KONSOLIDASI TANAH PASCA ERUPSI GUNUNG MERAPI 2010 DALAM KERANGKA KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SLEMAN
SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM
DISUSUN OLEH: RINTO NUGRAH SETIAWAN 10340193 DOSEN PEMBIMBING: 1. ISWANTORO, S.H., M.H. 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.
ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2015
ABSTRAK Erupsi Gunung Merapi di akhir tahun 2010 merupakan erupsi terbesar 100 tahun terakhir. Akibatnya banyak korban jiwa serta menimbulkan kerugian lain bagi warga Gunung Merapi, yaitu banyak ternak yang mati, bangunan rusak serta lahan yang rusak akibat terkubur material vulkanik gunung merapi yang menutup lahan dan batas–batas tanah. Oleh karena itu pemerintah melakukan penataan tanah secara berencana, yang merupakan upaya pengendalian penggunaan tanah untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat, yaitu dengan konsolidasi tanah. Konsolidasi Tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam denga melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dengan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan dan manfaat konsolidasi tanah di Kecamatan cangkringan Kabupaten Sleman dengan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah, serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dari konsolidasi tanah tersebut. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan pada pijakan kaidah-kaidah yang ada, dan dengan melihat aplikasi dan implikasi hukumnya. Berdasarkan hasil penelitian dan analisi data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Konsolidasi Tanah yang dilaksanakan di Kelurahan Umbulharjo dan Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman telah sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah. Sehingga penguasaan / pemilikan tanah menjadi lebih jelas dan mendapatkan kepastian hokum atas tanah mereka, serta penggunaan tanahnya dapat maksimal. Kendala-kendala yang dihapadi saat proses konsolidasi tanah yaitu sosialisasi ke masyarakat tentang apa itu konsolidasi tanah, karena sebagian masyarakat besar masyarakat masih awam dengan konsolidasi tanah. Serta saat mencari dan pemasangan batas yuridis tanah, karena batas-batas sudah hilang terkena erupsi gunung merapi.
ii
HALAMAN MOTTO
Tuntutlah ilmu, tetapi tidak melupakan ibadah, dan kerjakanlah ibadah, tetapi tidak melupakan ilmu (Hasan al-Bashri)
Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri (QS. Al-Isra:7)
Sebaik Baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain
vii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Untuk kedua orang tua saya Bapak Romadi & Ibu
Mujiati yang selalu memberikan dukungan moril, materiil maupun spiritual demi pribadi saya yang lebih baik. Serta senantiasa memberikan doa untuk kesuksesan dan keselamatan saya. Kakak dan adik saya, terimakasih selalu memberikan
doa, semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Almamater Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
viii
KATA PENGANTAR
بسم هللا الرحمه الرحيم اشهد ان ال اله اال هللا و اشهد ان.الحمد هلل رب العالميه وبه وستعيه على امىرالدويا والديه اما بع. اللهم صل وسلم على محمد و على اله وصحبه اجمعيه.محمدا رسىل هللا
Puji syukur penulis panjatkan hanya untuk Allah SWT Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya. Terima kasih Ya Allah untuk semua yang telah Engkau Rahmati kepadaku yang senantiasa mempermudah urusanku, memberi petunjuk dalam langkah penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “KONSOLIDASI TANAH PASCA ERUPSI GUNUNG MERAPI 2010 DALAM KERANGKA KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SLEMAN”. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang berpengetahuan. Penyusun skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaraktan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud sebagaimanayang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan yang
diberikan
oleh
beberapa
pihak.
Oleh
karena
itu,
penyusun
ingin
mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada :
ix
1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2. Bapak Dr.H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 4. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H.,M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 6. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H.,M.Hum. selaku Dosen pembimbing akademik serta Pembimbing II Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang x
bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 8. Staf Tata Usaha Jurusan Ilmu Hukum yang sangat sabar luar biasa menerima keluhan-keluhan mahasiswa. 9. Staf Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian kepada penyusun. 10. Kedua orang tuaku Bapak Romadi & Ibu Mujiati yang senantiasa memberikan doa dan semangat, serta mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan materi demi memberikan pendidikan kepada saya. 11. Kakak dan adik saya, terimakasih selalu memberikan doa, semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 12. Untuk perempuan spesial yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada saya. 13. Teman-teman Ilmu Hukum sebutkan satu persatu,
angkatan tahun 2010
yang tidak dapat penulis
terima kasih atas semangat, hiburan dan segala
bantuannya. 14. Teman-teman Karang Taruna ERAT Krikilan. 15. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................................. i ABSTRAK ................................................................................................................ ii HALAMAN PERNYATAAN.................................................................................. iii HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .............................................................. iv HALAMAN PENGESAHAN .................................................................................. vi HALAMAN MOTTO ............................................................................................ vii HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................... viii KATA PENGANTAR ............................................................................................. ix DAFTAR ISI .......................................................................................................... xiii DAFTAR TABEL .................................................................................................. xv BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1 A. Latar Belakang Masalah ............................................................................. 1 B. Rumusan Masalah ....................................................................................... 7 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................................ 8 D. Telaah Pustaka ............................................................................................ 9 E. Kerangka Teoritik ..................................................................................... 15 F. Metode Penelitian ..................................................................................... 27 G. Sistematika Pembahasan ........................................................................... 30 BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP HAK – HAK ATAS TANAH, TATA GUNA TANAH DAN KONSOLIDASI TANAH ...................... 32 A. Hak-Hak Atas Tanah ............................................................................... 32 B. Tata Guna Tanah ..................................................................................... 44
xiii
C. Konsolidasi Tanah, Dasar Hukum dan Pembiayaan Konsolidasi Tanah ........................................................................................................ 52
BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN CANGKRINGAN DAN KONSOLIDASI TANAH DI KABUPATEN SLEMAN ....................... 63 A. Geografis dan Demografi Kabupaten Sleman ......................................... 63 B. Konsolidasi tanah di Kabupaten Sleman ................................................. 66
BAB III ANALISIS KONSOLIDASI TANAH PASCA ERUPSI GUNUNG MERAPI 2010 DALAM KERANGKA KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SLEMAN .............................. 82 A. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Kawasan Rawan Bencana III Gunung Merapi Pasca Erupsi 2010 Dan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Warga Peserta Konsolidasi Tanah ....................................... 82 B. Apakah Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Kawasan Rawan Bencana III Gunung Merapi Pasca Erupsi 2010 Sudah Sesuai Dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991? ................... 96 BAB V PENUTUP ................................................................................................. 101 A. Kesimpulan ................................................................................................. 101 B. Saran ........................................................................................................... 102 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 104 LAMPIRAN-LAMPIRAN
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel I Data Kependudukan Desa Pada Lokasi ............................................... 86 Tabel II Penggunaan Tanah Desa Umbulharjo Dan Kepuharjo ...................... 88 Tabel III Status Penguasaan Tanah Desa Umbulharjo Dan Kepuharjo ........... 88 Tabel IV Jumlah Realisasi Sertipikat ................................................................ 91
xv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Erupsi gunung merapi di akhir tahun 2010 merupakan erupsi terbesar 100 tahun terakhir. Erupsi pada tanggal 26 Oktober dan 5 November 2010 telah menimbulkan korban 196 meninggal akibat luka bakar awan panas, 151 korban meninggal akibat non luka bakar, 258 korban luka-luka dan 410.338 orang harus mengungsi. Kerugian lain yang diderita warga gunung merapi adalah matinya ternak, rusaknya lahan, matinya tanaman serta rusaknya bangunan rumah.1 Akibat terjadinya erupsi gunung merapi 2010 perekonomian warga gunung merapi yang mayoritas penambang, peternak dan petani lumpuh, dikarenakan awan panas yang menyapu pemukiman warga lereng selatan gunung merapi telah mematikan ternak dan merusak lahan milik warga dan meluluh lantakkan bangunan rumah-rumah warga. Kawasan gunung merapi mempunyai daya dukung lahan yang tinggi, wajar apabila di daerah rawan bencana ini padat penduduk dan kerugian besar yang diderita oleh korban adalah runtuhnya bangunan akibat terjangan awan panas gunung merapi. Beberapa wilayah yang terkena dampak ini adalah: setengah dari wilayah Desa Umbulharjo, sebagian besar dari wilayah Desa Kepuharjo, sebagian
1
www.dppm.uii.ac.id, Kajian Kerusakan Bangunan Akibat Erupsi Gunungapi Merapi Tahun 2010 di Kabupaten Sleman , Diakses Pada 5 November 2014 pukul 11.15 WIB.
1
2
besar dari wilayah Desa Glagaharjo, sebagian kecil dari wilayah Desa Wukirsari, dan sebagian kecil dari wilayah Desa Argomulyo.2 Menurut Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK 2011) Subandriyo, peta yang baru ini memuat perluasan daerah rawan bencana di sisi selatan gunung merapi. Daerah rawan bencana rata-rata ditetapkan sepanjang 7-8 kilometer dari puncak. Khusus di tepi sungai gendol, kawasan bencana ditetapkan sejauh 15 kilometer, karena awan panas letusan Merapi tahun 2010 di daerah ini menjangkau jarak itu.3 Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) gunung merapi terbagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, Kawasan Rawan Bencana (KRB) III merupakan kawasan yang letaknya dekat dengan sumber bahaya yang sering terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat. Oleh karena tingkat kerawanan yang tinggi, maka kawasan ini tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai hunian tetap. Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Gunung Merapi merupakan kawasan yang paling rawan terken letusan, apapun jenis dan besar letusan. Kedua, Kawasan Rawan Bencana (KRB) II Gunung Merapi merupakan kawasan yang berpotensi terkena aliran massa berupa awan panas, aliran lava dan lahar serta lontaran berupa material jatuhan dan lontaran batu (pijar). Ketiga, Kawasan Rawan 2
3
Ibid.
http://www.voaindonesia.com, BPPTK Sosialisasikan Peta Kawasan Bencana Baru Pasca-Letusan Merapi, diakses pada 5 November 2014 pukul 12.10 WIB.
3
Bencana (KRB) I Gunung Merapi merupakan kawasan yang berpotensi terlanda lahar, terkena perluasan awan panas serta terlanda aliran lava lahar, yaitu aliran massa berupa campuran air dan material lepas berbagai ukuran yang berasal dari ketinggian gunung merapi. Pada tahun 2011, pasca erupsi gunung merapi tersebut, pemerintah menyusun rencana aksi nasional rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi gunung merapi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah 2011-2013. rencana aksi nasional rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut memuat kebijakan relokasi bagi masyarakat gunung merapi yang berada di kawasan rawan bencana. Kebijakan relokasi didasari oleh peta kawasan rawan bencana (KRB) gunung merapi 2010 yang dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pada pasal 32 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
menyatakan
sebagai
berikut;
“Dalam
penyelenggaraan
penanggulangan bencana, Pemerintah dapat (a) menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan/atau (b) mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kebijakan Bupati Sleman dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Sleman No. 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi, menyatakan : Kebijakan dalam kawasan rawan bencana Merapi III sebagai berikut:
4
a. Wilayah pada Kecamatan Cangkringan, yaitu Padukuhan Pelemsari Desa Umbulharjo, Padukuhan Pangukrejo Desa Umbulharjo, Padukuhan Kaliadem Desa Kepuharjo, Padukuhan Petung Desa Kepuharjo, Padukuhan Jambu Desa Kepuharjo, Padukuhan Kopeng Desa Kepuharjo, Padukuhan Kalitengah Lor Desa Glagaharjo, Padukuhan Kalitengah Kidul Desa Glagaharjo, dan Padukuhan Srunen Desa Glagaharjo, sebagai berikut: 1. Pengembangan kegiatan untuk penanggulangan bencana, pemanfaatan sumber daya air, hutan, pertanian lahan kering, konservasi, ilmu pengetahuan, penelitian, dan wisata alam; 2. Tidak untuk hunian; dan 3. Land Coverage Ratio paling banyak sebesar 5 % (lima persen) Dalam sosialisasi persiapan pendampingan rekompak untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi merapi, menurut Sanusi, SH, M.Hum (KANWIL BPN DIY), walaupun kawasan rawan bencana (KRB) III ini sudah tidak diperbolehkan untuk hunian tetap dan akan dijadikan hutan, tetapi masih bisa dimanfaatkan artinya diperbolehkan adanya kegiatan manusia disana, dan akan dilaksanakan konsolidasi tanah atau ditata kembali tanahnya agar bisa mewujudkan pemanfaatan yang ideal.4 Penataan pertanahan adalah upaya penataan aspek fisik pemanfaatan tanah dan penataan aspek hukum penguasaan tanah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan. Kegiatan penataan tanah secara berencana merupakan upaya pengendalian penggunaan tanah untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bentuk kegiatan penataan tanah yaitu konsolidasi tanah. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 4 Tahun 1991 tentang konsolidasi tanah menyatakan: 4
Catatan Proses Workshop Sosialisasi Persiapan Pendampingan Rekompak Untuk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Erupsi Merapi, hlm 11-12
5
“Konsolidasi Tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.” Fungsi dan peran tanah dalam berbagai sektor kehidupan manusia memiliki tiga aspek yang sangat strategis, yaitu aspek ekonomi, politik dan hukum, dan aspek sosial. Keempat aspek tersebut merupakan isu sentral yang paling terkait sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dalam pengambilan proses kebijakan hukum pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah.5 Diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.6 Kebijaksanaan penggunaan tanah di Indonesia sumber utamanya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang intinya yakni, negara menguasai dan memelihara tanah untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia melalui: 1) pengaturan hubungan hukum orang dengan tanah; 2) mengatur perbuatan hukum orang terhadap tanah; 3) perencanaan persediaan peruntukan dan penggunaan tanah untuk kepentingan umum.7 Dapat diketahui bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mengatur kepemilikan dan penggunaan kekuasaan yang telah diberikan kepada negara
5
Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Cetakan 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 45. 6
7
Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, (bandung: Mandar Maju, 1998), hlm. 66.
6
(atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya) sehingga seluruh tanah diwilayah Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun penjabaran dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar RI 1945 dalam bentuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pelaksanaan UUPA ini mempunyai arti ideologis yang sangat penting, sebagai basis atau landasan kekuatan (basic power) demokrasi ekonomi yang sangat dikembangkan dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat.8 Berdasarkan ketentuan tersebut, maka masyarakat yang tinggal di wilayah kawasan rawan bencana (KRB) III gunung merapi harus direlokasi ke tempat yang lebih aman dari ancaman erupsi gunung merapi, karena gunung merapi merupakan gunung yang aktif dan mempunyai siklus. Oleh karena itu perlu adanya penanggulangan bencana agar di masa mendatang tidak menimbulkan korban jiwa maupun harta benda. Secara umum, masyarakat gunung merapi yang berada di kawasan rawan bencana menolak kebijakan konsolidasi tanah karena masyarakat masih memiliki keterikatan yang sah dengan lokasi tersebut. Sebab, sebagian besar masyarakat masih memiliki sertifikat atas tanah yang harus dikosongkan. Selain itu, masyarakat juga masih memiliki keterikatan adat, sosial dan ekonomi yang kuat dengan wilayah pemukimannya yang telah dihuni puluhan
8
Muhsin dan Imam Koeswahyono, Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 10-11.
7
tahun. Masyarakat juga telah menyatu satu sama lain dalam ikatan sosial dan budaya.9 Berdasarkan uraian maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “KONSOLIDASI TANAH PASCA ERUPSI GUNUNG MERAPI 2010 DALAM KERANGKA KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SLEMAN”. Pelaksanaan konsolidasi tanah dan kepastian hukum bagi masyarakat kawasan rawan bencana gunung merapi yang mempunyai hak sah secara hukum atas tanah mereka menjadi sorotan utama dalam skripsi ini.
B. Rumusan Masalah Dengan melihat latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan konsolidasi tanah di Kawasan Rawan Bencana III Gunung Merapi pasca erupsi 2010 dan bagaimana kepastian hokum hak atas tanah bagi warga yang direlokasi? 2. Apakah pelaksanaan konsolidasi tanah di Kawasan Rawan Bencana III Gunung Merapi pasca erupsi 2010 sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991?
9
Hasil wawancara dengan Sigit dari REKOMPAK pada tanggal 3 November 2014 di Berbah Sleman Yogyakarta.
8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Hal yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut; 1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan konsolidasi tanah di Kawasan Rawan Bencana III Gunung Merapi pasca erupsi 2010 dan bagaimana kepastian hokum hak atas tanah bagi warga yang direlokasi. 2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan konsolidasi tanah di Kawasan Rawan Bencana III Gunung Merapi pasca erupsi 2010 sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 atau tidak. Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini, yaitu: 1. Kegunaan teoritis Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu dibidang hukum perdata, khususnya dalam konsolidasi tanah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991. 2. Kegunaan praktis Diharapkan memberi manfaat bagi pembaca untuk memperluas wawasan dan menambah informasi tentang konsolidasi tanah bagi peminat pada perkuliahan Fakultas hukum, khususnya yang
9
berkonsentrasi pada hukum perdata dan sebagai sumbangsih karya ilmiah hukum positif Indonesia.
D.
Telaah Pustaka Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam penelitian skripsi Konsolidasi Tanah Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010 Dalam Kerangka Kepastian Hukum, belum pernah ada karya ataupun tulisan ilmiah yang membahas hal tersebut. Beberapa karya tersebut antara lain yakni skripsi Aprilian Dwi Raharjanto dengan judul “Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman (Studi Kasus Di Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri)”. Berdasarkan hasil penelitiannya, penyusun skripsi tersebut memaparkan kesimpulan yakni Pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Konsolidasi Tanah Perkotaan Kabupaten Wonogiri, yaitu dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, berhasil mewujudkan lingkungan permukiman yang baik dan berwawasan lingkungan. Karena, wilayah yang menjadi obyek konsolidasi tanah perkotaan di Desa Nambangan sebelumnya hanya berupa tanah pekarangan utuh seluas + 6045 M2. Setelah dilakukan kegiatan konsolidasi tanah perkotaan, maka di lokasi tersebut telah terbentuk 69 bidang untuk perumahan dan 2 bidang untuk sarana umum yang bentuknya teratur dan
10
masing-masing menghadap jalan. Selain itu, terdapat juga jaringan jalan dan saluran drainase / sanitasi yang dibuat sinergis secara fisik, serta saluran pembuangan limbah dan tempat sampah bahan berbahaya dan beracun (B3). Sedangkan peraturan perundang-undangan mengenai konsolidasi tanah perkotaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman ini kurang memadai. Karena pengaturan konsolidasi tanah perkotaan masih dirasakan kurang komprehensif dan sistimatis disebabkan tersebarnya pengaturan konsolidasi tanah perkotaan diberbagai peraturan perundang-undangan. Hal itu dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan.10 Perbedaan karya tulis yang ditulis Aprilian Dwi Raharjanto dengan karya tulis sekarang adalah karya ilmiah yang ditulis Aprilian Dwi Raharjanto mengarah ke proses konsolidasi tanah untuk peningkatan kualitas lingkungan, sedangkan untuk karya tulis yang sekarang meneliti tentang proses konsolidasi tanah yang dilakukan Badan Pertanahan Kabupaten Sleman bagi warga gunung merapi/kawasan Rawan Bencana III gunung merapi dalam kepastian hokum hak atas tanah. Karya tulis selanjutnya berbentuk tesis adalah karya Dwipa Suyanta dengan judul “Konsolidasi Tanah Swadaya di Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Provinsi Bali”, yang didalam tesis tersebut bahwa Konsolidasi tanah telah dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Bali pada khususnya. Konsolidasi tanah di
10
Aprilian Dwi Raharjanto, “Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman (Studi Kasus Di Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri)”, Skripsi tidak diterbitkan, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2008.
11
Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemal ini merupakan konsolidasi tanah swadaya pertama yang dilaksanakan di Provinsi Bali. Penelitian ini menemukan 4 (empat) faktor yang mendorong terlaksananya konsolidasi tanah swadaya di Desa Darmasaba, yaitu 1). pemilik tanah, 2). tokoh lokal 3). pihak sponsor, 4). pemerintah. Konsolidasi tanah swadaya menempatkan pemilik tanah sebagai subyek dari kegiatan. Pemilik tanah ikut berpartisipasi secara aktif mulai dari inisiatif, pelaksanaan sampai dengan pengawasan kegiatan. Tokoh lokal juga ikut berperan dalam kegiatan ini, dimulai dari keikutsertaan dalam kegiatan konsolidasi tanah swadaya sampai dengan mewakili masyarakat dalam berkoordinasi dengan pihak sponsor dan pemerintah. Pelaksanaan konsolidasi tanah swadaya ini dapat terlaksana karena mendapatkan dukungan dari pemerintah (BPN) mulai dari perijinan sampai dengan penerbitan sertipikat tanah. Koordinasi yang terjalin diantara pemilik tanah, tokoh lokal, pihak sponsor, dan pemerintah mulai dari awal kegiatan sampai dengan akhir kegiatan konsolidasi telah menyebabkan konsolidasi tanah ini dapat terlaksana.11 Karya tulis tersebut berbeda dengan karya tulis sekarang, karena karya tulis diatas lebih mengarah ke factor yang mendorong terlaksananya konsolidasi tanah secara swadaya, sedangkan karya tulis yang sekarang mengarah lebih luas ke proses konsolidasi tanah dan kepastian hokum bagi warga yang menjadi sasaran konsolidasi tanah. Selain itu ada tesis dengan judul “Penataan Tanah Perkotaan Dalam Upaya Meningkatkan Daya Guna Dan Hasil Guna Penggunaan Tanah Melalui 11
Dwipa Suyanta, “Konsolidasi Tanah Swadaya di Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Provinsi Bali”, Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2013.
12
Konsolidasi Tanah (Land Consolidation) Di Denpasar Utara – Bali”, disusun oleh I Putu Agus Suarsana Ariesta. Tesis ini memaparkan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah (Land Consolidation) Perkotaan yang dilaksanakan baik di Kelurahan Tonja maupun di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar didasarkan atas Surat Keputusan Bupati Badung tanggal 29 September 1984 Nomor : 593.82 / 295 / Pem. Tentang Penunjukan Lokasi Konsolidasi Tanah (Land Consolidation) Perkotaan. Peserta Konsolidasi Tanah (Land Consolidation) Perkotaan tidak dipungut biaya administrasi dan sertipikat karena dibebankan kepada Pemerintah / Proyek Peningkatan Jalan Arteri Denpasar (By Pass). Tahapan-tahapan Pelaksanaan Konsolidasi tanah (Land Consolidation) Perkotaan sesuai dengan Petunjuk Pelaksana yang sudah ditentukan. Hambatan-hambatan yang terjadi dan cara penyelesaiannya dalam pelaksanaan konsolidasi tanah (land consolidation) perkotaan di kelurahan Tonja dan Desa Dangin Puri Kaja antara lain ; Luas tanah tidak sesuai dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang terlampir maka panitia pelaksana konsolidasi tanah melakukan klarifikasi dengan mengukur ulang bidang tanah tersebut dengan sepengetahuan pemiliknya. 12 Karya tulis yang di tulis oleh I Putu Agus Suarsana Ariesta mengarah pada konsolidasi tanah guna meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah, berbeda dengan karya tulis sekarang yang lebih mengarah ke proses konsolidasi tanah.
Skripsi selanjutnya disusun oleh Novita Permatasari dengan judul “Penyelesaian Konsolidasi Tanah Di Desa Sinduadi Kecamatan Mlati 12
I Putu Agus Suarsana Ariesta, “Penataan Tanah Perkotaan Dalam Upaya Meningkatkan Daya Guna Dan Hasil Guna Penggunaan Tanah Melalui Konsolidasi Tanah (Land Consolidation) Di Denpasar Utara – Bali”, Tesis tidak diterbitkan, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2008.
13
Kabupaten Sleman”, yang didalam skripsinya tersebut membahas tentang Konsolidasi tanah di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. Bahwa kenyataannya di lapangan program Konsolidasi Tanah di Desa Sinduadi Kecamatan Mlati yang sudah berlangsung kurang lebih 20 tahun belum dapat terselesaikan sesuai rencana. Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian Konsolidaasi Tanah di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman dapat dilaksanakan dengan adanya dukungan atau partisipasai masyarakat khususnya pemilik tanah untuk mengikuti program konsolidasi, dukungan dari instansi pemerintah terkait dan tersedianya dana atau anggaran yang mencukupi untuk pelaksanaan pembangunan maupun dalam bentuk Sumbangan Tanah untuk Pembangunan (STUP) dan Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan (TPBP) serta adanya koordinasi dari semua pihak, terutama antara Kantor Pertanahan dengan instansi terkait yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Kantor Kecamatan Mlati dan Kantor Desa Sinduadi. Factor penghambat proses konsolidasi tanah ini karena tanah yang dikuasai oleh pemilik tanah yang lama, tanah pengganti biaya pelaksanaa belum dikeloala dan dana yang tersedia untuk pembangunan fasilitas umum/sosial belum mencukupi.13 Berbeda dengan karya tulis yang sekarang, karya tulis di atas meneliti tentang penyelesaian konsolidasi tanah dan karya ilmiah sekarang meneliti proses konsolidasi. Selanjutnya adalah skripsi Arif Qomaruddin dengan judul “Analisis Yuridis Konsolidasi Tanah Sebagai Sarana Yuridis Penataan Tanah (Studi 13
Novita Permatasari, “Penyelesaian Konsolidasi Tanah Di Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman”, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013.
14
Kasus Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember). Dalam penelitian ini Arif memaparkan tentang pemukiman masyarakat daerah pesisir pantai Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Banyak sekali pemukiman-pemukiman penduduk yang tidak ditata dengan baik, kondisi petak tanah yang tidak teratur, yang sudah tentu berujung pada penggunaan dan pemanfaatan tanah yang kurang optimal sehingga mengakibatkan banyaknya pemukiman-pemukiman yang kumuh serta padat. Pelaksanaan konsolidasi tanah mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun. 1991, surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, serta surat Keputusan Bupati Jember. Model konsolidasi tanah yang dipergunakan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember adalah model Konsolidasi Tanah Modern, yaitu suatu model atau pola yang lebih mementingkan kepada pemilik tanah, Sehingga pemilik tanah tidak perlu berpindah (membangun tanpa menggusur). Tegasnya adalah model Konsolidasi Tanah Perkotaan (urband land consolidation).14 Karya tulis diatas menerangkan konsolidasi tanah sebagai sarana penatagunaan tanah bagi pemukiman yang tidak teratur dan karya tulis sekarang meneliti tentang proses konsolidasi tanah dalam kerangka kepastian hokum hak atas tanah bagi warga yang menjadi sasaran konsolidasi tanah. 14
Arif Qomaruddin, “Analisis Yuridis Konsolidasi Tanah Sebagai Sarana Yuridis Penataan Tanah (Studi Kasus Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember), Skripsi tidak diterbitkan, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011.
15
E. Kerangka Teoritik Teori Negara Hukum Kesejahteraan (Welfare State)
1.
Istilah negara kesejahteraan banyak digunakan dalam kesejateraan sosial untuk menunjukkan suatu negara
yang pemerintahannya
menyediakan pelayanan-pelayanan sosial secara luas kepada warga negaranya. Welfare state, adalah suatu sistem yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana, melembaga dan berkesinambungan. welfare state meyakini bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyediakan warga negara nya akan standar hidup yg layak, karena setiap negara memiliki standar yg berbeda-beda, yang berhubungan langsung dengan batas kemampuan negara. Jika berkaca pada pancasila serta UUD RI tersebut, maka sudah selayaknya Indonesia mengimplementasikan negara kesejahteraan. Setiap daerah memiliki wewenang untuk mengolah pemeritahan serta umber daya alam yang ada, yang tentunya merupakan sarana yang strategis untuk lebih mensejahterakan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Adapun yang menjadi cirri-ciri pokok dari suatu welfare state (Negara Kesejahteraan/Kemakmuran) adalah sebgai berikut:15 a.
Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica dipandang tidak prinsipiil lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih
15
Soejorno Soekanto, “Beberapa Permasalahan Hokum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia”, Dalam Muntoha, “Demokrasi dan Negara Hokum”, Jurnal Hokum, Vol. 16:3 (Juli 2009), hlm. 386.
16
penting daripada pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis, sehingga peranan dari organ-organ eksekutif lebih penting daripada organ legislatif; b.
Peranan negara tidak terbatas pada penjagaan keamanan dan ketertiban saja, akan tetapi negara secara aktif berperan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat di bidang-bidang sosial, ekonomi dan budaya, sehingga perencanaan (planning) merupakan alat yang penting dalam welfare state;
c.
Welfare state merupakan negara hokum materiil yang mementingkan keadilan social dan bukan persamaan formil;
d.
Hak milik tidak lagi di anggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi dipandang mempunyai fungsi social, yang berarti ada batas-batas dalam kebebasan pegangannya; dan
e.
Adanya kecenderungan bahwa peranan hokum public semakin penting dan semakin mendesak peranan hokum perdata. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan social, ekonomi dan budaya. Negara kesejahteraan adalah negara sebuah model ideal
pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peranan yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan social secara universal dan komperehensif kepada warganya.16
16
Edi Suharto, “Islam Dan Negara Kesejahteraan”, Pidato Disampaikan Pada Pengkaderan Darul Arqom Paripurna (DAP) Ikatan Mahasiswa Muhammdaiyah Tahun 2008, Jakarta, 18 Januari 2008, hlm. 5.
17
Di dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang didalamnya memuat pasal 33 tentang sistem perekonomian dan pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak telantar) serta sistem jaminan social. Pemerintah disuatu negara wefare state dituntut memainkan peranan yang lebih luas dan aktif, karena ruang lingkup kesejahteraan rakyat yang semakin meluas dan mencakup bermacam-macam segi kehidupan.17 Pemerintah tidak boleh berlaku sebagai penjaga malam melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan rakyat dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan social agar rakyat dapat menikmatinya secara adil dan demokratis.18 Negara kesejahteraan merujuk pada sebuah model pembangunan yang difokuskan pada peningkatan keejahteraan masyarakat melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan social kepada warganya.19
17
Lukman Hakim, “Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintah”, Jurnal Konstitusi Purkasi FH Universitas Widyagama Malang, Vol. IV:1 (Juni 2011), hlm. 122. 18
Syamsuddin Radjab, “Konfigurasi Pemikiran Teori Negara Hokum”, Jurnal AlRisalah, Vol. 10:1 (Mei 2010), hlm. 23. 19
Ainur Rofieq, “Pelayanan Public Dan Welfare State” Jurnal Governance, Vol.2:1 (November 2011), hlm.103.
18
2.
Teori Kepastian Hukum Di Indonesia prinsip kepastian Hukum tidak berlaku sebagai prinsip tunggal dalam sistim Hukum Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang kemudian diganti oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekusaan kehakiman, selain menerapkan bunyi Undang-Undang, hakim juga harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup didalam masyarakat. Jaminan
kepastian
hukum
merupakan
salah
satu
tujuan
diundangkannya UUPA, yaitu meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan oleh UUPA dan isinya tidak bertentangan dengan UUPA. Selain itu, dilakukan melalui pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik Indonesia.20 Jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, yaitu: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
20
Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 64-65.
19
Dengan mendaftarkan tanah sebenarnya tidak semata-mata akan mewujudkan jaminan keamanan akan kepelimikannya dalam menuju kepastian hokum. Bahkan seseorang pemilik akan mendapatkan kesempurnaan dari hak nya, karena hal-hal berikut:21 a.
Adanya rasa aman dalam memiliki hak atas tanah (security)
b.
Mengerti dengan baik apa dan bagaimana yang diharapkan dari pendaftaran tersebut (simplity)
c.
Adanya jaminan ketelitian dalam system yang dilakukan (accuracy)
d.
Mudah dilaksanakan (expedition)
e.
Dengan biaya yang mudah dijangkau oleh semua orang yang hendak mendaftarkan tanah (cheapness), dan daya jangkau ke depan dapat diwujudkan terutama atas harga tanah itu kelak (suitable). Meskipun hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, tidak berarti
kepentingan pemegang hak atas tanah diabaikan begitu saja. Dalam rangka pemberian penghormatan dan perlindungan hukum, hak atas tanah tidak dapat begitu saja diambil oleh pihak lain meskipun itu untuk kepentingan umum. Kepada pemegang hak atas tanah diberikan ganti kerugian yang layak, artinya kehidupan pemegang hak atas tanah harus lebih baik setelah hak atas tanah diambil oleh pihak lain. Ukuran kepastian hukum terbatas pada ada atau tidaknya peraturan yang mengatur perbuatan tersebut. Selama perbuatan tersebut tidak dilarang dalam hukum materiil, maka perbuatan tersebut dianggap
21
Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal 205.
20
boleh. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum datanglah kepastian.22
3.
Teori Hak Menguasai Negara Atas Tanah Landasan idiil hak menguasai negara atas tanah terdapat dalam pembukaan undang-undang dasar 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 dapat dilihat beberapa tuntutan/keinginan bangsa indonesia yang harus diwujudkan oleh negara, yakni: 23 a.
Tuntutan/keinginan hidup merdeka bebas dari penjajahan;
b.
Tuntutan/keinginan untuk hidup sejahtera, aman, tertib dan damai;
c.
Tuntutan/keinginan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan bangsa indonesia. Di Indonesia, secara konstitusional pengaturan hukum tanah
(sebagai bagian dari sumber daya alam) ditegaskan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dua kata yang menentukan, yaitu kata “dikuasai” dan “dipergunakan”. 22
Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. 85. 23
hlm. 37.
Winahyu Erwiningsih, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, (Yoyakarta: UII, 2009),
21
Perkataan “dikuasai” sebagai dasar wewenang negara. Negara adalah badan hukum publik yang dapat mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia biasa. Selanjutnya perkataan “dipergunakan” mengandung suatu perintah kepada negara untuk mempergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perintah sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Dasar 1945 berisi keadaan berbuat, berkehendak agar sesuai dengan tujuan.24 Adapun penjabaran dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar RI 1945 dalam bentuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 2 UUPA menyatakan sebagai berikut: (1)
Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk : a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur. (4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakatmasyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak 24
Ibid., hlm. 3-4.
22
bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuanketentuan Peraturan Pemerintah. Tujuan hak menguasai negara atas tanah dimuat dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA, yaitu untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negar hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.25 Pelaksanaan hak menguasai oleh negara dikuasakan
atau
dilimpahkan
kepada
atas tanah dapat
daerah-daerah
Swatantra
(pemerintah daerah) dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah (Pasal 2 ayat (4) UUPA). Pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan negara tersebut dapat juga diberikan kepada badan otorita, perusahaan negara, dan perusahaan daerah, dengan pemberian penguasaan tanah-tanah tertentu dengan Hak Pe-ngelolaan (HPL).26
Teori Tata Guna Tanah dan Konsolidasi Tanah
4.
a. Tata Guna Tanah Tanah adalah tempat manusia melaksanakan hajat hidup, baik dahulu, sekarang, maupun untuk masa yang akan datang. Dalam tiap usaha pemanfaatan tanah, hutan, tambang ada regulasi atau 25
Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 81. 26
Ibid,. hal. 81.
23
pengaturan. Tujuan pengaturan tidak lain adalah bagi kepentingan si pemegang hak dan kepentingan negara yang bermaksud melindungi kepentingan umum. Dalam hokum positif, pengertian pengelolaan tata guna tanah atau penatagunaan tanah dimuat dalam penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004, yaitu penatagunaan tanah sama dengan pengelolaan tata guna tanah, yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan system untuk kepentingan masyarakat secara adil.27 Tujuan tata guna tanah dimuat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, yaitu:
a.
b.
c.
27
Penatagunaan tanah bertujuan untuk: mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah; mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah;
Urip Santoso,,Hukum Agraria Kajian Komprehensif, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012. hlm. 246.
24
d.
menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan. Pembuatan rencana tata guna tanah diupayakan sejalan
dengan prinsip ini, agar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dapat tercapai. Ada tiga prinsip dalam penatagunaan tanah yaitu:28 1.
Prinsip Pengunaan Aneka (principle of multiple use) Diupayakan agar perencanaan harus dapat memenuhi beberapa kepentingan sekaligus pada kesatuan tanah tertentu.
2.
Prinsip
Penggunaan
Maksimal
(principle
of
maximum
production) Perencanaan harus diarahkan untuk memperoleh hasil fisik yang setinggi-tingginya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. 3.
Prinsip Penggunaan yang Optiimal (principle of optimalization use) Perencanaan harus diarahkan agar memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pengguna tanpa merusak kelestarian kemampuan lingkungan. Muchsin dan Imam Koeswahyono menyatakan bahwa ada
empat unsur esensial dalam penatagunaan tanah, yaitu:29
28
Imam Koeswahyono, Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang di Indonesia (Problematika Antara Teks dan Konteks), Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2012. hlm. 55.
25
1.
Adanya serangkaian kegiatan/aktivitas, yaitu pengumpulan data lapangan tentang penggunaan, penguasaan, kemampuan fisik, pembuatan rencana/pola penggunaan tanah, penguasaan dan keterpaduan yang dilakukan secara integral dan koordinasi dengan instansi lain.
2.
Dilakukan secara berencana dalam arti harus sesuai dengan prinsip lestari, optimal, serasi dan seimbang.
3.
Adanya tujuan yang hendak di capai, yaitu sejalan dengan tujuan pembangunan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4.
Harus terkait langsung dengan peletakan proyek pembangunan dengan memperlihatkan daftar skala prioritas.
b. Konsolidasi Tanah Dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah dinyatakan sebagai berikut: a.
Konsolidasi tanah adalah kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatakan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat (pasal 1) dengan mewujudkan suatu tatanan penguasaan serta penggunaan tanah yang tertib dan teratur pasal 2).
29
Muchsin dan Imam Koeswahyono, Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. hlm. 48-49.
26
b. Partisipasi aktif masyarakat mewujudkan kesepakatan paara pemegang hak atas tanah dan/atau penggarap tanah. Negara yang menjadi objek konsolidasi tanah , yang menjadi peserta konsolidasi tanah (PKT) untuk melepaskan hak atas tanah dan penguasaan fisik atas tanah-tanah yang bersangkutan, yang sebagian ditata kembali satuan-Satuan baru yang akan dikembalikan kepada mereka dan sebagian lain meruipakan sumbangan untuk pembangunan prasarana jalan dan fasilitasfasilitas lain serta pembiayaan pelaksanaan konsolidasi (pasal 1, pasal 6, pasal 8). c. Pemberian hak atas satuan-satuan tanah, baru tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku dengan pemberian keringanan-keringanan tertentu bagi para PKTmengenai kewajiban-kewajiban finansialnya (pasal 8). Konsolidasi tanah meliputi kegiatan penataan kembali bidang-bidang tanah termasuk haknya sehingga menjadi yang diperlukan dengan melibatkan partisipasi para pemilik tanah secara langsung. Sasaran konsolidasi tanah adalah terwujudnya penguasaan dan penggunaaan tanah yang tertib dan teratur sesuai kemampuan dan fungsinya dalam rangka tata tertib pertanahan.30
30
Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah (dalam konteks UUPAUUPR-UUPLH), (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2008), Hal 299
27
F. Metode Penelitian Dalam penulisan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas dan pasti untuk memudahkan penelitian dan penulisan hasil penelitian secara sistematis. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah: 1. Jenis Penelitian Adapun dalam upaya penyelenggaraan proses penelitian, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan atau field research, dimana data yang dipergunakan berasal dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sleman. 2. Pendekatan Masalah Pendekatan masalah yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan membahan doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.31yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan yang dikaji dengan memadukan bahan-bahan hokum yang ada dengan data yang diperoleh dilapangan sesuai dengan kenyataan yang ada. 3. Sumber data a. Data primer Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang objek penelitian. Tehnik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, studi kepustakaan dan observasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan 31
hlm.24
Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),
28
membaca bahan-bahan hukum yang yang ada dan berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Observasi dilakukan dengan terjun langsung ke Instansi atau Dinas yang terkait dengan penelitian hukum ini. Sedangkan wawancara dilakukan narasumber secara bebas terpimpin dengan melakukan tanya jawab. b. Data sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literature-literatur dan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer apabila membutuhkan sumber data dari literature dan bahan hukum/undang-undang. Sedangkan bahan hukum terdiri dari 3 (tiga), yaitu: a. Bahan Hukum Primer Berupa bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah serta Peraturan Perundang-Undangan yang masih terkait yang masih berlaku di Indonesia. b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahanbahan dari Dinas Badan Pertanahan Nasional Daerah Kabupaten
29
Sleman, bahan yang didapat dari buku-buku karangan para ahli, jurnal, makalah-makalah, modul serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan informasi terhadap kata-kata yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan beberapa artikel dari media internet. 4. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu salah satu metode dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literature yang digunakan. Dalam riset lapangan, penelusuran pustaka terutama dimaksudkan sebagai langkah awal untuk menyiapkan kerangka pemikiran (research design), dan atau proposal guna memperoleh infomasi
penelitian
sejenis,
memperdalam
kajian
teoritis
atau
memperdalam metodologis.32 Serta menggunakan metode studi dokumen atau penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka baik dari media cetak, elektronik serta bahan-bahan dari Dinas atau Instansi yang terkait dengan penelitian hukum ini. 32
Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 1.
30
5. Analisis Data Setelah data terkumpul maka dilakukan proses penyederhanaan kedalam bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan.33 Analisis data yang akan digunakan adalah analisis kuantitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara pandang atau perspektif penulis, yang didasarkan pada apa yang telah penulis dapatkan dari beberapa literatur yang berkaitan dengan dengan permasalahan yang ada, penelitian lapangan, serta pendapat-pendapat lain, informasi, maupun segala keterangan yang disertai dengan dasar hukum yang kuat, untuk selanjutnya setelah diolah kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi yang disusun secara sistematis.34
G. Sistematika Pembahasan Dalam rangka untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan skripsi ini, maka akan disusun kedalam lima Bab. Adapun sistemtika penulisan sebagai berikut: Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang, permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan berkaitan dengan judul yang akan diteliti.
33
34
Masri Sungarimbun dkk, Metode Penelitian Survey, (Jakarta: LP3S, 1989), hlm. 263.
Hilman Hadikusuma, Metode Pebuatan Kerta Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1995), hlm. 93.
31
Bab kedua menjelaskan secara mendalam terkait teori pendukung atas permasalahan yang diteliti yaitu tentang Konsolidasi tanah Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010 Dalam Kerangka Kepastian Hukum. Bab ketiga memaparkan mengenai wilayah penelitian Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Gunung Merapi yaitu Kecamatan Cangkringan dan profil Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman. Bab keempat masuk dalam analisis data dan pembahasan, diantaranya pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010 setelah adanya Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi dan ditinjau dari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah. Bab kelima menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan memberikan saran hasil analisis temuan-temuan dilapangan mengenai Konsolidasi Tanah Pasca Erupsi Gunung Merapi 2010 Dalam Kerangka Kepastian Hukum.
101
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Dari uraian pembahasan yang telah di jelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: 1.
Pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah pasca erupsi gunung merapi 2010 di Kawasan Rawan Bencana III Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah dan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Proses yang dilaksanakan dari mulai musyawarah sosialisai kepada perangkat desa setempat hingga masyarakat peserta konsolidasi, dilaksanakan dengan sesuai petunjuk dari Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan dilaksanakan dengan Surat Keputusan Gubernur, Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Hanya berbeda dalam pembiayaan, yang dimana dalam peraturan peserta dikenakan biaya administrasi pendaftaran tanah, akan tetapi bagi peserta konsolidasi tanah di kecamatan cangkringan atau KRB III ini di biayai oleh Negara, dengan kata lain gratis. Konsolidasi tanah ini tidak hanya memperlihatkan kembali batas-batas bidang tanah yang hilang karena material pasir dan batu akibat erupsi, tetapi juga menata kembali
102
penguasaan dan penggunaan tanah serta meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam, sehingga pemanfaatan lahan dapat maksimal. Dan antara peserta konsolidasi tanah juga tidak akan timbul konflik, karena diberikan kepastian hokum bagi pemilik hak atas tanah berupa sertipikat atas tanah mereka masing-masing. 2.
Kendala-kendala
yang dihapadi saat proses konsolidasi tanah yaitu
sosialisasi ke masyarakat tentang apa itu konsolidasi tanah, karena sebagian masyarakat besar masyarakat masih awam dengan konsolidasi tanah. Serta saat mencari dan pemasangan batas yuridis tanah, karena batas-batas sudah hilang terkena erupsi gunung merapi.
B. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah ditulis pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 1.
Lokasi konsolidasi tanah adalah kawasan rawan bencana dan tidak boleh ada hunian, maka diharapkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman selalu memberikan pengawasan terhadap lokasi agar tidak dibangun hunian kembali mengingat gunungapi merapi adalah gunung api aktif yang kapan saja dapat bergejolak kembali.
2.
Pemerintah
harus
membantu
masyarakat
dalam
memaksimalkan
pemanfaatan tanah yang sudah tidak boleh untuk hunian, mengingat sebagian besar mata pencaharian masyarakat setempat adalah petani dan
103
peternak, maka bias di usahakan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat agar dapat menjalankan aktifitasnya di lahan tersebut.
104
DAFTAR PUSTAKA
BUKU Ali, Zainudin, Metode Penelitian Hukum Cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Erwiningsih, Winahyu, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Yoyakarta: UII, 2009. Hadikusuma, Hilman, Metode Pebuatan Kerta Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: CV. Mandar Maju, 1995. Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah (dalam konteks UUPAUUPR-UUPLH), Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2008. Idham, H., Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah, Bandung: Alumni, 2004. Johana T. Jayadinata, Tata Guna Lahan dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah, Bandung: ITB, 1999. Koeswahyono, Imam, Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang di Indonesia (Problematika Antara Teks dan Konteks), Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2012. Koeswahyono, Imam dan Muhsin, Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
105
Parlindungan, A.P., Beberapa pelaksanaan kegiatan UUPA, Bandung: Mandar Maju, 1992. Parlindungan, A.P., Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform Bagian I, Bandung: Mandar Maju, 1989. Parlindungan, A.P., Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Bandung: Mandar Maju, 1998 Rahardjo, Satjipto, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007. Santoso, Urip, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana, 2010. Santoso, Urip, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012. Santoso, Urip, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, cet. Ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013. Sitorus, Oloan, Keterbatasan Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan Partisipatif Dalam Penataan Ruang Di Indonesia, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2006. Sungarimbun, Masri dkk, Metode Penelitian Survey, Jakarta: LP3S, 1989. Supriadi, Hukum Agraria, Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Sutedi, Adrian, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Cetakan 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
106
Sutedi, Adrian, Sertifikat Hak Atas Tanah, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Zed, Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
UNDANG – UNDANG Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah. Peraturan Bupati Sleman No. 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi. Peraturan Daerak Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2031.
KARYA ILMIAH Aprilian Dwi Raharjanto, “Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman (Studi Kasus Di Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri)”, Skripsi tidak diterbitkan, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2008.
107
Arif Qomaruddin, “Analisis Yuridis Konsolidasi Tanah Sebagai Sarana Yuridis Penataan Tanah (Studi Kasus Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember), Skripsi tidak diterbitkan, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011. Dwipa Suyanta, “Konsolidasi Tanah Swadaya di Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Provinsi Bali”, Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2013. I Putu Agus Suarsana Ariesta, “Penataan Tanah Perkotaan Dalam Upaya Meningkatkan Daya Guna Dan Hasil Guna Penggunaan Tanah Melalui Konsolidasi Tanah (Land Consolidation) Di Denpasar Utara – Bali”, Tesis tidak diterbitkan, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2008. Novita Permatasari, “Penyelesaian Konsolidasi Tanah Di Desa Sinduadi Kecamatan
Mlati
Kabupaten
Sleman”,
Skripsi
tidak
diterbitkan,
Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013.
JURNAL Soekanto, Soejorno,
Beberapa Permasalahan Hokum Dalam Kerangka
Pembangunan Di Indonesia, Dalam Muntoha, Demokrasi dan Negara Hokum, Jurnal Hokum, Vol. 16:3. Juli 2009. Suharto, Edi, Islam Dan Negara Kesejahteraan, Pidato Disampaikan Pada Pengkaderan
Darul
Arqom
Paripurna
(DAP)
Muhammdaiyah Tahun 2008, Jakarta: Januari 2008.
Ikatan
Mahasiswa
108
Hakim, Lukman, Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintah, Jurnal Konstitusi Purkasi FH Universitas Widyagama Malang, Vol. IV:1. Juni 2011. Radjab, Syamsuddin, Konfigurasi Pemikiran Teori Negara Hokum, Jurnal AlRisalah, Vol. 10:1. Mei 2010. Rofieq Ainur, Pelayanan Public Dan Welfare State, Jurnal Governance, Vol.2:1. November 2011.
WEBSITE DLL www.dppm.uii.ac.id. http://www.voaindonesia.com. Catatan Proses Workshop Sosialisasi Persiapan Pendampingan Rekompak Untuk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Erupsi Merapi.
CURRICULUM VITAE
A. IDENTITAS DIRI Nama
: Rinto Nugrah Setiawan
Tempat, Tanggal Lahir : Sleman, 12 Februari 1992 Jenis Kelamin
: Laki-Laki
Agama
: Islam
No. Hp
: 085643671981
Email
:
[email protected]
Nama Orang tua : Ayah
: Romadi
Ibu
: Mujiyati
Alamat
: Krikilan, Tegaltirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta.
B. RIWAYAT PENDIDIKAN TK Among Putro
: Tahun 1998
SD Negeri 2 Berbah
: Tahun 2004
SMP Negeri 2 Berbah
: Tahun 2007
SMA Negeri 1 Piyungan
: Tahun 2010
