BAB II HUBUNGAN RAHASIA DAGANG DENGAN PERJANJIAN KERJA. pengertian rahasia dagang dalam pengertian luas terdapat dalam Uniform Secret

24

BAB II HUBUNGAN RAHASIA DAGANG DENGAN PERJANJIAN KERJA A. Tinjauan Umum Tentang Rahasia Dagang 1.

Pengertian Rahasia Dagang Istilah rahasia dagang berbeda-beda di beberapa negara. Di Amerika Serikat

pengertian rahasia dagang dalam pengertian luas terdapat dalam Uniform Secret Trade Act (UTSA), suatu undang-undang yang telah diadopsi oleh 39 negara bagian di Amerika Serikat. Rahasia dagang didefinisikan sebagai informasi termasuk suatu rumus, pola-pola, kompilasi, program, metode teknik atau proses yang menghasilkan nilai ekonomis secara mandiri, nyata dan potensial. Informasi itu sendiri bukan merupakan informasi yang diketahui umum dan tidak mudah diakses oleh orang lain untuk digunakan sehingga yang bersangkutan mendapat keuntungan ekonomis.45 Sementara dalam Uniform Trade Secret Act (Canada) menyatakan bahwa rahasia dagang merupakan setiap informasi yang dapat digunakan dalam suatu perdagangan yang tidak merupakan informasi umum dan memiliki nilai ekonomis. Dari ketentuan Uniform Trade Secret Act (Canada) dapat dilihat bahwa undangundang tersebut tidak hanya membatasi bentuk rahasia dagang pada suatu rumus, pola rencana, kompilasi, program komputer, teknik, proses, produk, perangkat atau mekanisme semata-mata.46

45

Ahmad M Ramli, Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UU No. 30/2000 Dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hal. 6. 46 Ibid. hal. 6.

24

25

Sedangkan pengertian rahasia dagang di Indonesia yang tercantum dalam ketentuan UU Rahasia Dagang, Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi : “Rahasia Dagang adalah informasi di bidang teknologi dan atau bisnis yang tidak diketahui umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang”. Jika diperhatikan rumusan yang diberikan, akan dapat ditarik suatu bahwa pengertian rahasia dagang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : a. Adanya pengertian mengenai informasi; b. Informasi tersebut merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umun; c. Informasi tersebut berada dalam lapangan teknologi dan/atau bisnis; d. Informasi tersebut harus memiliki nilai ekonomi; e. Informasi tersebut harus dijaga kerahasiannya oleh pemiliknya. 1) Informasi Informasi adalah keterangan atau berita mengenai gagasan, peristiwa, keadaan, kegiatan, atau proses tertentu dalam bentuk tertentu. Pada umumnya, informasi dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : 1. Informasi terbuka (disclosed information), yaitu informasi yang boleh atau patut diketahui oleh siapa saja sebagai anggota masyarakat karena bermanfaat. 2. Informasi tertutup/rahasia (secret information), yaitu informasi yang tidak boleh diketahui siapa saja, kecuali petugas atau pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan dan menyimpan informasi rahasia tersebut. Informasi rahasia dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis menurut pemilik atau sumbernya, yaitu:47 47

Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 246.

26

1. Rahasia Pribadi (private secret), dimiliki seseorang yang patut dirahasiakan, misalnya catatan harian pengusaha melalui sekretarisnya, kisah kehidupan pribadi masa lalu, kiat sukses dalam pemasaran. 2. Rahasia Politik (political secret), dimiliki oleh negara atau partai politik misalnya rahasia jabatan, strategi penguasaan suatu wilayah, pembatasan \ruang gerak partai politik, strategi mempertahankan kekuasaan. 3. Rahasia Pertahanan dan Keamanan (defence and security secret), dimiliki negara, misalnya strategi pengembangan militer, pembangunan pabrik senjata, pertahanan negara yang efektif, daerah kawasan militer. 4. Rahasia Dagang (trade secret), dimiliki perusahaan atau pengusaha, misalnya penemuan teknologi, proses produksi dan pemasaran, manajemen perusahaan, formula produk berkualitas, program komputer dan komputerisasi data prospek perusahaan. Untuk mengetahui apakah informasi yang dimiliki perusahaan/pengusaha itu termasuk rahasia dagang, perlu dipenuhi 4 (empat) kriteria utama berikut ini:48 1. Informasi itu mempunyai nilai ekonomi (economic value), artinya menghasilkan keuntungan ekonomi bagi perusahaan yang menggunakannya. 2. Informasi itu mempunyai nilai rahasia (secret value), artinya ide baru yang belum diketahui oleh pihak lain, bernilai strategis dalam menghadapi pesaing, dan prospek usaha cerah melalui pengembangan proses produksi dan pemasaran. 3. Informasi itu termasuk lingkup perindustrian dan perdagangan (scope of industry and trade), lingkup perindustrian ini meliputi aspek tata niaga. 4. Terbukanya kerahasiaan (disclosure of secrecy), informasi mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya karena informasi itu berpindah dan ikut dimanfaatkan oleh pihak pesaing. 2) Tidak Diketahui Oleh Umum Informasi tidak diketahui umum, bermakna bahwa ada sifat kerahasiaan. Artinya informasi itu bersifat eksklusif, hanya si pemegang informasi tersebut sajalah yang dapat mengetahui rahasia itu.49

48

Ibid. hal. 247. H. Ok. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010). Hal 450. 49

27

Rumusan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 cenderung memperluas limitasi yang diberikan dalam pengertian rahasia dagang tersebut. Adapun rumusan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Rahasia Dagang adalah sebagai berikut: “Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.” Misalnya, Coca-cola mempunyai rahasia berupa rumus tertentu dalam membuat minumannya hingga terkenal sebagai salah satu minuman yang terlaku di dunia. Ada suatu formula tertentu yang khas serta tidak dapat diketahui oleh pihak luar secara umum. Demikian pula dengan Hamburger dan Mc.Donald yang juga mempunyai selera khas dan cara membuatnya yang membuat terkenal sekali dan sukar ditiru oleh orang. Demikian pula ada formula-formula tertentu yang merupakan informasi tertutup bagi pihak luar. Inilah yang membuatnya mempunyai suatu sifat rahasia dan penting untuk usaha perdagangannya. Jadi, informasi ini tidak diketahui oleh umum. Beberapa faktor yang dapat digunakan untuk menilai informasi yang dimiliki dilindungi sebagai rahasia dagang, antara lain adalah sebagai berikut :50 1. Sampai seberapa jauh informasi tersebut diketahui oleh orang-orang di luar bidang usaha tersebut; 2. Sampai seberapa jauh informasi tersebut diketahui oleh karyawan atau pihak lain yang berhubungan dengan bidang usaha tersebut;

50

Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal 80.

28

3. Sampai seberapa jauh usaha telah dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dirahasiakan tersebut; 4. Nilai komersial informasi tersebut bagi perusahaan maupun kompetitornya; 5. Tingkat kesulitan bagi pihak lain untuk memperoleh atau menduplikasikan informasi rahasia tersebut. 3) Dalam Lapangan Teknologi dan/atau Bisnis Limitasi kedua yang diberikan dalam definisi rahasia dagang oleh Undangundang No. 30 Tahun 2000 adalah informasi tersebut harus berada dalam bidang teknologi atau bisnis. Jadi, ini adalah suatu rahasia di bidang teknologi dan/atau bisnis, bukan di bidang lain. Bidang teknologi ini dipakai oleh bisnis. Bisnis ini dalam perdagangan usaha suatu usahawan tertentu. Harus merahasiakan sesuatu untuk dapat meneruskan dan membuat laku barangmya itu. Kalau sudah diketahui oleh umum dan setiap orang bisa membuat, maka sifat khas dari produknya itu sudah hilang dan tidak mempunyai kekuatan rahasia dagang lagi. Adapun yang dimasukkan dalam informasi teknologi, adalah :51 1.

Informasi tentang penelitian dan pengembangan suatu teknologi;

2.

Informasi tentang produksi/proses;

3.

Informasi mengenai kontrol mutu. Sedangkan yang dimaksud dalam informasi bisnis, adalah : a. Informasi yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran suatu produk; b. Informasi yang berkaitan dengan para langganan; 51

Adrian Sutedi, Hak atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hal. 122.

29

c. Informasi tentang keuangan; d. Informasi tentang administrasi. 4) Memiliki Nilai Ekonomi Limitasi ketiga yang diberikan dalam definisi rahasia dagang adalah “memiliki nilai ekonomi”. Rumusan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 2000 merumuskan bahwa : “Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.” Makna menjalankan kegiatan yang bersifat komersial, menunjukkan bahwa informasi tersebut akan bermanfaat dan menguntungkan jika dilakukan secara massal, dan tidak hanya diperuntukkan dan dipergunakan secara terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam rahasia dagang, yang dirahasiakan adalah suatu sistem, prosedur, tata cara, proses, formula dan bukan produk itu sendiri. Melalui rangkaian kegiatan dengan mempergunakan sistem, tata cara, proses, dan/atau formula yang dirahasiakan, produk barang atau jasa yang dihasilkan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan secara ekonomis52 dalam kegiatan usaha dari seorang pemilik rahasia dagang ini. 5) Kewajiban Untuk Menjaga Kerahasiaan Oleh Pemiliknya

52

Gunawan Widjaja, Op.cit., hal. 82.

30

Suatu informasi teknik maupun bisnis yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum walaupun bernilai ekonomis, tetapi pemiliknya tidak berupaya untuk menjaga kerahasiannya, tidak dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang.53 Ketentuan Pasal 3 ayat (4) Undang-undang No. 30 Tahun 2000 menentukan bahwa : “Informasi dianggap dijaga kerahasiannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.” Adapun yang dimaksud dengan langkah yang layak dan patut adalah langahlangkah baik eksternal maupun internal perusahaan yang dilakukan agar informasi yang dianggap rahasia tersebut tidak dapat dengan mudah diakses, atau diketahui oleh orang yang tidak berhak, baik karyawan maupun bukan karyawan. 54 Misalnya dalam suatu perusahaan ada prosedur baku cara penyimpanan arsip-arsip yang dirahasiakan. Adanya perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani oleh karyawan ketika awal penerimaan pegawai atau pekerja yang berkerja di lingkungan rahasia itu dioperasionalkan sehingga rahasia itu benar-benar terlindungi. Banyak pengertian dari rahasia dagang itu sendiri, baik menurut ketentuan hukum nasional maupun menurut negara lainnya. Namun pada prinsipnya bahwa rahasia dagang merupakan segala informasi yang tidak diketahui oleh umum dalam rangka kegiatan perdagangan. Informasi yang sangat strategis sifatnya ini memiliki potensi mengandung nilai ekonomis yang tinggi karena dapat digunakan untuk alat bersaing dengan para competitor. Apabila informasi rahasia itu bocor atau disadap 53

Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Dagang, (Yogyakarta : FH UII Press, 2006), hal,

54

Gunawan Widjaja, Op.cit., hal. 83.

253.

31

oleh pihak lain, maka hilanglah sifat rahasianya itu, dan pemiliknya akan mengalami kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan timbul dari informasi rahasia tersebut. 2.

Lingkup Perlindungan Rahasia Dagang Perumusan secara resmi dalam UU Rahasia Dagang tentang apa yang

merupakan lingkup rahasia dagang diatur dalam Pasal 2. Menurut Pasal 2 UU Rahasia Dagang lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi informasi tentang metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lainnya di bidang teknologi dan atau bisnis yang bernilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Dengan kata lain, informasi yang dilindungi oleh UU Rahasia Dagang adalah informasi: 1. Di bidang teknologi atau bisnis; 2. Meliputi metode produksi, metode pengelolahan, metode penjualan atau informasi lain; 3. Memiliki nilai ekonomis karena menghasilkan keuntungan; 4. Memiliki nilai rahasia karena hanya diketahui oleh orang tertentu saja. Ada persyaratan lain yang juga harus dipenuhi bagi pemilik rahasia dagang apabila haknya ingin tetap dapat dilindungi oleh Undang-undang Rahasia Dagang dan persyaratan itu diatur dalam Pasal 3 menyatakan:

Undang-Undang Rahasia Dagang yang

32

(1) Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomis dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. (2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. (3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersil atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. (4) Informasi dianggap dijaga kerahasiannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Upaya-upaya sebagaimana mestinya, yang dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Rahasia Dagang adalah semua langkah yang memuat kewajaran, kelayakan dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya, suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktek umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan yang dapat diterapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu.55 Jadi, misalnya suatu pedoman menyimpan rahasia atau yang banyak dijumpai dalam praktek jika dilakukan suatu perjanjian khusus dengan pegawai yang diterima untuk bekerja di perusahaan itu, Ada suatu klausula tertentu yang melarang membocorkan apa yang dianggap rahasia itu kepada pihak lain. mereka harus tetap 55

Penjelasan atas Pasal 3 UU Rahasia Dagang.

33

memelihara kerahasiaan dan itu dicantumkan dalam kontrak kerja mereka. Demikian pula waktu diberikan lisensi pada orang lain untuk memakai rahasia dagang ini dan memasarkannya, mereka juga wajib untuk cepat memelihara kerahasiaan dari rahasia dagang ini. Ini adalah langkah-langkah yang dalam praktek dianggap layak dan patut.56 Perlindungan terhadap rahasia dagang diberikan secara otomatis (tanpa pendaftaran) dan diberikan selama kerahasiaan terjaga dan tidak diumumkan.57 Perlindungan rahasia dagang juga diberikan secara terbalik, yakni tidak mewajibkan suatu perusahaan untuk menyerahkan informasi tertentu yang sensitif. Hal ini mencakup :58 1.

Metode penjualan : Perusahaan tidak diwajibkan mengungkapkan strategistrategi yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan/omset yang besar, misalnya cara pembayaran kredit, tunai, kebijakan diskon (terbuka/terselubung), kebijakan harga (distributor, ritel), serta strategi promosi (terbuka/terselubung).

2.

Metode produksi : tercakup dalam kategori ini adalah hasil penelitian, hasil riset pasar dan langkah yang hendak dilakukan terhadap pengembangan dari hasil tersebut, termasuk teknik penggunaan mesin-mesin, treatment terhadap bahan, dan teknik pengolahan.

56

Sudargo Gautama, dkk, Komentar Atas Undang-Undang Rahasia DagangTahun 2000, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 100. 57 Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, Hukum Dalam Ekonomi, (Jakarta: Grasindo, 2007), hal. 135. 58 Haris Munandar, Sally Sitanggang, Mengenal HAKI Hak Cipta, Paten, Merek dan selukbeluknya, (Jakarta : Erlangga, 2008) hal. 77.

34

3.

Komposisi ramuan : perusahaan tidak diharuskan melaporkan penggunaan bahan-bahan yang dipakai untuk formula, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih unggul, misalnya kualitas bahan yang digunakan. Contohnya adalah dalam pembuatan obat, jamu, kosmetik, minuman ringan dan sebagainya. Pada umumnya banyak perusahaan tidak menyadari bahwa sebenarnya

perusahaannya memiliki informasi yang tergolong rahasia dagang yang sebenarnya mempunyai nilai komersial dan menjadi dasar keunggulan kompetitif yang perlu dilindungi, antara lain sebagai berikut :59 1.

Berkaitan dengan teknologi organis. a. Produk perawatan kecantikan (krim untuk badan, lipstik, krim muka, shampoo). b. Produk rumah tangga (sabun, pengharum, cairan pengkilap perabot). c. Resep produk makanan (minuman ringan, saos, bumbu masak).

2.

Berkaitan dengan teknologi canggih. a. Circuit terpadu elektronik (chips). b. Teknik produksi dalam pabrik. c. Program komputer. d. Proses fotografi. e. Data pengujian produk farmasi.

3.

Berkaitan dengan metode dagang/bisnis. a. Data tentang biaya produksi dan harga. 59

Adrian Sutedi, Hak atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hal. 125.

35

b. Materi promosi yang belum dipublikasikan. c. Teknik marketing dan data dermatogis (penduduk). d. Proses produksi dan penyiapan makanan. e. Metode pembelajaran untuk dansa. 4.

Berkaitan dengan daftar langganan. a. Informasi rute perjalanan salesman. b. Data order melalui surat-menyurat (mail order). c. Sifat-sifat dan uraian demografis tentang para langganan.

5.

Berkaitan dengan pengetahuan bisnis. a. Waktu/jadwal pasokan suku cadang. b. Alternatif pemasok suku cadang. c. Nama-nama pengambil keputusan dalam perusahaan langganan. Adapun hal-hal yang tidak termasuk rahasia dagang, yaitu semua informasi

yang telah menjadi milik umum adalah bukan merupakan rahasia dagang, seperti bahan promosi, iklan, spesifikasi teknis, buku petunjuk pengoperasian dan sebagainya secara bebas dibagikan kepada khalayak ramai, mengandung informasi yang tidak lagi merupakan suatu rahasia dagang. Kecenderungan dipilihnya bentuk perlindungan melalui rahasia dagang setidaknya dilandasi oleh 2 (dua) alasan, yaitu: 1.

Karena seringkali substansi yang diinginkan untuk mendapat perlindungan merupakan hal yang tidak dapat diberi paten seperti hal nya daftar pelanggan perusahaan, data keuangan, nota-nota bisnis dan lain-lain.

36

2.

Mungkin juga hal yang ingin dilindungi sebenarnya memungkinkan untuk diberi hak paten, tetapi investor lebih memilih bentuk perlindungan rahasia dagang karena berbagai alasan seperti jangka waktu perlindungan yang tidak terbatas, nilai kerahasiaan yang lebih terjamin, mahalnya biaya di kantor paten dan formalitas pendaftaran yang lebih rumit. Untuk lebih jelasnya berikut ini dipaparkan keuntungan-keuntungan dan

kerugian-kerugian sistem perlindungan rahasia dagang. Adapun keuntungankeuntungan perlindungan rahasia dagang adalah60 1.

2.

3.

Dibandingkan dengan jangka waktu perlindungan atas paten yang hanya 20 tahun di Indonesia maka perlindungan melalui rahasia dagang lebih menguntungkan karena jangka waktunya yang tidak terbatas. Untuk penemuanpenemuan dan rumus-rumus di bidang produksi perdagangan jangka waktu ini menjadi demikian penting karena jika dilindungi dengan Paten maka setelah habis jangka waktunya itu maka informasi akan menjadi milik umum dan setiap orang dapat mengaksesnya tanpa perlu takut dinyatakan sebagai pelanggar HKI, sedangkan informasi itu sendiri merupakan salah satu potensi strategis yang seharusnya dipegang teguh untuk dapat bersaing dengan kompetitor. Melalui sistem perlindungan rahasia dagang, maka informasi itu dapat dilindungi seterusnya dan haknya tetap melekat pada pemiliknya. Rahasia dagang pun seringkali tidak memenuhi syarat paten. Disamping itu perlu juga dipenuhi syarat-syarat seperti harus ada unsur kebaruan, dan dapat diterapkan dalam industri. Melalui sistem perlindungan rahasia dagang, maka segala informasi penting perusahaan akan tetap terjaga kerahasiaannya, karena informasi itu tetap bersifat tertutup, hal ini sangat penting mengingat keterbukaan informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh kompetitor untuk membuat produk yang sama. Dalam sistem hukum paten hanya penemu pertama yang boleh mendaftarkan patennya, namun dalam rahasia dagang hal ini tidak diatur artinya sepanjang waktu orang boleh menyimpan rahasia dagangnya dan memelihara haknya dari gangguan orang lain, tanpa perlu memikirkan apakah orang lain juga mempunyai informasi serupa, dengan catatan bahwa informasi itu bukan informasi umum atau milik umum. 60

Ahmad M. Ramli, HAKI Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 79.

37

4.

5.

Dari segi biaya, perlindungan penemuan melalui rahasia dagang relatif lebih murah dibandingkan dengan paten, karena tidak perlu mengeluarkan iuran tahunan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan formalitas pendaftaran seperti halnya pada paten. Hal ini menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh inventor. Secara faktual terdapat hal-hal yang tidak dapat dilindungi paten, tetapi justru dapat dilindungi oleh rahasia dagang, misalnya daftar pelanggan, formulirformulir, dan lain-lain. Informasi-informasi bisnis seringkali tidak merupakan hal yang memenuhi syarat untuk dlindungi Paten, karena beberapa alasan seperti tidak mengandung langkah inventif, kemungkinan adanya kesamaan dengan penemu lain dan sebagainya.61 Sedangkan kerugian-kerugian perlindungan rahasia dagang adalah62

1. 2.

3.

3.

Rahasia dagang mungkin juga ditemukan oleh pihak ketiga sebagai kompetitor. Upaya perlindungan rahasia dagang dapat mempengaruhi produktivitas karena sistem perlindungannya yang sangat ketat sehingga memerlukan metode yang sangat rapi termasuk dalam rangka hubungan perusahaan dengan karyawan. Hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan manufaktur, akibat hilangnya keuntungan tambahan yang mestinya diperoleh karena sistem perlindungan ini. Perlindungan atas rahasia dagang hanya akan berlangsung selama kerahasiaannyan itu terjaga dengan baik, sekali rahasia itu terpublikasi oleh pemiliknya, maka tidak akan ada lagi perlindungan oleh karena itu seorang pemilik rahasia dagang harus mengeluarkan biaya dan tenaga yang terus menerus untuk melindungi informasi yang dimilikinya itu, dengan pengertian lain bahwa tanggung jawab perlindungan sepenuhnya diserahkan kepada pemilik informasi. Hal ini berbeda dengan paten yang tidak membebankan kewajiban serupa karena stelsel konstitutif telah secara langsung melindungi pemilik meskipun paten tersebut telah dipublikasikan. Hak dan Kewajiban Pemilik Rahasia Dagang Undang-undang Rahasia Dagang membedakan antara rahasia dagang dan hak

rahasia dagang. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Rahasia Dagang dirumuskan 61

Langkah inventif menurut pasal 2 ayat 2 dan ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 1997 adalah jika penemuan tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Penilaian bahwa suatu penemuan merupakan hal yang tidak dapat diduga harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat diajukan permintaan paten atau yang telah ada pada saat diajukan permintaan pertama dalam hal permintaan itu diajukan dengan Hak Prioritas. 62 Ahmad M Ramli, opcit, hal. 81.

38

yang dimaksud dengan hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan undang-undang ini. Bila dirumuskan Pasal 1 angka 2 ini dihubungkan dengan Pasal 1 angka 1, hak atas rahasia dagang adalah hak yang hanya dipunyai pemilik rahasia dagang. Pasal 4 UU Rahasia Dagang lebih lanjut menentukan hak-hak yang dimiliki pemilik rahasia dagang itu, yaitu berhak untuk : 1.

Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya;

2.

Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Di samping pemilik rahasia dagang, UU Rahasia Dagang menyebut juga

istilah pemegang hak rahasia dagang. Namun, UU Rahasia Dagang tidak memberikan penjelasan, baik pengertian pemilik maupun pemegang rahasia dagang. Bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 UU Rahasia Dagang, pemegang rahasia dagang bisa pemilik rahasia dagang atau bisa pula orang lain yang mendapatkan hak rahasia dagang. Dengan kata lain, pemilik hak rahasia dagang sekaligus menjadi pemegang hak rahasia dagang. Oleh karena itu, hak pemegang rahasia dagang sama saja dengan hak pemilik rahasia dagang.63 Berdasarkan pasal 4 UU Rahasia Dagang ini, pemilik rahasia dagang mempunyai hak monopoli untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang

63

Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, (Bandung, PT. Alumni, 2003), hal. 400.

39

dimilikinya dalam kegiatan bisnis untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Ketentuan ini juga berarti bahwa hanya pemilik rahasia dagang yang berhak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang yang dimilikinya melalui perjanjian lisensi. Selain itu, pemilik rahasia dagang juga berhak melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang yang dimilikinya kepada pihak ketiga apabila pengungkapan tersebut dilakukan untuk kepentingan yang bersifat komersial. Dengan kata lain, pemilik rahasia dagang mempunyai hak khusus terhadap rahasia dagang yang dimiliki dalam hal berikut: 1.

Penggunaan Sendiri Rahasia Dagang Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia

dagangnya, artinya melaksanakan sendiri dalam perusahaan yang dijalankannya. Di samping melaksanakan sendiri, pada waktu yang sama pemilik rahasia dagang boleh memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagangnya dan melarang pihak lain mengungkapkan rahasia dagangnya untuk kepentingan yang bersifat komersil. 2.

Pemberian Lisensi Kepada Pihak Lain Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk memberikan lisensi kepada pihak

lain. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

40

Setiap perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya. Yang wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari perjanjian lisensi dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan. Bila tidak dicatatkan, perjanjian lisensi tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Perjanjian lisensi yang tercatat pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual diumumkan dalam berita resmi rahasia dagang. Hal-hal yang diumumkan dalam berita resmi rahasia dagang hanya mengenai data yang bersifat administratif dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. misalnya, perjanjian lisensinya mengatur kewajiban yang dapat dinilai tidak adil bagi penerima lisensi, seperti menghalangi proses alih teknologi ke Indonesia. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang demikian. 3.

Pelarangan Pihak Lain Menggunakan Rahasia Dagang Pemilik rahasia dagang berhak melarang pihak lain menggunakan rahasia

dagangnya untuk kepentingan yang bersifat komersil. Pemilik rahasia dagang dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan pemberian lisensi kepada pihak lain atau menungkapkan rahasia dagangnya kepada pihak ketiga, dalam bentuk tuntutan ganti kerugian dan/atau menghentikan perbuatan yang dilarang tersebut. Gugatan penggugat diajukan ke dan didaftarkan pada

41

Pengadilan Negeri. Namun, pihak yang bersengketa boleh juga menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif lainnya. 4.

Pengungkapan Rahasia Dagang Pemilik rahasia dagang berhak melarang pihak lain mengungkapkan rahasia

dagangnya kepada pihak ketiga untuk tujuan komersial. Akan tetapi, menurut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Rahasia Dagang (UURD), seseorang tidak dianggap melakukan pelanggaran atas rahasia dagang apabila:64 a. Pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang itu didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat, b. Rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut dari produk yang bersangkutan. Di samping hak-hak tersebut dalam UU Rahasia Dagang disebutkan pula bahwa pemilik rahasia dagang juga memiliki kewajiban, yaitu harus bersedia mengungkapkan setiap bagian dari rahasia dagang serta proses penggunaannya secara lengkap untuk kepentingan pembuktian dihadapan pengadilan. Hal ini memang memiliki resiko bahwa rahasia dagang dapat terpublikasi, maka untuk mencegah hal tersebut hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup atas permintaan para pihak yang bersengketa, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana.65

64 65

Pasal 15 UU Rahasia Dagang. Pasal 18 UU Rahasia Dagang.

42

Hal yang sama dilakukan pula oleh pengadilan di Amerika Serikat, di mana pengadilan harus melindungi kerahasiaan suatu rahasia dagang dalam rangka proses pemeriksaan dan proses litigasi pada umumnya. Setiap orang yang terlibatdalam proses litigasi itu pun tidak boleh mengungkapkan rahasia dagang sebelum memperoleh persetujuan dari pengadilan.66 Hal yang senada dianut pula oleh Kanada yang menetapkan bahwa pengadilan dapat membuat perintah untuk melindungi rahasia dagang. Selama dalam proses perkara pengadilan dapat melangsungkan dengar pendapat secara tertutup, memerintahkan semua atau beberapa catatan proses penuntutan untuk disegel atau memerintahkan setiap orang yang terlibat dalam proses penuntutan untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang dimaksud tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pengadilan.67 Seorang pemilik rahasia dagang juga diwajibkan memelihara dan menjaga kerahasiaan yang dimilikinya. Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 168, dijaga

66

Pasal 5 UTSA (USA) selengkapnya berbunyi : "In an action under this Act, a court shallpreserve the secrecy of an alleged trade secret by reasonable means, which may include granting protective orders in connection with discovery proceedings, holding in-camera hearings, sealing the records of the action, and ondering any person involved in the litigation not to disclose an alleged trade secret without prior court approval.” 67 Pasal 11 UTSA (Canada) berbunyi : "(1) In any proceedings under this Act, the Court may, at any time, on application, make an order directing by what means the trade secret at issue in the proceedings is to be preserved during the course of the proceedings. (2) Without limiting the generality of subsection (1), the Court may (a) hold hearing in private, (b) order that all or any of the records of the proceedings be sealed, or (c) order any person involved in the proceedings not to disclose an alleged trade secret without prior approval of the Court." 68 Pasal 1 UURD berbunyi : Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

43

kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Hal itu dapat dilakukan melalui berbagai langkah seperti melalui pembuatan kontrak yang isinya secara eksplisit mewajibkan pihak lain untuk tidak membocorkan rahasia itu secara tertulis. Kontrak tertulis semacam

ini

akan

sangat

membantu

khususnya

untuk

menghindarkan

kesalahpahaman atas ruang lingkup yang harus dirahasiakan.69 Kewajiban dalam memelihara kerahasian ini juga dapat di tempuh melalui ketentuan-ketentuan yang bersifat implisit. Pada prinsipnya hukum akan melindungi kerahasian itu berdasarkan asas-asas hukum perjanjian itu tidak hanya mencakup apa yang telah secara eksplisit diperjanjikan, tetapi mencakup juga kebiasaan-kebiasaan meskipun tidak secara tegas dinyatakan seperti tercantum dalam pasal 1347 BW yang berbunyi : “Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.”70 Bentuk pemeliharaan rahasia dagang juga dapat lahir karena adanya hubungan antara pihak pemberi Informasi dan pihak yang menerimanya berdasarkan asas keseimbangan dengan kata lain pihak satu harus melakukan kewajiban secara adil terhadap pihak lainnya sebagai bukti adanya hubungan saling percaya satu sama lain, Hal ini biasanya dituangkan dalam satu kontrak isinya tidak akan membocorkan rahasia satu sama lain.71

69

Ahmad M. Ramli, HAKI Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 82. 70 R. Subekti & R Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), hal. 308. 71 Francois Dessemonte, Protection of Trade Secrets and Confidential Information, (London, Hague, Boston : Kluwer Law International, 1998), hal. 244.

44

Upaya menjaga kerahasiaan ini merupakan suatu yang bersifat wajib, karena tindakan-tindakan yang bersifat lalai dapat menyebabkan pemilik rahasia dagang kehilangan haknya. Sekali saja rahasia ini terlepas atau terpublikasi maka perlindungan atas kepemilikannya menjadi terancam, berdasarkan hal itu maka langkah perlindungan ini menjadi amat penting.72 Untuk mempertahankan eksistensi rahasia dagang maka pemiliknya harus melakukan langkah-langkah konkret untuk melindunginya, langkah-langkah itu dapat hal-hal berupa sebagai berikut :73 1.

2.

3.

4.

Pengungkapan rahasia dagang hanya dilakukan terhadap mereka yang perlu mengetahuinya saja dengan persayaratan-persyaratan yang sifatnya rahasia. Dengan demikian pengungkapan rahasia hendaknya hanya dilakukan stelah adanya jaminan mmisalnya untuk kerjasama antar perusahaan pengungkapan hanya dapat dilakukan setelah perjanjian ditandatangani.74 Rahasia dagang harus selalu dimasukan dalam kelompok informasi atau data yang bersifat rahasia. Dengan demikian maka seluruh dokumen yang mencantumkan rahasia dagang tersebut harus dibubuhi tanda “rahasia” dan karyawan yang tidak berkepentingan dilarang mengetahui informasi itu. Akses publik terhadap informasi itu dalam berbagai bentuk harus dihindari. Termasuk didalamnya kegiatan-kegiatan penelitian laboratorium, studi literatur, perbandingan proses produksi dan lain-lain. Dalam perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan harus diatur secara tegas ketentuan tentang larangan pengungkapan rahasia dagang di luar tugastugasnya seperti jika berhubungan dengan pihak lain yang tidak terikat dalam perjanjian.

72

Roman Saliwanchik, Legal Protection for Microbiological and Genetic Engineering Inventions, (London : Addison-Wesley Publishing Company, Advanced Book Program/Word Science Division Reading, 1982), hal. 13. 73 Ibid., hal. 13-14. 74 Kinney and Lange, Overview of Intellectual Property for Business Lawyer, Minneapolis, Minnesota, 1992.

45

4.

Pengalihan Hak Rahasia Dagang Hak Rahasia Dagang ini diklasifikasikan sebagai hak milik, sehingga sebagai

hak milik, rahasia dagang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pengalihan hak adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan dari seseorang kepada orang lain. Pengalihan hak milik dapat terjadi karena perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Pengalihan hak milik atas karena perbuatan hukum dapat terjadi apabila pemegang hak milik atas rahasia dagang dengan sengaja mengalihkan hak yang dipegangnya kepada pihak lain. Sedangkan pengalihan hak milik karena peristiwa hukum, terjadi apabila pemegang hak meninggal dunia, maka dengan sendirinya atau tanpa adanya suatu perbuatan hukum disengaja dari pemegang hak, hak milik beralih kepada ahli waris pemegang hak. Ketentuan mengenai pengalihan hak rahasia dagang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 UU Rahasia Dagang yang menyatakan: Hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan: a. Pewarisan; b. Hibah; c. Wasiat; d. Perjanjian tertulis; atau e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak rahasia dagang melalui pewarisan terjadi demi hukum sebagai akibat meninggalnya pihak pemilik rahasia dagang, jelas mengakibatkan beralihnya

46

secara hukum semua hak-hak dan kewajiban yang melekat pada rahasia dagang dari pewaris (pemilik rahasia dagang) kepada ahli warisnya.75 Sedangkan pengalihan melalui hibah dan wasiat tidak terjadi demi hukum, melainkan harus dilakukan melalui perbuatan hukum tertentu, sehingga hak atas rahasia dagang menurut hukum sah beralih atau dialihkan kepada penerima hibah dan penerima wasiat. Peristiwa hukum tertentu tersebut didasarkan pada hukum yang mengatur mengenai hibah dan wasiat sesuai dengan golongan penduduknya.76 Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. Hal ini penting mengingat aspek yang dijangkau begitu luas dan pelik, selain untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian pengalihan hak atas rahasia dagang tersebut. Pengalihan hak rahasia dagang yang disebabkan oleh "sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan" dapat dijelaskan di sini misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan. Pengalihan hak rahasia dagang di atas bersifat limitatif artinya proses pengalihan hak rahasia dagang tersebut tidak boleh mencantumkan klausula time constraint, dengan kata lain pengalihan hak itu bersifat final dalam arti tidak boleh dibatasi oleh waktu.

75

Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, (Bandung, PT. Alumni, 2003), hal. 401. 76 Ibid., hal. 401.

47

Pengalihan hak rahasia dagang wajib disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.77 Ini berarti, pengalihan hak rahasia dagang harus dilakukan secara tertulis, dalam artian pengalihan hak atas rahasia dagang harus dilakukan atau dibuktikan dengan adanya dokumen pengalihan hak. Yang dimaksud dengan dokumen pengalihan hak adalah dokumen yang menunjukkan terjadinya pengalihan hak rahasia dagang.78 Segala bentuk pengalihan hak rahasia dagang wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya.79 Yang wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual hanyalah mengenai hal yang bersifat administraktif dari dokumen pengalihan hak dan tidak mengenai substansi rahasia dagang. yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.80 Kemudian, selain dicatatkan pengalihan hak rahasia dagang tersebut juga diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.81 hal-hal yang diumumkan itu hanya mengenai data yang bersifat administratif dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan. Hak atas rahasia dagang ternyata dapat juga diberikan kepada orang lain melalui perjanjian lisensi. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UU Rahasia Dagang , yang berbunyi : 77

Pasal 5 ayat (2) UU Rahasia Dagang. Penjelasan pasal 5 ayat (2) UU Rahasia Dagang. 79 Pasal 5 ayat (3) UU Rahasia Dagang. 80 Pasal 5 ayat (4) UU Rahasia Dagang. 81 Pasal 5 ayat (5) UU Rahasia Dagang. 78

48

“Pemegang hak rahasia dagang berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482, kecuali diperjanjikan lain.” Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.83 Dari rumusan tersebut dapat ditarik beberapa unsur, yaitu: a.

adanya izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang.

b.

izin tersebut diberikan dalam bentuk perjanjian.

c.

izin tersebut merupakan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi (yang bukan bersifat pengalihan hak rahasia dagang).

d.

izin tersebut diberikan untuk rahasia dagang yang memenuhi syarat untuk dilindungi.

e.

izin tersebut diberikan dengan waktu tetentu dan syarat tertentu. Dari ketentuan ini, UU Rahasia Dagang juga sebagaimana pada Hak

Kekayaan Intelektual lainnya tidak memasukkan lisensi sebagai salah satu pengalihan hak rahasia dagang. Memang berbeda antara pengalihan dan pemberian hak rahasia dagang. Dalam pengalihan hak rahasia dagang, yang beralih tidak hanya manfaat 82

Pasal 4 UU Rahasia Dagang berbunyi :Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk : 1. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya; 2. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. 83 Pasal 1 angka 5 UU Rahasia Dagang

49

ekonomi dari rahasia dagang saja, melainkan termasuk hak moralnya atas rahasia dagang. Sedangkan pemberian hak rahasia dagang hanya terbatas pada pengalihan manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut dapat juga menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang untuk jangka waktu tertentu.84 Berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan rahasia dagang, lisensi hanya memberikan hak secara terbatas untuk menikmati manfaat ekonomi saja dan dengan waktu yang terbatas pula. Dengan demikian, lisensi diberikan untuk pemakaian atau penggunaan rahasia dagang dalam jangka waktu tertentu. Lisensi dalam pengertian yang lebih lanjut senantiasa melibatkan suatu bentuk perjanjian (kontrak tertulis) dari pemberi lisensi dan penerima lisensi. Perjanjian tersebut juga berfungsi sebagai dan merupakan bukti pemberian izin dari Pemberi izin lisensi kepada Penerima Lisensi untuk menggunakan nama dagang, paten atau hak milik lainnya (Hak atas Kekayaan Intelektual).85 Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan penggunaan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum.86 Perjanjian Lisensi merupakan salah satu jenis kontrak bisnis yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Inteltual. Ia bukanlah salah satu jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual, melainkan merupakan media yang menampung pengaturan hak dan

84 85

Rachmadi Usman, Op.Cit., hal. 403. Gunawan Widjaya, Seri Hukum Bisnis Lisensi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001),

hal. 9. 86

Gunawan Widjaja, Waralaba, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2003), hal. 3.

50

kewajiban pihak pemilik hak atas kekayaan intelektual dengan pihak lainnya yang ingin menggunakan hak atas kekayaan intelektual tersebut secara komersial. Kebebasan para pihak dalam pembuatan dan perumusan isi perjanjian lisensi diatur dalam perundang-undangan hak atas kekayaan intelektual yang berlaku untuk mencegah dan menanggulangi persaingan usaha tidak sehat.87 Adapun alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan untuk memberikan lisensi adalah hal-hal berikut :88 a. b. c. d. e. f.

g.

Dengan memberikan lisensi dihasilkan uang. Lisensi mempunyai pengaruh memperluas pasar (jarak, hambatan-hambatan pemerintah, sifat dari produk). Dilihat dari segi teknis, pemberian lisensi punya daya memperluas cakrawala. Melalui lisensi dapat diadakan tukar menukar paket pengetahuan. Lisensi dapat berakibat olehnya sendiri di produksi barang bersangkutan, tentunya setelah terbukanya pasar. Dengan lisensi dapat diperluas kepentingan, dengan jalan mendapatkan paket bagian dalam perusahaan penerima lisensi, tentunya melalui tukar menukar lisensi itu. Pemberian lisensi dapat digunakan untuk menyelesaikan kemungkinan sengketa oktroi (jika seseorang memiliki oktroi yang tidak begitu kuat, yang dengan aksi pihak ketiga terancam oleh pembatalan, maka pihak ketiga ini dapat dihambat aksinya lebih jauh dengan membrikan lisensi kepadanya dalam lingkungan oktroi itu). Selama memberikan lisensi, pemilik rahasia dagang tetap boleh melaksanakan

sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga berkaitan dengan rahasia dagang yang dimilikinya.89 Hal ini merupakan penegasan prinsip bahwa lisensi bersifat

87

Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000) hal. 82. 88 Mr. Roeslan Saleh, Seluk Beluk Praktis Lisensi, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991) hal. 13 – 14. 89 Pasal 7 UU Rahasia Dagang: Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pemegang hak rahasia dagang tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain.

51

noneksklusif, apabila diinginkan lisensi bersifat eksklusif. artinya hak rahasia dagang tidak dapat lagi diberikan kepada pihak ketiga lainnya maka hal tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian lisensi yang dimaksud.90 Kemudian, dalam UU Rahasia Dagang ditentukan bahwa perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan dikenai biaya.91 Terdapat konsekuensi yaitu perjanjian lisensi itu tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga apabila perjanjian lisensi rahasia dagang itu tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.92 Jika perjanjian lisensi itu dicatatkan, maka perjanjian lisensi itu akan diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.93 Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian lisensi itu diatur dengan Keputusan Presiden. Perjanjian lisensi rahasia dagang dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.94 Misalnya, perjanjian lisensinya mengatur kewajiban yang dapat dinilai tidal adil bagi penerima lisensi, seperti menghalangi proses alih teknologi ke indonesia. Jika dalam perjanjian lisensi itu mencantumkan hal-hal diatas, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual wajib menolak pencatatan tesebut. 90

Advendi S & Elsi Kartika S, Hukum Dalam Ekonomi, (Jakarta : Grasindo, 2007), hal. 137. Pasal 8 ayat (1) UU Rahasia Dagang. 92 Pasal 8 ayat (2) UU Rahasia Dagang. 93 Pasal 8 ayat (3) UU Rahasia Dagang. 94 Pasal 9 ayat (1) UU Rahasia Dagang. 91

52

B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kerja 1.

Pengertian Perjanjian Kerja Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji dengan suatu kata

sepakat kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dengan adanya pengertian perjanjian seperti ditentukan di atas, dapat diketahui bahwa kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Hal ini akan berlainan jika pengertian perjanjian tersebut dibandingkan dengan kedudukan para pihak dalam perjanjian kerja. Dalam perjanjian pada umumnya dan perjanjian kerja pada khususnya asas kebebasan berkontrak tetap menjadi asas yang utama, namun dalam ketentuan yang mengatur tentang itu terdapat ketentuan-ketentuan tersendiri, hal ini dikarenakan antara pihak yang mengadakan perjanjian kerja terdapat perbedaan-perbedaan tertentu, baik mengenai kondisi, kedudukan hukum dan berbagai hal antara mereka yang membuat perjanjian kerja. Pihak yang satu, dalam hal ini pekerja mempunyai kedudukan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kedudukan dan kondisi dari pihak lainnya yaitu pihak pengusaha atau majikan. Adanya perbedaan yang prinsip antara perjanjian pada umumnya dengan perjanjian kerja, merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini disebabkan jika di dalam suatu perjanjian antara pihak yang membuatnya mempunyai derajat dan kondisi yang sama serta mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Namun tidak demikian halnya dalam ketentuan tentang perjanjian kerja, karena antara

53

para pihak yang mengadakan perjanjian kerja, walaupun pada prinsipnya mempunyai kedudukan dan derajat yang sama dan seimbang, akan tetapi dikarenakan berbagai aspek yang melingkari disekelilingnya, maka kenyataan menunjukkan bahwa kedudukan dan derajat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian kerja tersebut menjadi tidak seimbang.95 Perjanjian kerja yang dalam bahasa Belanda disebut arbeidsoverencomt mempunyai beberapa pengertian. KUH Perdata memberikan pengertian perjanjian kerja sebagai suatu perjanjian dimana pihak kesatu (pekerja) mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah yang lain yaitu majikan untuk sewaktu-waktu tertentu melakukan suatu pekerjaan dengan menerima upah.96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/ dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak.97 Selain pengertian normatif di atas, Iman Soepomo berpendapat bahwa pada dasarnya hubungan kerja yaitu hubungan buruh dan majikan terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan majikan dimana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan dimana majikan menyatakan

95

Djumadi, Perjanjian Kerja, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal 2. Pasal 1601 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 97 Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 96

54

kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah98 sehingga perjanjian yang demikian itu disebut perjanjian kerja. Istilah perjanjian kerja menyatakan bahwa perjanjian ini mengenai kerja, yakni dengan adanya perjanjian kerja timbul salah satu pihak untuk bekerja. Jadi berlainan dengan perjanjian perburuhan yang tidak menimbulkan hak atas dan kewajiban untuk melakukan pekerjaan tetapi memuat syarat-syarat tentang perburuhan. Dengan demikian adalah kurang tepat bila Wirjdono Prodjodikoro menggunakan istilah perburuhan untuk menunjuk istilah perjanjian kerja. Sedangkan untuk perjanjian kerja beliau menggunakan istilah persetujuan perburuhan bersama.99 R. Subekti juga menggunakan secara kurang tepat istilah persetujuan perburuhan untuk perjanjian kerja sedangkan perjanjian perburuhan diberinya nama persetujuan perburuhan kolektif.100 Dari pengertian yang dikemukakan oleh para pakar tersebut di atas menunjukkan bahwa posisi yang satu (pakerja/buruh) adalah tidak sama dan seimbang yaitu di bawah. Apabila dibandingkan dengan posisi dari pihak majikan dengan demikian dalam melaksanakan hubungan hukum atau kerja maka posisi hukum antara kedua belah pihak jelas tidak dalam posisi yang sama dan seimbang. Jika menggunakan Pasal 1313 KUH Perdata, batasan pengertian perjanjian

98

Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Edisi Revisi, (Jakarta : Djambatan, 2003),

Hal 70. 99

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, (Bandung : Sumur, 1981), hal. 70. 100 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Keempat, hal.358 dan 362.

55

adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan diri pada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dengan kedudukan sebagai tenaga kerja atau bekerja pada pihak lainnya menunjukkan bahwa pada umumnya hubungan itu sifatnya adalah bekerja di bawah pihak lain. Sifat ini perlu dikemukakan untuk membedakan dari hubungan antara dokter misalnya dengan seseorang yang berobat dimana dokter itu melakukan pekerjaan untuk orang yang berobat namun tidak berada di bawah pimpinannya. Karena itu perjanjian antara dokter dengan orang berobat bukanlah merupakan perjanjian kerja melainkan perjanjian melakukan pekerjaan tertentu. Jadi dokter bukanlah pekerja dan orang yang berobat bukanlah majikan dan hubungan anatara mereka bukanlah hubungan kerja. Adanya buruh ialah hanya jika ia bekerja di bawah pimpinan pihak lainnya serta menerima upah dan adanya majikan jika ia memimpin pekerjaan yang dilakukan pihak kesatu. Hubungan pekerja dan majikan tidak juga terdapat pada pemborongan pekerjaan yang ditujukan kepada hasil pekerjaan. Bedanya Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan perjanjian melakukan tertentu ialah bahwa perjanjian melakukan pekerjaan ini tidak melihat hasil yang dicapai. Jika orang yang berobat itu tidak menjadi sembuh bahkan akhirnya meninggal dunia, dokter itu telah memenuhi kewajibannya menurut perjanjian.101 Menyimak perjanjian kerja menurut KUH Perdata seperti tersebut di atas tampak bahwa ciri khas perjanjian kerja adalah “di bawah perintah pihak lain”. Di bawah perintah ini menunjukkan bahwa hubungan antara pekerja dengan pengusaha 101

Ibid., hal. 52.

56

adalah hubungan antara bawahan dengan atasan (sub ordinasi). Pengusaha sebagai pihak yang lebih tinggi secara sosial ekonomi memberikan perintah kepada pihak pekerja/buruh yang secara sosial ekonomi mempunyai kedudukan yang lebih rendah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Adanya wewenang perintah inilah yang membedakan antara perjanjian kerja dengan perjanjian lainnya. Sedangkan pengertian perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sifatnya lebih umum. Dikatakan lebih umum karena hanya menunjuk pada hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pihak. Syarat kerja berkaitan dengan pengakuan terhadap serikat pekerja sedangkan hak dan kewajiban para pihak salah satunya adalah upah. Pengertian perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ini tidak menyebutkan bentuk perjanjian kerja itu lisan atau tulisan, demikian juga mengenai jangka waktunya ditentukan atau tidak sebagaimana sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja/buruh menghasilkan hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Secara normatif pengertian hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.102

102

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

57

Imam Soepomo menyatakan, bahwa hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dan majikan, yaitu suatu perjanjian di mana pihak kesatu, pekerja, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan pekerja itu dengan membayar upah pada pihak lainnya.103 Dengan demikian jelaslah bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja. Substansi perjanjian kerja yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Perjanjian Perburuhan atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Perjajian Kerja Bersama (PKB). Demikian pula perjanjian kerja tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan yang dibuat oleh pengusaha. Selain itu, tenaga kerja yang melakukan hubungan kerja harus mentaati peraturan perusahaan, secara normatif peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.104 Dengan pengertian tersebut, jelas bahwa peraturan perusahaan dibentuk oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan. 2.

Kriteria Perjanjian Kerja Di atas sudah dengan jelas disinggung bahwa perjanjian kerja merupakan

dasar dari terciptanya hubungan kerja. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 butir 103

Agusmidah, Dinamika & Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hal. 43. 104 Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

58

15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi: “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.” Dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi:

“Hubungan kerja terjadi karena adanya

perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.” Hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja, harus setidak-tidaknya memenuhi beberapa unsur, yaitu:105 a.

Adanya unsur Pekerjaan (work) Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (objek perjanjian). Pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja dan hanya dengan seizin majikanlah pekerja dapat menyuruh orang lain. Hal ini dijelaskan dalam KUH Perdata Pasal 1603 a yang berbunyi: “Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya; hanya dengan seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga untuk menggantikannya.” Sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja itu sangat pribadi karena bersangkutan dengan keterampilan/keahliannya. Maka menurut hukum jika pekerja meninggal dunia, perjanjian kerja tersebut putus demi hukum.

b.

Adanya unsur Perintah Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk

105

Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 56.

59

melakukan pekerjaan yang diperjanjikan. Di sinilah perbedaan hubungan kerja dengan hubungan lainnya, misalnya hubungan antara dokter dengan pasien dan pengacara dengan kliennya. Hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja karena dokter dan pengacara tidak tunduk pada perintah pasien dan klien. c.

Adanya Waktu Tertentu106 Dalam melakukan pekerjaan haruslah dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam melakukan pekerjaannya tidak boleh sekehendak hati dari majikan atau dilakukan seumur hidup. Pekerjaan harus dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan pada perjanjian kerja atau peraturan perusahaan dan pelaksanannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan ketertiban umum. Dalam praktek saat ini mengenai jangka waktu ini dikenal dua jenis yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja dengan Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

d.

Adanya upah Upah memegang peranan penting dalam hubungan perjanjian kerja. Bahkan dapat dikatakan tujuan utama seorang pekerja bekerja pada pengusaha adalah untuk memperoleh upah. Sehingga jika tidak ada unsur upah maka suatu hubungan tersebut bukanlah merupakan hubungan kerja. Seperti seorang narapidana yang diharuskan untuk melakukan pekerjaan tertentu atau seorang mahasiswa perhotelan yang sedang malakukan praktek di sebuah hotel. 106

Djumadi, Op.Cit, hal. 39.

60

Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya maka perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : 1. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (Consensus). 2. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (Capacity). 3. Ada suatu hal yang tertentu (A certain subject matter). 4. Ada suatu sebab yang halal (Legal cause).107 Ketentuan ini dipertegas lagi di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana perjanjian kerja dibuat berdasarkan atas : a.

Kesepakatan kedua belah pihak;

b.

Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Yang dimaksud dengan kemampuan atau kecakapan adalah para pihak mampu atau cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian. Bagi tenaga kerja anak, menandatangani perjanjian adalah orang tua atau walinya;

c.

Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;

d.

Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk lisan dan atau tertulis. 108 Secara

normatif bentuk tertulis menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak sehingga 107

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung : Alumni, 1982), hal. 88.

61

jika terjadi perselisihan akan sangat membantu proses pembuktian. Namun tidak, dalam kenyataan masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak atau belum membuat perjanjian kerja secara tertulis disebabkan karena ketidakmampuan sumber daya manusia maupun karena kelaziman sehingga atas dasar kepercayaan membuat perjanjian kerja secara lisan. Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat keterangan:109 a. b. c. d. e. f. g. h.

Nama, alamat perusahaan serta jenis usaha; Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh; Jabatan atau jenis pekerjaan; Tempat pekerjaan; Besarnya upah dan cara pembayaran; Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh; Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; Tempat dan tanggal perjanjian dibuat; Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Selain hal-hal di atas terdapat juga beberapa hal lainnya yang perlu diatur

dalam suatu perjanjian kerja:110 a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Macam pekerjaan; Cara-cara pelaksanaannya; Waktu atau jam kerja; Tempat kerja; Besarnya imbalan kerja, macam-macamnya serta cara pembayarannya; Fasilitas-fasilitas yang disediakan majikan/perusahaan bagi buruh/pegawai Biaya kesehatan/pengobatan bagi buruh/pegawai/pekerja; Tunjangan-tunjangan tertentu; Perihal cuti; 108

pekerja/

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 110 A. Ridwan Halim, Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 23. 109

62

j. k. l. m. n. o. p. q.

Perihal izin meninggalkan pekerjaan; Perihal hari libur; Perihal jaminan hidup dan masa depan pekerja; Perihal pakaian kerja; Perihal jaminan perlindungan kerja; Perihal penyelesaian masalah-masalah kerja; Perihal uang pesangon dan uang jasa; Berbagai masalah yang dianggap perlu. Jangka waktu perjanjian kerja dapat dibuat untuk jangka waktu tertentu bagi

hubungan kerja yang dibatasi jangka waktu berlakunya dan waktu tidak tertentu bagi hubungan kerja yang tidak dibatasi jangka waktu berlakunya atau selesai pekerjaan tertentu. 3.

Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian kerja Akibat hukum suatu kontrak/perjanjian pada dasarnya lahir dari adanya

hubungan hukum dari suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk daripada akibat hukum suatu kontrak/perjanjian. Kemudian hak dan kewajiban ini tidak lain adalah hubungan timbal balik dari para pihak, maksudnya adalah kewajiban di pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua, begitu pun sebaliknya, kewajiban di pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama. Dengan demikian akibat hukum di sini tidak lain adalah pelaksanaan dari pada suatu kontrak/perjanjian itu sendiri.111 Hak adalah wewenang yang diberikan hukum objektif kepada subjek hukum untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.112

111

Daeng Naja, Contract Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Cet 2, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 21 112 Ade Didik Irawan, Pengantar Ilmu Hukum, http://www.mypulau.com/adedidikirawan/blog/731632, diakses tanggal 1 November 2014

63

Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum.113 1.

Kewajiban pengusaha memuat klausul kerahasiaan dalam perjanjian kerja Seorang pemilik rahasia dagang wajib memelihara dan menjaga kerahasiaan

atas informasi yang dimilikinya. Hal itu dapat dilakukan melalui berbagai langkah seperti melalui pembuatan kontrak yang isinya secara eksplisit mewajibkan pihak lain untuk tidak membocorkan rahasia itu secara tertulis. Kontrak tertulis semacam ini akan sangat membantu khususnya untuk menghindarkan kesalahfahaman atas ruang lingkup yang harus dirahasiakan. Dalam praktek, pencantuman klausula-klausula tentang rahasia dagang serta pembuatan perjanjian-perjanjian khusus tentang rahasia dagang merupakan hal yang amat penting. Hal ini menunjukkan bahwa rahasia dagang merupakan aset perusahaan yang sangat mahal, karena akan menjadi alat yang sangat ampuh untuk melakukan kompetisi dengan para kompetitor. Disamping itu para pelaku bisnis juga sangat menyadari bahwa langkah-langkah melindungi rahasia dagang melalui sistem hukum kontrak adalah salah satu strategi yuridis untuk melindungi rahasia dagang itu sendiri, yang dapat dijadikan bukti bahwa pemiliknya secara sungguh-sungguh telah melakukan perlindungan optimum terhadap rahasia dagang yang dimilikinya yang merupakan salah satu syarat suatu informasi dikategorikan sebagai rahasia dagang.114

113

Ibid., Roman Saliwanchik, Legal Protection for Microbiological and Genetic Engineering Inventions, (London : Addison-Wesley Publishing Company, Advanced Book Program/Word Science Division Reading, 1982), hal. 12. 114

64

Perjanjian antara pemilik perusahaan dan karyawan itu biasanya dibuat dalam bentuk Employment Agreement and Confidentialy Agreement. Dalam perjanjian itu antara lain dituangkan satu klausula tentang keharusan merahasiakan informasi perusahaan yang disebut dengan klausula : Non-disclosure of Confidential information.115 Contoh klausula tersebut adalah sebagai berikut :116 “ The employee agrees, during the term of employment and forever thereafter to keep confidential all information provided by employer, excepting only such information as is already know to the public, and including any such information and material relating to any customer, vendor, licensor, licensee, or other party transacting business with employer, and not to realase, use or disclose the same expect, with the prior written permission of employer” Klausula ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan atas rahasia dagang yang dimiliki oleh perusahaan selama berlangsungnya perjanjian kerja, dalam rentang waktu tersebut karyawan harus menjaga segala informasi yang sifatnya rahasia yang disediakan oleh perusahaan untuk kepentingan pekerjaan dan pelaksanaan bisnis yang mereka lakukan. Informasi-informasi yang sifatnya sudah diketahui umum merupakan kekecualian. Segala informasi yang berkenaan atau yang menyangkut pelanggan, penjual keliling (vendor), pemberi lisensi (licensor), penerima lisensi (licensee), atau menyangkut pihak ketiga yang melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan yang sifatnya tertutup juga harus dirahasiakan kecuali jika dilakukan dengan izin tertulis dari perusahaan.

115 116

Steven J Stein, Trade Secret Litigation, 1985, hal. 43. Ibid., hal. 43.

65

Dalam perjanjian juga dimasukkan ketentuan yang menyatakan bahwa semua karyawan mengakui dan menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut daftar pelanggan perusahaan, adalah memiliki nilai kerahasiaan, khusus dan merupakan aset perusahaan yang sangat berharga dalam rangka bisnis perusahaan itu. Dengan demikian karyawan juga dilarang untuk menginformasikan rahasia itu kepada pihak lain baik perorangan, perusahaan, asosiasi atau pihak manapun untuk kepentingan apapun.117 Dalam perjanjian untuk tidak membuka rahasia itu juga dicantumkan klausula yang sifatnya lebih luas yang mencakup berbagai informasi penting dimana karyawan tidak hanya harus merahasiakan berbagai informasi yang menyangkut perangkat lunak, algoritma, teknik dan sistem proses komputer, tetapi juga semua catatan yang menyangkut dokumen arsip-arsip, memoranda, laporan-laporan, daftar harga, daftar pelanggan, gambar-gambar, rencana-rencana, sketsa-sketsa, informasi tentang peralatan perusahaan dan sejenisnya, karena hal itu merupakan milik dari perusahaan. Klausula tersebut biasanya dicakup dalam ketentuan seperti berikut ini :118 “The employee further agrees to consider all specific software, algorithms, computer processing systems and techniques with which the employee besomes familiar as an amployee of employer to be confidential and the exclusive property of employer which will not be converted or disclosed to anyone for any purpose whatsover. All records, files, memoranda, reports, price lists, customer lists, drawings, plans, sketches, documents, equipment, and the like, relating to business of employer, which the employee shall use or

117

Ibid., hal 43. Bdgk. James Pooley, Trade Secret, How To Protect Your Idea and Assets, 1982, hal. 71 dst, yang menyatakan bahwa daftar pelanggan harus dilindungi antara lain dengan dibuatnya perjanjian khusus dengan karyawan. 118

66

prepare or come into contact with, shall remain the sole property of employee” Dari uraian di muka dapat disimpulkan beberapa hal bahwa ketentuanketentuan kontrak yang dibuat seperti dipaparkan di muka merupakan bagian penting dari sistem perlindungan rahasia dagang secara keseluruhan, pencantuman atau pembuatan perjanjian ini memiliki dua arti strategis. Pertama, memberikan kejelasan dalam hubungan antara pemilik informasi dan karyawan yang menunjukkan batasbatas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh karyawan berkenaan dengan rahasia perusahaan itu sehingga para pihak mengetahui secara jelas batas hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak terjadi kesalahfahaman dalam penafsiran hak dan kewajiban. Keteledoran atas pencantuman klausula semacam ini seringkali menimbulkan persoalan panjang di kemudian hari, karena demikian luasnya cakupan rahasia dagang ini seiringkali membuat penafsiran yang satu sama lain berbeda-beda, sehingga perlu ditegaskan dalam kontrak. Kedua, pembuatan perjanjian tentang perlindungan informasi atas rahasia dagang ini juga merupakan salah satu langkah untuk menjamin kepastian hukum jika dikemudian hari terdapat sengketa dengan karyawan atau pihak ketiga. Perjanjian ini akan dapat dijadikan salah satu bukti otentik bahwa perusahaan memiliki informasi yang sangat rahasia sifatnya dan hanya dipergunakan untuk kegiatan bisnis perusahaan itu saja. Pencantuman klausula semacam ini menjadi amat stategis karena sistem perlindungan rahasia dagang sangat berbeda dengan sistem perlindungan paten yang sifatnya konstitutif dimana hak atas paten itu lahir setelah didaftarkan di kantor

67

paten dan dilindungi setelah kemudian diumumkan sehingga kepastian hukum akan perlindungannya pun semakin jelas. Rahasia dagang tidak melalui prosedur dan mekanisme semacam itu dan haknya lahir sejak informasi itu ditemukan tanpa pendaftaran sehingga aspek kerahasiaannya pun harus tetap terjamin. 2.

Kewajiban pekerja menjaga dan/atau memelihara rahasia dagang perusahaan (kewajiban konfidensialitas) Kewajiban untuk merahasiakan rahasia perusahaan timbul karena adanya

hubungan hukum antara 1 pihak dengan pihak yang lain. Salah satu hubungan yang sering memunculkan kewajiban menjaga kerahasiaan adalah hubungan antara majikan dengan pegawai.119 Kewajiban tersebut disebut kewajiban konfidensialitas. Kewajiban konfidensialitas adalah kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dengan menjalankan profesi. Konfidensialitas berasal dari kata Latin confidere, yang berarti mempercayai.

Banyak profesi

mempunyai suatu kewajiban konfidensialitas contohnya profesi kedokteran. Jika orang sakit berobat ke dokter, terpaksa ia harus menceritakan hal-hal yang tidak enak rasanya bila diketahui orang lain, seperti sebab penyakitnya, situasi keluarga, dan lain-lain. Informasi konfidensialitas itu disampaikan atas dasar kepercayaan, dalam arti bahwa dokter yang dipercayakan informasi tersebut tidak akan memberitahukan kepada orang lain. Dalam konteks perusahaan kewajiban konfidensialitas memegang peranan penting. Karena seseorang bekerja pada suatu perusahaan, bias saja ia mempunyai 119

K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis, (Yogyakarta : Kansius, 1999), hal. 171

68

akses kepada informasi rahasia. Contohnya kepala produksi. Karena pekerjaannya, ia tahu persis bagaimana cara memproduksi serta bahan baku dari produk tersebut. Pengetahuan ini diperoleh oleh nya karena dia karyawan, seandainya ia tidak bekerja di situ, ia tentu tidak akan mengetahui informasi itu. Konsekuensinya sebagai karyawan ia wajib menjaga kerahasiaannya. Kewajiban merahasiakan rahasia dagang perusahaan tidak saja berlaku selama karyawan bekerja di perusahaan, tetapi berlangsung terus setelah ia pindah kerja. Jika ia pindah kewajiban ini malah menjadi lebih aktual, terutama bila perusahaan baru itu bergerak di bidang yang sama seperti perusahaan yang lama. Adalah sangat tidak etis, jika seseorang pindah kerja sambil membawa rahasia perusahaan ke perusahaan baru, supaya mendapat gaji lebih tinggi.120 Adapun yang termasuk dalam rahasia perusahaan banyak sekali. Misalnya, teknik memproduksi suatu produk atau formula suatu produk makanan atau obatobatan. Formula coca-cola merupakan suatu rahasia perusahaan yang paling masyur dalam sejarah bisnis. Formula ini tidak bisa ditemukan dengan analisis kimia dan juga tidak pernah dipatenkan. Saingan seperti pepsi-cola dan perusahaan lain telah berusaha meniru minuman itu, tetapi tidak berhasil persis. Contoh-contoh lain adalah hasil penelitian, program komputer, keadaan finansial perusahaan, juga daftar pelanggan dan mailing list sebuah perusahaan. Disamping itu termasuk didalamnya juga rencana perusahaan di waktu mendatang (terutama di bidang produksi dan pemasaran) dan strateginya saat sekarang. 120

Ibid., hal. 171.

69

Kewajiban konfidensialitas ini terbatas pada informasi perusahaan saja. Halhal yang diperoleh sambil bekerja di perusahaan, pada prinsipnya tidak termasuk kewajiban konfidensialitas. Misalnya dapat dibedakan informasi rahasia yang diperoleh seorang karyawan waktu bekerja pada perusahaan dengan keterampilan yang dikembangkan oleh karyawan itu dengan bekerja pada perusahaan yang sama. Informasi rahasia tidak boleh dibocorkan kepada perusahaan lain, tetapi keterampilan itu tentu boleh dibawa ke perusahaan lain. Jika seorang programmer pindah kerja, ia tidak boleh membawa program yang dibuatnya di perusahaan lama ke perusahaan baru. Tetapi keterampilan yang diperolehnya selama bekerja di perusahaan pertama boleh dibawa ke perusahaan baru. Alasan utama yang mendasari kewajiban karyawan menyimpan rahasia perusahaan adalah bahwa perusahaan menjadi pemilik informasi rahasia itu. Membuka informasi rahasia sama dengan mencuri. Milik tidak terbatas pada barang fisik saja, tetapi meliputi juga ide, pikiran, atau temuan dari seseorang. Dengan kata lain, di samping milik fisik terdapat juga milik intelektual. Jadi, dasar untuk keajiban konfidensialitas dari karyawan adalah intellectual property rights dari perusahaan. Umpamanya

perusahaan

farmasi,

melakukan

banyak

penelitian

bertujuan

mengembangkan obat baru, tentu mereka akan sangat dirugikan, kalau hasil itu dibocorkan ke perusahaan farmasi yang lain. Mereka menanam banyak modal dan waktu dalam program penelitian itu dan karenanya berhak juga untuk menikmati hasilnya.

70

Alasan lain adalah bahwa membuka rahasia perusahaan bertentangan dengan etika pasar bebas. Kewajiban konfidensialitas terutama penting dalam sistem ekonomi pasar bebas, di mana kompetisi merupakan unsur hakiki. Memiliki informasi tertentu dapat mengubah posisi perusahaan satu terhadap perusahaan lain dengan drastis, sehingga membuka rahasia perusahaan akan sangat mengganggu kompetisi yang fair. Dalam praktiknya, para karyawan yang terlibat dalam pekerjaan yang melibatkan suatu ide atau proses mungkin diminta untuk terlebih dahulu menandatangani perjanjian informasi rahasia yang akan mencegah penyebaran rahasia dagang, baik ketika seseorang masih berada di organisasi tersebut atau setelah meninggalkan organisasi tersebut.121 Akan tetapi, apabila tidak ada diperjanjikan dalam suatu perjanjian terkait perlindungan rahasia dagang yang dibuat secara tertulis, maka tindakan sesuai dengan ketentuan BW mengenai kontrak kerja, pekerja berkewajiban untuk tidak membocorkan rahasia dagang kepada pihak ketiga yang tidak berwenang. Dengan demikian, walaupun tidak ada diperjanjikan atau peraturan perusahaan, seorang karyawan seharusnya tidak melakukan pembocoran rahasia dagang, karena ini adalah hal yang sepatutnya menurut kebiasaan.122 Dalam Pasal 1603 (b) dihubungkan dengan Pasal 1603 (d) dapat disaksikan adanya suatu pengertian yang baik. Bunyi pasal ini sebagai berikut : “Buruh pada 121

Robert D Hisrich, dkk, Kewirausahawan, ( Jakarta : Salemba, 2010), hal. 238. Sudargo Gautama, dkk, Komentar Atas Undang-Undang Rahasia DagangTahun 2000, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 63. 122

71

umumnya diwajibkan untuk tidak melakukan maupun tidak berbuat segala apa yang di dalam keadaan yang sama patut dilakukan atau diperbuat oleh seorang buruh yang baik”. Pengertian ini sangat jelas mewajibkan pada pihak karyawan tidak melakukan pembocoran rahasia dagang kepada pihak ketiga. Di samping itu dalam KUH Pidana juga mewajibkan karyawan untuk menjaga rahasia perusahaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 322 ayat (1) KUH Pidana yaitu : “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau denda dan seterusnya.” Kemudian, Pasal 323 ayat (1) KUH Pidana berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan, atau pertanian, di mana ia kerja atau dahulu bekerja, yang olehnya harus dirahasiakan diancam pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan seterusnya. Jadi, dapat disaksikan bahwa sesungguhnya ketentuan KUH Pidana ini memberi perlindungan terhadap perbuatan pembocoran rahasia dagang atau undisclosed information. Pokok-pokok penting, antara lain adalah: 1.

Bahwa seseorang dilarang membuka rahasia yang wajib disimpannya berdasarkan jabatan atau mata pencahariannya. Artinya, dasar kewajibannya tidak membocorkan kedudukan atau jabatannya. Jadi, dalam suatu hubungan kontrak karya misalnya. Yang punya kewajiban tidak membocorkan rahasia ialah si pegawai.

72

2.

Bahwa rahasia ini tidak terbatas pada rahasia pada saat dia bekerja, tetapi juga rahasia-rahasia ini harusnya ia pegang setelah ia tidak bekerja. Segala informasi khusus yang menyangkut perusahaan dagang kerajinan atau pertanian, juga memberikan perlindungan terhadap pembocoran pada rahasia dagang, yang demikian di kualifikasikan sebagai tindak pidana.

C. Hubungan Rahasia Dagang Dengan Perjanjian Kerja Informasi rahasia bagi suatu perusahaan adalah semua informasi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut yang berharga dan tidak boleh diketahui oleh perusahaan lain, terutama perusahaan saingannya (kompetitornya). Kerahasiaan suatu informasi dapat harus dijamin kerahasiaannya, selama informasi tersebut belum dibuka untuk publik atau dengan kata lain belum dipublikasikan dan masih dipertahankan perahasiaannya oleh pemiliknya. Perusahaan dalam hal ini bergerak dalam usaha dagang yang bersifat komersil, sehingga informasi yang bersifat rahasia dari perusahaan disebut sebagai rahasia dagang. Sampai dengan saat ini belum ada peraturan yang mengatur mengenai perlindungan bagi perusahaan yang secara khusus mengatur perlindungan dokumen perusahaannya selain pada bidang hak kekayaan intektual yaitu Rahasia Dagang. Namun, pada prakteknya para pengusaha sering melindungi kerahasiaan kondisi keuangan, bisnis proses, kegiatan usaha, dokumen-dokumen perusahaan, dan lain-lain untuk tetap dijaga kerahasiaannya oleh karyawannya kepada pihak lain pada suatu pengaturan yaitu peraturan perusahaan atau perjanjian kerja.

73

Perjanjian kerja merupakan perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan, seseorang bisa saja mempunyai akses kepada informasi rahasia. Contohnya adalah akuntan. Karena pekerjaannya, ia tahu persis bagaimana keadaan finansial perusahaan, tetapi pengetahuan itu tidak boleh dibawakannya keluar. Pengetahuan rahasia itu diperoleh oleh seseorang justru karena dia karyawan, seandainya ia tidak bekerja di situ, ia tentu tidak akan mengetahui informasi itu123. Oleh karena itu, salah satu langkah awal yang dilakukan oleh perusahaan dalam melindungi rahasia dagang perusahaannya adalah dengan cara melakukan pengaturan dalam perjanjian kerja dengan buruhnya.124 Suatu perjanjian kerahasiaan informasi biasanya memuat hal-hal berikut:125 1.

Apa saja yang menjadi informasi rahasia dan alasan kerahasiaan.

2.

Kepada siapa informasi dan alasan tersebut diberikan.

3.

Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan terhadap informasi tersebut.

4.

Kapan informasi dianggap disalahgunakan atau dilanggar.

5.

Kapan informasi tersebut dianggap tidak lagi menjadi rahasia (dilepaskan). Biasanya pengetahuan, keterampilan, keahlian, ataupun kemampuan mental

yang didapat seorang pekerja di perusahaan lama tempat dia bekerja sebelumnya tidak termasuk ke dalam informasi rahasia dan boleh digunakan atau diterapkan di tempat kerja yang baru. Akan tetapi, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu pekerja 123

K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis, (Yogyakarta : Kansius, 1999), hal. 171. Adrian Sutedi, Hak atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hal. 130. 125 Ibid., hal. 130. 124

74

dapat menggunakan informasi rahasia dari perusahaan tempatnya bekerja dengan catatan tidak melanggar perjanjian kerahasian yang telah dilakukannya dengan perusahaan pemilik informasi rahasia tersebut. Tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara eksplisit mengenai perjanjian antara pekerja dengan pengusaha terhadap adanya kewajiban untuk menjaga rahasia dagang tempatnya bekerja baik dalam UU nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, peraturan perundangan di bidang perburuhan, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bukan berarti tidak ada pengaturan terhadap hal tersebut. Dalam praktiknya, perjanjian mengenai rahasia dagang ini diatur dalam perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha.126 Dalam berbagai peraturan perundangan di bidang perburuhan, tidak ada ketentuan yang melarang adanya perjanjian untuk menjaga kerahasiaan suatu informasi yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Akhirnya dapat ditarik kesimpulan, bahwa adanya kesepakatan antara pengusaha dan pekerjanya yang menimbulkan kewajiban bagi buruhnya untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan tempat ia bekerja (rahasia dagang perusahaannya), tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dapat dilakukan oleh pengusaha dalam rangka melindungi informasinya yang berharga.127

126 127

Ibid., hal 131. Ibid., hal. 132.

75

Perjanjian antara perusahaan dengan karyawan itu biasanya dibuat dalam bentuk confidential contract. Confidential contract adalah hubungan yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak untuk merahasiakan informasi yang dipelajari atau diterima atau yang diketahuinya dari dalam hubungan tersebut (confidential relationship) dan informasi yang dirahasiakan ini dianggap sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Apabila kewajiban merahasiakan ini kemudian tidak ditepati dan secara sengaja maupun tidak sengaja mengungkapkan atau menggunakan informasi itu, maka perbuatan penerima informasi ini akan dianggap sebagai breach of confidential (pelanggaran kewajiban merahasiakan) atau breach of fiduciary obligatoir (pelanggaran kepercayaan yang menjadi kewajiban) atau breach of contract (pelanggaran kontrak), yang merupakan pelanggaran rahasia dagang dan dapat mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya. Materi-materi atau informasi yang bersifat publik atau telah diketahui secara umum dalam industri tidak dapat diklasifikasikan sebagai rahasia dagang. Di dalamnya juga termasuk informasi yang telah dipublikasikan melalui penjualan barang-barang di pasar tidak dapat dianggap dan dinyatakan sebagai rahasia dagang. Dalam hal penyebaran informasi di kalangan intern perusahaan, hal ini harus dikecualikan, karena penyikapan di dalam perusahaan secara intern tidak termasuk hal yang mengurangi perlindungan atas rahasia dagang. Kesimpulannya bahwa rahasia dagang harus hanya diketahui oleh pemilik (dan perusahaannya) di mana fakta-fakta itu digunakan untuk kepentingan bisnisnya. Diketahuinya informasi itu oleh karyawan bukanlah satu hal yang menghilangkan hak seseorang atas rahasia

76

dagang atas rahasia dagang itu, dengan kata lain pemilik boleh menginformasikan kepada karyawannya tentang rahasia dagang yang dimilikinya. Untuk melindungi rahasia dagang tersebut dari kemungkinan penyalahgunaan oleh karyawan, maka pemilik dapat membuat suatu perjanjian yang isinya menyatakan bahwa karyawan harus memegang teguh rahasia itu dan tidak menyalahgunakan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.128 Demikian dapat dilihat adanya perkara di mana oleh pengadilan dijunjung tinggi adanya tugas menyimpan kerahasiaan. Dalam perkara ini 2 (dua) orang pegawai telah dibayar secara khusus berkaitan dengan penandatanganan suatu perjanjian, untuk tidak mengungkapkan informasi dan juga tidak melakukan persaingan dengan pihak majikan, juga setelah mereka berhenti bekerja. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah mereka tetap terikat pada perjanjian ini. Ternyata, para pegawai yang sudah dibayar khusus dengan adanya suatu perjanjian untuk tidak mengungkapkan informasi ini dan juga tidak melakukan konkurensi dengan majikannya, ternyata setelah mengundurkan diri, mendirikan sebuah perusahaan baru yang membuat dan memasarkan produk-produk yang sama dengan mantan majikannya. Juga, menarik konsumen yang selama ini adalah konsumen dari majikannya. Tindakan tersebut dianggap sebagai suatu hal yang dilarang dalam perjanjian untuk tidak mengungkapkan informasi dan juga tidak melakukan persaingan dengan pihak majikan setelah berhenti bekerja yang telah dibuat dan jelas

128

Ahmad M Ramli, Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UU No. 30/2000 Dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hal. 62-63.

77

kedua pegawai ini menganggap telah berjanji untuk tidak melakukan bisnis yang serupa setelah berhenti dari perusahaan majikannya. Akan tetapi, kedua pegawai ini telah melanggar dan Pengadilan tidak membenarkan perbuatan mereka. Kasus ini dikutip oleh Achmad R. Ramli dalam disertasinya Tahun 1999 di Universitas Padjajaran, pada halaman 126. Yaitu perkara Sisko Jepang Limited, 624 ANJ 78 (October 23, 1970). Sering disaksikan dalam praktek adanya suatu perjanjian yang mengikat pihak pekerja

untuk

tidak

membocorkan

rahasia

(nondisclosure

of

confidential

information). Adapun bunyi klausulanya sebagai berikut : “Pihak Kedua/Pekerja secara langsung atau tidak langsung, selama atau setelah masa kerja dilarang memberitahukan informasi yang bersifat rahasia, kepemilikan atas informasi teknik, keuangan, pemasaran, informasi yang berkaitan dengan proyek termasuk tetapi tidak terbatas pada konsep, teknik, proses campuran, racikan, metode, sistem rancangan dan data keuangan, pekerjaan pengembangan atau eksperimen yang berhubungan dengan informasi bisnis lainnya atau informasi yang diwajibkan untuk diperlakukan sebagai sesuatu yang bersifat rahasia, atau setiap informasi yang bersifat rahasia yang disebarkan lewat sistem elektronik internal atau lainnya, kecuali telah memperoleh persetujuan Pihak Pertama/Pengusaha.”129 Perjanjian untuk tidak membuka rahasia ini juga mencantumkan pada umumnya klausula yang sifatnya luas dan mencakup berbagai informasi penting di 129

Noe Ahmad, Contoh Surat Perjanjian Kontrak Kerja Perusahaan Dan Pegawai/karyawan, http://www.contohku.com/2014/03/contoh-surat-perjanjian-kontrak-kerja.html, diakses tanggal 30 Januari 2015

78

mana karyawan tidak hanya harus merahasiakan berbagai informasi yang menyangkut perangkat lunak, teknik serta system dan proses computer, tetapi juga semua catatan yang menyangkut dokumen-dokumen, arsip-arsip, memorandum, laporan, daftar pelanggan, gambar-gambar rencana, informasi tentang peralatan perusahaan dan sejenisnya, segala sesuatu ini karena merupakan milik perusahaan. Contoh klausul seperti ini misalnya sebagai berikut “the employer hereby agree that specific software, computer processing, system and technical proceding, with the employer are property of employer to be treated as confidential” and exclusive property of employer which will not be disclosed for any purpose whatsoever, request, files, memoranda, reports, price lists, customer lists, drawing plan, sketches, documents, equipment and the like business and is the employer is right to use, which is the sole property of the employer. Dalam rangka menjamin kepastian hukum juga perlu dibuatnya perjanjian tentang perlindungan informasi rahasia dagang ini. Kemudian, jika terjadi sengketa dengan karyawan atau dengan pihak ketiga, maka klausula dalam perjanjian ini akan menjadi bukti yang kuat bahwa perusahaanlah yang memiliki informasi yang bersifat rahasia itu dan juga bahwa yang rahasia itu hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan bisnis perusahaan itu saja. Jika dianalisis lebih lanjut dari segi perlindungan rahasia dagang dalam kaitan hubungan antara karyawan dan pengusaha terkait dengan ketentuan-ketentuan BW lainnya yang menyangkut kewajiban-kewajiban seorang pekerja (karyawan) terhadap majikan (pengusaha) yang mempekerjakannya seperti yang diatur dalam Pasal 1603b BW yang menyatakan:

79

“Buruh diwajibkan menaati aturan-aturan tentang hal melakukannya pekerjaan serta aturan-aturan yang ditujukan pada perbaikan tata tertib dalam perusahaan si majikan, yang diberikan kepadanya oleh atau atas nama majikan di dalam batas-batas aturan-aturan undang-undang atau persetujuan maupun regleman, atau jika itu tidak ada menurut kebiasaan.” Kalimat “atau jika itu tidak ada menurut kebiasaan” menunjukkan bahwa pekerja memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan dan melaksankan segala sesuatu yang ditujukan untuk perbaikan tata tertib di perusahaan meskipun tidak dilakukan kesepakatan sebelumnya. Dalam perlindungan rahasia dagang memang biasanya dibuat secara tertulis ketentuan atau perjanjian tentang kewajiban pihak karyawan untuk tidak membocorkan rahasia dagang kepada pihak yang tidak berwenang, namun pasal ini telah memberikan perlindungan bahwa tanpa perjanjian atau aturan perusahaan semacam itu pun karyawan seharusnya tidak melakukan pembocoran rahasia dagang karena berdasarkan kebiasaan dan secara etika. Ketentuan Pasal 1603b BW merupakan hal yang tak terpisahkan dengan ketentuan Pasal 1603d BW yang menyatakan : “Buruh pada umumnya diwajibkan untuk tidak melakukan maupun tidak berbuat segala apa yang di dalam keadaan yang sama patut dilakukan atau diperbuat oleh seorang buruh yang baik”. Ketentuan ini secara sangat eksplisit telah mewajibkan kepada karyawan untuk tidak melakukan segala apa yang di dalam keadaan yang sama patut diperbuat oleh seorang pekerja yang baik, hal ini mengandung pengertian bahwa tindakan membocorkan rahasia dagang kepada pihak ketiga dapat dikualifikasikan sebagai

80

tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pekerja yang baik yang sepatutnya tidak dilakukan. Kewajiban untuk menjaga rahasia dagang perusahaan ternyata tidak hanya dibebankan pada pekerja saja. Tetapi pengusaha juga diwajibkan memelihara dan menjaga rahasia dagang yang dimiliki sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 UURD130, dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Dan Pasal 3 ayat (4) UURD menentukan bahwa : “Informasi dianggap dijaga kerahasiannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.” Adapun yang dimaksud dengan langkah yang layak dan patut adalah langahlangkah baik eksternal maupun internal perusahaan yang dilakukan agar informasi yang dianggap rahasia tersebut tidak dapat dengan mudah diakses, atau diketahui oleh orang yang tidak berhak, baik karyawan maupun bukan karyawan.131 Misalnya dalam suatu perusahaan ada prosedur baku cara penyimpanan arsip-arsip yang dirahasiakan. Ataupun membuat kontrak dengan karyawan yang isinya secara eksplisit mewajibkan pihak lain untuk tidak membocorkan rahasia itu secara tertulis. Kontrak tertulis semacam

ini

akan

sangat

membantu

khususnya

untuk

menghindarkan

kesalahpahaman atas ruang lingkup yang harus dirahasiakan.132

130

Pasal 1 UURD berbunyi : Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. 131 Gunawan Widjaja, Op.cit., hal. 83. 132 Ahmad M. Ramli, HAKI Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 82.

81

Upaya menjaga kerahasiaan ini merupakan suatu yang bersifat wajib, karena tindakan-tindakan yang bersifat lalai dapat menyebabkan pemilik rahasia dagang kehilangan haknya. Sekali saja rahasia ini terlepas atau terpublikasi maka perlindungan atas kepemilikannya menjadi terancam, berdasarkan hal itu maka langkah perlindungan ini menjadi amat penting.133 Untuk mempertahankan eksistensi rahasia dagang maka pemiliknya harus melakukan langkah-langkah konkret untuk melindunginya, langkah-langkah itu dapat hal-hal berupa sebagai berikut :134 1. Pengungkapan rahasia dagang hanya dilakukan terhadap mereka yang perlu mengetahuinya saja dengan persayaratan-persyaratan yang sifatnya rahasia. Dengan demikian pengungkapan rahasia hendaknya hanya dilakukan stelah adanya jaminan mmisalnya untuk kerjasama antar perusahaan pengungkapan hanya dapat dilakukan setelah perjanjian ditandatangani.135 2. Rahasia dagang harus selalu dimasukan dalam kelompok informasi atau data yang bersifat rahasia. Dengan demikian maka seluruh dokumen yang mencantumkan rahasia dagang tersebut harus dibubuhi tanda “rahasia” dan karyawan yang tidak berkepentingan dilarang mengetahui informasi itu. 3. Akses publik terhadap informasi itu dalam berbagai bentuk harus dihindari. Termasuk didalamnya kegiatan-kegiatan penelitian laboratorium, studi literatur, perbandingan proses produksi dan lain-lain. 4. Dalam perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan harus diatur secara tegas ketentuan tentang larangan pengungkapan rahasia dagang di luar tugas-tugasnya seperti jika berhubungan dengan pihak lain yang tidak terikat dalam perjanjian.

133

Roman Saliwanchik, Legal Protection for Microbiological and Genetic Engineering Inventions, (London : Addison-Wesley Publishing Company, Advanced Book Program/Word Science Division Reading, 1982), hal. 13. 134 Ibid., hal. 13-14. 135 Kinney and Lange, Overview of Intellectual Property for Business Lawyer, Minneapolis, Minnesota, 1992.