KONSEPTUALISASI NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI: UPAYA MENUJU NEGARA YANG DICITA-CITAKAN

A. Ahsin Thohari – Konseptualisasi Negara Hukum Dan Demokrasi; Upaya Menuju Negara Yang Dicita-citakan

KONSEPTUALISASI NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI: UPAYA MENUJU NEGARA YANG DICITA-CITAKAN

Oleh: A. AHSIN THOHARI Dosen Fakultas Hukum - UIEU

ABSTRAK Gagasan negara hukum dan demokrasi merupakan dua instrumen “terbaik” untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan dengan cara yang beradab. Keduanya memiliki pola hubungan yang interdependen. Negara hukum saja tidak akan cukup, karena hukum bisa diciptakan dengan cara mengabaikan nilai-nilai demokrasi; sementara demokrasi saja juga tidak akan cukup, karena demokrasi menawarkan kebebasan dalam segala derivasinya, sehingga apabila tidak dibingkai oleh aturan-aturan hukum akan menjadi anarkisme dalam segala bentuknya. Keseimbangan antara nilai-nilai hukum dengan nilai-nilai demokrasi dalam suatu negara merupakan conditio sine qua non bagi terbentuknya democratische rechtsstaat yang sesungguhnya. Persoalannya adalah apa upaya yang harus ditempuh untuk menyeimbangkan kedua gagasan besar tersebut. Kata Kunci: Negara Hukum, Demokrasi

demokrasi

Pendahuluan Institusi gagasan

negara

demokrasi

(state)

dan

(democracy)

mengharuskan

kebijakan

umum dari negara ditentukan atas dasar mayoritas

oleh

wakil-wakil

yang

merupakan dua topik bahasan yang

diawasi secara efektif oleh rakyat dalam

selalu aktual dan selalu tidak mengenal

pemilihan-pemilihan

kata

memberikan

didasarkan atas prinsip kesamaan politik

idealisasi-idealisasi terhadap keduanya.

dan diselenggarakan dalam suasana

Negara

terjaminnya kebebasan politik.negara.

“final”

untuk

merupakan

institusi

yang

berkala

yang

mempunyai kelengkapan yang tidak ada

Institusi negara dan gagasan

bandingannya. Negara dianggap sebagai

demokrasi merupakan dua instrumen

organisasi yang paling sempurna, karena

untuk mencapai tujuan negara yang

mempunyai seperangkat kewenangan-

dicita-citakan.

kewenangan yang tidak dimiliki oleh

empiris sebenarnya tujuan beberapa

institusi lain. Sementara itu, gagasan

negara di berbagai belahan dunia, baik diakui

atau

Lex Jurnalica Vol.3 No. 1 Desember 2005

Akan

pun

tetapi,

tidak,

secara

seringkali 39


terdengar utopis dan sama sekali tidak

kekuasaannya

realistis untuk dapat dicapai. Akhirnya

kepentingan

tujuan negara yang biasanya termaktub

masyarakat (Azhary, 1979).

dalam konstitusinya

hanya

menjadi

untuk lahir

Sementara

memelihara

batin

itu,

anggota

Max

Weber

slogan kosong tanpa makna apa pun

melihat negara dari aspek keabsahannya

dalam aktualisasinya, sehingga dapat

dalam

dikatakan

bahwa

tujuan

negara

instrumen represif. Menurutnya, negara

sebenarnya

hanya

wishful

thinking

ini

mencoba

pemaksa yang bertugas mengendalikan

menawarkan gagasan untuk mengaktua-

wilayah dan penduduk yang tinggal

lisasikan konsep negara dan demokrasi

dalam

sebagai

pengorganisasian yang bersifat koersif,

belaka.

Tulisan

instrumen

untuk

mencapai

negara yang dicita-citakan.

harus

menggunakan

dipahami

wilayah

instrumen-

sebagai

asosiasi

tersebut

melalui

ekstraktif, legal dan administratif (Max Rheinstein, 1977).

Negara dan Demokrasi

Pendapat Weber ini kemudian

A. Konsep Negara Negara

diformulasikan secara lebih lengkap

(state)

seringkali

oleh Alfred Stepan. Menurutnya, negara

diasumsikan mempunyai konotasi yang

mempunyai

berhadap-hadapan

diametral

bertindak tidak saja untuk menentukan

dengan masyarakat (society). Negara

bentuk hubungan antara kewenangan

seringkali dianggap sebagai antitesa

umum

terhadap masyarakat. Secara teoretis,

tetapi juga menentukan banyak bentuk

asumsi ini sebenarnya kurang tepat,

hubungan dalam masyarakat itu sendiri

karena kehadiran institusi yang bernama

(Alfred Stepan, 1978).

secara

negara justru dimaksudkan sebagai alat

kemampuan

dengan

hak-hak

sekaligus

masyarakat

Roger H. Soltau berpendapat

untuk untuk menjaga ketertiban (order)

bahwa

dalam suatu masyarakat berdasarkan

wewenang untuk yang mengatur atau

suatu sistem hukum yang bersifat

mengendalikan

memaksa. Sementara itu, dalam kaitan

bersama atas nama masyarakat (Roger

ini masyarakat adalah suatu sistem

H. Soltau, 1961). Dari beberapa definisi

hubungan yang ditertibkan (Harold J.

yang diberikan para ahli tadi, meskipun

Laski, 1960). Negara juga dianggap

ada

suatu organisasi kewibawaan (gezagor-

mempunyai

ganisatie)

sama. Oleh karena itu, Miriam Budiadjo

40

yang

mempergunakan

negara

beberapa


adalah

alat

atau

persoalan-persoalan

perbedaan,

aksentuasi

yang

tapi relatif


memberikan

definisi

umum

negara

aplikasinya yang seragam. Apa yang

sebagai: “Suatu daerah teritorial yang

dianggap sebagai demokrasi di negara-

yang rakyatnya diperintah (governed)

negara tertentu belum tentu dianggap

oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil

demokratis di negara lain. Negara

menuntut dari warga negaranya ketaatan

dengan

pada peraturan perundang-undangannya

dengan

melalui

(control)

mempunyai perbedaan-perbedaan yang

monopolistis dari kekuasaan yang sah.”

signifikan dalam mengimplementasikan

(Miriam Budiardjo, 1996).

nilai-nilai demokrasi. Konsep demokrasi

penguasaan

Dengan

totaliter

corak

dan

liberal,

negara

misalnya,

jelaslah

seringkali mengalami manipulasi dan

mempunyai

distorsi, khususnya di negara-negara

kekuasaan untuk memaksakan kehen-.

totaliter, sehingga pemaksaan, penyik-

Daknya.

dari

saan dan pelanggaran terhadap hak-hak

dimak-

asasi manusia dianggap sebagai “dosa

sudkan untuk memenuhi kebutuhan

kecil” saja tanpa mengurangi tingkat

manusia (Carlton Clymer Rodee, 1988).

kedemokratisannya, karena ditujukan

Menurut C.F. Strong, sebenarnya negara

untuk menyelamatkan rakyat secara

lebih

keseluruhan (Moh. Mahfud M.D, 1998).

bahwa

negara

demikian,

corak

selalu

Negara

juga

terdiri

institusi-institusi formal yang

dari

sekedar

gabungan

dari

beberapa keluarga atau sekedar wasit yang

memutuskan

demikian,

meskipun

apabila

asas demokrasi secara substantif telah

terjadi perselisihan di antara warga

disepakati, tetapi tidak ada konsep

negara. Dalam suatu masyarakat politik

tunggal yang bersifat monolitik pada

yang

tingkat

terorganisasi,

karena

ada

sesuatu

Dengan

negara

masyarakat,

muncul

sedangkan

tidak

implementasinya. ada

konsep

Meskipun

tunggal,

tetapi

masyarakat tidak muncul karena negara

demokrasi mempunyai elemen-elemen

(C.F. Strong, 1973).

fundamental

yang

dapat

digunakan

sebagai parameter untuk mengukur dan

B. Konsep Demokrasi

menentukan tingkat implementasi nilai-

Demokrasi merupakan istilah

nilai demokrasi dalam suatu negara. Ada

yang ambiguous (Budiardjo, 1996).

lima hal yang harus ada dalam negara

Pengertiannya tidak bersifat monolitik,

yang menganut sistem demokrasi, yaitu

sehingga

negara-negara

yang

(1) pemerintahan yang bertanggung

mengklaim

diri

negara

jawab; (2) dewan perwakilan rakyat

demokrasi tidak mempunyai bentuk

yang mewakili golongan-golongan dan

sebagai


41


kepentingan-kepentingan

dalam

ma-

dengan

konsep

demokrasi

syarakat dan yang dipilih melalui pemilu

titusional.

yang bebas dan rahasia; (3) ada lebih

kandung konsep bahwa pemerintah yang

dari satu partai politik yang terus

baik

menerus mengadakan hubungan dengan

pemerintahan

masyarakat; (4) ada pers dan media

adalah yang terbatas kekuasaannya dan

massa yang bebas menyatakan pendapat;

tidak dibenarkan melakukan tindakan

dan (5) ada sistem peradilan yang bebas

sewenang-wenang

untuk menjamin hak-hak asasi dan

negaranya

mempertahankan keadilan (Budiardjo,

semacam ini

1996).

sebutan Demokrasi sebagai dasar hidup

bernegara memberi pengertian bahwa

itu

pokok

dalam

berkaitan

haruslah

ini

ter-

demokratis

dan

demokratis

itu

yang

terhadap

sendiri. juga

warga

Pemerintahan dikenal

“constitutional

dengan

government”

dibatasi oleh konstitusi. Dalam kerangka seperti ini, sejak menjelang Abad XIX muncul

dengan

pandangan yang menganggap bahwa

kehidupannya termasuk dalam menilai

fungsi negara harus dibatasi secara

kebijaksanaan

sangat

minimal, sehingga kebebasan raja untuk

berpengaruh terhadap kehidupan rakyat.

melakukan tindakan sewenang-wenang

Berkaitan dengan hal ini, Henry B.

dapat

Mayo mengatakan bahwa sistem politik

terkenal dalam konsep ini adalah “The

yang demokratis adalah sistem yang

least

menunjukkan bahwa kebijakan umum

government” (Budiardjo, 1996). Dalil

ditentukan atas dasar mayoritas oleh

inilah yang kemudian merupakan ciri

wakil-wakil yang diawasi secara efektif

dari apa yang dikenal sebagai konsep

oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan

“negara

berkala yang didasarkan atas prinsip

wachterstaat) yang dianggap ideal sejak

kesamaan politik dan diselenggarakan

menjelang Abad XIX. Akan tetapi,

dalam suasana terjaminnya kebebasan

dalam perkembangannya konsep ini

politik (Henry B. Mayo, 1960).

kemudian

san

yang

masalah-masalah

gagasan

pemerintahan yang berdasarkan dan

pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan

Dalam

kons-

negara

yang

dihindarkan.

government

jaga

is

the

malam”

ditinggalkan

yang

dan

best

(nach-

diganti

Pada perkembangannya, gaga-

dengan konsep negara kesejahteraan

konstitusionalisme

(welfarestate).

kemudian

dikaitkan dengan gagasan demokrasi,

dianggap

Yang

sebagai

sehingga membentuk apa yang dikenal 42

Doktrin


terakhir

koreksi

ini

terhadap


nachwachterstaat yang dianggap kurang

merupakan conditio sine qua non bagi

memperhatikan kesejahteraan rakyat.

terbentuknya democratische rechtsstaat

Sampai

saat

ini,

demokrasi

yang sesungguhnya. Apabila satu sama

dianggap sebagai aturan-aturan yang

lain

dikehendaki oleh mayoritas (majority

dipastikan bahwa negara tersebut gagal

rule)

mengembangkan gagasan negara yang

tanpa

minoritas

mengabaikan

agar

tidak

hak-hak

terjadi

tirani

tidak

seimbang,

maka

dapat

baik.

terhadapnya. Pada titik ini, muncullah gagasan negara hukum yang demokratis

Menuju

(democratische

citakan

rechtsstaat)

(Jimly

Negara

yang

dicita-

A. Tujuan Negara

Asshiddiqie, 1994). Prof. Dr. Azhary, S.H., dengan

Pada dasarnya, negara dapat

mengutip H.R. Lunshof, mengatakan

dianggap sebagai asosiasi manusia yang

bahwa negara hukum yang demokratis

hidup dan bekerja sama untuk mengejar

(democratische

beberapa

rechtsstaat)

harus

tujuan

bersama.

Dapat

memenuhi empat unsur sekaligus, yaitu

dikatakan bahwa tujuan terakhir bagi

(1) pemisahan antara pembentuk; (2)

setiap

penyusunan pembentuk undang-undang

kebahagiaan bagi rakyatnya (bonum

secara demokratis; (3) asas legalitas; dan

publicum, common good).

(4) pengakuan atas hak asasi (Azhary,

Padmo Wahjono, teori tujuan negara

1995).

pada umumnya dapat dilihat dari dua

Dengan demikian, negara hukum saja

segi,

tidak akan cukup, karena hukum bisa

dihubungkan dengan tujuan terakhir dari

diciptakan dengan cara mengabaikan

hidup manusia yang sebenarnya bukan

terhadap

demokrasi;

merupakan merupakan bidang kenega-

sementara demokrasi saja juga tidak

raan tetapi bidang eskatologi; (2) tujuan

akan

negara

nilai-nilai

cukup,

karena

demokrasi

negara

yaitu

yang

adalah

(1)

menciptakan

tujuan

dihubungkan

Menurut

negara

dengan

menawarkan kebebasan dalam segala

kebutuhan kelompok masyarakat secara

derivasinya,

empiris pada saat tertentu (Padmo

sehingga

apabila

tidak

dibingkai oleh aturan-aturan hukum akan menjadi anarkisme dalam segala

Wahjono, 1986). Sementara

itu,

G.

Jellinek

bentuknya. Keseimbangan antara nilai-

mengemukakan ajaran-ajaran tentang

nilai

nilai-nilai

tujuan negara (die lehren vom zweck des

negara

staates). Menurutnya, konsep tentang

hukum

demokrasi

dengan

dalam

suatu


43


negara

sangat

tergantung

pada

keinginan

secara

maksimal

(Laski,

pemahaman atau konsep yang tepat

1960).

tentang tujuan-tujuan negara. Jellinek

B. Fungsi dan Tugas Negara

membagi dua tujuan negara, yaitu tujuan

Setelah dikemukakan beberapa

negara yang bersifat subyektif dan

pandangan mengenai tujuan negara,

tujuan negara yang bersifat obyektif (A.

selanjutnya akan dikemukakan beberapa

Hamid S. Attamimi, 1990). Tujuan

teori tentang fungsi negara. Secara

negara yang bersifat subyektif terdapat

teoretis,

dalam berbagai macam bentuk dari yang

tujuan, maka untuk mencapai tujuan

berdasarkan pandangan masing-masing

tersebut

negara sampai kepada sifat tujuan-tujuan

seperangkat fungsi dan tugas tertentu.

itu sendiri secara individual.

Sebelum Montesquieu memperkenalkan

Tentang tujuan negara yang

teori

setelah

negara

negara

Trias

harus

mempunyai

mempunyai

Politica-nya,

pernah

bersifat obyektif dibagi dalam dua

diperkenalkan lima fungsi negara, yaitu

bentuk. Pertama, tujuan negara yang

fungsi diplomatik, defensif, finansial,

bersifat obyektif universal. Aliran ini

yustisial, dan kepolisian. Sedangkan

menyandarkan diri pada konsep-konsep

menurut John Locke, kekuasaan negara

religius-teologis yang mengikuti prinsip

harus dibatasi dengan cara mencegah

spekulasi filsafati dengan menganggap

sentralisasi kekuasaan ke dalam satu

negara sebagai suatu organisme. Kedua,

tangan atau lembaga. Hal ini, menurut

tujuan negara yang bersifat obyektif

Locke,

partikular adalah tujuan yang dipilih

memisahkan kekuasaan politik ke dalam

oleh

tiga fungsi, yakni kekuasaan legislatif

suatu

negara

perkembangan

berdasarkan

sejarahnya

masing-

masing.

dilakukan

mengatakan bahwa tujuan negara adalah untuk

memungkinkan

berkembang

serta

federatif

power),

dan

(federative

kekuasaan

power)

(Moh.

Kusnardi dan Bintan R. Saragih, 1985).

rakyatnya

menyelenggarakan

cara

(legislative power), kekuasaan eksekutif (executive

Sementara itu, Roger H. Soltau

dengan

Teori bangkan

ini

oleh

kemudian

dikem-

Montesquieu

yang

daya ciptanya sebebas mungkin (Soltau,

membagi kekuasaan ke dalam tiga

1961).

tujuan

negara

fungsi,

Laski

adalah

kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan

menciptakan keadaan di mana rakyatnya

eksekutif. Dalam hal ini, kekuasaan

dapat mencapai terkabulnya keinginan-

legislatif

menurut

44

Sedangkan Harold

J.

yakni

kekuasaan

sangat


legislatif,

ditekankan

oleh


Montesquieu

letak

sesuai

kemerdekaan individu dan hak-hak asasi

sosial,

manusia dijamin. Montesquieu sangat

pertahanan dan kemananan dalam suatu

menekankan

kekuasaan

negara. Dengan demikian, pembaruan

memberikan

(renewal) terhadap konsep tersebut agar

perlindungan terhadap hak-hak asasi

sesuai dengan konteks perubahan jaman

warga negara yang pada masa itu

yang

menjadi

conditio sine qua non bagi tercapainya

yudikatif

karena

disitulah

kebebasan

karena

korban

ingin

despotis

raja-raja

(Montesquieu, 1993).

dengan

sirkumstansi

ekonomi,

dihadapai

politik,

budaya,

serta

merupakan

suatu

negara yang dicita-citakan.

Sedangkan yang menyangkut

Dalam kaitan ini, negara hukum

tugas negara, secara umum terdapat

harus selalu merefleksikan nilai-nilai

empat tugas utama yang harus diemban

demokrasi yang menawarkan prinsip-

oleh

prinsip kesamaan politik dan kebebasan.

suatu

melaksanakan

negara,

yaitu

(1)

(law

and

penertiban

Tanpa

mengakomodasi

nilai-nilai

order); (2) mengusahakan kesejahteraan

demokrasi, negara hukum yang dicita-

dan

citakan hanya akan menjadi slogan

kemakmuran

pertahanan; keadilan.

dan

rakyatnya; (4)

Sementara

(3)

menegakkan itu,

menurut

kosong

yang

tidak

pernah

dapat

direalisasikan.

Charles E. Merriam, tugas negara adalah

Negara hukum dan gagasan

(1) keamanan ekstern; (2) ketertiban

demokrasi merupakan dua instrumen

intern; (3) keadilan; (4) kesejahteraan

utama untuk mencapai tujuan negara

umum; dan (5) kebebasan (Budiardjo,

yang

1996).

mempunyai Apabila dilihat dari beberapa

dicita-citakan. pola

Keduanya

hubungan

yang

interdependen. Negara hukum saja tidak

fungsi dan tugas negara yang telah

akan

disebutkan di atas, maka sesungguhnya

diciptakan dengan cara mengabaikan

tidak

nilai-nilai

mudah

untuk

merealisasikan

cukup,

karena

hukum

demokrasi;

bisa

sementara

gagasan negara yang dicita-citakan,

demokrasi saja juga tidak akan cukup,

bahkan mungkin akan menjadi problem

karena

yang abadi dalam merealisasikannya.

kebebasan dalam segala derivasinya,

demokrasi

menawarkan

sehingga apabila tidak dibingkai oleh

Kesimpulan

aturan-aturan

Konsep negara yang dicita-

hukum

akan

menjadi

anarkisme dalam segala bentuknya.

citakan akan selalu mengalami dinamika


45


Keseimbangan antara nilai-nilai

_______, “Sejarah Type Pokok Negara”,

hukum dengan nilai-nilai demokrasi

Permata Publishing Company,

dalam suatu negara merupakan conditio

Jakarta, 1979.

sine

qua

non

bagi

democratische

terbentuknya

rechtsstaat

yang

sesungguhnya. Apabila satu sama lain tidak seimbang, maka dapat dipastikan bahwa

negara

tersebut

gagal

mengembangkan gagasan negara yang

Budiardjo, Miriam, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, Cet. XVII, Gramedia, Jakarta, 1996. Kusnardi, Moh., dan Bintan R. Saragih. “Ilmu Negara”, Perintis Press, Jakarta, 1985. Laski, Harold J, “The State in Theory

ideal.

and Practice”, G. Allen and

Daftar Pustaka

Unwin Ltd., London, 1960.

Asshiddiqie, Jimly, ”Gagasan Kedau-

Mahfud M.D., Moh., “Politik Hukum di

latan Rakyat dalam Konstitusi

Indonesia”,

dan

Jakarta, 1998.

Pelaksanaannya

di

Indonesia”, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994. Attamimi,

A.

Hamid

S.

Cet.

I,

LP3ES,

Mayo, Henry B., “An Introduction to Democratic Theory”, Oxford

“Peranan

University Press, Oxford, 1960.

Keputusan Presiden Republik

Montesquieu, “Membatasi Kekuasaan:

Indonesia dalam Penyelengga-

Telaah Mengenai Jiwa Undang-

raan

undang”, [The Spirit of the

Pemerintahan

Negara:

Suatu Studi Mengenai Analisis

Laws],:

Keputusan

1993.

Gramedia,

Jakarta,

Presiden

yang

Pengaturan

dalam

Rheinstein, Max. “Max Weber On Law

Kurun Waktu Pelita I-Pelita

in Economy and Society”, dalam

IV”, Disertasi doktor, Fakultas

Lawrence M. Friedman and

Pascasarjana

Stewart Macaulay, “Law and

Berfungsi

Universitas

Indonesia, Jakarta, 1990.

the Behavioral Sciences”, The

Azhary, “Negara Hukum Indonesia:

Bobbs-Meririll Company Inc.,

Analisis

Yuridis

tentang

Unsur-unsurnya”,UI-

Press, Jakarta, 1995.

Normatif

New York, 1977. Rodee, Carlton Clymer, et al., (eds.). “Pengantar [Introduction

Ilmu

Politik”,

to

Political

Science], Diterjemahkan oleh 46



Zulkifly

Hamid,

Cet.

I,

Rajawali, Jakarta, 1988. Soltau, Roger H., “An Introduction to Politics”, Longmans, Green & Co., London, 1961. Stepan,

Alfred.,

“The

State

and

Society”, Princeton University Press, Princeton N.J, 1978. Strong,

C.F.,

“Modern

Constitution”,

Political

Sidwick

&

Jackson, London, 1973. Wahjono, Padmo., “Negara Republik Indonesia”, Rajawali, Jakarta, 1986.


47


 Lex Jurnalica/ Vol.3/ No. 1/ Desember/ 2005

KONSEPTUALISASI NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI: UPAYA MENUJU NEGARA YANG DICITA-CITAKAN

Recommend Documents