KONSTRUKSI REALITAS MEDIA MASSA (Analisis Framing Pemberitaan Korupsi M. Nazaruddin di Harian Republika)
SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial Islam (S.Kom.I)
Di Susun Oleh: Ahmad Fauzi 108051000099
JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2013 M/1434 H
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1) Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukanuntuk memenuhi salah satu persyaratan meraih gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2) Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 3) Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia nemerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Ciputat, 26 September 2013
AHMAD FAUZI 108051000099
i
ABSTRAK Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana sikap Harian Umum Republika dalam mengkonstruksi pembertiaan terhadap sebuah isu korupsi yang belum memiliki status yang jelas di mata hukum. Kasus Nazaruddin dalam keterlibatannya dalam korupsi Wisma Atlet di Pamlembang menjadi alasan yang tepat bagi peneliti untuk meneliti ini lebih dalam. Penelitian ini merupakan penelitian melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis framing sebagai metodenya. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi teks/document research. Observasi teks dalam hal ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu teks berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sasaran utama dalam analisis, sedangkan data sekunder diperlukan guna mempertajam analisis data primer sekaligus dapat dijadikan bahan pelengkap ataupun pembanding. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model framing Robert N. Entman. Dalam model framing ini memiliki empat elemen untuk mengetahui bagaimana sebuah media massa membingkai berita. Yakni define problem, dainose causes, make moral judgment, dan treatment recommendation. Pemilihan berita berdasarkan unsur kebaharuan. Karena kebaharuan di sini bukan hanya fakta yang baru saja terjadi, melainkan juga fakta yang telah lama terjadi namun terus terungkap kebenarannya. Pemberitaan ini menarik karena status Nazaruddin yang belum menjadi tersangka dan juga dalam posisi sakit. Penelitian ini menemukan titik lemah pada diri Harian Umum Republika. Ini dapat terlihat dari bagaimana Republika memilih narasumber untuk dijadikan rujukan dalam pemberitaan mengenai kasus Nazaruddin. Republika hanya mengedepankan pendapat dari elit Partai Demokrat dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam membingkai berita ini. Mereka tidak bermain dari pendapat para pengamat maupun ICW (Indonesian Corruption Watch) yang selalu menyuarakan ke kritisannya terhadap isu ini. Alhasil, Republika memframe pemberitaan ini hanya datar saja tanpa mampu membawa pemikiran pembaca ke ruang yang lebih dalam. Harian Republika juga mengesampingkan proses eksternalisasi dan objektifikasi dalam proses pembentukan sebuah berita. Proses tersebut dibatasi oleh internalisasi yang dilakukan oleh Republika yang menganggap bahwa pemberitaan korupsi ini jangan sampai menimbulkan polemik baru karena menyampaikan informasi yang belum terkonfirmasi baik dari pelaku maupun pemberi informasi tersebut. Pembentukan berita seperti ini berbenturan dengan kebebasan pekerja medianya dalam mengkonstruk sebuah pemberitaan. Ini juga menempatkan mereka kepada satu keberpihakan semu. Mereka mengajak pembaca untuk menganggap korupsi adalah musuh bersama yang harus dilawan, namun dilain sisi mereka juga bermain aman dalam memberitakan sebuah informasi kourpsi. Keyword: Framing, Konstruksi Berita, dan Korupsi
ii
KATA PENGANTAR Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji dan syukur tercurah hanya kepada-Nya Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhamad SAW yang telah membimbing kita pada derajat kemanusiaan yang lebih baik. Alhamdulillah atas hidayah-Nya, penulis berhasil menyelesaikan tugas skripsi. Skripsi yang diberi judul “Konstruksi Realitas Media Massa (Analisis Framing Pemberitaan Korupsi M Nazaruddin di Harian Republika)” ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi penulis untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini telah mendapat bantuan, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada: 1. Prof. Dr. Komarudin Hidayat selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Dr. Arief Subhan, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Drs. Jumroni M.Si dan Drs. Umi Musyarofah M.A. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 4. Dr. Gun Gun Heryanto M. Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih penulis ucapkan karena telah bersabar dapat meluangkan waktunya untuk memberikan iii
bimbingan, pengarahan, dan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga terus menjadi dosen yang istimewa di hati mahasiswa. Selalu sederhana dan tetap membumi walaupun terbang ke angkasa. Selalu mengajarkan kami (mahasiswa) untuk selalu berproses menjadi orang hebat. 5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah banyak memberikan keilmuan serta berbagai wawasan dan pengalamannya kepada penulis selama menuntut ilmu di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Semoga penulis dapat mengamalkan ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan, Amin. 6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi selama perkuliahan danpenelitian skripsi ini. 7. Syahruddin El-Fikri (Wakil Redaktur Pelaksana Harian Umum Republika) selaku narasumber yang telah meluangkan waktu kepada peneliti untuk melakukan penelitian. Kebesaran hati beliau untuk selalu membantu orang lain semoga selalu di ridhai oleh Allah SWT. 8. Terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda SUAD dan Ibunda Hasanah yang selalu mendukung langkah anak-anaknya dengan cara mereka sendiri untuk berproses menjadi lebih baik lagi. Dengan kesederhanan kami diajarkan kehidupan. 9. Kakak-kakakku yang tersayang. Mulyati, M. Sidik, M. Idris SH, Umayyati, Nur Seha, mereka luar biasa. Dengan pribadinya saya belajar kehidupan. 10. Keponakanku Habibi, Haidar, Nia yang selalu menjadi penghilang duka dan selalu memberikan keceriaan.
v
11. Teman-teman mahasiswa seperjuangan KPI angkatan 2008, khususnya KPI C yang telah memberikan banyak cerita, pengalaman, dan inspirasi untuk penulis. Ferdian, Saiful Bahri, Nurul Iman, Ika Kurnia Utami, Gana Buana, Anisaturohmah, Aimatunisa, Herdina Rosidi, Aris Budi Sismansyah, Ade Irfan Abdurrahman, Lala. Kita menjadi hebat dengan saling memberikan kelengkapan diantara kekurangan masing-masing. Kita luar biasa. 12. Semua pihak yang telah memberikan konstribusi terhadap penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada semua pihak.
Ciputat, 16 Juli 2013
v
DAFTAR ISI
LEMBAR PERNYATAAN .............................................................................
i
ABSTRAK ........................................................................................................
ii
KATA PENGANTAR ...................................................................................... iii DAFTAR ISI ..................................................................................................... vi BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ........................................................
1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah....................................
5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .............................................
6
D. Kajian Pustaka ......................................................................
7
E. Metdeologi Penelitian ...........................................................
8
KAJIAN TEORITIS A. Konseptualisasi Konstruksi Realitas Sosial ......................... 14 B. Konseptualisasi Analisis Framing ........................................ 22 C. Konseptualisasi Berita ......................................................... 28 1. Pengertian Berita ............................................................. 28 2. Syarat-syarat Berita ........................................................ 30 3. Nilai-nilai Berita ............................................................. 31 4. Jenis-jenis Berita ............................................................ 34 5. Sumber Primer dan Sumber Sekunder dalam Berita ...... 36 D. Konseptualisasi Media Massa .............................................. 37 1. Fungsi-fungsi Media Massa ........................................... 39
vi
BAB III
PROFIL MEDIA A. Harian Republika .................................................................. 43 1. Sejarah Perusahaan ......................................................... 43 2. Visi dan Misi Harian Republika .................................... 47 3. Konsep Produk ............................................................... 49 4. Struktur Redaksi ............................................................. 51 5. Segmentasi Pembaca ....................................................... 53
BAB IV
TEMUAN DAN ANALISIS DATA A. Konteks Kasus ...................................................................... 54 1. Paparan Singkat Objek Penelitian Republika ................ 57 B. Analisis Framing Pemberitaan Kasus M Nazaruddin di Harian Umum Republika ..................................................... 58 1. Frame Harian Republika dengan Judul “KPK Pastikan Panggil Nazaruddi” yang Terbit pada Tanggal 3 Juni 2011 .................................................... 58 2. Frame Harian Republika dengan Judul “Langkah Jemput Paksa Bergantung Status Nazaruddin” yang Terbit pada Tanggal 6 Juni 2011 ................................. 62 3. Frame Harian Republika dengan Judul “Demokrat Gagal Bawa Pulang Nazaruddin” yang Terbit pada Tanggal 7 Juni 2011 .................................................... 65 4. Frame Harian Republika dengan Judul “KPK Resmi Panggil Nazaruddin” yang Terbit pada Tanggal 9 Juni 2011 ............................................................................. 69 vii
5. Frame Harian Republika dengan Judul “Nazaruddin Diduga Disembunyikan” yang Terbit pada Tanggal 10 Juni 2011 ...................................................................... 73 6. Frame Harian Republika dengan Judul “Nazaruddin Mangkir” yang Terbit pada Tanggal 11 Juni 2011 ...... 76 7. Frame Harian Republika dengan Judul “Pemerintah dan KPK Lamban” yang Terbit pada Tanggal 12 Juni 2011 ............................................................................. 80 8. Frame Harian Republika dengan Judul “KPK Pastikan Panggil Paksa Nazaruddin” yang Terbit pada Tanggal 16 Juni 2011 .................................................. 82 9. Frame Harian Republika dengan Judul “Demokrat Respons Tudingan Nazar” yang Terbit pada Tanggal 18 Juni 2011 ................................................................. 85 10. Frame Harian Republika dengan Judul “KPK Segera Panggil TPF Demokrat” yang Terbit pada Tanggal 21 Juni 2011 ...................................................................... 88 C. Pembahasan .......................................................................... 91 BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan ........................................................................... 99 B. Saran ...................................................................................... 100 1. Saran Akademisi ...................................................... 100 2. Saran Praktisi ........................................................... 101
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 102 LAMPIRAN
viii
DAFTAR TABEL
Tabel 1
......................................................................................... 61
Tabel 2
......................................................................................... 64
Tabel 3
......................................................................................... 68
Tabel 4
......................................................................................... 72
Tabel 5
......................................................................................... 75
Tabel 6
......................................................................................... 79
Tabel 7
......................................................................................... 82
Tabel 8
......................................................................................... 85
Tabel 9
......................................................................................... 88
Tabel 10
......................................................................................... 91
ix
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Isi media merupakan sebuah informasi yang dapat merubah sebuah persepsi masyarakat terhadap apa yang disampaikan oleh media tersebut. Apalagi isu yang di sampaikan mengenai sebuah pemberitaan mengenai pemerintahan. Ini merupakan isu sangat sensitive bagi khalayak. Semakin gencarnya media dalam memberitakan isu tentang boroknya pemerintahan kita maka akan semakin gencar juga focus khalayak terhadap isu tersebut. Selama ini berita yang disampaikan oleh media elektronik maupun media cetak hanya dianggap sebagai sebuah representasi dari kenyataan. Kenyataan itu ditulis kembali dan ditransformasikan lewat berita. Ia bisa mengesampingkan keberpihakan dan pilihan moral sehingga apa yang diungkapkan murni fakta, bukan penilaian individu. Biasanya kita menilai berita hanya melihat, mendengar dan membacanya saja tanpa adanya sebuah pengaruh yang memasuki benak kita dalam menilai sebuah fakta yang di sampaikan oleh media tersebut. Dalam buku Jumroni (2006) Alex Sobur mendefinisikan media massa sebagai “suatu alat untuk menyampaikan berita, penilaian, atau gambaran umum tentang banyak hal, ia mempunyai kemampuan untuk berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini public, antara lain, karena media juga dapat berkembang menjadi kelompok penekan atas suatu ide atau
1
2
gagasan, dan bahkan suatu kepentingan atau citra yang ia representasikan untuk diletakkan dalam konteks kehidupan yang lebih empiris”.1 Dari penjelasan diatas, dapat kita mengerti memang saat kita membaca, mendengar, dan melihat sebuah informasi yang terjadi kita tidak hanya melakukan kegiatan tersebut saja, tetapi kita telah terkonstruksi pemikiran kita terhadap isi pemberitaan tersebut. Dalam pandangan konstruksionis media bukanlah saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Di sini media di pandang sebagai agen konstruksi social yang mendefinisikan realitas. Setelah mereka memahami bahwa media bukan hanya menyampaikan berita saja, lalu mereka menafsirkan isi berita tersebut melalui penafsiran mereka sendiri. Setiap orang memiliki pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu akan menafsirkan realitas itu dengan konstruksinya masing-masing.2 Jadi, seseorang akan menafsirkan isi berita sesuai dengan apa yang melekat pada dirinya, bisa berupa pengalaman, pendidikan, dan preferensi yang pernah mereka alami sendiri. Dalam pandangan konstruktivis wartawan tidak bisa menyembunyikan keberpihakannya, karena ia merupakan bagian intrinsic dalam pembentukan berita. Di sini wartawan bukan sebagai palapor yang hanya memindahkan realitas ke dalam sebuah berita. Di dalam pemberitaan wartawan memang tidak hanya memindahkan
1
Jumroni dan Suhaimi, Metode-Metode Penelitian Komunikasi, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), h. 85 2 Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media,( Yogyakarta: Lkis, 2002), h. 18
3
realitas yang terjadi di dalam masyarakat ke dalam sebuah berita, tetapi wartawan juga menafsirkan realitas yang terjadi sesuai penafsiran mereka sendiri baru mereka masukkan ke dalam berita. Hal ini terjadi karena pemberitaan berimbang sulit bersaing dengan pemberitaan memihak, karena pembaca cenderung membaca apa yang memang ingin dibacanya, bukan apa yang seharusnya dibaca.3 Kepemilikan media menjadi hal yang sangat dilematis dalam dinamika industry media. Dalam hal ini, siapapun yang memiliki modal besar dan mempunyai kepentingan akan berusaha menguasai media. Karena era perpolitikan Indonesia saat ini telah memasuki fase politik pencitraan. Di mana media sebagai mediator paling ampuh sebagai media pencitraan kepentingan mereka. Walaupun apa yang mereka sampaikan hanya berupa pesan-pesan simbolik saja.4 Hal ini terjadi ketika sekarang banyak pengusaha yang memiliki kepentingan di dunia politik menjadi pemilik sebuah media untuk alat pencitraan dirinya. Tentu hal ini sangatlah menarik untuk lebih di teliti terhadap pemberitaan yang di sampaikan oleh Koran Harian Republika. Dalam melihat konteks ini perlu kita teliti bagaimana Republika memposisikan dirinya dalam menyampaikan pemberitaan. Tentunya pengaruh yang diberikan oleh pemilik media dalam menyampaikan berita dan juga perspektif wartawan yang dimasukkan dalam isi berita pun akan sangat mempengaruhi para pembaca menafsirkan pemberitaan yang di sampaikan Harian Republika. Atas dasar itulah penilitian ini sangat penting untuk dilaksanan. 3
Rivers, L. William. Jensen, W Jay & Peterson, Theodore, Media Massa dan Masyarakat Modern, (Jakarta: Kencana, 2008) h. 12 4 Merujuk pada tulisan Gun Gun Heryanto ( SINAR HARAPAN, 9 February 2011 ) mengutip pada tulisan Pamela J Shoemaker dan Stephen D Reese dalam bukunya Mediating the Message: Theories of Influence on Mass Media Content
4
Kasus korupsi Nazaruddin ini sangat mengejutkan banyak pihak. Dan untuk menyelesaikan kasus ini pun sesungguhnya membutuhkan waktu yang sangat lama. Pernah muncul dipermukaan bahwa untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan mantan bendahara umum Partai Demokrat ini membutuhkan waktu seratus tahun. Awal mula kasus ini adalah dari tertangkapnya Sesmenpora (Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga) Wafid Muaharram, bos PT Duta Graha Indah M El Idris, dan seorang perantara Mindo Rosalina. Ketiganya ditangkap atas dugaan penyuapan terkait proyek Wisma Atlet SEA Games 2011. Pengacara Rosalina, Kamarudin Simanjuntak menyatakan kliennya sebagai bawahan Nazarudin. Pernyatann ini terus bergulir di media massa dan menimbulkan dugaan keterlibatan beberapa elit partai tersebut. Tentu saja Nazarudin menolak pernyataan dari pengacara Rosalina tersebut. Nazarudin membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya dan Partai Demokrat. Pemberitaan yang tersu bergulir di media massa tentang kerterkaitannya Nazarudin dengan kasus penyuapan tersebut memaksa Dewan Kehormatan Partai Demokrat memecat Nazarudin dari jabatan Bendahar Umum. Pada tanggal 24 Mei 2011 KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menerbitkan surat bepergian ke luar negeri terhadap Nazarudin. Namun, Nazarudin telah terbang ke Singapura dengan alasan berobat, bersamaan waktunya dengan pengumuman pemecatan dirinya dari Demokrat. Inilah awal mula pelarian Nazarudin di luar negeri. Pada 10 Juni 2011 Partai Demokrat membentuk tim yang terdiri atas Sutan Bhatoegana, Jafar Hafsah dan
5
Jhonny Allen Marbun. Tim berhasil menemui Nazarudin di Singapura, namun gagal membawa pulang Nazarudin ke tanah air. Keberadaan Nazarudin di Singapura karena sedang berobat dan dalam keadaan sakit berdasarkan keterangan pers yang dilakukan Partai Demokrat. Selama pelariannya di luar negeri, Nazarudin selalu membeberkan informasi tentang beberapa kader Partai Demokrat kepada para wartawan melalui blackberry messanger. Sampai pada akhirnya tanggal 14 Agustus 2011 Nazarudin berhasil dibawa pulang dari persembunyiannya di Cartagena, Kolombia. B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih focus dan terarah serta tidak terjebak pada pembahasan yang terlalu luas, peneliti membatasi masalah hanya dilihat dari berita-berita yang berkaitan dengan kasus M. Nazaruddin Bendahara Partai Demokrat yang disampaikan oleh Harian Republika. Lebih tepatnya lagi, pembatasan masalah pada penelitian ini adalah pemilihan berita yang diterbitkan oleh Harian Republika pada tanggal 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 21 Juni 2011. 2. Perumusan Masalah Dari penjelasan di dalam latar belakang masalah, fokus penelitian ini mengarah lebih kepada untuk menguji apa yang dikatakan dalam pandangan konstruksionis yang menyatakan bahwa media bukanlah saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan
6
pemihakannya. Di sini media di pandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Jika dilihat dari pandangan konstruksionis, sebenarnya pada saat ini media yang sudah mengutamakan keuntungan dan pemilik media yang sudah memiliki kepentingan di dunia perpolitikan. Peneliti ingin mengetahui apakah media dalam mengkonstruksi realitas benar-benar berasal dari pandangan wartawan bukan dari pemilik media. Apakah di harian ini sudah terdapat kebebasan jurnalistik dalam mengkonstruk berita. C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara Harian Umum Republika membingkai pemberitaan menengenai kasus M Nazaruddin. 2. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang penulis harapkan dari adanya penelitian ini antara lain sebagai berikut: a. Secara akademisi dapat menjadi bahan rujukan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan untuk para aktivis dan para akademisi Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
7
b. Secara praktisi dapat dijadikan contoh dan menambah pengetahuan, wawasan serta pedoman terhadap bagaimana media cetak mampu mengkonstruksi pemikiran pembacanya. D. Kajian Pustaka Setelah peneliti malakukan pengamatan di perpustakaan Faklultas Dakwah dan Perpustakaan Utama UIN Jakarta. Peneliti mendapatkan penelitian yang sama, hanya saja penelitian yang sudah ada kebanyakan tentang pemberitaan keagamaan saja jarang yang menyinggung politik. Sedangkan penelitian tentang analisis framing terhadap pemberitaan di media massa hanya ada satu penelitian yang dilakukan oleh Donie Kadewandana. Donie Kadewandan melakukan penelitian dengan judul “ Konstruksi Realitas di Media Massa (Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Baitul Muslimin Indonesia PDI-P di Harian Kompas dan Republika)”. Perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian saudara Donie Kadewandana. Kalau peneliti sendiri meneliti tentang pemberitaan kasus korupsi yang dilakukan oleh M. Nazzaruddin di harian Republika, sedangkan penelitian yang dilakuakan oleh Donie adalah analisis framing pada kasus Baitul Muslimin yang merupakan sayap islam dari PDI-P pada pemberitaan Harian Kompas dan Republika. Disini terlihat jelas perbedaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu, yakni penelitian sekarang lebih berfokus terhadap kasus politik yang melibatkan mantan bendahara Partai Demokrat sedangkan yang terdahu lebih
8
berfokus terhadap peranan organisasi sayap yang didirikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu Baitul Muslimin. Dari tinjauan pustaka ini, peneliti yakin apa yang akan di teliti belum pernah ada sebelumnya. Maka dengan itulah peneliti yakin mengajukan penelitian teersebut sebagai langkah awal untuk mengajukan skripsi. E. Metodelogi Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada prinsipprinsip umum yang mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala sosial di dalam masyarakat. Obyek analisis dalam pendektatan kualitatif adalah makna dari gejala-gejala sosial dan budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai katagorisasi tertentu.5 Menurut Crasswell, beberapa asumsi dalam pendekatan kualitatif yaitu pertama, peneliti kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil. Kedua, peneliti kualitatif lebih memerhatikan interpretasi. Ketiga, peneliti kualitatif merupakan alat utama dalam menumpulkan data dan analisis data serta peneliti kualitatif harus terjun langsung ke lapangan, melakukan observasi partisipasi di lapangan. Keempat, peneliti kualitatif menggambarkan bahwa peneliti terlibat dalam proses penelitian, interpretasi data, dan pencapaian pemahaman melalui kata atau gambar.6
5
Burhan Bungin, Sosiologi komunikasi massa: ( teori, paradigma dan diskursus teknologi komunikasi di masyarakat ) (Jakarta: Kencana, 2007) h. 306 6 Ibid, h. 307
9
2. Metode Penelitian Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis framing. Analisis framing adalah analisis yang di gunakan untuk mengetahui bagaimana realitas (aktor, kelompok, atau apa saja) di konstruksi oleh media.7 Yang menjadi titik perhatian bukan apakah media memberitakan negatif atau positif, melainkan bagaimana bingkai yang dikembangkan oleh media. Sikap mendukung, positif, atau negatif hanyalah efek dari bingkai yang dikembangkan oleh media. 3. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi teks/document research. Observasi teks dalam hal ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu teks berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sasaran utama dalam analisis, sedangkan data sekunder diperlukan guna mempertajam analisis data primer sekaligus dapat dijadikan bahan pelengkap ataupun pembanding. a. Data primer (primary-sources), yaitu teks berita dari harian Republika. b. Data sekunder (secondary-sources), yaitu berupa buku-buku, website, literature-literatur lain yang ada relevansinya dengan materi penelitian untuk selanjutnya dijadikan bahan argumentasi, untuk kemudian menjadi bahan penelitian skripsi ini. 4. Unit Analisis Unit analisis dari penelitian ini adalah teks berita yang dipakai dalam kasus korupsi yang melibatkan bendahara umum Partai Demokrat M. Nazarudin pada harian Republika. 7
Eriyanto, Analisis Framing,
10
5. Teknik Analisis Data Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari, serta mengoolaha kelompok data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas. Oleh karena yang digali berupa data kualitatif, maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Mengikuti Bogdan dan Biklen, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari, dan menemukan pola menemukan apa yang penting, dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan oleh orang lain.8 Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model framing Robert N. Entman. Konsep framing, oleh Entman, digunakan untuk “menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media”.9 Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain. Framing memberi tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan/dianggap penting oleh pembuat teks.10 Kata penonjolan itu sendiri dapat didefinisikan: membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat khalayak, lebih terasa dan tersimpan dalam memori dibandingkan dengan yang disajikan secara biasa.
8
Lexy. J. Moloeng, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006) h. 248 9 Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, h. 220 10 Ibid, h. 220
11
Entman melihat framing dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti, atau lebih diingat oleh khalayak. Realitas yang disajikan secara menonjol atau mempunyai kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas.11 Dalam konsepsi Entman, framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap wacana yang diwacanakan.12 Frame berita timbul dalam dua level. Pertama, konsepsi mental yang digunakan untuk memproses informasi dan sebagai karakterisitik dari teks berita. Kedua, perangkat spesifik ari narasi berita yang dipakai untuk membangun pengertian mengenai persitiwa. Frame berita dibentuk dari kata kuci, metafora, konsep, symbol, citra yang ada dalam narasi berita. Karenanya, frame dapat dideteksi dan diselidiki dari kata, citra dan gambar tertentu yang memberi makna tertentu dari teks berita. Kosa kata dan gambar itu ditekankan dalam teks sehingga lebih menonjol dibandingkan bagian lain dalam teks.13 Dalam model Entman, mem frame sebuah berita memiliki empat elemen: 1. Define problems (pendefinisian masalah) adalah elemen yang pertama kali dapat kita lihat mengenai framing. Ini merupakan master frame/bingkai yang paling utama. Ia menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. 11
Ibid, h, 221 Ibid, h. 222 13 Ibid, h. 224 12
12
Ketika ada masalah atau peristiwa, bagaimana peristiwa atau isu tersebut dipahami. Peristiwa yang sama bisa dipahami secara berbeda. Dan bingkai yang berbeda ini menyebabkan realitas bentukan yang berbeda.14 2. Diagnose causes (memperkirakan penyebab masalaha), merupakan elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai actor dari suatu peristiwa. Penyebab di sini bisa berarti apa (what), tetapi bisa juga berarti siapa (who). Bagaimana peristiwa dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Karena itu, masalah yang dipahami secara berbeda, penyebab masalah secara tidak langsung juga akan dipahami secara berbeda pula.15 3. Make moral judgement (membuat pilihan moral) adalah elemen framing yang dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak.16 4. Treatment
recommendation
(menekankan
penyelesaian).
Elemen
ini
digunakan untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat
14
Ibid, h. 225 Ibid, h. 225 16 Ibid, h. 226 15
13
tergantung bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.17 Selanjutnya data diolah dengan penjelasan table-tabel yang merujuk pada model Robert N. Entman, sehingga penyajian table serta teori itu akan tampak bagaiamana Harian Republika mengangkat pemberitaan seputar korupsi yang dilakukan M. Nazarudin.
17
Ibid, h. 227
BAB II KAJIAN TEORI A. Konseptualisasi Konstruksi Realitas Sosial Bagi banyak orang media merupakan sumber untuk mengetahui suatu kenyataan atau realitas yang terjadi, bagi masyarakat biasa, pesan dari sebuah media akan dinilai apa adanya. Apa kata media dan bagaimana penggambaran mengenai sesuatu, begitulah realitas yang mereka tangkap.1 Berita dari sebuah media bagi masyarakat umum dipandang sebagai barang suci yang penuh obyektifitas. Namun berbeda dengan kalangan tertentu yang memahami betul gerak pers. Mereka akan menilai lebih dalam terhadap pemberitaan, yaitu dalam setiap penulisan berita ternyata menyimpan subjektivitas seorang penulis. Seorang penulis pasti akan memasukkan ide-ide mereka dalam analisis data-data yang diperoleh di lapangan. Kenyataan ini seperti mengamini bahwa media berhasil dalam tugasnya merekonstruksi realitas dari peristiwa itu sendiri, sehingga pembaca terpengaruh dan memiliki pandangan seperti yang diinginkan media dalam menilai suatu peristiwa. Isi media adalah hasil konstruksi realitas dengan ideologi, kepentingan, keberpihakan media dalam memandang sebuah berita, apalagi bila berita tersebut memiliki akibat yang mungkin menguntungkan atau merugikan media berkaitan dengan pihak-pihak berpengaruh terhadap pemberitaan peristiwa itu.
1
Zulkarnaen Nasution, Sosiologi Komunikasi Massa. (Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka Departemen Pendidikan Nasional, 2004), h. 10
14
15
Isi media adalah hasil konstruksi realitas dengan bahasa sebagai dasarnya, sedangkan bahasa bukan saja alat mempresentasikan realitas, tetapi juga menentukan relief seperti apa yang hendak diciptakan bahasa tentang realitas tersebut. Akibatnya media massa mempunyai peluang yang sangat besar untuk mempengaruhi makna dan gambaran yang dihasilkan dari realitas yang dikonstruksinya.2 Istilah konstruksi atas realitas sosial (social construction of reality) menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui bukunya yang berjudul The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge (1966). Ia menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, di mana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimilki dan dialami bersama secara subyektif.3 Konstruksi realitas sosial adalah sebuah teori yang diciptakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Dalam teori ini berpandangan bahwa realitas memiliki dimensi subjektif dan objektif. Manusia merupakan instrumen dalam menciptakan realitas yang objektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana ia memengaruhinya melalui proses internalisasi yang mencerminkan realitas yang subjektif. Dengan demikian, masyarakat sebagai produk manusia, dan manusia sebagai produk masyarakat, yang keduanya berlangsug secara dialektis: tesis, antitesis dan sintesis. Kedialektisan itu sekaligus menandakan bahwa masyarakat tidak pernah sebagai produk akhir, tetapi sebagai proses yang sedang terbentuk.
2
Ibnu Hamad, dkk., Kabar-kabar Kebencian. (Jakarta: Institute Studi Arus Informasi. PT. sembrani Aksara Nusantara, 2001) h. 74-74. 3 Burhan Bungin, Konstruksi Sosial Media Massa, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) h. 13
16
Manusia sebagai individu sosial pun tidak pernah stagnan selama ia hidup ditengah masyarakatnya. Asal mula konstruksi sosial dari filsafat konstruktivisme, yang dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif. Menurut von Glasersfeld,
pengertian
konstruktif kognitif muncul pada abad ini.4 Sejauh ini ada tiga macam konstruktivisme:5 1. Konstruktivisme radikal; konstruktivisme radikal hanya dapat mengakui apa yang dapat dibentuk oleh pikiran kita. Bentuk ini tidak selalu representasi
dunia
nyata.
Kaum
konstruktivisme
radikal
mengesampingkan hubungan antara pengetahuan dan kenyataan sebagai suatu kriteria kebenaran. Pengetahaun bagi mereka tidak merefleksi suatu realitas ontologis obyektif, namun sebuah realitas yang dibentuk oleh pengalaman seseorang. Bentuk ini biasanya hanya mengakui apa yang dihasilkan oleh pikiran kita. Mereka tidak menganggap pengetahuan sebagai sebuah realitas. Karena realitas adalah sesuatu yang dibentuk oleh pengalaman seseorang. Misalnya adalah, orang Barat akan menilai Islam sebagai sebuah agama yang mengajarkan kekerasan. Ini karena mereka melihat realitas yang terjadi selama ini dalam sisi islam begitu banyaknya aksi-aksi kekerasan yang melibatkan umat islam dalam menegakan amar ma’ruf nahi mungkar. 4
Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat), (Jakarta: Kencana 2006), h. 193 5 Burhan Bungin, Konstruksi Sosial Media Massa, h. 14
17
2. Realisme hipotesis; dalam pandangan realisme hipotesis, pengetahuan adalah sebuah hipotesis dari struktur realitas yang mendekati realitas dan menuju kepada pengetahuan yang hakiki. Dalam bentuk ini mereka mengakui pengetahuan sebagai sebuah hipotesis, lalu mereka membandingkannya dengan segala hipotesis yang melibatkan sebuah relaitas sehingga meneguhkan diri mereka menuju pengetahuan yang hakiki. Misalnya islam belum tentu benar walaupun AlQur‟an menuliskan keagungang kebenarannya, selama realitas dari umat islam itu sendiri tidak menunjukkan kebenaran dalam Al-Qur‟an. Bentuk ini akan terus melakukan dugaan-dugaan terkait kebenaran pengetahuan dan juga realitas yang terjadi dalam lingkungan social. 3. Konstruktivisme
biasa;
konstruktivisme
biasa
mengambil
semua
konsekuensi konstruktivisme dan memahami pengetahuan sebagai sebuah gambaran dari realitas itu. Kemudian pengetahuan individu dipandang sebagai suatu gambaran yang dibentuk dari realitas objek dalam dirinya sendiri. Antara pengetahuan dan pengalaman seseorang mampu menjadi sebuah realitas dari seseorang. Lebih tepatnya pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh pengalaman seseorang dalam realitas tersebut yang mamou membentuk dirinya dalam sebuah lingkungan. Menurut Mufid (2007), Berger dan Luckmann menilai proses mengkonstruksi melalui interaksi sosial yang dialektis dari tiga bentuk realitas, yakni symbolic reality, objective reality, dan subjective reality yang berlangsung dalam suatu proses dalam
18
tiga momen simultan: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. 6 Objective reality, merupakan suatu kompleksitas definisi realitas (termasuk ideologi dan keyakinan) serta rutinitas tindakan dan tingkahlaku yang telah mapan terpola (tercakup di dalamnya adalah berbagai institusi sosial dalam pasar), yang kesemuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta. Symbolic reality, merupakan semua ekspresi simbolik dari apa yang dihayati sebagai „objectiver reality‟, termasuk di dalamnya teks industry media, representasi pasar, kapitalisme dan sebagainya dalam media. Sedangkan objective reality merupakan konstruksi definisi realitas (dalam hal ini misalnya media, pasar, dan seterusnya) yang dimiliki individu dan di konstruksi melalui proses internalisasi. Adapun dalam pandangan Peter L. Berger tiga tahapan yang dimaksud di sini adalah7: 1. Eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Ini sudah menjadi sifat dasar manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat dimana dia berada. Proses ini berawal dari latar belakang seseorang dalam melakukan pencurahan dirinya kedalam sebuah realitas. Proses ini dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Latar belakang akan mempengaruhi seseorang dalam melihat realitas.
6
Muhammad Mufid, Komunikasi dan Regulasi penyiaran,( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 92 7 Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media (Yogyakarta: LKiS, 2002), h. 16
19
2. Objektivikasi, yaitu hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil itu menghasilkan realitas objektif yang bisa jadi akan menghadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada di luar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya. Setelah manusia mencurahkan dirinya ke dalam sebuah realitas, maka mereka akan menghasilkan sebuah pemaknaan pada dirinya terkait dengan realitas sekitarnya. Seorang yang berlatar belakang Muslim radikal misalnya akan melihat perjuangan Front Pembela Islam (FPI) sebagai tindakan yang wajar dalam melakukan kekerasan untuk menegekan amar ma’ruf nahi mungkar. Sedangkan bagi seorang Muslim Moderat perbuatan tersebut dinilai sebagai sebuah tindakan yang melanggar hukum. Karena akan mengganggu kerukunan umat beragama, selain itu mereka juga akan menganggap FPI sebagai sebuah organisasi liar yang melakukan penertiban iman. Latar belakang seseorang akan menghasilkan realitas yang berbeda dalam melihat kondisi social. 3. Internalisasi, proses ini lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Malalui internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat.
20
Dalam tahap ini adalah bagaimana manusia kembali merefleksikan apa yang telah ia hasilkan melalui pencurahan dirinya ke dalam sebuah realitas dan melihat apa yang dipersepsikan oleh lingkungan sekitar terhadap realitas yang sama. Misalnya, sebagai pekerja media, seorang wartawan tidak akan mungkin menuliskan hasil pencurahan dirinya dalam sebuah realitas untuk dijadikan sebuah berita. Biasanya mereka dibatasi oleh pengertian-pengertian yang dihasilkan oleh rapat redaksi dalam membuat realitas dalam sebuah pemberitaan. Dan ini terjadi pada tubuh media manapun. Bagi Berger, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi.8
Dari
pernyataan seperti itu, berarti realitas tidak pernah memiliki wajah aslinya, akan selalu ada perbedaan. Setiap orang akan memiliki tafsiran sendiri dalam menghadapi realitas. Pengalaman, preferensi, pendidikan, dan lingkungan pergaulan akan menafsirkan sebuah realitas sosial dengan konstruksinya masing-masing. Ada tiga hal penting dalam penyiapan materi konstruksi sosial yaitu:9 1. Keberpihakan media massa kepada kapitalisme. Sebagaimana diketahui saat ini hampir tidak ada lagi media massa yang tidak dimiliki oleh kapitalis. Dengan demikian, media massa tidak bedanya dengan super market. Semua elemen media massa, termasuk orang-orang media massa
8
Ibid, h. 18 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, h. 209-210
9
21
berpikir untuk melayani kapitalisnya, ideologi mereka adalah membuat media massa yang laku di masyarakat. 2. Keberpihakan semu kepada masyarakat. Bentuk dari keberpihakan ini adalah dalam bentuk empati, simpati dan berbagai partisipasi kepada masyarakat, namun ujung-ujungnya adalah untuk “menjual berita” dan menaikan rating untuk kepentingan kapitalis. 3. Keberpihakan kepada kepentingan umum. Bentuk keberpihakan kepada kepentingan umum dalam arti sesungguhnya sebenarnya adalah visi setiap media massa, namun akhir-akhir ini visi tersebut tidak pernah menunjukkan jati dirinya, namun slogan-slogan tentang visi ini tetap terdengar. Jadi, dalam menyiapkan materi konstruksi, media massa memosisikan diri pada tiga hal tersebut di atas, namun pada umumnya keberpihakan kepada kepentingan kapitalis menjadi sangat dominan mengingat media massa adalah mesin produksi kapitalis yang mau apaupun tidak harus menghasilkan keuntungan. Tidak jarang dalam menyiapkan sebuah materi pemberitaan, terjadi pertukaran kepentingan di antara pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pihakpihak yang berkepentingan dengan sebuah kepentingan
pemberitaan, membeli
halaman-halaman tertentu atau jam-jam siaran tertentu dengan imbalan pertukaran, bukan saja uang dan materi lain, akan tetapi bisa menjadi blow up terhadap pencitraan terhadap pihak-pihak yang membeli pemberitaan itu.
22
a. Media dan Berita dilihat Dari Paradigma Konstruksionis Pendekatan konstruksionis memiliki penilaian sendiri bagaimana media, wartawan, dan berita dilihat. Fakta atau peristiwa adalah hasil konstruksi. Bagi kaum konstruksionis, realitas itu bersifat subjektif.10 Realitas itu hadir, karena dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan. Realitas tercipta atas konstruksi, sudut pandang tertentu dari pandangan wartawan. Disini tidak ada realitas yang bersifat objektif, karena realitas itu tercipta lewat konstruksi dan pandangan tertentu. Pertanyaan utama dalam pandangan konstruksionis adalah fakta berupa kenyataan itu sendiri bukan suatu yang terberi melainkan ada dalam benak kita yang melihat fakta tersebut. Kitalah yang memberi definisi dan menentukan fakta tersebut sebagai kenyataan. Fakta ada dalam konsepsi pemikiran orang. Kitalah yang secara aktif mendefinisikan peristiwa tersebut sebagai peristiwa kriminalitas politik. B. Konseptualisasi Analisis Framing Analisis framing adalah salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori penelitian konstruksionis. Paradigma ini memandang realitas kehidupan social bukanlah realitas yang natural, tetapi hasil dari konstruksi. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Dalam studi komunikasi, paradigma konstruksionis ini seringkali disebut sebagai paradigm produksi dan pertukaran makna.11
10 11
Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media, h. 22 Ibid, h. 43
23
Pada dasarnya, analisis framing adalah versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Gagasan menegani framing, pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1995. Mulanya, frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijkan dan wacana saerta menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada tahun 1974, yang mengandaikan frame sebagai kepingan-kepingan perilaku (strips of behavior) yang membimbing individu dalam membaca realitas.12 Dalam konsep komunikasi, framing digunakan untuk membedah sebuah berita yang ditampilkan oleh media massa dengan melihat isu-isu apa saja yang ditonjolkan dan isu-isu yang dibuang. Dengan cara itu, kita dapat mengetahui keberpihakan media massa dalam menyampaikan berita. Dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk mebedah caracara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati stategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Dengan kata lain, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita.13 Framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Proses pembentukan dan konstruksi realitas itu, hasil 12
Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing. (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2006), h. 162 13 Ibid, h. 162
24
akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal. Akibatnya, khalayak lebih mudah mengingat aspek-aspek tertentu yang disajikan secara menonjol oleh media. aspek-aspek yang tidak disajikan secara menonjol, bahkan tidak diberitakan, menjadi terlupakan dan sama sekali tidak diperhatikan oleh khalayak.14 Analisis framing adalah salah satu metode analisa media. Seperti halnya analisis isi dan semiotik. Framing secara sederhana adalah membingkai sebuah peristiwa. Sobur mengatakan bahwa analisis framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita.15 Cara pandang dan perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan serta hendak dibawa kemana berita tersebut. Framing adalah metode penyajian realitas dimana kebenaran tentang suatu realitas tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan sorotan terhadap aspek-aspek tertentu saja, dengan menggunakan istilahistilah yang mempunyai koneksi tertentu, dan dengan bantuan foto, karikatur dan alat ilustrasi lainnya, dengan kata lain dibingkai, dikonstruksi dan dimaknai oleh media.16 Framing juga dapat dimaknai sebagai tindakan penyeleksi aspek-aspek realitas yang tergambar dalam teks komunikasinya dan membuatnya lebih menonjol dari aspekaspek yang lain, sambil memperkenalkan definisi problem tertentu, interpretasi kausal, dan rekomendasi penanganan terhadap masalah yang dibicarakan. 14
Eriyanto, Analisis Framing. h. 76-77 Rachmat Kriyanto, “Teknik Praktik: Riset Komunikasi”, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 253 16 Ibid, h. 253 15
25
Penonjolan merupakan proses agar membuat informasi lebih bermakna. Sebuah realitas yang disajikan secara menonjol akan membuat pembaca memiliki sebuah perhatian yang lebih terhadap informasi tersebut. Dalam praktiknya, framing dijalankan oleh sebuah media massa dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu lain; serta menonjolkan aspek isu tersebut dengan menggunakan pelbagai strategi wacana-penempatan yang mencolok (menempatkan di headline, halaman depan, atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang atau peristiwa yang diberitakan.17 Kata penonjolan (salience) didefinisikan sebagai membuat sebuah informasi lebih diperhatikan, bermakna, dan berkesan. Suatu peningkatan dalam penonjolan mempertinggi probabilitas penerima akan lebih memahami informasi, melihat makna lebih tajam, lalu memprosesnya dan menyimpannya dalam ingatan, bagian informasi dari teks dapat dibuat lebih menonjol dengan cara penempatannya atau pengulangan atau mengasosiasikan dengan simbol-simbol budaya yang sudah dikenal.18 Analisis framing menanyakan mengapa peristiwa X diberitakan? Mengapa peristiwa yang lain tidak diberitakan? Mengapa suatu tempat dan pihak terlibat? Mengapa realitas didefinisikan dengan cara tertentu? Mengapa sisi atau angle tertentu ditonjolkan sedangkan yang lain tidak? Mengapa fakta tertentu ditonjolkan sedangkan
17 18
Alex Sobur, Analisis Teks Media. h. 164 Ibid, h. 164
26
yang lain tidak? Mengapa menampilkan sumber X dan mengapa bukan sumber berita yang lain yang diwawancarai?.19 Ada dua aspek dalam framing. Pertama, memilih fakta atau realitas. Proses memilih fakta ini didasarkan pada asumsi, wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta ini selalu terkandung dua kemungkinan: apa yang dipilh (included) dan apa yang dibuang (excluded). Bagian mana yang ditekankan dalam realitas? Bagian mana dari realitas yang tidak diberitakan? Penekanan aspek tertentu itu dilakukan dengan memilih angel tertentu, memilih fakta tertentu, dan melupakan fakta yang lain, memberitakan aspek tertentu dan melupakan aspek lainnya. Intinya, peristiwa dilihat dari sisi tertentu. Akibatnya, pemahaman dan konstruksi atau suatu peristiwa bisa jadi berbeda antara satu media dengan media lain. Media yang menekankan aspek tertentu, memilih fakta tertentu akan melahirkan berita yang bisa jadi berbeda kalau media menekankan aspek atau perisitwa yang lain.20 Kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat dan proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, dan sebagainya. Bagaimana fakta yang sudah dipilih tersebut ditekan-kan dengan pemakaian perangkat tertentu: penempatan yang mencolok (menempatkan di headline depan, atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika meng-
19 20
Rachmat Kriyanto, “Teknik Praktik: Riset Komunikasi”, h. 252 Eriyanto, Analisis Framing. h. 81
27
gambarkan orang/peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi, dan pemakaian kata yang mencolok, gambar dan sebagainya. Elemen menulis fakta ini berhubungan dengan penonjolan realitas. Pemakaian kata, kalimat atau foto itu merupakan implikasi dari memilih aspek tertentu dari realitas. Akibatnya, aspek tertentu yang ditonjolkan menjadi menonjol, lebih mendapatkan alokasi dan perhatian yang besar dibandingkan aspek lain. Semua aspek itu dipakai untuk membuat dimensi tertentu dari konstruksi berita menjadi bermakna dan diingat oleh khalayak. Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok,
mempunyai
kemungkinan
lebih
besar
untuk
diperhatikan
dan
mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas. Framing ini pada akhirnya menentukan bagaimana realitas itu hadir di hadapan pembaca. Apa yang kita tahu tentang realitas sosial pada dasarnya tergantung pada bagaimana kita melakukan frame atas peristiwa itu yang memberikan pemahaman dan pemaknaan tertentu atas suatu peristiwa. Framing dapat mengakibatkan suatu peristiwa yang sama dapat menghasilkan berita yang secara radikal berbeda ketika melihat peristiwa tersebut dan menuliskan pendangannya dalam berita. Apa yang dilaporkan oleh media seringkali merupakan hasil dari pandangan mereka (prediposisi perseptuil) wartawan ketika melihat dan meliput peristiwa.21
21
Ibid, h. 97
28
C. Konseptualisasi Berita 1. Pengertian Berita Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ada beberapa pengertian berita, yaitu cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Berita juga diartikan sebagai kabar, laporan dan pemberitahuan atau pengumuman. Di antara berbagai macam pengertian itu, salah satu yang cocok dengan konteks pembicaraan jurnalistik adalah berita sebagai keterangan mengenai kejadian atau persitiwa yang hangat. Satu kata terakhir dalam pengertian itu member tekanan bahwa berita itu sebuah peristiwa yang hangat. Hagat dalam artian tentu saja sesuatu yang baru saja terjadi dan penting untuk diketahui oleh khalayak.22 Kadangkala, feeling seorang wartawan harus main, harus jeli, di dalam menangkap setiap fakta atau peristiwa yang mengandung nilai berita. Bisa saja, fakta dan peristiwanya biasa-biasa saja, namun karena kepiawaian wartawan, maka fakta atau persitiwa yang diangkatnya mengandung peristiwa.23 Namun sebuah berita tidak selalu menyampaikan sebuah fakta atau informasi yang baru saja terjadi. Bisa saja fakta atau informasi yang terjadi dalam beberapa bulan yang lalu bisa kita jadikan sebuah berita saat ini. Sebuah berita selalu menyampaikan fakta dan tidak semua fakta bisa dijadikan sebuah berita karena tidak mampu menarik perhatian pembaca. Tugas seorang reporter adalah bagaimana mencari sebuah fakta yang dapat dijadikan sebuah
22
Suhaemi dan Ruli, Nasrullah, Bahasa Jurnalistik. (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta: 2009). h. 27 23 R Masri Sareb Putra, Teknik Menulis Berita dan Feature (Jakarta: INDEKS Kelompok Gramedia: 2006) h. 33
29
berita dan mampu menarik perhatian pembaca. Jika sebuah fakta yang ada diberita mampu menarik perhatian pembaca biasanya fakta yang terdapat di dalam berita tersebut memiliki arti penting bagi kehidupan si pembaca. Fakta dalam sebuah berita harus disertai dengan keakuratan nama, tanggal, lokasi, dan kejadian yang terjadi tentang fakta tersebut. Reporter harus berhati-hati apabila ingin menyampaikan sebuah fakta yang ingin dijadikan berita. Keakuratan sebuah berita menjadi pertaruhan sendiri untuk reporter kepada media massa di tempat dia bekerja dan pihak media massa kepada pembaca. Di dalam menggali informasi reporter juga harus berani memberikan pertanyaan kepada informan. Terkadang informan pun salah dalam menyampaikan informasi. Agar wawancara yang dilakukan tetap terjaga fokus beritanya, seorang reporter terlebih dahulu melakukan diskusi dengan editor berita untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dalam menjaga focus berita. Selain itu reporter juga harus terlebih dahulu memahami apa yang menjadi masalah dalam mencari informasi. Berita semestinya berimbang. Keseimbangan isi berita adalah soal penekanan dan kelengkapan. Reporter memberikan penekanan yang tepat untuk setiap fakta, meletakkannya dalam hubungan yang tepat dengan fakta lain dan menunjukkan arti penting relatifnya bagi ide utama atau focus berita. Berita biasanya dianggap berimbang dan lengkap apabila reporter memberi informasi kepada pembacanya, pendengarnya, atau pemirsanya tentang semua detail penting dari suatu kejadian dengan cara yang tepat. Keseimbangan adalah pemilihan detail signifikan berdasarkan penilaian yang didasarkan pada informasi yang relative lengkap. Tujuan
30
berita berimbang adalah memberi kepada pembaca, pendengar atau pemirsa pemahaman yang adil (fair) atas suatu peristiwa bukan untuk menjelaskan setiap detail dari fakta.24 2. Syarat-Syarat Berita Menurut Harahap, ada beberapa syarat dalam suatu berita yaitu sebagai berikut:25 a. Akurat, singkat, padat, jelas dan sesuai dengan kenyataan. b. Tepat waktu dan actual. c. Objektif, sama dengan fakta yang sebenarnya, tanpa opini dari penulis yang dibuat-buat. d. Menarik, apa yang disajikan terdiri dari kata-kata dan kalimat yang khas, segar dan enak dibaca. e. Baru/belum diberitakan sebelumnya atau merupakan ulangan “baru”. Ini sangat penting yang bisa menarik perhatian. Demikinalah beberapa criteria mengenai pemilihan atau penetapan suatu peristiwa yang dapat diangkat menjadi berita. Dengan memperhatikan hal itu, berarti sebagian dari persyaratan suatu berita yang baik sudah terpenuhi. Struktur berita, khususnya berita langsung (straight news), pada umumnya mengacu kepada struktur piramida terbalik yakni memulai penulisan berita dengan mengemukakan fakta yang dianggap penting, kemudian diikuti bagian-bagian yang dianggap agak penting, kurang penting dan seterusnya. Struktur berita selengkapnya:
24
Tom E. Rolnicki, dkk., ”Pengantar Dasar Jurnalistik”, Edisi kesebelas (Jakarta: Kencana
2008) h. 5 25
Sr. Maria Assumpta Rumanti OSF, “Dasar-dasar Public Realation: Teori dan Praktik”, (Jakarta:Grasindo 2002), h. 130
31
a. Judul b. Date line yaitu tempat atau waktu berita itu diperoleh dan disusun. c. teras berita yaitu bagian berita yang terletak dibagian pertama. d. Isi berita. 3. Nilai-nilai Berita a. Kebaharuan Kebaharuan dalam menyampaikan sebuah berita bagi media massa sangatlah penting.26 Bahkan dalam menyampaikan berita atau fakta yang telah lama terjadi. Dalam menyampaikan berita yang seperti ini sering kali menggunakan kata “hari ini” dalam sebuah berita untuk menyampaikan kebahruan fakta terbaru dari berita yang telah lama terjadi dan diberitakan. Biasanya fakta terbaru seperti ini adalah dampak dari sebuah fakta lama yang terus terungkap. b. Kedekatan Kedekatan dari sebuah berita atau fakta bukan hanya tentang jarak geografis saja.27 Kedekatan dari sebuah isi berita bisa dilihat juga dari aspek minat dari para pembacanya. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya kedekatan geografis saja yang membuat pembaca tertarik kepada sebuah berita, melainkan juga kepada kedekatan minat pun ikut mempengaruhi.
26 27
Tom E. Rolnicki, dkk., ”Pengantar Dasar Jurnalistik”, h. 8 Ibid, h. 10
32
c. Konsekuensi Konsekuensi berhubungan dengan daya tarik yang lebih luas dengan arti penting dan dengan efek berita pada pembaca.28 Misalnya berita tentang direncanakannya kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) akan dianggap lebih penting oleh pembaca ketimbang berita tentang ditangkapnya bandar narkoba yang mempunyai jaringan internasional dalam peredaran narkoba. Kenapa kasus diatas dianggap lebih penting oleh pembaca, karena berita mengenai direncanakannya kenaikan harga BBM mempunya konsekuensi atau dampak yang lebih besar. d. Kemenonjolan Kemenonjolan sebagai satu unsur berita, biasanya mencakup orang, tempat sesuatu dan yang dikenal oleh publik karena kemakmurannya, posisi sosialnya, prestasinya atau publisitas sebelumnya yang positif atau negatif.29 Ketenaran seseoarang akan selalu menjadi berita apabila yang bersangkutan melakukan sebuah kegiatan ataupun terlibat dalam sebuah kejadian yang positif ataupun negative. e. Drama Sebuah berita bisa mendapat nilai lebih dari pembacanya apabila sang reporter mampu menyajikan berita diiringi dengan sebuah latar belakang yang dramatis.30 Akan tetapi apa yang disajikan disini harus bersesuaian dengan fakta. Berita yang didaramatisir akan bersesuaian dengan fakta dan mampu memberikan warna dalam berita tersebut maka akan menarik perhatian pembaca.
28
Ibid, h. 11 Ibid, h. 11 30 Ibid, h. 12 29
33
f. Frekuensi Ini berkaitan dengan jangka waktu sebuah peristiwa.31 Jangka waktu disini sangat mempengaruhi kemenarikan sebuah peristiwa. Sebuah peristiwa yang memiliki jangka waktu pendek memiliki nilai berita lebih daripada sebuah peristiwa yang memiliki jangka waktu panjang. Jangka waktu disini dilihat dari seberapa menariknya peristiwa tersebut sehingga tidak akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. g. Negatif Bad news is a good news ( berita buruk adalah berita yang bagus).32 Istilah ini sangat familiar dengan banyak wartawan. Yang buruk disini adalah suatu peristiwa yang kebanyakan orang tidak senang mengalami peristiwa tersebut, sehingga membuat sang wartawan tertarik memberitakan peristiwa tersebut. Karena sesuatu yang buruk sering kali dianggap mempunyai nilai berita oleh seorang wartawan. h. Konflik Konflik disini berarti sedikitnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih yang bertikai atau bersaing. Bisa konflik fisik, urat syaraf, atau perang dan bisa juga persaingan untuk menjadi penguasa di wilayahnya. Pertikaian yang kerap kali terjadi antar Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di DKI Jakarta sangat menarik untuk diberitakan. Dan juga persaingan antar pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang sedang terjadi juga di DKI Jakarta sangat menarik untuk diberitakan.
31 32
Nurudin, “Jurnalisme Masa Kini”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h. 52 Ibid, h. 53
34
i. Prediksi Prediksi yang dimaksud adalah ulasan yang berkaitan dengan kemungkinan dan ketidak mungkinan. Prediksi biasanya sering kali dipakai untuk mengulas sebuah pertandingan olahraga dan juga tentang kemungkinan kejadian selanjutnya setelah terjadi gempa bumi atau letusan gunung berapi. 4. Jenis – jenis Berita Selain nilai berita, hal prinsip lain dalam proses produksi berita adalah apa yang disebut sebagai kategori berita. Secara umum seperti dicatat Tuchman, wartawan memakai lima kategori berita: hard news, spot news, developing news, dan continuing news. Kategori tersebut dipakai untuk membedakan jenis isi berita dan subjek peristiwa yang menjadi berita. Kelima kategori tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:33 a. Hard News Berita mengenai peristiwa yang tejadi saat itu. Kecepatan informasi adalah kekuatan utama kategori berita ini. Ukuran keberhasilan dari kategori ini adalah kecepatan menyampaikan sebuah informasi. Kategori berita ini dipakai untuk melihat apakah informasi itu diberikan kepada khalayak dan sejauh mana berita tersebut diterima oleh khalayak. Kejadian yang termasuk kedalam berita hard news adalah biasanya peristiwa yang telah direncanakan (misalnya: aksi demo mahasiswa terhadap sebuah kebijakan pemerintah) dan juga peristiwa yang tidak direncanakan (misalnya: kerusuhan di sampit).
33
Eriyanto, Analisis Framing. h. 126-130
35
b. Soft News Kategori berita ini berkaitan dengan kisah manusiawi (human interest). Kalau hard news peristiwa itu yang sedang terjadi dan harus dilaporkan pada saat itu juga, maka pada soft news tidak. Kategori ini bisa disampaikan pada kapan saja. Hard news titik kuatnya harus dilaporkan pada saat itu juga, sedangkan soft news bisa kapan saja yang penting peristiwa itu memiliki kedekatan emosi dengan khalayak. Soft news berkaitan dengan peristiwa yang menarik untuk khalayak, sedangkan soft news ialah peristiwa yang memiliki hubungan emosional dengan khalayak. c. Spot News Spot news adalah subklasifikasi dari berita yang berkategori hard news. Peliputan dalam peristiwa ini tidak bisa direncanakan. Peristiwa kebakaran, pembunuhan, kecelakaan, gempa bumi adalah jenis peristiwa yang tidak direncanakan. d. Developing News Developing news adalah subklasifikasi lain dari hard news. Kategori ini masuk kedalam sebuah berita yang tidak terduga. Dimensi lain dari kategori ini adalah peristiwa yang diberitakan adalah rangkaian lain dari berita yang akan dilanjutkan pada berita selanjutnya atau bahkan keesokan harinya. Misalnya dalam peristiwa jatuhnya pesawat Sukhoi kemarin yang belum lama terjadi di kawasan Gunung Salak. Berita yang pertama disajikan adalah mengenai lokasi jatuhnya pesawat tersebut, lalu dilanjutkan pada berita mengenai siapa saja korbannya dan seterusnya. Berita dipertama diteruskan oleh berita-berita selanjutnya.
36
e. Continuing News Continuing news adalah subklasifikasi dari kategori hard news. Dalam kategori ini berita yang disampaikan merupakan sebuah peristiwa yang bisa direncakan. 5. Sumber Primer dan Sumber Sekunder dalam Pemberitaan34 Di dalam penulisan berita, wartawan tidak hanya menuliskan apa-apa saja yang terjadi di lapangan. Untuk memperdalam atau memperjelas sebuah berita, wartawan harus mencari pendapat seorang yang terlibat lansung kedalam kejadian maupun seorang pengamat yang memahami berita tersebut. Misalnya, dalam menuliskan berita tentang korupsi M. Nazaruddin, wartawan tidak hanya harus menjadikan M. Nazaruddin sebagai sumber pemberitaan, malainkan wartawan bisa juga menjadikan pengacara, pengamat hukum, pengamat politik sebagai sumber untuk dimintai pendapatnya untuk memperdalam penulisan berita sang wartawan. Lalu apa itu yang disebut dengan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah saksi mata suatu persitiwa, atau tokoh pelaku utamanya. Dalam penjelasan di atas kita dapat mengetahui siapa saja yang termasuk ke dalam sumber primer di dalam kasus yang melibatkan M. Nazaruddin. Sedangkan sumber sekunder adalah orang yang memiliki beberapa pengetahuan namun tidak terlibat secara pribadi. Pengacara, isteri Nazaruddin, ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), ialah sebagian dari sumber sekunder yang perlu dimintai keterangannya oleh wartawan untuk dijadikan ke dalam berita. 34
Tom E. Rolnicki, dkk., ”Pengantar Dasar Jurnalistik”, h. 19
37
Kualitas sumber primer dan sekunder juga berpengaruh. Kredibilitas dan tingkat keterlibatan saksi mata perlu diperhatikan. Apakah mereka adalah orang yang paling ahli? Apakah mereka benar-benar aktif dalam suatu kejadian yang akan diberitakan atau mereka hanya melihat saja kejadian itu? Apakah usia atau beberapa ciri fisik bisa mempengaruhi kesaksian mereka? Ada banyak cara untuk mengkategorisasikan dan mengurutkan kredibilitas potensial dari sumber primer, dan wartawan harus memilih sumber terbaik berdasarkan penilaiannya. Ide, opini, dan property intelektual lainnya dapat menjadi sumber yang bagus jika dikutip dari karya orisinal.35 D. Konseptualisasi Media Massa Kita sangat membutuhkan sebuah media (komunikator) untuk mendapatkan informasi. Informasi ini dapar membantu kita sebagai manusia dalam lingkungan sosialnya memiliki peranan yang penting dalam bertukar informasi. Media (komunikator) disini ialah media massa yang mampu melayani kebutuhan manusia untuk memiliki informasi. Media terlebih dalam posisinya sebagai suatu institusi informasi, dapat pula dipandang sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses-proses perubahan sosial-budaya dan politik.36 Bahkan dalam beberapa pendapat tokoh komunikasi, media massa dianggap sebagai pilar keempat dalam demokrasi setelah eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
35
Ibid, h. 20 Jumroni dan Suhaimi, Metode-Metode Penelitian Komunikasi, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006) h. 85 36
38
Media massa adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal pula. Informasi massa adalah informasi yang diperuntukkan kepada masyarakat secara massal, bukan informasi yang hanya boleh dikonsumsi oleh pribadi.37 Tetapi terkadang pada saat ini media massa dalam menyampaikan pemberitaan tidak lagi menyadari bahwa frekuensi yang digunakan oleh media massa adalah milik publik. Mereka mengabaikan hal ini dengan hanya menyampaikan informasi yang memihak kepentingan salah satu tokoh atau golongan tertentu saja. Alex Sobur mendefinisikan media massa sebagai, “suatu alat untuk menyampaikan barita, penilaian, atau gambaran umum tentang banyak hal, ia mempunyai kemampuan untuk berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik antara lain, karena media juga dapat berkembang menjadi kelompk penekan atas suatu ide atau gagasan, dan bahkan suatu kepentingan atau citra yang ia representasikan untuk diletakkan dalam konteks kehidupan yang lebih empiris.”38 Dari penjelasan di atas, kita dapat pahami bahwasanya media massa bukan saja menyampaikan informasi yang murni dari lapangan sesuai dengan fakta yang terjadi, namun media massa juga mampu membentuk opini publik sesuai dengan kepentingannya. Media massa di sini dijelaskan bukan sebagai institusi yang memberikan fakta apa adanya.
37 38
Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi Massa, h. 72 Jumroni dan Suhaimi, Metode-Metode Penelitian Komunikasi, h. 85
39
1. Fungsi Media Massa a. Fungsi Mediator Netral, menjadi kata kunci dari penjelasan fungsi media massa sebagai mediator.39 Netralitas pekerja media massa memang selalu menjadi perbincangan hangat. Dalam pandangan konstruktivis bahkan menyatakan wartawan itu tidak dapat menyembunyikan keberpihakannya dalam membuat berita. Namun, bukan ini yang akan menjadi pembahasan ke “netralan” media massa. Bukan netral dalam pembentukan berita, netral di sini adalah sikap dari kenetralan media massa dalam melakukakan funsinya sebagai mediator. Media massa diminta netral ketika fungsinya sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah sedang malakukan pertukaran pesan. Kenetralan media massa di sinilah baru ditekankan. Kedua belah pihak yakni masyarakat dan pemerintah selalu meminta kepada media massa dalam menyampaikan pesan keduanya bersifat apa adanya. Misalnya,
ketika
pemerintah
menayampaikan
kebijakannya
kepada
masyarakat, meraka berdua (masyarakat dan pemerintah) meminta media massa dalam menyampaikannya secara apa adanya. Pemerintah meminta kepada media massa agar kebijakan-kebijakan yang telah direncanakan untuk kepentingan masyarakat disampaikan secara apa adanya tanpa ada yang dikurangi atau dilebihkan agar masyarakat dalam menerima informasi tersebut masih secara utuh. Begitupun
39
Ana Nadhya Abrar, Analisis Pers (Teori dan Praktik), (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka 2011), h. 21
40
sebaliknya, masyarakat juga menginginkan kenetralan pihak media massa dalam menyampaikan suaranya ke pemerintah. b. Fungsi Mengawasi Fungsi mengawasi itu bermula dari tugas media massa sebagai public servant. Tuga ini akan membawa media massa pada sendirinya akan membela kepentingan masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, banyak yang menyebut media massa dengan the function of the watchdog. Lalu apakah semua media massa telah menjalankan fungsi ini? Masalah tebesarnya adalah berbenturan dengan aturan main yang ada di dalam media massa tersebut untuk dapat menjalankan fungsi ini oleh media massa itu sendiri. Dalam konteks dunia kerja media massa, aturan main itu menyangkut kebebasan pers, yaitu semacam kebebasan yang diberikan lingkungan media massa itu. Kebebasan untuk merefleksikan segala dinamika yang ada dalam masyarakat. Berpedoman kepada pengalaman empiris, tidak ada kebebasan pers yang bersifat absolut. Ia merupakan tarik menarik antara keinginan berbagai macam institusi yang ada di luar pers untuk menyetel daya tahan personal media massa untuk menjaga otonomi dan integritasnya. Misalnya, institusi politik, birokrasi, ekonomi dan sebagainya.40 Cara yang bisa ditempuh oleh media massa untuk menjalankan fungsi mengawasi adalah menjadikan berita sebagai alat kontrol sosial. Maksud berita sebagai kontrol sosial adalah memberitakan peristiwa yang buruk, keadaan yang tidak pada tempatnya, dan ihwal yang menyalahi aturan; supaya peristiwa buruk tidak 40
Ibid, h. 22
41
terulang lagi dan kesadaran berbuat baik serta menaati peraturan makin tinggi. Maka, berita sebagai alat kontrol sosial bisa disebut “berita buruk”.41 c. Fungsi Menyediakan Informasi Fungsi utama bagi media massa di belahan dunia manapun ialah menyediakan informasi. Informasi yang disampaikan berkaitan dengan kepentingan orang banyak dan memiliki manfaat untuk orang banyak. Untuk mempermudah kinerjanya ini dalam menyediakan informasi kepada khalayak media massa membutuhkan sebuah kebebasan. Menayadari hal tersebut, khalayak meminjamkan kebebasannya kepada pers. Kebebasan inilah yang dikenal sebagai kebebasan pers. Sekalipun namanya kebebasan pers, namun kebebasan ini berasal dari khalayak. Disebut kebebasan pers karena untuk memenuhi kebutuhan khalayak akan informasi. Pers disini harus memahami, bahwa kebebasan yang ia miliki adalah dari khalayak, maka dari itu dalam menyampaikan informasi harus sesuai dengan norma yang berlaku dikhalayak. Meski begitu kebebasan pers tidak mutlak. Terdapat berbagai batasan yang membatasi kebebasan pers. Batasan itu meliputi KUHP, UU No. 40 Tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik, hingga Code of Conduct atau Code of Practice yang dimiliki pers. Semua batasan ini bukan ditujukan untuk menghalangi pers menyediakan informasi, melainkan untuk menjaga agar pers tidak terjerumus kepada tindakan sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Lebih dari itu, batasan ini juga
41
ibid, h. 23
42
dimaksudkan untuk melindungi khalayak dari kerugian yang mungkin saja mereka alami.42 d. Fungsi Menghibur Banyak yang bisa ditampilkan oleh media massa untuk menghibur khalayak. Namun di sini, sesuatu yang menghibur itu bukan dalam bentuk berita. Maka banyak pekerja media yang berpaling kepada fiksi untuk dapat menghibur khalayak. Selain itu, media massa juga menyediakan iklan untuk menghibur khalayaknya agar dapat keluar sejenak dari rutinitas kehidupan yang begitu sulit. Yang perlu di garis bawahi, ialah bagaimana iklan dapat menciptakan kebutuhan semu kepada khalayak. Jangan sampai kita mudah terpesona oleh kecanggihan sebuah iklan. Begitu canggihnya sehingga khalayak menjadi terpesona dan menerima begitu saja informasi yang disebarkan. Kebutuhan semu, menurut Herbert Marcuse, adalah “segala kebutuhan yang ditanamkan ke dalam masing-masing individu demi kepentingan sosial tertentu dalam represinya. Dalam konteks iklan, yang menanamkan kebutuhan semu adalah kaum kapitalis melalui media massa. Secara praktis, kaum kapitalis bersama-sama dengan media massa memanipulasi kebutuhan semu menjadi kebutuhan yang perlu atau malah harus dipenuhi oleh khalayak. Kaum kapitalis dan media massa menciptakan suasana yang membuat khalayak tidak lagi sadar apakah yang ditawarkan iklan memang benar-benar dibutuhkan atau tidak.43
42 43
Ibid, h. 25 Ibid, h. 28
BAB III PROFIL MEDIA A. Harian Republika 1. Sejarah Perusahaan Republika adalah koran nasional yang dilahirkan oleh kalangan komunitas muslim bagi publik di Indonesia. Penerbitan tersebut merupakan puncak dari upaya panjang kalangan umat Islam, khususnya para wartawan profesional muda yang dipimpin oleh ex wartawan Tempo, Zaim Uchrowi yang telah menempuh berbagai langkah.1 Harian umum Republika diterbitkan atas kehendak mewujudkan media massa yang mampu mendorong bangsa menjadi kritis dan berkualitas. Yakni bangsa yang mampu sederajat dengan bangsa maju lain di dunia, memegang nilai-nilai spiritualitas sebagai perwujudan Pancasila sebagai filsafat bangsa, serta memiliki arah gerak seperti digariskan UUD 1945.2 Kehendak melahirkan masyarakat demikian searah dengan tujuan, cita-cita dan program Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang dibentuk pada 5 Desember 1990. Salah satu dari program ICMI yang disebarkan ke seluruh Indonesia, antara lain, mencerdaskan kehidupan bangsa melalui program peningkatan 5K, yaitu: Kualitas Iman, Kualitas Hidup, Kualitas Kerja, Kualitas Karya, dan Kualitas Pikir.3
1
Mengutip dari Skripsi Fauziah Mahasiswi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta, “Analisis Wacana Pemberitaan Kekerasan Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Harian Umum Republika (Edisis 22 November-25 November 2010), h. 55 2 Dokementasi Harian Umum Republika, (Buncit Raya: PT. HU Republika) tanggal 19 Oktober 2012 3 Ibid
43
44
Untuk mewujudkan tujuan, cita-cita, dan program ICMI di atas, beberapa tokoh pemerintah dan masyarakat yang berdedikasi dan komitmen pada pembangunan bangsa dan masyarakat Indonesia, yang beragama Islam, menyusun Yayasan Abdi Bangsa pada 17 Agustus 1992. Yayasan ini kemudian menyusun tiga program utamanya:4 1. Pengembangan Islamic Center 2. Pengembangan CIDES (Center for Information and Development Studies) 3. Penerbitan Harian Umum Republika. Pendiri Yayasan Abdi Bangsa 48 orang, terdiri dari beberapa menteri, pejabat tinggi Negara, cendekiawan, tokoh masyarakat, serta pengusaha. Mereka antara lain, Ir. Drs. Ginanjar Kartasasmita, Haji Harmoko, Ibnu Sutowo, Muhammad Hasan, Ibu Tien Soeharto, Probosutedjo, Ir. Aburizal Bakrie, dan lain-lainnya. Sedangkan Haji Muhammad Soeharto, Presiden RI, berperan sebagai pelindung Yayasan. Sementara Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, yang juga menjabat Ketua Umum ICMI, dipercaya sebagai Keua Badan Pembina Yayasan Abdi Bangsa.5 Untuk mewujudkan programnya menerbitkan sebuah Koran harian, pada 28 November 1992 Yayasan Abdi Bangsa mendirikan PT Abdi Bangsa. Melalui proses, Yayasan kemudian memperroleh SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) dari Departemen Penerangan Republik Indonesia., sebagai modal awal penerbitan Harian
4 5
Ibid Ibid
45
Umum
Republika.
SIUPP
itu
bernomor
283/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1992
tertanggal 19 Desember 1992.6 Nama Republika sendiri berasal dari ide Presiden Soeharto yang disampaikannya saat beberapa pengurus ICMI Pusat menghadap padanya untuk menyampaikan rencana peluncuran harian umum tersebut. Sebelumnya, Koran ini akan diberi nama, antara lain, “Republik.”7 Harian Umum Republika mulai terbit perdana pada tanggal 4 Januari 1993. Pada masa izin untuk menerbitkan harian umum atau Koran terbilang sangat sulit, hasil dari ICMI se-Indonesia yang dapat menembus ketatnya pemerintahan untuk izin penerbitan. Harian Umum Republika menjadi suatu berkah dengan dapat keterwakilannya aspirasi umat Islam di dalam wacana nasional sehingga menumbuhkan pulralisme informasi kepada masyarakat dan merupakan perusahaan media pertama yang menjadi perusahaan publik.8 Harian Umum Republika juga menjadi “media pertama” yang melakukan Cetak jarak Jauh (CJJ) pada tanggal 17 Mei 1997, di Solo. Bidang teknologi Republika terbukti menjadi media pertama di Indonesia yang mengembangkan media Online (www.republika.co.id) yakni pada 17 Agustus 1995. Beberapa hari menjelang kemunculan Microsoft sendiri meluncurkan Internet Explorer (IE).9
6
Ibid Ibid 8 Mengutip dari Skripsi Fauziah Mahasiswi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta, “Analisis Wacana Pemberitaan Kekerasan Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Harian Umum Republika (Edisis 22 November-25 November 2010), h. 55 9 Ibid, h. 55 7
46
Ideologi Republika adalah ideology pemiliknya, PT Abdi Bangsa, yaitu: Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keislaman; dengan tujuan mempercepat terbentuknya civil society. Orientasi inilah yang sehari-hari dituangkan Republika dalam bentuk informasi dan sajian lainnya. Republika menampilkan islam dengan wajah moderat.10 a. PT Abdi Bangsa PT Abdi Bangsa, penerbit Harian Umum Republika, didirakan pada 28 November 1992 di Jakarta. Perusahaan yang di bawah Yayasan Abdi Bangsa ini bergerak dalam bidang usaha penerbitan dan percetakan pers. Pengelolaan perseroan dilakukan oleh Direksi di bawah Dewan Komisaris yang anggotanya dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Direksi, dalam mengelola perseroan, dibantu oleh Pembina Manajemen.11 PT. Abdi Bangsa, dalam upaya penggallan dana untuk pengembangan usahanya, melakukan penjualan saham kepada masyarakat. Tampaknya, PT. Abdi Bangsa akan menjadi perusahaan terbesar di dunia, dalam arti jumlah pemilikan sahamnya.12 Penjualan saham PT Abdi Bangsa memang unik: satu lembar saham hanya boleh dimiliki oleh satu keluarga. Maka dengan menawarkan 2,9 juta lembar saham
10
Mengutip dari Skripsi Ririn Restu Utami Mahasiswi Jurusan Jurnalistik Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta, “Analisis Framing Pemberitaan Kasus Gayus Tambunan di Republika dan Media Indonesia Periode November 2010, h. 53 11 Dokementasi Harian Umum Republika, (Buncit Raya: PT. HU Republika) tanggal 19 Oktober 2012 12 Ibid
47
kepada masyarakat, berarti PT. Abdi Bangsa akan dimiliki oleh 2,9 juta kepada keluarga/pemegang saham.13 2. Visi dan Misi Harian Republika a. Visi Harian Republika Republika adalah sebuah surat kabar yang lahir di tengah Indonesia yang berubah secara cepat. Dalam perubahan yang melanda hampir semua aspek kehidupan ini - politik, ekonomi, Iptek, social, budaya – “keterbukaan” menjadi kata kunci. Republika memilih berposisi untuk turut mempersiapkan masyarakat Indonesia memasuki masa dinamis ini, tanpa perlu kehilangan segenap kualitas yang telah dimilikinya.14 Motto Republika “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” menunjukkan semangat mempersiapkan masyarakat memasuki era baru itu. Keterbukaan dan perubahan telah dimulai dan tak ada langkah kembali, bila kita memang kita bersepakat mencapai kemajuan. Meski demikian, mengupayakan perubahan yang juga pembaharuan tidak mesti mengganggu stabilitas yang telah susah payah dibangun.15 Keberpihakan Republika terarah kepada sebesar-besar penduduk negeri ini, yang mempersiapkan diri bagi sebuah dunia yang lebih baik dan adil. Media Massa, dengan Republika sebagai salah satu darinya, hanya jadi penopang agar langkah itu bermanfaat bagi kesejahteraan bersama. 16
13
Ibid Ibid 15 Ibid 16 Ibid 14
48
b. Misi Harian Republika Misi Republika dibebagai bidang kehidupan adalah sebagai berikut: Politik. Dalam bidang politik, Republika mendorong demokratisasi, dan optimalisasi lembaga-lembaga Negara, partisipasi politik semua lapisan masyarakat, and pengutamaan kejujuran dan moralitas dalam politik.17 Ekonomi. Keterbukaan dan demokratisasi ekonomi menjadi kepedulian Republika,
mempromosikan
profesionalisasi
yang
mengindahkan
nilai-nilai
kemanusiaan dalam menajemen, menekankan perlunya pemerataan sumber-sumber daya ekonomi, dan mempromosikan prinsip-prinsip etika dan moralitas dalam bisnis.18 Budaya. Republika mendukung sikap yang terbuka dan apresiatif terhadap bentuk-bentuk kebudayaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dari manapun datangnya, mempromosikan bentuk-bentuk kesenian dan hiburan yang sehat, mencerdaskan, menghaluskan perasaan, mempertajam kepekaan nurani, serta bersikap kritis terhadap bentuk-bentuk kebudayaan yang cenderung merduksi manusia dan mendangkalkan nilai-nilai kemanusiaan.19 Agama. Dalam bidang ini, Republika mendorong sikap beragama yang terbuka
sekaligus
kritis
terhadap
realitas
social-ekonomi
kontemporer,
mempromosikan semangat toleransi yang tulus, mengembangkan penafsiran ajaran-
17
Ibid Ibid 19 Ibid 18
49
ajaran ideal agama dalam rangka mendapatkan pemahaman yang segar dan tajam, serta mendorong pencarian titik temu di antara agama-agama.20 3. Konsep Produk Banyak pendapat yang muncul mengenai Koran ini. Ada yang bilang “beritanya berani”, sebagian lagi menyebutnya “sebagai Koran masa depan”. Lainnya melihatnya sebagai Koran yang menyajikan gaya jurnalistik baru.21 Semua pendapat ini sah-sah saja, sebenarnya, apa yang kami antarkan adalah fakta yang memang semestinya di tampilkan. Perbedaannya ada dalam pengemasan, pendalaman dan penyajian. Republika cenderung menyajikannya lebih atraktif, jelas dan tuntas sehingga tidak perlu mengernyitkan dahi untuk memahaminya.22 a. Jurnalisme yang Khas Corak jurnalisme Republika dilandasi keinginan untuk menyajikan informasi yang selengkapnya bagi para pembacanya. Republika berupaya mengembangkan corak Jurnalisme yang “enek dibaca” (readable). Bahasa dan gaya penuturannya diupayakan populer, renyah dan tidak kaku tanpa mengabaikan kaidah bahasa.23 Visualisasi dan disain menarik dalam bentuk penonjolan unsur grafis yang informatif, (berupa gambar, foto, tabel) serta eksploitasi cetakan warna juga merupakan kekuatan surat kabar ini. Hal ini ditunjang oleh sajian berita yang tuntas pada satu halaman, tanpa bersambung ke halaman lain. Dengan demikian, pembaca
20
Ibid Ibid 22 Ibid 23 Ibid 21
50
memiliki waktu lebih banyak untuk melacak berita maupun informasi di halamanhalaman lain.24 Tak terlalu berlebihan kiranya bila Republika pernah menyandang predika sebagai Juara I dalam tata wajah terbaik media cetak nasional pada tahun pertama penerbitannya.25 b. Topik-topik yang Akrab Pilihan topik Republika tidak mengandung potensi untuk menjadi terlalu filosofis. Yang lebih memperoleh perhatian adalah topik-topik yang dekat dengan dan berdampak langsung dengan masyarakat pembaca. Ini tidak dengan sendirinya berarti Republika mengabaikan kedalaman dan keseriusan. Republika justru berupaya mengembangkan semacam surat kabar “semi magazine”. Artinya, akan banyak berita yang ditulis dengan gaya features.26 Dalam hal ini apa yang berlangsung sehari-hari sebisa mungkin dibingkai, ditefsirkan, diberi kedalaman. Malahan beberapa topik terbukti menjadi cirri khas yang kental dalam ingatan sebagian besar pembaca. Ambilah contoh: Resonansi, Hikmah, Solilokul, Wacana, Tajuk; ataupun yang disajian dalam lembar khusus, seperti suplemen Tekad, Rekor, Manajer, Trend Teknologi, Dialog Jumat, Koran Kecil dan Selasar.27
24
Ibid Ibid 26 Ibid 27 Ibid 25
51
c. Republika dan Pembaharuan Bila diamati, sejak kelahirannya telah banyak penyempurnaan yang dilakukan Republika. Tak hanya dalam disain penampilan korannya, melainkan juga isi. Kini porsi berita maupun artikel yang berkaitan dengan bisnis akan lebih banyak dijumpai da;am setiap halaman.28 Semua ini merupakan upaya pemenuhan tuntutan khalayak pembaca yang semakin menigkat, baik dalam hal gaya hidup maupun status sosial ekonominya.29 4. Struktur Redaksi Pemimpin redaksi
: Nasihin Masha
Wakil pemimpin redaksi
: Arys Hilman Nugraha
Redaktur pelaksana koran
: Elba Damhuri
Redaktur pelaksana newsroom
: Maman Sudiaman
Redaktur pelaksana online
: M Irwan Ariefyanto
Redaktur senior
: Anif Punto Utomo
Wakil redaktur pelaksana
: Irfan Junaidi, Syahrudin elFikri, Kumara Dewatasari
Asisten redaktur pelaksana
: Firkah Fansuri, Heri Ruslan, Johar Arief, Joko Sadewo, Nur Hasan Murtiaji, Subroto
Sekretaris redaksi
: Hamidah Sagaf
Kepala quality control dan bahasa
: Rakhmat Hadi Sucipto
28 29
Ibid Ibid
52
Kepala perwakilan Jawa Barat
: Rachmat Santosa Basarah
Kepala perwakilan DIY, Jateng & Jatim : Haryadi B Susanto Reporter senior
: Harun Husein, Muhammad Subarkah, Nurul S Hamami, Selamat Ginting, Siwi Tri Puji Budiwiyati, Teguh Setiawan
Kepala desain
: Sarjono
Staf redaksi
:
Agus Yulianto, Alwi Shahab, Andi Nur Aminah, Andri Saubani, Anjar Famiarto, Asep K Nurzaman, Budi Raharjo, Burhanuddin Bella, Darmawan Septiyosa, Dewi Mardiani, Didi Purwadi, Hendro Yuwanto, EH Ismail, Feri Kisihandi, Fitrian Zamzami, Heri Purwaka, Indira Rezki Sari, Irwan Kelana, Israr, Khairul Azwar, M Ikhsan Shiddieqy, Nashih Nasrullah, Natalia Endah Hapsari, Nidia Zuraya, Nina Chairani Ibrahim, Riyantono Oemar, Rahmat Budiharto, Ratna Puspita, Reny Dwi Nanda, R Hiru Muhammad, Stevy Maradona,
Taufiqurrahman
Bachdari,
Teguh
Firmansyah,
Wahidach
Handasah, Wulan Tunjung Palupi, Yeyen Rostiyani, Yogi Ardhi Cahyadi, Yusuf Asidiq, Zaky Alhamzah, Erwin Dwi Putranto, Abdullah Sammy, Agus Raharjo, Ahmad Islamy Jamil, Ahmad Reza Safitri, Amri Amrullah, Ani Nursalikah, A Syalaby Ikhsan, Bilal Ramadhan, Bowo Pribadi, Citra Ristia Rini, Damanhuri Zuhri, Darmawan, Desi Susilawati, Devi Angraini Oktavika, Djoko Sucheno, Dito Papilanda, Dwi Murdaningsih, Diyah Ratna Meta
53
Novia, Edi Setyoko, Eko Widiyatno, Herdy Nasrul, Eri Purnama Putra, Esthi Maharani, Fernan Rahadi, Fitria Handayani, Riska Yolandha, Ichsan Emrald Alamsyah, Indah Wulandari, Irfan Fitrat Pribadi, Lilis Sri Handayani, Lingga Permesti, Mansyur Faqih, Meiliyani Fauziah, Muhammad Akbar, Muhammad Akbar Wijaya, Muhammad Fakhruddin, Mutia Ramadhani, M Hafil, Neni Ridarineni, Nur Aini, Rosita Budi Suryaningsih, Rusdy Nurdiansyah, Satya Festiani, Sefti Oktarianisa, Setyanavidita Livikacansera, Susie Evidia Yuvidianti, Youbal Ganesha Rasyid, Yulianingsih, Tahta Aidillah, Aditya Pradana Putra, Agung Suprianto, Wihdan Hidayat, Nian Poloan (Medan), Mastril Aries (Palembang), Ahmad Baraas (Bali).30 5. Segmentasi Pembaca Harian Umum Republika juga memilik target pembaca antara lain adalah beragama Islam dan agama lain, memiliki golongan professional, manajer, ekskutif, pelajar, dan pengusaha, dengan mengambil pasar berskala nasional. Pembaca Harian Umum Republika untuk golongan muda pria umur 20-29 tahun kisaran 31% dan untuk umur 30-39 tahun sekitar 39%. Kemudian untuk golongan muda wanita umur 20-39 tahun sekitar 21% dan untuk umur 30-39 tahun 22%.31
30
Republika, 19 November 2012, h. 4 Mengutip dari Skripsi Fauziah Mahasiswi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta, “Analisis Wacana Pemberitaan Kekerasan Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Harian Umum Republika (Edisis 22 November-25 November 2010), h. 62 31
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS DATA A. Konteks Kasus Kasus korupsi Nazaruddin ini sangat mengejutkan banyak pihak. Dan untuk menyelesaikan kasus ini pun sesungguhnya membutuhkan waktu yang sangat lama. Pernah muncul dipermukaan bahwa untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan mantan bendahara umum Partai Demokrat ini membutuhkan waktu seratus tahun. Awal mula kasus ini adalah dari tertangkapnya Sesmenpora (Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga) Wafid Muaharram, bos PT Duta Graha Indah M El Idris, dan seorang perantara Mindo Rosalina. Ketiganya ditangkap atas dugaan penyuapan terkait proyek Wisma Atlet SEA Games 2011. Pengacara Rosalina, Kamarudin Simanjuntak menyatakan kliennya sebagai bawahan Nazarudin. Pernyataan ini terus bergulir di media massa dan menimbulkan dugaan keterlibatan beberapa elit partai tersebut. Tentu saja Nazaruddin menolak pernyataan dari pengacara Rosalina tersebut. Nazaruddin membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya dan Partai Demokrat. Pemberitaan tersebut bergulir di media massa tentang kerterkaitannya Nazarudin dengan kasus penyuapan tersebut memaksa Dewan Kehormatan Partai Demokrat memecat Nazaruddin dari jabatan Bendahara Umum. Pada tanggal 24 Mei 2011 KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menerbitkan surat larangan bepergian ke luar negeri terhadap Nazaruddin. Namun, Nazaruddin telah terbang ke Singapura dengan alasan berobat, bersamaan waktunya dengan pengumuman pemecatan dirinya dari Demokrat. 54
55
Inilah awal mula pelarian Nazaruddin di luar negeri. Pada 10 Juni 2011 Partai Demokrat membentuk tim yang terdiri atas Sutan Bhatoegana, Jafar Hafsah dan Jhonny Allen Marbun. Tim berhasil menemui Nazaruddin di Singapura, namun gagal membawa pulang Nazaruddin ke tanah air. Keberadaan Nazaruddin di Singapura karena sedang berobat dan dalam keadaan sakit berdasarkan keterangan pers yang dilakukan Partai Demokrat. Selama pelariannya di luar negeri, Nazaruddin selalu membeberkan keterlibatan beberapa kader Partai Demokrat kepada para wartawan melalui blackberry messanger. Sampai pada akhirnya tanggal 14 Agustus 2011 Nazarudin berhasil dibawa pulang dari persembunyiannya di Cartagena, Kolombia. Bagi Harian Republika korupsi sudah mendarah daging di negeri ini. Disetiap instansi pemerintahan di negeri ini sudah ada dugaan kasus korupsinya. Maka dari itu Republika ingin bergerak bersama masyarakat untuk melawan tindak pidana korupsi. Dalam kasus korupsi ini Republika mengedepankan dirinya sebagai musuh bersama terhadap korupsi. Seperti apa yng diungkapkan oleh Wakil Redaktur Pelaksana Harian Umum Republika, Syahrudin El-Fikri: Karena kita melihat korupsi ini sudah mendarah daging di negeri ini di setiap instansi di setiap tempat sudah ada tindak korupsi, maka mau tidak mau maka kita ingin bersama semua elemen masyarakat untuk menyatakan sebagai musuh bersama bagi korupsi apapun bentuknya.1
1
Wawancara pribadi dengan Wakil Redaktur Pelaksana Harian Umum Republika Syahrudin El-Fikri, Jakarta, 19 Oktober 2012
56
Bagi Harian Republika korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang dapat mengakibatkan kepada Negara dan masyarakat. Masa depan anak bangsa pun akan terganggu dengan semakin merebaknya kasus korupsi. Republika berharap agar setiap Undang-undang yang mengatur tentang kasus korupsi dapat berlaku bagi siapapun yang melakukannya. Republika juga mendorong agar lembaga pemerintahan seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif mendorong bersama-sama agar korupsi itu segera diberantas.2 Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, dipandang Republika sebagai bagian dari efek mahalnya demokrasi langsung yang ada di negeri ini. Siapapun calon yang berhasil lolos dalam pemilihan umum maka dia akan segera memikirkan bagaimana cara mengembalikkan modalnya selama kampanye kembali utuh. Kasus ini sudah seperti gunung es di negeri ini. Hal ini dipandang Republika karena memang ada sistem yang membuat mereka melakukan tindakan yang tidak jujur. 3 Republika dalam mengembangkan kasus Nazaruddin ini yang hampir selalu ada “nyanyian-nyanyian” dari Nazaruddin yang mengatakan bahwa dalam kasusnya ini tidak hanya dia yang terlibat, masih ada sejumlah kader Partai Demokrat yang ikut terlibat dalam kasus ini. Republika dalam menanggapi hal tersebut mau tidak mau mencari sumber yang valid dalam membuat berita. Bagi Republika jika ada informasi yang berkembang dalam kasus ini, maka Republika harus mengkrosceknya kepada oknum-oknum yang bersangkutan.4
2
Wawancara pribadi dengan Wakil Redaktur Pelaksana Harian Umum Republika Syahrudin El-Fikri, Jakarta, 19 Oktober 2012 3 Wawancara pribadi dengan Wakil Redaktur Pelaksana Harian Umum Republika Syahrudin El-Fikri, Jakarta, 19 Oktober 2012 4 Wawancara pribadi dengan Wakil Redaktur Pelaksana Harian Umum Republika Syahrudin El-Fikri, Jakarta, 19 Oktober 2012
57
Dalam memandang betapa lamanya Nazaruddin berhasil kabur dari kejaran KPK dan Kepolisian, Republika memandangnya sebagai ada titik lemah dari lembaga penegakan hukum. Kita sudah banyak melihat, orang-orang yang telah terindikasi kasus korupsi, dia masih bisa saja keluar dari negeri ini dengan alasan berobat. Inilah yang mejadi titik lemah dalam pemberantasan suatu kasus korupsi menurut Republika. Seharusnya jika seseorang sudah terindikasi terlibat dalam suatu kasus korupsi, ada pencegahan lebih awal agar yang bersangkutan tidak kabur ke luar negeri. Kelemahan-kelemahan seperti inilah yang harus cepat diperhatikan oleh para aparat pemerintah dan KPK.5 1. Paparan Singkat Objek Penelitian Republika Dalam penelitian ini ada 10 berita yang menjadi objek penelitian peneliti. Kesepuluh berita tersebut adalah berita pada tanggal 3 Juni 2011 “KPK Pastikan Panggil Nazaruddin”, tanggal 6 Juni 2011 “Langkah Jemput Paksa Bergantung Status Nazaruddin”, tanggal 7 Juni 2011 “Demokrat Gagal Bawa Pulang Nazaruddin”, tanggal 9 Juni 2011 “KPK Resmi Panggil Nazaruddin”, tanggal 10 Juni 2011 “Nazaruddin Diduga Disembunyikan”, tanggal 11 Juni 2011 “Nazaruddin Mangkir”, tanggal 12 Juni 2011 “Pemerintah dan KPK Lamban”, tanggal 16 Juni 2011 “KPK Pastikan Panggil Paksa Nazaruddin”, tanggal 18 Juni 2011 “Demokrta Respons Tudingan Nazar” dan pada tanggal 21 Juni 2011 “KPK Segera Panggil TPF Demokrat”. Dari kesemua berita tersebut yang terbit pada bulan Juni 2011, peneliti mengambil kesemuanya untuk dijadikan objek penelitian. 5
Wawancara pribadi dengan Wakil Redaktur Pelaksana Harian Umum Republika Syahrudin El-Fikri, Jakarta, 19 Oktober 2012
58
B. Analisis Framing Pemberitaan Kasus M Nazaruddin di Harian Umum Republika 1. Republika Tanggal 3 Juni 2011 Judul
: KPK Pastikan Panggil Nazaruddin
Problem identification. Harian Republika mengidentifikasi berita ini sebagai Nazaruddin tidak bisa dibawa pulang oleh tim pencari fakta yang dibentuk oleh Partai Demokrat. Tim hanya mampu mengajak Nazaruddin agar pulang ke Indonesia, namun tim tidak bisa memaksa Nazaruddin. Ini dilakukan demi menghormati keputusan Nazaruddin yang merasa sakit dan memutuskan untuk berobat di sana. Sutan menegaskan, tim yang dipimpinnya ke Singapura bukan merupakan tim penjemputan. Tim ini berangkat ke Singapura pada Rabu (1/6) malam. Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah mengatakan, tim akan berupaya mengajak Nazaruddin pulang ke tanah air. Causal interpretation. Dalam keseluruhan berita ini, faktor kesehatan dan status hukum Nazaruddin sebagai penyebab masalah. Selama kedua faktor ini belum memiliki kejelasan maka Nazaruddin akan terus berada di sana. Hal ini terlihat dari apa yang disampaikan oleh Juru Bicara KPK Johan Budi yang menyatakan sampai saat ini belum menentukan jadwal pemanggilan Nazaruddin. Seperti yang dituliskan dalam berita tersebut: “Meskipun sudah memiliki rencana memanggil dan memeriksa mantan bendahara umum Partai Demokrat, M Nazaruddin, KPK belum menentukan jadwal pemanggilan. Hingga kini, penyidik KPK belum mengajukan jadwal pemanggilan terhadap Nazaruddin kepada pimpinan KPK. “Itu masalah waktu saja. Penyidik hingga hari ini belum menjadwalkannya. Tapi kalau dipanggil, iya,” kata Juru
59
Bicara KPK Johan Budi SP kepada Republika, kamis (2/6).” Sedangkan tim pencari fakta dari Partai Demokrat menegaskan, tim ini dibentuk bukan untuk menjemput Nazaruddin pulang ke Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh ketua tim tersebut Sutan Bhatoegana. Hal ini pun diperkuat oleh pendapat kader Partai Demokrat Ruhut Sitompul seperti yang dituliskan dalam berita tersebut: “Kalau Nazaruddin sudah selesai check up, ngapain lamalama di sana. Ngapain kita jemput, kayak orang antar atau jemput orang haji saja. Dia bisa datang sendiri,” tegas Ruhut.” Berita ini menegaskan bahwa untuk saat ini status kesehatan dan status hukumlah yang menjadi penyebab masalah dalam berita ini sehingga sulit untuk memaksa dia untuk kembali ke tanah air. Moral evaluation. Penilaian atas status hukum dan status kesehatannya Nazaruddin sebagai sumber permasalahan datang dari pendapat petinggi Partai Demokrat dan pimpinan KPK. Penilaian moral terhadap tindakan Nazaruddin yang belum juga kembali ke tanah air merupakan sebuah tindakan yang wajar. Ini dijelaskan oleh Republika yang lebih ingin menuliskan pendapat para petinggi Partai Demokrat dan pimpinan KPK yang merasa belum memiliki alasan cukup untuk memaksa pulang Nazaruddin. Seperti apa yang diungkapkan oleh Edhie Baskoro Sekjen Partai Demokrat, “Hari ini Pak Nazaruddin sedang berobat ke Singapura. Tentunya kita berharap segera sembuh dan kembali mengerjakan tugas-tugasnya.” Kutipan ini menandakan kepergian Nazaruddin ke Singapura adalah bukan untuk
60
menghindari panggilan pihak berwenang, melainkan karena alasan sakit. Keberadaan Nazaruddin di Singapura bukan sebagai tindakan yang salah di mata Republika. Sekretaris Jenderal partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengharapkan Nazaruddin segera sembuh. Saat ditemui wartawan usai peringatan Hari Kesatian Pancasila di gedung MPR, Rabu (1/6), dia mengatakan, hubungan Partai dengan Nazaruddin tetap baik. “Hari ini Pak Nazaruddin sedang berobat ke Singapura. Tentunya kita berharap segera sembuh dan kembali mengerjakan tugas-tugasnya,”katanya. Treatment recommendation. Secara tidak langsung Harian Republika mengajak pembaca untuk tidak perlu tergesa-gesa dalam memberantas korupsi. Penegak hukum dalam hal ini KPK dianggap harus menghormati kesehatan dan status hukum Nazaruddin yang masih sebagai saksi agar tidak memaksa pulang Nazaruddin ke tanah air. Sementara itu, Ketua Departemen Komunikasi DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul menambahkan, partainya masih menunggu keputusan dokter untuk benar-benar bisa membawa Nazaruddin kembali ke Indonesia.
61
Tabel 4. 1: Framing Edisi 3 Juni 2011 “KPK Pastikan Panggil Nazaruddin” Problem Identification
Nazaruddin gagal dibawa pulang oleh tim pencari fakta bentukan Partai Demokrat
Sutan menegaskan, tim yang dipimpinnya ke Singapura bukan merupakan tim penjemputan
Causal interpretation
Status kesehatan dan status hukum yang membuat gagal kepulangan Nazaruddin
“Meskipun sudah memiliki rencana memanggil dan memeriksa mantan bendahara umum Partai Demokrat, M Nazaruddin, KPK belum menentukan jadwal pemanggilan “Kalau Nazaruddin sudah selesai check up, ngapain lama-lama di sana. Ngapain kita jemput, kayak orang antar atau jemput orang haji saja. Dia bisa datang sendiri,” tegas Ruhut.”
Moral evaluation
Belum kembalinya Nazaruddin ke tanah air adalah sebuah tindakan yang wajar
“Hari ini Pak Nazaruddin sedang berobat ke Singapura. Tentunya kita berharap segera sembuh dan kembali mengerjakan tugastugasnya,”katanya.
Treatment recommendation
Republika mengajak pembaca untuk tidak tergesa-gesa dalam memberantas korupsi
Sementara itu, Ketua Departemen Komunikasi DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul menambahkan, partainya masih menunggu keputusan dokter untuk benar-benar bisa membawa Nazaruddin kembali ke Indonesia.
62
2. Republika Tanggal 6 Juni 2011 Judul
: Langkah Jemput Paksa Bergantung Status Nazaruddin
Problem identification. Harian Republika pada berita ini mengidentifikasi dengan melihat tindakan gegabah jika KPK memaksakan kepulangan Nazaruddin ke tanah air. Mengingat status Nazaruddin masih sebagai saksi dan penyidikan kasus ini masih berjalan panjang menyebabkan KPK tidak akan memaksa Nazaruddin untuk segera kembali ke dari Singapura. KPK akan baru mengambil tindakan tegas jika semua bukti menunjukkan keterlibatan Nazaruddin. Busyro menjelaskan, pihaknya tidak ingin bertindak gegabah. Kasus dugaan suap terhadap Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Wafid Muaharram, kata Busyro masih memerlukan pendalaman penyidikan. Ketika semua bukti kuat mengarah ke Nazaruddin, lanjut Busyro, barulah pihaknya mengambil tindakan. Causal interpretation. Status Nazaruddin yang masih sebagai saksi merupakan penyebab masalah dalam pemberitaan ini sehingga KPK tidak akan gegabah untuk memaksanya pulang ke Indonesia. Berita yang dituliskan oleh Harian Republika menolak anggapan yang menyatakan KPK lambat dalam menangani kasus korupsi. Ini terlihat bagaimana Republika yang hanya mencatumkan pendapat yang diberikan oleh pimpinan KPK. Seperti dalam teks berita tersebut yang dituliskan oleh Republika, mengutip dari pendapat Ketua KPK Busyro Muqoddas: “Dia pun menampik penilaian KPK lambat dalam penanganan kasus suap terhadap Sesmenpora. Dia mengatakan, untuk mengungkap suatu kasus korupsi membutuhkan waktu. Kegiatan penyidikan, tegas Busyro, tidak bisa dibatasi karena perkara Nazaruddin bukan
63
persoalan sepele, sementara kasus lain yang ditangani KPK juga banyak.” Hal ini semakin jelas bahwa penyebab masalah dalam berita ini adalah bukanlah pergerakan KPK yang lambat dalam menangani masalah korupsi, tetapi karena perjalanan panjang yang harus ditempuh KPK untuk mengungkap kasus korupsi yang menyebabkan status Nazaruddin masih sebagai saksi sehingga sulit untuk memulangkan kembali ke tanah air. Moral evaluation. Status hukum Nazaruddin yang masih sebagai saksi dianggap sebagai sumber masalah sehingga sulit untuk memaksanya pulang ke tanah air ini didukung oleh pendapat-pendapat dari pihak KPK. Pihak KPK dalam berita ini dibingkai dalam posisi yang tidak bersalah. Ini terlihat dari apa yang disampaikan oleh Busyro Muqoddas dan Haryono Umar sebagai pimpinan KPK. Klaim moral yang diungkapkan Busyor Muqoddas dalam berita ini dengan kalimat berikut: “Dia mengatakan untuk menyelesaikan kasus korupsi membutuhkan waktu.” Klaim seperti ini sangat menunjukkan bagaimana KPK bekerja sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak akan mengambil tindakan gegabah. Wakil ketua KPK Haryono Umar menambahkan, saat ini KPK tidak berkepentingan menjemput Nazaruddin ke Singapura. Haryono menambahkan, dengan status Nazaruddin hanya sebagai saksi, KPK tidak melakukan upaya penjemputan ke Singapura. “(Nazaruddin) masih sebagai saksi. Kalau sudah terjadi tersangka, baru dijemput,” kata Haryono, kemarin (5/6). Treatment recommendation. Dalam melihat pemberitaan ini, Republika merekomendasikan agar kasus seperti ini diikuti dengan prosedur yang ada. Jangan mengambil tindakan di luar hukum dalam menegakkan keadilan. Pemberantasan
64
korupsi membutuhkan waktu, sehingga pembaca harus bersabar dalam menanti langkah selanjutnya dari KPK, apalagi untuk membongkar kasus sebesar Wisma Atlit ini. Dia pun menampik penilaian KPK lambat dalam penanganan kasus suap terhadap Sesmenpora. Dia mengatakan, untuk mengungkap suatu kasus korupsi membutuhkan waktu. Kegiatan penyidikan, tegas Busyro, tidak bisa dibatasi karena perkara Nazaruddin bukan persoalan sepele, sementara kasus lain yang ditangani KPK juga banyak. Tabel 4.2: Framing Edisi 6 Juni 2011 “Langkah Jemput Paksa Bergantung Status Nazaruddin” Problem identification
Tindakan gegabah jika KPK menjemput paksa Nazaruddin
Busyro menjelaskan, pihaknya tidak ingin bertindak gegabah
Causal interpretation
Status Nazaruddin yang masih sebagai saksi
Dia pun menampik penilaian KPK lambat dalam penanganan kasus suap terhadap Sesmenpora. Dia mengatakan, untuk mengungkap suatu kasus korupsi membutuhkan waktu
Moral evaluation
Tindakan KPK yang tidak menjemput paksa Nazaruddin dinilai sudah tepat
Wakil ketua KPK Haryono Umar menambahkan, saat ini KPK tidak berkepentingan menjemput Nazaruddin ke Singapura. Haryono menambahkan, dengan status Nazaruddin hanya sebagai saksi, KPK tidak melakukan upaya penjemputan ke Singapura.
Treatment recommendation
Penanganan kasus korupsi seharusnya mengikuti prosedur yang ada
Dia mengatakan, untuk mengungkap suatu kasus korupsi membutuhkan waktu
65
3. Republika Tanggal 7 Juni 2011 Judul
: Deomkrat Gagal Bawa Pulang Nazaruddin
Problem identification. Dalam berita ini Harian Rapublika mengidentifikasi berita ini pertama-tama dengan menilai tim pencari fakta yang dibentuk oleh Partai Demokrat tidak berwenang memakasa Nazaruddin untuk pulang ke tanah air. Tim Pencari Fakta yang dibentuk Partai Demokrat (Sutan Bhatoegana, Jafar Hafsah, dan Jhonny Allen Marbun) hanya bertugas untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Nazaruddin dan mengajaknya bukan memaksanya agar mau kembali ke tanah air. Tim khusus yang dibentuk Partai Demokrat telah bertemu mantan bendahara umum Partai Demokrat M Nazaruddin di Singapura. Namun tim itu gagal mengajak pulang Nazaruddin pulang ke Indonesia. “Tim sudah bekerja dan berhasil berkomunikasi dan bertemu langsung dengan yang bersangkutan di Singapura”, ujar Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di kantor DPP Partai Demokrat, Senin (6/6). Causal interpretation. Kepulangan Nazaruddin msih terkendala status hukum dan status kesehatannya. Letak awal dan masalah bukan pada tim pencari fakta Partai Demokrat yang tidak bisa membawa pulang Nazaruddin dari Singapura. Hal ini dapat dibaca dari isi berita yang berasal dari wawancara dengan Anas Urbaningrum Ketua Umum Partai Demokrat pada alinea pertama. “Tim sudah bekerja dan berhasil berkomunikasi dan bertemu langsung dengan yang bersangkutan di Singapura.” Atau dapat dilihat juga dari isi berita yang memuat hasil kesimpulan yang dibuat oleh tim pencari fakta Partai Demokrat.
66
“Dari hasil komunikasi dengan Nazaruddin, Demokrat menyimpulkan tiga hal. Pertama, Nazaruddin sedang sakit dan berobat di Singapura. Kedua, sudah selesai berobat, Nazaruddin akan kemabli ke tanah air. Ketiga, Nazaruddin siap memberikan klarifikasi mengenai informasi yang kini tengah didiskusikan publik.” Pemuatan hasil wawancara dengan mereka seperti di atas, ini sangat menunjukkan bahwa Harian Republika mengidentifikasi penyebab masalah dalam berita ini adalah dengan melihat status hukum Nazaruddin dan status kesehatannyalah yang menyebabkan dirinya belum dibawa kembali atau bahkan mengembalikan dirinya sendiri ke tanah air. Republika tidak melihat tim pencari fakta yang dibentuk Partai Demokrat sebagai penyebab masalah dari lamanya Nazaruddin kembali ke tanah air. Moral evaluation. Penilaian atas status hukum dan status kesehatan Nazaruddin sebagai penyebab masalah datang dari beberepa pendapat elit yang samasama menganggap keberadaan Nazaruddin di Singapura bukan sebagai pelarian dia dari penegakan hukum. Penilaian moral yang diberikan kepada Nazaruddin menekankan bahwa keberadaannya di Singapura adalah sebagai tindakan yang tepat. Pertama, keberadaan dia disana adalah karena kondisi kesehatannya yang buruk, dan diberikan kesempatan untuk berobat. Kedua, belum kembalinya Nazaruddin ke tanah air ini karena status hukumnya belum sampai menunjukkan keterlibatannya dalam kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum membuat surat panggilan untuk Nazaruddin. Menurut Haryono, KPK belum membutuhkan keterangan Nazaruddin terkait kasus suap dalam proyek pembangunan wisma Atlet SEA Games 2011, Palembang. “Surat pemanggilan belum disampaikan oleh penyidik dan
67
belum ada di meja pimpinan,” kata Haryono di kantornya, Senin (6/6). Treatment recommendation. Atas semua identifikasi tersebut, Harian Republika menekankan kepada KPK agar lebih cepat bergerak dalam melakukan proses hukum yang sedang terjadi kepada Nazaruddin. Penuntasan kasus ini sangat penting demi mengklarifikasi berbagai tuduhan yang menuju pada dirinya dan Partai Demokrat. Menurut Nazaruddin, segala macam tuduhan padanya hanyalah tuduhan imajinasi tanpa bukti. “Semakin cepat dituntaskan maka berbagai isu akan cepat berakhir. Tudingan itu bisa menjadi jelas dengan pembuktian lewat jalur hukum,” ujar Nazaruddin. Nazaruddin menegaskan, siap dimintai keterangan oleh KPK bila diperlukan. “Saya siap diperiksa,” kata Nazaruddin menegaskan.
68
Tabel 4.3: Framing Edisi 7 Juni 2011 “Demokrat Gagal Bawa Pulang Nazaruddin” Problem indentification
Tim pencari fakta bentukan Partai Demokrat tidak berhak membawa pulang Nazaruddin
“Tim sudah bekerja dan berhasil berkomunikasi dan bertemu langsung dengan yang bersangkutan di Singapura”
Causal interpretation
Kepulangan Nazaruddin masih terhalang status hukum dan kesehatannya
“Dari hasil komunikasi dengan Nazaruddin, Demokrat menyimpulkan tiga hal. Pertama, Nazaruddin sedang sakit dan berobat di Singapura. Kedua, sudah selesai berobat, Nazaruddin akan kemabli ke tanah air. Ketiga, Nazaruddin siap memberikan klarifikasi mengenai informasi yang kini tengah didiskusikan publik.”
Moral evaluation
Keberadaan Nazaruddin di Singapura bukan sebagai bentuk pelarian dari hukum
Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum membuat surat panggilan untuk Nazaruddin. Menurut Haryono, KPK belum membutuhkan keterangan Nazaruddin terkait kasus suap dalam proyek pembangunan wisma Atlet SEA Games 2011, Palembang
Treatment recommendation
KPK agar bertindak lebih cepat dalam memproses kasus Nazaruddin
“Semakin cepat dituntaskan maka berbagai isu akan cepat berakhir. Tudingan itu bisa menjadi jelas dengan pembuktian lewat jalur hukum
69
4. Republika Tanggal 9 Juni 2011 Judul
: KPK Resmi Panggil Nazaruddin
Problem identification. Harian Umum Republika mengidentifikasi berita ini sebagai pemanggilan Nazaruddin ke KPK. Pemanggilan dalam hal ini masih sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPMTK) pada tahun 2007. Pemanggilan Nazaruddin pada kasus yang berbeda ini, seperti yang sering dibincangkan oleh publik tentang kasus Wisma Atlet yang Nazaruddin juga sering disebut-sebut terlibat, dikemas Republika secara biasa-biasa saja. Ini terlihat dari apa yang dituangkan dalam berita ini, Republika tidak sama sekali menuliskan tekanan-tekanan yang menyudutkan KPK karena tidak sanggup membuka kasus besar yang melibatkan Manta Bandahara Umum Partai Demokrat tersebut. Wakil ketua KPK, Chandra M Hamzah, menyatakan pihaknya telah mengirimkan surat surat pemanggilan terhadap mantan bendahara umum Partai Demokrat M Nazaruddin. KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nazaruddin pada Jum’at (10/6). “(Surat pemanggilan sudah ke semua, termasuk ke Komisi VII,” ujar Chandra saat menghadiri rapat Tim Pengawas Kasus Bank Century, di gedung DPR, Rabu (8/6). Causal interpretation. Dalam berita yang diterbitkan Republika ini, dugaan keterlibatan Nazaruddinlah yang dijadikan sebagai penyebab masalah dalam berita ini. Dalam banyak teksnya Republika memuat pendapat para petinggi KPK yang menyatakan keterlibatan Nazaruddin. Seperti apa yang diungkapkan Wakil Ketua KPK, Chandra M Hamzah, menyatakan pihaknya telah mengirimkan surat panggilan terhadap mantan bendahara umum Partai Demokrat, M Nazaruddin. KPK
70
menjadwalkan pemerikasaan terhadap Nazaruddin pada jumt (10/6). Atau dalam berita tersebut juga dituliskan pendapat lainnya yang disampaikan oleh Chandra dalam berita tersebut: “Chandra menyatakan, Jumat (10/6), KPK memeriksa Nazaruddin sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Padahal selama ini, ramai diberitakan Nazaruddin akan dipanggil KPK terkait kasus dugaan suap dalam proyek Wisma Atlet SEA Games 2011, Palembang.” Atau pendapat yang diungkapkan oleh Juru Bicara KPK, Johan Budi, yang dikonfirmasi soal kasus ini menerangkan: “Nazaruddin akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan di Direktora Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPMTK) pada 2007.” Selain kedua pendapat itu, dalam berita ini juga masih memuat pendapat Wakil Ketua KPK, M Jasin. Dalam berita ini dituliskan pendaoat M Jasin seperti berikut: “Pemanggilan terhadap Nazaruddin bisa saja untuk kedua kasus yang membelitnya pada saat ini, yakni dugaan keterlibatannya dalam kasus suap proyek Wisma Atlet dan kasus di Kemendiknas. Pemanggilan terhadap Nazaruddin, lanjut Jasin, baru diputuskan pada Selasa (7/6) sore. “Yang jelas, dipanggil sebagai saksi. Tentang apanya, nanti saja pada waktu diluncurkan suratnya taua pada saat dia memenuhi panggilan,” kata Jasin.” Dari keseluruhan teks wawancara yang dilakukan oleh Harian Republika, ini sangat menunjukkan bahwa dalam berita ini, dugaan keterlibatan Nazaruddin di berbagai kasus korupsilah yang dianggap sebagai penyebab masalah.
71
Moral evaluation. Penilaian atas dugaan keterlibatan Nazaruddin pada kasus korupsi berasal dari beberapa pendapat petinggi KPK yang menyatakan pemanggilan pada dirinya pada Jumat (10/6). Penilaian moral yang dikenakan pada KPK adalah agar dalam tahap pemanggilan ini KPK memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Nazaruddin untuk menyembuhkan penyakitnya. Namun, kata Ruhut KPK harus membiarkan Nazaruddin berobat di Singapura sampai sembuh. Ruhut mengakui, dua hari lalu menghubungi Nazaruddin,. Dari hasil percakapannya, yang bersangkutan masih sakit. Treatment recommendation. Atas semua isi teks berita tersebut, Harian Republikan merekomendasikan dalam pemberitaan ini agar Partai Demokrat menjemput Nazaruddin ke Singapura. Hal ini untuk membuktikan bahwa partai pemenang pemilu tersebut mendukung kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Untuk membuktikan partainya mendukung kinerja KPK, Ruhut menyatakan, akan ada tim dari partainya yang menjemput Nazaruddin ke Singapura. Soal kapan dan siapa yang berangkat menjemput Nazaruddin, kata Ruhut, masih dibicarakan di internal partai. “Pasti ada tim yang akan berangkat lagi ke Singapura.”
72
Tabel 4.4: Framing Edisi 9 Juni 2011 “KPK Resmi Panggil Nazaruddin” Problem identification
Pemanggilan Nazaruddin ke KPK sebagai saksi
Wakil ketua KPK, Chandra M Hamzah, menyatakan pihaknya telah mengirimkan surat surat pemanggilan terhadap mantan bendahara umum Partai Demokrat M Nazaruddin
Causal interpretation
Dugaan keterlibatan korupsi Nazaruddin di berbagai kasus
KPK memeriksa Nazaruddin sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) “Nazaruddin akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan di Direktora Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPMTK) pada 2007.” “Pemanggilan terhadap Nazaruddin bisa saja untuk kedua kasus yang membelitnya pada saat ini, yakni dugaan keterlibatannya dalam kasus suap proyek Wisma Atlet dan kasus di Kemendiknas
Moral evaluation
KPK agar lebih terdahulu memberikan kesempatan kepada Nazaruddin menyembuhkan penyakitnya
Namun, kata Ruhut KPK harus membiarkan Nazaruddin berobat di Singapura sampai sembuh
Treatment recommendation
Partai Demokrat diharapkan melakukan penjemputan kepada Nazaruddin di Singapura
Untuk membuktikan partainya mendukung kinerja KPK, Ruhut menyatakan, akan ada tim dari partainya yang menjemput Nazaruddin ke Singapura
73
5. Republika Tanggal 10 Juni 2011 Judul
: Nazaruddin Diduga Disembunyikan
Problem identification. Harian Umum Republika mengidentifikasi berita ini sebagai sebuah kesalahan Partai Demokrat jika Nazaruddin tidak mengindahkan panggilan KPK. Ini terlihat dari bagaimana Republika menempatkan pendapat yang diungkapkan oleh Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Syamsuddin Haris. Walaupun di dalam berita ini dituliskan pula pendapat-pendapat dari tokoh politik seperti Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah yang membela Nazaruddin untuk tidak menghadiri panggilan KPK karena alasan sakit, namun pendapat kedua tokoh poltik ini ditempatkan ditengah-tengah berita. Jika panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan bendahara umum Partai Demokrat (PD) M Nazaruddin tak diindahkan yang bersangkutan, yang harus bertanggung jawab adalah PD. Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Syamsuddin Haris mengatakan, dalam kasus Nazaruddin, terlihat jelas PD sengaja membiarkan Nazaruddin berada di Singapura dengan alasan berobat. Causal interpretation. Dalam berita ini, Harian Republika menganggap alasan sakitnya
Nazaruddinlah
yang
menyebabkan
segala
permasalahan
tersebut.
Keberadaannya di Singapura dengan alasan berobat karena sakit menyebabkan pemanggilan oleh KPK kepada dirinya untuk dimintai keterangan pada kasus Pengadaan dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana di Ditjen Penigkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) tahun 2007 sedikit terhambat. Hal ini terlihat dari banyaknya pendapat para elit politik yang dimuat oleh Harian Republika pada berita ini. Seperti yang diungkapkan oleh Priyo Budi Santoso Wakil Ketua DPR RI:
74
“Berbeda Pendapat, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menilai, belum berhasilnya PD memulangkan Nazaruddin disebabkan oleh aspek kemanusiaan. “Kalau memang yang bersangkutan sakit, apalagi berat badannya sampai turun 18 kilogram, bisa dimaklumi. Saya yakin, pada saatnya, Nazaruddin akan bisa dibawa pulang. Kami melihat sudah ada ikhtiar dan komitmen PD untuk mengupayakannya pulang,” ujarnya di DPR.” Kutipan hasil wawancara yang dilakukan dengan tokoh politik itu menandakan bahwa Rapublika menganggap bahwa segala permasalahan muncul dari alasan berobatnya Nazaruddin di Singapura karena sakit yang yang menjadi penyebab permasalah di berita ini. Moral evaluation. Penilaian atas Nazaruddin Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat sebagai sumber masalah. Penilaian moral yang dikenakan kepada Nazaruddin menekankan bahwa keberadaannya di Singapura untuk berobat dan belum ingin pulang waluapun mendapatkan panggilan dari KPK merupakan tindakan yang tepat karena dinilai dari sisi kemanusiaannya. Kita dapat melihat bagaimana Republika menuliskan pendapat dari Priyo Budi Santoso yang mengatakan “kalau memang yang bersangkutan sakit, apalagi berat badannya turun sampai 18 kilogram, bisa dimaklumi”. Ini sangat menenkankan bahwa tindakan Nazaruddin itu benar, dan sebaiknya KPK menunggunya sampai dia benar-benar sembuh. “Berbeda Pendapat, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menilai, belum berhasilnya PD memulangkan Nazaruddin disebabkan oleh aspek kemanusiaan. “Kalau memang yang bersangkutan sakit, apalagi berat badannya sampai turun 18 kilogram, bisa dimaklumi. Saya yakin, pada saatnya, Nazaruddin akan bisa dibawa pulang. Kami melihat sudah ada ikhtiar dan komitmen PD untuk mengupayakannya pulang,” ujarnya di DPR.”
75
Treatment
recommendation.
Secara
tidak
langsung,
Republika
merekomendasikan masalah berita ini agar KPK tetap menunggu sampai sembuhnya Nazaruddin dari penyakit yang dideritanya. Berobatnya Nazaruddin di Singapura harus ditunggu dengan sabar oleh KPK. Selain itu, Republika juga menuliskan dalam beritanya mengutip dari pernyataan Jafah Hafsah yang menyatakan “katanya, ia (Nazaruddin) akan kembali setelah sembuh”. Jafar mengaku tetap berkomunikasi dengan Nazaruddin. Katanya, ia akan kembali setelah sembuh. Tetapi, kalau ada proses hukum, dia pasti akan kembali. Jafar menyatakan, kondisi terakhir Nazar tampaknya memungkinkan dia untuk datang. Tabel 4.5: Framing Edisi 10 Juni 2011 “Nazaruddin Diduga Disembunyikan” Problem identification
Kesalahan Partai Demokrat jika Nazaruddin tidak memenuhi panggilan KPK
Jika panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan bendahara umum Partai Demokrat (PD) M Nazaruddin tak diindahkan yang bersangkutan, yang harus bertanggung jawab adalah PD
Causal interpretation
Alasan sakit Nazaruddin yang mengahmbat kepulangannya
Kalau memang yang bersangkutan sakit, apalagi berat badannya sampai turun 18 kilogram, bisa dimaklumi
Moral evaluation
Dinilai dari sisi kemanusiaan, tindakan Nazaruddin itu hal tepat karena ingin berobat
Kalau memang yang bersangkutan sakit, apalagi berat badannya sampai turun 18 kilogram, bisa dimaklumi
Treatment recommendation
KPK harus tetap menunggu sampai Nazaruddin sembuh
Jafar mengaku tetap berkomunikasi dengan Nazaruddin. Katanya, ia akan kembali setelah sembuh. Tetapi, kalau ada proses hukum, dia pasti akan kembali
76
6. Republika Tanggal 11 Juni 2011 Judul
: Nazaruddin Mangkir
Problem identification. Harian Umum Republika melihat berita ini sebagai respon dari pihak KPK dan Partai Demokrat atas ketidakhadiran Nazaruddin pada pemanggilan KPK sebagai saksi. Ini terlihat jelas dari keseluruhan berita ini Republika menuliskan komentar-komentar dari para petinggi KPK dan Partai Demokrat atas ketidakhadiran Nazaruddin ke gedung KPK pada hari Jumat (10/6), sebagai saksi pada kasus dugaan korupsi pengadaan dan revitalisasi sarana dan prasarana di Ditjen Penigkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), Kementrian Pendidikan Nasional pada tahun 2007. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jum’at (10/6) sore, memastikan mantan bendahara umum Partai Demokrat M. Nazaruddin dan isterinya, Neneng Sri Wahyuni, mangkir dari panggilan penyidik. Ketidakhadiran keduanya di KPK tanpe keteranganyang jelas. “Pak Nazaruddin dan Ibu Neneng Sri Wahyuni sebagai saksi tidak hadir tanpa keterangan yang jelas,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di kantornya, Jum’at (10/6). Causal interpretation. Dalam keseluruhan berita, Republika mengidentifikasi penyebab masalah dalam kasus ini adalah ketidakhadiran Nazaruddin ke gedung KPK setelah dimintai keterangannya sebagai saksi pada kasus dugaan korupsi pengadaan dan revitalisasi sarana dan prasarana di Ditjen Penigkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), Kementrian Pendidikan Nasional pada tahun 2007. Hal ini menimbulkan berbagai reaksi dari para petinggi KPK dan Partai Demokrat dalam menyikapinya. Dari keseluruhan berita ini, Republika memenuhinya dengan berbagai
77
komentar dari pihak KPK dan Partai Demokrat. Seperti kata Juru Bicara KPK, Johan Budi: “KPK akan menjadwalkan pemanggilan ulang kepada Nazaruddin dan Neneng. Namun, Johan belum mengetahui kapan penyidik akan kembali memanggil keduanya. “Belum tahu saya kapan mereka akan dipanggil lagi,” katanya.” Selain itu adapula komentar dari Ketua KPK, Busyro Muqoddas, beliau berkomentar: “Ketua KPK Busyro Muqoddas sejak Jumat (10/6) siang telah mengisyaratkan ketidakhadiran Nazaruddin. Hingga pukul 11.45 WIB, Nazaruddin tidak terlihat mendatangi gedung KPK untuk memenuhi panggilan penyidik. Padahal, biasanya jadwal pemeriksaan di KPK dimulai pukul 09.30 WIB. “Sepertinya tidak ada indikasi untuk datang,” kata Busyro. Kemarin Busyro mengtakan, jika Nazaruddin dan isterinya tidak datang pada pemanggilan pertama, KPK akan melakukan panggilan untuk kedua kalinya.” Moral evaluation. Penilaian atas tindakan Nazaruddin sebagai sumber masalah berasal dari begitu banyaknya respon yang diungkapkan oleh para petinggi KPK dan Partai Demokrat baik yang membela maupun yang mencercanya. Namun Republika kali ingin menekankan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Nazaruddin merupakan sebuah perbuatan yang salah. Ini terlihat dari bagaimana Republika menempatkan komentar-komentar tersebut dalam berita ini. Seperti komentar Denny Kailimang yang mencerca sikap Nazaruddin ditempatkan lebih awal daripada komentar koleganya di Partai Demokrat seperti Andi Nurpati dan Ruhut Sitompul. Denny melanjutkan, partainya akan menganggap Nazaruddin melakukan pelanggaran jika tidak juga
78
memenuhi panggilan KPK hingga kali ketiga. “Panggilan KPK itu panggilan hukum, sah di mata hukum, jadi harus dipenuhi oleh setiap warga. Kalau Nazaruddin tidak memenuhi, pasti kita lihat sebagai pelanggaran.” Treatment recommendation. Atas semua kesalahan yang dibuat oleh Nazaruddin, namun disisi lain Republika menegaskan pendapat Andi Nurpati Ketua Divisi Informasi dan Komunikasi DPP Partai Demokrat pada bagian penutup. Dia mengatakan seharusnya KPK mengirim surat panggilan ke tempat tinggal Nazaruddin di Singapura. Ini dianggapnya wajar jika Nazaruddin tidak hadir dalam panggilan tersebut. Menurut Andi, seharusnya KPK mengirim surat panggilan ke alamat tempat tinggal Nazaruddin di Singapura. Karena itu, dia menilai, wajar Nazaruddin tak datang memenuhi panggilan KPK. Partai Demokrat, kata Andi, hanya bisa membantu semaksimal mungkin melalui komunikasi untuk mengajak Nazaruddin pulang ke Indonesia.
79
Tabel 4.6: Framing Edisi 11 Juni 2011 “Nazaruddin Mangkir” Problem identification
Respon KPK dan Partai Demokrat atas ketidakhadiran Nazaruddin
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jum’at (10/6) sore, memastikan mantan bendahara umum Partai Demokrat M. Nazaruddin dan isterinya, Neneng Sri Wahyuni, mangkir dari panggilan penyidik. Ketidakhadiran keduanya di KPK tanpe keteranganyang jelas
Causal interpretation
Ketidakhadiran Nazaruddin pada pemanggilan pertama KPK
“KPK akan menjadwalkan pemanggilan ulang kepada Nazaruddin dan Neneng. Namun, Johan belum mengetahui kapan penyidik akan kembali memanggil keduanya Sepertinya tidak ada indikasi untuk datang,” kata Busyro. Kemarin Busyro mengtakan, jika Nazaruddin dan isterinya tidak datang pada pemanggilan pertama, KPK akan melakukan panggilan untuk kedua kalinya.
Moral evaluation
Perbuatan Nazaruddin diposisikan sebagai perbuatan yang salah dalam berita ini
Denny melanjutkan, partainya akan menganggap Nazaruddin melakukan pelanggaran jika tidak juga memenuhi panggilan KPK hingga kali ketiga
Treatment recommendation
KPK seharusnya menyampaikan surat pemanggilan ke alamat tinggal Nazaruddin di Singapura
seharusnya KPK mengirim surat panggilan ke alamat tempat tinggal Nazaruddin di Singapura. Karena itu, dia menilai, wajar Nazaruddin tak datang memenuhi panggilan KPK
80
7. Republika Tanggal 12 Juni 2011 Judul
: Pemerintah dan KPK Lamban
Problem identification. Dalam berita ini, Republika menilai Pemerintah dan KPK lamban dalam menangani kasus korupsi. Dapat dilihat dalam berita ini dituliskan oleh Republika mengenai data-data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang melaporkan bahwa dalam 10 tahun terakhir ada 45 koruptor yang melanggeng ke luar negeri, dan dari jumlah itu terindikasi ada 25 koruptor kabur ke Singapura. Pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai lamban dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia. Hal itu diungkapkan Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, di Jakarta, Sabtu (11/6). Causal interpretation. Harian Umum Republika melihat penyebab masalah dalam berita ini ialah karena lemahnya sistem hukum negeri ini dalam menangani kasus korupsi. Pemerintah dan KPK dinilai tidak memiliki niatan baik untuk memperbaiki sistem hukum yang dianggap lemah tersebut. Ini terlihat dari isi berita yang dituliskan oleh Republika pada kasus ini. Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho: “Sistem hukum kita sangat lemah dalam upaya pembernatasan korupsi. Semestinya dalam kasus korupsi, penegak hukum bisa bertindak keras, ujarnya.” Hal inipun didukung oleh pendapat Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Rhenald Kasali, beliau mengatakan: “Guru besar Ekonomi Universitas Indonesia Rhenald Kasali mengatakan, lambannya pemberantasan korupsi
81
karena tidak ada niat yang tulus dan komitmen dari seluruh aparatur negara. Komitmen hanya sebatas ucapan, tetapi tak ada dalam praktiknya.” Kedua pendapat tersebut sangat menguatkan bahwa yang menjadi penyebab masalah dalam kasus ini adalah lemahnya sistem hukum di negeri ini. Moral evaluation. Penilaian atas lemahnya sistem hukum yang dimiliki oleh Pemerintah dan KPK dalam menangani kasus korupsi ini datang dari banyaknya tersangka korupsi yang yang masih bisa ke luar negeri dengan alasan berobat. Penilaian moral yang dikenakan kepada Pemerintah dan KPK menekankan bahwa belum ada niatan baik dari keduanya dalam melakukan pemberantasan korupsi dan ini merupakan sebuah tindakan yang salah. Dilihat dari banyaknya koruptor yang melanggang ke luar negeri menekankan bahwa pemerintah dan KPK benar-benar buruk dalam penanganan kasus korupsi. Idealnya saat memasuki proses penyelidikan setiap tersangka harus diberi cekal keluar negeri. Berdasarkan pengamatan ICW, kata dia, banyak orang berstatus tersangka masih bisa keluar negeri dengan alasan berobat. Treatment recommendation. Atas semua yang terjadi dalam berita tersebut, Republika merekomendasikan agar permasalah ini cepat selesai ialah dengan memperbaiki sistem hukum yang menjadi titik lemahnya pemerintah dan KPK dalam menangani kasus korupsi. Kasali mendesak pemerintah segera melakukan perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Negeri singa itu, kata dia, membutuhkan Indonesia. Ia mencontohkan, keberadaan anak perusahaan Pertamina (PT Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral) di Singapura. Jika pemerintah menarik PT Pertal menarik agar beroperasi di dalam negeri, kata dia, ekonomi Singapura pasti akan goyah. Sayangnya, lanjut
82
Kasali, diplomasi Indonesia di kancah internasional terlihat “memlbe.” Tabel 4.7: Framing Edisi 12 Juni 2011 “Pemerintah dan KPK Lamban” Problem idnetification
Pemerintah dan KPK lamban dalam menangani kasus korupsi
Pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai lamban dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia
Causal interpretation
Lemahnya sistem hukum di negeri ini
Sistem hukum kita sangat lemah dalam upaya pembernatasan korupsi Lambannya pemberantasan korupsi karena tidak ada niat yang tulus dan komitmen dari seluruh aparatur negara
Moral evaluation
Belum ada niatan baik dari pemerintah dan KPK dalam memperbaiki lemahnya sistem hukum
Berdasarkan pengamatan ICW, kata dia, banyak orang berstatus tersangka masih bisa keluar negeri dengan alasan berobat
Treatment recommendation
Memperbaiki sistem hukum yang menjadi kelemahan pemerintah dan KPK dalam menangani korupsi
Kasali mendesak pemerintah segera melakukan perjanjian ekstradisi dengan Singapura
8. Republika Tanggal 16 Juni 2011 Judul Problem
: KPK Pastikan Panggil Paksa Nazaruddin identification.
Harian
Umum
Republika
pada
berita
ini
mengidentifikasi kepada KPK yang akan memanggil paksa kepada Nazaruddin pada pemanggilan ketiga apabila pada pemanggilan kedua ini tidak diindahkan oleh Nazaruddin. Republika membingkai berita ini sebagai masalah langkah penjemputan
83
paksa kepada Nazaruddin karena pada pemanggilan kedua dari KPK Nazaruddin telah mangonfirmasi bahwa dia tidak akan hadir. Ketua KPK Busyro Muqoddas memastikan penyidiknya akan melakukan upaya pemanggilan paksa terhadap kader Partai Demokrat M Nazaruddin pada pemanggilan ketiga. Nazaruddin sendiri pada pesan singkat yang disampaikan kepada wartawan, Selasa (14/6), memastikan tidak akan memenuhi pemanggilan kedua KPK. Causal interpretation. Dalam berita ini, pembangkangan Nazaruddin terhadap pemanggilan pertama dan kedua oleh KPK diidentifikasi sebagai sumber masalah. Sampai berita ini diterbitkan panggilan kedua KPK kepada Nazaruddin untuk hadir sebagai saksi tidak dipenuhi olehnya. Dalam berita ini, Nazaruddinlah yang dianggap sebagai penyebab masalah. Berita ini secara keseluruhan menilai tindakan Nazaruddin adalah tindakan yang salah. Hal ini terlihat dari isi berita yang dituliskan oleh Harian Republika. Jelas terlihat dari penempatan hasil wawancara dengan Ketua KPK Busyro Muqoddas diawal berita: “Ketua KPK Busyro Muqoddas memastikan penyidiknya akan melakukan upaya pemanggilan paksa terhadap kader Partai Demokrat M Nazaruddin pada pemanggilan ketiga. Nazaruddin sendiri lewat pesan singkat kepada wartawan, Selasa (14/6), memastikan tidak akan memenuhi panggilan kedua KPK. “Pemanggilan tidak datang. Pada pemanggilan ketiga akan dipanggil paksa,” kata Busyro, kepada wartawan di gedung DPR, Rabu (15/6).” Berita tersebut juga mengonfirmasi tentang surat sakit yang akan diantar pengacar Nazaruddin. Dalam hal ini Republika pun mengutip hasil wawancara dengan Busyro Muqoddas: “Soal rencana Nazaruddin mengutus pengacaranya untuk mengantar surat keterangan sakit, menurut Busyro, KPK akan menelitinya terlebih dahulu. Menurut Busyro,
84
penyidik akan meneliti keabsahan surat keterangan sakit Nazaruddin itu terlebih dahulu. “Kami lihat dulu. Kan (penyerahan surat sakit) itu baru berita. KPK itu berbasis fakta,” tegas Busyro.” Secara keseluruhan berita ini membingkai tingkah Nazaruddin lah yang dianggap sebagai penyebab masalah. Moral evaluation. Penilaian atas Nazaruddin sebagai masalah ini berasal dari hal yang sama-sama negatif terhadap Nazaruddin. Pembangkangannya terhadap pemanggilan KPK membuat dirinya dalam nilai yang negatif. Apalagi jika sampai dua kali mangkir dalam pemanggilan. Nazaruddin sendiri memang telah memastikan ketidakhadirannya di kantor KPK hari ini (16/6). Artinya, Nazaruddin telah dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap dalam proyek Wisma Atlet SEA Games 2011, Palembang. Treatment recommendation. Atas semua permasalahan yang dibuat oleh Nazaruddin yang tidak mau menghadiri panggilan KPK karena alasan sakit, Republika dalam berita ini “merekomendasikan” kepada Nazaruddin agar mengirimkan surat keterangan sakit dari Singapura. ini terlihat dari penutup berita yang disajikan oleh Republika dengan menuliskan hasil wawancara dengan Anggota Tim Komunikasi DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana. Ini menunjukkan betapa Republika menyetujui apa yang diajukan oleh Sutan ke Nazaruddin. “Saya katakan kepada Nazar, kalau anda bisa kirim surat dokter ke KPK, itu jauh lebih baik. Dengan syarat, alamatnya harus dirahasiakan,” kata Sutan, di Gedung DPR, kemarin.
85
Tabel 4.8: Framing Edisi 16 Juni 2011 “KPK Pastikan Panggil Paksa Nazaruddin” Problem identification
KPK akan menjemput paksa Nazaruddin pada pemanggilan ketiga nanti
Ketua KPK Busyro Muqoddas memastikan penyidiknya akan melakukan upaya pemanggilan paksa terhadap kader Partai Demokrat M Nazaruddin pada pemanggilan ketiga
Causal interpretation
Pembangkangan Nazaruddin pada pemanggilan pertama dan kedua oleh KPK
Pemanggilan tidak datang. Pada pemanggilan ketiga akan dipanggil paksa Kami lihat dulu. Kan (penyerahan surat sakit) itu baru berita. KPK itu berbasis fakta
Moral evaluation
Pembangkangannya pada pemanggilan ini memberikan nilai negatif pada Nazaruddin
Nazaruddin sendiri memang telah memastikan ketidakhadirannya di kantor KPK hari ini (16/6). Artinya, Nazaruddin telah dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik
Treatment recommendation
Nazar disarankan untuk memngirimkan surat keterangan sakit ke KPK
Saya katakan kepada Nazar, kalau anda bisa kirim surat dokter ke KPK, itu jauh lebih baik
9. Republika Tanggal 18 Juni 2011 Judul
: Demokrat Respon Tudingan Nazar
Problem identification. Harian Umum Republika pada berita ini melihat sebagai pembelaan Partai Demokrat atas segala tudingan yang disampaikan oleh Nazaruddin. Partai Demokrat tidak mau tudingan itu bergulir begitu saja dengan memperburuk citra Partai di dalam masyarakat. Secara keseluruhan berita ini menampilkan pihak Partai Demokrat segera melakukan klarifikasi dengan memanggil orang-orang yang disebutkan Nazaruddin yang terlibat juga di dalam kasusnya.
86
Atas tudingan Nazaruddin ini, Fraksi Partai Demokrat menegaskan akan memanggil Angelina dan Mirwan. “Tentu kita akan memanggil Angelina Sondakh, Mirwan Amir dan semua yang disebutkan Nazaruddin. Kita tidak ingin menjadi rumor. Partai akan menyampaikan pendalaman kepada yang bersangkutan ke partai,” kata Saan, di gedung DPR, Jumat (17/6). Causal interpretation. Dalam berita ini, tudingan-tudingan Nazaruddinlah yang dianggap sebagai penyebab masalah. Tudingan Nazaruddin yang menyebutkan koleganya di Partai Demokrat ikut terlibat di dalam kasusnya membuat Partai Demokrat gerah. Ini terlihat dari banyaknya isi berita yang berasal dari para petinggi Partai Demokrat yang merespons tudingan Nazaruddin tersebut. Seperti apa yang diungkapkan oleh Saan Mustofa: Dari Singapura, mantan bendahara umum Partai Demokrat M Nazaruddin melemparkan “bola panas”. Dia menyebut dua koleganya di Partai Demokrat dan anggota Fraksi PDIP terlibat dalam permainan anggaran terkait proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011, Palembang. Pihak yang “diserang” Nazaruddin adalah Angelina Sondakh, Mirwan Amir, dan Wayan Koster. Moral evaluation. Penilaian atas Nazaruddin sebagai sumber masalah ini datang dari “nyanyian” Nazaruddin yang menuding keterlibatan koleganya di Partai Demokrat ikut terlibat di dalam kasusnya. Penilaian moral yang dikenakakan pada berita ini adalah Partai Demokrat harus cepat berbenah dalam menaggapi hal tersebut. Agar tidak terlalu terjerumus dalam keburukan di mata masyarakat. Belum masuknya laporan dari TPF bentukan Partai Demokrat ke DPP membuat belum diketahui secara pasti masalah yang terjadi. Saan mengatakan, tim investigasi yang dulu dibentuk DPP Partai Demokrat tidak melaporkan hasilnya ke fraksi. Artinya, belum diketahui secara pasti masalah yang terjadi.
87
Namun, Saan belum bisa memastikan kapan fraksi akan memanggil Angelina dan Mirwan. Treatment recommendation. Atas semua tudingan yang disampaikan oleh Nazaruddin, Republika merekomendasikan agar Partai Demokrat mengklarifikasi tudingan tersebut dengan memanggil orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus Nazaruddin. Saan mengatakan, tim investigasi yang dulu dibentuk DPP Partai Demokrat tidak melaporkan hasilnya ke fraksi. Artinya, belum diketahui secara pasti masalah yang terjadi. Namun, Saan belum bisa memastikan kapan fraksi akan memanggil Angelina dan Mirwan.
88
Table 4.9: Framing Edisi 18 Juni 2011 “Demokrat Respons Tudingan Nazar” Problem identification
Pembelaaan Partai Demokrat atas tuduhan Nazaruddin
Atas tudingan Nazaruddin ini, Fraksi Partai Demokrat menegaskan akan memanggil Angelina dan Mirwan
Causal interpretation
Tudingan Nazaruddin terhadap Partai Demokrat yang dianggap sebagai masalah
Dari Singapura, mantan bendahara umum Partai Demokrat M Nazaruddin melemparkan “bola panas”. Dia menyebut dua koleganya di Partai Demokrat dan anggota Fraksi PDIP terlibat dalam permainan anggaran terkait proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011, Palembang
Moral evaluation
Partai Demokrat harus cepat berbenah agar tidak semakin buruk citranya
Saan mengatakan, tim investigasi yang dulu dibentuk DPP Partai Demokrat tidak melaporkan hasilnya ke fraksi. Artinya, belum diketahui secara pasti masalah yang terjadi
Treatment recommencation
Partai Demokrat seharusnya segera memanggil kader yang diduga terlibat kasus Nazaruddin
Namun, Saan belum bisa memastikan kapan fraksi akan memanggil Angelina dan Mirwan
10. Republika Tanggal 21 Juni 2011 Judul
: KPK Segera Panggil TPF Demokrat
Problem identification. Dalam berita ini, Republika melihatnya sebagai sebuah tindakan KPK yang labil dalam menanggapi informasi dari Nazaruddin yang disampaikan kepada wartawan mengenai keterlibatan koleganya di Partai Demokrat dan anggota komisi X DPR. Awalnya ini tidak ditindaklanjuti oleh KPK, namun belakangan KPK justru ikut menindaklanjuti informasi tersebut karena mendapat
89
tekanan dari publik yang mengatakan bahwa KPK mendapatkan intervensi dari pihak Partai Demokrat karena tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Sebelumnya, KPK membantah adanya intervensi dari PD dalam menangani kasus suap Sesmenpora. Meski begitu, Busyro mengaku, ada salah satu petinggi PD yang menghubunginya. Orang itu mengatakan, agar KPK bisa menangani kasus tersebut secara transparan dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain. Causal interpretation. Harian umum Republika dalam berita ini melihat informasi yang disebarkan Nazaruddin kepada wartawan melalui BBM (blackberry messanger) adalah penyebab masalah. Informasi tersebut membuat KPK menjadi sasaran empuk para pengamat dan masyarakat karena awalnya informasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Ini menyebabkan pengamat politik dan hukum menilai KPK mendapatkan intervensi dari pihak Partai Demokrat. Sehingga pada akhirnya KPK mau menindaklanjuti informasi tersebut dengan memanggil pihakpihak yang terkait yang ikut terlibat di dalam kasusnya. Ini terlihat jelas dari yang dituliskan oleh Republika pada alinea pertama berita tersebut: “Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil tim pencari fakta (TPF) Partai Demokrat (PD), juga Angelina Sondakh, Mirwan Amir, dan I Wayan Koster terkait informasi yang disampaikan mantan bendahara PD M Nazaruddin. Informasi itu disampaikannya pekan lalu, malalui layanan pesan blackberry kepada sejumlah wartawan. Ketiga orang tersbut dikatakannya terkait dengan kasus pembangunan wisma atlet Sea Games, di Palembang.” Selain itu Republika juga menuliskan pembantahan pihak KPK terkait isu yang beredar mengenai intervensi yang diberikan oleh Partai Demokrat dalam penganan kasus Sesmenpora.
90
“Sebelumnya KPK membantah adanya intervensi dari PD dalam menangani kasus suap Sesemenpora. Meski begitu, Busyro mengaku, ada salah satu petinggi PD yang menghubunginya. Orang itu mengatakan, agar KPK bisa menangani kasus tersebut secara transparan dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain.” Moral evaluation. Penilaian atas informasi yang dibeberkan oleh Nazaruddin kepada wartawan sebagai sumber masalah datang dari labilnya sikap KPK dalam menanggapi informasi tersebut. Penilaian moral yang dikenakan kepada Nazaruddin menekankan bahwa tindakan itu sebenarnya salah. KPK tidak akan mendasarkan penyidikan dari layanan pesan blackberry messanger (BBM) atau surat kaleng. Seharusnya Nazar melaporkan langsung kepada penyidik KPK jika hal itu memang benar adanya. Busyro beralasan, para penyidik tak melakukan penyelidikan kasusnya berdasarkan informasi yang belum jelas, termasuk pesan melalui layanan Blackberry (BBM). Treatment recommendation. Atas semua peran Nazaruddin dalam kasus ini, Republika merekomendasikan agar apa informasi yang dipegang oleh Nazaruddin sebaiknya dia melaporkannya langsung kepada penyidik KPK jangan malah melaporkannya kepada wartawan. Hal ini harus dilakukan karena mengingat kinerja KPK yang bekerja berdasarkan penyidikan berdasrkan bukti yang kuat bukan sekedar informasi lewat layanan blackberry messanger (BBM) saja. “Kita tidak mendasarkan penyelidikan dari BBM atau surat kaleng,” ujarnya.
91
Tabel 4.10: Framing Edisi 21 Juni 2011 “KPK Segera Panggil TPF Demokrat” Problem identification
KPK labil dalam menanggapi informasi yang disebarkan oleh Nazaruddin kepada wartawan
KPK membantah adanya intervensi dari PD dalam menangani kasus suap Sesmenpora. Meski begitu, Busyro mengaku, ada salah satu petinggi PD yang menghubunginya
Causal interpretation
Informasi Nazaruddin kepada wartawan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil tim pencari fakta (TPF) Partai Demokrat (PD), juga Angelina Sondakh, Mirwan Amir, dan I Wayan Koster terkait informasi yang disampaikan mantan bendahara PD M Nazaruddin. Informasi itu disampaikannya pekan lalu, malalui layanan pesan blackberry kepada sejumlah wartawan
Moral evaluation
Tindakan Nazaruddin salah alamat dalam menyampaikan informasi kasus korupsi
Busyro beralasan, para penyidik tak melakukan penyelidikan kasusnya berdasarkan informasi yang belum jelas, termasuk pesan melalui layanan Blackberry (BBM)
Treatment recommendation
Informasi yang dimiliki Nazaruddin sebaiknya disampaikan ke KPK
“Kita tidak mendasarkan penyelidikan dari BBM atau surat kaleng,” ujarnya
C. Pembahasan Dalam penelitian ini Harian Republika membangun berita korupsi melalui persepsi bahwa dengan melihat korupsi ini sudah mendarah daging di negeri ini, di setiap instansi di setiap tempat sudah ada tindak korupsi, maka mau tidak mau kita ingin bersama semua elemen masyarakat untuk menyatakan sebagai musuh bersama
92
bagi korupsi apapun bentuknya. Makanya Harian Republika memandang korupsi itu sebagai harga mati dan berharap masyarakat terus memperhatikan permasalahan yang sudah mendarah daging ini melalui pemberitaan yang di sampaikan oleh Harian Republika. Pengertian yang diambil dari Harian Republika akan mempengaruhi isi dalam pemberitaan yang akan disampaikannya tersebut. Harian Republika dalam beritanya ingin menyampaikan kepada masyarakat besar bahwa korupsi merupakan musuh bersama bagi masyarakat semua dan media. Dan masyarakat harus membangun sinergi yang positif dalam melawan hal tersebut. Dengan pemberitaan mengenai korupsi yang terus menerus disampaikan oleh Harian Republika, mereka (Harian Republika) ingin menciptakan pandangan tersebut secara subyektif. Proses pembentukan Harian Republika tentang korupsi diawali oleh persepsi seperti diawal sub bab ini. Persepsi ini dapat dinilai sebagai proses eksternalisasi bagi wartawan
Harian
Republika
dalam
menyampaikan
pemberitaan
korupsi.
Eksternalisasi ialah bagaimana Harian Republika mencurahkan dirinya ke dalam sebuah realitas pemberitaan. Karena ini adalah sudah menjadi sifat dasar sebuah media cetak dalam membuat berita. Dari proses eksternalisasi tersebut akan selanjutnya akan mempengaruhi objektivasi sang wartawan dalam menciptakan realitas dalam sebuah pemberitaan. Objektivasi ini adalah hasil dari kegiatan eksternalisasi dan akan mempengaruhi isi pemberitaan. Bagaimanapun berita itu diciptakan oleh media tersebut bukan tercipta secara alamiah dan apa adanya. Ini
93
berarti Harian Republika dalam menciptakan realitas sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Peter L. Berger dalam teorinya yakni Konstruksi Realitas Sosial. Dalam menyampaikan berita tentang korupsi pun Harian Republika selalu mengedepankan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Harian Republika selalu mengkroscek terlebih dahulu fakta yang terjadi di lapangan kepada si pelaku atau si korban. Harian Republika tidak ingin jika fakta yang disampaikan dalam pemberitaanya menuju pada fitnah belaka. Maka dari itu Harian Republika selain mengedepankan korupsi sebagai musuh bersama yang harus dilawan secara bersama pula, mereka juga selalu mengkroscek fakta di lapangan kepada para pelaku ataupun korban yang bersangkutan. Akhirnya dari fakta tersebut wartawan dapat menajadikannya sebagai sebuah berita yang dapat menarik perhatian masyarakat. Republika dalam mengkonstruk pemberitaan kasus M. Nazaruddin terlihat sangat hati-hati dalam membuat naskah pemberitaannya. Ini terlihat dari begitu banyaknya berita yang peneliti telaah dalam harian tersebut yang mengedepankan sumber-sumber orang dalam KPK maupun Partai Demokrat sendiri. Dari sepuluh pemeberitaan di harian Republika yang peneliti telaah hampir kesemuanya selalu mengedepankan fakta hukum yang disampaikan oleh pihak KPK, Republika tidak ingin bermain dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pengamat yang hanya mengedepankan unsur spekulasi dan prediksi. Pada akhirnya Republika selalu menganggap kepulangan dan pelarian Nazaruddin ke luar negeri dianggapnya sebagai tindakan yang wajar. Di setiap moral evaluation yang peneliti temukan dalam penelitian ini, Republika selalu
94
mengedepankan unsur hukum dan unsur kemanusiaan dalam melihat kepergian Nazaruddin ke luar negeri. Unsur hukumnya adalah bahwa Nazaruddin pergi ke luar negeri dan kepulangannya bukan sebagai sebuah tuntutan hukum karena memang Nazaruddin belum menjadi tersangka dalam kasus yang melibatkannya. Jadinya Republika menilai ini sebagai tindakan yang wajar dalam unsur hukumnya. Selain itu Nazaruddin juga pergi ke luar negeri dinilai Republika dengan sesuatu yang wajar demi menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Inilah yang menjadi alasan Republika dalam mengedepankan unsur kemanusiaan. Yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah, peneliti hanya menemukan satu pemberitaan yang disampaikan oleh Republika dalam berita-berita yang peneliti pilih. Yakni berita dengan judul Pemerintah dan KPK Lamban. Dalam pemberitaan ini Republika menuliskan naskah pemberitaan seolah keluar dari tradisi yang mereka bangun dalam menuliskan pemberitaan. Berita ini Nampak beda sendiri, dalam menentukan problem identification, causal interpretation, moral evaluation, dan treatment recommendation. Republika tampak keras, mengambil nara sumber di luar dari pihak KPK dan Partai Demokrat, dan dengan berani menyatakan bahwa KPK dan Pemerintah selalu lamban dalam melakukan penanganan kasus korupsi di negeri ini. Selebihnya pemberitaan yang peneliti telaah sama semua temuannya. Republika menganggap status hukum Nazaruddin yang belum menjadi tersangka dan kesehatannya yang memburuk sehingga Republika menganggap wajar Nazaruddin berada di luar negeri.
95
Sebuah kesepahaman bersama yang dibangun dalam tubuh Harian Republika tentang korupsi dapat bermanfaat juga oleh para wartawan dalam mengambil informasi yang diberikan dari informan. Biasanya dalam sebuah media massa jika ingin memberitakan sebuah fakta kepada masyarakat mereka terlebih dahulu melakukan rapat redaksi untuk membangun kesepahaman bersama agar dalam menguak informasi wartawan tetap fokus. Karena biasanya dalam memberikan informasi si informan bisa saja melakukan kebohongan kepada para wartawan. Tentu hal ini membawa Harian Republika kepada pandangan bahwa mereka dalam menciptakan sebuah berita berpihak kepada kepentingan semu. Republika mengedepankan bahwa korupsi adalah musuh bersama dari masyarakat dan juga media, namun mereka dalam memberitakan sebuah fakta masih mengedepankan kepentingan mereka yang hanya bermain aman dalam menguak informasi. Tidak memiliki kedalaman dan juga tidak membawa pemikiran masyarakat pada tingkat ke kritisan. Kabaharuan informasi dan fakta-fakta yang terjadi di dalam kasus korupsi pun Harian Republika secara konsisten selalu memberikannya kepada masyarakat. Disetiap penerbitan beritanya Harian Republika selalu menyajikan informasi dan perkembangan terbaru dalam sebuah kasus korupsi. Harian Republika tidak mengulang informasi yang lama dan dikemas dalam bahasa yang baru dalam menyampaikan sebuah berita korupsi. Penonjolan
isu
korupsi
pun
Harian
Republika
secara
konsisten
menempatkannya pada rubrik nasional. Penempatan ini sangat tepat, karena pembaca
96
akan selalu teringat bahwa korupsi masih merajarela dan bahkan sudah sangat mendarah daging di negeri ini. Beda jika ditempatkan dalam rubrik hukum. Jika ditempatkan dalam rubrik hukum pembaca akan semakin acuh terhadap kasus korupsi. Persepsi yang sudah terbangun dalam pembaca tentang hukum sudah sangat negatif. Isu hukum yang berkembang dalam masyarakat kini dianggap sebagai sebuah ketidakadilan karena selalu berpihak kepada yang punya uang dan kuasa. Penempatan yang cerdas oleh Harian Republika dalam memberitakan kasus korupsi pada rubrik nasional. Ini akan menonjolkan isu korupsi dalam benak pembaca. Pemberitaan kasus korupsi yang disampaikan dalam Harian Republika tergolong dalam kategori hard news. Isu-isu mengenai korupsi yang terus berkembang ke permukaan selalu disampaikan oleh Harian Republika tepat pada keesokan harinya. Selain itu juga karena isu-isu mengenai kasus korupsi selalu membuat masyarakat atau pembaca tertarik pada isu terebut. Dalam ihwal menjalankan fungsinya, Harian Republika menjalankan dengan baik apa yang disebut sebagai fungsi mengawasi. Dengan penekanannya pada kasus korupsi yang selalu ditempatkan pada rubrik nasional membuat pembaca semakin fokus terhadap permasalahan korupsi. Akan hal tersebut semakin membuat kesan bahwa dalam memberikan pengawasan terhadap penguasa Harian Republika menjalankannya dengan sangat baik. Media sebagai kontrol sosial adalah dengan memberitakan hal yang buruk, yang menyalahi aturan seperti kasus korupsi agar hal tersbut tidak terjadi lagi dan pembaca memberikan perhatian yang besar dalam hal tersebut. Republika menjalankan ini dengan sangat baik.
97
Dalam hal menyediakan informasi kepada masyarakat dan pembaca pun Harian Republika menjalankannya dengan baik. Harian Republika dengan kinerjanya yang selalu mengedepankan konfirmasi terlebih dahulu kepada pelaku dan korban ataupun “pelempar isu” dalam sebuah pemberitaan membuat kesan bahwa harian ini tidak sewenang-wenang dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Artinya, tidak ada informasi yang memberatkan salah satu pihak, dan ini menjadi komitmen bagi Harian Republika dalam menyampaikan pemberitaan. Namun, jika dilihat dari perspektif framing sikap yang diberikan oleh Harian Republika dalam menyampaikan pemberitaan korupsi sangat lemah. Harian ini terlalu banyak membuang isu-isu yang disampaikan oleh pihak luar yang menanggapi sebuah isu tersebut. Harian Republika terlihat bermain aman dalam pemberitaan kasus korupsi. Penggiringan opini ke masyarakat dan pembaca seolah terkesan memberikan ruang kepada pembaca agar bersikap sabar dalam menuntaskan sebuah kasus korupsi yang sedang diungkap oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Padahal dalam pandangan pengamat, keterlambatan KPK dalam mengusut sebuah kasus korupsi disebabkan adanya tekanan yang diberikan oleh penguasa. Namun, Harian Republika membuang hal ini, dan lebih menonjolkan isu-isu yang disampaikan oleh koruptor, kerabatnya, pengacaranya, dan juga KPK sebagai instansi pemberantas korupsi. Dalam membingkai pemberitaan, wartawan Harian Republika selalu menekankan apa yang telah menjadi kesepahaman bersama bahwa jika dalam menyampaikan sebuah kasus mereka lebih mengedepankan aspek yang berkembang
98
dikalangan pelaku saja. Harian Republika tidak ingin bermain dalam isu-isu yang disampaikan oleh para pengamat. Ini menjadi sebuah kelemahan Harian Republika dalam menyampaikan sebuah berita. Terlihat kurang kritis dan berani dalam mengawasi kinerja pemerintah. Di sini terlihat bagaimana kelemahan Harian Republika dalam menciptakan sebuah realitas atau pemberitaan. Menurut peneliti Harian Republika telah membatasi dirinya dan para pekerjanya dalam menafsirkan sebuah pemberitaan korupsi. Ini akan terlihat seperti bermain aman dalam menciptakan sebuah pemberitaan korupsi. Indikasi di atas dapat terlihat bagaimana Republika memilih tokoh untuk dimintai pendapatnya dalam isu yang terjadi. Biasanya mereka hanya memilih tokoh-tokoh yang pendapatnya terkesan datar dan hanya berbicara fakta saja, tidak mengedepankan sebuah wacana ataupun opini yang lebih mengedepankan pandangan keritis bukan yang hanya apa adanya. Ini akan membatasi kualitas pemberitaan Republika dalam memainkan sebuah isu dan menggerakkan pemikiran yang lebih maju dari masyarakat dalam menilai kasus korupsi. Tidak apa adanya dan hanya sesuai dengan fakta hukum saja. Dari kesepuluh berita yang peneliti pilih, hanya satu pemberitaan yang diterbitkan Republika yang sangat maju penulisan pemberitaannya. Selebihnya Republika hanya membuat berita hanya mengutip pendapat dan mewawancaarai toloh dari Partai Demokrat dan KPK saja. Tidak dari kalangan pengamat.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Dalam pandangan konstruksionis berita merupakan bukan saluran yang apa adanya, media merupakan saluran yang bias, yang berpihak dalam menyampaikan sebuah pemberitaan. Media tidak menyampaikan sebuah berita secara apa adanya, dalam sebuah berita biasanya terdapat pandangan-pandangan dari wartawan dalam menuliskan berita. Media bukanlah tempat yang netral apa adanya dalam menyampaikan sebuah berita. Republika dalam menyampaikan berita tentang kasus dugaan korupsi mengikuti sesuai dengan apa yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Artinya Republika lebih mengedepankan dalam memberitakan kasus ini sesuai dengan proses hukum yang sedang berjalan. Republika tidak mengikuti perkembangan yang terjadi dikalangan pengamat dan masyarakat yang lebih mengedepankan pendapat yang masih sekedar dugaan-dugaan saja. Harian Umum Republika dalam membingkai pemberitaan dalam penilitian ini dengan melihat bagaimana KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melakukan prosedur hukum yang berlaku di negeri ini. Republika mengabaikan opini yang berkembang di masyarakat bahwa dalam menangani kasus ini KPK dan pemerintah dianggap lambat dan setengah hati karena akan berbenturan dengan kekuasaan presiden yang merupakan Pembina Partai Demokrat tempat Nazaruddin berkarir politik. Bingkai yang dimainkan oleh Republika seperti ini merupakan sebuah 99
100
pembentukan realitas terhadap masyarakat dengan menggunakan kaca mata hukum bukan dari kaca mata opini. Posisi yang dilematis setiap media dalam mengkonstruk pemikiran masyarakat dalam berita Nazaruddin ini. Antara opini yang berkembang di masyarakat dan proses hukum yang harus dijalani oleh KPK membuat pemberitaan ini sangat mencolok perbedaannya. Dan Republika memilih untuk bermain aman dalam membingkai pemberitaan ini, dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh KPK dalam melihat kasus ini dengan cara mengikuti prosedur hukum yang berlaku. B. Saran 1. Saran Akademisi Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Harian Umum Republika dalam mengbingkai sebuah pemberitaan terutama dalam kasus Nazaruddin ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK). Artinya, Republika lebih cenderung dengan sebuah prosedur hukum yang berlaku dalam membingkai sebuah isu korupsi, Republika tidak ingin membingkai isu korupsi dengan cara memberitakan opini yang berkembang di masyarakat tanpa dasar hukum yang tepat demi menjaga nama baik Republika. Adanya informasi yang berharga dari penelitian ini, diharapkan kepada para mahasiswa yang akan melakukan penelitian ke Harian Umum Republika dengan isu korupsi dapat melihat hasil penelitian ini untuk menjadi acuan berjalannya penelitian yang akan datang.
101
2. Saran Praktisi Kepada para masyarakat dan pembaca Harian Umum Republika dalam memahami teks berita yang disajikan oleh media tersebut sungguh harus benar-benar kembali mengingat opini
yang sedang rerjadi di masyarakat.
Republika
mengembangkan pemberitaan hukum atau kasus korupsi sesuai dengan proses yang berlaku di lembaga huku pemerintahan seperti KPK dan Kejaksaan Agung. Jika hanya mengikuti pemberitaan yang disajikan oleh Harian Umum Republika maka pembaca akan hanya memahami proses hukum yang berlaku di pemerintahan, ini ditakutkan pembaca akan kembali ke jaman orde baru yakni hanya mendapatkan pemberitaan yang tidak seimbang hanya dari sisi pemerintah saja. Ini diharapkan agar pembaca bisa mencari sumber lain dalam mencari pemberitaan terkait isu korupsi ke media lainnya.
Laporan Hasil Wawancara Wawancara ini dilakukan oleh: 1. Mahasiswa Nama
: Ahmad Fauzi
Tempat tanggal lahir
: Bekasi, 10 Maret 1990
Jabatan
: Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu
Dakwah
dan
Ilmu
Komunikasi,
Jurusan
Komunikasi Penyiaran Islam NIM
: 108051000099
2. Narasumber Nama
: Syahrudin El-Fikri
Jabatan
: Wakil Redaktur Pelaksana
Tanggal Wawancara
: 19 Oktober 2012
Tempat
: Kantor Harian Umum Republika, Jakarta.
Dengan laporan ini saya memohon kepada pihak Bagian Sekretariat Redaksi Harian Umum Republika meminta surat lembar pernyataan bahwa saya telah melakukan wawancara dengan Wakil Redaktur Pelaksana Harian Umum Republika Sayahrudin El-Fikri untuk memenuhi tugas skripsi saya yang berjudul “Konstruksi Realitas Media Massa (Analisis Framing Pemberitaan Korupsi M Nazaruddin di Harian Republika).
Hasil Wawancara 1. Apa pandangan Republika tentang suap dan kourpsi? Kalau kami (red: Republika) memandang korupsi itu menjadi harga mati, kami ingin semua elemen masyarakat ikut memperhatikan tindak korupsi, sehingga kami berharap negeri ini bisa berjalan lebih baik bagi masa depan. Karena kita melihat korupsi ini sudah mendarah daging di negeri ini di setiap instansi di setiap tempat sudah ada tindak korupsi, maka mau tidak mau maka kita ingin bersama semua elemen masyarakat untuk menyatakan sebagai musuh bersama bagi korupsi apapun bentuknya. Kita ingin negeri ini bersih, negeri ini bebas dari tindak korupsi, kita mau menciptakan Indonesia yang bersih terutama dari korupsi, dari orang-orang yang gak bener, yang memanfaatkan uang perusahaan, uang Negara untuk kepentingan pribadi prang per orang. 2. Termasuk ke dalam kejahatan luar biasakah korupsi? Korupsi itu memang kejahatan yang luar biasa, karena tidak hanya merugikan Negara tapi juga merugikan generasi masa depan. Orang akan mengikuti praktek-praktek yang berkaitan dengan praktek korupsi apabila mereka tidak ditindak dengan tegas. Karena itu kita berharap bahwa undang-undang atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindak pemberantasan korupsi itu benar-benar berlaku bagi siapapun itu pelakunya. Dan kita berharap dari seluruh elemen masyarakat mulai dari eksektutif, yudikatif sampai legislatif bersama-sama mendorong bahwa korupsi itu musuh yang harus segera
diberantas. Mungkin sangat sesuatu yang mustahil untuk kita memberantas korupsi, tapi kita akan berusaha terus perlahan-lahan sedikit demi sedikit, karena tujuan kita jelas bahwa kita ingin menciptakan Indonesia yang bersih. Bagi
kami tiada maaf
bagi korupsi, jadi semuanya harus ditindak
berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Kalau memang baru sebatas dugaan, sekarang bagaimana dugaan itu bisa dibuktikan. Kalau hanya masih sebatas tuduhan-tuduhan atau dugaan-dugaan itu kita tidak ingin nama orang itu ikut tercemar tapi kita harus koreksi juga kalau memang ada yang salah. Nah ini yang terpenting juga, media bagi kami yang turut melawan korupsi ini, dia juga harus melakukan kroscek kepada sumber-sumber yang diduga terlibat dalam tindak korupsi. 3. Sudah separah apa korupsi di negeri ini? Korupsi ini sudah sangat parah, dibilang seberapa parah pasti parah banget, karena lagi-lagi itu sudah terjadi diseluruh sendi kehidupan. Bahkan yang kita sesalkan aparat penegak hukum sudah terlibat dalam tindak korupsi. Kalau aparat penegak hukum saja sudah terlibat dalam tindak korupsi maka siapa lagi yang bisa kita harapkan termasuk pejabat di legislatif. Di eksukutif kita berharap pejabatnya bersih, tapi faktanya tetap ada saja. Lagi-lagi mungkin memang oknum, tapi tidak hanya soal oknum tapi ada sistem yang memang bisa terjadinya tindak korupsi. Saya ingin cerita, ada seorang teman saya yang bekerja di salah satu instansi yang untuk mengaudit hasil laporan keuangan dari berbagai macam perusahaan baik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Ternyata setelah diaudit itu
ditemukan dugaan korupsi oleh salah satu oknum. Ketika itu dilaporkan oleh salah satu pimpinanya, tapi pimpinannya bukan malah menindaklanjuti laporan tersebut tapi sebaliknya malah pimpinannya mengancam kepada teman saya yang bekerja di instansi itu untuk menentukan sikap apakah dia mau bertahan atau dia mau keluar dari pekerjaannya itu. Artinya di sini korupsi itu bekerjanya sudah sangat sistematis di semua lini. Apakah itu di depertemen yang mengurusi masalah politik, hukum maupun ke masalahmasalah keagamaan ada dugaan tindak korupsi. Kita berharap kedepannya ini sudah tidak terjadi lagi karena ini kondisinya sudah sangat parah. Bahkan kalau kita melihat data-data sudah berapa banyak dugaan korupsi yang terjadi di negeri ini. Bahkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam satu tahun terakhir saja sudah berapa banyak melakukan pemberantasan korupsi, sudah ada berapa keberhasilan menyelamatkan uang Negara dari tindakan korupsi. Ada tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum yang kecil tapi yang di atas tetap tenang-tenang saja. Kita berharap lembaga pemberantasan korupsi, lembaga penegakan hukum lebih pro aktif dalam melakukan pemberantasan korupsi agar tidak terjadi lagi. 4. Kasus korupsi yang dilakukan oleh Nazaruddin apakah merupakan efek dari biaya demokrasi yang terlalu mahal dalam menjalankan pemilu? Selama ini memang sudah menjadi rahasia umum, pelaksanaan pemilihan umum di negeri ini menghabiskan begitu besar banyak biaya. Akibatnya seorang calon yang maju untuk menjadi calon wakil rakyat maka mereka setidak-tidaknya mereka harus menghabiskan dana yang sekian besar.
Akibatnya jika mereka suatu saat terpilih maka mereka berupaya agar bagaimana dana yang sudah dikeluarkan itu bisa kembali. Kita sudah melihat betapa banyak calon-calon anggota dewan yang tidak terpilih ada yang bisa sampai stress karena harus mengeluarkan sekian milyar ketika mereka tidak terpilih bahkan ada yang stress bahkan ada yang ingin bunuh diri. Ini merupakan persoalan-persoalan yang sangat mengerikan, begitu juga ketika ada sebagian anggota dewan, mereka yang sudah terpilih mereka melakukan hal-hal yang sama, mereka berpikir bagaimana biaya yang dikeluarkan mereka ingin kembalikan. Secara logika sajalah, mereka tidak ingin biaya yang telah mereka keluarkan dananya habis hanya untuk biaya pemenangan mereka saja tanpa mereka berupaya berpikir mengembalikan itu seperti apa. Jadi mereka ingin dana itu bisa kembali sehingga uang yang telah mereka keluarkan, mereka ketika terpilih benar-benar tidak merasa dirugikan. Kasus Nazaruddin kalau kita melihat bahwa itu sudah menunjukkan fakta bahwa ada orang-orang tertentu yang telah memenangkan suatu pemilihan ketika mereka menjabat ada hal-hal tertentu yang coba dia ingin mainkan melakukan money politic. Akhirnya setelah memenangkan hal itu, mereka mencoba menginjak instansi-instansi terkait agar dana itu bisa mereka dapatkan, akhirnya itu juga berlaku disejumlah tempat di instansi itu juga turut mendukung maka akibatnya uang Negara pun ikut dirugikan, jadi seperti itu. 5. Bagaimana posisi Republika dalam melihat kasus ini? Memang karena biaya ya, terutama ketika kasus ini sudah terjadi, bahwa ini hanya ibarat menara gunung es, karena sebenarnya banyak hal-hal yang
serupa yang terjadi di semua lini. Ketika orang ikut pemilihan umum mereka mengeluarkan uang yang begitu besar maka setelah mereka menjabat pun muncul perasaan ingin mengembalikan modal yang besar itu, nah ini efek dari salah satunya apa namanya pemilu. Tapi di luar itupun ada juga memang ketika mereka melihat sebuah celah sehingga mereka ingin melakukan hal-hal yang tidak baik terutama dalam hal korupsi ini. Maka kita melihat persoalanpersoalan ini karena memang ada sistem yang memungkinkan mereka melakukan perlakuan yang tidak jujur. Ketika sistem itu menimbulkan sebuah perlakuan yang tidak jujur ini seharusnya yang diperbaiki. Tapi semuanya lagi-lagi kembali kepada oknum, ketika melihat ini memang ada persoalan pada sistemnya kenapa mereka tidak ingin berupaya memperbaiki sistem tersebut dan kejujuran dari masing-masing pribadi juga untuk tidak melakukan hal serupa. Ketika sudah ada di sini jelas-jelas ini bukan hak miliknya, ini adalah hak rakyat, uang rakyat sudah selayaknya mereka tidak mengambil hak orang lain bahwa itu bukan hak milik dia, otomatis jika mereka
terbukti
memakai
hak
rakyat
mereka
harus
berani
mempertanggungjwabkan itu. 6. Bagaimana media Republika mengembangkan kasus ini sehingga menjadi berita yang layak untuk disampaikan kepada publik? Kami melihat ketika ini sudah ada dugaan maka sejumlah nyanyian yang disuarakan oleh Nazaruddin harusnya bisa ditindaklanjuti. Siapapun yang terlibat, termasuk kepada orang-orang yang muncul dalam BAP. Artinya itu sudah mengindikasikan bahwa memang ini benar-benar terjadi. Tapi ketika
melihat hasil dari persidangan dan Nazaruddin sudah dihukum walaupun hanya sebatas dalam satu kasus, itu menunjukkan bahwa kasus ini besar bahwa masih ada oknum-oknum lain yang masih diduga terlibat. Kalau Nazaruddin sudah dihukum maka itu menunjukkan bahwa dia bersalah, dia mamanfaatkan jabatannya, wewenangnya, sebagai anggota dewan untuk kepentingan perusahaan untuk kepentingan pribadinya dia. Kami melihat untuk mengembangkan ini juga maka Republika juga mau tidak mau mencari sumber-sumber yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan, bagaimana sebenarnya kasus ini terjadi. Praktek-praktek yang sudah dilakukan Nazaruddin di satu kasus itu bagaimana ditindak lanjuti. 7. Pandangan awal yang keliru dari Partai Demokrat terhadap keterlibatan Nazarudin dalam kasus ini! Apakah ada niatan sebelumnya dari partai ini untuk melindungi Nazarudin? Kalau kami melihat, bagaiamanapun ketika ada kader partai yang terlibat dalam satu kasus maka partai itu berusaha untuk paling tidak membela semaksimal mungkin kader-kadernya itu apapun itu. Tapi ketika nanti sudah terbukti terjerat akhirnya pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh partai politik termasuk Demokrat dalam hal ini bisa terbantahkan ketika nanti Nazaruddin terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Apa yang dilakukan oleh Demokrat mungkin itu hanya satu kasus, tapi hampir di semua lini partai politik itu melakukan ingin menyelamatkan kader-kader mereka yang terlibat dalam praktek-praktek korupsi itu. Kita justru bertanya-tanya, kalau memang partai ini punya komitmen, punya ketegasan sikap menentukan bahwa korupsi
itu sudah menjadi musuh bersama mereka juga harus komitmen menjalankan pemberantasan korupsi itu. Kita justru kaget, ketika orang yang sudah masuk dalam iklan (saya tidak ingin menyebutkan namanya, nanti silahkan saja dicari) dia menyatakan tidak pada korupsi ternyata dia terbukti melakukan praktek-praktek korupsi bahakan yang terbaru dia ingin melakukan “tsunami” bagi gedung DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dia ingin menunjukkan itu. Artinya ini fakta bahwa partai politik pun terlibat, sekarang kita ingin tahu darimana sih partai politik ketika dia bisa hidup, apakah dari sumbangan kader, apakah dari perolehan suara mereka yang setiap suara rakyat dihargai seribu rupiah, lalu atau juga dari usaha-usaha lain. Kalau memang dari usaha seberapa besar si pendapatan dari semua partai politik dalam menggalang dana. Nah, itukan akhirnya mau tidak mau ketika ada kepentingan yang lebih besar mereka ingin mencari jalan keluar bagaimana mendapatkan dana itu, nah ketika jalan keluar yang benar tidak bisa dilakukan maka jalan yang illegal pun mereka berusaha untuk menempuhnya. Ini bisa saja dihampir semua partai politik bisa seperti itu. 8. Pertualangan Nazaruddin yang begitu lama apakah merupakan kelemahan KPK dan Kepolisian dalam menangani korupsi? Jadi ketika Nazaruddin berhasil pergi keluar negeri, menyebunyikan dirinya di luar negeri sampai akhirnya tertangkap di Cartagena, Kolombia, itu menunjukkan bahwa memang ada yang lemah dari aparat penegak hukum, bisa dari KPK maupun kepolisian ataupun bisa dari sisi manapun, dari Imigrasi pun mungkin bisa lalai. Artinya orang-orang yang sudah terindikasi,
yang sudah diduga semestinya bisa dilakukan pencegahan awal. Bahkan yang kita sesalkan dari Nazaruddin sendiri dia pergi keluar negeri itu atas rekomendasi pimpinan partai. Nah, ini kan berarti oknum di partai, atau oknum pimpinan partai tersebut ini pun merestui apa yang dilakukan oleh Nazaruddin dalam hal dia harus menyelamatkan diri, dia supaya tidak mencemarkan nama baik partai politik. Tapi faktanya orang sudah tahu bahwa partai politik terlalu banyak bermain kotor, itulah yang kita sesalkan sebenarnya dari partai politik. Tapi kita tetap berupaya mudah-mudahan ke depan partai politik bisa lebih baik lagi dalam menjalankan amanah dan tujuan dari pendirian partai politik itu. Kepada KPK, kepada kepolisian, kepada aparat penegak hukum semuanya kita berharap lebih kencang lagi, lebih tegas lagi dalam menegakkan aturan hukum. Ada kelemahan ya itu wajar, tetapi kelemahan itu jangan selalu menjadi alasan untuk menyepelekan perosoalanpersoalan yang terjadi. 9. Apakah “nyanyian” Nazarudin layak untuk media sebarkan kepada khalayak luas padahal suara itu belum tentu benar ataupun salah? Media itu akan memberitakan sebuah informasi berdasarkan konfirmasi. Ada informasi yang berkembang itu kemudian kita kroscek kepada oknum-oknum yang bersangkutan. Nazaruddin pernah menyebut nama Angie misalnya, dia juga ikut menikmati itu, ternyata setelah hasil pemeriksaan Angie pun dijadikan tersangka oleh KPK. Artinya itu menyimpulkan indikasi keterlibatan Angie dalam kasus Nazaruddin itu benar termasuk sejumlah nana-nama yang disebutkan Nazaruddin. Artinya ini mengindikasikan bahwa
“nyanyian” Nazaruddin tidak sebatas “nyanyian” palsu tapi memang ada benarnya. Tapi, jangan lantas semua “nyanyian” Nazaruddin kita lantas percaya 100 %. Artinya apa yang dia “nyanyikan” itu, apa yang dia sebutkan, oknum-oknum yang dia sebutkan ya sebagai media kita harus melakukan kroscek lagi kepada nama-nama yang disebutkan itu soal keterlibatannya. Tapi nama-nama itu harusnya menjadi bola bagi, atau menjadi jalan bagi aparat penegak hukum atau KPK untuk menelusuri dugaan-dugaan itu, jangan-jangan apa yang disebutkan Nazaruddin benar, nah, kalau yang sebanarnya apa yang disebutkan Nazaruddin benar, dan kemudian aparat penegak hukum tidak menindaklanjutinya atau menganggap “nyanyian” itu sebatas omong kosong ya kebenaran yang disampaikan Nazaruddin akhirnya tidak bisa terungkap. Jadi, di sinilah pentingnya, media juga, aparat penegak hukum juga untuk melakukan kroscek nama-nama yang telah di “nyanyikan” Nazaruddin itu. 10. Siapa yang dianggap salah dalam kasus ini! Nazarudin atau Demokrat? Yang pasti yang malakukan praktek tersebut yang bersalah, baik Nazaruddinya. Yang pasti Demokrat tidak terlibat, dalam artian maksud saya begini, Demokrat itu hanya sebuah nama, tapi lagi-lagi oknum-oknumnya itu, saya percaya partai Demokrat itu bagus, PKS (Partai Keadilan Sejahtera) itu bagus, PAN (Partai Amanat Nasional) itu bagus, semua partai politik itu bagus. Tapi orang-orang yang ada di dalamnya yang belum tentu bagus. Lalu siapa yang salah, dalam hal ini pasti oknum yang bersalah, hanya memang pengurus-pengurus partai ini yang ketika mereka mebiarkan ada kader-kader
yang bermain itu (kotupsi) itu yang kita sesalkan, artinya partai politik harus bisa meredamnya. Pengurus-pengurus partai, pimpinan-pimpinan partai, termasuk dewan pembinanya harus mendorong atau punya komitmen untuk mencegah korupsi itu. Tidak sebatas nama saja, tapi tujuan pendirian partai itu pun ada, untuk mesejahterakan masyarakat, untuk meramaikan demokrasi, yang itu pasti dijalankan oleh para pengurusnya, oleh para oknum-oknumnya. Nah, ketika ada praktek-praktek korupsi itu harusnya itulah yang dialihkan dalam artian harus dibenahi. Jangan sampai praktek-praktek korupsi itu bisa terjadi. Siapa yang salah! Ya yang salah yang berbuat. Nazaruddin dia salah karena sudah terbukti, tapi nama-nama yang dia sebutkan itu harusnya bisa ditindaklanjuti. Nah, jika mereka betul-betul bersalah atau benar-benar terlibat dalam “nyanyian”nya Nazaruddin ya itu dalam satu kasus, karena Nazaruddin tidak hanya ber”nyanyi” dalam satu kasus, tapi dia “nyanyian”nya banyak, ada beberapa kasus, ada kasus Wisma Atlet, ada kasus Hambalang, dan kasuskasus yang lain juga. Bahkan isteri Nazaruddin juga diduga terlibat dalam proyek PLTS.
PAPARAN SINGKAT ISI BERITA DAN NARASUMBER Judul
Isi Berita
Narasumber
KPK Pastikan Panggil Nazaruddin
Meskipun sudah memiliki keinginan untuk segera memanggil Nazaruddin, namun KPK sendiri belum menentukan tanggal pemanggilan tersebut.
Johan Budi SP (Juru Bicara KPK), Sutan Bhatoegana (Ketua Departemen Perekonomian DPP Partai Demokrat), Edhie Baskoro Yudhoyono (sekretaris Jenderal Partai Demokrat), Ruhut Sitompul (Ketua Departemen Komunikasi DPP Partai Demokrat) .
Langkah Jemput Paksa Bergantung Status Nazaruddin
Penjemputan paksa kepada kepulangan Nazaruddin yang dilakukan oleh KPK akan dilaksanakan apabila statusnya sudah menjadi tersangka.
Busyro Muqoddas (Ketua KPK), Haryono Umar (Wakil Ketua KPK), Ahmad Mubarok (Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat).
Demokrat Gagal bawa Pulang Nazaruddin
Tim Pencari Fakta Partai Demokrat gagal membawa pulang Nazaruddin dikarenakan melihat kondisi kesehatan beliau yang kurang sehat.
Anas Urabningrum (Ketua Umum Partai Demokrat), Sutan Bhatoegana (Anggota Tim Pencari Fakta Partai Demokrat), Jafar Hafsah (Ketua Fraksi Partai Demokrat, Haroyono Umar (Wakil Ketua KPK).
KPK Resmi Panggil Nazaruddin
KPK telah mengirimkan surat ke instansiinstansi yang terkait dengan Nazaruddin untuk segera hadir pada pemanggilan hari Jum’at 10 Juni 2011
Chandra M Hamzah (Wakil Ketua KPK), Johan Budi (Juru Bicara KPK), M Jasin (Wakil Ketua KPK), Busyro Muqoddas (Ketua KPK), Pusat Pelaporan
sebagai saksi.
Transaksi Analisis Keuangan (PPATK), Sutan Bhatoegana (Ketua Tim Komunikasi TPF Partai Demokrat), Ruhut Sitompul (Anggota DPP Partai Demokrat).
Nazaruddin Diduga Disembunyikan
Pemanggilan oleh KPK terhadap Nazaruddin jika tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, maka yang bertanggung jawab atas hal ini adalah Partai Demokrat.
Syamsuddin Haris (Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI), Priyo Budi Santoso (Wakil Ketua DPR RI), Jafar Hafsah (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Ruhut Sitompul (Anggota DPP Partai Demokrat)
Nazaruddin Mangkir
KPK memastikan Nazaruddin dan isterinya Neneng Sri Wahyuni mangkir dalam pemanggilan pertama. Ketidakhadiran keduanya di KPK tanpa keterangan yang jelas.
Johan Budi (Juru Bicara KPK), Busyro Muqoddas (Ketua KPK), Denny Kailimang (Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat), Andi Nurpati (Ketua Divisi Informasi dan Komunikasi DPP Partai Demokrat), Ruhut Sitompul (Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi DPP Partai Demokrat)
Pemerintah dan KPK Lamban
Pemerintah dan KPK lamban dalam melakukan pemulangan para tersangka kasus korupsi yang pergi ke luar negeri.
Emerson Yuntho (Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch), Rhenald Kasali (Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia), Denny Indrayana (Staf
Khusus Presiden Bidang Hukum dan HAM) KPK Pastikan Panggil Paksa Nazaruddin
KPK akan mengerahkan penyidiknya pada pemanggilan ketiga nanti jika Nazaruddin juga tidak hadir pada pemanggilan kedua.
Busyro Muqoddas (Ketua KPK), Nazaruddin, Sutan Bhatoegana (Anggota Tim Komunikasi DPP Partai Demokrat)
Demokrat Respons Tudingan Nazar
Nazaruddin melemparkan bola panas dari Singapura setelah mengatakan bahwa dua koleganya di DPR dari Partai Demokrat dan PDIP terlibat juga dalam kasus yang sedang melilitnya.
Saan Mustofa, Sutan Bhatoegana (Anggota Tim Komunikasi DPP Partai Demokrat), Nazaruddin, OC Kaligis (Pengacara Nazaruddin)
KPK Segera Panggil TPF Demokrat
Pemanggilan yang dilakukan oleh KPK terhadap Tim Pencari Fakta Partai Demokrat merupakan respons terhadap tudingan yang disebarkan Nazaruddin lewat SMS kepada wartawan.
Busyro Muqoddas (Ketua KPK),
