KONTRAK PERKULIAHAN Nama Mata Kuliah Kode Mata Kuliah Semester SKS Program Studi Dosen Pengampu
: Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia : HKT612301 & HKT203/2sks : Ganjil 2016/2017 : 2 SKS : Ilmu Hukum : Yulia Neta, S.H., M.Si., M.H. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.
A. Deskripsi Singkat Mata Kuliah Mata kuliah ini wajib ditempuh pada semester ketiga dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan perspektif teori dan konsep tentang konstitusi dan hak asasi manusia. Secara menyeluruh materi perkuliahan meliputi: Kedaulatan, Negara Hukum, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Materi Muatan Konstitusi, Perubahan Konstitusi, Pengujian konstitusional, Penafsiran Konstitusi, Hak Asasi Manusia, Sejarah Perkembangan HAM, Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi, Hak Asasi Manusia Perspektif Anak dan Perempuan, Pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan Pengadilan HAM di Indonesia. B. Operasionalisasi Capaian Pembelajaran Perkuliahan Operasionalisasi Capaian Pembelajaran Perkuliahan mata kuliah ini dituangkan dalam tabel berikut ini. Tabel 1. Operasionalisasi Capaian Pembelajaran Perkuliahan ke dalam Bahan Kajian No 1
2
Capaian Pembelajaran Perkuliahan Pengenalan terhadap mata kuliah
Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan: a. Pengertian b. Teori Kedaulatan Tuhan c. Teori Kedaulatan Raja d. Teori Kedaulatan Negara e. Teori Kedaulatan Rakyat f. Teori Kedaulatan Hukum g. Konstitusi, Hukum, dan Kedaulatan Rakyat
Bahan Kajian Jumlah Pertemuan: 1 X a. Kontrak perkuliahan; b. menjelaskan objek studi mata kuliah. Jumlah Pertemuan: 1 X a. Pengertian b. Teori Kedaulatan Tuhan c. Teori Kedaulatan Raja d. Teori Kedaulatan Negara e. Teori Kedaulatan Rakyat f. Teori Kedaulatan Hukum g. Konstitusi, Hukum, dan Kedaulatan Rakyat
3
Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan: a. Pengertian b. Unsur-Unsur Negara Hukum c. Klasifikasi Negara Hukum d. Negara Hukum Indonesia
Jumlah Pertemuan: 1 X a. Pengertian b. Unsur-Unsur Negara Hukum c. Klasifikasi Negara Hukum d. Negara Hukum Indonesia
4
Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan: a. Pengertian dan Klasifikasi Konstitusi b. Dua Dimensi Konstitusionalisme c. Legitimasi Konstitusi
Jumlah Pertemuan: 1 X a. Pengertian dan Klasifikasi Konstitusi b. Dua Dimensi Konstitusionalisme c. Legitimasi Konstitusi
5
Setelah mempelajari pokok Jumlah Pertemuan: 1 X bahasan ini, mahasiswa a. Pembukaan diharapkan mampu memahami b. Isi Konstitusi dan menjelaskan: a. Pembukaan b. Isi Konstitusi
6
Setelah mempelajari pokok Jumlah Pertemuan: 1 X bahasan ini, mahasiswa a. Pengertian diharapkan mampu memahami b. Mekanisme Perubahan Konstitusi dan menjelaskan: a. Pengertian b. Mekanisme Perubahan Konstitusi
7
Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan: a. Redefinisi Pengujian Konstitusional b. Legitimasi Pengujian Konstitusional c. Tipologi Constitutional Reviewdan Judicial Review
8 9
UJIAN TENGAH SEMESTER Setelah mempelajari bab ini Jumlah Pertemuan: 1 X diharapkan kepada mahasiswa a. Pengertian Umum
Jumlah Pertemuan: 1 X a. Redefinisi Pengujian Konstitusional b. Legitimasi Pengujian Konstitusional c. Tipologi Constitutional Reviewdan Judicial Review
untuk memahami dan b. Dua Kutub Tradisi Penafsiran mengetahui tentang: Konstitusi a. Pengertian Umum c. Moral Reading Ronald Dworkin b. Dua Kutub Tradisi Penafsiran Konstitusi c. Moral Reading Ronald Dworkin 10
Setelah mempelajari pokok Jumlah Pertemuan: 1 X bahasan ini, mahasiswa a. Istilah dan Pengertian Hak Asasi diharapkan mampu memahami Manusia dan menjelaskan: b. Konsep Dasar HAM a. Istilah dan Pengertian Hak Asasi Manusia b. Konsep Dasar HAM
11
Setelah mempelajari pokok Jumlah Pertemuan: 1 X bahasan ini, mahasiswa a. Piagam HAM dari Masa ke Masa diharapkan mampu memahami b. Pengaturan, Pengakuan. dan dan menjelaskan: Perlindungan HAM a. Piagam HAM dari Masa ke Masa b. Pengaturan, Pengakuan. dan Perlindungan HAM
12
Setelah mempelajari pokok Jumlah Pertemuan: 2 X bahasan ini, mahasiswa a. Perkembangan HAM di Indonesia diharapkan mampu memahami b. Perkembangan Pemikiran HAM di dan menjelaskan: Indonesia a. Perkembangan HAM di Indonesia b. Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia
13
Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan: a. Materi Muatan HAM dalam Konstitusi b. Materi Muatan HAM dalam Konstitusi RIS c. Materi Muatan HAM dalam UUDS 1950 d. Materi Muatan HAM dalam UUD 1945 Hasil Amandemen
Jumlah Pertemuan: 1 X a. Materi Muatan HAM dalam Konstitusi b. Materi Muatan HAM dalam Konstitusi RIS c. Materi Muatan HAM dalam UUDS 1950 d. Materi Muatan HAM dalam UUD 1945 Hasil Amandemen
14
Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan: a. Pendahuluan b. Perlindungan Anak c. Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan d. Upaya pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap anak dan Perempuan e. Gender dalam HAM
Jumlah Pertemuan: 1 X a. Pendahuluan b. Perlindungan Anak c. Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan d. Upaya pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap anak dan Perempuan e. Gender dalam HAM
15
Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan: a. Problem Definisi HAM b. Lembaga Perlindungan HAM c. Pengadilan HAM di Indonesia d. Sistem Pengadilan HAM Bagi Pelaku Pelanggaran HAM Berat e. Hukum Acara Pengadilan HAM f. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Jumlah Pertemuan: 1 X a. Problem Definisi HAM b. Lembaga Perlindungan HAM c. Pengadilan HAM di Indonesia d. Sistem Pengadilan HAM Bagi Pelaku Pelanggaran HAM Berat e. Hukum Acara Pengadilan HAM f. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
16
UJIAN AKHIR SEMESTER
C. Tugas dan Kewajiban Dosen dan Mahasiswa 1. Kehadiran: Dosen wajib melaksanakan perkuliahan tatap muka dan Mahasiswa wajib hadir mengikuti perkuliahan tatap muka di kelas yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di Universitas Lampung. 2. Tugas: Dosen bertugas sebagai fasilitator dalam menyampaikan ilmu dan pengetahuan kepada mahasiswa dan mahasiswa wajib melaksanakan penugasan yang diberikan dosen sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di Universitas Lampung. Toleransi keterlambatan untuk dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan adalah 15 menit. 3. Kejujuran: Dosen dan mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam proses perkuliahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan akademik yang berlaku di Universitas Lampung.
4. Lain-Lain: Selama perkuliahan berlangsung mahasiswa menjaga kebersihan ruangan; Selama perkuliahan berpakaian rapih, tidak memakai sandal, topi, kaos oblong dan celana robek. . Gadget (smartphone, handphone,tablet, dsb) dimatikan selama perkuliahan; Selama perkuliahan dilarang merokok, mabuk, dan membawa senjata tajam. Keterlambatan kehadiran maksimal 15 menit. Tingkat kehadiran minimal 80% dihitung dari jumlah kehadiran dosen. Tugas mandiri atau kelompok merupakan hasil mandiri atau kelompok bukan plagiat baik sebagian atau seluruhnya. Tugas mahasiswa baik mandiri ataupun kelompok yang dibuat secara plagiat sebagian atau seluruhnya dinyatakan tidak lulus (E). Tugas dikumpulkan sesuai kesepakatan dengan tim pengajar kelas, bila tidak dikumpul atau terlambat mengumpulkan tugas maka nilai akhir dinyatakan tidak lulus (E). Pada saat kuliah tidak diperkenankan mengobrol/ bercengkrama dengan teman. Pada saat Kuis, UTS, dan UAS mahasiswa tidak diperkenankan mencontek, memberi contekan maupun bekerja sama. Setiap mahasiswa yang tertangkap tangan melakukan kerja sama/mencontek dalam menjawab soal UTS atau UAS dinyatakan tidak lulus (E). Komplain/keberatan terhadap kesalahan hitung dilakukan selama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengumuman nilai. Komplain/keberatan terhadap nilai akhir dilakukan terhadap kesalahan hitung dan bukan untuk menaikan ke nilai yang lebih tinggi. Komplain/keberatan dilakukan langsung oleh mahasiswa tidak melalui pihak ketiga (orang tua, paman, teman, atau dosen lain, dsb); Setiap mahasiswa yang melakukan keberatan/komplain dan/atau meminta untuk mengkatrol/menaikan nilai akhir melalui pihak ketiga (orang tua, paman, teman, atau dosen lain, dll) nilai akhir dinyatakan tidak lulus (E). D. Sistem Penilaian Penilaian ditentukan dari hasil: 1. Kehadiran : Menjadi syarat mengikuti UAS, minimal hadir 80%. 2. UTS : 20% 3. UAS : 30% 4. Tugas : 25% 5. Partisipasi : 15% 6. Kuis : 10% Tabel 2. Konversi Nilai Interval Nilai ≥76,0 71,0 – 75,9 66,0 – 70,9 61,0 – 65,9 56,0 – 60,9 50,0 – 55,9 < 50
Huruf Mutu A B+ B C+ C D E
Angka Mutu 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,0 0,0
Status Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus Lulus Bersyarat Tidak Lulus
E. Buku Referensi Asshiddiqie, Jimly, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994). ----------------------, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi, 2006). ---------------------, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008). ----------------------, Redenominasi Konstitusional Mata Uang Rupiah, Ceramah Jimly Asshiddiqie pada Diskusi Internal Pimpinan Bank Indonesia, di Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2009. ----------------------, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta: Kompas Penerbit buku, 2010) Asplund, Knut D., Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008). Azhary, Muhammad Tahir et. Al., Piagam Madinah sebagai Konstitusi Negara Madinah dalam Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). Azhary, Muhammad Tahir, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsipprinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta: Prenada Media, 2003). Bankowski, Zenon, D. Neil MacCo rmick, Roberts S. Summers & Jerzy Wroblewski, On Method and Methodology, in: MacCormick & Summers, 1991. Bickel, Alexander M, The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics. (New Haven: Yale UP, 1986). Bodenheimer, Edgar, Jurisprudence: The method and philosophy of law, (Cambridge: Harvard University Press, 1962). Brugger, Winfried, Legal Interpretation, Schools of Jurisprudence, and Antropology: Some Remarks from a German Point of View, The American Journal of Comparative Law, Vol. 42, No.2 (Spring, 1994). Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1991). Carothers, Thomas, Rule of law Revival, Foreign Affairs 77, no. 2 (March/April 1998). Chemerinsky, Erwin, Interpreting The Constitution, (Praeger Publishers, 1987). Davis, Kevin E. dan Michael J. Trebilcock, The Relationship Between Law And Development: Optimists Versus Skeptics, Law & Economics Research Paper Series Working Paper No. 08-24, May 2008, New York University School Of Law. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). Fadjar, A. Mukhtie, Tipe Negara Hukum, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005). Gibson, James L., Gregory A. Caldeira, and Vanessa A. Baird, On the Legitimacy of National High Courts, American Political Science Review 92(2): 343-358 (1998). Gordon, Scott, Controlling the state: constitutionalism from ancient Athens to today Harvard, (University Press paperback edition, 2002)
Griffin, Stephen M., Constitutionalism in the United States: From Theory to Politics, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 10, No. 2 (Summer, 1990). Habermas, Jurgen, Judiciary and Legislature: On the Role and Legitimacy of Constitutional Adjudication, chapter 6 in Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, translated by William Rehg. (Cambridge: MIT Press, 1996). Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987). Hamidi, Jazim, Hukum Perbandingan Konstitusi. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2009). Hamzah, Fahri, Negara Pasar dan Rakyat, (Faham Indonesia, 2010). Harman, Benny K., Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UUD, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013). Jackson, Vicki, dan Mark Tushnet eds, Comparative Constitutional Law, (Foundation Press, 2005). Kahn, Paul W., Interpretation and Authority in State Constitutionalism, Harvard Law Review, Vol. 106, No. 5 (Mar., 1993). Kelsen, Hans, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, (Bandung: Penerbit Nusamedia, 2009). -----------------, The General Theory of Law and State, (New York: Russel and Russel). Kraynak, Robert P., Tocqueville’s Constitutionalism, The American Political Science Review, Vol. 81, No. 4 (Dec., 1987). Koesnardi, Moh., dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, (Jakarta: Perintis Press, 1985) Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Ctk Ketujuh, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV Sinar Bakti, 1988). ----------------------------------------------, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1998). Linz, Juan J. & Alfred Stepan, Toward Consolidated Democracies, 7 J.Democracy 14, (1996). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010). Majelis Permusyawaratan Rakyat, Buku I, Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, (Jakarta: 2004). Manan, Bagir, Lembaga Kepresidenan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003). Manan, Bagir, Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia, Makalah disampaikan pada Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Se-Indonesia, FH Unpad, Bandung. 6 April 1999. Mas’udi, Masdar Farid, Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Pustaka Alvabet). McCloskey, Robert G, The American Supreme Court, 2nd ed., (Chicago: University of Chicago Press, 1994). McIllwain, Charles Howard, Constitutionalism: Ancient and Modern, (Cornell University Press, 1947).
Norman Dorsen et al, Comparative Constitutionalism Case and Materials, Thomson and West, 2003. Orgad, Liav, The Preambule in Constitutional Interpretation, (International Journal of Constitutional Law 8, Oxford University, 2010). Perry, Michael J., The Constitution in the Courts: Law or Politics, (Oxford, 1994), Prodjodikoro, Wirjono, Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Dian Rakjat, 1983) Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2005). Rahardjo, Satjipto, Mendudukan Undang-Undang Dasar, Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2007). Rosenfeld, Michel, The Rule of law and the Legitimacy of Constitutional Democracy, 74 S. Cal Law Review, 2001. Rudy, Indonesian Constitutional court in Comparative Perspective: Characteristic of Institution and Adjudication Practice, (Kobe University Dissertation, 2012). Sabine, George H., A History of Political Theory, Third Edition, (New YorkChicago-San Fransisco-Toronto-London; Holt, Rinehart and Winston, 1961). Schmitt, Carl, Political Theology, trans. George Schwab (Cambridge: MIT Press, 1985). Simanjuntak, Augustinus, Refleksi 60 Tahun UUD 1945, Harian Surabaya Post, 12 Agustus 2005. Soehino. Ilmu Negara. (Liberty, Yogyakarta, 2000). Soemantri, Sri, Hak Menguji Material di Indonesia, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986). ----------------, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Edisi Kedua Cetakan Kesatu (Bandung : Alumni Bandung, 2006). Sukardja, Ahmad, Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar NRI 1945, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Suleman, Zulfikri. Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010)
Mahasiswa
Bandar Lampung, September 2016 Dosen PJ Mata Kuliah
---------------------------------NPM
Dr. Budiyono, S.H., M.H. NIP 197410192005011002
