diratifikasinya Konvensi (Revisi) Usia Minimum (Laut), tahun 1936, Konvensi (Revisi)

Usia Minimum (Industri) tahun 1937, Konvensi (Revisi) Usia Minimum (Nelayan), tahun 1959, Konvensi Usia Minimum (Pekerjaan Dibawah Tanah) tahun 1965. Konvensi Usia Minimum (Industri), tahun 1919, Konvensi Usia Minimum (Laut), tahun 1920, Konvensi Usia Minimum (Pertanian), tahun 1921, dan Konvensi Usia Minimum (penghias dan juru api), tahun 1921, akan ditutup untuk ratifikasi selanjutnya,jika semuapihal< yang telah meratifikasinya telah setujuuntukmenutupnya denganjalan meratifikasi Konvensi mi atau dengan suatu pernyataan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional. Jika kewajiban Konvensi mi telah diterima oleh Anggota yang tadmnya telah meratifikasi Konvensi (Revisi) Usia Minimum (Jndustri) tahun 1937, dan telah menetapkart Usia Minimum tidak kurang dan 15 tahun menurut ketentuan Pasal 2 Konvensi in maka it-u berarti pembatalan

Konvensi itu pada saat itu juga karena hukum, dalam hal pekerjaan non-industni sebagai yang ditetapkan dalam Konvensi Usia Minimum (Pekerjaan Non-Indusri), tahun 1932, olehAnggota yang tadinya telah meratifikasi Konvensi itu, maka it-u berarti pembatalan Konvensi it-u pada Saat it-u juga karena hukum,

Dalam hal pekerjaan non-industri sebagai yang ditetapkan dalam Konvensi (Revisi) Usia Minimum (Pekeijaan Non-Industri), tahun 1937, oleh Anggota yang tadinya telah meratifikasi Konvensi it-u, dan telah menetapkan usia minimum tidak kurang dan 15 tahun berdasarkan Pasal 2 Konvensi mi, maka it-u berarti pembatalan segera Konvensi it-u pada saat it-u juga karena hukum, dalam hal pekerjaan manitim, oleh Anggota yang tadinya t-elah meratifikasi Konvensi (Revisi) Usia Minimum (Laut-), tahun 1936, dan telah menetapkan usia minimum tidak kurang dan 15 tahun berdasarkan Pasal 12 Konvensi mi atau Anggota it-u menetapkan bahwa Pasal 3 Konvensi mi berlaku bagi pekerjaan maritim, maka itu berarti pembatalan Konvensi itu pada saat itu juga karena

hukum, dalan-t hal pekerjaan manitim, oleh Anggota yang tadinya telah meratifikasi Konvensi Usia Minimum (Nelayan), tahun 1959, dan t-elah menetapkan usia 6

e

USIA MINIMUM

(f)

K 133

minimum tidak kurang dan 15 tahun berdasarkan Pasal 2 Konvensi in! atau Anggotaitu telah menetapkan bahwa Pasal 3Konvensiirdberlakubagipekeiaan maritim, maka itu berarti pembatalan Konvensi itu pada saat itu juga karena hukum, oleh Anggota yang telah meratifikasi Konvensi Usia Minimum (Pekeiaan di

bawah Tanah), tahun 1965, dan telah menetapkan usia minimum menurut Pasal 2 Konvensi yang tidak kurang dan usia minimum yang ditetapkan berdasarkan Konvensi itu atau Anggota itu menetapkanbahwa usia itubenlaku bagipekerjaan di bawah tanah dalam pertambangan berdasarkan Pasal 3 Konvensi itu pada saat itu juga karena hukum, jika dan pada waktu Konvensi in! mulal berlaku. 5. Penerimaan kewajiban Konvensi in! -

berarti pembatalan Konvensi Usia Minimum (Industni), tahun 1919, sesuai dengan Pasal 12 Konvensi itu; dalam hal pertanian berarti pembatalan Konvensi Usia Minimum (Pertanian) tahun 1921, sesuai dengan Pasal 9 Konvensi itu;

dalam hal pekerjaan manitim berarti pembatalan Konvensi Usia Minimum (Laut), tahun 1920, sesuai dengan Pasal 10 Konvensi itu, dan Konvensi Usia Minimum (penghias dan juru api), tahun 1921, sesuai dengan Pasal 12 Konvetisi itu; Jika dan pada waktu Konvensi in! mulai berlaku. Pasal 11

Ratifikasiformal dan Konvensi iniharus diberitahukan kepada DirekturJenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Pasal 12

Konvensi mi mengikat hanya para Anggota Organisasi Perburuhan Internasional, yang ratifikasinya telah didaftarkan pada Direktur Jenderal. Konvensi intl mulai berlaku duabelas bulan setelah tanggal ratifikasi oleh dua Anggota didaftarkan pada Direktur Jenderal. Selanjutnya, Konvensi mi mulai berlaku untuk sexnua Anggota duabelas bulan setelah ratifikasinya terdaftar. Pasal 13

Anggota yang telah merafitikasi Konvensi mi dapat mencabutnya setelah berakhirnya sepuluh tahun sejak tanggal mulai benlakunya Konvensi, dengan suatu ketentuan yang disampaikankepadaDirekturJenderalKantorPerburuhanlnternasional

untuk didaftarkan. Pembatalan itu tidak akan benlaku sebelum lewat satu tahun sesudah tanggai pendaftarannya. Setiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi in! dan, dalam tahun berikutnya setelah berakhirnya masa sepuluh tahun sebagai tersebut dalam ayat terdahulu, tidak mempergunakan haknya untuk pembataian sesuai dengan ketentuan

7

Brosur mi merupakan bagian dan Paket Informasi mengenai "Konvensi ILO tentang Hak Asasi Manusia Mendasar" yang disiapkan oleh Kantor ILO Jakarta. Brosur lainnya dalam paket mi termasuk: Konvensi no. 29, 1930: Kerja Paksa

Konvensi no. 105, 1957: Penghapusan Kenja Paksa

Konvensi no. 87, 1948: Kebebasan Berserikat dan Penlindungan atas Hak Berorganisasi Konvensi no. 98, 1949: Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama

Konvensi no. 100, 1951: Kesamaan Pengupahan Konvensi no. 111, 1958: Diskriminasi (Kesempatan Kerja dan Pekerjaan)

Apabila ingin memiliki brosur-brosur di atas atau ingin mendapatkan informasi lain mengenai standar perburuhan ILO, silakan hubungi: Kantor ILO Jakarta Jalan M.H. Thamrin no. 14, Jakarta 10240 atau P.O. Box 1075, Jakarta 10010 Telp. (021) 3140066 atau 3141308 Fax (021) 3140766 E-mail: [email protected]

USIAMINIMUM

K13S

dalam Pasal ml, akan tetap terilcat untuk masa sepuluh tahun lagi dan, sesudah itu, dapat membatalkan Konvensi in! pada waktu berakhirnya setiap masa sepuluh tahun menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal mi. Pasal 14

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional harus memberitahukan kepada semua Anggota Organisasi Perburuhan Jnternasional mengenai pendaftaran semuaratifikasi danpembatalanyangdisampaikankepadanyaolehAnggotaOrganisasi.

Pada waktu memberitahukan kepada Anggota Organisasi mengenai pendaftaran ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal harus memperingatkan Anggota Organisasi akan tanggal mulai berlakunya Konvensi. Pasal 15 DirekturJenderal Kantor Perburuhan Internasional harus menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk didaftarkan sesuai dengan Pasal 102 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, keterangan lengkap mengenai semua

ratifikasi keterangan dan pembatalan yang didaftarkannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal yang terdahulu. Pasal 16

Pada waktu-waktu yang dianggap perlu, Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional harus menyampaikan sebuah laporan mengenal pelaksanaan Konvensi mi kepada Konvensi Umum, dan harus meneliti apakah peninjauan kembali seluruh atau sebagian Konvensi mi perlu dimasukkan dalam agenda Konperensi.

Pasal 17

1. Apabila Konperensi menerima sebuah Konvensi baru yang mengubah Konvensi in! selurtthnya atau sebagian, maka, kecual! Konvensiyangbaruitumenetapkan

lain (a)

(b)

ratifikasi Konvensi revisi baru itu oleh Anggota berarti pembatalan Konperensi in! pada saat itu juga, karena hukum tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 13 di atas, jika dan pada waktu Konvensi revisi yang baru itu mulai berlaku; sejak tanggal mulai berlakunya Konvensi baru yang telah diubah itu Konvensi in! tidak akan terbuka lagi untuk ratifikasi oleh Anggota. 2. Bagaimanapun juga Konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi

seperti yang asli bagi Anggota yang telah meratifikasinya dan tidak meratifikasi Konvensi yang baru. Pasal 18

Bunyi naskah Konvensi in! dalam bahasa Inggris dan Perancis kedua-duanya adalah resin!.

S