KONSEP PENGELOLAAN BAGAN PANCANG NELAYAN SECARA BERKELANJUTAN DI KELURAHAN SIBOLGA ILIR KECAMATAN SIBOLGA UTARA KOTA SIBOLGA Nora Juniarti Sinaga Email :
[email protected] Jl. T.M. Hanafiah No. 1 Program Studi Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara Diterima 21 Agustus 2013/ Disetujui 3 September 2013 Abstract The concept of the management of the fishing pole so that the chart can be viewed through three perspectives, namely sustainable economically, socially and ecologically sustainable. This research aims to identify what institutions are involved in the management of a fishing pole in Sibolga Ilir village, Sibolga Utara district Sibolga city. This research is a descriptive study of qualitative. The technique of collecting data through observation, interview, spreading the now, as well as the study of librarianship. The results of research is an institution managing a fishing pole is a chart Department of marine, Fishery and animal husbandry Sibolga Port Administrator, Sibolga and Sibolga Ilir Village. This research is a descriptive study of qualitative nature. The technique of collecting data through observation, interview, spreading the now, as well as the study of librarianship. The results of research is the concept of management of the chart of the stake in Kelurahan of Sibolga Sub-district Ilir Sibolga Utara, Sibolga unsustainable due to the not yet established boundaries and the safe zone to the establishment of the fishing pole, use chart chart of excessive fishing pole that gives rise to an indirect impact on the structure of the tropical rainforest and the direct impact on the habitat. Keywords: Management of Fisherman’s Fishing Trap, Sustainability Abstrak Konsep pengelolaan bagan pancang nelayan agar berkelanjutan dapat dilihat melalui tiga perspektif yaitu berkelanjutan secara ekonomi, berkelanjutan secara sosial dan berkelanjutan secara ekologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lembaga-lembaga apa saja yang terlibat dalam pengelolaan bagan pancang nelayan di Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, penyebaran angket, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah konsep pengelolaan bagan pancang di Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga tidak berkelanjutan, yang disebabkan oleh belum ditetapkannya batas-batas dan zona yang aman terhadap pendirian bagan pancang nelayan, penggunaan bagan pancang nelayan secara berlebihan yang menimbulkan dampak tidak langsung terhadap struktur tropik dan dampak langsung terhadap habitat. Kata Kunci: Pengelolaan Bagan Pancang Nelayan, Berkelanjutan.
PENDAHULUAN Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki ± 18.110 pulau dengan garis pantai sepanjang 108.000 km, serta memiliki
kawasan pesisir dan laut yang kaya dengan sumberdaya hayati, nirhayati dan jasa-jasa lingkungan. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km2, yang terdiri dari perairan kepulauan
PERSPEKTIF seluas 2,9 juta km2 dan laut teritorial seluas 0,3 juta km2. Selain itu Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan berbagai kepentingan terkait seluas 2,7 km2 pada perairan ZEE (sampai dengan 200 mil dari garis pangkal). Sebagai negara kepulauan, laut dan wilayah pesisir, Indonesia memiliki nilai strategis dengan berbagai keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimilikinya sehingga berpotensi menjadi prime mover pengembangan wilayah nasional. Bahkan secara historis menunjukkan bahwa wilayah pesisir ini telah berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat karena berbagai keunggulan fisik dan geografis yang dimilikinya. Sumberdaya pesisir terdiri dari sumberdaya hayati (ikan, karang, mangrove), non hayati (mineral) dan jasa kelautan. 18% terumbu karang dunia ada di Indonesia, 30% hutan bakau dunia ada di Indonesia, 90% hasil tangkapan ikan berasal dari perairan pesisir dalam 12 mil dari pantai di Indonesia. Sumberdaya pesisir Indonesia mempunyai keunggulan komparatif karena tersedia dalam jumlah yang besar, beraneka ragam dan merupakan laut tropis yang terkaya. 140 juta penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir yaitu 50 km dari garis pantai. Oleh sebab itu, 80% masyarakat bergantung kepada pemanfaatan sumberdaya pesisir dan memberikan kontribusi ekonomi sebesar 24,5% pada 42 kota, serta 290 kabupaten yang berada di pesisir sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (Harahap, 2011). Meskipun kaya dengan sumberdaya alam dan jasa lingkungan, namun wilayah pesisir dan laut Indonesia belum mampu dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, saat ini muncul gejala yang kurang baik, yaitu adanya cara-cara pemanfaatan yang membahayakan keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan pesatnya pembangunan di wilayah pesisir
PERSPEKTIF/ VOLUME 6/ NOMOR 2/ OKTOBER 2013
ISSN : 2085 – 0328 menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir dan laut. Kekurang mampuan mengelola secara berkelanjutan tersebut, antara lain dipicu oleh kurang diperhatikannya prinsip-prinsip pembangunan terpadu dan berkelanjutan dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut. Banyak kegiatan pemanfaatan cenderung bersifat sangat ekstraktif yang didominasi oleh kepentingan atau pertimbangan ekonomi saja. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembangunan wilayah pesisir dan laut, perlu diterapkan prinsip pembangunan terpadu dan berkelanjutan. Dengan kondisi geografis yang demikian itu, penguasaan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut bagi bangsa Indonesia menjadi sangat penting, mengingat kedudukan laut dan pesisir juga mempunyai peranan penting, baik ditinjau dari aspek- aspek ekonomis, komunikasi dan transportasi, perdagangan, pariwisata, perlindungan dan pelestarian alam maupun untuk kepentingan pertahanan keamanan. Kota Sibolga sudah sejak lama dikenal sebagai pintu gerbang kegiatan ekspor dan impor berbagai komoditas. Sejak dijadikan daerah otonom tahun 1956, Kota Sibolga mengandalkan Pelabuhan Laut Sibolga dan potensi perairannya sebagai sumber kehidupan penduduk. Namun akhir-akhir ini kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan Sibolga seakan tenggelam. Penyebabnya tak lain adalah fasilitas sandar kapal yang kurang memadai. Mengingat bahwa pelabuhan laut Sibolga merupakan salah satu andalan maka hal yang perlu dilakukan adalah membangun fasilitas pelabuhan. Fasilitas penting untuk menampung kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan adalah gudang barang. Adanya gudang yang cukup di pelabuhan akan sangat menunjang kegiatan karena berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang yang akan dimuat atau setelah dibongkar. Penyimpanan barang di gudang yang rapi akan menjamin keamanan barang tersebut selain meningkatkan volume pengiriman maupun penerimaan barang.
159
ISSN : 2085 – 0328
PERSPEKTIF Potensi laut di Sibolga belum dimanfaatkan secara optimal karena sarana dan prasarana yang mendukung kurang memadai, contohnya dalam pengiriman ikan ke luar negeri masih memanfaatkan jasa pelabuhan Dumai dan pelabuhan Belawan. Jika pelabuhan Sibolga sudah dikembangkan ke jalur Internasional maka pengiriman ikan keluar negeri tidak perlu memakai jalur pelabuhan Dumai dan Belawan. Dengan dibukanya pelabuhan Sibolga maka ada peluang lowongan kerja dan jasa tenaga kerja banyak dibutuhkan di kawasan pelabuhan serta menambah pendapatan daerah. Komoditi andalan yang menjadi primadona di Kota Sibolga adalah produksi perikanan laut yang cukup berlimpah. Tepatnya produksi ikan yang didaratkan di wilayah ini. Nelayan umumnya menangkap ikan di perairan Teluk Tapian Nauli, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Nias, Aceh Selatan, bahkan sampai perairan Sumatera Barat dan Bengkulu. Penangkapan ikan merupakan penyumbang utama bagi kegiatan perekonomian Kota Sibolga. Letak Kota Sibolga yang sepi di tepi pantai merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki. Keindahan alam tepi pantai, dengan pesona deretan pulaupulau yang ada menjadi daya tarik tersendiri untuk menarik wisatawan. Dengan keindahan alam tepi pantai ini, Kota Sibolga sangat berpotensi untuk mengembangkan paket wisata bahari. Pulau-pulau yang berpotensi mengembangkan wisata bahari adalah Pulau Poncan Gadang, Pulau Poncan Ketek, Pulau Panjang dan Pulau Sarudik. Fokus penelitian yang dilakukan adalah di Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga. Peneliti mengambil lokasi tersebut dikarenakan Kelurahan Sibolga Ilir merupakan daerah yang nelayannya paling banyak menggunakan bagan pancang. Penangkapan ikan dengan menggunakan bagan pancang adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau
PERSPEKTIF/ VOLUME 6/ NOMOR 2/ OKTOBER 2013
cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya. Hal yang menjadi permasalahan adalah bahwa bagan pancang tersebut didirikan oleh nelayan di beberapa lokasi perairan laut tidak memperhatikan struktur dan ketentuan mengenai sistem dan daerah penangkapan ikan yang ada. Setiap tahunnya jumlah nelayan yang membangun bagan pancang di perairan laut Kota Sibolga semakin meningkat jumlahnya. Hal ini justru akan menjadi persoalan yang semakin lama semakin menimbulkan permasalahan yang sedemikian rumit bagi kondisi wilayah pesisir dan laut Kota Sibolga. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, pembangunan bagan pancang oleh nelayan Kota Sibolga, yang dalam hal ini di Kelurahan Sibolga Ilir sebenarnya tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Tetapi apabila bagan pancang tersebut nantinya akan dibongkar, maka akibatnya akan dirasakan oleh nelayan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Rumusan Masalah Hal inilah yang menjadi menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1.
2.
Lembaga-lembaga apa saja yang terlibat dalam pengelolaan bagan pancang nelayan di Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga? Bagaimana konsep pengelolaan bagan pancang nelayan agar berkelanjutan di Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga?
METODE PENELITIAN Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lembaga
160
ISSN : 2085 – 0328
PERSPEKTIF dan konsep pengelolaan bagan pancang nelayan secara berkelanjutan di Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga. Lokasi penelitian ini di Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga yang merupakan salah satu daerah pesisir yang menggunakan bagan pancang oleh nelayan sebagai alat untuk menangkap ikan. Objek penelitian mewakili petugas atau pegawai pada lembaga dan instansi pemerintahan yang mempunyai pengalaman dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut dan organisasi masyarakat yang lingkup tugas dan wewenang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Informan yang menjadi informan biasa yang terdiri dari nelayan yang menggunakan bagan pancang. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut: pengamatan,wawancara, angket dan studi kepustakaan.
berkelanjutan ini mengandung tiga unsur utama yakni sebagai berikut : a.
b.
TELAAH PUSTAKA Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan merupakan upaya untuk mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang dimiliki dan dikuasai oleh berbagai pihak untuk kepentingan seluruh masyarakat (Alikodra, 2006). Konsep pembangunan berkelanjutan diinterpretasikan oleh para ahli secara berbeda-beda. Namun demikian konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya didasarkan pada kenyataan adanya keterbatasan kemampuan sumberdaya alam dan adanya kenyataan bahwa kebutuhan manusia terus meningkat. Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah suatu model pembangunan untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa menurunkan atau menghancurkan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya (Basri, 2007:123). Pembangunan
PERSPEKTIF/ VOLUME 6/ NOMOR 2/ OKTOBER 2013
c.
Pembangunan secara ekonomis dianggap berkelanjutan (an economically sustainable areal ecosystem), jika kawasan tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa secara berkesinambungan, memelihara pemerintahan dari hutang luar negeri pada tingkatan yang terkendali dan menghindarkan ketidakseimbangan yang ekstrim antar sektor yang dapat mengakibatkan kehancuran produksi sektor primer, sekunder atau tersier. Pembangunan secara ekologis berkelanjutan (an ecologically sustainable areal ecosystem), manakala basis sumber daya alamnya dapat dipelihara secara stabil, tidak terjadi eksploitasi berlebih terhadap sumber daya yang dapat diperbaharui, tidak terjadi pembuangan limbah melampaui kapasitas asimilasi lingkungan yang dapat mengakibatkan kondisi tercemar, serta pemanfaatan sumber daya tidak dapat diperbaharui yang dibarengi dengan upaya pengembangan bahan subsitusinya secara memadai. Dalam konteks ini termasuk pula pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas siklus hidrologi, siklus biogeokimia, dan kondisi iklim. Pembangunan dianggap secara sosial berkelanjutan (an socially sustainable areal ecosystem), apabila memenuhi kondisi-kondisi tertentu, yaitu kebutuhan dasar antara lain: pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan seluruh penduduknya terpenuhi, terjadi distribusi pendapatan dan kesempatan berusaha secara adil, kemudian adanya kesetaraan gender, serta terdapat akuntabilitas dan partisipasi politik.
Wilayah Pesisir dan Laut Pesisir adalah jalur yang sempit dimana terjadi interaksi darat dan laut. Artinya kawasan pesisir meliputi kawasan darat yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut (gelombang, pasang surut) dan kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami dan aktivitas manusia. Potensi
161
PERSPEKTIF pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir secara garis besar terdiri dari tiga kelompok (Dahuri, 2001) yaitu: 1.
Sumber daya dapat pulih : Sumber daya dapat pulih terdiri dari: hutan mangrove, ekosistem terumbu karang, rumput laut, sumber daya perikanan laut, yang merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan yang penting di wilayah pesisir. Selain mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia utrient bagi biota perairan, tempat pemijahan dan asuhan bagi bermacam biota, penahan abrasi, penahan amukan angin taufan dan tsunami, penyerap limbah, pencegah intrusi air laut.
2.
Sumber daya tak dapat pulih : Sumber daya tak dapat pulih terdiri dari seluruh mineral dan geologi, antara lain: minyak, gas, granit, emas, timah, bouksit, tanah liat, pasir dan kaolin.
3.
Jasa-jasa lingkungan : Jasa-jasa lingkungan yang dimaksud meliputi fungsi kawasan pesisir dan lautan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, media komunikasi dan transportasi, sumber energi, sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan dan keamanan, penampung limbah, pengatur iklim, kawasan lindung, dan sistem penunjang kehidupan serta fungsi fisiologis lainnya.
Bagan Pancang Nelayan Nelayan sebagai suatu entitas masyarakat pantai yang memiliki struktur dan tatanan sosial yang khas, yaitu suatu komunitas yang kelangsungan hidupnya bergantung pada perikanan sebagai dasar ekonomi (based economic) agar tetap bertahan hidup (survival) (Sitorus, 2005:1). Fokus penelitian yang dilakukan adalah di Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan
PERSPEKTIF/ VOLUME 6/ NOMOR 2/ OKTOBER 2013
ISSN : 2085 – 0328 Sibolga Utara Kota Sibolga. Dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan di daerah ini, terdapat banyak nelayan yang menggunakan sistem penangkapan ikan dengan bagan pancang. Bagan pancang adalah sejenis alat penangkapan ikan berupa tambak ikan atau jermal yang berukuran 8x8 meter atau 10x12 meter yang sebagian besar menggunakan bambu atau kayu sebagai penahan dan pembentuk. Sebagai pelengkapnya, nelayan menggunakan jaring yang dipasang di sekelilingnya, dengan demikian nelayan lebih mudah dalam menjaring ikan. Nelayan yang menggunakan bagan pancang dalam menangkap ikan ini bertujuan untuk dapat menghasilkan tambahan tangkapan ikan selain menangkap ikan dengan menjala ikan seperti biasanya. Pemakaian alat ini dapat dilakukan di perairan yang agak dalam, sebab alat ini tidak dapat dipindah-pindahkan, oleh sebab itu nelayan harus menggunakan perahu untuk melihat hasil tangkapannya. Bagan pancang lebih efektif digunakan pada saat bulan gelap, sebab pada saat itu ikan-ikan akan tertarik dengan cahaya lampu petromaks sehingga mendekati bagan dan berkumpul di bagian bawah bagan. Hasil tangkapan dari alat ini adalah ikan Teri, ikan Kembung, ikan Tamban, ikan Selar, ikan Ciu, ikan Kepetek dan sebagainya. Tiang pancang pada bagan pancang adalah bagian-bagian konstruksi yang dibuat dari kayu nibung atau bambu, yang digunakan untuk meneruskan (mentransmisikan) beban-beban permukaan ke tingkat-tingkat permukaan yang lebih rendah di dalam massa tanah. Penggunaan pondasi tiang pancang sebagai pondasi bangunan apabila tanah yang berada dibawah dasar bangunan tidak mempunyai daya dukung (bearing capacity) yang cukup untuk memikul berat bangunan dan beban yang bekerja padanya. Atau apabila tanah yang mempunyai daya dukung yang cukup untuk memikul berat bangunan dan seluruh beban yang bekerja berada pada lapisan yang sangat dalam dari permukaan tanah pada kedalaman > 8 m.
162
ISSN : 2085 – 0328
PERSPEKTIF Fungsi dan kegunaan dari pondasi tiang pancang adalah untuk memindahkan atau mentransfer beban-beban dari konstruksi di atasnya (super struktur) ke lapisan tanah keras yang letaknya sangat dalam. Dalam pelaksanaan pemancangan pada umumnya dipancangkan tegak lurus dalam tanah, tetapi ada juga dipancangkan miring (battle pile) untuk dapat menahan gaya-gaya horizontal yang bekerja. Hal seperti ini sering terjadi pada dermaga dimana terdapat tekanan kesamping dari kapal dan perahu. Sudut kemiringan yang dapat dicapai oleh tiang tergantung dari alat yang dipergunakan serta disesuaikan pula dengan perencanaannya. Model Pembangunan Pedesaan Nelayan di Wilayah Pesisir Pendekatan sistem adalah suatu cara penyelesaian persoalan yang dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap sejumlah kebutuhan-kebutuhan sehingga dapat menghasilkan suatu operasi dari sistem yang dianggap efektif. Karakteristik pendekatan sistem adalah: a. b.
c.
Kompleks karena interaksi antar elemen cukup rumit. Dinamis karena ada perubahan faktor menurut waktu dan ada pendugaan ke masa depan. Probabilistik karena diperlukan fungsi peluang dan inferensi kesimpulan maupun rekomendasi.
Pendekatan sistem terdiri dari beberapa tahap proses, yang terdiri dari analisis kebutuhan, analisis sistem, rekayasa model, rancang bangun implementasi, implementasi dan operasi sistem. Pendekatan sistem dalam pegambilan keputusan sering dikenal dengan istilah Sistem Penunjang Keputusan atau Decision Support System (DSS). DSS dimaksudkan untuk memaparkan secara mendetail elemen-elemen sistem, sehingga dapat menunjang manager dalam proses pengambilan keputusannya (Erityatno, 1998 dalam Suhendang, 2010).
PERSPEKTIF/ VOLUME 6/ NOMOR 2/ OKTOBER 2013
Model dapat didefenisikan sebagai perwakilan atau abstraksi dari suatu objek atau situasi aktual. Gaspersz (1992) menyatakan bahwa pada dasarnya ada dua aspek model yaitu: 1.
2.
Representasi, merupakan pemetaan dari karakteristik sistem konkrit yang dipelajari. Abstraksi, merupakan transformasi karakteristik sistem konkrit ke dalam konsep-konsep.
Model memperlihatkan hubunganhubungan langsung maupun tidak langsung serta kaitan timbal balik dalam istilah sebab akibat. Suatu model adalah abstraksi dari realitas, maka wujudnya kurang kompleks daripada realitas itu sendiri. Model dapat dikatakan lengkap apabila dapat mewakili berbagai aspek dari realitas yang dikaji. PEMBAHASAN Kelompok nelayan bagan pancang yang ada di Kelurahan Sibolga Ilir yaitu Wadah Kelompok Nelayan Tolong Menolong (KNTM). Dimana wadah ini adalah kelompok yang terbentuk untuk membahas zona nelayan di Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Pembahasan zona akan melibatkan seluruh instansi terkait dari dua daerah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Hal itu telah disepakati dalam pertemuan antara pihak nelayan tradisional yang tergabung dalam wadah Kelompok Nelayan Tolong Menolong (KNTM) dengan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan dari kedua daerah, Lanal Sibolga, Korem 023 Kawal Samudera, Polri, PSDKP, Kajari Sibolga dan Adpel Sibolga di kantor Administrator Pelabuhan Sibolga. Dalam pertemuan itu, KNTM mendesak instansi terkait untuk mempertegas zona tangkapan nelayan, yang selama ini sudah amburadul. Ketua Kelompok Nelayan Tolong Menolong (KNTM) Sibolga-Tapteng se-Pantai Barat Sumatera Utara Nirwan Kamal Chaniago, menegaskan agar kedua pemerintah
163
PERSPEKTIF daerah, khususnya pihak Keamanan Laut (Kamla) melakukan tindakan tegas terhadap pukat trawl yang masih merajalela di wilayah tangkapan nelayan tradisional. Hingga saat ini pihak nelayan tradisional termasuk nelayan bagan pancang masih menemukan kapal pukat trawl di kawasan penangkapan yang diperuntukkan untuk nelayan tradisional. Pukat harimau atau trawl seharusnya beroperasi di jalur Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau zona 200 mil dari garis dasar pantai. Bukan berlayar dan melakukan penangkapan di zona nelayan tradisional sehingga merusak rumpun atau rabo, bubu atau luka serta rangsang yang dibangun untuk pengembangbiakan ikan. Untuk memudahkan pendataan kapal pukat yang masih terus beroperasi di wilayah tangkapan nelayan tradisional, maka wadah ini menyarankan supaya nama dan GroosTon (GT) kapal pukat dibuat di tempat yang lebih transparan. Karena selama ini nama dan GT kapal selalu tertutup jaring kapal, sehingga nelayan kesulitan untuk mengetahui siapa pemilik kapal dan jumlah GT kapal yang beroperasi di zona nelayan tradisional. Kawasan perairan Pulau Mursala, Pulau Situngkus, Gosong Hamuna sampai Pulau Bintanak adalah zona tangkapan kaum nelayan kecil yang umumnya tergabung menjadi anggota KNTM Sibolga-Tapteng. Namun dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini kawasan itu telah dimasuki kapal pukat ikan yang beroperasi menangkap ikan di ‘zona terlarang’ tersebut. Akibatnya sebagian besar anggota KNTM tidak melaut dan lebih memilih menyandarkan kapalnya di pangkalan KNTM di Sibustak-bustak. Kebijakan yang ditetapkan KNTM tersebut menghendaki perlu adanya partisipasi masyarakat, karena keikut sertaan masyarakat akan membawa dampak positif, dimana mereka akan memahami berbagai permasalahan yang muncul serta memahami keputusan akhir yang akan diambil. Untuk itu, dalam partisipasi masyarakat diperlukan PERSPEKTIF/ VOLUME 6/ NOMOR 2/ OKTOBER 2013
ISSN : 2085 – 0328 adanya komunikasi dua arah yang terus menerus dan informasi yang berkenaan dengan program, proyek atau kebijakan yang disampaikan dengan bermacam-macam teknik yang tidak hanya pasif dan formal tetapi juga aktif dan informal. Salah satu faktor yang penting untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat nelayan bagan pancang adalah pembinaan yaitu antara lain; melalui penyuluhan dan pendidikan yang terus menerus kepada masyarakat nelayan bagan pancang setempat. Pembinaan masyarakat dapat dilihat dari beragam pendekatan, sehingga dapat memahami pokok-pokok pikiran tentang pembinaan yaitu antara lain: pembinaan yang merupakan suatu sistim pendidikan non formal, yang berupaya mengubah perilaku sasarannya. Konsep pembinaan masyarakat nelayan bagan pancang dalam kerangka perspektif pembangunan perikanan yang berkelanjutan di Kelurahan Sibolga Ilir perlu dikaji secara baik, tepat dan menyentuh sasaran yang akan dicapai mengingat pertimbangan beberapa faktor, antara lain; pembinaan masyarakat nelayan melibatkan banyak pihak yaitu, dari pemerintah, lembaga pendidikan, swasta, lembaga-lembaga non pemerintah maupun masyarakat nelayan sendiri. Proses pembinaan yang berlangsung harus dilakukan secara terus menerus dan simultan dengan masyarakat nelayan bagan pancang sehingga menimbulkan perubahanperubahan yang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang diharapkan. Karena masyarakat nelayan bagan pancang merupakan unsur sosial yang sangat penting dalam struktur masyarakat pesisir Kota Sibolga, maka kebudayaan yang mereka miliki mewarnai karakteristik kebudayaan atau perilaku sosial budaya masyarakat pesisir secara umum. Karakteristik yang menjadi ciriciri sosial budaya masyarakat kelompok
164
PERSPEKTIF nelayan bagan pancang adalah sebagai berikut: memiliki struktur relasi patron-klien yang sangat kuat, etos kerja tinggi, memanfaatkan kemampuan diri dan adaptasi optimal, kompetitif dan berorientasi prestasi, apresiatif terhadap keahlian, kekayaan dan kesuksesan hidup, terbuka dan ekspresif, solidaritas sosial tinggi, dan berperilaku konsumtif. Sebagian nilai-nilai perilaku sosial kelompok nelayan bagan pancang di atas merupakan modal sosial yang sangat berharga jika didayagunakan untuk membangun masyarakat nelayan bagan pancang. Demikian juga, syarat-syarat pemimpin dan kepemimpinan masyarakat pesisir Kota Sibolga memiliki relevansi yang baik untuk merekonstruksi kepemimpinan di kota tersebut. Penjelajahan terhadap nilai-nilai budaya kepesisiran ini tentu saja memiliki kontribusi yang sangat strategis untuk membangun masa depan bangsa yang berbasis pada potensi sumber daya kemaritiman nasional.
ISSN : 2085 – 0328 dilakukan secara permanen di dekat pantai (fixed lift net) maupun secara berpindah (mobile lift net) yang di Indonesia dikenal dengan sebutan Bagan Perahu. Operasi penangkapan dengan bagan lebih banyak dilakukan pada saat bulan mati atau sebelum munculnya bulan. Pada saat terang bulan, sinar lampu tidak bisa mengumpulkan ikan secara maksimal. Target utama dari bagan ialah ikan teri dan ikan-ikan permukaan (pelagis kecil) lainnya yang tertarik pada lampu.
Bagan pancang ialah bentuk jaring angkat yang cara pemasangannya dilakukan secara menetap pada suatu tempat dekat pantai atau tempat lainnya pada perairan yang dangkal bahkan dalam. Konstruksi tiang pancang bagan paling banyak dibuat dengan menggunakan bambu atau kayu. Di bagian atas sering dibuat atap rumah untuk nelayan yang tinggal sementara. Sering kali nelayan juga membuat tempat menjemur ikan hasil tangkapan dan tempat memasak. Operasi bagan pancang biasanya dilakukan selama beberapa hari. Setiap operasi, nelayan Nilai-nilai adalah suatu yang abstrak. Dalam penetrasinya ke dalam sistem yang mendasari peranan, pe membawa perbekalan makansosial dan garam untuk yang kecil), yang harus menyesuaikan diri pembuatan ikan asin. Tetapi sekarang banyak (berorientasi) kepada lingkungan alam nelayan yang melakukan proses penangkapan bersama dengan aturan-aturanya sebagai ikan dengan bagan pancang setiap harinya. Hal makrokosmos (sesuatu yg besar) yang ini dikarenakan jumlah nelayan bagan pancang terkontekskan melalui adat perikanan yang berlaku dalam ruang sosial masyarakat semakin bertambah. sehingga tampilan hubungan yang terjadi antara nelayan bagan pancang dengan Umur bagan pancang biasanya sesuai sumberdaya alam adalah hubungan persuasif. dengan kekuatan umur bambu atau kayu di Cara berpikir yang demikian (participating dalam air. Setelah rusak, bahan-bahan yang way of thinking) berdampak pada adanya tersisa sering ditinggalkan oleh pemiliknya keselarasan dari nilai ekspoitasi dan nilai sehingga bisa mengganggu alur pelayaran konservasi dalam memperlakukan alam fisik. nelayan. Beberapa wilayah di Kota Sibolga khususnya di Kelurahan Sibolga Ilir Konsep Keberlanjutan Pengelolaan Bagan merasakan masalah pelayaran yang mulai Pancang Nelayan Berdasarkan Dimensi terganggu karena penempatan bagan pancang Kelembagaan yang tidak beraturan. Hal ini akhirnya Bagan ialah salah satu jenis alat jaring mengganggu alur pelayaran dan menyebabkan angkat yang paling dikenal di Indonesia. kecelakaan di laut. Oleh karena itu, pemerintah Hampir semua bagan dilengkapi dengan lampu seharusnya mulai mengatur penempatan bagan untuk menarik gerombolan ikan berkumpul di pancang pada zona tertentu saja agar tidak atas jaring bagan. Oleh karena itu bagan mengganggu. disebut juga perikanan lampu dan dioperasikan pada saat malam hari. Pemasangan bagan bisa PERSPEKTIF/ VOLUME 6/ NOMOR 2/ OKTOBER 2013
165
ISSN : 2085 – 0328
PERSPEKTIF Keberlanjutan (sustainability) menurut konsep pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai keadilan antar generasi yang menjamin bahwa generasi-generasi mendatang memiliki warisan barang modal buatan, sumberdaya alam, human capital, dan social capital. Kondisinya paling tidak sama dengan yang dimiliki oleh generasi sekarang. Hal ini sukar atau bahkan tidak mungkin dapat dicapai jika proses perencanaan dan pengambilan keputusan hanya didasarkan pada konsep ekonomi konvensional yaitu memaksimalisasi kesejahteraan (Dahuri, 2003). Keterpaduan pada sektor yang dimaksud ialah agar sektor-sektor pelaku pembangunan memanfaatkan pesisir tanpa adanya tumpang tindih yang menimbulkan konflik berkelanjutan secara horizontal maupun vertikal. Keterpaduan sektor seharusnya menjadi lebih diperkuat dengan adanya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang telah disempurnakan melalui Undang-Undang No.32 Tahun 2004. Undang Undang ini menguatkan kelembagaan dalam usaha pengembangan wilayah dimana daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengurusi wilayahnya sendiri. Selain itu juga diperlukan antara lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah. Keterpaduan stake holder diperlukan untuk pengenalan, pengidentifikasian sifat, karakteristik dan permasalahan serta pemecahannya. Keterpaduan bertujuan mewujudkan masyarakat pesisir yang sejahtera. Hal ini dapat dicapai dengan peningkatan kualitas hidup komunitas manusia yang bergantung pada sumberdaya pesisir. Sumberdaya pesisir membutuhkan keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi dengan mempertahankan keanekaragaman hayati dan produktivitas ekosistem. Penguatan hubungan kebutuhan yang menyatukan pemerintah, masyarakat dan lingkungan hidup serta kepentingan
PERSPEKTIF/ VOLUME 6/ NOMOR 2/ OKTOBER 2013
stakeholder merupakan jalan yang sangat tepat dalam melindungi ekosistem pesisir. Indikator kelembagaan dinilai dari kemampuan kelembagaan dalam menerapkan tugas pokok dan fungsinya dan mampu mengatasi konflik. Kemampuan kelembagaan dalam perlindungan dan pengelolaan akan menghidupkan kegiatan ekonomi produktif berbasis sumberdaya local, serta mengendalikan sumber pencemar yang mengkontribusi badan perairan. Permasalahan perikanan tangkap yang dalam hal ini adalah bagan pancang baik berupa permasalahan sosial ataupun kerusakan lingkungan atau bahkan menurunnya stok sumberdaya ikan sebenarnya telah ada sejak manusia menggunakan laut atau perairan umum sebagai sumber untuk mendapatkan bahan pangan. Namun saat itu bobot permasalahan yang timbul tidak seberat apa yang dihadapi pada saat sekarang ini, dimana baik konflik sosial yang timbul akibat kompetisi besar-besaran dalam memperebutkan ikan yang menjadi tujuan penangkapan, ataupun kerusakan lingkungan serta punahnya beberapa spesies ikan yang diakibatkannya telah menunjukkan indikator yang sangat memprihatinkan bagi kelangsungan hidup generasi mendatang. PENUTUP Kesimpulan Lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan bagan pancang nelayan di Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga adalah: a. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga. b. Administrator Pelabuhan Kota Sibolga. c. Kelurahan Sibolga Ilir Dari ketiga lembaga di atas, konsep pengelolaan bagan pancang nelayan di Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga tidak berkelanjutan. 166
PERSPEKTIF Dimana lembaga-lembaga tersebut mempunyai bentuk pengelolaan bagan pancang nelayan tersendiri sesuai dengan kapasitas masing-masing. Seharusnya ketiga lembaga tersebut harus bekerja sama dalam mengembangkan kualitas dalam produktivitas bagan pancang nelayan agar dapat berkelanjutan. Kawasan pesisir dan laut Kota Sibolga memerlukan perlindungan dan pengelolaan yang tepat dan terarah, termasuk pengelolaan bagan pancang nelayan. Ketiga lembaga yang terkait tersebut melakukan konsep pengelolaan bagan pancang nelayan berupa: a.
b.
c. d.
e.
Pemberian izin usaha pengawasan dan pemasangan bagan pancang di wilayah perairan kewenangan Kota Sibolga. Pengadaan alat tangkap bagan pancang dalam Program Pengembangan Perikanan Tangkap. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap wilayah lalu lintas pelayaran. Ikut ambil bagian dalam setiap survei maupun pembongkaran terhadap bagan pancang nelayan yang ada pada zona pelayaran kapal. Membantu menyalurkan dana bergulir, serta sebagai pendamping dalam musyawarah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang lain.
Keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup menjadi tujuan akhir yang berkelanjutan. Konsep pengelolaan bagan pancang nelayan di Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga adalah sebagai berikut: a. Konsep pengelolaan bagan pancang nelayan jika ditinjau secara ekonomi, telah menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dapat terlihat dari volume dan hasil produksi perikanan dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan, baik kontribusi sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sibolga, serta pendapatan nelayan bagan pancang sendiri. Tetapi untuk volume PERSPEKTIF/ VOLUME 6/ NOMOR 2/ OKTOBER 2013
ISSN : 2085 – 0328 dan nilai ekspor masih belum mendapat perhatian karena cenderung bersifat tertutup. Begitu pula dengan nilai investasi dalam bentuk kapal ikan dan pabrik pengolahan untuk Kelurahan Sibolga Ilir yang masih menggunakan sistem yang bersifat tradisional dan kurang berkembang. b. Konsep keberlanjutan pengelolaan bagan pancang nelayan secara sosial mengalami permasalahan dalam bentuk budaya kerja nelayan, dimana nelayan bagan pancang di Kelurahan Sibolga Ilir terkadang berebut lahan untuk mendirikan bagan pancang. Untuk tingkat pendidikan nelayan bagan pancang sebagaian besar sudah menduduki Sekolah Menengah Atas (SMA). Oleh sebab itu wawasan pengetahuan dan cara berpikir mereka pun masih membutuhkan dorongan dan perhatian dari pihak-pihak tertentu dalam mengelola bagan pancang agar tetap berkelanjutan. Sedangkan untuk distribusi gender yang dalam hal ini adalah perempuan (istri nelayan) terdapat hubungan yang cukup signifikan antara peningkatan ekonomi dengan partisipasi istri nelayan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tidak sedikit istri nelayan bagan pancang yang memilih untuk menjadi pedagang dan peternak, serta menjadi nelayan sampingan. c. Secara ekologi, penggunaan bagan pancang nelayan secara berlebihan dapat menimbulkan dampak tidak langsung terhadap struktur tropik dan dampak langsung terhadap habitat. Selain itu peningkatan jumlah bagan pancang setiap tahunnya secara langsung dapat mempengaruhi perubahan luas area dan kualitas penting perikanan. Bagan pancang yang sudah tidak digunakan kembali oleh nelayan dan dibiarkan begitu saja oleh nelayan nantinya akan menjadi sebuah pencemaran terhadap wilayah perairan Kota Sibolga. d. Kompleksitas permasalahan perikanan tangkap yang menggunakan bagan
167
PERSPEKTIF pancang di Kelurahan Sibolga Ilir disebabkan oleh belum adanya konsep pengelolaan bagan pancang secara holistik dan integratif dalam mewujudkan pembangunan wilayah pesisir dan laut yang berkelanjutan. Saran Perlu dilakukan review atas pengelolaan bagan pancang nelayan di Kota Sibolga sehubungan dengan makin meningkatnya aktivitas perikanan tangkap yang dilakukan oleh masyarakat nelayan, serta diperlukan adanya konsep kebijakan sektoral pemerintah Kota Sibolga dalam pengelolaan bagan pancang. Dimana konsep pengelolaan bagan pancang nelayan yang seharusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terkait agar berkelanjutan secara terus menerus di Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga adalah sebagai berikut: a. Pengaturan jumlah alat tangkap bagan pancang nelayan. b. Menetapkan batas-batas dan zona yang aman terhadap pendirian bagan pancang nelayan, sehingga tidak mengganggu jalur transportasi laut. c. Pengurangan jumlah bagan pancang yang tidak efisien dan tidak ramah lingkungan. d. Melakukan pemantauan yang rutin terhadap sistem dan pengggunaan bagan pancang nelayan. e. Pengembangan industri pengolahan ikan terhadap nelayan bagan pancang. f. Peningkatan kapasitas kelembagaan perikanan dan kelautan secara khusus dalam pengelolaan bagan pancang nelayan agar berkelanjutan. g. Membantu memfasilitasi pengambilan keputusan terpadu dan terintegrasi, melalui proses koordinasi dan kerjasama antarberbagai sektor, secara berkelanjutan, terus menerus dan dinamis dalam hal pengelolaan bagan pancang. h. Meningkatkan peran instansi terkait yang memiliki instrumen pengelolaan
PERSPEKTIF/ VOLUME 6/ NOMOR 2/ OKTOBER 2013
ISSN : 2085 – 0328 bagan pancang baik secara struktural, aturan maupun prosedur atau kebijakan bersifat insentif. Selain lembaga-lembaga yang terkait, maka dalam konsep pengelolaan bagan pancang nelayan di Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga agar tetap berkelanjutan idealnya adalah sebagai berikut : a. Secara ekonomi, masyarakat nelayan yang menggunakan bagan pancang tetap memiliki pendapatan yang sesuai bahkan tinggi. Konsep keberlanjutan pengelolaan bagan pancang nelayan secara ekonomi telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam peningkatan hasil produksi perikanan di Kelurahan Sibolga Ilir. b. Secara sosial, konsep pengelolaan bagan pancang nelayan agar tetap berkelanjutan diperlukan juga adanya keserasian sosial. Dimana keserasian sosial adalah modal sosial masyarakat nelayan bagan pancang untuk melahirkan konsensus-konsensus sosial di masyarakat dalam menjawab hal-hal yang bertendensi pada masalah sosial yang ada di Kelurahan Sibolga Ilir Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga. Keserasian sosial dipahami sebagai langkah respon seimbang perilaku sosial dalam berinterasi sesama komunitas dan bagian upaya mendalami pemahaman tentang keberagaman. c. Secara ekologi, pengelolaan bagan pancang nelayan seharusnya memiliki kearifan ekologi. Kearifan ekologi adalah pengetahuan yang diperoleh dari abstraksi pengalaman adaptasi aktif terhadap lingkungannya yang khas. Pengetahuan tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk ide, aktivitas, dan peralatan. Kearifan ekologi sebagai aktivitas dan proses berpikir, bertindak dan bersikap secara arif dan bijaksana dalam
168
ISSN : 2085 – 0328
PERSPEKTIF mengamati, memanfaatkan dan mengolah alam sebagai suatu lingkungan hidup umat manusia secara timbal balik. Pelaksanaan kearifan ekologi terhadap pengelolaan bagan pancang nelayan dapat dilakukan dengan: Memelihara fungsi lingkungan wilayah pesisir dengan memanfaatkan sumberdaya perikanan di dalamnya secara lestari (sustainability) sebelum dan sesudah penggunaan bagan pancang nelayan. Menguatkan interaksi antara masyarakat nelayan bagan pancang dengan laut dan perikanan (pesisir) Kelurahan Sibolga Ilir yang bersifat erat dan langsung, dimana kelangsungan hidup mereka memang sangat ditopang dari pemanfaatan hasil laut dan perikanan (pesisir). Pemerintah Kota Sibolga melalui lembaga-lembaga yang terkait bersama dengan nelayan bagan pancang perlu melakukan inventarisasi atas jumlah bagan pancang nelayan yang masih atau tidak digunakan lagi. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan bagan pancang, sehingga dapat dilakukan tindakan yang tepat. Perlu ada kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota Sibolga dengan Lembaga Pemerintah yang terkait dengan pengelolaan bagan pancang dalam hal penataan berbagai aktivitas penangkapan ikan, pemberian izin investasi berbagai proyek pembangunan yang dapat merubah fungsi ekosistem pesisir yang nantinya dampak masa depannya justru merusak bagi kelestarian ekosistem pesisir dan yang akan menjadi beban generasi berkutnya dalam rehabilitas lingkungan pesisir yang tidak terdukung oleh kapasitas lingkungan yang berkelanjutan.
DAFTAR PUSTAKA Basri, Yuswar Zainul. 2007. Bunga Rampai Pembangunan Ekonomi Pesisir. Universitas Trisakti. Dahuri R, Rais Y, Putra SG, Sitepu, M.J. 2001. Pengelolaan Sumber daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Dahuri, Rohmin. 2003. Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan, Orasi Ilmiah. Institut Pertanian Bogor. (Rohmin Dahuri I). Davidsen. 1994. Public Policy Analysis: An Introduction. Prentice Hall International. Englewood Cliffs : New Jersey. Departemen Kelautan dan Perikanan R.I., 2002. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.Kep. 10/Men/2002 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Eriyatno, Fadjar S. 1998. Riset Kebijakan: Metodologi Penelitian Untuk Pascasarjana. IPB Press. Bogor. 79 hlm. Eyestone, Robert. 1971. The Threads of Policy: A Study in Police Leadership. Indianapolis: Bobbs Merril. Gaspersz, Vincent. 1992. Analisis Sistem Terapan. Bandung : Tarsito. Harahap, Syawaludin Alisyahbana. 2011. Dasar-Dasar Pengelolaan Pesisir. Bandung : Universitas Padjadjaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Program Studi Ilmu Kelautan. Sitorus, Hendry. 2005. Model Pengembangan Modal Sosial Dalam Strategi Konservasi Ekosistem Pesisir Kota Sibolga Dan Kabupaten Tapanuli Tengah Propinsi Sumatera Utara.
PERSPEKTIF/ VOLUME 6/ NOMOR 2/ OKTOBER 2013
169
PERSPEKTIF
ISSN : 2085 – 0328
Hasil Penelitian Hibah Bersaing Tahun 2009-2010. Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : PT Pustaka Pelajar. Supriharyono. 2007. Konservasi Ekosistem Sumber Daya Hayati. Pustaka Pelajar. Yogyakarta: 428 hal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992. Tentang Penataan Ruang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah. Vallega, Adalberto. Fundamental of Integrated Coastal Management. Kluwer Academic Publishers. 1999. Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik. Teori, Proses dan Studi Kasus. Jakarta : Buku Seru.
PERSPEKTIF/ VOLUME 6/ NOMOR 2/ OKTOBER 2013
170
