232
BAB V PENUTUP
A.
Kesimpulan Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 1.
Cara Memperoleh perizinan untuk mendirikan rumah susun/kondotel guna memberikan kepastian hukum bagi pembeli perseorangan atau badan hukum di Kabupaten Sleman saat ini yaitu : a.
Prosedur perizinan pada tahap pertama dalam hal memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai diamanahkan dalam UURS pasal 42 pelaku pembangunan sebelum melakukan pemasaran, maka sudah harus mengurus perizinan yaitu Pertimbangan Teknis Pertanahan, Izin Pemanfaatan Tanah (IPT), Dokumen Perolehan Tanah, Dokumen Pengelolaan Lingkungan, Pengesahan Site Plan yang pada akhirnya bisa dikeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Juga tak kalah penting sebelum memperoleh perizinan diatas, maka pelaku pembangunan harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di lingkungan lokasi yang akan didirikan rumah susun/kondotel, sehingga bisa dilihat, dinilai, dan memberikan kepastian kepada pelaku pembangunan apakah dilingkungan tersebut
masyarakat
bisa menerima. Dari
hasil
penelitian
dilapangan bahwa pengurusan perizinan pada tahap ini apabila
233
pelaku pembangunan telah melaksanakan syarat-syarat diatas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman akan memberikan dan mengeluarkan izin dalam bentuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB). b.
Prosedur perizinan pada tahap kedua yaitu proses pemberian pengesahan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diatur didalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2015 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Agustus 2015. Dan sebelumnya telah pula dikeluarkan Peraturan Tentang Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun yang diatur didalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2015 yang diterbitkan tanggal 15 Juli 2015. Saat ini yang baru berjalan dan sudah dikeluarkan adalah Sertifikat Laik Fungsi (SLF) oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sleman. Sedangkan izin pengesahan pertelaan dan akta pemisahan rumah susun baru diproses petunjuk pelaksanaannya dari Perbup Sleman tersebut diatas. Hal ini tentu saja mempengaruhi akan kelancaran proses perizinan yang otomatis menyebabkan keterlambatan dari pemberian kepastian hukum terutama penyelesaian pemberian Sertifikat Hak Milik atas Rumah Susun kepada pembeli baik perseorangan maupun badan hukum.
c.
Waktu dan prosedur permohonan perolehan perizinan sangat ditentukan oleh syarat-syarat yang dimiliki pelaku pembangunan apakah sudah lengkap atau belum, dan yang harus disiapkan oleh
234
pelaku pembangunan sekurang-kurangnya harus sudah dimiliki kepastian peruntukan ruang, kepastian hak atas tanah, kepastian status penguasaan rumah susun, perizinan pembangunan rumah susun, dan jaminan atas pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin. Untuk pelaksanaan dilapangan yang diteliti atau diwawancarai oleh penulis syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dari awal, sehingga proses perizinan berjalan sesuai seperti yang diharapkan. Oleh sebab itu ini adalah bekal awal untuk pemberian kepastian hukum kepada calon pembeli baik perseorangan maupun badan hukum terhadap unit-unit kondotel yang akan dibeli. 2.
Bentuk perlindungan hukum bagi pembeli perseorangan atau badan hukum dalam upaya pemberian kepastian hukum kepada pemegang hak atas kondotel di Kabupaten Sleman. Berdasarkan penelitian perlindungan hukum yang diberikan oleh pelaku pembangunan kepada pembeli disini adalah perlindungan kepada pembeli untuk diberikan kepastian mendapatkan hak-haknya atas kondotel yang akan dibelinya tersebut sebagai awal dari kesepakatan antara pelaku pembaangunan/developer dengan pembeli dan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada pembeli, maka diadakanlah surat pemesanan yang dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). PPJB ini dibuat sedemikian rupa sehingga mengatur klausul-klausul yang berisi kesepakatan para pihak dan pelaksanaan dilapangan PPJB ini dibuat secara dibawah tangan dan
235
dikonsep pihak pelaku pembangunan. Klausul-klausul tersebut harus dipenuhi oleh para pihak dan dilengkapi dengan isi hak dan kewajiban baik dari sisi pelaku pembangunan maupun sisi pembeli. Sehubungan dengan faktor perizinan di Kabupaten Sleman dalam rangka mendirikan rumah susun/kondotel belum sepenuhnya berjalan, maka pelaku pembangunan di dalam PPJB apabila tidak tepat waktu dalam memberikan kepastian hukum bukan berarti pelaku pembangunan tidak memberikan perlindungan hukum kepada pihak pembeli, kepastian akan waktu dalam pemberian hak kepada pembeli tetap akan dilaksanakan sesuai dengan keluarnya Petunjuk Pelaksanaan Terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Sleman. B.
Saran 1.
Didalam bisnis jual beli kondotel yang saat ini sedang marak terutama di
Kabupaten
Sleman,
maka
sebaiknya
baik
dari
pelaku
pembangunan/developer dan juga dari pihak pembeli baik perseorangan maupun badan hukum harus saling memperhatikan hak dan kewajiban. Pelaku pembangunan/developer harus mempunyai itikad baik dalam rangka pendirian kondotel terutama dari sisi perizinan dan kepastian kepemilikan tanah, sedang dari sisi pembeli harus lebih kritis terhadap barang/jasa dalam hal ini kondotel yang akan dipesan atau dibeli harus diteliti sesuai prinsip teliti sebelum membeli. Pembeli harus memperhatikan kredibilitas pengembang yang memasarkan unit-unit hunian rumah susun/kondotel. Konsumen juga harus memeriksa aspek
236
legalitas dan lokasi proyek rumah susun/kondotel yang akan dibangunnya. Apabila pembeli tidak begitu paham mengenai legalitas objek jual beli maupun seluk beluk tentang rumah susun ataupun kondotel, maka sebaiknya juga konsultasi terlebih dahulu kepada Notaris/PPAT yang mengurus perizinan rumah susun/kondotel tersebut. 2.
Disarankan pula kepada khususnya Pemerintah Kabupaten Sleman untuk segera mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Peraturan Bupati Tentang Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun yaitu Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 agar pelaku pembangunan bisa segera mendapatkan legalitas mengenai Pertelaan dan Akta Pemisahan Rumah Susun. Sehingga segera bisa dimohonkan pemecahan untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS). Diharapkan juga segera ada kepastian payung hukum untuk menampung persyaratan yang diamanahkan oleh Undang-Undang
Rumah
Susun
mengenai
kewajiban
pelaku
pembangunan rumah susun komersil untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total luas rumah susun komersil yang dibangun. Ini tertuang didalam Pasal 16 ayat (2). Dengan demikian kedepannya dari porsi penyisihan tersedianya 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun yang dibangun bisa memberikan dampak positif bagi pembangunan di wilayah Kabupaten Sleman. Diharapkan Pemerintah kabupaten Sleman bisa mengadakan suatu wadah/lembaga yang independen untuk
237
mengawasi, memantau pelaku pembangunan/developer apakah sudah menjalankan Peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman guna memberikan perlindungan kepada konsumen.
