1
KONVENSI MENGENAI PENGUPAHAN BAGI LAKI-LAKI DAN WANITA UNTUK PEKERJAAN YANG SAMA NILAINYA Ditetapkan oleh Konferensi Umum Organisasi Buruh Internasional, di Jenewa, pada tanggal 29 Juni 1951
Konferensi Umum Organisasi Buruh Internasional, Telah disidangkan di Jenewa oleh Badan Pengurus Kantor Buruh Internasional, dan bertemu dalam Sidang ke Tigapuluh empat pada tanggal 6 Juni 1951, dan Telah memutuskan untuk menerima beberapa usulan yang berkaitan dengan prinsip pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya yang merupakan acara ketuj A dalam agenda sidang, dan Telah menetapkan Internasional,
bahwa
usulan-usulan
ini
harus
berbentuk
Konvensi
menetapkan pada tanggal duapuluh sembilan Juni tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu, Konvensi dibawah ini yang dapat disebut sebagai Konvensi mengenai Pengupahan yang Sama 1951:
Pasal 1 Untuk maksud Konvensi ini : (a) istilah "pengupahan" meliputi upah atau gaji biasa, pokok dan minimum dan pendapatan-pendapatan tambahan apapun juga yang dibayarkan secara langsung atau (b) istilah "pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya" merujuk kepada nilai pengupahan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.
Pasal 2 (1) Setiap negara dengan menggunakan cara yang sesuai dengan metode yang digunakan untuk menentukan tingkat pengupahan, berusaha memajukan, menggunakan cara yang sesuai dengan metode tersebut, menjamin penerapan
Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. +6221-7972662, 79192564 Faks. +6221-79192519
2
prinsip pengupahan yang seimbang balk terhadap laki-laki atau perempuan, bagi seluruh pekerja untuk pekerjaan yang nilainya sama (2) Asas ini dapat dilaksanakan dengan cara-cara undang-undang atau peraturan nasional; a) oleh badan penetapan upah yang didirikan menurut peraturan yang berlaku atau yang diakui sah; b)
perjanjian kolektif antara buruh clan majikan; atau
c)
menggabungkan cara-cara ini.
Pasal 3 (1) Di mana tindakan demikian akan membantu pelaksanaan ketentuan Konvensi ini, tindakan harus diambil untuk memajukan penilaian pekerjaan yang obyektifberdasarkan pekerjaan yang akan dijalankan. (2) Cara yang akan ditempuh dalam penilaian ini dapat diputuskan oleh pengusaha yang bertanggung jawab untuk penetapan nilai pengupahan atau bila nilai pengupahan itu ditetapkan dengan perjanjian perburuhan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. (3) Nilai pengupahan yang berlainan di antara buruh tanpa memandang jenis kelamin sesuai dengan penilaian obyektif dalam pekerjaan yang akan dijalankan, tidak dianggap sebagai bertentangan dengan asas pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki clan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya.
Pasal 4 Tiap-tiap Anggota harus bekerja sama dengan organisasi-organisasi pengusaha dan buruh yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi.
Pasal 5 Surat ratifkasi Konvensi ini harus disampaikan kepada DirekturJenderal Kantor Buruh Internasional untuk didaftarkan.
Pasal 6 Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. +6221-7972662, 79192564 Faks. +6221-79192519
3
(1) Konvensi ini hanya mengikat Anggota Organisasi Buruh Internasional yang ratifikasinya telah didaftarkan pada Direktur Jenderal. (2) Konvensi ini akan berlaku pada waktu duabelas bulan setelah dua negara peserta mendaftarkan ratifikasinya pada Direktur Jenderal. (3) Selanjutnya Konvensi ini akan mulai berlaku untuk setiap anggota dua. belas bulan sesudah tanggal ratifikasi anggota tersebut didaftarkan.
Pasal 7 (1) Keterangan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Buruh Internasional sesuai dengan ayat 2 pasal 35 dari Konstitusi Organisasi Buruh Internasional harus menunjukkan : a. daerah-daerah tempat anggota yang bersangkutan menanggung bahwa ketentuan ketentuan dari Konvensi ini akan dilaksanakan tanpa perubahan b. daerah-daerah tempat anggota yang bersangkutan menanggung bahwa ketentuanketentuan dari Konvensi ini akan dilaksanakan dengan perubahanperubahan, beserta, hal ikhwal perubahan tersebut; c. daerah-daerah tempat Konvensi ini tak dapat dilakukan dan dalam hal demikian, alasan-alasan yang menyebabkan Konvensi ini tidak dapat dilaksanakan; d. daerah-daerah tempat anggota menangguhkan putusannya menunggu pertimbangan lebih lanjut tentang keadaan di daerah itu.
sambil
e. istilah "pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya" merujuk kepada nilai pengupahan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.
(Kondisi yang climaksud pada sub (a) dan (b) ayat 1 pasal ini akan dianggap merupakan suatu bagian yang ticlak dapat dipisahkan dari ratifikasi dan berlaku sebagai ratifikasi. (2) Tiap-tiap Anggota sewaktu-waktu dapat membatalkan seluruh atau sebagian dari pensyaratan yang dicantumkan dalam keterangannya yang asli berclasarkan ayat 1 sub (b), (c) atau (d) pasal ini, dengan pemyataann yang diberikan kemudian. (3) Tiap-tiap Anggota dapat setiap waktu menarik diri dari Konvensi oerdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 9, dengan menyampaikan kepada Direktur Jenderal suatu keterangan yang dalam hal lain mengubah bunyi Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. +6221-7972662, 79192564 Faks. +6221-79192519
4
keterangan yang lalu dan memberitahukan keadaan sekarang dari daerahdaerah itu.
Pasal 8 (1) Keterangan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Buruh Internasional sesuai dengan ayat 4 atau 5 pasal 35 dari Konstitusi Organisasi Buruh Internasional harus menunjukkan apakah ketentuan Konvensi ini akan dilaksanakan di wilayah yang bersangkutan tanpa perubahan atau dengan perubahan; jika keterangan itu menyatakan bahwa ketentuan Konvensi ini akan dilaksanakan dengan perubahan, maka keterangan itu memuat juga hal ikhwal perubahan termaksud. (2) Anggota atau lembaga internasional yang berwenang, sewaktu-waktu dapat melepaskan seluruh atau sebagian haknya untuk mengadakan suatu perubahan yang telah dinyatakan dalam keterangan yang lalu dengan suatu keterangan yang disampaikannya kemudian. (3) Anggota atau lembaga internasional yang berwenang setiap saat dapat menarik diri dari Konvensi ini sesuai dengan ketentuan pasal 9 dengan menyampaikan kepada Direktur Jenderal mengenai perubahan pada bunyi keterangan yang lalu clan memberitahukan keadaan sekarang mengenai pelaksanaan Konvensi ini.
Pasal 9 (1) Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini setelah lewat waktu 10 tahun terhitung dari tanggal Konvensi ini mulai berlaku dapat menarik diri dengan menyampaikan suatu keterangan kepada Direktur Jenderal Kantor Buruh Internasional untuk didaftarkan. Penarikan diri tersebut barn berlaku satu tahun sesudah tanggal pendaftarannya. (2) Tiap-tiap Anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini dan tidak menggunakan hak pembatalan menurut ketentuan yang tercantum pada pasal ini dalam tahun berikutnya (3) Setelah lewat sepuluh tahun seperti termaksud pada ayat 1, akan terikat untuk 10 tahun lagi dan sesudah itu dapat membatalkan Konvensi ini pada waktu berakhimya tiap-tiap mass 10 tahun menurut ketentuan yang tercantum pada pasal ini. Pasal 10 (1) Direktur Jenderal Kantor Buruh Internasional harus memberitahukan kepada segenap Anggota Organisasi Buruh Internasional tentang pendaftaran Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. +6221-7972662, 79192564 Faks. +6221-79192519
5
semua ratifikasi, pernyataan clan penarikan diri yang disampaikan kepadanya oleh Anggota Organisasi. (2) Pada waktu memberitahukan kepada Anggota Organisasi tentang pendaftaran dan ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal harus mernperingatkan Anggota Organisasi tanggal mulai berlakunya Konvensi ini. Pasal 11 Direktur Jenderal Kantor Buruh Internasional harus menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pendaftaran, sesuai dengan pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa hal ikhwal mengenai semua ratifikasi, pemyataan dan penarikan diri yang didaftarkannya menurut ketentuan pasal-pasal tersebut di atas. Pasal 12 Pada waktu-waktu yang dipandang perlu Badan Pengurus Kantor Buruh Internasional harus menyerahkan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi ini kepada Konferensi Umum dan harus mempelajari keinginan untuk memasukkan ke dalam agenda Konferensi perihal perubahan sebagian atau seluruh isi konvensi . Pasal 13 (1) Apabila Konferensi menetapkan Konvensi baru yang mengubah konvensi ini baik sebagian atau keseluruhan, maka kecuali Konvensi baru menentukan lain: (a) Ratifikasi oleh Anggota atas konvensi baru yang mengubah itu akan secara hukum merupakan pencabutan segera atas konvensi ini, tanpa mengurangi ketentuan dari Pasal 9 diatas, jika clan bilamana konvensi baru yang mengubah itu sudah berlaku. (b) Sejak tanggal konvensi baru yang mengubah itu berlaku, maka konvensi ini tidak dapat lagi diratifikasi oleh anggota. (2) Konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isinya yang sebenarnya untuk pars anggota yang sudah meratifikasinya, tetapi belum meratifikasi konvensi yang mengubah itu.
Pasal 14 Bunyi naskah Konvensi ini dalam bahasa Inggris dan Prancis kedua-duanya mempunyai keaslian yang sama.
Jl. Siaga II No.31 Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Indonesia 12510 Telp. +6221-7972662, 79192564 Faks. +6221-79192519
