KONSEP DAN APLIKASI FRANCHISE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI PADA LKS BERKAH MADANI)

KONSEP DAN APLIKASI FRANCHISE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI PADA LKS BERKAH MADANI)

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)

Oleh: SYARAH SEPTIANA NIM : 104046101699

K O N S E N T R A S I P E R B A N K A N S Y A R I’A H PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A 1429 H/ 2008 M

KONSEP DAN APLIKASI FRANCHISE DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI PADA LKS BERKAH MADANI)

Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)

Oleh: SYARAH SEPTIANA NIM : 104046101699

Di Bawah Bimbingan: Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. JM. Muslimin, MA NIP: 150 312 427

A.M. Hasan Ali, M.A NIP: 150 370 226

K O N S E N T R A S I P E R B A N K A N S Y A R I’ A H PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A 1429 H/ 2008 M

PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi

berjudul

KONSEP

DAN

APLIKASI

FRANCHISE

DALAM

PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI PADA LKS BERKAH MADANI) telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada 4 Nopember 2008. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) pada Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam). Jakarta, 8 Nopember 2008 Mengesahkan, Dekan

Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM NIP. 150 210 422 PANITIA UJIAN Ketua

: Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM (………………) NIP. 150 210 422

Sekretaris

: Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag. MH (………………) NIP. 150 318 308

Pembimbing I : Dr. JM. Muslimin MA (………………) NIP. 150 312 427 Pembimbing II : A.M. Hasan Ali M.A. (………………) NIP. 150 370 226

Penguji I

: Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido, MA (………………) NIP. 150 165 257

Penguji II

: Dr. Yayan Sofyan, MA (………………) NIP. 150 228 413

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 18 September 2008

Syarah Septiana

‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮ ﺣﻴﻢ‬ KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya setiap saat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konsep dan Aplikasi Franchise Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam: Studi Pada LKS Berkah Madani” sebagai bagian dari tugas akademis di Program Studi Muamalat Perbankan Syari’ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan terbaik bagi umat manusia, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Sebagai bentuk penghargaan yang tidak terlukiskan, izinkanlah penulis menuangkan dalam bentuk ucapan terima kasih yang tak terhinngga kepada: 1. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah mencurahkan baktinya kepada kami, selaku Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

2. Dr. Euis Amalia, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Muamalat dan Ah. Azharuddin Lathif, M. Ag, MH, selaku Sekretaris Jurusan Muamalat yang telah memberikan pengarahan dan membantu penulis secara tidak langsung dalam menyiapkan skripsi ini. 3. Dr. JM. Muslimin MA, dan A.M. Hasan Ali M.A. selaku pembimbing skripsi yang telah selalu dapat meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis, sehingga penuilis dapat menyelesaikan skripsi ini. 4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan ilmunya kepada penulis selama di bangku kuliah. 5. Pihak PT. Berkah Madani, Bapak Abdi Irawan dan LKS Berkah Madani, Bapak Ir. H. Zainal Zayadi beserta staf yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini. 6. Rasa Ta’zim dan Terima Kasih yang tak terhingga kepada Mama, Letti Zochrahayati dan Papa, Syaiful Muchtar tercinta yang tak kenal lelah berjuang dan berkorban untuk memberikan yang terbaik, perhatian serta cinta dan kasih sayang yang tak pernah habis. Setiap untaian doa yang beliau panjatkan merupakan sumber kekuatan bagi ananda untuk menjalani hidup dan mencapai masa depan.

7. Keluargaku tersayang, adikku Hayya Azzachra, Aa Evan Hamzah Muchtar SE, dan Teh Siti Muchlisoh S.Pdi, yang memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi dan bersedia meluangkan waktu untuk bertukar pikiran. 8. Keluarga kedua ku, Bi Lela, Om, Dimas, Laras, Mbak Uti, terima kasih atas doa dan pengertiannya. 9. Kakakku, Muamar S.Hi, terima kasih atas kasih sayang, kesabaran, motivasi, dan saran-sarannya. 10. Teman-teman Mahasiswa Perbankan Syariah 2004 terutama kelas D si “bocah rusuh” yang selalu memberikan kebersamaan, tawa canda yang akan selalu berbekas di hatiku dan akan selalu kurindukan. Teruntuk sahabat-sahabat terbaikku Umaira, Neng, Yana, Chammi. Terima kasih atas semuanya, atas doa dan semangat yang diberikan kepada penulis. Semoga amal dan jasa yang telah diberikan kepada penulis dapat diterima di sisi Allah SWT dan dibalas-Nya dengan pahala yang melimpah. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Jakarta, 18 Ramadhan 1429 H 18 September 2008 M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

iv

DAFTAR LAMPIRAN

vii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

7

D. Metode Penelitian

8

E. Tinjauan Kajian Terdahulu

10

F. Sistematika Penulisan

12

LANDASAN TEORI A. Aspek Umum Mengenai Franchise

15

1. Pengertian Franchise

15

2. Elemen-elemen Pokok dalam Franchise

17

3. Jenis-jenis Franchise

18

a. Waralaba Produk dan Merk Dagang

18

b. Waralaba Format Bisnis

19

4. Aspek-aspek Pembiayaan dalam Franchise

21

B. Hukum Ekonomi Islam sebagai Pedoman Perekonomian Umat 1. Konsep Ekonomi Islam

23

2. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam

26

3. Prinsip Usaha Bisnis Islami

32

C. Franchise dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

BAB III

36

1.

Tinjauan dalam Aspek Hak Cipta

36

2.

Tinjauan dalam Aspek Kemitraan Usaha

39

3.

Tinjauan dalam Aspek Royalty Fee

42

PROFILE LKS BERKAH MADANI A. Sejarah Pendirian LKS Berkah Madani

46

B. Visi, Misi dan Tujuan LKS Berkah Madani

49

C. Struktur Organisasi LKS Berkah Madani

51

D. Produk dan Layanan LKS Berkah Madani

52

1. Produk Penghimpunan Dana

53

2. Produk Penyaluran Dana

54

E. Ketentuan Umum Perjanjian Franchise LKS Berkah Madani

BAB IV

23

56

HASIL PENELITIAN A. Aplikasi Franchise pada LKS Berkah Madani

59

1. Persyaratan Kerjasama Franchise

59

2. Mekanisme Franchise pada LKS Berkah Madani

61

3. Biaya-Biaya Franchise LKS Berkah Madani

66

4. Prospek Franchise LKS Berkah Madani

69

5. Resiko Franchise LKS Berkah Madani

71

B. Analisis Aplikasi Royalty Fee pada LKS Berkah Madani

72

C. Inovasi dalam bisnis Franchise yang dilakukan oleh LKS

75

Berkah Madani D. Keunggulan dan Kelemahan Franchise bagi Franchisee

BAB V

76

PENUTUP A. Kesimpulan

78

B. Saran

80

DAFTAR PUSTAKA

81

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1

Surat Permohonan Pembimbing

Lampiran 2

Surat Permohonan Data / Wawancara

Lampiran 3

Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 4

Surat Perjanjian Kerjasama

Lampiran 5

Hasil Wawancara dengan Manajer LKS Berkah Madani Cimanggis

Lampiran 6

Hasil Wawancara dengan Direktur PT. Berkah Madani

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Waralaba sebagai suatu bentuk pengembangan usaha telah mendapat perhatian dari Warren J Keegen. Sebagaimana dikutip oleh Gunawan Widjaja, bahwa para pengusaha yang bermaksud mengembangkan usahanya secara internasional dapat melakukan beberapa macam pilihan cara, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Secara singkat dikatakan oleh Keegen bahwa ada lima macam cara pengembangan usaha, yaitu melalui: perdagangan internasional dengan cara impor-ekspor, dengan pemberian lisensi, melakukan franchising (pemberian waralaba), membentuk perusahaan patungan (joint venture), melakukan penanaman modal langsung (foreign direct investment) dengan kepemilikan yang menyeluruh atau melalui merger, konsolidasi, maupun akuisisi. Franchise atau waralaba bukanlah suatu industri yang baru dikenal, meskipun legalitas yuridisnya baru dikenal di Indonesia pada tahun 1997 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No.16 Tahun 1997 Tanggal 18 Juni 1997 tentang Waralaba, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

RI No.259/MPP/KEP/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.1 Konsep waralaba muncul sejak 200 SM. Pada masa itu sebuah rantai toko makanan di Tiongkok menerapkan konsep distribusi dengan sistem waralaba lisensi produk/merek. Era modern waralaba berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1863 yang dilakukan perusahaan jahit Singer dan kemudian diikuti Coca Cola pada tahun 1899. Di Indonesia waralaba mulai berkembang pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan bermotor melalui pembelian lisensi.2 Perkembangan kedua dimulai pada tahun 1970-an. Adalah pengusaha Es Teler 77 yang pertamatama mempopulerkan lembaga waralaba di Indonesia. Bersamaan itu pula masuklah waralaba asing di Indonesia yang dirintis oleh restoran fast food seperrti KFC, Shakey Pizza, Pizza Hut, dan Pioner Fried Chicken. Setelah itu, perkembangan waralaba seolah tak terbendung lagi. Jenisnya tidak lagi terbatas hanya pada makanan, tapi juga merambah sektor hotel, pendidikan, kerajinan, bisnis center, salon, retail, laundry, dan lain-lain.3 Lembaga keuangan mikro pun mulai menggunakan sistem franchise dalam mengembangkan jaringannya. Hal ini adalah langkah yang fenomenal mengingat 1

Gunawan Widjaja, Waralaba, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h.1-2

2

http://www.mitrawaralaba.com, diakses pada 7 Juli 2008

3

Darmawan Budi Suseno, Waralaba; Bisnis Minim Resiko Maksim di Laba, (Yogyakarta, Pilar Humania, 2005), h.1-2

belum ada BMT yang melakukan bisnis Franchising di Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh BMT Berkah Madani. BMT

yang berkantor pusat operasional di Depok ini

didirikan oleh

Kelompok Swadaya Masyarakat yang bernaung dibawah badan hukum dari akte notaris atas nama SEJAHTERA

Koperasi Serba Usaha (KSU) BERKAH MADANI

yang perduli terhadap masyarakat yang membutuhkan modal

usaha sebagai tambahan dan mengelola keuangan yayasan secara eksrtern maupun intern. 4 Untuk menambah pertumbuhan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) beroperasi ditengah-tengah masyarakat BMT Berkah Madani menawarkan sistem franchise kepada masyarakat yang ingin mendirikan lembaga BMT. Bagi masyarakat yang memiliki sejumlah dana dan ingin berinvestasi, membuka BMT merupakan peluang investasi yang cukup menjanjikan.5 Kendatipun BMT yang mempunyai tujuan menjadi solusi intelektual dan finansial kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah guna tercapainya keadilan dan kesejahteraan ini baru beroperasi selama 3 tahun, namun BMT Berkah Madani sudah memiliki enam franchisee yaitu Kantor Pelayanan Jati

4

Selayang Pandang BMT Berkah Madani, http://bmtberkahmadanisejahtera.wordpress.com, 16 Februari 2008 5

Muchtasib, BMT Berkah http://www.pkesinteraktif.com, 14 Maret 2008

Madani

Tawarkan

Sistem

Franchise,

Asih-Bekasi, Gas Alam- Cimanggis, Medan, Priok-Jakarta Utara, Bandung, dan Ciputat.6 Secara riil, kontribusi waralaba terhadap perekonomian nasional sangat signifikan. Kegairahan pihak-pihak yang menawarkan dan membeli waralaba dapat dijadikan indikasi kegairahan akan bangkitnya ekonomi bangsa Indonesia. Sisi positif kontribusi waralaba dapat disebutkan sebagai berikut; Pertama, masalah alih teknologi. Pemerataan penggunaan teknologi modern, baik peralatan dari luar maupun dalam negeri dengan cepat akan dapat dinikmati oleh pelaku bisnis waralaba, tentu dengan standar mutu terjamin yang telah dijanjikan oleh pihak pemberi waralaba. Kedua, memperbesar peluang usaha. Dengan adanya pola waralaba tersebut jelas sangat memperbesar peluang usaha. Karena dalam waralaba ini seseorang yang telah berhasil dalam sebuah sektor bisnis, telah dengan sengaja menularkan “virus” keberhasilan tersebut kepada pihak lain. Mereka bekerja sama tanpa saling merugikan, akan tetapi saling menguntungkan. Sekaligus juga membuka peluang usaha lainnya. Sebuah restoran usaha waralaba misalnya, ia juga membuka peluang bagi usaha agro bisnis, peternakan, perikanan, ataupun usaha penunjang lainnya. Ketiga, memperluas kesempatan kerja. Prospek daya serap ketenagakerjaan dalam waralaba tidak diragukan lagi. Yang efeknya tentu saja meningkatkan perekonomian nasional secara keseluruhan.7 6

http://www.bmtberkahmadani.co.id, diakses pada 7 Juli 2008

Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, layak kiranya mengetahui lebih lanjut bagaimana pola bisnis waralaba ini? Apakah waralaba juga mempunyai konsep yang Islami, baik dari sisi manajemen, produk yang dijual, fee dan royalti yang harus dibayar, dan lain sebagainya.8 Aplikasi pola waralaba dari masyarakat muslim Indonesia misalnya: Markaz, Country Donuts, dan Ayam Bakar Wong Solo. Ayam Bakar Wong Solo bahkan secara verbal menuliskan dalam desain logonya, sebuah frase kata: “Halalan Thoyyiban”, artinya pemilik waralaba ini telah berani menjamin bahwa produk dan sistem yang dijalankannya 100% halal. Wong Solo bahkan menampilkan simbol-simbol keislaman dalam pelayanannya. Contohnya, semua karyawati menggunakan jilbab dan penyediaan tempat sholat yang memadai di setiap restorannya.9 Anggota DSN MUI, Muhammad Hidayat dalam majalah Sharing mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh franchisee dapat diterima dari sisi syariah. Ada fee atau membeli merk atau semacam hak cipta, serta biaya lainnya sejauh semua pihak sepakat dan tidak menzhalimi maka secara syariah bisa diterima. Permasalahannya yaitu pada nominalnya, wajarkah bila dihargakan demikian dan bagaimana bila belum memperoleh laba. Hal ini berkaitan dengan memegang teguh prinsip keadilan dalam Ekonomi Islam. 7

Suseno, Waralaba; Bisnis, h.3-4

8

Perhatikan Produk yang Ditawarkan, Majalah Sharing, Edisi 9, Th I, Juli 2007, h.21

9

Suseno, Waralaba; Bisnis, h.8-9

Bakmi Langgara-Bakmi Tebet menetapkan royalty fee tetap sebesar 3,5% perbulan dari omzet. Jika omzetnya dibawah Rp.15 Juta perbulan franchisor tidak perlu membayar royalty fee. Shafira memberi royatli fee regresif antara 1-4% perbulan. Jika omzet makin besar, makin kecil royalty fee yang harus dibayarkan franchisor. Ayam Bakar Wong Solo mengenakan royalty fee progresif antara 16%. Senyum Muslim mengenakan royalty fee untuk franchisor nya yang tidak untung semata untuk mengganti biaya supervisi.10 Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai sistem Franchise yang diterapkan oleh BMT Berkah Madani dalam sebuah skripsi yang berjudul “Konsep dan Aplikasi Franchise dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, (Studi pada LKS Berkah Madani).”

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Penelitian ini akan dilaksanakan di LKS Berkah Madani Cimanggis dan PT. Berkah Madani yang bertempat di Jalan Gas Alam Pertamina No. 14, Cisalak, Pasar Cimanggis – Depok, Kode Pos 16953, Telp. 021-70387590. Penelitian dilakukan di tempat ini karena LKS Berkah Madani merupakan LKS satu-satunya yang mengembangkan jaringannya dengan sistem bisnis franchise di Indonesia.

10

Perhatikan Produk , Sharing, h. 21

Data penelitian mengenai konsep dan aplikasi franchise didapatkan berdasarkan dokumentasi yang tersedia di LKS Berkah Madani dan penjelasan dari pejabat penanggung jawab terkait. Untuk mempermudah pembahasan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Aplikasi Franchise LKS Berkah Madani? 2. Bagaimana kesesuaian Royalty Fee yang diterapkan oleh LKS Berkah Madani dengan hukum ekonomi Islam? 3. Inovasi apa yang dilakukan oleh LKS Berkah Madani dalam bisnis Franchise? 4. Apa keunggulan dan kelemahan menggunakan sistem bisnis Franchise bagi Franchisee dibandingkan dengan memulai bisnis sendiri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah: 1. Mengetahui Aplikasi Franchise pada LKS Berkah Madani; 2. Mengetahui kesesuaian penerapan Royalty Fee pada LKS Berkah Madani dengan prinsip ekonomi Islam; 3. Mengetahui inovasi-inovasi yang dilakukan oleh LKS Berkah Madani dalam bisnis Franchise. 4. Mengetahui keunggulan dan kelemahan menggunakan sistem bisnis Franchise bagi Franchisee dibandingkan dengan memulai bisnis sendiri.

Dengan tujuan yang disebutkan di atas, maka diharapkan dapat diambil manfaat antara lain: 1. Bagi penulis diharapkan mendapatkan pengetahuan lebih mendalam mengenai aplikasi Franchise pada LKS. 2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan media sosialisasi kepada kalangan akademisi, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta mengenai sistem Franchise pada BMT yang menjadi fenomena di Indonesia, serta sebagai bahan masukan dalam pengembangan bisnis franchising oleh LKS Berkah Madani. 3. Menjadi pemicu bagi kalangan akademisi dan pihak lainnya yang berminat untuk melakukan penelitian sejenis atau pada aspek lainnya. 4. Menambah wawasan masyarakat luas akan aplikasi Franchise pada LKS.

D. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Secara keseluruhan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena penulis meneliti mengenai konsep francshise secara umum, aplikasi franchise pada LKS Berkah Madani, serta kajian hukum ekonomi Islam, sehingga sebagian besar datadata yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan permasalahan yang ada sekarang berdasarkan data-data,

jadi ia menyajikan data, menganalisa dan menginterpretasi. Dengan tujuan untuk memberi gambaran dan informasi yang akurat dari berbagai sumber serta untuk menghasilkan kesimpulan yang mendukung pembahasan.11 2. Teknik Penulisan Teknik penulisan skripsi ini merujuk pada buku pedoman penulisan skripsi, tesis, disertasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang diterbitkan oleh UIN Jakarta Press tahun 2007. 3. Metode Pengumpulan Data a) Penelitian Lapangan (Field Research) Penulis mengumpulkan data secara langsung ke tempat objek penelitian, sedangkan tehnik yang akan digunakan dalam penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara wawancara. Penulis menggunakan wawancara untuk memperoleh informasi berkenaan dengan hal-hal dan data-data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan dengan Bapak Zainal Zayadi selaku Manajer LKS Berkah Madani Cimanggis, dan Bapak Abdi Irawan selaku Direktur PT. Berkah Madani. b) Studi Kepustakaan

11

Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, PT. Remaja Kosda Karya, 1997), cet.ke-8, h.6

Yaitu suatu metode dengan cara membaca, mempelajari, dan meneliti berbagai buku, majalah, dan literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis bahas. 4. Analisis Data Setelah data dikumpulkan secara lengkap, tahap berikutnya adalah analisis data. Pada tahap ini, data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penenlitian. Data informasi tersebut akan disajikan dalam bentuk deskriptif analisis, yaitu penulisan yang menggambarkan permasalahan dengan didasari data-data yang ada kemudian penulis menjelaskan konsep-konsep ekonomi Islam yang diterapkan pada bisnis waralaba LKS Berkah Madani, kemudian menganalisa dan menyimpulkannya.

E. Tinjauan Kajian Terdahulu Pembahasan mengenai Franchise, telah dilakukan penelitian sebelumnya. Terdapat dua penelitian yang dapat dijadikan sebagai fokus tinjauan kepustakaan berkenaan dengan topik yang dipilih penulis dalam penelitian ini. Sisca Novianti, Bisnis Franchising dalam Kajian Hukum Ekonomi Islam; Studi pada Franchise Papa Rons Pizza. Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil: kegiatan bisnis franchise merupakan suatu bentuk muamalah baru dalam Islam yang diperbolehkan. Pandangan Hukum Ekonomi Islam

mengenai Hak Milik Intelektual (merk dan rahasia dagang) termasuk dalam hak Ibtikar, hak ini meskipun bersifat immaterial namun memiliki kedudukan yang sama dengan hak material karena hak tersebut memiliki manfaat dan termasuk harta. Dalam menjalankan bisnisnya, Papa Rons Pizza sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam, hal ini dapat dilihat dari prinsip dasar usaha islami yang diterapkan yaitu adanya bantuan yang diberikan franchisor kepada franchisee untuk memulai bisnisnya.12 Perbedaan skripsi penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Sisca Novianti yaitu pada pembahasan awal mengenai bagaimana konsep bisnis franchise secara umum, apakah sudah berkesesuaian secara syar’i. Sehingga pembahasan mengenai franchise dari sisi syariah lebih luas. Penulis melanjutkan hasil penelitian awal yang didapatkan oleh Sisca Novianti untuk kemudian menganalisanya dalam aplikasi royalty fee yang diterapkan oleh LKS Berkah Madani. Sedangkan Sisca Novianti menganalisa aplikasi franchise pada Papa Rons Pizza di pembahasan selanjutnya. Siti Musrofah, Konsep Maslahah Mursalah dalam Dunia Bisnis dengan Sistem Franchise (waralaba). Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa sistem franchise sesuai dengan kaidah maslahah mursalah, karena memiliki banyak kelebihan atau kemaslahatan walaupun tidak sempurna secara

12

Sisca Novianti, Bisnis Franchising dalam Kajian Hukum Ekonomi Islam (Studi pada Franchise Papa Rons Pizza), (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2005)

keseluruhan namun dapat meminimalisasi segala resiko usaha, mengambil maslahah dan menjauhkan mudharat. Waralaba menciptakan dan memberikan pemerataan kaesempatan berusaha bagi semua golongan masyarakat serta mengikutsertakan pihak lain untuk menikmati keuntungan dan kesuksesan pewaralaba.13 Perbedaan skripsi penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Musrofah yaitu pada permasalahan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Musrofah lebih meneliti pada aspek Maslahah Mursalah kajian Ushl Fiqh dalam konsep bisnis waralaba, sehingga teori-teori dan analisis yang dikembangkan hanya seputar hal tersebut dan tidak mengkhususkan meneliti suatu bisnis waralaba tertentu. Sedangkan skripsi penulis membahas konsep bisnis waralaba dengan pedoman umum hukum ekonomi Islam yang tertuang dalam nilai-nilai dasar ekonomi Islam serta prinsip dasar bisnis islami, sehingga analisis mengenai aplikasi waralaba pada LKS Berkah Madani nya pun dengan berpedoman pada konsep tersebut.

F. Sistematika Penulisan Bab I

13

Pendahuluan

Siti Musrofah, Konsep Maslahah Mursalah dalam Dunia Bisnis dengan Sistem Franchise (Waralaba), (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008)

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan kajian terdahulu, dan sistematika penulisan. Bab II Landasan Teori Dalam bab ini akan dibahas mengenai apek umum mengenai franchise yang meliputi pengertian franchise, elemen-elemen pokok dalam franchise, jenis-jenis franchise, dan aspek-aspek pembiayaan pada franchise; hukum ekonomi Islam sebagai pedoman perekonomian umat yang meliputi konsep ekonomi Islam, nilai-nilai dasar ekonomi Islam, dan prinsip usaha bisnis islami; serta franchise dam perspektif hukum ekonomi Islam yang meliputi tinjauan dalam aspek hak cipta, kemitraan usaha, dan royalty fee. Bab III Gambaran Umum LKS Berkah Madani Dalam bab ini dibahas mengenai kondisi internal LKS Berkah Madani yang meliputi sejarah pendirian, visi dan misi, tujuan, produk dan layanan LKS Berkah Madani, serta ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian franchise pada LKS Berkah Madani. Bab IV Hasil penelitian Dalam bab ini akan dibahas lebih jauh mengenai aplikasi franchise pada LKS yang meliputi persyaratan kerjasama Franchise, mekanisme Franchise,

biaya-biaya

Franchise,

prospek

Franchise,

resiko

mengembangkan Franchise; analisis aplikasi royalty fee pada LKS

Berkah Madani; inovasi dalam bisnis Franchise yang dilakukan oleh LKS Berkah Madani; serta keunggulan dan kelemahan mengaplikasikan sistem Franchise bagi Franchisee. Bab V Penutup Dalam bab ini penulis menyimpulkan seluruh permasalahan yang telah dibahas, dan atas dasar hal tersebut diajukan pula beberapa saran sebagai pertimbangan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Aspek Umum mengenai Franchise 1. Pengertian Franchise Kata franchise berasal dari bahasa Prancis kuno yang berarti “bebas”. Pada abad pertengahan franchise diartikan sebagai “hak utama” atau kebebasan.14 Dalam Kamus Ekonomi disebutkan definisi Franchise sebagai hak untuk memasarkan suatu produk; penyerahan hak untuk suatu perusahaan ke perusahaan lain secara eksklusif atau pihak lain tidak secara eksklusif untuk memasok produknya. Suatu franchise adalah suatu perjanjian kontrak dagang dengan jangka waktu tertentu dimana yang diberi hak membayar royalti kepada pemberi hak atas hak dagang yang diberikan.15 Hadjowidigyo mengemukakan definisi franchise sebagaimana dikutip oleh Lindawaty Sewu sebagai suatu sistem usaha yang sudah khas atau memiliki ciri mengenai bisnis di perdagangan atau jasa berupa jenis produk dan bentuk yang diusahakan, identitas perusahaan (logo, desain, merk, bahkan

14

Johanness Ibrahim, Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis;Dalam Perspektif Manusia Modern, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2004), h.122 15

Tumpal Rumapea, Posman Haloho, Kamus Lengkap Ekonomi, (Jakarta, Erlangga, 1994), eds ke-2, h. 249

termasuk pakaian karyawan perusahaan), rencana pemasaran, dan bantuan operasional. Sedangkan pengertian lainnya, franchising adalah hubungan berdasarkan kontrak antara Franchisor dan Franchisee. Franchisor menawarkan dan berkewajiban menyediakan perhatian terus menerus pada bisnis dari Franchisee melalui penyediaan pengetahuan dan pelayanan. Franchisee beroperasi menggunakan nama dagang, format, atau prosedur yang dimiliki serta dikendalikan oleh Franchisor. 16 Kata waralaba merupakan terjemahan bebas dari kata franchise yang pertama kali diperkenalkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajaemen (LPPM) sebagai padanan kata franchise. Waralaba berasal dari kata “wara” yang berarti lebih atau istimewa, sedangkan “laba” berarti untung. Jadi waralaba berarti usaha yang memberikan keuntungan lebih atau istimewa. 17 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi waralaba adalah kerja sama dalam bidang usaha dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, hak kelola, hak pemasaran.18

16

Lindawaty Sewu, Franchise; Pola Bisnis Spektakuler dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi, (Bandung, CV Utomo, 2004), h.11 17 18

Ibid., h.12

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2005), h. 1268

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa waralaba (franchising) adalah suatu bentuk kerjasama dimana Franchisor memberikan izin kepada Franchisee untuk menggunakan hak intelektualnya, seperti nama, merek dagang, produk dan jasa, serta sistem operasi usahanya. Sebagai timbal baliknya, Franchisee membayar sejumlah biaya seperti franchise fee dan royalty fee. 2. Elemen-elemen Pokok dalam Franchise Dari pengertian yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa franchise pada dasarnya mengandung elemen-elemen pokok sebagai berikut: a. Pemberi Waralaba (Franchisor) Yaitu badan usaha atau perorangan yang diberikan hak kepada pihak lain (Franchisee) untuk memanfaatkan segala ciri khas usaha dan segala kekayaan intelektual seperti nama, merek dagang, dan sistem usaha yang dimilikinya. b. Penerima Waralaba (Franchisee) Adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan atau menerima hak untuk memanfaatkan dan menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki oleh Franchisor. c. Adanya penyerahan hak secara eksklusif (dalam praktek meliputi berbagai macam hak milik intelektual) dari Franchisor kepada Franchisee. d. Adanya penetapan wilayah tertentu, Franchise Area dimana Franchisee diberikan hak oleh Franchisor untuk beroperasi di wilayah tertentu

e. Adanya imbal prestasi dari Franchisee kepada Franchisor yang berupa Franchise Fee, sebagai imbalan atas pemberian hak pemanfaatan dan penggunaan hak intelektual yang dimiliki dimiliki oleh Franchisor yang dibayarkan hanya sekali untuk hak yang dapat diperoleh Franchisee. Dan royalty fee merupakan kontribusi fee dari operasional usaha yang dibayarkan oleh Franchisee secara periodik kepada Franchisor, biasanya secara bulanan dari besarnya omzet penjualan. f. Adanya standar mutu yang ditetapkan oleh Franchisor kepada Franchisee, biasanya tertuang dalam buku petunjuk operasional (operating manuals) yang berisikan metode untuk menjalankan bisnis franchise, serta supervisi berkala dalam rangka mempertahankan mutu. g. Adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh Franchisor kepada Franchisee guna meningkatkan keterampilan, yaitu pada pelatihan awal, maupun pelatihan yang berkesinambungan.19 Elemen-elemen seperti yang disebutkan di atas merupakan standar yang harus ada dalam bisnis franchise dan juga menjadi cirri khas bisnis ini. 3. Jenis-jenis Franchise Dalam bentuknya sebagai bisnis, waralaba memiliki 2 jenis kegiatan: a. Waralaba Produk dan Merek Dagang (Product and Trade Franchise)

19

Pietra Sarosa, Kiat Praktis Membuka Usaha; Mewaralabakan Usaha Anda, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 2-3

Waralaba produk dan Merek Dagang adalah bentuk waralaba yang paling sederhana. Dalam waralaba Produk dan Merek Dagang, pemberi waralaba (Franchisor) memberikan hak kepada penerima waralaba (Franchisee) untuk menjual produk yang dikembangkan oleh pemberi waralaba (Franchisor) yang disertai dengan pemberian izin untuk menggunakan merek dagang milik pemberi waralaba (Franchisor).20 Atas pemberian izin penggunaan merek dagang tersebut biasanya Franchisor mendapatkan suatu bentuk pembayaran royalty dimuka, dan selanjutnya Franchisor memperoleh keuntungan melalui penjualan produk yang diwaralabakan kepada Franchisee. Dalam bentuknya yang sangat sederhana ini, Waralaba Produk dan Merek Dagang seringkali mengambil bentuk keagenan, distributor, atau lisensi penjualan.21 Contoh bisnis yang dikembangkan sengan waralaba Produk dan Merek Dagang antara lain Dealer Mobil Auto 2000 dari Toyota, stasiun pompa bensin (Pertamina), Burger Edam, The Poci, Kebab Nasywa, Lekker Crepes, dan lain sebagainya. b. Waralaba Format Bisnis Waralaba format bisnis adalah pemberian sebuan lisensi oleh seseorang kepada pihak lain, lisensi tersebut memberikan hak kepada 20

Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis;Waralaba, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003), cet.ke-3, h.13 21

Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta, Prenada Media Group, eds I, 2005), h. 188

penerima Waralaba untuk berusaha dengan menggunakan merek dagang atau nama dagang pemberi Waralaba, dan untuk menggunakan keseluruhan paket, yang terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat seseorang yang sebelumnya belum terlatih menjadi terampil dalam bisnis dan untuk menjalankan dengan bantuan yang terus menerus atas dasar-dasar yang telah di tentukan sebelumnya. Format bisnis ini terdiri atas: 1) Konsep bisnis yang menyeluruh. Konsep

ini

berhubungan

dengan

pengembangan

cara

untuk

menjalankan bisnis secara sukses yang seluruh aspeknya berasal dari franchisor. Franchisor akan mengembangkan suatu “cetak biru” sebagai dasar pengelolaan waralaba format bisnis tersebut. 2) Sebuah proses permulaan dan pelatihan mengenai seluruh aspek pengelolaan bisnis, sesuai dengan konsep Franchisor. Franchisee akan diberikan pelatihan mengenai metode bisnis yang diperlukan untuk mengelola bisnis sesuai dengan cetak biru yang telah dibuat oleh franchisor. Pelatihan ini biasanya menyangkut pelatihan penggunaan peralatan khusus, metode pemasaran, penyiapan produk, dan penerapan proses. 3) Proses dan bimbingan yang terus menerusdari Franchisor. 22

22

Ibid., h. 189

Franchisor akan secara terus-menerus memberikan berbagai jenis pelayanan, yang berbeda-beda menurut tipe format bisnis yang diwaralabakan. Bisnis yang dikembangakan dengan waralaba Format Bisnis antara lain JCO Donuts, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Primagama, dan lain sebagainya. 4. Aspek-aspek Pembiayaan dalam Franchise Aspek-aspek keuangan yang utama dalam bisnis Franchise terdiri atas dua biaya, yakni biaya waralaba awal (Up-Front Fee atau Initial Franchise Fee) dan royalti (On Going Royalties). a. Biaya waralaba awal (Up-Front Fee atau Initial Franchise Fee) atau lazim disebut fee saja. Biaya ini dibebankan kepada franchisee untuk semua jenis jasa yang disediakan, termasuk biaya rekruitmen sebesar biaya pendirian yang dikeluarkan oleh franchisor untuk kepentingan franchisee. 23 Jumlah dan jangka waktu pembayaran awal dicantumkan di dalam perjanjian. Pembayaran yang telah diserahkan sepenuhnya menjadi milik franchisor dan tidak dapat dikembalikan kecuali disebutkan dalam perjanjian.

23

Darmawan Budi Suseno, Waralaba; Bisnis Minim Resiko Maksim di Laba, (Yogyakarta, Pilar Humania, 2005), h.55

Fee awal diperlukan oleh franchisor untuk membantu franchisee, dan terdiri dari: 1) Bantuan pra-operasi dan awal operasi bisnis franchisee. 2) Pembuatan manual operasi untuk digunakan franchisee. 3) Penyelenggaraan pelatihan awal (Initial Training) dan biaya konsultasi, khususnya pada operasi bisnis waralaba. 4) Biaya promosi atau periklanan, khususnya untuk promosi menjelang pembukuan perusahaan (grand opening) franchisee. 5) Survei pemilikan atau seleksi lokasi. b. Royalti Royalti sering juga disebut uang waralaba terus-menerus. Uang tersebut merupakan

pembayaran

atas

jasa

terus-menerus

yang

diberikan

franchisor. Dalam praktiknya, uang tersebut dihitung dalam bentuk prosentase dari pendapatan kotor franchisee. Biaya royalti yang ditarik oleh franchisor secara rutin diperlukan untuk membiayai pemberian bantuan teknik, menajemen, atau promosi kepada franchisee secara berkelanjutan, selam kedua pihak terikat dalam perjanjian.24 Umumnya dalam perjanjian waralaba, diseebutkan bahwa franchisee membayar

sejumlah

biaya

waralaba

(royalti)

kepada

franchisor

berdasarkan penjualan. Sedangkan besarnya fee awal royalti masing-

24

Ibid., h. 56

masing perusahaan yang menganut waralaba memang berbeda-beda. Tidak semua jenis fee atau royalti disyaratklan

franchisor. Setiap

franchisor mempunyai kebijakan tersendiri dalam menentukan jenis fee atau royalti.

B. Hukum Ekonomi Islam sebagai Pedoman Perekonomian Umat 1. Konsep Ekonomi Islam Kata “Ekonomi” secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu oikos yang berarti rumah dan nemein yang berarti mengatur. Dengan demikian, ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mengatur rumah tangga.25 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ekonomi diartikan sebagai ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan

(seperti

hal

keuangan,

perindustrian,

dan

perdagangan);

pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan sebagainy ayang berharga; tata kehidupan perekonomian (suatu negara); urusan keuangan rumah tangga (organisasi, negara).26 Secara istilah M. Abdullah al-Farabi mengemukakan definisi ekonomi Islam sebagaimana dikutip oleh Ibrahim Lubis sebagai sekumpulan dasar25

T. Guritno, Kamus Perbankan dan Bisnis, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1996), h. 99 26

Departemen Pendidikan, Kamus Besar, h. 287

dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Quran dan as-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan diatas dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masyarakat.27 Pada definisi tersebut terdapat dua hal pokok yang menjadi landasan sumber hukum ekonomi Islam, yaitu al-Quran dan as-Sunnah, yang mana hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap (tidak dapat berubah kapan pun dan dimana pun), akan tetapi pada prakteknya untuk hal-hal dan situasi serta kondisi tertentu bisa saja berlaku luwes dan ada pula yang mengalami perubahan28 Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa sistem ekonomi Islam dalam aktifitasnya sangat menitikberatkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, setiap pelaku ekonomi, baik individu, masyarakat, maupun pemerintah dalam aktifitas ekonomi mengharuskan adanya kepatuhan terhadap peraturan-peraturan atau norma-norma yang diatur oleh Islam. Tujuan dari adanya ekonomi Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Menurut Umer Chapra tujuan dari ekonomi paling tidak menyangkut empat hal yang ditetapkan dalam maqasid syari’ah, yaitu:

27 28

Ibrahim Lubis, Ekonomi Islam; Suatu Pengantar, (Jakarta, Kalam Mulia, 1994), h. 245

Mustafa Kamal, Wawasan Islam dan Ekonomi; Sebuah Bunga Rampai, (Jakarta, Lembaga Penerbit FEUI, 1997), h. 112

a. Pemenuhan kebutuhan pokok b. Sumber-sumber pendapatan yang terhormat c. Distribusi kekayaan yang merata d. Pertumbuhan dan stabilitas.29 Impliksi tersebut tertuang dalam tiga aspek pokok filsafat ekonomi Islam yang harus diyakini oleh setiap pelaku bisnis muslim dalam memenuhi keinginannya, yang terdiri dari: a. Dunia ini, semua harta dan kekayaan sumber-sumber adalah milik Allah dan menurut kehendak Nya, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT QS al-Maidah (5): 120

.‫ﻲ ٍء ﻗَﺪِﻳ ٌﺮ‬ ْ ‫ﺷ‬ َ ‫ﻋﻠَﻰ ُآﻞﱢ‬ َ ‫ﻦ َو ُه َﻮ‬ ‫ض وَﻣَﺎ ﻓِﻴ ِﻬ ﱠ‬ ِ ‫ت وَا ْﻟَﺄ ْر‬ ِ ‫ﺴ َﻤﻮَا‬ ‫ﻚ اﻟ ﱠ‬ ُ ‫ِﻟﱠﻠ ِﻪ ُﻣ ْﻠ‬ ِ

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”.(al-Maidah/5:120) Asas ini berimplikasi pada status kepemilikan menurut Islam, dimana hak manusia atas barang dan jasa itu terbatas, ia hanya berhak mengurus dan memanfaatkan alam semesta untuk kelangsungan hidup manusia dan lingkungannya sesuai dengan kehendak dan ketentuan Allah sebagai pemilik dan pencipta alam semesta, hal ini berarti manusia hanya memiliki hak khilafat bukan absolut.

29

Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, (Jakarta Gema Insani Press dan Tazkia Institut, 2000), h.212-215

b. Allah itu Esa, pencipta segala mahluk dan semua yang diciptakan tunduk kepada Nya. Salah satunya ialah manusia yang memiliki hak dan kewajiban. Semua manusia sama, tidak berkelas-kelas, sedangkan perbedaannya ialah pada ketakwaan dalam perbuatan amal shalehnya. Sedangkan ketidakmerataan karunia nikmat dan kekayaan sumber-sumber ekonomi kepada perorangan maupun bangsa adalah kuasa Allah pula. Implikasi dari asas ini ialah antara manusia terjalin persamaan dan persaudaraan dalam kegiatan ekonomi, saling membantu, dan kerjasama dalam kegiatan bidang ekonomi. c. Beriman kepada hari pengadilan (kiamat).30 Ini merupakan asas yang penting dalam ekonomi Islam, karena dengan keyakinan itu, tingkah laku ekonomi manusia akan terkendali, sebab ia sadar bahwa perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, termasuk

harta yang

diamanatkan Nya.

2. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam Ajaran Islam tentang nilai-nilai hidup yang utama meliputi semua aspek kehidupan manusia secara utuh, tidak ada satu sisi pun dari kehidupan manusia yang hanya berorientasi kepada pemenuhan kenikmatan duniawi semata. Setiap bentuk muamalah dari yang paling kecil sampai yang besar,

30

Ibid., h. 127-129

termasuk masalah ekonomi sekalipun, adalah bersifat spiritual, bila dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Islam secara utuh dan mendasar. Karena itulah maka pemahaman yang tepat akan nilai-nilai ini adalah mutlak perlu.31 Maka untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang perspektif ekonomi Islam mengenai nilai-nilai tersebut adalah: a. Kebebasan Konsep kebebasan yang diajarkan Islam ialah bahwa Islam mengakui kebebasan ekonomi. Kebebasan dalam Islam maksudnya ialah setiap individu berhak untuk melakukan apa yang diinginkannya, namun dibatasi oleh dua faktor, yaitu: 1) Individu bebas memperjuangkan ekonominya, selama tidak melanggar atau merugikan hak-hak individu lainnya atau membahayakan masyarakat. 2) Harus dikerjakan dengan cara yang halal dan meninggalkan yang haram atau sesuatu yang tidak pantas. Adanya pembatasan kebebasan ekonomi disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: 1) Pemilik hakiki segala sesuatu adalah Allah SWT, Ia lah yang mempunyai hak untuk membatasi kegiatan penggalian dana sesuai

31

Ikhwan Hamdani, Sistem Pasar; Pengawasan Ekonomi (Hisbah) dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Jakarta, Nur Insani, 2003), h. 17

dengan aturan yang ditetapkan Nya, karena Dialah Maha Tahu yang maslahat bagi kondisi-kondisi terbaik dari mereka. 2) Tidak diperkenankan adanya satu keadaan yang membahayakan hak orang lain atau kepentingan publik. 3) Adanya jaminan kepentingan kelompok lemah dari rivalitas dan persaingan kelompok kuat. 4) Adanya kewajiban suatu kelompok untuk melaksanakan kewajiban publik yang telah dibebankan kepada mereka, seperti pengadaan rumah sakit, jalan umum, dan fasilitas lainnya. 32 b. Kepemilikan Kepemilikan dalam konsep Islam yaitu adanya pengakuan terhadap kepemilikan individu dan bersama, namun yang menjadi dasar dari konsep Islam ialah bahwa Allah SWT pemilik seluruh semesta alam termasuk apa yang ada dalam bumi, sedangkan manusia hanya sebagai pemegang amanat

dan

mempunyai

kewenangan

untuk

mengatur

dan

mengembangkan harta, selama dengan jalan yang halal dan menurut kemampuannya. Pengaturan Islam terhadap semua jenis kepemilikan bertujuan untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi persoalan mendasar, yaitu:

32

Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar, dan Tujuan, (Yogyakarta, Magistra Insani Press, 2004), h. 38-39

1) Penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan menjadikannya tak terbatas. Seperti dijelaskan dalam QS al-‘Alaq (96): 6-7

‫ﺳ َﺘ ْﻐﻨَﻰ‬ ْ ‫ن رَﺁ ُﻩ ا‬ ْ ‫ﻄﻐَﻰ * َأ‬ ْ ‫ن ا ْﻟﺈِ ْﻧﺴَﺎنَ َﻟ َﻴ‬ ‫آَﻠﱠﺎ ِإ ﱠ‬ Artinya:“Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas * Karena dia melihat dirinya serba cukup”. (QS. Al‘Alaq/96: 6-7) 2) Munculnya kemiskinan dan efek-efek negatifnya, baik dalam ukuran individu maupun sosial. 33 c. Keadilan Konsep keadilan ekonomi Islam ialah “tidak menzhalimi dan tidak dizhalimi”. Keadilan merupakan suatu esensi dalam sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam meletakkan dasar perekonomiannya pada prinsip-prinsip keadilan yang sangat diutamakan oleh ajaran Islam, seperti dijelaskan di dalam QS al-‘Araf (7):29

…‫ﻞ َأ َﻣ َﺮ َرﺑﱢﻲ ﺑِﺎ ْﻟ ِﻘﺴْﻂ‬ ْ ‫ُﻗ‬ Artinya: “Katakanlah: Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan…” (QS al-‘Araf/ 7:29) Keadilan seyogyanya terdapat dalam beberapa pengertian berikut ini: 1) Keadilan berarti kebebasan yang bersyarat dan terikat oleh Akhlak, yaitu kebebasan yang terkandung dalam rasa tanggung jawab moral dan sosial terhadap kehidupan masyarakat sekitar.

20

Ahmad Muhammad al-Assal et.al., Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999), h. 57

2) Keadilan harus diterapkan pada semua fase kegiatan ekonomi, yaitu dalam produksi maupun konsumsi. Adalah suatu kezhaliamn dan penindasan apabila seseorang dibiarkan berbuat semaunya terhadap hartanya sendiri yang melampaui batas yang ditetapkan dan bahkan sampai merampas hak orang lain. 3) Keadilan juga bermakna suatu kebijaksanaan dalam mengalokasikan sejumlah hasil tertentu dari kegiatan ekonomi bagi mereka yang tidak sanggup memasuki pasar, yaitu yang lazim dikenal dengan kebijakan melalui zakat, infaq, dan shadaqah. d. Kerjasama Islam memandang kehidupan sebagai suatu kesatuan dan tidak dapat dipilah-pilah, ia memandang kehidupan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, yang mana individu-individunya saling melengkapi. Individu tidak dapat berbuat apa-apa tanpa masyarakat, demikian pula sebaliknya. Masing-masing sangat penting bagi yang lainnya, pandangan ini memberikan suatu petunjuk yang dinamis bagi seluruh bidang kegiatan manusia. 34 Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk beraneka ragam dan tidak sama dalam kemampuan fisik dan intelektual, Allah telah menjadikan sebagian manusia unggul dalam satu hal, dan sebagian lagi unggul dalam

34

Hamdani, Sistem Pasar, h. 30-32

bidang lain sehingga semua menjadi saling membutuhkan yang perlu diwujudkan dengan cara saling menolong sesama manusia. e. Etika/ Akhlak Etika adalah studi tentang tingkah laku manusia, tidak menentukan kebenaran sebagai apa adanya, tetapi juga menyelidiki manfaat atau kebaikan dari seluruh tingkah laku manusia.35 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dijelaskan dengan tiga arti, yaitu: Ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban dan ilmu tentang moral (akhlak), kumpulan asa atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar atau salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat.36 Etika dalam Islam dikenal dengan akhlak, yang dipahami sebagai suatu nilai praktis yang berkaitan dengan norma baik dan buruk, pendapat ini dikemukakan karena membahas yang sama, yaitu baik dan buruk tingkah laku manusia. Bila dikaitkan dengan usaha maka maksudnya adalah norma-norma yang mengarahkan para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya. Sedangkan perbedaan antara etika dan akhlak ada pada sumbernya, yaitu setika sebagai cabang filsafat maka bertitik tolak dari akal pikiran, sedangkan akhlak dalam pandangan Islam ialah suatu ilmu

35 36

Asmaran A.S., Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1994), h. 2

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 2005), h. 237

yang mengajarkan mana yang baik dan buruk berdasarkan ajaran Allah dan Rasul Nya yang tertuang dalam al-Quran dan as-Sunnah. Islam

sangat

memberikan

keleluasan

terhadap

manusia

untuk

menggunakan segala potensi sumber daya yang dimiliki, termasuk memberikan

kelonggaran

dalam

kebebasan

berkreasi,

melakukan

transaksi, dan melaksanakan bisnis ataupun investasi. Namun kebebasan tersebut terikat oleh etika/ akhlak, karena apa pun aktifitas yang dilakukan oleh seseorang akan berdampak pada diri sendiri maupun orang lain, disinilah peran etika untuk mengatur sistem kehidupan individu atau lembaga, kelompok, dan masyarakat dalam berinteraksi antar sesama.37 Di dalam etika Islam ada penilaian atas perbuatan atau perilaku yang bernilai baik dan buruk ataupun yang boleh dan dilarang oleh Allah, misalnya etika yang berkaitan dengan jual beli ada aturan-aturan yang harus ditaati, yaitu larangan menjual barang haram, jujur dalam takaran, tidak menembunyikan cacat, dan memberikan hak khiyar pada pembeli.

3. Prinsip Usaha Bisnis Islami Secara umum tujuan bisnis yang dilakukan pada saat ini biasanya bertujuan untuk mencapai profit, yang merupakan penghasilan (revenue) atas cost atau biaya yang harus dikorbankan oleh pelaku, dengan profit ini dapat

37

Muslich, Etika Bisnis Islami, (Yogyakarta, Ekonosia, 2004), h. 41

digunakan sebagai alat dan sarana antara lain untuk memajukan dan makin membesarnya bisnis di masa datang serta dapat meningkatkan kesejahteraan stake holder yang terlibat dalam mendukung kegiatan bisnis yang bersangkutan. Tujuan lainnya adalah menciptakan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat dalam memberikan dukungan terhadap kegiatan bisnis, dengan adanya kegiatan bisnis secara logis dikonsepsikan bahwa semua pihak memperoleh manfaat baik ekonomi, finansial, sosial, dan budaya. Sehingga masyarakat luas akan memperoleh tingkat kesejahteraan yang tinggi.38 Namun untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, dibutuhkan lebih dari sekedar konsep maupun materi, tetapi juga etika atau moral agama yang dapat menuntun manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Abdul Mannan menerjemahkannya ke dalam prinsip-prinsip dasar muamalah, diantaranya: a. Pelaku ekonomi harus jujur dan tidak melakukan sumpah palsu. b. Berlaku adil dan benar dalam penakaran, sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Muthaffifin (83): 1-3

‫ﺴﺘَ ْﻮﻓُﻮنَ* وَإِذَا آَﺎﻟُﻮ ُه ْﻢ َأ ْو‬ ْ َ‫س ﻳ‬ ِ ‫ﻋﻠَﻰ اﻟﻨﱠﺎ‬ َ ‫ﻦ ِإذَا ا ْآﺘَﺎﻟُﻮا‬ َ ‫ﻞ ﻟِ ْﻠ ُﻤﻄَ ﱢﻔﻔِﻴﻦَ* اﱠﻟﺬِﻳ‬ ٌ ‫وَ ْﻳ‬ ‫َو َزﻧُﻮ ُه ْﻢ‬ .‫ن‬ َ ‫ﺴﺮُو‬ ِ‫ﺨ‬ ْ ‫ُﻳ‬

38

Ibid., h.12

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang *yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi*. Dan apabila menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (QS. AlMuthaffifin/83:1-3) c. Mempunyai I’tikad baik dalam bertransaksi bisnis.39 Dan juga harus berpegang pada prinsip-prinsip usaha yang harus diikuti meliputi beberapa hal, diantaranya: a. Tetap mengumpulkan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta mengharamkan perdagangan yang dapat membahayakan masyarakat. b. Antara dua penyelenggara muamalah harus ada keadilan dan kebebasan ijab qabul dalam melakukan akad. c. Adanya cinta dan lemah lembut diantara dua penyelenggara muamalah. d. Menjauhkan diri dari perselisihan.40 Selain itu dalam bermuamalah juga harus terdapat asas-asas sebagai berikut: a. Berusaha dengan usaha yang halal, sebagaimana dijelaskan dalam QS alBaqarah (2): 168

‫ن ِإﻧﱠ ُﻪ‬ ِ ‫ﺸ ْﻴﻄَﺎ‬ ‫ت اﻟ ﱠ‬ ِ ‫ﻄﻮَا‬ ُ‫ﺧ‬ ُ ‫ض ﺣَﻠَﺎﻟًﺎ ﻃَ ﱢﻴﺒًﺎ وَﻟَﺎ َﺗ ﱠﺘ ِﺒﻌُﻮا‬ ِ ‫س ُآﻠُﻮا ﻣِﻤﱠﺎ ﻓِﻲ ا ْﻟَﺄ ْر‬ ُ ‫ﻳَﺎأَ ﱡﻳﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎ‬ ‫َﻟ ُﻜ ْﻢ‬ ‫ﻋ ُﺪ ﱞو ُﻣﺒِﻴﻦ‬ َ 39

M. Abdul Mannan, Ekonomi Islam Teori dan Praktek, (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h.288-289 40

Abu Ahmadi et.al., Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya, (Surabaya, Bina Ilmu, 1990), h. 150

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah/2: 168) b. Tidak merugikan orang lain, karena Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain. c. Tidak

mengandung

unsur

ribawi

yang

dapat

merugikan

dan

mengharamkan transaksi ekonomi. Sebagaimana dijelaskan dalam QS AliImran (3): 130

.‫ن‬ َ ‫ﻋ َﻔ ًﺔ وَا ﱠﺗﻘُﻮا اﻟﻠﱠﻪَ َﻟ َﻌﱠﻠ ُﻜ ْﻢ ُﺗ ْﻔِﻠﺤُﻮ‬ َ ‫ﺿﻌَﺎﻓًﺎ ُﻣﻀَﺎ‬ ْ ‫ﻦ ءَا َﻣﻨُﻮا ﻟَﺎ َﺗ ْﺄ ُآﻠُﻮا اﻟ ﱢﺮﺑَﺎ َأ‬ َ ‫ﻳَﺎأَ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳ‬ Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS. AliImran/3: 130) d. Saling suka dan ridho tanpa ada paksaan dari siapapun dalam melakukan transaksi ekonomi. e. Tidak mengandung unsur perjudaian (maysir). Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Maidah (5): 90

‫ﻞ‬ ِ ‫ﻋ َﻤ‬ َ ‫ﻦ‬ ْ ‫ﺲ ِﻣ‬ ٌ ‫ﺟ‬ ْ ِ‫ب وَا ْﻟَﺄ ْزﻟَﺎ ُم ر‬ ُ ‫ﺴ ُﺮ وَا ْﻟَﺄ ْﻧﺼَﺎ‬ ِ ‫ﺨ ْﻤ ُﺮ وَا ْﻟ َﻤ ْﻴ‬ َ ‫ﻦ ءَا َﻣﻨُﻮا إِ ﱠﻧﻤَﺎ ا ْﻟ‬ َ ‫ﻳَﺎأَ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳ‬ .‫ن‬ َ ‫ﺟﺘَﻨِﺒُﻮ ُﻩ َﻟ َﻌﱠﻠ ُﻜ ْﻢ ُﺗ ْﻔِﻠﺤُﻮ‬ ْ ‫ﺸ ْﻴﻄَﺎنِ ﻓَﺎ‬ ‫اﻟ ﱠ‬ Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Maidah/5:90) f. Tidak terdapat unsur gharar (segala transaksi yang transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak).

g. Terdapat manfaat yang dapat diambil oleh kedua belah pihak didalam melakukan transaksi ekonomi. h. Penyediaan takaful (saling menolong). i. Tidak melakukan praktek asusila yaitu praktik usaha yang melanggar kesusilaan atau norma sosial.41

C. Franchise dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam 1. Tinjauan dalam Aspek Hak Cipta Unsur yang terpenting dalam Franchise adalah masalah hak cipta. Hak cipta dalam Franchise meliputi logo, merk, buku petunjuk pengoperasian bisnis, brosur atau pamflet serta arsitektur tertentu yang berciri khas dari usahanya. Adapun imbalan dari penggunaan hak cipta ini adalah pembayaran fee awal dari Franchisor kepada Franchisee.42 Karya cipta merupakan kemaslahatan umum yang hakiki. Oleh sebab itu, hak para penciptanya perlu dilindungi dengan Undang-Undang dalam rangka menjaga hak dan kepentingannya demi menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Penalaran ini sesuai dengan jiwa dan tujuan syariah untuk mengambil maslahat dan menolak madlarat43

41

Ibid.

42

Suseno, Waralaba; Bisnis, h. 84

43

Ibid., h. 88

Jika terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut, franchisor berhak untuk mengajukan gugatan untuk mendapatkan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut setidaknya harus menghindari unsur di bawah ini: 1. Bertentangan dengan undang-undang, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. 2. Tidak memiliki daya pembeda. 3. Tidak menjadi milik umum. 4. Merupakan sesuatu yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.44 Dalam kajian fiqih, merek dapat dimasukkan dalam haq ibtikar, yang berarti awal/ permulaan, maksudnya hak cipta/ kreasi yang dihasilkan oleh seseorang untuk pertama kali. Atau boleh berbentuk sesuatu penemuan sebagai perpanjangan dari teori/ ilmuwan sebelumnya.45 Hak cipta memiliki watak tersendiri, merupakan buah dari hasil karya otak manusia. Menurut ulama fiqh, Al-Azz bin Abdussalam, apabila dilihat dari sisi materialnya, ibtikar lebih serupa dengan manfaat hasil suatu materi, seperti buah-buahan dari pohon, susu hewan perahan. Ia berkomentar tentang pentingnya suatu

44

Budi Agus Riswandi, et.al., Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2004), h. 85 45

Harun. Fiqh, h. 38-39

manfaat,

seraya

berkata:

“Tujuan

utama

dari

suatu

harta

adalah

manfaatnya”.46 MUI mengeluarkan fatwa khusus berkaitan dengan perlindungan HKI, yaitu fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.47 Pendapat MUI menggolongkan Hak Cipta sebagai barang berharga yang boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam). Dengan landasan: “Mayoritas ulama dari kalangan Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga, sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam)”.48 Berdasarkan fatwa tersebut dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta dapat dimanfaatkan dan digolonglkan sebagai benda berharga, karena itu diperbolehkan bagi pihak yang mempunyai Hak Cipta tersebut mengambil imbalan atas Hak Cipta nya yang dimanfaatkan oleh pihak lain dengan persetujuannya. Hak cipta dalam kajian franchise, khususnya pada LKS Berkah Madani yaitu pada Sistem Manajemen dan Aplikasi Sistem Informasi. Meskipun

46

Izzuddin ibn Abs as-Salam, Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, (Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. tth), Jld II, h. 17 47

Fatwa MUI tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), http://www.mui.or.id, diakses pada 12 September 2008 48

Fathi al-Durani, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islam al-Muqaran, (Beirut, Mu’assasah alRisalah, 1984), h. 20

bersifat immateriil, namun sistem tersebut telah dibukukan dan dijadikan pedoman dalam operasionalisasi LKS Berkah Madani. Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diperbolehkan bagi LKS Berkah Madani mendapatkan imbalan atas Hak Intelektualnya tersebut yang dimanfaatkan oleh franchisee.

2. Tinjauan dalam Aspek Kemitraan Usaha Dalam sistem franchise, terdapat hubungan kemitraan usaha antara franchisor dan franchisee yang dituangkan dalam kerja sama diantara keduanya. Kerjasama dalam konsep Islam sangat dianjurkan, dengan adanya kerja sama maka seseorang yang memiliki kemampuan dalam berbisnis dapat membantu saudaranya yang tidak memiliki kemampuan dalam berbisnis. Dengan konsep kerja sama ini, maka akan tercipta insan-insan yang produktif, dapat memberikan kesempatan kerja pada siapapun, hingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perjanjian kerjasama antara franchisor dan franchisee pada LKS Berkah Madani, salah satunya disebutkan bahwa franchisee berhak memakai manfaat dari merek Berkah Madani dan intelektual lainnya, dan franchisor berhak atas imbalan dengan waktu tertentu (3 tahun, atau jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan). Maka konsep ini termasuk dalam bentuk kemitraan usaha yang berdasarkan akad sewa menyewa, yang dalam fiqih

muamalat disebut “Ijarah”. Atau lebih tepatnya “pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”. 49 Kesamaannya dengan bisnis franchise ialah adanya pembatasan waktu yang diberikan franchisor LKS Berkah Madani Depok dalam penggunaan hak tersebut dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Objek yang disewakan merupakan sesuatu yang dimanfaatkan dan halal oleh para franchisee yaitu merek, dan karena ada imbalan yang diterima franchisor atas pemanfaatan hak tersebut yaitu franchise fee (terutama biaya konsultan) dan royalti sebesar 25% dari pendapatan bersih yang diperoleh franchisee. Adapun dasar hukum kebolehan mengadakan akad ini dapat disandarkan pada sabda Nabi SAW:

‫ َﻓ َﻨﻬَﺎ َﻧﺎ‬،‫ﺳ ِﻌ َﺪ ﺑِﺎ ْﻟﻤَﺎ ِء ِﻣ ْﻨﻬَﺎ‬ َ ‫ع وَﻣَﺎ‬ ِ ‫ﻦ اﻟ ﱠﺰ ْر‬ َ ‫ﻲ ِﻣ‬ ْ ‫ﺴﻮَا ِﻗ‬ ‫ﻋﻠَﻰ اﻟ ﱠ‬ َ ‫ض ِﺑﻤَﺎ‬ ِ ‫ﻻ ْر‬ َ ‫ُآﻦﱠ ُﻧ ْﻜﺮِى ْا‬ ‫ﷲ‬ ِ ‫لا‬ ُ ‫ﺳ ْﻮ‬ ُ ‫َر‬ ‫ﻀ ٍﺔ )رواﻩ اﺑﻮ‬ ‫ﺐ َا ْو ِﻓ ﱠ‬ ٍ ‫ن ُﻧﻜِﺮﻳَﻬَﺎ ِﺑ َﺬ َه‬ ْ ‫ﻚ َوَا َﻣ َﺮ َا‬ َ ‫ﻦ َذِﻟ‬ ْ‫ﻋ‬ َ ‫ﺳﱠﻠ َﻢ‬ َ ‫ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ وَﺁِﻟ ِﻪ َو‬ َ ‫ﷲ‬ ُ ‫ﺻﻠﱠﻰ ا‬ َ ‫داود ﻋﻦ‬ 50 (‫ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﻰ وﻗﺺ‬ Artinya: “Kami pernah mengenakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas dan perak”. (HR. Abu Daud dari Sa’d bin Abi Waqqash). Dan untuk syarat sahnya ijarah diperlukan syarat sebagai berikut:

49 50

Harun, Fiqh, h. 229

M. Hasbi ash-Shidiqi, Koleksi Hadist-hadist Hukum, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), cet. III, jil. II, h. 216

a. Kedua orang yang berakad telah baligh dan berakal. b. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad (transaksi). c. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang (jasa) yang diakadkan sehingga mencegah terjadinya perselisihan. d. Hendaknya barang yang menjadi objek akad dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita, dan syara’. e. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan atau manfaatnya. f. Manfaatnya bukanlah sesuatu yang diharamkan tetapi mubah. g. Imbalannya harus berbentuk harta yang mempunyai nilai jelas yang diketahui.51 Dari semua syarat sahnya ijarah diatas, menurut penulis tidak ada yang bertentangan dengan praktik bisnis franchise yang diterapkan LKS Berkah Madani, akan tetapi mengenai syarat nomor empat yaitu objek akad yang dapat diserahkan, bahwa kekayaan intelektual tersebut meskipun bersifat immaterial telah menjadi milik franchisor selama jangka waktu perjanjian kerja sama yang memiliki mutu, konsep, dan keunikan tersendiri, yang telah dibakukan secara tertulis. Sehingga franchisee mudah untuk memahami dan mempelajajari standar operasi dengan baik dan benar sesuai yang diharapkan franchisor.

51

Harun, Fiqh, h. 232-235

3. Tinjauan dalam Aspek Royalty Fee Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, Merek (kekayaan intelektual) merupakan suatu harta ternilai yang bermanfaat, oleh karena itu dapat dinilai dengan uang. Maka diperbolehkan bagi franchisor untuk memberikan haknya kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan yaitu berupa franchise fee dan royalti. Hal ini didukung oleh para ulama fiqh yang menyatakan bahwa sesuatu yang dapat bermanfaat yang halal boleh diambil oleh karenanya boleh bagi pemilik mengambil imbalan. 52 Kebolehan tersebut diberikan franchisor LKS Berkah Madani Depok dan franchisee harus membayar franchise fee dan royalti serta menjaga amanat tersebut agar supaya hak kekayaan intelektual yang telah diberikan tidak membawa dampak buruk bagi pemiliknya. Dua hal yang menjadi pertimbangan dalam beraktivitas ekonomi secara islami, diantaranya masalah kerelaan dan keadilan yang telah dijalankan dalam franchising. Hal ini sesuai dengan dasar utama dalam ber-muamalah, yaitu sukarela atau kerelaan. Kerelaan ini sesuai dengan firman Allah SWT:

‫ض‬ ٍ ‫ﻦ َﺗﺮَا‬ ْ‫ﻋ‬ َ ‫ن ِﺗﺠَﺎ َر ًة‬ َ ‫ن َﺗﻜُﻮ‬ ْ ‫ﻦ ءَا َﻣﻨُﻮا ﻟَﺎ َﺗ ْﺄ ُآﻠُﻮا َأ ْﻣﻮَاَﻟ ُﻜ ْﻢ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻜ ْﻢ ﺑِﺎ ْﻟﺒَﺎﻃِﻞِ إِﻟﱠﺎ َأ‬ َ ‫َﻳﺎأَ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳ‬ …‫ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ‬

52

Izzuddin, Qawaid al-Ahkam, h. 17

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu…”. (QS. Al-Maidah/5: 29) Sedangkan dasar yang lain adalah keadilan, karena keadilan inilah yang menjadi tujuan utama, sehingga tercapai kebahagiaan dunia akhirat. Namun setiap individu bebas dalam membuat perjanjian yang belum ada ketentuannya dalam syariah, termasuk didalamnya kebebasan menentukan besarnya royalty fee, namun ada syarat yang membatasi yaitu selama tidak bertentangan dengan syara’ dan tidak pula bertentangan dengan hakekat perjanjian itu sendiri, sebagaimana yang diriwayatkan dari ‘Amr bin Auf bahwa Rasulullah SAW bersabda:

‫ن‬ َ ‫ﺴِﻠ ُﻤ ْﻮ‬ ْ ‫ وا ْﻟ ُﻤ‬،‫ﻞ ﺣَﺮَاﻣًﺎ‬ ‫ﺣﱠ‬ َ ‫ﻻ َا ْو َا‬ ً ‫ﻼ‬ َ‫ﺣ‬ َ ‫ﺣ ﱠﺮ َم‬ َ ‫ﺻ ْﻠﺤًﺎ‬ ُ ‫ﻻ‬ ‫ﻦ َِا ﱠ‬ َ ‫ﺴِﻠ ِﻤ ْﻴ‬ ْ ‫ﻦ ا ْﻟ ُﻤ‬ َ ‫ﺢ ﺟَﺂ ﺋِ ٌﺰ َﺑ ْﻴ‬ ُ ‫ﺼ ْﻠ‬ ُ ‫اﻟ‬ ‫ﻋﻠَﻰ‬ َ ‫ﺣ َﺮاﻣًﺎ )رواﻩ اﻟﺘﺮﻣﺬى ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ‬ َ ‫ﻞ‬ ‫ﺣﱠ‬ َ ‫ﻻ َا ْو َا‬ ً ‫ﻼ‬ َ‫ﺣ‬ َ ‫ﺣ ﱠﺮ َم‬ َ ‫ﻃﺎ‬ ً ‫ﺷ ْﺮ‬ َ ‫ﻻ‬ ‫ﻃ ِﻬ ْﻢ ِا ﱠ‬ ِ ‫ﺷ ُﺮ ْو‬ ُ 53 (‫ﻋﻮف‬ Artinya: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin Auf). Berdasarkan dalil-dalil diatas ketentuan besarnya royalti merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang tertuang dalam perjanjian wararalaba dan sah diberlakukan selama telah terdapat kesepakatan dan

53

III, h. 59

Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Subul al-Salam, (Bandung, Maktabah Dahlan, t.th.), juz

kerelaan mengenai besarnya royalty fee yang harus dibayarkan pada saat akad, serta tidak bertentangan dengan syara’ dan tidak pula bertentangan dengan hakekat perjanjian itu sendiri.

BAB III PROFILE LKS BERKAH MADANI

Sebelum menjabarkan profile BMT Berkah Madani, terlebih dahulu penulis menjelaskan mengenai BMT itu sendiri. Apa yang dewasa ini disebut sebagai Baitul Mậl wat-Tamwil (BMT) sebenarnya adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan lembaga baitu al-mậl wa al-tamwil, yakni merupakan lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspekaspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah.54 BMT atau yang biasa disebut Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mikro adalah lembaga keuangan non bank yang dirancang berdasarkan syariah. Lembaga ini didirikan oleh 20 sampai dengan 40 orang dengan dana urunan mencapai jumlah Rp. 10.000.000,00 atau minimal Rp. 5.000.000,00.55 Fungsi lembaga keuangan yang didirikan atas dasar syariah ini membantu pendanaan baik sektor komersial maupun non komersial.

54

Hedi Suhendi, dkk, BMT & Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004), cet 1, h.29 55

A. Djajuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan, (Jakarta, PT. RajaGrafindo, Persada, 2002), ed 1, cet 1, h.188

BMT merupakan gabungan dua lembaga yaitu baitul mậl (rumah harta) dan baitu tamwil (rumah pembiayaan).56 Baitul mậl adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang lebih bersifat nirlaba (non komersial). Adapun sumber dana baitul mậl berasal dari zakat, infak, shadaqah, dan lain-lain. Penyalurannya dialokasikan kepada mereka yang berhak menerima (Mustahik) yaitu fakir, miskin, muallaf, fisabilillah, ibnu sabil, gharimin, hamba sahaya, dan musafir. Sedangkan baitut tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit. Sumber dana baitut tamwil berasal dari simpanan (tabungan), deposito, saham, dan lain-lain. Penyalurannya dialokasikan kepada pembiayaan-pembiayaan dan investasi.57 Jadi dari pengertian diatas BMT adalah sebuah lembaga keuangan yang bisa saja dimiliki seseorang atau sekelompok orang-orang muslim yang memiliki semangat untuk ikut membangun ekonomi Islam. Dengan bentuk kelembagaan dan fungsi serupa dengan bank-bank konvensional akan tetapi tidak sama dalam bentuk penyelenggaraan, pelayanan, dan tujuannya BMT tidak mengenal bunga atau riba. Dalam operasionalnya berlandaskan kepada syariat Islam, bukan dengan tujuan semata-mata keuntungan sebagaimana bank-bank yang ada, tetapi juga untuk menjalankan ajaran Islam dalam rangka meraih keridhaan Allah SWT.

56

Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah:Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta, FE UII, 2004), ed 2, cet 2, h.96 57

Mustafa Kamal, Wawasan Islam dan Ekonomi, (Jakarta, FE UI, 1997), h.212

A. Sejarah Pendirian LKS Berkah Madani Sistem dan praktek yang berlaku di masyarakat seringkali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi berkeadilan yang menarik perhatian pada kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat kecil. Penyerapan kekayaan oleh sekelompok kecil orang dipandang wajar dan sah. Padahal sebaliknya dalam ajaran Islam penumpukan kekayaan secara berlebihan adalah terlarang, bahkan diharamkan ssebab sangat jauh dari prinsip keadilan. Kenyataan seperti itu telah lama berjalan dalam masyarakat. Selama itu pula kita umat muslim merindukan berlakunya sistem ekonomi yang mengusung kesejahteraan dan keadilan sosial. Berkembangnya usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan pengusaha kecil yang jumlahnya puluhan juta unit baik di pedesaan maupun di perkotaan telah sering kali dilakukan, baik oleh pemeintah maupun institusi swasta. Munculnya lembaga-lembaga keuangan mikro semacam Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang mencoba mendorong tumbuhnya kegiatan usaha produktif di masyarakat merupakan bagian dari upaya tersebut, tak terkecuali LKS Berkah Madani. Berangkat dari permasalahan tersebut, pada tanggal 5 Ramadhan 1425 H atau 19 Oktober 2004, berkumpul 19 orang pemuda dengan latar belakang yang beragam dan dengan pengalaman luas, serta sudah teruji (Konsultan Manajemen, Konsultan

Microfinance-Microbanking,

Banking,

Konsultan

IT)

untuk

mewujudkan idealisme dalam pengembangan bisnis yang dapat memberikan keberkahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin.58 Operasional LKS Berkah Madani dimulai pada tanggal 1 Muharram 1426 H atau berteoatan dengan 10 Februari 2005. Modal awal pada saat itu tercatat hanya sebesar Rp. 70.000.000 dan 2 orang karyawan. Delapan bulan berikutnya telah mencapai aset Rp.1,5 M dan jumlah karyawan 5 orang.59 Namun sekarang jumlah karyawan mencapai 34 orang.60 LKS berkah Madani Berbadan Hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang disyahkan berdasarkan SK Menteri Koperasi dan UKM Nomor 486/BH/MENEG.I/V/2006 yang berkedudukan di kota Depok dan beroperasi secara nasional.61 Secara simbolis, operasioal LKS Berkah Madani diresmikan oleh Bapak Aburizal Bakrie (Menko Ekuin) dan Bapak Sugiharto, (Meneg BUMN) selaku Anggota Luar Biasa Koperasi Jasa Keuangan Syariah Berkah Madani pada acara peletakan batu pertama pembangunan ESQ Madani Center di Jonggol, Jawa Barat. Sedangkan kantor peresmian LKS Berkah Madani dilakukan oleh Dewan

58

Berkah Madani, “Sejarah Singkat”, artikel diakses pada 6 Agustus 2008 dari http://berkahmadani.com/sejahtera.html 59

Ibid

60

LKS Berkah Madani, Brosur

61

Ibid

Penasehat Bapak Aries Muftie, Bapak Erwin Mardjuni, dan Bapak Wiwin P.Sudjito.62 Hingga September 2007, penyaluran pembiayaan LKS Berkah Madani tercatat sebesar Rp 1,99 miliar atau meningkat 12,43 persen dibandingkan periode serupa tahun lalu Rp 1,77 miliar. “Akhir tahun ini, kita menargetkan penyaluran pembiayaan Rp 2,3 miliar. Mudah-mudahan bisa tercapai dalam dua bulan terakhir tahun ini,'' kata General Manajer LKS Berkah Madani, Zainal Zayadi kepada Republika. Hingga September 2007, DPK LKS Berkah Madani tercatat sebanyak Rp 853,4 juta. DPK tersebut terdiri dari dana tabungan sebanyak Rp 412 juta dan dana deposito Rp 441 juta. Dari data perkembangan, aset BMT Berkah Madani menunjukkan peningkatan. Hingga September 2007, aset LKS Berkah Madani tercatat sebanyak Rp 2,2 miliar. Sedangkan, periode yang sama sebelumnya, aset LKS Berkah Madani tercatat sebesar Rp 2,01 miliar.63 Menurut Manajer Operasional LKS Berkah Madani, Siti Umainah, pembiayaan juga mengalami peningkatan menjadi Rp. 1,77 miliar per Desember 2006 dibandingkan periode sama sebelumnya Rp. 1,5 miliar. “akhir tahun lalu laba bersih kita juga meningkat dari Rp. 38 juta menjadi Rp. 58,6 juta”.

62 63

http://www.bmtberkahmadani.co.id, diakses pada 7 Juli 2008

Republika, BMT Berkah Madani Salurkan Pembiayaan Rp. 2,3 miliar, artikel ditulis pada 19 Oktober 2007 dari http://m.infoanda.com

Menurut Siti Umainah, tahun ini (2007) aset LKS Berkah Madani ditargetkan meningkat menjadi Rp. 3 miliar, sedangkan DPK pembiayaan masing-masing ditargetkan menjadi Rp. 1 miliar dan Rp. 2,5 miliar. “Laba bersih kita ditargetkan meningkat menjadi Rp.100 juta.” 64

B. Visi, Misi, dan Tujuan LKS Berkah Madani65 Visi LKS Berkah Madani “Menjadi lembaga keuangan syariah yang terbaik dan terdepan secara nasional dalam memberi solusi yang bermakna bagi kaum dhuafa, pengusaha mikro dan kecil secara berkelanjutan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip fathonah, amanah, shiddiq dan tabligh.” Misi LKS berkah Madani 1. Meningkatkan akses permodalan bagi masyarakat kecil baik finansial maupun non-finansial. 2. Membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat kecil demi kesejahteraan dan keadilan ekonomi. 3. Menjadi lembaga keuangan syariah yang tumbuh secara berkelanjutan seiring dengan pertumbuhan usaha nasabahnya.

64

Republika, “Ekonomi Syariah”, artikel diakses pada 6 September 2008 dari http://republika.co.id/koran_detail.asp 65

LKS Berkah Madani, Brosur

4. Memberikan keuntungan maksimal secara terus menerus kepada shareholder melalui pelayanan terbaik kepada stakeholder. 5. Menjadi organisasi pembelajar yang secara kontinyu meningkatkan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Insani yang beriman dan bertaqwa dengan kesejahteraan yang maksimal. Tujuan LKS Berkah Madani 1. Mendorong masyarakat untuk memiliki semangat dalam melakukan kegiatan ekonomi dan bisnis, serta meningkatkan motivasi mereka untuk membangun ekonomi negara. 2. Membentuk suatu rantai kerjasama antar pedagang dan pembantunya dengan menyalurkan dana kemudian dimanfaatkan melalui perdagangan. 3. Memajukan ksejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur bedasarkan Pancasila. 4. Membantu pelaku sektor usaha kecil dan mikro yang tidak memiliki akses layanan perbankan. 5. Memberikan layanan keuangan alternatif berbasis syariah.

C. STRUKTUR ORGANISASI66 STRUKTUR ORGANISASI LKS BERKAH MADANI RAPAT ANGGOTA TAHUNAN

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

BADAN PENGAWAS

BADAN PENGURUS

Administrasi

Manajer Pendukung

Personalia

Customer Service

General Affair

Koordinator Marketing

Koordinator AO

Teller Asisten AO

Accounting Asisten AO Keuangan

66

LKS Berkah Madani, 2007

Koordinator AO

Asisten AO

D. Produk dan Layanan67 Lembaga Keuangan Syariah Berkah Madani berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak pemilik dana (modal) dengan para pelaku usaha khususnya usaha mikro dan kecil. LKS Berkah Madani menghimpun dana berupa simpanan anggota maupun calon anggota serta koperasi lain. Untuk penghimpunan dana tersebut LKS Berkah Madani menawarkan sejumlah produk simpanan yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Simpanan baik tabungan maupun investasi berjangka dengan akad mudharabah al mutlaqah yang memberikan bagi hasil kepada pemilik simpanan. Produk pembiayaan mikro LKS Berkah Madani diutamakan untuk penambahan modal usaha mikro dan kecil. Skim pembiayaan sesuai dengan ketentuan syariah dapat berupa jual beli maupun kerjasama investasi. Jangka waktu pembiayaan diprioritaskan untuk pembiayaan jangka pendek dengan perputaran yang cepat (harian, mingguan dan bulanan). Baitul mậl Berkah Madani melakukan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq serta shadaqah dari para muhsinin dan muzakki. Penyaluran dana ZIS kepada para mustahik diarahkan untuk digunakan untuk aktivitas produktif sebagai modal usaha sehingga pemanfaatan dana zakat untuk pengentasan kemiskinan akan lebih efektif.

67

LKS Berkah Madani, Produk dan Layanan, http://www.bmt.berkahmadani.com, diakses pada 4 Agustus 2008

1. Produk Penghimpunan Dana a. Simpanan Berkah Hasil Tabungan individu dengan berbagai kemudahan dan dapat ditarik sewaktu-waktu bila diperlukan. b. Simpanan Berkah Amanah Rekening Tabungan diperuntukan bagi lembaga, organisasi sosial, perusahaan maupun badan usaha koperasi. c. Simpanan Berkah Siswa Tabungan pelajar dan mahasiswa guna membiasakan hidup hemat dan terencana sejak dini yang bebas biaya administrasi bulanan. d. Simpanan Berkah Talbiyah Rekening tabungan khusus untuk mewujudkan niat ibadah haji dan umrah ke tanah suci. e. Simpanan Berkah Kurban Tabungan individu khusus untuk keperluan ibadah kurban. Membantu nasabah merencanakan keuangan untuk pembelian hewan kurban. Bebas biaya administrasi bulanan. f. Simpanan Berkah Fitri Tabungan individu khusus untuk persiapan menghadapi hari raya Idul Fitri. Bebas biaya administrasi bulanan.68

68

Ibid.

g. Simpanan Berkah Walimah Rekening tabungan khusus persiapan menghadapi hari pernikahan. h. Berkah Invest Sebagai lembaga amil zakat, LKS Berkah Madani telah bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai mitra dalam penyaluran dana yang dihimpun BAZNAS. Investasi Berjangka Berkah Invest, investasi yang halal dan menguntungkan. Akad mudharabah mutlaqah, menjamin investasi Anda akan mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dan sesuai syariah. Dapat diperpanjang secara otomatis (automatic roll over) dan bagi hasil setiap bulan akan dipindahbukukan ke rekening simpanan nasabah. Pilihan jangka waktu investasi dapat disesuaikakan dengan kondisi nasabah, yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. 2. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan) a. Pembiayaan Murabahah Pembiayaan untuk keperluan pembelian barang, baik berupa barang modal, alat produksi, bahan baku, persediaan barang, maupun untuk kebutuhan barang konsumtif. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai, maupun dengan mengangsur untuk jangka waktu tertentu.69 b. Pembiayaan Mudharabah

69

Ibid.

Pembiayaan yang diberikan dimana LKS Berkah Madani sebagai pemilik modal (shahibul mal) dan nasabah sebagai pengelola modal (mudharib). Hasil yang diperoleh dari pengelolaan modal tersebut dibagi antara LKS Berkah Madani dan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati ketika akad. c. Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Musyarakah adalah pola kerjasama antara LKS Berkah Madani dengan satu atau lebih mitra usaha dalam sebuah proyek/ aktivitas usaha, dimana para pihak yang terlibat sama-sama berkontribusi dalam hal permodalan maupun pengelolaan usaha. Pembagian hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan dibagikan kepada para pihak yang terlibat sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada waktu akad dilakukan. d. Pembiayaan Ijarah Pola pembiayaan dimana LKS Berkah Madani menyewakan suatu barang/ jasa untuk digunakan manfaatnya oleh nasabah dengan sejumlah imbalan yang dibayarkan nasabah kepada LKS Berkah Madani. Pembiayaan Ijarah dapat digunakan untuk sewa tempat usaha, sewa kendaraan, sewa tenaga kerja, pembayaran biaya sekolah, rumah sakit, dokter serta jasa-jasa lainnya.70

70

Ibid.

e. Pembiayaan Qardh al-Hasan Pembiayaan kebajikan yang dialokasikan BMT tanpa ditentukan atau dikenakan bagi hasil di dalamnya. Pembiayaan Qardh al-Hasan merupakan pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial. Produk-produk yang tersedia pada LKS Berkah Madani merupakan produk yang secara umum ada sama halnya seperti pada Bank Syariah.

E. Ketentuan Umum Perjanjian Franchise71 Ketentuan-ketentuan umum dalam perjanjian antara Koperasi Jasa Keuangan Syariah Berkah Madani dengan calon investor antara lain meliputi: 1. Hak dan Kewajiban Berikut hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dalam perjanjian kerja sama antara Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Berkah Madani dengan perwakilan investor yang ingin mendirikan Lembaga Keuangan Syariah Berkah Madani: a. Perwakilan dari investor berkewajiban menyediakan sejumlah dana dalam rangka pembentukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) cabang. b. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Berkah Madani memberikan hak penggunaan nama dan perijinan yang dimilikinya dalam rangka pembentukan LKS Berkah Madani cabang.

71

Surat Perjanjian Kerjasama Pembentukan dan Operasional LKS Berkah Madani, h. 2

c. KJKS Berkah Madani memberikan asistensi dalam proses pembentukan LKS Berkah Madani cabang. d. KJKS Berkah Madani menyediakan Sistem Manajemen dan Aplikasi Sistem Informasi untuk digunakan pada LKS cabang. e. KJKS Berkah Madani dan perwakilan investor berkewajiban melakukan supervisi terhadap operasional LKS Berkah Madani cabang.72 2. Bagi Hasil Ketentuan bagi hasil antara KJKS Berkah Madani dengan calon investor yaitu: a.

KJKS Berkah Madani dan perwakilan investor bersepakat untuk berbagi hasil atas keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan LKS Berkah Madani cabang.

b.

Bagi hasil yang diterima KJKS Berkah Madani sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai keuntungan bersih setelah pajak (net profit after tax) yang dihitung setiap akhir tahun pembukuan berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Auditor independen.

3. Kepemilikan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual Sedangkan ketentuan kepemilikan terhadap hak atas Kekayaan Intelektual adalah sebagai beriikut:

72

Ibid.

a. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang melekat pada Sistem Manajemen dan Aplikasi Sistem Informasi adalah milik KJKS Berkah Madani secara keseluruhan. b. Perwakilan investor dilarang menggandakan atau menduplikasilan sebagian atau seluruh isi dari Sistem Manajemen dan Aplikasi Sistem Informasi yang diberikan dan/atau diimplementasikan oleh KJKS Berkah Madani pada LKS Berkah Madani cabang tanpa persetujuan KJKS Berkah Madani. 4. Jangka Waktu Perjanjian Ketentuan mengenai jangka waktu perjanjian antara KJKS Berkah Madani dengan perwakilan investor antara lain: a. Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatanganinya untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun. b. Perjanjian dapat dievaluasi setiap tahun dan diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir berdasarkan kesepakatan para pihak.73 Ketentuan-ketentuan umum inilah yang terdapat dalam surat perjanjian kerjasama pembentukan LKS Berkah Madani cabang yang untuk selanjutnya ditandatangani sebagai tanda bahwa kedua pihak telah sepakat dengan ketentuanketentuan tersebut.

73

Ibid.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Aplikasi Franchise pada LKS Berkah Madani 1. Persyaratan Kerjasama Franchise Bagi individu maupun lembaga yang berkeinginan terjun ke dunia bisnis dengan pola waralaba mempunyai persyaratan tertentu, baik bagi franchisor maupun franchisee. Persyaratan untuk Franchisor: a. Telah cukup lama menekuni bisnisnya. b. Tingkat keuntungan atau laba (profitability) yang cukup tinggi. c. Sistem bisnis yang mudah diajarkan. d. Produk dan jasa dapat dipasarkan secara luas. e. Kuantitas dan kualitas SDM memadai. Persyaratan untuk Franchisee: a. Memiliki modal dan dana yang cukup. b. Telah berpengalaman dalam berbisnis. c. Berjiwa wiraswasta dan berani menanggung resiko berbisnis. d. Memiliki lokasi usaha yang sesuai dengan persyaratan dari franchisor.

e. Mengikuti aturan main yang ditetapkan Franchisor.74 Persyaratan diatas tersebut adalah persyaratan secara umum bagi siapa saja yang ingin terjun dalam bisnis Franchising. Pada LKS Berkah Madani, persyaratan bagi investor yang ingin bermitra menjadi franchisee diantaranya adalah: a. Sudah memiliki pendiri, minimal terdiri dari 20 pendiri. b. Mempunyai kecukupan modal. c. Memiliki legalitas hukum, seperti Akte Pendirian, perizinan pendirian dari Dinas Koperasi, serta d. Memiliki kantor tempat beroperasi yang strategis, yaitu yang dekat dengan pasar, perumahan, rumah ibadah, jalan utama, dan dekat dengan sarana pendidikan. Ini adalah persyaratan kelayakan lokasi Lembaga Keuangan mikro.75 Ditambahkan oleh Direktur PT. Berkah Madani, yaitu Bapak Abdi Irawan, bahwa persyaratan calon franchisee yaitu sudah memiliki pengurus, namun hal ini tidak mutlak ada, selanjutnya calon franchisee disyaratkan mempunyai visi dan minat yang sama dalam pemberdayaan ekonomi umat, disyaratkan pula adanya investor yang akan menyokong keseluruhan dana yang

74

Darmawan Budi Suseno, Waralaba: Bisnim Minim Resiko Maksim di Laba, (Yogyakarta, Pilar Humania, 2005), h. 47-48 75

Wawancara pribadi dengan Bapak Zainal Zayadi, Manajer LKS Berkah Madani Cimanggis, 6 September 2008

diperlukan untuk kerja sama franchise ini, serta bersedia mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh LKS Berkah Madani.76 Dari persyaratan untuk menjadi franchisee seperti yang dikemukakan oleh direktur PT. Berkah Madani dan Manajer LKS Berkah Madani Cimanggis tersebut tidak ada yang bertentangan dari sisi syariah dan ketentuan umum mengenai franchise. Hal yang terpenting dalam bisnis yang dikembangkan dalam BMT ini harus tetap menjunjung misi utama pembentukan BMT itu sendiri, yaitu pemberdayaan ekonmi umat dan sarana pembelajaran bagi masyarakat umum mengenai sistem lembaga keuangan yang berlandaskan syariah.

2. Mekanisme Franchise pada LKS Berkah Madani Waralaba merupakan suatu sistem dalam pemasaran barang dan jasa yang melibatkan dua pihak, yaitu franchisor dan franchisee. Sistem ini merupakan suatu kiat untuk memperluas usaha dengan cara menularkan sukses. Dengan demikian, dalam sistem ini harus terdapat pelaku bisnis yang sukses dan kesusksesan yang diperolehnya tersebut akan disebarlusakan kepada pihak lain.

76

2008

Wawancara pribadi dengan Bapak Abdi Irawan, Direktur PT. Berkah Madani, 9 September

Mekanisme kerja dalam Franchise berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Kesetaraan berarti hubungan kerja antara franchisor dan franchisee bersifat kolegial (horisontal), tidak seperti hubungan atasan dan bawahan. Kalaupun ada hubungan yang bersifat vertikal, semata-mata itu kewajiban franchisee dalam mengikuti sistem dan aturan yang ditetapkan franchisor. Saling menguntungkan, berarti masing-masing pihak (franchisor dan franchisee) menciptakan sinergi untuk mencapai tingkat laba optimal dan dibagi proporsional.77 Hubungan kemitraan usaha antara franchisor dengan franchisee pada LKS Berkah Madani dapat digambarkan sebagai berikut:78

LKS BERKAH MADANI (Franchisor)

LKS BERKAH MADANI (Franchisee) PT. BERKAH MADANI

INVESTOR

77

Suseno, Waralaba; Bisnis, h. 48-49

78

Irawan, wawancara

Franchisor memberikan bantuan manajemen, teknis, dan pemasaran kepada franchisee selama keduanya terikat dalam kontrak. Bantuan yang diberikan tidak hanya franchisee dalam kondisi bisnis yang stabil, tetapi lebih khusus saat franchisee dalam kondisi kritis. Atas bantuan tersebut, menjadi logis ketika franchisee diwajibkan membayar sejumlah royalti kepada franchisor. Franchisee membayar fee atas izin menggunakan merk dagang dan sistem bisnis. Sedangkan pembayaran royalti dugunakan sebagai timbal jasa atas bantuan manajemen, teknik, dan promosi yang diberikan oleh franchisor secara continue tersebut. Secara praktis, bentuk kerja sama dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek formal dan relasional. Aspek formal landasan yang paling penting adalah perjanjian kerja sama yang dituangkan dalam dokumen tertulis. Sedangkan aspek relaisonal adalah kerja sama yang bersifat operasional dan tidak menutup kemungkinan juga bersifat hubungan emosional. Dalam hal ini franchisor maupun franchisee sudah harus sepakat untuk melakukan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan tersebut dengan penuh kejujuran

dan saling percaya satu sama lain. Atau dengan kata lain,

franchisor mendorong keberhasilan usaha franchisee melalui bantuan teknis,

menajemen, dan pemasaran secara berkelanjutan. Bila pembinaan atas franchisee gagal, kredibilitas dan citra akan tercoreng.79 Umumnya mekanisme franchise yang diterapkan pada LKS Berkah Madani yaitu:80 a. Investor mengajukan kerja sama ke PT. Berkah Madani, b. Diadakan dulu Feasibility Study oleh PT Berkah Madani yang mencakup persyaratan-persyaratan calon franchisee seperti yang dikemukakan diatas, c. Sosialisasi hasil Feasibility Study yang sudah dilakukan kepada Pengurus Berkah Madani, d. Setelah disetujui secara teori oleh pengurus Berkah Madani, yang berarti hasil observasi memungkinkan untuk didirikan BMT, lalu disosialisaikan kepada masyarakat sekitar lokasi yang akan didirikan LKS Berkah Madani, biasanya dengan menggunakan kuisioner ke calon nasabah yang tinggal di sekeliling lokasi. e. Setelah semua pihak mendukung untuk pendirian LKM, baik investor, pengurus Berkah Madani, maupun masyarakat sekitar, Badan Hukum pun sudah memenuhi, maka investor harus mulai menyiapkan anggaran. f. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, g. Setelah dana dibayarkan, diadakanlah rekrutmen pegawai,

79

Suseno, Waralaba; Bisnis, h. 50-55

80

Irawan, wawancara

h. Penyeleksian pegawai, i. Pengadaan pelatihan calon pegawai pada tempat-tempat DIKLAT, j. Pegawai diberikan pembekalan dengan dimagangkan pada BMT Berkah Madani Depok, k. Pengaplikasian SOP, l. Pengaplikasian software, m. Barulah diadakan launching BMT Berkah Madani baru. Berikut ini alamat Franchisee LKS Berkah Madani yang mulai beroperasi secara nasional: a.

Kantor Pusat Operasional Jl. Akses UI no. 44, Kelapa Dua Cimanggis - Depok 16951 Telp. 021 - 70983911

b.

Kantor Pelayanan Jati Asih Bekasi Jl. Swatantra Jati Asih - Bekasi Telp. 021 - 70973095

c.

Kantor Pelayanan Gas Alam Cimanggis Jl. Gas Alam Pertamina no. 14, Cisalak Pasar Cimanggis - Depok Telp. 021 - 70387590

d.

Kantor Pelayanan Medan

Jl. Setiabudi Pasar I no. 55E Tanjung Sari - Medan Sumatera Utara e.

Kantor Pelayanan Jakarta Utara Jl. Bendungan Melayu Utara no. 11 Jakarta Utara Telp. 021 - 68535869

f.

Kantor Pelayanan Ciputat Jl. Ir H. Juanda Komp. Mega Mall Blok D no. 6 Ciputat - Tangerang Telp. 021 – 7429810

g.

Kantor Pelayanan Cihampelas Bandung Jl. Cihampelas 103 Cihampelas - Bandung 40131 Telp. 022 - 203543281 Saat ini Kantor Pelayanan Ciputat sudah tidak menjadi franchisee LKS

Berkah Madani lagi dan sudah berganti nama menjadi LKS Bakti Muria. Selama masih menjadi franchisee LKS Berkah Madani Depok, franchisee berhak menggunakan nama LKS Berkah Madani. Setelah jangka waktu perjanjian berakhir franchisee boleh tetap menggunakan nama LKS Berkah

81

http://www.bmt.berkahmadani.com, diakses pada 7 Juli 2008

Madani seperti LKS Berkah Madani Cimanggis atau mengganti nama seperti pada Kantor Pelayanan Ciputat.

3. Biaya Franchise LKS Berkah Madani Biaya-biaya yang perlu disediakan oleh investor yang akan menjadi franchisee LKS Berkah Madani yaitu: a. Biaya konsultan, kurang lebih sebesar Rp. 60 juta, dana ini yang masuk ke dalam kas PT Berkah Madani dan digunakan untuk Feasibility Studi, rekrutmen, seleksi karyawan, pendampingan, pelatihan, sampai dengan penggunaan IT. b. Subsidi operasional sebesar Rp. 12 juta perbulan, dibayarkan untuk setahun menjadi Rp. 60 juta. Dana ini digunakan untuk biaya operasional LKS Berkah Madani cabang, seperti untuk pembayaran gaji karyawan, dan lain sebagainya. c. Dana sarana, sebesar Rp. 60 juta, seperti untuk inventaris kantor, yang mencakup meja, kursi, computer, brankas, dan lain sebagainya. Dana ini bisa sudah termasuk biaya sewa gedung atau belum, tergantung pada lokasi dan luas gedung. d. Dana bergulir yang nantinya akan digunakan untuk dikelola oleh manajemen.

Dana

ini

dibayarkan

berdasarkan

asumsi

besarnya

keseluruhan biaya operasional yang akan dikeluarkan dan besarnya margin keuntungan yang ingin didapatkan dari pembiayaan. Misalnya

diasumsikan total biaya yang dikeluarkan setiap bulannya adalah Rp. 15 juta, margin yang diinginkan sebesar 3 persen. Maka dana bergulir yang harus dipersiapkan dan dikelola setiap bulannya adalah Rp. 500 juta untuk mencapai titik impas. Agar mendapatkan untung, dana yang harus dipersiapkan untuk dikelola harus lebih dari itu. Semakin besar biaya dan margin yang diinginkan akan semakin memperbesar dana yang harus disiapkan. Bisa juga dana ini disubsidi oleh PT. Berkah Madani selama 6 bulan sampai dengan satu tahun. Keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan dana tersebut dipisahkan setiap bulannya, dan kemudian dana tersebut diambil kembali oleh pihak PT. Berkah Madani setelah jangka waktu subsidi berakhir.82 Sedangkan Royalty fee yang dibebankan oleh LKS Berkah Madani kepada franchisee yaitu membagi Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar 25 persen dari keuntungan bersih setelah dikurangi pajak dan zakat setiap akhir tahun pembukuan setelah diadakan Rapat Anggota Tahunan. Perhitungannya yaitu pendapatan dikurangi beban usaha sehingga didapatkan hasil usaha operasi. Hasil usaha operasi ditambahkan dengan pendapatan lain-lain sehingga didaatkan SHU bersih sebelum pajak penghasilan. Setelah dikurangkan dengan pajak penghasilan, maka didapatkanlah SHU bersih setelah pajak penghasilan. SHU inilah yang akan dibagi hasilkan kepada franchisor.

82

Irawan, wawancara

Perhitungan yang terdapat pada Laporan Keuangan Daftar Penghitungan Sisa Hasil Usaha ini dibuat oleh franchisee namun telah diaudit oleh Auditor Independen. Dana dapat dibayarkan langsung atau bisa melalui rekening bank yang ditunjuk. Untuk LKS Berkah Madani Cimanggis, bank yang digunakan yaitu Bank Muamalat Indonesia.

4. Prospek Franchise LKS Berkah Madani Menurut Direktur PT. Berkah Madani, Bapak Abdi Irawan, prospek pengembangan BMT melalui sistem franchise sangat besar. Hal ini terkait dengan kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh investor dalam bergabung dengan menggunakan brand name Berkah Madani dengan sistem franchise dibandingkan dengan mendirikan sendiri. Sebenarnya banyak masyarakat

yang

ingin

mendirikan

BMT,

namun

terkendala

oleh

permasalahan perizinan yang rumit, dan memakan waktu lama untuk mengurusnya, serta kurangnya pengalaman untuk mengelola BMT secara baik dan benar. Selain itu, franchise yang dikembangkan oleh Berkah Madani mempunyai sistem yang sangat demokratis. PT. Berkah Madani memberikan keleluasaan kepada investor setelah habis jangka waktu perjanjian kerja sama untuk memilih apakah ingin meneruskan kembali kerja sama atau ingin terpisah dari Berkah Madani. Hal ini tentu saja amat menguntungkan franchisee, karena dengan pengalaman yang dimiliki, karyawan yang sudah memiliki

pengalaman, SOP yang masih terus dijalankan, serta aset yang terus tumbuh dari hasil pengelolaan selama jangka waktu kerja sama, bisa dilanjutkan oleh pengelola yang baru. Dengan demikian keberhasilan tersebar dan misi untuk membedayakan ekonomi umat tercapai. Selain itu dengan beroperasinya Berkah Madani secara nasional, tentu saja akan membuka peluang menciptakan banyak lapangan kerja. 83 Menurut penulis, mengingat kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh franchisee tentu membuka prospek tumbuh dan berkembangnya LKS Berkah Madani semakin besar. Namun dari sisi sistem yang dijalankan, seperti yang disebutkan diatas, bahwa franchisee kelak diberikan kebebasan untuk memilih apakah akan tetap bergabung atau melepaskan diri dan berganti nama menyimpan masalah baru bagi franchisee yang melepaskan diri. Hal ini terkait dengan nama LKS Berkah Madani yang sudah dikenal oleh nasabahnya. Mengingat bahwa makna suatu brand atau merek bagi sebuah produk barang atau jasa maupun lembaga menjadi sangat dominan dan telah menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memilih. Oleh sebab itu tidaklah mudah bagi franchisee yang lepas dan menggunakan nama sendiri bisa memasuki persaingan tanpa memiliki kelebihan atau keunikan tersendiri. Dan hal ini secara tidak langsung bisa mengakibatkan nasabah ragu dan beralih. Hal inilah yang menurut penulis selain bisa menjadi masalah bagi franchisee

83

Irawan, wawancara

yang melepaskan diri dan berganti nama, juga menjadi prospek besar bagi franchisor karena nama yang sudah dikenal dan dipercaya nasabah sehingga franchisee menjadi ragu untuk melepaskan diri bila tidak disertai dengan keunggulan maupun keunikan tersendiri. 5. Resiko Franchise LKS Berkah Madani Resiko pengembangan Franchise pada BMT Berkah Madani ini yaitu berkaitan dengan pengembangan bisnis untuk jangka panjang. Dengan prospek karena sistem yang demokratis dalam kerja sama seperti yang disebutkan sebelumnya, juga menyimpan resiko bisnis dengan sistem yang diterapkan tersebut. Menurut Bapak Abdi Irawan, untuk jangka panjang, sistem yang memberikan keleluasaan untuk memilih meneruskan kerjasama atau lepas dari Berkah Madani tersebut kurang baik dari sisi bisnis jika dibandingkan dengan usaha lain yang dijalankan dengan sistem franchise, seolah-olah Berkah Madani selalu mencari yang baru. Namun bagi Berkah Madani hal tersebut bukan menjadi masalah yang besar karena visi pengembangan franchise oleh Berkah Madani bukan profit oriented semata, namun visi nya yaitu untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendirikan BMT guna memberdayakan ekonomi umat. Selain itu, resiko yang terdapat pada pengembangan franchise ini yaitu mengenai masalah nama Berkah Madani. Terutama ketika BMT cabang pailit, tutup, rugi. Karena hal ini dapat merusak nama Berkah Madani. Kalau palit, rugi, banyak tunggakan, sedikit banyak mengganggu Berkah Madani pusat,

meskipun tidak berimplikasi pada keuangan pusat, namun nama Berkah Madani yang dipertaruhkan. Selanjutnya yaitu resiko pada citra syariah, karena Berkah Madani dikembangkan berdasarkan syariah Islam. Jika terjadi penyelewengan atau konflik internal yang mengakibatkan terganggunya proses transaksi, nasabah akan terganggu, dan bisa saja nasabah menjadi tidak percaya dengan BMT yang notabene-nya dijalankan berdasarkan syariah Islam.84 Menurut penulis, resiko besar bagi Lembaga Pemberdayaan Umat seperti LKS Berkah Madani yang dikembangkan dengan sistem bisnis franchise yaitu dikhawatirkan misi utama pembentukan BMT seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu untuk memberdayakan ekonomi umat dan menjadikan BMT sebagai sarana edukasi bagi masarakat akan lembaga keuangan yang dijalankan oleh sistem syariah menjadi hilang karena tertutup oleh misi bisnis semata. Apabila misi utama ini tetap dipertahankan dan dilaksanakan oleh franchisor maupun franchisee, dan dengan manajemen yang handal dan tetap berpegang teguh pada prinsip dasar bisnis Islami, Insya Allah resiko-resiko pengembangan LKS dengan sistem franchise ini akan terhindarkan.

B. Analisis aplikasi Royalty Fee pada LKS Berkah Madani

84

Irawan, wawancara

Saat ini Royalty fee yang diterapkan oleh LKS Berkah Madani dibayarkan dengan prinsip bagi hasil, kedua pihak telah sepakat untuk membagi Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar 25 persen dari keuntungan bersih setelah dikurangi pajak dan zakat setiap akhir tahun pembukuan, biasanya setelah diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), umumnya di bulan Februari-Maret. Dengan skim seperti ini memungkinkan untuk tidak dibayarkannya royalti. Pembayaran royalti dengan skim ini dibayarkan setelah Rapat Anggota Tahunan, bisa saja dalam RAT tersebut ada kebijakan-kebijakan yang mengakibatkan tertahannya pembayaran royalti. Tentu ini akan merugikan franchisor, karena franchisor sudah bekerja keras dalam kerja sama ini dari awal pendirian. Selain itu, dengan penetapan bagi hasil dari keuntungan bersih, membuka kemungkinan untuk adanya penggelembungan biaya-biaya sehingga mengurangi keuntungan bersih, dan mengurangi bagi hasil yang dibayarkan kepada franchisor. Dua hal yang menjadi pertimbangan dalam beraktivitas ekonomi secara islami, diantaranya masalah kerelaan dan keadilan. Dengan skim tersebut, dimungkinkan ada salah satu pihak yang dirugikan, dikhawatirkan akan menghilangkan kerelaan pihak yang dirugikan dan memungkinkan untuk tidak terciptanya keadilan. Sedangkan tujuan utama Islam adalah untuk menegakkan keadilan melalui penciptaan manusia. Ketika seseorang berbuat tidak adil kepada orang lain, maka orang tersebut akan membalasnya dengan berbuat tidak adil pula. Dengan

demikian akan tercipta kehidupan yang penuh dengan ketidakadilan dalam masyarakat.85 Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk perjanjian kerja sama berikutnya, skim pembayaran royalty akan dirubah menjadi 5% dari pendapatan kotor setiap bulan dimulai dari bulan ke empat setelah beroperasi. Dengan pertimbangan bahwa setiap bulannya pasti ada pendapatan dari operasional BMT. Sedangkan biaya operasional sudah disubsidi oleh investor seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai biaya-biaya yang harus disiapkan investor yang ingin menjadi franchisee LKS Berkah Madani. Dengan skim ini lebih adil bagi kedua belah pihak dan memperkecil kemungkinan adanya kecurangan-kecurangan. Karena itu dibutuhkan hubungan yang dilandasi oleh kepercayaan kepada kedua belah pihak, baik franchisor maupun franchisee. Karena kepercayaan adalah elemen terpenting berkehidupan sosial dalam Islam dan merupakan landasan dari seorang individu dengan Allah dan dengan individu lainnya dalam masyarakat. Begitu besarnya Islam memberikan perhatian yang besar pada hubungan yang dilandasi dengan rasa saling percaya sebagai sifat kepribadian yang wajib untuk dimiliki setiap individu.86

85

Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor, An Introduction to Islamic Finance; Theory and Practice, (Singapura, John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, 2007), h. 10-11 86

Ibid., h. 35-36

Namun kembali lagi ke asas kebebasan melakukan perjanjian dalam Islam. Manusia diberi kebebasan untuk melakukan perjanjian, termasuk juga ketentuan mengenai besarnya royalty fee yang harus dibayarkan oleh franchisee LKS Berkah Madani. Ketentuan mengenai royalty fee yang tertuang dalam perjanjian kerja sama ini tidak bertentangan dengan syariat Islam selama objek perjanjian tersebut tidak merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam dan tidak pula bertentangan dengan hakikat perjanjian itu sendiri, serta kedua pihak baik franchisor maupun franchisee sudah sepakat dan rela dengan ketentuan tersebut yang ditandai dengan ditanda tanganinya surat perjanjjian kerja sama yang memuat mengenai besaran royalty fee yang harus dibayarkan oleh franchisee selama jangka waktu kerja sama.

C. Inovasi dalam bisnis Franchise yang dilakukan oleh LKS Berkah Madani Franchise berkembang sangat pesat. Saat ini jenisnya tidak lagi terbatas hanya pada makanan, tapi juga merambah sektor hotel, pendidikan, kerajinan, bisnis center, salon, retail, laundry, dan lain-lain. Lembaga Keuangan Syariah Berkah Madani pun tak mau ketinggalan dalam bisnis yang berslogan menyebarkan kesuksesan ini. LKS Berkah Madani melakukan inovasi dengan turut meramaikan bisnis Franchise, sehingga menambahkan satu lagi sektor yang dimasuki bisnis Franchise, yaitu sektor Lembaga Keuangan Syariah berbentuk BMT. Hal ini merupakan langkah yang fenomenal mengingat belum ada sektor Lembaga Keuangan Syariah yang mengembangkan jaringannya melalui sistem Franchise.

Inovasi lain dalam bisnis Franchise yang dikembangkan oleh LKS Berkah Madani yaitu dari sisi ikatan kerjasama setelah habis jangka waktu perjanjian kerja sama, LKS Berkah Madani memberikan kebebasan untuk memilih apakah akan dilanjutkan memakai brand name LKS Berkah Madani ataukah lepas dan mendirikan LKS sendiri dengan menggunakan brand name dan manajemen sendiri, seperti yang dilakukan oleh LKS Berkah Madani Kantor Pelayanan Ciputat. Sedangkan bila jangka waktu perjanjian telah habis, namun Franchisee masih menginginkan menggunakan manajemen LKS Berkah Madani, brand name tetap hanya saja ada penambahan dibelakangnya, seperti LKS Berkah Madani Cimanggis. Inovasi lainnya yaitu dari aspek royalty fee, LKS Berkah Madani menetapkan royalty fee dengan prinsip bagi hasil, yaitu sebesar 25% dari besarnya Sisa Hasil Usaha per tahun setelah dikurangi pajak dan zakat.

D. Keunggulan dan Kelemahan franchise bagi Franchisee LKS Berkah Madani Keunggulan mengaplikasikan franchise bagi Franchisee LKS Berkah Madani bila dibandingkan dengan memulai usaha sendiri antara lain: 1. Memulai suatu bisnis dengan kepercayaan diri yang tinggi, karena didukung oleh franchisor yang memiliki nama yang dikenal. 2. Menjalankan bisnis secara efisien, karena memiliki sistem bisnis yang sudah mapan. 3. Akses pasar dan perbankan (lembaga pembiayaan) terbuka.

4. Memulai usaha dengan karyawan yang lebih kompeten dibidangnya, karena sudah diberikan pelatihan. 5. Memulai usaha dengan waktu yang lebih cepat untuk beroperasi karena dibantu dalam hal perizinan yang umumnya memakan waktu yang lama. 6. Lebih cepat dikenal oleh masyarakat karena dibantu dalam hal promosi dan periklanan. Kelemahan mengaplikasikan franchise bagi Franchisee LKS Berkah Madani dibandingkan dengan memulai usaha sendiri antara lain: 1. Biaya atau modal yang dikeluarkan tidak sedikit, karena harus membayar fee awal dan royalti. 2. Adanya keterikatan pada franchisor, di mana jenis produk dan skim pembiayaan yang ditawarkan oleh franchisee terbatas dan sangat bergantung pada franchisor. 3. Franchisee tidak terbebas lagi menjalankan usaha, ia harus mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh franchisor. 4. Berkurangnya kemandirian franchisee dalam menjalankan usaha karena bergantung pada bantuan yang diberikan oleh franchisor. 5. Berkurangnya inovasi franchisee karena dibatasi oleh franchisor.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 1. Waralaba yang dikembangkan oleh LKS Berkah Madani yaitu berupa izin menggunakan brand Berkah Madani, Sistem Manajemen, Perizinan, serta SOP. Setelah persyaratan untuk menjadi Franchisee terpenuhi, maka Franchisor akan memberikan bantuan manajemen, teknis, dan pemasaran kepada franchisee selama keduanya terikat dalam kontrak. Atas bantuan tersebut, franchisee diwajibkan membayar sejumlah royalti kepada franchisor. Setelah habis jangka waktu perjanjian kerja sama, LKS Berkah Madani memberikan kebebasan kepada Franchisee untuk memilih apakah akan dilanjutkan memakai brand LKS Berkah Madani ataukah lepas dan mendirikan LKS sendiri dengan menggunakan brand name dan manajemen sendiri. 2. Royalty fee yang diterapkan oleh LKS Berkah Madani dibayarkan dengan prinsip bagi hasil sebesar 25 persen dari keuntungan bersih setelah dikurangi pajak dan zakat dan dibayarkan setiap akhir tahun pembukuan. Besarnya ketentuan bagian royalti dari laba bersih tersebut merupakan kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Selama tidak bertentangan dengan syara’

dan tidak pula bertentangan dengan hakekat perjanjian itu sendiri, maka penetapan royalty fee pada Franchisee LKS Berkah Madani adalah sah untuk diberlakukan. 3. Inovasi yang dilakukan oleh LKS Berkah Madani dalam bisnis Franchise antara lain yaitu menambahkan satu lagi sektor yang dimasuki bisnis Franchise, yaitu sektor Lembaga Keuangan Syariah berbentuk BMT. Inovasi lainnya yaitu dari sisi ikatan kerjasama setelah habis jangka waktu perjanjian kerja sama, LKS Berkah Madani memberikan kebebasan untuk memilih apakah akan dilanjutkan memakai brand name LKS Berkah Madani ataukah lepas dan mendirikan LKS sendiri. Serta dari aspek royalty fee, LKS Berkah Madani menetapkan royalty fee dengan prinsip bagi hasil, yaitu sebesar 25% dari besarnya Sisa Hasil Usaha per tahun setelah dikurangi pajak dan zakat. 4. Keunggulan bagi franchisee LKS Berkah Madani dibandingkan dengan memulai usaha sendiri antara lain dalam hal keunggulan nama yang sudah dikenal, efisiensi manajemen dan waktu karena sistem manajemen yang telah teruji dan bantuan perizinan, serta akses pasar dan perbankan yang luas. Sedangkan kelemahan bagi franchisee LKS Berkah Madani dibandingkan dengan memulai usaha sendiri antara lain modal yang dikeluarkan tidak sedikit, adanya keterikatan kepada franchisor dalam hal produk yang ditawarkan kepada nasabah, kurangnya kebebasan dalam menjalankan usaha dan inovasi-inovasi bisnis, serta mengurangi kemandirian franchisee dalam menjalankan usaha karena bergantung pada bantuan franchisor.

B. Saran 1. Hendaknya seluruh umat Islam tidak meragukan dengan konsep franchise yang dikembangkan pada Lembaga Keuangan Syariah ini meskipun berasal dari Kapitalis, karena konsepnya merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh Islam dengan catatan tetap menjaga nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dalam kegiatan praktek bisnisnya. 2. Hendaknya franchisor membuat standarisasi waralaba yang jelas dan baik, serta menjaga hubungan yang harmonis antara franchisor dan franchisee karena hubungan inilah yang menjadi ciri khas dalam sistem bisnis ini. 3. Alangkah baiknya bila masyarakat yang memiliki modal mendirikan BMT dengan menjadi franchisee pada LKS Berkah Madani mengingat pengalaman dan SOP yang dimilki oleh LKS Berkah Madani sudah baik, terbukti dengan pesatnya perkembangan usaha yang sudah menjadi franchisee LKS Berkah Madani selama ini. Hal ini dikarenakan BMT lebih menyentuh sektor perekonomian masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki Usaha Kecil Menengah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian besar usaha di Indonesia adalah di sektor UKM.

DAFTAR PUSTAKA A.S., Asmaran, Pengantar Studi Akhlak, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1994 Abdul Husain at-Tariqi, Abdullah, Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar, dan Tujuan, Yogyakarta, Magistra Insani Press, 2004 Abs as-Sala, Izzuddin ibn, Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, Beirut, Dar-al Kutub al-Ilmiyyah, jil.II, tth Agus Riswandi, Budi, et.al., Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2004 Ahmadi, Abu, et.al., Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya, Surabaya, Bina Ilmu, 1980 Al-Durani, Fathi, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islam al-Muqaran, Beirut, Mu’assasah al-Risalah, 1984 Ash-Shidiqi, M Hasbi, Koleksi Hadist-hadist Hukum, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, cet. III, jil. II, 2001 Berkah Madani, “Sejarah Singkat”, artikel diakses pada 6 Agustus 2008 dari http://berkahmadani.com/sejahtera.html Budi Suseno, Darmawan, Waralaba; Bisnis Minim Resiko Maksim di Laba, Yogyakarta, Pilar Humania, 2005 Budi

Suseno, Darmawan, http://www.pkesinteraktif.com

Waralaba

dan

Ekonomi

Syar’I,

Chapra, Umer, Islam dan Tantangan Ekonomi, Jakarta, Gema Insani Press dan Tazkia Institut, 2000 Departemen Agama RI, Mushaf al-Quran Terjemah, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2002 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2005

Dewi, Gemala, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta, Prenada Media Group, eds I, 2005 Djajuli. A, dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, ed 1, cet 1, 2002 DSN MUI-BI, Himpunan Fatwa DSN MUI, eds Revisi, Jakarta, 2006 Guritno, T, Kamus Perbankan dan Bisnis, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1996 Hamdani, Ikhwan, Sistem Pasar; Pengawasan Ekonomi (Hisbah) dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jakarta, Nur Insani, 2003 http://www.bmtberkahmadanisejahtera.co.id, diakses pada 7 Juli 2008 http://www.hudzaifah.org, diakses pada 12 September 2008 http://www.majalahfranchise.com, diakses pada 7 Juli 2008 http://www.mui.or.id., diakses pada 12 September 2008 Ibrahim, Johanness, S.H, M.Hum, Lindawaty Sewu, S.H, M.Hum, Hukum Bisnis;Dalam Perspektif Manusia Modern, Bandung, PT. Refika Aditama, 2004 Ismail al-Kahlani, Muhammad bin, Subul as-Salam, Bandung, Maktabah Dahlan, juz. III, tth Iqbal, Zamir, Abbas Mirakhor, An Introduction to Islamic Finance;Theory and Practice, Singapura, John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, 2007 Kamal, Mustafa, Wawasan Islam dan Ekonomi; Sebuah Bunga Rampai, Jakarta, Lembaga Penerbit FEUI, 1997 Lubis, Ibrahim, Ekonomi Islam; Suatu Pengantar, Jakarta, Kalam Mulia, 1994 Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT. Remaja Kosda Karya, 1997, cet.ke-8 Mannan, M. Abdul, Ekonomi Islam Teori dan Praktek, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997

Muchtasib, BMT Berkah Madani Tawarkan http://www.pkesinteraktif.com, 14 Maret 2008

Sistem

Franchise,

Muhammad al-Assal, Ahmad, et.al., Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam, Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999 Muslich, Etika Bisnis Islami, Yogyakarta, Ekonosia, 2004 Musrofah, Siti, Konsep Maslahah Mursalah dalam Dunia Bisnis dengan Sistem Franchise (Waralaba), Fak Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008 Novianti, Sisca, Bisnis Franchising dalam Kajian Hukum Ekonomi Islam; Studi pada Franchise Papa Rons Pizza, Fak. Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2005 Perhatikan Produk yang Ditawarkan, Majalah Sharing, Edisi 9, Th I, Juli 2007 Republika, BMT Berkah Madani Salurkan Pembiayaan Rp. 2,3 miliar, artikel ditulis pada 19 Oktober 2007 dari http://m.infoanda.com Republika, “Ekonomi Syariah”, artikel diakses pada 6 September 2008 dari http://republika.co.id/koran_detail.asp Rumapea, Tumpal, Posman Haloho, Kamus Lengkap Ekonomi, Jakarta, Erlangga, eds.ke-2, 1994 Sarosa, Pietra, Kiat Praktis Membuka Usaha;Mewaralabakan Usaha Anda, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2004 Selayang Pandang BMT Berkah http://bmtberkahmadanisejahtera.wordpress.com, 16 Februari 2008

Madani,

Sewu, Lindawaty, Franchise; Pola Bisnis Sektakuler dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi, Bandung, CV Utomo, 2004 Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah:Deskripsi dan Ilustrasi, ed 2, cet 2,Yogyakarta, FE UII, 2004 Suhendi, Hedi, et.al, BMT & Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syariah, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, cet 1,2004

Widjaja, Gunawan, Seri Hukum Bisnis;Waralaba, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, cet.ke-2, 2003

HASIL WAWANCARA Wawancara dilakukan dengan Bpk. Ir. H. Zainal Zayadi Pada 6 September 2008 di LKS Berkah Madani, Gas Alam-Cimanggis 1. Sejak kapan LKS Berkah Madani menjalankan bisnis franchising? Franchising LKS Berkah Madani mulai dikembangkan 1 (satu) tahun setelah mulai berdiri, yaitu pada Januari 2006. Dimulai dengan Bandung, Bekasi Priok, Medan, Gas Alam, dan sebagainya. 2. Apa yang mendorong LKS Berkah Madani mengembangkan bisnis franchising? Franchising dikembangkan dengan semangat untuk menyebarluaskan BMT Berkah Madani di seluruh wilayah nasional dan dapat dijadikan percontohan secara nasional. 3. Apa jenis franchise yang dikembangkan BMT Berkah Madani? Yang dikembangkan adalah Franchise merek dagang. Jadi franchisee mendapatkan hak untuk memakai nama dan logo LKS Berkah Madani. Selain itu Franchisee juga mendapatkan pendampingan, penyeragaman Aplikasi Sistem Informasi, dan pelatihan bagi SDM nya hingga tercapai keseragaman. 4. Apa saja persyaratan untuk dapat menjadi Franchisee BMT Berkah Madani? Persyaratannya yaitu apabila sudah memiliki kesiapan-kesiapan antara lain: terdiri dari 20 orang pendiri, mempunyai kecukupan modal, memiliki legalitas hukum, seperti Akte pendirian, perizinan pendirian dari Dinas Koperasi, serta memiliki kantor tempat beroperasi yang strategis. 5. Apakah ada penelitian yang dilakukan untuk menerima BMT lain sebagai Franchisee BMT Berkah Madani? Penelitian tentu ada, biasanya kita mencari informasi dari masyarakat sekitar. Meskipun BMT pusat tidak mengadakan penelitian secara langsung, kelayakan dapat dilihat dari lokasi BMT itu sendiri, apakah letaknya dekat dengan pasar, perumahan, rumah ibadah, jalan utama, atau dekat dengan sarana pendidikan. Ini adalah persyaratan kelayakan lokasi lembaga keuangan mikro. 6. Bagaimana mekanisme perjanjian kerja sama nya? Pertama diadakan pertemuan antara pengurus Berkah Madani pusat dengan pendiri Berkah Madani Berkah Madani cabang, dilanjutkan dengan kesepakatan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Lalu dituangkanlah kesepakatan tersebut dalam perjanjian kerjasama, lalu penandatanganan perjanjian. Setelah itu baru diadakan pendampingan.

Pendampingan terutama dari sisi pelatihan-pelatihan dari Berkah Madani pusat selama 3 bulan, SDM dimagangkan selama satu bulan di Berkah Madani pusat, sehingga memahami cara kerjanya, misalnya cara buka brangkas, membuat laporan keuangan, cara kerja customer service, teller, dan lain sebagainya. 7. Biaya-biaya apa saja yang perlu dibayar oleh Franchisee untuk menjalankan bisnis franchising ini? Untuk awal-awal, karena Berkah Madani Pusat memahami kondisi, tidak ada dana khusus. Berkah Madani Pusat memiliki niat yang baik, minimal cabang berjalan dulu, setelah 2, 3 tahun barulah royalty fee dibayarkan. Royalty fee dibayarkan dengan prinsip bagi hasil, kedua pihak telah sepakat untuk membagi Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar 25 persen dari keuntungan bersih setelah dikurangi pajak dan zakat setiap akhir tahun pembukuan, biasanya setelah diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), umumnya di bulan Februari-Maret. 8. Bagaimana mekanisme pembayaran biaya-biaya tersebut? Setelah mempunyai keuntungan yang ditandai dengan sudah ada Sisa Hasil Usaha (SHU) dan telah dikurangi dengan pajak dan zakat, selanjutnya dana ditransfer ke Berkah Madani pusat atau bisa dibayarkan secara cash ke bagian keuangan Berkah Madani pusat. Kalau masih merugi belum dibebankan bagi hasilnya. Kalau sudah ada SHU dikategorikan sudah ada keuntungan. 9. Apa manfaat menjadi seorang Franchisor? Manfaatnya sangat banyak, terutama dari sisi silaturahim, jadi bisa mengetahui informasi-informasi dan pengalaman dari cabang. Sehingga dapat diketahui solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Kedua ketika ada undangan pelatihan yang diadakan oleh Kementrian Koperasi maupun daerah, cabang diikutsertakan baik sebagai undangan maupun peserta. Begitu juga ketika Koperasi Sekunder Berkah Madani yaitu Induk Koperasi Syariah (INKOPSYA) mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), cabang-cabang bisa mewakilkan. Sebelumnya, pada acara Temu Bisnis BMT Nasional, cabang juga diundang. 10. Apakah ada sisi buruk dari menjadi Franchisor? Tentu saja ada. Yang kita khawatirkan ketika BMT cabang pailit, tutup, rugi. Karena hal ini dapat merusak nama Berkah Madani. Kalau palit, rugi, banyak tunggakan, sedikit banyak mengganggu Berkah Madani pusat, meskipun tidak berimplikasi pada keuangan pusat. Nama Berkah Madani yang dipertaruhkan..

11. Apa manfaat menjadi seorang Franchisee? Terutama dalam hal informasi keuangan dan perbankan. Data base bisa kita follow-up. Selain itu bisa studi banding antar daerah. 12. Apakah ada sisi buruk dari menjadi Franchisee? Sepertinya tidak ada. Contohnya kalau kekurangan cetakan brosur,slip penarikan, penyetoran dan lain sebagainya, kita bisa pakai dulu karena logo dan warnanya sama, hanya alamat yang berbeda. 13. Apa saja resiko yang terdapat dalam bisnis yang dikembangkan oleh BMT ini? Ya itu tadi masalah tunggakan nasabah pembiyaan. Perputaran keuangan menjadi tersendat, pendapatan juga jadi bekurang,secara otomatis akan mengurangi nilai SHU. 14. Bagaimana prospek bisnis franchising ini di masa yang akan datang? Alhamdulillah, selama ini sejak April 2006 dari modal yang Rp.53 juta sudah berputar lebih dari Rp. 2,5 miliar per Januari 2007. Di Berkah Madani pusat perputaran sudah mencapai Rp.12,1 miliar dari modal Rp. 70 juta per Oktober 2007.

Mengetahui

Manajer Berkah Madani Gas Alam, Cimanggis ( Ir. H. Zainal Zayadi )

HASIL WAWANCARA Wawancara dilakukan dengan Bpk. Abdi Irawan Pada 9 September 2008 di PT Berkah Madani, Gas Alam-Cimanggis 15. Sejak kapan BMT Berkah Madani menjalankan bisnis franchising? Sejak April 2006. 16. Mana saja yang sudah menjadi franchisee Berkah Madani? Induknya adalah Berkah Madani Kelapa Dua, Depok, Yang pertama menjadi franchisee Gas Alam, lalu berkembang ke Priok, Ciputat, Bandung, Medan, Jati Asih Bekasi, Cihampelas, Bandung, Bogor. 17. Apa yang mendorong BMT Berkah Madani mengembangkan bisnis franchising? Sama halnya ketika mendirikan cabang Bank, banyak mayarakat yang ingin mendirikan BMT, tapi perizinan rumit dan memakan waktu yang lama untuk mengurusnya, selain itu membutuhkan modal yang tidak sedikit. Untuk mempermudah hal tersebut maka Berkah Madani dikembangkan dengan sistem franchise. Selain itu, Berkah Madani diharapkan bisa menyebar secara nasional. 18. Apa jenis franchise yang ditawarkan BMT Berkah Madani? Franchise yang ditawarkan yaitu izin pemakaian Brand Berkah Madani, Sistem Manajemen, Perizinan, SOP. 19. Apa saja persyaratan untuk dapat menjadi Franchisee BMT Berkah Madani? Mempunyai pengurus, namun ini tidak mesti, karena ada juga yang menjadi franchisee namun belum mempunyai pengurus, selanjutnya mempunyai minat dan visi yang sama yaitu untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, ada investor, serta bersedia untuk mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Berkah Madani. 20. Apakah ada penelitian yang dilakukan untuk menerima BMT lain sebagai Franchisee BMT Berkah Madani? Pasti ada Feasibility Studi yang dilakukan walaupun secara sederhana. Terutama dalam hal lokasi, apakah dekat dengan pasar, sekolah, jalan raya,

sarana ibadah, ataupun perumahan. Selanjutnya dilihat apakah ada pesaing di sekitar lokasi. Juga dilihat karakter anggota nya. 21. Bagaimana mekanisme perjanjian kerja sama nya? Pertama investor mengajukan kerja sama ke PT. Berkah Madani, selanjutnya diadakan dulu Feasibility Study, lalu disosialisasikan kepada pengurus Berkah Madani, setelah disetuju secara teori, hasil observasi pun memadai untuk didirikan BMT, lalu disosialisasikan kepada masyarakat sekitar, setelah semua mendukung aplikasi, Badan Hukum sudah memenuhi, lalu investor menyiapkan anggaran, rekrutmen pegawai, seleksi pegawai, diadakan pelatihan pada tempat-tempat Diklat, magang, SOP, aplikasi software, barulah launching BMT Berkah Madani. Biasanya proses ini berjalan selama 3 bulan. 22. Biaya-biaya apa saja yang perlu dibayar oleh Franchisee untuk menjalankan bisnis franchising ini? Ada 3 jenis biaya yang harus disiapkan oleh investor. Yang pertama yaitu biaya konsultan kurang lebih sebesar Rp. 60 juta, dana ini yang masuk ke dalam kas PT Berkah Madani dan digunakan untuk Feasibility Studi, rekrutmen, seleksi karyawan, pendampingan, pelatihan, sampai dengan penggunaan IT. Kedua, yaitu subsidi operasional sebesar Rp. 12 juta perbulan, dibayarkan untuk setahun menjadi Rp. 60 juta. Ketiga, dana sarana, sebesar Rp. 60 juta, seperti untuk inventaris kantor, dan sebagainya. Dana ini bisa sudah termasuk biaya sewa gedung atau belum. Ada dana tambahan yang harus disiapkan investor, yaitu dana bergulir yang nantinya akan digunakan untuk dikelola oleh manajemen. 23. Bagaimana mekanisme pembayaran biaya-biaya tersebut? Bisa langsung bibayarkan melalui Bank. 24. Apa manfaat menjadi seorang Franchisor? Motivasi untuk menyebarluaskan BMT tercapai, dana dari pusat sendiri pun tidak terganggu karena investor menyiapkan dana sendiri. 25. Apakah ada sisi buruk dari menjadi Franchisor? Secara rohani, bagi kami bukan keburukan bila setelah perjanjian kerja sama selesai investor melepaskan diri dari Berkah Madani, toh kami bisa membina yang lain. Namun bila dibandingkan dengan bisnis franchise yang lain, dari sistem bisnis, mereka menyayangkan jika investor melepaskan diri. 26. Apa manfaat menjadi seorang Franchisee? Pengurus dapat 3 tahun pegalaman selama masa perjanjian kerja sama, mendapatkan ilmu cara mengelola BMT yang baik dan benar, karyawan sudah mempunyai pengalaman kerja, sarana memadai, asset tumbuh, dan banyak lagi.

27. Apakah ada sisi buruk dari menjadi Franchisee? Ya kelemahannya pengurus selama masa perjanjian kerja sama tidak terlalu banyak bisa berkutat, karena ide-ide mereka pun dibatasi, tidak punya keleluasaan mengelola dana sendiri. 28. Apa saja Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman dari Franchising yang dikembangkan oleh Berkah Madani? Kekuatannya yaitu secara konsep, Berkah Madani cukup bagus, demokratis, tidak memaksakan franchisee untuk terus bergabung dengan Berkah Madani, namun diberikan keleluasaan untuk menentukan sendiri. Kelemahannya yaitu secara bisnis untuk jangka panjang kurang bagus, karena seolah-olah Berkah Madani selalu mencari yang baru setelah yang lama lepas. Peluangnya yaitu dari jumlah 43 juta UKM yang tersebar di seluruh Indonesia, 85% nya, atau sekitar 36.550.000 UKM masih belum tersentuh oleh sektor Perbankan. Hal ini merupakan peluang yang cukup besar bagi Berkah Madani. Ancamannya yaitu persaingan dengan lembaga-lembaga keuangan lain, seperti LKM maupun dengan rentenir. Masih banyak UKM yang meminjam ke rentenir, mereka berani ambil resiko besar karena menganggap jika meminjam ke lembaga keuangan prosesnya lama. Selain itu, keadaan ekonomi secara makro, keadaan sosial dan politik pun dapat menjadi ancaman. Keadaan internal Berkah Madani pun bisa menjadi ancaman, seperti terjadinya perpecahan antar pengurus sendiri, sehingga mengakibatkan servis ke nasabah yang kurang baik. 29. Bagaimana prospek bisnis franchising ini di masa yang akan datang? Besar sekali prospek bisnis ini kedepan seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, tentu dengan semakin banyak Berkah Madani yang tersebar secara nasional, tentu akan membuka banyak lapangan kerja, sehingga makin banyak tenaga kerja yang terserap.

Mengetahui

Direktur PT. Berkah Madani ( Abdi Irawan )