KONDISI-KONDISI YANG MENYUDUTKAN POTENSI PEREMPUAN

KONDISI-KONDISI YANG MENYUDUTKAN POTENSI PEREMPUAN

I.

Pendahuluan Permasalahan

masyarakat

semakin

hari

semakin luas dan kompleks. Ada masalah pendidikan, masalah pertanian, masalah industri, masalah tenaga kerja, masalah penduduk, masalah lingkungan sampai masalah

perempuan.

Bila

dikaitkan

dengan

pembangunan yang sedang digalakkan pemerintah sekarang ini biasanya ditampilkan setumpuk fakta dan angka untuk menunjukkan bahwa masalah-masalah itu memang ditangani dengan seksama. Walau pun demikian, tampaknya yang belum dilakukan adalah

1

analisa yang lebih mendalam tentang bagaimana kaitan masalah-masalah itu dengan keseluruhan masyarakat. Misalnya saja masalah perempuan. Pada

masa-masa

yang

lampau

masalah

perempuan ditangani bagaikan tempelan saja dari masalah

pembangunan.

Padahal

perempuan

merupakan bagian yang mendasar dari masyarakat dan persoalan masyarakat yang lebih luas dapat ditangani melalui keadaan perempuannya. Dengan

dituangkannya

pemecahan

permasalahan yang dihadapi perempuan ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, nampaknya hal itu turut membantu percepatan kemajuan dari perempuan dalam berbagai bidang. Namun demikian tidak mustahil bahwasanya pembangunan yang sedang dilaksanakan

di

masyarakat

kita

dapat

pula

menimbulkan hal-hal yang kurang menguntungkan bagi kaum perempuan baik di pedesaan maupun di perkotaan.

2

Apabila kita telusuri data yang tersajikan pada Hasil Registrasi Penduduk Sulawesi Selatan Akhir Tahun 1985 yang diterbitkan oleh Kantor Statistik Sulawesi Selatan, maka akan terlihat data yang menarik

untuk

dianalisa

sehubungan

dengan

pembangunan. Berdasarkan kelompok umur 10 – 64 tahun dan jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 1985 terlihat bahwasanya penduduk perempuan jumlahnya lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki (lihat Tabel 1). Tabel 1. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 1985 KELOMPOK UMUR 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 JUMLAH

JENIS KELAMIN LAKI-LAKI PEREMPUAN 413,139 379,027 294,711 328,122 212,343 283,264 207,793 255,347 162,474 197,788 195,557 215,268 144,120 165,045 126,113 144,225 102,755 116,547 68,080 71,244 64,778 71,589 1,991,863 2,227,466

3

JUMLAH 792,166 622,833 495,607 463,140 360,262 410,825 309,165 270,338 219,302 139,324 136,367 4,219,329

Apabila kita telusuri pula dari sudut tempat tinggal

maka

terlihatlah

bahwasanya

penduduk

pedesaan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 1985 jumlahnya lebih banyak daripada penduduk kota. Pendudukan daerah pedesaan berjumlah 5.266.658 orang sedangkan penduduk daerah kota berjumlah 1.141.062 orang. Apabila

kita

perbandingkan

penduduk

perempuan pedesaan dengan penduduk perempuan yang berdiam di kota maka terlihat bahwasanya penduduk perempuan pedesaan juga jumlahnya lebih banyak dari pada penduduk perempuan perkotaan yaitu

perempuan

daerah

pedesaan

berjumlah

2.719.321 orang sedangkan perempuan daerah kota berjumlah

574.700

perbandingan

orang

antara

saja.

penduduk

Sedangkan

laki-laki

dan

perempuan untuk daerah pedesaan data menunjukkan bahwasanya penduduk perempuan pedesaan juga jumlahnya lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki

pedesaan

yaitu

4

penduduk

perempuan

pedesaan berjumlah 2.719.321 orang, sedangkan penduduk laki-laki pedesaan berjumlah 2.547.337 orang. Dengan dikemukakannya pengakuan bahwa kaum perempuan merupakan bagian dari sumber manusiawi di samping kaum laki-laki. Perbedaan berbagai

data

di

atas

ini

dapat

disimpulkan

bahwasanya dari segi jumlah untuk Provinsi Sulawesi Selatan perempuan juga merupakan potensi. Karena jumlah penduduk yang banyak juga merupakan salahsatu

modal

besar

bagi

keberhasilan

pembangunan. Kalau penduduk perempuan yang jumlahnya relatif

banyak di Provinsi Sulawesi

Selatan dikerahkan, dibina serta didayagunakan secara efektif akan merupakan modal yang sangat berarti juga bagi pembangunan nasional pada umumnya pembangunan khususnya. Provinsi

Provinsi

Sulawesi

Selatan

Tetapi,

apakah

potensi

Sulawesi

Selatan

telah

5

pada

perempuan dimanfaatkan

seefektif mungkin maka perlu ditelusuri dan diteliti lebih seksama. II. Perempuan sebagai Korban Pembangunan dan Modernisasi Pembangunan diartikan oleh banyak orang sebagai suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih

baik

dari

keadaan

semula.

Sedangkan

modernisasi suatu masyarakat ialah suatu proses transformasi, suatu perubahan masyarakat adalah segala aspek-aspeknya (Schoorl, 1984: 1). Kedua istilah ini sukar dipisahkan, keduanya saling mengisi walaupun kadang-kadang hasilnya tidak memberikan suatu kenyataan yang sama baiknya. Nampaknya

terlalu

ekstrim

apabila

berpendapat bahwa pembangunan dan modernisasi memberikan dampak yang kurang menguntungkan malah lebih banyak merugikan bagi kaum perempuan. Tetapi kekanyataan memang demikian dan hal ini dapat ditelusuri dari beberapa hasil pengamatan dan penelitian yang telah dipublikasikan.

6

Ester

Boserup

(1970)

yang

membahas

perempuan di berbagai Negara Afrika, Amerika Latin, dan Asia menggambarkan perubahan status dan peranan perempuan pada khususnya, pertama yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pertanian di pedesaan yaitu yang berdasarkan pada pola pertanian ladang berpindah-pindah (Shifting Cultivation), pola pertanian

menetap

(Fixed

Forming)

dan

pola

pertanian tanaman berganda (Multi Cropping). Selain itu dia juga membahas kehidupan masyarakat kota dan kehidupan masyarakat yang menjalani proses urbanisasi, perpindahan dari desa-desa ke kota-kota. Pada pola pertanian yang berpindah-pindah (Shifting Cultivation) bagian terbesar dari pekerjaan menanam bahan makanan dilakukan oleh kaum perempuan, laki-laki hanya sekedar menebang pohonpohon dan membukanya guna mempersiapkan lahan yang hendak ditanami oleh kaum perempuan. Keadaan ini memberikan dampak positif bagi kehidupan

perempuan

karena

7

perempuan

yang

melakukan lebih banyak kegiatan sehingga merekalah yang menguasai hasil panennya nanti. Dengan keadaan serupa ini, perempuan pedesaan otomatis mempunyai pekerjaan yang sangat berarti bagi keluarga, rumah tangga dan masyarakatnya seperti yang ditemui di beberapa negara Afrika. Dampak negative yang diderita kaum laki-laki yaitu ketika orang Eropa masuk ke daerah itu dan mereka terbiasa dengan sistem pertanian oleh laki-laki, mereka menancapkan pada pikiran mereka konsepsi tentang kaum laki-laki Afrika “Pemalas” demikian juga anggapa mereka terhadap laki-laki dari beberapa Negara Asia. Dengan demikian, berkurangnya pepohonan di hutan (karena ditebang terus dan dibakar) tugas kaum laki-laki

untuk

menebang

pohon-pohon

tentu

berkurang, sebagaimana juga kesempatan untuk memburu satwa merupakan pekerjaan kaum laki-laki yang

pasti

hanya

pada

masyarakat

pertanian

berpindah-pindah. Sebaliknya, dengan bertambahnya

8

jumlah penduduk dan meningkatnya kepadatan penduduk daerah-daerah baru untuk dijadikan ladang menjadi langka. Dengan berkurangnya kesuburan tanah yang lama, tanah ini memerlukan pengolahan secara lebih cermat sebelum ditanami. Dengan keadaan demikian maka berubahlah system pertanian ladang berpindah-pindah ini ke system pertanian menetap (Fixed Farming). Dalam system pertanian menetap (Fixed Farming), kegiatan lebih banyak dilakukan oleh kaum laki-laki atau bahkan sama sekali mengambil alih seluruh kegiatan pokok dari bercocok tanam. Tanah pertanian yang menetap harus selalu diolah dengan mencangkul dan membajaknya dengan demikian dalam hal penguasaan hasil panennya kelak pun berubah di mana laki-laki lebih banyak menguasainya dari pada perempuan. Pada saat inilah kegiatan rumah tangga bagi perempuan lebih dominan. Kadangkadang tekanan penduduk yang semakin meningkat dapat

menggerakkan

kaum

9

lakilaki

untuk

berpindah/pergi untuk mencari pekerjaan upahan di daerah lain dengan meninggalkan istri dan anakanaknya di daerah asalnya sehingga beban perempuan bertambah karena harus mengambil alaih beberapa pekerjaan yang dulu di kerjakan oleh laki-laki. Dengan masuknya orang Eropa ke berbagai Negara Afrika, Amerika Latin, dan Asia yang berusaha menggerakkan penduduk laki-laki yang menurut anggapan mereka malas dan setengah menganggur untuk menanam tanaman perdagangan untuk ekspor ke Eropa mengakibatkan semakin merugikan kaum perempuan, dan dimulailah pola pertanian tanaman berganda (Multi Cropping). Hal ini dianggap merugikan kaum

perempuan selain

perempuan sudah berkurang peranannya dalam kegiatan pertanian juga dalam hal penyuluhan pertanian, memperkenalkan metode-metode intensif penanaman tumbuhan komoditi ekspor, perempuan tidak dilibatkan dan tidak diikut sertakan. Demikian pula dalam hal penggunaan peralatan pertanian yang

10

baru yang di introdusir oleh orang-orang Eropa, kaum laki-lakilah

yang

biasanya

diajar

untuk

menggunakannya, sedangkan kamum perempuan tetap bekerja (kalau dia masih terlibat) dengan alatalat lama yang tradisional. Dengan

mulai

digunakannya

peralatan

pertanian yang lebih modern dan yang telah disempurnakan,

kekuatan

otot

laki-laki

kurang

diperhatikan, namun kesenggangan produktivitas cenderung

melebar,

karena

kaum

laki-laki

memonopoli penggunaan peralatan baru dan metodemetode pertanian modern. Hal ini menyebabkan pola produktivitas

kerja

kaum

laki-laki

cenderung

meningkat, sedangkan produktivitas kerja kaum perempuan tetap saja. Akibat wajar dari kemerosotan yang relative dalam produktivitas kerja perempuan adalah karena kemerosotan kedudukan relative kaum perempuan dalam pertanian, akibat selanjutnya kaum perempuan menarik diri dari lapangan pertanian dan

11

lebih menekuni kehidupan rumah tangga atau pergi ke kota mencari pekerjaan lain. Melihat situasi yang telah dibebankan di atas ini, Boserup beranggapan bahwasanya para kolonis Eropa, penguasa-penguasa colonial dan penasehatpenasehat teknis, sebagaian besar bertanggung jawab atas kemerosotan kedudukan kaum perempuan dalam pertanian di dalam Negara-negara berkembang. Merekalah yang mengabaikan tenaga kerja pertanian perempuan waktu mereka membantu memasukkan pertanian komersial modern ke daerah Negara koloninya dan memajukan produktivitas kerja kaum laki-laki (Boserup, 1984 : 44). Karena berkurangnnya pekerjaan pertanian yang bersifat tradisional di daerah pedesaan baik bagi sebagian kaum laki-laki lebih-lebih bagi kaum perempuan sementara banyak kota bertambah antara lain di sekitar perusahaan-perusahaan orang Eropa, disekitar pelabuhan samudera, jalan-jalan kereta api, dan jalan raya utama di mana ekspor ke dan import

12

dari Eropa ditangani banyak laki-laki dan perempuan kehilangan pekerjaan di desa mengadu nasib ke kota, tetapi kenyataan yang ditemui di kota tidaklah seperti yang mereka

harapkan lebih-lebih bagi

kaum

perempuan. Di kota, pekerjaan yang dapat dilakukan perempuan selain menjadi buruh yang mendapat upah yang relative rendah, menjadi pembantu rumah tangga, berjualan makanan jadi di mana pekerjaanpekerjaan ini pada umumnya dalah bentuk lain dari pekerjaan rumah yang biasa juga dilakukan di desa karena memang kondisi kaum perempuan ini yang tidak terampil. Selain ini, di kota-kota dengan surplus besar laki-laki yang meninggalkan istri mereka di desa atau surplus laki-laki bujangan, terdapat juga kebutuhan jasa-jasa perempuan pelacur sehingga tidak mustahil bagi mereka/kaum perempuan yang terdesak kebutuhan ekonomi terdorong untuk menjadi pelacur. Keadaan yang telah dibeberkan oleh Ester Boserup dengan judul “Peranan Wanita Dalam Perkembangan Ekonomi” tidak mustahil terjadi pula

13

di

Indonesia

pada

masyarakat

kita.

Misalnya,

digantikannya ani-ani dengan sabit, digantinya lesung dengan huller, berkembangnya alat-alat rumah tangga yang terbuat dari bamboo yang biasa dibuat oleh kaum perempuan. III. Penutup Dari uraian di atas memberikan kesimpulan kepada kita bahwa tidak selamanya pembangunan dan modernisasi

memberikan

dampak

positif

dan

menguntungkan bagi kaum perempuan. Dampak yang paling negative dan merugikan antara lain harkat dan martabat ialah kalau perempuan itu sampai harus memilih sebagai pelacur. Banyak kondisi yang dapat mendorong perempuan menjadi pelacur seperti yang disinyalir

oleh

group

Kalyanamitra.

Keluarga

mungkin dapat disebut ikut mendukung pelacuran yaitu desakan ekonomi yang menimpa keluarga atau mungkin juga masyarakat lingkungan. Oleh karena itu, dalam masa pembangunan dengan situasi perempuan yang lebih banyak dari segi jumlahnya

14

baik di pedesaan maupun di perkotaan hendaknya pembuat kebijaksanaan mengenai pembangunan harus lebih jeli lagi memikirkan bagaimana seharusnya memanfaatkan potensi perempuan supaya kaum perempuan tidak tersudutkan ke hal-hal yang kurang bernilai atau tidak bernilai sama sekali.

15

DAFTAR PUSTAKA

Boserup, Ester., Peranan Wanita Dalam Perkembangan Ekonomi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1984. Schoorl, J.W., Modernisasi, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1984. Susanto, Phil Astrid., Sosiologi Pembanguan, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1984. Prisma, Oktober 1975, Juli 1981.

16

EMANSIPASI DAN PERAN GANDA WANITA DI INDONESIA (Suatu Tinjauan Sosio-Kultural)

I.

Pendahuluan Pada dasarnya Allah menciptakan manusia di muka bumi ini terdiri atas kaum pria dan kaum wanita. Mereka menduduki martabat yang sama, sama-sama mempunyai tanggung jawab, walaupun ada segi-segi perbedaannya. Perbedaan tersebut hanyalah pada bentuk tubuhnya, kehalusan perangai dan kecenderungan jiwanya dalam mewujudkan keharmonisan dan semaraknya kehidupan ini. Kaum wanita mempunyai tanggung jawan yang tidak dapat diwakili oleh kaum pria yang merupakan tanggung jawab kodrati. Sedangkan wanita mampu mewakili tugas-tugas kaum pria dalam

17

hal-hal tertentu. Oleh sebab itu, seharusnyalah sebagai wanita merasa bangga dan harus mampu menjaga dirinya sehingga tetap mempunyai posisi yang terhormat. Kaum wanita sebagai layaknya manusia mempunyai masalah-masalah khusus. Allah telah menetapkan

bawah

wanita

adalah

sebagai

pendamping kaum pria dalam menerima tugas khilafah

di

muka

bumi

ini.

Dalam

rangka

memakmurkan bumi, wanita memegang peranan penting, baik sebagai perantara lahirnya generasi baru maupun terbinanya cita moral yang tinggi. Karena wanita dikodratkan secara biologis mempunyai bentuk dan susunan tubuh yang sedemikian rupa sehingga kelahiran dapat diharapkan dari padanya. Perasaan wanita cukup tajam dan halus sesuai dengan halusnya kulit tubuh mereka. Mengenai hal ini, Al-Khaliq mempunyai maksud yaitu melalui perasaannya

yang

halus

ini,

wanita

bertugas

membimbing calon manusia yang masih suci bersih

18

agar menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab dan berbudi. Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan menggariskan keadaan wanita antara lain; “Wanita baik sebagai warga Negara maupun sebagai sumber daya insan pembangunan, mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria dalam pembangunan di segala bidang. Pembinaan peranan wanita sebagai mitra sejajar pria ditujukan untuk meningkatkan peran aktif dalam kegiatan

pembangunan

termasuk

pengembangan

anak, remaja dan pemuda dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Kedudukan wanita dalam keluarga dan masyarakat serta peranannya dalam

pembangunan

perlu

dipelihara

dan

ditingkatkan sehingga dapat memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa dan memperhatikan kodrat serta harkat dan martabatnya sebagai seorang wanita”.

19

Dalam kaitannya dengan persamaan hal antara wanita dan pria, peran yang diharapkan dari kaum wanita adalah bersikap rangkap di mana wanita diharapkan untuk hidup dalam dua dunia yang saling terkait dalam kehidupannya. Di satu dunia, dia harus hidup dalam suatu lingkungan keluarga di mana dia harus berperan sebagai agen sosialisasi dan pendidik bagi anak-anaknya, mengerjakan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan kelangsungan rumah tangganya dan mendampingi suami. Di dunia yang lain sebagai mitra sejajar dari suami, wanita dituntut untuk dapat berdiri sejajar dengan pria di mana dia harus mampu menghasilakn sesuatu untuk dirinya sendiri atau untuk membantu keluarganya dan mampu melakukan

pekerjaan

yang

sesuai

dengan

kewajibannya. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa peran

ganda

wanita

sangat

didambakan

keberadaannya dalam kehidupan mengingat kondisi dan

situasi

yang

ada

sekarang

memungkinkan, baik pria maupun

20

ini

tidak

wanita untuk

masing-masing menjalankan peran klasik mereka secara terpisah-pisah. Faktor pembagian waktu yang sesuai dengan kebutuhan merupakan faktor kunci yang juga dituntut. Pada kenyataannya, karir wanita dijadikan

alasan

untuk

tidak

menyeimbangkan

pembagian waktu antara karir dan keluarganya. Dengan pembagian waktu yang baik, wanita akan dapat memenuhi dua kewajibannya sekaligus dalam menjalankan peran ganda, dalam dua dunia di mana mereka hidup. Walaupun pada umumnya wanita telah berusaha sedapat mungkin menyelaraskan dua dunia tadi tetapi masih saja ditemukan suara sumbang yang perlu diluruskan. Orang-orang yang bijaksana bukan memperbincangkan perbedaan-perbedaan antara pria dan wanita baik masalah perbedaan asasi fisik maupun psikis atau perbedaan-perbedaan lainnya tetapi justru mencoba memahami apa hikmah dari perbedaan-perbedaan yang ada itu. Seperti sabda Nabi Muhammad S.A.W

Junjungan Kita, “Tidak akan

mampu memuliakan kaum wanita kecuali orang yang

21

mulia. Dan tidak sampia hati menghinakan kaum wanita kecuali mereka orang yang hida”. Sehubungan dengan sabda Nabi ini, ada hadist yang mengungkapkan tentang wanita yang berbunyi sebagai berikut, “Wanita adalah laksana tiang Negara, manakala wanita baik akhlaknya, maka baik pulalah negaranya. Tetapi manakala wanita jelek akhlaknya, maka negera pun rusaklah”. Menurut penulis hikmah ini pun tidak mungkin dapat terealisir apabila kaum pria pun

tidak turut mendukung dan menunjang

keberadaan kaum wanita lebih-lebih pada masa pembangunan sekarang. II. Emansipasi di Berbagai Negara Maju Emansipasi berasal dari kata majemuk bahasa latin EMANCIPATIO (Prefix Ex yang berarti keluar, mengeluarkan dari, dan substansif mancipatio yang berarti kekuasaan atau pemilikan). Pada mulanya kata ini di artikan sebagai pemberian dan perebutan

persamaan

di

hadapan

hukum

dan

persamaan dalam hidup sosial oleh kelompok atau

22

lapisan masyarakat yang belum memiliki hak yang sama seperti yang lainnya. Dalam hubungannya dengan pergerakan wanita, emansipasi diartikan sebagai usaha kaum wanita untuk memperoleh persamaan hak dan kebebasan seperti kaum pria. Melalui

gerakan

emansipasi

diharapkan

dapat

diperoleh persamaan hak dan kesempatan misalnya dalam memperoleh pendidikan, kesempatan kerja di sektor formal, kesempatan berpartisipasi dalam organisasi

sosial,

politik,

pemerintahan,

jauh

berbeda

dengan

dan

sebagainya. Tidak

emansipasi

lainnya, emansipasi wanita muncul dalam suatu kelompok sosial yang merasa tertindas dan tertekan oleh suatu dominasi. Oleh sebab itu, mereka berusaha keluar dari ketidakberdayaan untuk sedapat mungkin memperoleh pengakuan persamaan hak. Dengan demikian, emansipasi adalah proses pembebasan untuk memperoleh kebebasan diri sehingga tidak

23

dikuasai oleh pihak lain dan setelah itu selanjutnya meraih keadaan dalam persamaan. Gelombang emansipasi pada waktu-waktu yang lampau dan bahkan sampai sekarang masih melanda

masyarakat

masyarakat

manusia

wanitanya.

Di

tak

Prancis

luput

pula

gelombang

emansipasi mulai muncul pada tahun 1791, tidak lama sesudah revolusi Prancis. Gerakan emansipasi wanita di

Prancis menuntut persamaan hak dengan kaum

pria dalam kehidupan sebagai warga Negara dalam wujud Deklarasi Hak-Hak Kaum Wanita dan para warga Negara. Persamaan hak ini mencakup masalah kebebasan, harta milik, keamanan dan hak-hak untuk melawan penindasan. Gema perjuangan ini berlanjut sampai sekitar tahun 1830 dengan diperkenankannya calon ibu guru mengikuti ujian Negara karena kurangnya

tenaga

pengajar

akibat

munculnya

kebutuhan yang hebat akan pendidikan. Selanjutnya pada tahun 1878 mulai diperjuangkan berbagai jabatan dan pekerjaan supaya lebih terbuka bagi kaum

24

wanita. Memang tidak dapat disangkal semboyan Revolusi Prancis liberte, egalite dan fraternite mempunyai pengaruh juga terhadap gerakan-gerakan emansipasi yang tumbuh di Prancis termasuk juga gerakan emansipasi wanitanya. Di Inggris juga ada gerakan emansipasi wanita walaupun tujuannya tidak persis sama dengan tujuan dari gerakan emansipasi wanita Prancis. Tuntutan yang diajukan oleh kaum wanita Inggris adalah dalam bidang sosial politik yaitu perjuangan kaum wanita untuk memperoleh hak pilih yang sama dengan kaum pria. Sebagai hasilnya baru tahun 1918 di Inggris para wanita yang berumur di atas 30 tahun memperoleh hak pilih. Perjuangan ini baru tercapai dengan tuntas pada tahun 1928 yaitu diperolehnya hak pilih bagi semua wanita Inggris dengan persyaratan yang sama dengan kaum pria Inggris. Di Amerika Serikat juga ada gerakan emansipasi wanita di mana secara umum tuntutan mereka lebih diarahkan pada hal untuk mendapatkan

25

perlakukan dan kesempatan terutama di pasar tenaga kerja yang pada waktu yang cukup lama menjadi dominasi kaum pria. Di Jerman pun ada gerakan emansipasi wanita yang

timbul

dikarenakan

adanya

berbagai

ketidakasamaan dan hambatan-hambatan bagi kaum wanita walaupun menurut hukum mereka telah mempunyai hak yang sama dengan kaum pria. Menyimak uraian di atas, nampak bahwa emansipasi sebagai suatu proses pembebasan memuat dua aspek yang terdiri atas : 1. Segi

individual,

yaitu

sesuatu

yang

harus

dikerjakan sendiri, misalnya menyadarkan diri sendiri sebagai kaum tertindas. 2. Segi Sosial, yaitu sesuatu yang dikerjakan bersama dengan orang lain yang punya pengalaman yang sama untuk berjuang memperoleh hak yang sama. ( A. Hendra Santosa P. dalam Majalah Driyarkara No. 4 Tahun XVII halaman 8 ).

26

Dari uraian di atas jelas nampak ada yang sebenarnya

menjadi

tujuan

gerakan

emansipasi

wanita. Secara umum diartikan sebagai pengertian pembahasan dan persamaan. Di satu pihak berusaha bebas dari berbagai penguasaan atau penindasan kaum dominan, di pihak yang lain berjuang memperoleh persamaan hak dengan golongan yang dominan. Pembebasan yang menjadi tujuan emansipasi ini tidak terbatas pada satu aspek saja misalnya hanya sosial – politik tetapi dapat pembebasan dalam berbagai hal. Namun yang jelas gerakan emansipasi wanita seara umum masih menggunakan tolok ukur kaum pria sebagai golongan yang menindas dan menciptakan ketidakadilan terhadap kaum wanita. Di Indonesia Kata emansipasi bagi masyarakat Indonesia pada saat ini sudah bukan merupakan suatu istilah yang baru malahan bukan lagi merupakan tujuan yang ingin dicapai. Dimulai pada jamannya Ibu R. A. Kartini, istilah ini sudah dikenal oleh beberapa

27

kalangan masyarakat. Apabila kita mengacu pada pengertian dari emansipasi secara umum nampaknya apa yang telah dilakukan oleh ibu kita R. A. Kartini merupakan cikal – bakal gerakan emansipasi wanita Indonesia. Ibu R. A. Kartini menulis surat-suratnya kepada

teman-temannya

bangsa

Belanda

juga

mengemukakan tuntutan-tuntutannya antara lain; tuntutan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam politik, tuntutan terhadap keberlakuan adat istiadat yang membelenggu wanita misalnya dalam hal perkawinan dan dalam lapangan pekerjaan, tuntutan untuk terselenggaranya sistem demokrasi yang menjauhkan diskriminasi yang ditimbulkan oleh feodalisme ( Suryochondro, 1984 : 75 ). Pemikiran dan gagasan ibu R. A. Kartini tentang gejala-gejala sosial yang muncul pada jamannya, mampu membukakan mata dunia lain yang terpencil pada waktu itu, ada suatu bangsa yang tengah

bergelut

dengan

28

masalah

diskriminasi.

Diskriminasi dalam hal terjajahnya hak-hak dasar bangsa oleh bangsa lain, adanya jurang menganga antara lapisan masyarakat bangsawan dengan rakyat dan masalah persamaan hak antara pria dan wanita. Jamannya Ibu R. A. Kartini telah lama berlalu, beberapa

tuntutan

beliau

pada

saat

ini

telah

terwujudkan malah ada yang sudah dituangkan dalam kebijakan

pemerintah

seara

normatif.

Namun

demikian, masih ada hal-hal yang belum terlaksana seperti apa yang telah digariskan. Selain itu juga emansipasi yang telah dilancarkan oleh wanita Indonesia tidak persis sama dengan yang dilancarkan oleh

wanita

di

dunia

barat.

Terbukti

bahwa

masyarakat kita masih tetap menjunjung tinggi keberadaan kodrat, harkat dan martabat wanita yang nampaknya pada masyarakat barat sudah diabaikan. Misalnya Utta Wickert, dalam tulisannya, “Gerakan Emansipasi Wanita di Jerman Barat”, membeberkan tuntutan-tuntutan gerakan emansipasi wanita di Jerman Barat sehubungan dengan fungsi wanita

29

sebagai istri dalam keluarga. Tuntutan-tuntutan mereka antara lain; agar adanya pembebasan dari beban dan tugas yang menyebabkan terpencilnya wanita sebagai ibu rumah tangga dari pergaulan dan persamaan tugas serta kewajiban sebagai pasangan suami–istri (Prisma, Oktober 1975 No. 5 Halaman 5361). Bagi Indonesia, emansipasi wanita yang sebenarnya itu sama sekali bukan anti laki-laki, sebaliknya justru emansipasi wanita itu mengajak kaum laki-laki untuk menciptakan suatu masyakarat yang lebih egaliter, yang lebih baik dan lebih adil ( Surya Kusuma Dalam Primsa No. 7, Juli 1981 Tahun ke X, Halaman 13 ). Tidak disadari oleh banyak orang bahwa emansipasi wanita seperti yang dikemukakan oleh Ibu R. A. Kartini sebenarnya juga emansipasi bagi kaum laki-laki.

30

III. Peran Ganda Wanita Pandanga klasik mengenai pembagian peran dalam keluarga menggariskan bahwa pria sebagai suami berperan di luar rumah tangga mencari nafkah bagi kehidupan keluarga (Publik Sphere), sedangkan wanita sebagai istri berperan dalam rumah tangga melakukan pekerjaan rumah tangga (Domesticc Sphere). Hal ini diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi persaingan di antara keduanya, ini pendapat penganut structural fungsionalisme. (Budiman, 1985: 16). Dari pengalaman sejarah negara-negara maju, diperoleh

gambaran

bahwa

industrialisasi

telah

membawa perubahan besar dalam kegiatan ekonomi wanita. Sehubungan dengan gaya perekonomian baru itu, di samping faktor-faktor lain seperti pendidikan, keasempatan untuk bekerja bagi wanita di luar rumah tangga

semakin

terbuka.

Terjadilah

perubahan

struktur sosial yang memberi bentuk baru bagi peran wanita di negara-negara maju yaitu dalam keluarga

31

dan di masyarakat yang terkenal dengan istilah peran ganda. Di Indonesia masalah peran ganda wanita telah jelas dibeberkan sejak ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN mengenai peranan wanita dalam pembangunan dan pembinaan bangsa. Selain itu, dapat juga ditelusuri dalam konsep tentang Panca Tugas Wanita dalam keluarga dan masyarakat yang perinciannya sebagai berikut : 1. Sebagai istri, supaya dapat mendampingi suami sebagai kekasih dan sahabat untuk bersama-sama membina keluarga yang bahagia. 2. Sebagai ibu pendidik dan pembina generasi muda, supaya

anak-anak

maupun

jasmani

dibekali dalam

kekuatan

rohani

menghadapi

segala

tantangan jaman dan menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. 3. Sebagai ibu pengatur rumah tangga, supaya rumah tangga merupakan tempat yang aman dan teratur bagi seluruh anggota keluarga.

32

4. Sebagai tenaga kerja dan dalam profesi, bekerja di pemerintahan, perusahaan swasta, dunia politik, berwiraswasta dan sebagainya untuk menambah penghasilan keluarga. 5. Sebagai anggota organisasi masyarakat terutama organisasi

wanita,

sebagainya

untuk

badan-badan

sosial

dan

menyumbangkan tenaganya

kepada masyarakat (Suwondo, 1981: 267). Kelima tugas utama yang dibebankan kepada wanita Indonesia ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik apabila tidak dikembangkan pula konsep kemitraan sejajar antara pria dan wanita di kalangan amsyarakat kita. IV. Dampak Peran Ganda di Negara Barat Will Durant, dalam bukunya berjudul, “The Pleasure Philosophy”, menggambarkan dampak yang diakibatkan oleh adanya tuntutan persamaan dan peran ganda wanita di negera-negara barat. Dampak yang terjadi adalah perbuatan yang sewenang-wenang dari para pengusaha terhadap wanita dan juga anak-

33

anak yang bekerja pada pabrik-pabrik sehingga mereka merasa lebih baik kembali saja ke dalam rumah tangga dari pada bekerja di luar rumah tangga. Apalagi akhirnya wanita-wanita itu dipakai untuk mempublikasikan produk-produk yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik di mana cara menampilkan wanita di sini dengan mengekspose kecantikan atau pun organ tubuh mereka. Oleh sebab itu, Durant mengatakan bahwa orang-orang yang mencoba dalam menghancurkan rumah tangga itu adalah para pengusaha (Mustafa, 1991: 24). V. Penutup Secara keseluruhan, bentuk-bentuk persamaan hak di antara wanita dan pria seharusnya terjadi mengingat kenyataan bahwa perbedaan fisik di antara keduanya menunjukkan masing-masing kelebihan dan kekurangannya sehingga untuk dapat mencapai kondisi yang optimal diperlukan kerjasama dan hubungan saling mendukung.

34

Masuknya pendapat mengenai kodrat wanita yang seharusnya melaksanakan dua fungsi dalam kehidupannya, yaitu sebagai partner kehidupan pria dan sebagai mediator sosialisasi bagi anak-anaknya, menimbulkan

pendapat

bahwa

dukungan

dan

kerjasama di antara pria dan wanita sudah seharusnya dilakukan dengan tetap memperhatikan bahwa wanita harus bisa membagi waktu dan perannya sesuai dengan kodrat tersebut di atas. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk persamaan hak yang dimaksudkan sebenarnya masih terkait dengan kondisi norma masyarakat yang tetap menuntut wanita untuk hidup dalam dua dunia dan bahwa persamaan itu sendiri sudah seharusnya diwujudkan oleh wanita sendiri yang mampu membagi waktu dan perannya sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

35

DAFTAR PUSTAKA

Budiman, Arief., Pembagian Kerja Secara Seksual, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1985. Ismanto Jumari., Peranan Wanbita dalam Pembangunan Bangsa Menurut Islam, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1982. Mukmin, Hidayat., Beberapa Aspek Perjuangan Wanita di Indonesia, Penerbit Bina Cipta, Bandung 1980. Mustafa, Ibnu., Wanita Islam Menjelang Tahun 2000, Penerbit Al Bayan, Bandung, 1991. Suryochondro, Sukanti., Potret Pergerakan Wanita di Indonesia, Penerbit CV Rajawali, Jakarta, 1984. Suwondo, Nani., Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

36

PEREMPUAN SEBAGAI MITRA SEJAJAR LAKI-LAKI DALAM KONDISI DAN NILAI-NILAI DI INDONESIA

I.

Pendahuluan Kaum perempuan seara biologis mempunyai ciri-ciri tersendiri yang membagi kelompok manusia menjadi dua jenis, sehingga masing-masing jenis tersebut yaitu laki-laki dan perempuan dibedakan. Sebab apabila tidak demikian pasti Allah menciptakan manusia hanya satu jenis saja, apakah itu perempuan ataukah laki-laki atau yang lain lagi. Namun demikian di

samping

memiliki

perbedaan

nilai,

selama

kelompok tersebut meliputi keduanya mereka pun memiliki kebersamaan karakteristik umum yang tidak dapat dibedakan secara tegas. Allah Yang Maha Arif ketika membagi manusia menjadi dua jenis, Dia

37

mengisyaratkan keduanya memiliki kebersamaan karakteristik di dalam spesifikasinya, sifat-sifatnya, dan kebutruhan-kebutuhannya. Bagi siapa pun yang mengklasifikasikan laki-laki dan perempuan hanya sekedar

pesona

semata

dari

kelompok

tanpa

pemisahannya, atau memencilkan laki-laki dari perempuan dalam kekhususan dan kebutuhan secara mutlak, tanpa memperhatikan adanya kebersamaan karakteristik di antara keduanya, maka dia berarti telah menggeser konsepsi Tuhan. Pada hakekatnya, kita harus menerima secara penuh dan utuh konsep Allah yang mempersatukan laki-laki dan perempuan di dalam golongan, serta memisahkan keduanya ke dalam jenisnya masing-masing. Ciri-ciri kebersamaan ini meliputi dua hal yaitu kehormatan manusia dan asal usul penciptaannya. Seara perbedaan

normatif, antara

tidak

laki-laki

dikenal

dengan

adanya

perempuan.

Kenyataan sehari-hari menunjukkan baik di sektor publik maupun di sektor domestik menunjukkan

38

bahwa perempuan diperbedakan dengan laki-laki dalam banyak hal di luar kodratnya. Perempuan sering tidak

memperoleh

manfaat

yang

sama

dalam

kesempatan, sumber daya pembangunan maupun hasil-hasil pembangunan. Pengamatan secara dekat menunjukkan bahwa hal ini disebabkan oleh karena kelompok laki-laki dan kelompok perempuan seccara fundamental terstruktur beda, di mana perempuan berada pada tingkatan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. II. Konsep Mitra Sejajar Dan Ruang Lingkupnya Istilah mitra sejajar menurut Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1993, tersusun dalam rangkaian ungkapan sebegai berikut: Pembinaan peranan wanita sebagai

mitra

meningkatkan

sejajar peran

pria aktif

ditujukan dalam

untuk kegiatan

pembangunan, termasuk upaya mewujudkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia.

39

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kemitraan-sejajaran itu dituntut tidak saja dalam lingkup publik tetapi juga pada lingkup domestik. Pada mulanya, istilah kemitraan-sejajaran berasal dari kata equal–patners dalam Deklarasi United Nations Decade for Women ( 1975 – 1985 ) yang tujuan utamanya adalah The Integration and Participation of Women in Development as Equal – Partners. Ketidak sejajaran (in equalities) antara lakilaki dan perempuan sudah didiskusikan sejak tahun 1970-an, di mana sampai tahun 1990 di berbagai negara masih ditemukan kondisi ketidak sejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya masalah ketidak sejajaran bukannya hanya masalah bagi bangsa Indonesia saja tetapi juga merupakan masalah dunia. Sebagai kelanjutan dari Dasawarsa Wanita PBB, equality tetap menjadi salah satu perhatian utama, yang tertuang dalam Forward

40

Looking by Strategies for The Advencement of Woman. Komisi Status Wanita dari PBB sampai tahun 1996 memberikan perhatian khusus pada masalah equality di mana urutan perhatian khususnya sebagai berikut: 1. Tahun 1992; perhatian khususnya pada masalah penghapusan diskriminasi terhadap wanita. 2. Tahun 1993; perhatian khususnya pada masalah peningkatan kesadaran wanita pada hak dan kesadaran hukum. 3. Tahun 1994; perhatian khususnya pada masalah upah yang sama untuk kerja yang bernilai sama, kerja di sektor informal. 4. Tahun 1995: perhatian khususnya pada masalah equality dalam pengambilan keputusan ekonomi. 5. Tahun 1996; perhatian khususnya pada masalah penghapusan stereotipi wanita dalam media massa. ( Wijaya, 1993). Tidak adanya kesejajaran antara laki-laki dan perempuan, menempatkan perempuan pada kondisi

41

ketidak beruntungan dan ketidak adilan. Dalam masa pembangunan banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan mengalami hal-hal yang merugikan misalnya: 1. Perempuan itu terabaikan; 2. Tidak diajak berpartisipasi; 3. Tergusur oleh teknologi; 4. Mengalami marjinalisasi; 5. Belum memperoleh perlindungan sosial; 6. Belum memperoleh hak sesuai dengan hukum yang berlaku; 7. Mendapatkan beban kerja yang berkelebihan. III. Kemitraan dan Kejajaran di Indonesia Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa, UUD RI 1945 sebagai landasan konstitusional

dan

GBHN

sebagai

landasan

operasional, menempatkan perempuan pada keluhuran harkat dan martabatnya baik sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa maupun sebagai warga negara dan

sumber

daya

insan

42

pembangunan

yang

mempunyai hak dan kewajiban, tanggung jawab, peranan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan di segala bidang kehidupan dan segenap

kegiatan

pembangunan.

Pembangunan

nasional merupakan suatu upaya untuk merubah keadaan sebagaimana adanya (kondisi obyektif– empiris) menuju keadaan yang dipandang lebih baik seperti yang dicita-citakan (kondisi normatif). GBHN sebagai acuan pembangunan nasional memusatkan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan di dalam seluruh kegiatan pembangunannya. Ditinjau dari falsafah dan pandangan hidup bangsa,

landasan

konstitusional

dan

landasan

operasional, secar normatif memang di negara kita tidak dikenal dengan adanya perbedaan antara lakilaki dan perempuan secara sosial. Kemitraan dan kesejajaran dalam masyarakat kita pada kondisi pembangunan ini dapat terjadi pada lingkup domestik maupun lingkup publik. Namun apakah hal ini seara operasional

dapat

terlaksana

43

seperti

apa

yang

diharapkan. Semua ini tergantung dari para pelaku kemitraan dan kesejajaran itu sendiri. IV. Kemitraan

dan

Kesejajaran

dalam Lingkup

Domestik Lingkup domestik dalam hal ini diartikan dengan keluarga, yang lebih spesifik lagi keluarga inti yaitu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu dan anakanak yang belum menikah. Dalam hubungan antara bapak, ibu dan anak-anak terdapat hubungan sebagai berikut : 1.

Antara suami – istri;

2.

Antara orang tua – anak;

3.

Antara anak laki-laki – anak perempuan. Dapat

diartikan

bahwa

kemitraan

dan

kesejajaran suami istri yaitu di mana keduanya berada pada

status

yang sama.

Misalnya

dalam

hal

pengambilan keputusan dalam hal kerumah tanggaan, keduanya dalam status tawar menawar yang setara sama bobotnya. Status yang sama membawa harkat dan martabat kemanusiaan yang sama pula. Keduanya

44

akan saling menghargai,

saling tolong,

saling

menunjang, saling mengisi kekurangan masingmasing, saling membagi rasa, membagi nasib. Tidak ada lagi hubungan-hubungan yang tidak seimbang seperti : 1.

Istri mengabdi sedangkan suami diabdi;

2.

Istri melayani sedangkan suami dilayani;

3.

Suami penguasa sedangkan istri pelaksana;

4.

Suami mandiri sedangkan istri tergantung;

5.

Suami dipertuan sedangkan istri mempertuan. Sedangkan kemitraan dan sejajaran antara

orang tua dan anak dapat berbentuk bahwa orang tua tidak selalu melaksanakan kehendaknya pada anak tetapi anak juga mempunyai kesempatan untuk mengemukakan kehendaknya dalam hal-hal tertentu. Kemitraan dan kesejajaran antara anak-anak laki-laki dengan anak perempuan yaitu tidak ada lagi hak-hak istimewah yang harus diberikan pada anak-anak lakilaki, atau pun tuntutan-tuntutan tugas-tugas pelayanan dan kerja rumah tangga hanya pada anak-anak

45

perempuan sementara superioritas anak-anak laki-laki dan inferioritas anak perempuan tidak selayaknya lagi disosialisasikan. Kesempatan mendapatkan pendidikan yang sama bagi keduanya merupakan salah satu visi, dengan kata lain, konstruksi sosial yang membedakan anak-anak laki-laki dengan anak-anak perempuan tidak lagi disosialisasikan. Sementara itu ditanamkan nilai-nilai di mana anak-anak laki-laki tidak lagi memandang rendah saudara perempuannya atau pun melecehkan pekerjaan rumah tangga yang dianggap tugas-tugas anak perempuan semata-mata. V. Kemitraan

dan

Kesejajaran

dalam Lingkup

Publik Apabila kemitraan dan sejajaran di artikan sebagai persamaan derajad, persamaan status antara laki-laki dan perempuan maka akan dapat divisikan bahawa keduanya berada pada posisi tawar menawar yang sama, dua-duanya berhak berada pada posisi pengambil keputusan, keduanya memperoleh berbagai

46

kesempatan untuk beraktualisasi, memperoleh akses pada sumber daya dan pula menikmati berbagai hasil termasuk hasil-hasil pembangunan. Memperlakukan perempuan sebagai mitra sejajar adalah sangat manusiawi, suatu sikap perikemanusiaan yang adil dan beradab. Kedudukan yang sejajar sebagai partner yang

memungkinkan

persamaan

laki-laki

dan

perempuan akan mewujudkan keadaan di mana sebagai warga negara partisipasinya dalam kehidupan publik tidak dibatasi oleh perantara gender. Namun demikian, perbaikan status perempuan dari tidak sejajar menjadi sejajar membutuhkan perubahan sikap dan peranan baik pada laki-laki maupun perempuan. Oleh sebab itu, perlu dikaji apa yang menjadi penyebab ketidaksejajaran dalam berbagai

bentuknya

apakah

itu

pelecehan,

perendahan, subordinasi, eksploitasi, tindak kekerasan dan lain sebagainya. Karena inequality terhadap perempuan adalah merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia

47

seperti yang tertuang dalam Convention on the Ellimination of All Forms of Discrimination Against Women. Indonesia merativikasi konvensi ini pada tahun 1984. Pada dasarnya konvensi ini menuntut keadilan sosial bagi semua orang baik laki-laki maupun perempuan. VI. Penutup Tidak dapat disangkal bahwa sedikit banyak memang ada pengaruh dunia internasional dalam kemintraan dan kesejajaran di Indonesia karena tanpa kemitraan dan kesejajaran sulit terwujud partisipasi perempuan sepenuhnya dalam pembangunan, dan juga status perempuan sulit ditingkatkan. Upaya operasionalisasi konsep kemitraan dan kesejajaran sertra penjabarannya dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari dalam institusi sosial dan dalam sistem pemerintahan perlu segera diwujudkan. Penyadaran tentang kemitraan dan kesejajaran kepada semua penduduk dari berbagai lapisan perlu segera dilakukan.

48

DAFTAR PUSTAKA

Boserup, Ester., Peranan Wanita Dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1984. Budiman, Arief., Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita di Dalam Masyarakat. Jakarta : Penerbit Gramedia, 1985. Garis-Garis Besar Haluan Negara, 1978. Garis-Garis Besar Haluan Negara, 1983. Garis-Garis Besar Haluan Negara, 1988. Sutjipto, Prasetyo Huriati., Kendala Struktural dan Kultural Untuk Mewujudkan Kemitraan Perempuan dan Laki-Laki Dalam Warta Stdui Perempuan (hlm. 3). Jakarta : Yayasan Pengembangan Studi Perempuan, 1993. Vianello, Mino & Reneka Siemenska., Gender Inegrality. Lodon : Sage Studies in Interaktional Sociology, 1990.

49

PEREMPUAN DAN PELESTARIAN NILAI SOSIAL BUDAYA ( Ideal dan Kenyataan )

IV. Pendahuluan Indonesia adalah satu negara yang pluralistik ditinjau dari segi etnik.

Masing-masing

etnik

memiliki nilai sosial – budaya yang khusus (sub kultur ) di samping nilai sosial budaya yang berlaku umum sebagai suatu bangsa (super kultur) dalam mengatur perilaku para anggota kelompoknya yang terdiri atas laki-laki dan perempuan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki seyogyanya berbeda dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh perempuan. Demikian juga dalam hal dampak yang

50

ditimbulkan oleh keberlakuan nilai sosial yang khusus dan umum tadi. Perempuan sebagai warga negara maupun sebagai

anggota

dari

suatu

kelompok

etnik

mempunyai peranan dan kewajiban tertentu dalam melangsungkan maupun

kehidupan

bangsanya.

kelompok

Malahan

pada

etniknya umumnya

perempuan diharapkan menjadi tokoh utama dalam melestraikan kelangsungan hidup kelompok etnik dan bangsanya. Namun kenyataan menunjukkan tidak selamanya tokok utama ini mendapatkan ganjaran utama pula dalam melaksanakan peranannya. Disatu sisi dia disanjung, tetapi pada sisi lainnya dia mengalami hal-hal yang tidak selayaknya terjadi, lebih-lebih ketika kelompok etnik dan bangsanya mengalami

gejolak-gejolak.

Hal-hal

yang

menguntungkan dan merugikan ini terjadi baik pada tingkat kelompok etnik, lebih-lebih pada tingkat masyarakat pada umumnya.

51

V. Perempuan, Ideal dan Kenyataan Nilai sosial budaya adalah hasil rekayasa manusia sebagai suatu masyarakat. Manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan. Siapa yang paling berwenang menentukan dan mengarahkan hasil rekayasa tersebut ? Pada masa lalu, laki-lakilah sebagai penentu segala-galanya karena ada nilai yang melegitimasi hal tersebut, nilai yang melegitimasi wewenang laki-laki itu dikenal sebagai nilai Patriarki yang telah mendarah daging sampai sekarang di kalangan masyarakat baik di dunia barat, lebih-lebih di dunia timur. Di samping itu masyarakat juga telah diperkenalkan pada suatu model

pembagian

peran

antara

laki-laki

dan

perempuan. Model pembagian peran ini pun telah dilegitimasi melalui nilai-nilai sosial – budaya yang dianut masyarakat. Pembagian peran ini antara lain: 1. Laki-laki berkiprah di lingkup publik di luar rumah, antara lain peranannya mencari nafkah, yang akhirnya melalui peranannya ini mereka

52

mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri, kariernya dan sebagainya. 2. Perempuan berkiprah dilingkup domestik di dalam rumah tangga melakukan pekerjaan rumah tangga, yang tidak menghasilkan pendapatan yang nyata dan tidak mengenal jenjang karir. Laki-laki dan perempuan dibagi peranannya seperti itu antara lain melalui atau berlandaskan nilai “kodrat” mereka. Laki-laki melalui kodrat (mencari nafkah

=

sementara

kodrat

?),

perempuan

mendapatkan hanya

“martabat”

bergelut

dengan

kodratnya saja. Tetapi situasi dan kondisi ini harus dipertahankan demi tidak menimbulkan persaingan di antara mereka, demi keteraturan sosial. Memang kenyataan telah menunjukkan situasi dan kondisi serupa di atas ini dapat berlangsung dengan aman dan tertib, ketika keluarga yang menjadi inti dari masyarakat berada dalam keadaan stabil tidak goyah karena hal-hal yang berasal dari dalam maupun dari

53

luar lembaga itu sendiri. Tetapi bagaimana kalau ada “Perubahan” yang mengintervensi lembaga tersebut ? 1. Perempuan Idola Keluarga dan Masyarakat Kata idola menunjukkan sesuatu yang diidamidamkan, sesuatu yang diharapkan. Bentuk nyata dari idola ini ditunjukkan dengan memberikan “label” pada sesuatu yang diidam-idamkan itu. Bayi perempuan, dia diharapkan menjadi bayi yang manis, lucu dan tidak rewel. Ketika menginjak gadis remaja dia diharapkan akan menjadi teman setia ibunya dalam melakukan pekerjaan rumah tangga dan ketika sudah menikah, menjadi perempuan dewasa, dia diharapkan dapat melakukan/memenuhi berbagai harapan keluarga dan masyarakatnya. Harapan-harapan terhadap perempuan sebagai pelestarian nilai sosial – budaya dicetuskan melalui simbol-simbol dan konsep-konsep yang diberikan kepada mereka. Misalnya untuk memberikan peranan dan tanggung jawab dalam keluarga dan masyarakat

54

dicetuskan apa yang disebut sebagai “Panca Tugas Perempuan”. a. Sebagai istri, supaya dapat mendampingi suami sebagai kekasih dan sahabat untuk bersama-sama membina keluarga yang bahagia. b. Sebagai ibu, pendidik, dan pembina generasi muda, supaya anak dibekali kekuatan rohani maupun jasmani dalam menghadapi segala tantangan zaman, dan menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. c. Sebagai ibu mengatur rumah tangga, supaya rumah tangga merupakan tempat yang aman dan teratur bagi seluruh anggota keluarganya. d. Sebagai tenaga kerja dan profesi, bekerja di pemerintahan, perusahaan swasta, dunia politik, berwiraswasta, dan sebagainya untuk menambah penghasilan keluarga. e. Sebagai anggota organisasi masyarakat, terutama organisasi

wanita,

badan-badan

55

sosial

dan

sebagainya, untuk menyumbangkan tenaganya kepada masyarakat (Suwondo, 1981: 267). Konsep lainnya yang secara umum digunakan untuk

menunjukkan

peran

perempuan

dalam

pelestarian nilai-nilai sosial budaya adalah perempuan sebagai ibu merupakan “Pendidik Pertama dan Utama” dari anak-anaknya, anak-anak merupakan generasi penerus dari suatu kelompok dan bangsa. Mengapa perempuan dilabelkan sebagai “Pendidikan Pertama dan Utama ? Karena melalui perempuan/ibu, seorang anak yang baru lahir diharapkan menerima kehidupan nselanjutnya. Dari perempuan/ibu anakanak mengenal dan mengetahui norma dan nilai yang berlaku pada kelompok dan masyarakatnya. Dari perempuan/ibu seorang anak mengenal dunia luarnya dan melalui perempuan/ibu seorang anak dapat bertahan hidup di kancah dunia yang selalu berubahubah. Label lainnya pula yang selalu tempelkan kepada kaum perempuan secara umum adalah “Ratu

56

Rumah Tangga atau Ibu Rumah Tangga”. Kata Ratu atau Ibu seyogyanya menunjukkan status yang relatif tinggi, tetapi hanya pada lingkup rumah tangga. Kata rumah tangga dikaitkan dengan jenis kerja yang dapat dilakukan adalah kerja reproduksi. Kerja reproduksi diartikan sebagai kerja pengasuhan anak, pendidikan, sosialisasi, penyiapan dan pengadaan makanan, membersihkan rumah, mengurus anggota keluarga yang sakit. Kegiatan-kegiatan yang terbeberkan dalam kerja reproduksi perempuan menunjukkan andil perempuan untuk keberlanjutan hidup kelompok dan bangsanya dan nampaknya bukan suatu tugas yang ringan pula tetapi hal itu dari generasi ke generasi telah dipikul, dilakukan oleh perempuan dan itulah yang diharapkan oleh keluarga, kelompok dan bangsanya. Ungkapan lainnya pula yang menunjukkan betapa pentingnya seorang perempuan / ibu terutama bagi anak-anaknya yaitu “Surga di bawah telapak kaki ibu”.

Seyogyanya

ungkapan

57

ini

menunjukkan

penghormatan

tentang

betapa

pentingnya

restu

seorang ibu bagi bakti anaknya (Nelwan dalam Arimbi, dkk, 1998: 95). Seperti telah dikemukakan terdahulu, bangsa kita terdiri atas berbagai etnik. Pada tingkat etnik, mereka juga mempunyai simbol dan konsep yang diberikan pada dan diharapkan ada di kalangan kaum perempuan. Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat

mengenal

konsep

“Bundo

Kanduang”,

perempuan Minangkabau tidak dapat disangkal lagi memiliki kedudukan yang sederajat dengan laki-laki dan mereka menjadi penjaga harta pusaka keluarga (Soetrisno, 1997: 62). Pada masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan, kaum perempuan diibaratkan “Bagaikan Kaca”, tempat bercermin. Bilamana terjadi keretakan, maka berkuranglah martabatnya dan bila kaca itu pecah, maka berantakan martabat diri dan keluarganya, dia menyangkut harkat dan martabat diri yang terdapat dealam konsep “Siri” ( Mattulada, 1994: 4). Pada masyarakat Mandar yang

58

juga berasal dari Sulawesi Selatan dikenal konsep perempuan ideal, yaitu “Tipalayo” yang menyangkut sifat dan sikap antara lain: a. Manarang Lima, yang artinya terampil. b. Macalicak, yang artinya giat. c. Manarang, yang artinya pintar. d. Malolo, yang artinya cantik jelita. e. Ilimuh Kedhoh, yang artinya lemah lembut. ( Pandu, 1990 : 83 ). 2. Perempuan Dalam Realitas Sosial Pada Saat Ini Ada ahli ilmu sosial berpendapat bahwa tindakan

sosial-perilaku

sosial

yang

dilakukan

seseorang seyogyanya seperti apa yang terjadi dalam mekanisme pasar, ada barang ada uang, ada biaya ada pula imbalannya. Apabila pendapat ini dipergunakan untuk menganalisa tindakan dan perilaku yang telah dilakukan

oleh

menunjukkan

kaum

“imbalan”

perempuan yang

perempuan ternyata tidak memadai.

59

kenyataan

diterima

kaum

Perempuan

sebagai

anggota

keluarga,

kelompok dan masyarakat luas (bangsa) berdasarkan tuntutan nilai sosial budaya seyogyanya

telah

melakukan tugas dan kewajiban mereka sebaik mungkin. Namun nilai sosial budaya pun tidak selamanya berdampak positif, ternyata juga bisa berdampak negatif.

Kalau perempuan secara nilai

sosial budaya telah kita sepakati sebagai orang yang lebih banyak aktivitasnya untuk membangun generasi penerus, hasil yang relatif positif, telah kita rasakan. Bangsa

kita

menjadi

bangsa

yang

patut

diperhitungkan di dunia internasional sebab Sumber Daya Manusia (SDM) kita cukup mampu bersaing, cukup kompoten di dalam hal-hal tertentu, ini semua disebabkan antara lain oleh sosialisasi primer yang pada umumnya dilakukan oleh perempuan/ibu di samping sosialisasi sekunder yang dilakukan dalam masyarakat yang pada umumnya pelakunya lebih banyak perempuan. Tapi, imbalan apa yang telah diterima kaum perempuan, terutama pada saat ini ?

60

Imbalannya, teknologi

tidak

pada

memadai,

saat

ini

kecanggihan

terutama

alat

alat media

komunikasi, setiap hari dapat kita dengar dan dapat kita lihat betapa perempuan menjadi korban baik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun lembaga. Sebagai perempuan pada saat ini tidak dapat lagi hanya menggeluti dengan aman dan tenteram peranan yang diberikan kepada mereka yaitu sebagai pekerja rumah tangga saja. Sewaktu-waktu kepala rumah tangga yang pada umumnya laki-laki tergeser dan tergusur dari posisinya sebagai penari nafkah utama sehingga terpaksa mendorong perempuan untuk keluar rumah guna turut menghidupi keluarga. Tetapi, apakah kegiatan di luar rumah bisa diraihnya dengan aman dan tenteram ? Ternyata tidak, berbekal nilai sosial budaya yang bisa diberlakukan pada diri perempuan dalam rumah tangga berlaku pula pada saat mereka melangkahkan kaki ke luar rumah guna keberlanjutan kehidupan keluarga mereka. Pelecehan,

61

kekerasan, subordinasi, diskriminasi, marginalisasi adalah bentuk-bentuk yang juga mereka rasakan ketika mereka melangkah ke luar rumah. Mengapa hal ini terjadi ? Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasanya hal-hal yang tidak layak, tidak patut, dialami oleh kaum perempuan di luar rumnah sumbernya anatara lain adalah nilai-nilai yang pada mulanya berlaku dalam keluarganya, misalnya nilai ideologi

patriarki.

Nilai

ideologi

patriarki

menunjukkan bahwa laki-laki adalah segala-galanya, berkuasa, patut di dahulukan, pengambilan keputusan utama, penentu segalanya, dan nilai ideologi ini telah merambah keberlakukannya sampai ke luar lingkup keluarga ke lingkup publik, yang akhirnya juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan perempuan (Pandu, dkk, 2001: 17-18). Selain nilai ideologi di atas ini, label-label yang telah diberikan kepada kaum perempuan yang telah dilegitimasi oleh nilai sosial budaya baik secara nasional maupun

lokal pada akhirnya pun tidak

62

memberikan

keuntungan

positif

bagi

kaum

perempuan/ibu. Misalnya saja label “Ibu Rumah Tangga” dianggap oleh sebagian feminis sebagai suatu

kekalahan

perempuan,

di

mana

dengan

menyandang gelar itu justru perempuan kehilangan kebebasan (Abdullah, 2001: 194). Label lainnya “Pendidik Pertama dan Utama Bagi Anak-anaknya”, dampak negatif yang diperoleh dari menyandang gelar ini adalah menjadi seorang yang selalu dipersalahkan ketika

anak-anaknya

berperilaku

yang

tidak

diharapkan, tidak berhasil. Pada tingkat kelompok etnik pun label yang diberikan kepada kaum perempuan juga tidak selalu memberikan kebebasan bagi perempuan atau pun bermakna positif bagi kaum perempuan. Misalnya pada masyarakat Bugis Makassar yang melabelkan perempuan “ibarat kaca”, akhirnya membuat langkah perempuan menjadi semakin terbatas. Perihal yang dialami pada perempuan Bugis Makassar tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada kelompok

63

etnik lainnya yang ada di Indonesia apabila ditelusuri secara seksama dan dikaji secara teliti. VI. Penutup Keadaan yang dihadapi perempuan pada saat ini menunjukkan bahwa wacana tentang perempuan sangat dilematis. Kehidupan nyata memaksa dan mengharuskan mereka berperan ganda namun nilainilai sosial budaya yang mendukung peran ganda itu belum melembaga. Kedilematisan ini muncul karena realitas perempuan selalu dibagun oleh laki-laki, karena laki-lakilah yang dianggap dan menganggap diri sebagai lakon (superior) yang mengatur tata kehidupan (Abdullah, 2001: 195). Perempuan hampir tidak bisa menentukan dirinya sendiri, menunjukkan jati dirinya. Selain itu, di dalam kebudayaan kita perempuan ditempatkan di luar sistem obyektif sehingga perempuan harus mengalami obyektivitas secara terus-menerus. Simbol-simbol yang telah dilabelkan kepada kaum perempuan baik pada tingkat nasional maupun lokal ternyata menjadi beban berat

64

belaka.

Konsep-konsep

perempuan

tentang

peran-peran

yang begitu hebat akhirnya hanya

merupakan khayalan dan imajinasi saja. Masyarakat tidak statis, sekecil apa pun pasti ada perubahan. Kebudayaan adalah hasil masyarakat, maka kebudayaan pun mengalami perubahan pula. Kenyataan pada saat ini di beberapa kelompok masyarakat baik pada lapisan menengah maupun lapisan atas, peran idealis bagi laki-laki dan perempuan sudah bergeser, karena pengaruh keadaan yang mereka hadapi. Kebiasaan-kebiasaan baru muncul antara lain dalam hal peran domestik dan peran publik, dominasi jenis kelamin tertentu terhadap suatu peran sudah meluntur dan lain sebagainya. Karena proses pelembagaan suatu nilai dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, seyogyanya dapat disusun dan ditata ulang

nilai-nilai

sosial

budaya

yang

lebih

menunjukkan kesetaraan di antara pelakunya, antara lain dalam hal pelestarian nilai-nilai sosial budaya.

65

Di samping itu, kita juga perlu untuk menelusuri kembali budaya-budaya lokal/etnik karena tidak menutup kemungkinan dalam budaya lokal/etnik terkandung suatu nilai yang lebih menunjukkan kesetaraan di antara para pelakunya ketimbang budaya nasional yang cenderung didominasi oleh nilai-nilai sosial budaya dari luar masyarakat kita. Selain itu, untuk menyusun tata nilai sosial budaya yang relevan dan efektif guna menghadapi situasi dan kondisi perkembangan masyarakat pada saat ini nampaknya kita harus lebih selektif dalam artian kita tidak selalu harus berpatokan pada nilai sosial budaya dari kelompok tertentu atau kelas tertentu saja, di mana pada umumnya pada masa yang lalu bahwa nilai-nilai merekalah yang menjadi pedoman dan panutan kita untuk berperilaku. Nampaknya sekarang kita harus juga mengalihkan perhatian pada nilai sosial budaya dari kelompok etnik dan kelas masyarakat lainnya. Karena kenyataan menunjukkan nilai sosial budaya dari kelompok atau kelas tertentu

66

yang pada masa yang lalu menjadi pedoman dan panutan kita justru dalam kehidupan bermasyarakat telah menyengsarakan, terutama kaum perempuan. Oleh karena itu, tindakan yang harus kita lakukan antara lain; menggali dan mengkaji ulang nilai sosial budaya baik pada tingkat nasional maupun lokal dengan menggunakan pendekatan baru. Paradigma baru

yang

pendekatan

merupakan sejarah,

kombinasi

pendekatan

pendekatan gender.

67

antara

lain

sosiologi,

dan

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, I. 2001. Seks, Gender dan Reproduksi Kekuaasaan. Yogyakarta : Tarawang Press. Berlian, S. 2000. Pengelolaan Tradisional Gender, Telaah Keislaman Atas Naskah Simboer Tjahaja. Jakarta: Millenium Publisher. Budiman, A. 1985. Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita Di Dalam Masyarakat. Jakarta: Penerbit Gramedia. Mattulada.

1994. Gender Dalam Pembangunan Berkelanjutan Ditinjau Dari Segi Sosial Budaya Etnis Bugis-Makassar. Ujung Pandang: Makalah disampaikan pada seminar sehari “Gender dalam Pembangunan Berkelanjutan Ditinjau dari Segi Sosial Budaya Etnis Bugis-Makassar, Toraja, dan Mandar.

Mukmin, H. 1990. Beberapa Aspek Perjuangan Wanita di Indonesia, Suatu Pendekatan Deskriptif Komparatif. Bandung : Penerbit Bina Cipta.

68

Pandu, M. E. 1990. Matrifokalitas di Masyarakat Pedesaan ( Suatu Kasus Pada Masyarakat Nelayan Mandar di Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi – Selatan ), (Tesis S2). Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta. Pandu, M. E., dkk. 2001. Wanita di Sulawesi Selatan. Ikhtisar Regional, Kanada : CIDA. Primariantari, dkk. 1998. Seri Siasat Kebudayaan, Perempuan dan Politik Tumbuh Fantastis. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Soetrisno,

L. 1997. Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Suwondo, N. 1981. Kedudukan Wanita di Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

69

PARTISIPASI DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA POLITIK

I.

Pendahuluan Pada masa-masa yang lalu, sebagaian besar kelompok masyarakat di dunia beranggapan bahwa masalah politik adalah masalah dan bidang yang patut dan pantas digeluti oleh laki-laki. Tetapi akhir-akhir ini di berbagai bagian belahan dunia baik bagian Utara-Selatan, Timur–Barat perhatian masyarakat tertuju pada masalah partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam lembaga politik antara lain partai politik. Partai politik merupakan wadah partisipasi politik dalam negara demokratis di mana setiap anggota masyarakat sebagai warga negara baik laki-

70

laki

maupun

berpartisipasi

perempuan sebagai

seyogyanya wakil-wakil

dapat rakyat,

berkonstribusi menyumbangkan pemikiran-pemikiran demi

kesejahteraan

rakyat

dan

mendapatkan

perwakilan dalam mengemukakan aspirasi mereka untuk kelanjutan hidup berbangsa dan bernegara. Secara konstitusional hal tersebut di atas bagi warga negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah terlandasi antara lain oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan malah ditunjang pula oleh UndangUndang Republik Insonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia antara lain pada Pasal 24. Secara hukum di muka dunia ini tidak ada larangan

perlakuan

terhadap

laki-laki

maupun

perempuan untuk berserikat, mendirikan partai politik serta

lembaga-lembaga,

namun

pelaksanaannya

tidaklah demikian, terutama kaum perempuan, sampai saat ini masih ditemukan kendala, penghalang untuk mereka berkiprah di dunia politik.

71

II. Kondisi Perempuan di Dunia Politik Menurut

informasi

dari

Badan

Dunia

mengenai perempuan (UNIFEM) kondisi perempuan secara mendunia adalah sebagai berikut : 1. Perempuan hanya berjumlah 5 % sampai 10 % yang menjadi pemimpin formal di bidang politik. 2. Perempuan hanya berjumlah 10 % yang duduk sebagai anggota parlemen. 3. Dari 160 sampai dengan 171 parlemen nasional di dunia yang telah berfungsi sejak Juni 1993 perempuan hanya menduduki 20 kursi. Dalam 36 negara di dunia, perempuan hanya menduduki tidak lebih dari 4 % kursi parlemen. 4. Perempuan juga berjumlah sedikit yang menjabat di dalam Badan-Badan Internasional. (Konvensi Mengenai

Penghapusan

Segala

Diskriminasi Terhadap Perempuan). a. Kondisi Perempuan di Indonesia ? 

Dari segi jumlah ? Sebagai pemilih ?

72

Bentuk



Dari segi kemampuan dalam berbagai bidang antara lain di Lembaga Politik ?



Dari segi keterwakilan di parlemen ?

b. Bagaimana di Makassar ? III. Faktor-Faktor yang Menghalangi Perempuan Berkiprah di Ranah Luar Rumah Tangga Pada

umumnya

secara

mendunia

keterpinggiran perempuan dari partisipasi mereka di bidang politik berakar dari sejarah juga dalam bidang ekonomi dan realitas hukum. Dibandingkan dengan laki-laki, perempuan mempunyai pengalaman sejarah yang lebih pendek ketimbang laki-laki dalam politik pemilihan. Partisipasi perempuan dalam ranah politik (di luar rumah tangga) juga terkendala oleh adanya bias gender pada beberapa bagian dunia, baik di negara industri maupun negara yang sedang berkembang. Para ahli teori tradisional/klasik cenderung menganut pendekatan yang mengemukakan bahwa

73

proses-proses politik adalah dominasi laki-laki karena adanya suatu pengandaian bahwa: 1.

Perempuan seara sosial telah diarahkan sebagai seorang yang mengurus rumah tangga/keluarga.

2.

Perempuan telah ditentukan secara norma sosial budaya hanya sebagai penikmat dari perilakuperilaku politik bukan pelaku politik. Malah

ada

ahli

teori

barat

yang

mengemukakan bahwa perempuan sama dengan anakanak karena mereka tidak memiliki harta benda maka mereka tidak mempunyai andil dalam domain politik, mereka tidak bisa memilih maupun dipilih. Hal ini pula yang menjadi kendala bagi perempuan untuk berkiprah di dunia politik yaitu adanya budaya patriartki yang masih melekat kuat di kelompok masyarakat tertentu baik di luar Indonesia maupun di Indoneia. IV. Strategi Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif

74

1.

Mengusulkan

jumlah

minimal

kerjasama

dan

keterwakilan

perempuan. 2.

Membangun

dukungan

dari

seluruh warga masyarakat, dari berbagai lapisan dan kelompok. 3.

Mengkampanyekan pada pemilih perempuan untuk memilih partai politik yang memiliki beberapa caleg perempuan.

4.

Mendesak lembaga tertinggi negara maupun pemerintah untuk menyusun Undang-Undang Politik yang menyertakan perempuan dalam kepengurusan

Partai

Politik

dan

Lembaga

Legislatif. V. Usaha-Usaha yang Telah Dilakukan Pada pemilu yang lalu, tahun

2004 telah

dilakukan usaha-usaha meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan antara lain: 1. Penerapan membenarkan

Affirmative dan

Action,

menyetujui

perempuan dalam lembaga politik.

75

misalnya ketrerlibatan

2. Quota untuk perempuan yaitu sebesar 30 %. Dibeberapa negara, usaha-usaha tersebut di atas memberikan hasil yang signifikan misalnya: 1. Di Bangladesh: 30 / 330 kursi bagi perempuan; 2. Di India: 33 % kursi DPD bagi perempuan; 3. Di Uganda: 33 % kursi DPRD bagi perempuan; 4. Di Afrika Selatan: 30 % kursi DPR bagi perempuan; 5. Di Argentina: 33 % kursi DPR dan Senat bagi perempuan. a. Bagaimana di Indonesia, quota 30 % pada Pemilu 2004 yang telah dicanangkan, telah terpenuhi dan berhasil sesuai dengan harapan dan tujuan ? Untuk dapat berhasil melibatkan perempuan dalam Lembaga Politik perlu dilakukan antara lain:  Quota sebagai kebijakan umum;  Program pelatihan meningkatkan keterampilan manajemen;

76

 Memperkuat seksi perempuan dalam Partai Politik sehingga dapat mempengaruhi kebijakan partai dan mempromosikan caleg, pengurus dan caleg perempuan.  Mengumpulkan informasi kandidat perempuan yang potensial.  Memilih criteria untuk seleksi kepengurusan partai atau caleg partai;  Pelatihan untuk meningkatkan kepekaan gender anggota partai. b. Mengapa Perlu Kepekaan Gender ? Karena kebutuhan dasar dan kebutuhan praktis laki-laki dan perempuan berbeda, seyogyanya baik laiki-laki terutama perempuan harus memahami kebutuhan-kebutuhan

keduanya

sebagai

caleg

maupun anggota legislatif kelak. VI. Penutup Seyogyanya wakil rakyat harus benar-benar mewakili rakyat yang telah memilihnya untuk duduk

77

di kursi legislatif. Oleh karena itu, seharusnya pula mereka yang menjadi wakil rakyat itu memahami secara seksama situasi, kondisi dan kebutuhankebutuhan dari mereka-mereka yang diwakilinya. Di negara kita, pemilih perempuan di atas kertas jumlahnya lebih banyak dari pada pemilih lakilaki, oleh sebab itu wakil rakyat baik dia laki-laki maupun perempuan harus lebih memahami secara seksama kondisi, situasi dan kebutuhan-kebutuhan pemilih

perempuan.

Walaupun

secara

teoritis

dikemukakan bahwa kondisi, situasi dan kebutuhankebutuhan perempuan lebih dipahami dan lebih dimengerti oleh perempuan itu sendiri.

78

DAFTAR PUSTAKA

Bainar. 1998. Wacana Perempuan Dalam Keindonesiaan dan Kemerdekaan. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo,. Bainar & Aichi Halik. 1999. Jagad Wanita Dalam Pandangan Para Tokoh Dunia. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo. Condro, Doroaty W. & Tony Bernay. 1998. Women In Power. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Mosse, Jalia Cleves. 2002. Gender dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Saraswati, L. G. dkk. 2006. Hak Asasi Manusia ; Teori, Hukum, Kasus. Jakarta : Departemen Filsafat; Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

79

WANITA DAN ORGANISASI SOSIAL (Usaha-Usaha Meningkatkan Kapasitas Wanita dalam Oraganisasi Sosial)

I.

Pendahuluan Kaum wanita telah menjalankan peranannya yang sangat penting baik dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara melawan penjajah maupun dalam

usaha

memperbaiki

nasib

bangsa

pada

umumnya. Peranan-peranan yang dilaksanakan tidak saja melalui lembaga keluarga tetapi juga melalui organisasi sosial. Keterlibatan dan partisipasi wanita Indonesia dalam organisasi kemasyarakatan, agama dan politik bukan merupakan hal yang baru. Pada tahun 1912 di

80

Jakarta telah berdiri perkumpulan wanita yang dikenal dengan nama “Putri Mardika”. Perkumpulan ini bekerja sama dengan perkumpulan “Budi Utomo” memajukan pengajaran bagi anak-anak perempuan. Dalam tahun-tahun berikutnya, berdiri pula berbagai

perkumpulan

wanita,

namun

corak

pergerakannya pada masa-masa itu masih dalam memperbaiki pendidikan wanita dan mempertinggi kecakapan-kecakapan wanita yang khusus terutama dalam hal rumah tangga (Suwondo, 1981: 570). Masyarakat bukanlah sesuatu yang statis termasuk komponen-komponen yang ada dalam suatu masyarakat. Organisasi sosial adalah salah satu komponen dari masyarakat. Oleh karena itu organisasi sosial juga tidak dapat terhindar dari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam organisasi sosial wanita salah satunya yang berkaitan dengan tujuan dan hal-hal yang ingin dicapai dari organisasi. Pandangan-pandangan

yang 81

berpendapat

bahwa

dengan

berpegang

teguh

pada

gagasan

yang

menjunjung tinggi kodrat wanita, keadilan dan kebebasan bagi wanita dapat dicapai, ternyata sudah usaing dan diganti dengan kepercayaan bahwa gerakan wanita seyogyanya harus mengarah kepada perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat, yang membawa nilai-nilai baru tentang peranan wanita (Suryochondro, 1984 :110). Untuk dapat mengubah dan terlibat dalam perubahan-perubahan

pada

masyarakat

maka

organisasi wanita sebagai wadah kaum pria harus mengubah haluan, dan anggota-anggotanya sebagai pelaku harus memberdayakan diri untuk menjadi serasi, selaras dan seimbang dengan perubahanperubahan sosial yang terjadi pada masyarakat. II. Paradigma Pembangunan Masa Lalu, Sekarang dan Akan Datang Dalam pembangunan

pengertian menunjukkan

ekonomi taraf

murni,

kemampuan

ekonomi nasional satu negara untuk beranjak dari

82

tahap awal yang relatif statis menuju peningkatan tahunan GNP secara konsisten sebesar 3 % sampai 7 % atau lebih disertai perubahan struktural di bidang agraria, industri, jasa dan lapangan kerja (Ndraha, 1987: 14 ). Walaupun perang dunia kedua telah berhasil mengubah profil dunia, isu yang menguasai tahun lima puluh san enam puluh masih didominasi oleh para

ahli

ekonomi,

di

mana

para

perencana

pembangunan sangat dipengaruhi oleh anggapan bahwa pembangunan berarti pertumbuhan ekonomi yang titik beratnya pada proses industrialisasi, moderniasi, dan teknologi. Namun pengalaman berbagai negara yang menggunakan cara pendekatan di atas, ini menunjukkan bahwa pendekatan ini membawa implementasi sosial dan mental (Ndara, 1987: 15). Pada tahun tujuh puluhan timbul perubahan pendekatan terhadap pembangunan antara lain yang dikemukakan

oleh

dua

83

orang

wanita

ahli

pembangunan yaitu “Carohe Bryant dan Luise White. Menurut kedua wanita ahli pembangunan ini, pembangunan ialah “upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya”. Secara lebih spseifik lagi pembangunan menurut konsep kedua wanita ahli di atas mempunyai lima implikasi utama yaitu : 1.

Pembangunan berarti membangkitkan kemauan optimal

manusia,

baik

individu

maupun

kelompok (capacity). 2.

Pembangunan

berarti

kebersamaan

dan

mendorong kemerataan

timbulnya nilai

dan

kesejahteraan (equity). 3.

Pembangunan

berarti

menurut

kepercayaan

kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendirisesuai dengan kemampuan yang ada pada masyarakat yang bersangkutan. Kenyataan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan memutuskan (empowerment).

84

4.

Pembangunan

berarti

membangkitkan

kemampuan untuk membangun seara mandiri (sustainability). 5.

Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan oleh

siapa

pun

terhadap

siapa

pun

dan

menciptakan hubungan saling menguntungkan dan

saling

menghormati

(interdependency)

(Ndaraha, 1927: 16). Mencermati

makna

pembangunan

yang

dikemukakan oleh Bryantdan dan White dapat disimpulkan

bahwa

proses

pembangunan

lebih

menitik beratkan pada dan memfokuskan pada unsur manusia, dalam hal ini, laki-laki dan perempuan sebagai pelaku pembangunan di dalam bidang apa saja. Konsep pembanguan yang lainnya yang dikemukakan oleh seseorang oleh seorang feminis dari negara Timur yaitu Kamla Bhasin yang dikenal dengan konsep-konsep pembanguan berkelanjutan (sustainability development). Konsep tersebut lebih

85

menegaskan antara lain mengenai siapa pun yang menjadi pelaku pusat dari suatu proses pembangunan (Bhasin, 1993) itu harus berpusat pada wanita karena wanitalah

sebagai

mayoritas

yang

menyimpan

kehidupan dasar dari masyarakat (Parpart, dkk., 2000: 33). Nampaknya makna pembangunan yang telah dikemukakan oleh Bryant dan White serta Bhasin lebih relevan digunakan sebagai dasar kegiatan pembangunan pada masa sekarang ini terutama di negara kita. Di samping pembangunan dari sudut pandang ekonomi agar tercapai kesetaraan antara unsur material dan manusia. Organisasi wanita baik kemasyarakatan sosial, agama dan politik sebagai salah satu komponen masyarakat, dalam proses pembangunan seyogyanya harus mencapai pelaksanaan dan pemanfaatan serta penikmat dari pembangunan yang dilaksanakan. Seyogyanya juga organisasi wanita harus pula memahami konsep yang tepat guna yang berkaitan

86

dengan pembangunan yang akan datang dan sedang dilaksanakan oleh bangsanya di mana organisasi wanita itu berada. III. Pembangunan Organisasional dan Gender Istilah Pembangunan Organisasional merujuk kepada kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai perubahan di dalam tubuh organisasi dengan

sasaran

meningkatkan

efesiensi

dan

efektivitas kerja. Dalam hal ini, termasuk kegiatankegiatan di dalam lingkup keorganisasian sendiri maupun dalam konteks hubungan timbal baliknya dengan organisasi-oraganisasi lain, di antaranya dalam kegiatan-kegiatan advokasi serta lobi. Terdapat ikatan kuat antara kemampuan suatu organisasi bersangkutan

dengan

sejauh

mencapai

mana keberhasilan

organisasi dalam

pembentukan hubungan dengan organisasi-organisasi lainnya. Ikatan seperti itu mendorong pengembangan berbagai bentuk untuk mekanisme pertanggung

87

jawaban serta membuka ruang yang lebih luas untuk proses belajar organisasional. Sehubungan dengan itu, di luar organisasi semakin rumit dan penuh pergolakan, dan dunia luar ini pun menjadi ajang kiprah organisasi di seluruh penjuru dunia usaha maka setiap organisasi dituntut untuk selalu waspada, cepat menyesuaikan diri, dengan perubahan, dalam hal ini organisasi untuk tidak pernah berhenti belajar. Pembangunan organisasional bertalian timbalbalik dengan kemampuannya untuk menghasilkan dampak terhadap dunia luas di mana organisasi tersebut berkiprah. Bertalian dengan paradigma pembangunan selain

bertumpu

pada

bidang

material

juga

memperhitungkan unsur sumber daya manusia yang terdiri atas pria dan wanita dan malah ada yang menekankan bahwa sumber daya kelompok wanita sangat memegang peranan penting dalam proses pembangunan, maka seyogyanya organisasi wanita

88

layak untuk menekankan pentingnya kesetaraan gender, dengan kata lain hendaknya kesetaraan gender digunakan sebagai prinsip kunci dalam pembangunan organisasional, artinya sudut pandang gender harus diterapkan dalam seluruh aspek kegiatan organisasi kita, kerja dengan kolega dan para mitra, melobi dan menjalankan advokasi dan membangunan internal organisasi. IV. Penutup Organisasi wanita sebagai wadah kelompok wanita

menyumbangkan

memberdayakan

sumbangsinya

anggota-anggotanya

dalam serta

mensejahterakan masyarakat umum serta sangat tergantung kepada proses belajar organisasi. Dalam hal ini artinya organisasi bersangkutan harus bersikap terbuka, bersedia belajar, siap mengembangkan mekanisme-mekanisme belajar organisasi. Pengurus dan anggota-anggotanya harus ada kehendak untuk berubah, dengan begitu berarti sasaran perseorangan, jika yang dipertaruhkan adalah perubahan hubungan-

89

hubungan

gender,

pergeseran

dari

kehendak

perorangan menjadi kehendak lembaga. Kesimpulan: 1. Bahwa organisasi harus bersedia berubah seiiring perubahan terjadi dalam masyarakat. 2. Bahwa pengurus dan anggota-anggota organisasi harus

mampu

mencerna

kebutuhan

akan

perubahan-perubahan. 3. Bahwa

organisasi

maupun

pelaku-pelaku

organisasi harus mempunyai sikap keterbukaan dan tanggung jawab yang tinggi terhadap apa yang telah dilakukan.

90

DAFTAR PUSTAKA

Abbot, Pamela & Claire Wallace., An Introduction To Sociology, Feminist Perfections. London – New York: Rotledge, 1997. MacDonald, Maudi, et.all., Gender dan Perubahan Organisasi. Amsterdam: Royal Institute, 1999. Ndraha, Taliziduhu., Pembangunan Masyarakat. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987. Suryochondro, Sukanti., Potret Pergerakan Wanita di Indonesia. Jakarta: CV. Rajawali, 1984. Suwondo, Nani., Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

91

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

I.

Pendahuluan Keluarga dan rumah tangga seyogyanya adalah suatu lembaga di mana anggota-anggotanya justru seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang yang murni, tulus dan ikhlas dari anggota-anggotanya. Pada masa yang lalu, keluarga dan rumah tangga adalah juga merupakan suatu lembaga yang bersifat pribadi. Apa pun yang terjadi di dalam rumah tangga dan keluarga para anggotanya berusaha untuk tidak membeberkan pada orang-orang di luar keluarga

92

dan

rumah

tangga

bahkan

anggota-anggota

kerabatnya sendiri. Pada

sekelompok

masyarakat

tertentu

mengemukakan sesuatu tentang keadaan keluarga dan rumah tangga pada siapa pun adalah tabu atau pamali apalagi apabila keadaan itu sudah berupa aib atau halhal yang memalukan, hal-hal yang menyimpang dari kebiasaan yang berlaku umum. Pada masa sekarang ini, mungkin karena dalam era keterbukaan, tidaklah begitu keadaannya. Sesuatu yang berupa aib dan menyimpang menurut pandangan dan perasaan sekelompok orang atau sekelompok masyarakat malah dijadikan hal-hal yang membanggakan

oleh

sekelompok

orang

atau

kelompok masyarakat lainnya, malah pula dijadikan sebagai sesuatu yang hebat apabila dapat dilakukan misalnya perceraian, perselingkuhan, sampai-sampai pada hal-hal yang bersifat kekerasan. Menanggapi

kondisi

kekerasan

terhadap

anggota-anggota keluarga dan rumah tangga yang

93

sudah demikian terbuka dan menimbulkan banyak korban, maka masyarakat dan pemerintah meresa perlu untuk menangani masalah yang menyimpang dan menimbulkan korban antara lain bentuknya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. II. Kekerasan dan Ruang Lingkupnya Kekerasan dalam rumah tangga dalam artian yang umum adalah penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang berada dalam satu keluarga untuk melukai salah satu anggota keluarga yang lain. Bentuknya dapat berupa penganiayaan fisik (seperti pukulan, hinaan,

tantangan) cemohan)

psikis/emosional maupun

seksual

(ancaman, (pemaksaan

hubungan seksual). Kekerasan dalam rumah tangga adalah sikap, perbuatan

seseorang

terhadap

perempuan

yang

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

94

perbuatan pemaksaan, atau perampasan, kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan

dalam

rumah

tangga

dapat

menimpa siapa saja termasuk seorang ibu, istri, suami, bapak, anak, atau bahkan pembantu rumah tangga. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga, lingkup rumah tangga meliputi: 1.

Suami, Istri, dan anak.

2.

Orang-orang

yang

mempunyai

hubungan

keluarga dengan sebagaimana dimaksud pada huruf a; karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. 3.

Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Namun dalam banyak literatur,

kekerasan

dalam rumah tangga lebih dipersempit artinya dalam penganiayaan terhadap istri oleh suami. Hal ini dapat

95

dimengerti karena pada umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh para istri dari pada anggota keluarga dan anggota rumah tangga lainnya dan yang lebih banyak mengalami adalah perempuan. 1. Bentuk-Bentuk Penganiayaan Suami terhadap Istri a. Penganiayaan psikologis dan emosi, misalnya menanamkan perasaan takut melalui intimidasi, mengancam

akan

menyakiti,

menculik,

menyekap, ingkar janji, merusak hubungan orang tua dan anak atau saudara, menghina, memaki-maki, membentak, mengucilkan diri. b. Penganiayaan ekonomi, misalnya membuat tergantung secara ekonomi, melakukan control terhadap penghasilan, pembelanjaan. c. Penganiayaan seksual, misalnya memaksakan hubungan seks, mendesakkan hubungan seks setelah melakukan penganiayaan, menganiaya

96

saat berhubungan seks, memaksa menjadi pelacur. d. Penganiayaan fisik, misalnya menyakiti secara fisik,

mulai

dari

mengamuk,

menampar,

memukul, menginjak sampai membunuh. 2. Apa Yang Harus Diingat dan Dipahami. a. Harus diingat, apa pun alasannya tidak seorang pun berhak dianiaya, mengingat UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan

karena

bentuk

kekerasan

terutama

kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. b. Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dari segi apapun baik segi hukum, agama maupun sosial. c. Konflik yang terjadi antara suami – istri atau anggota keluarga lainnya adalah wajar, tetapi

97

tidak dibenarkan kalau penyelesaian yang diambil adalah dengan penganiayaan. d. Ketenteraman keluarga bukan hanya tanggung jawab istri tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh anggota keluarga. 3. Langkah-Langkah yang Dapat Dilakukan a. Ceritakan apa yang telah dialami kepada orang lain, misalnya teman dekat/sahabat, kerabat dan manfaatkan

lembaga-lembaga

pelayanan,

kosultasi. b. Laporkan ke polisi. c. Mencari kemungkinan jalan keluar baik dengan konsultasi psikologis maupun konsultasi hukum. d. Buatlah rencana perlindungan diri misalnya mempersiapkan

kebutuhan

tabungan

menyelamatkan

dan

rumah

tangga,

surat-surat

penting serta kebutuhan pribadi lainnya. e. Mintalah pemeriksaan dokter atas penganiayaan yang dilakukan/diderita.

98

III. Penutup Dalam beberapa penelitian

yang pernah

dilakukan menunjukkan bahwa pada berbagai lapisan masyarakat terdapat pemahaman tentang kekerasan dalam

rumah

tangga

sangat

beragam.

Ada

sekelompok orang yang sadar dan paham bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu kejahatan (Dwia A. Tina, dkk, 2002), ada juga yang berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi, masalah keluarga (Radford dalam Scior Imo, 1999). Dengan

dicetuskannya

Kekerasa

Dalam

Rumah Tangga ( KDRT ) ke dalam suatu UndangUndang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga disertai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berarti tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk

99

fisik maupun non fisik terhadap siapa pun adalah perilaku yang dilarang dan bersanksi hukum. Dengan semakin maraknya dan semakin terbentuknya tindak kekerasan dalam masyarakat terhadap berbagai anggota lapisan masyarakat dalam berbagai bentuk, sementara anggota masyarakat pada umumnya belum memahami baik bentuk tindakan kekerasan

dalam

rumah

tangga

dan

cara

penanganannya maka perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas yang terdiri atas berbagai lapisan sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Pemasyarakatannya

hendaknya

dilakukan

mulai jajaran terbawah pemerintah setempat sampai pada

jajaran

tertinggi

pemerintahan

dengan

melibatkan unsur-unsur terkait dan unsur-unsur berwenang. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukanlah lagi masalah pribadi, hendaknya penderita mau secara terbuka mengemukakan penderitaannya, hendaknya masyarakat mau menanggapi, ambil peduli

100

dan membantu penderita, hendaknya unsur-unsur yang ditugaskan dan dilibatkan oleh Undang-Undang mau melakukan kewajibannya sesuai dengan yang telah digariskan.

101

DAFTAR PUSTAKA

Dwia, Aries Tina, dkk., 2002. Menggagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan (Kasus di Sulawesi Selatan), Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada – Ford Foundation. KOMNAS

Perempuan, 2002. Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia.

Ollenburger, Jane, C & Helen A. Moore, 1996. Sosiologi Wanita., Jakarta : Penerbit Rineka Cipta. Staggenborg, Suzanne, 2003. Gender, Keluarga dan Gerakan-Gerakan Sosial. Jakarta : Penerbit Mediator. Scior

Imo, Rosalina. 1999. Menuju Kesehatan Madani.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

102

TELAAH KUALITAS KAWIN HAMIL DALAM DIMENSI SOSIAL BUDAYA

I.

Pendahuluan Peristiwa dan gagasan tentang perkawinan selalu menarik. Bukan saja sebagai salah satuh proses biologis tetapi juga

sebagai proses kehidupan

kemasyarakatan. Selain itu, setiap kebudayaan juga mengakui bahwa perkawinan itu adalah suatu lembaga di mana di dalamnya ditetapkan sejumlah peraturan yang biasanya kaku dan rumit, untuk mempertemukan pasangan laki-laki dan perempuan secara pantas. Pada umumnya, setiap kebudayaan menetapkan peraturan-peraturan, tata cara tertentu tindakan-tindakan atau pun upacara-uoacara yang

103

membuat khalayak umum mengetahui dan menerima kenyataan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan bermaksud hidup bersama dan memulai membangun keluarga. II. Definisi Perkawinan Perkawinan adalah sesuatu yang di mana saat peralihan yang terpenting pada lingkaran kehidupan (life cyle) manusia di seluruh dunia dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga. Ditinjau

dari

sudut

kebudayaan,

maka

perkawinan sebagai pranata sosial merupakan : 1.

Pengatur kelakuan manusia yang berkenaan dengan

kehidupan

seksnya

terutama

persenggamaan. 2.

Pengatur bahwa seorang laki-laki tidak boleh bersenggama dengan sembarang perempuan, tetapi hanya dengan satu atau beberapa wanita tertentu.

3.

Memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada hasil senggama yaitu anak.

104

4.

Memenuhi kebutuhan seorang manusia akan seorang teman hidup.

5.

Memenuhi kebutuhan akan harta, gengsi dan status tertentu dalam masyarakat.

6.

Pemeliharaan hubungan baik antara kelompokkelompok kerabat.

III. Pembatasan Pemilihan Jodoh Dalam Perkawinan Seluruh masyarakat di dunia mempunyai larangan-larangan terhadap pemilihan jodoh bagi anggota-anggotanya. bentuknya

Larangan-larangan

berbeda-beda

antara

satu

ini

kelompok

masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Oleh sebab itu, kita kenal dengan adanya istilah “endogami” dan “eksogami”. Endogami maksudnya adalah perkawinan yang diselenggarakan antara orang dari desa yang sama atau dengan orang yang berasal dari lapisan masyarakat yang sama atau dengan kerabatnya sendiri. Sedangkan eksogami adalah perkawinan yang diselenggarakan harus dengan orang yang berasal dari

105

luar lingkungannya, dari luar desanya, dari luar kerabatnya. Bentuk

larangan

lainnya

adalah

kawin

sumbang atau incest, misalnya kawin dengan saudara sekandung atau kawin dengan seorang yang berasal dari warga yang sama. Di dalam kehidupan sosial dari banyak masyarakat di dunia, incest ini merupakan suatu dosa atau yang diberi sanksi keras dengan hukuman mati atau hukuman buang, namun pada beberapa

kelompok

masyarakat

yang

masih

terbelakang ada beberapa perkecualian mengenai kawin sumbang ini. Kecuali memberi

batasan

pemilihan

pantangan-pantangan

jodoh kawin

yang dalam

masyarakat-masyarakat suku di dunia, ada pula yang disenangi (marriage preference ). Artinya, ada perkawinan yang sangat diingini oleh sebagaian besar warga masyarakat dan perkawinan itu dianggap ideal, misalnya perkawinan itu antara saudara sepupu, baik

106

dengan anak dari saudara perempuan ayah atau pun dengan anak dari saudara laki-laki ibu. IV. Syarat-Syarat Perkawinan Ditinjau dari sudut adat istiadat berbagai suku bangsa di dunia, syarat-syarat untuk kawin dapat berupa antara lain: 1. Hadiah kawin (bride–price). 2. Pencurahan tenaga kawin (bride–service). 3. Pertukaran gadis (bride–exchange). Hadiah kawin (bride–price) adalah sejumlah harta yang diberikan oleh seseorang pemuda kepada seorang gadis dan kaum kerabat si gadis yang akan menjadi

pasangannya.

Besar

kecilnya

hadiah

perkawinan ini berbeda-beda pada berbagai suku bangsa.

Kadang-kadang

besar

kecilnya

hadiah

perkawinan ini ditetapka secara berunding antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Pada suku bangsa tertentu, hadiah perkawinan ini adalah dapat berupa sejumlah harta yang tidak diberikan sekaligus tetapi berangsur-angsur dalam suatu jangka waktu

107

tertentu. Sering kali juga ditemui pada kelompok masyarakat tertentu bahwa adat pemberian pada perkawinan itu tidak hanya datang dari satu pihak saja tetapi juga dari kedua belah pihak. Pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang berupa tukarmenukar. Perlu dicatat bahwa arti hadiah kawin (bride–price) ini tidak identik dengan arti mas kawin dalam ajaran Islam. Pencurahan tenaga untuk kawin

(bride–

service) adat melamar gadis dengan cara bekerja bagi keperluan-keperluan si gadis atau keluarga si gadis tersebut. Hal ini biasanya terjadi apabila si laki-laki tidak mampu membayar hadiah perkawinan. Tetapi kebiasaan

seperti

ini

jarang

dilakukan

karena

dianggap kurang terhormat bagi pihak-pihak tertentu. Adat

pertukaran

gadis

(bride–exchange)

adalah suatu kebiasaan yang mewajibkan pada seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan untuk menyediakan seorang gadis pula yang berasal dari kaum kerabatnya sendiri untuk pertukaran dengan

108

gadis yang dilamarnya itu. Contohnya kebiasaan serupa ini biasa dilakukan pada beberapa suku di Irian Jaya. Perlu diperhatikan biasanya yang menjadi pemberi hadiah perkawinan ini pihak pengantin lakilaki, tetapi pada kelompok masyarakat tertentu bahwa ada juga hadiah perkawinan itu diberikan oleh pihak pengantin perempuan, misalnya pada sebahagian kelompok suku Minangkabau di Sumatera Barat. V. Adab Menetap Setelah Menikah Menurut para antropolog, dalam masyarakat di dunia paling sedikit ada tujuh kemungkinan adat menetap setelah menikah yaitu : 1. Adat

Utrolokal

:

Adat

yang

memberikan

kebebasan pada setiap pasangan pengantin baru untuk menetap di sekitar pusat kediaman kaum kerabat dari kerabat suami atau pun di sekitar pusat kediaman kaum kerabat dari sang istri. 2. Adat Virilokal/Patrilokal: Adat yang menentukan bahwa pasangan pengantin baru harus menetap di

109

sekitar pusat kediaman kaum kerabat pengantin laki-laki. 3. Adat

Uxorilokal/Matrilokal:

Adat

yang

menentukan bahwa pasangan pengantin baru harus menetap di sekitar pusat kediaman kaum kerabat pengantin perempuan. 4. Adat Bilokal: Adat yang menentukan bahwa pasangan pengantin harus tinggal berganti-ganti, pada suatu masa tertentu di sekitar pusat kediaman kaum kerabat pengantin perempuan dan pada lain masa tertentu pula berdiam di sekitar pusat kediaman kaum kerabat pengantin laki-laki. 5. Adat Neolokal: Adat yang menentukan bahwa pasangan pengantin baru tinggal sendiri di tempat kediamannya sendiri yang baru. 6. Adat Avunkulokal: Adat yang menentukan bahwa pasangan pengantin baru tinggal menetap di sekitar kediaman saudara laki-laki ibu dari pengantin lakilaki.

110

7. Adat Natulokal: Adat yang menentukan bahwa pasangan

pengantin

baru

tinggal

terpisah.

Pengantin laki-laki di sekitar tempat kediaman kaum kerabatnya sendiri dan pengantin perempuan juga tinggal disekitar tempat kediaman kaum kerabatnya sendiri. VI. Bentuk-Bentuk Perkawinan Ada dua bentuk dasar perkawinan yaitu monogami dan poligami. Poligami terbagi lagi dalam dua bentuk yaitu: 1. Poligini adalah bentuk perkawinan di mana seorang laki-laki mempunyai dua atau lebih istri pada saat yang bersamaan. 2. Poliandri adalah bentuk perkawinan di mana seseorang perempuan mempunyai suami lebih dari satu orang pada saat yang sama. Dalam masyarakat tertentu dikenal pula suatu bentuk perkawinan yang dalam bahasa antropologinya dikenal dengan nama perkawinan “leverat”. Adapun yang dimaksudkan dengan perkawinan leverat ini

111

adalah bilamana seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, maka perempuan tersebut dijadikan istri oleh salah seorang kerabat suaminya. Lawan dari perkawinan leverat ini adalah perkawinan “sororat”, yaitu bila seorang laki-laki ditinggal mati oleh istrinya, maka laki-laki tersebut mengawini salah seorang kerabat perempuan dari istrinya yang mati tersebut. Bentuk perkawinan lainnya adalah perkawinan “hypergami” dan perkawinan “hyopogami”. 1. Pada perkawinan hypergami adalah laki-laki berasal dari lapisan yang lebih tinggi dari pada perempuan. 2. Pada perkawinan hypogami adalah di mana perempuan berasal dari lapisan yang lebih tinggi daripada laki-laki. VII. Makna Perkawinan bagi Masyarakat Manusia Banyak upacara perkawinan modern di Eropa dan Amerika kelihatan sama berkelebihan dengan upacara perkawinan suku-suku yang masih sederhana

112

di daerah-daerah tertentu maka perempuan dari keluarga-keluarga tertentu di Eropa maupun Amerika menganggap pesta besar itu sebagai hal yang sudah semestinya dilakukan. Pakaian pengantin wanitanya antara lain meniru ciptaan perancang termashur di dunia dan mungkin harganya sangat mahal. Upacara pun lama, dalam suasana keagamaan yang khidmat dihadapan banyak tamu undangan, kemudian upacara dilanjutkan dengan resepsi yang meriah yang menyajikan makanan-makanan yang lezat dan nikmat. Upacara yang sudah kompleks ini dilengkapi dengan berbagai seremoni dan simbol-simbol yang berupa

benda-benda

yang

mengingatkan

dan

melambangkan pada hal-hal tertentu yang sudah turun-temurun. Semua pesta ini memperlihatkan pentingnya perkawinan yang ditekankan oleh orang di seluruh

dunia.

Memang,

membangun

keluarga

merupakan suatu titik balik yang penting, suatu langkah awal dalam perjalanan hidup baru yang tak

113

diramalkan. Seorang pria dan wanita dapat saja hidup bersama dan membesarkan anak tanpa perkawinan, namun kenyataan setiap masyarakat mengharapkan mereka diikat oleh perkawinan. Rupanya perkawinan memenuhi suatu tujuan dasar manusia, tujuan yang ada baik pada masyarakat yang paling maju maupun dalam masyarakat yang lebih sederhana dan terpencil. Malinowski,

seorang

antropolog,

mengembangkan pendapatnya dalam bukunya yang berjudul, “Kehidupan Seks Orang-Orang Biadab”, bahwa fungsi utama dari suatu perkawinan adalah menghasilkan anak yang sah. Artinya, anak yang mempunyai nama dan tempat sendiri di masyarakat. Ketentuan ini berarti bahwa seorang anak harus punya hubungan dengan orang tuanya serta keluarga orang tuanya. Seorang perempuan setelah melahirkan sulit menghindari keterikatannya dengan anak-anak yang dilahirkannya

itu,

sulit

baginya

kehamilannya

dan

kelahiran

dari

merahasiakan bayi

yang

dilakukannya. Perkawinan menjamin bahwa si ayah

114

pun akan diakui oleh masyarakat umum sebagai ayah dari bayi yang dikandung oleh seseorang perempuan yang telah digaulinya. Selanjutnya, Malinowski mengemukakan bahwa “tak seorang anak pun boleh dilahirkan ke dunia tanpa seorang laki-laki yang berperan sebagai ayahnya”. Peranan yang diperlukan untuk menjamin tempat yang layak bagi anak-anak dalam masyarakat. Perkawinan itu penting, sebab masyarakat pada umumnya bersikap keras terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Anak-anak yang dilahirkan di luar nikah dikatakan oleh masyarakat sebagai anak haram, mereka dijadikan cemoohan atau setidak-tidaknya dijadikan sindiran, dan haknya sebagai ahli waris tidak diakui. Mengapa anak yang dilahirkan di luar nikah disebut anak haram ? Apa dasarnya ? Padahal kesehatan jasmani sama utuhnya, pikiran sama baiknya. Hal ini dimungkinkan oleh sebab

itu

semua

kebudayaan

pada

umumnya

menetapkan bentuk-bentuk utama perkawinan yang

115

menjamin keabasahan anak-anak. Tetapi mengingat kelemahan manusia, beberapa kelompok masyarakat mengakui pada anak semacam itu, status tidak diakui. Misalnya di Inggris dan Amerika, bentuk lain dari pada

perkawinan ini dikenal sebagai perkawinan

adat, suatu perkawinan antara pria dan wanita tanpa upacara keagamaan atau catatan sipil, tetapi sematamata karena sudah hidup bersama. Para sosiolog menyebut tentang ini sebagai persatuan atas dasar konsensus. Misalnya, di beberapa daerah antara lain di Trinidad, banyak ditemui bentuk perkawinan seperti ini, orang Trinidad menamakan persatuan atas dasar konsensus

sebagai “hidup bersama”, konon

sebagai perpendekan diri “hidup bersama dalam dosa. Sebab sebagian dari masyarakat Trinidad sendiri menganggap persatuan seperti itu secara moral salah.

Memang

tidak

dapat

dipungkiri

juga

bahwasanya terjadinya bentuk perkawinan seperti itu juga dapat disebabkan oleh beberapa hal misalnya di Trinidad, pekerjaan untuk kaum laki-laki bersifat

116

langka dan musiman. Sehingga rata-rata pemuda walaupun ingin kawin tidak punya uang untuk membiayai upacara perkawinan dan untuk memikul peranan sebagai suami, sebagai pencari nafkah tetap bagi istri dan anak-anaknya. Padahal sebenarnya seorang wanita muda di Trinidad tidak selalu menyukai cara hidup bersama seperti ini, dan lebih menghendaki perkawinan yang sah tetapi ia melakukan hal yang terbaik dalam situasi yang ada. Wanita itu menghibur diri dengan mengemukakan kata-kata antara lain “lebih baik hidup bersama dengan sejahtera dari pada kawin tetapi tidak bahagia”. Wanita itu padahal masih berharap bahwa dalam beberapa tahun teman prianya itu akan mampu mengumpulkan uang yang cukup sehingga mereka dapat menjalani masa selanjutnya sebagai suami-istri yang sah yang kawin secara layak dan sesuai dengan cara adat yang biasanya berlaku dalam masyarakat.

117

Dari uraian di atas ini dapat kita simpulkan bahwa

fungsi

utama

dari

perkawinan

adalah

menjamin keabsahan dari anak-anak yang dilahirkan. Tetapi ada pula fungsi yang lainnya yang juga penting yang

tidak menyangkut masalah hak anak yaitu

perasaan

suami-istri

karena

dalam

banyak

kebudayaan, perkawinan juga memberi kepada setiap suami maupun istri hak yang mengkhususkan atau kita mendahulukan dia dalam hubungan seks dengan pasangannya dan juga memberi mereka kesempatan untuk menjalin kehidupan bersama seumur hidup dengan semangat penuh cinta, saling mendukung, saling menghargai satu sama lain. VIII. Sebab-Sebab Kawin Hamil Kawin hamil dapat terjadi di kalangan masyarakat terutama di kalangan remaja pada saat ini disebebkan antara lain : 1. Salah memberi pengertian tentang arti “Cinta”. Konon hanya di Kepulauan Polinesia dan Amerika Serikat cinta dianggap sebagai alasan

118

yang ukup untuk kawin, dan bahkan di Amerika Serikat masih disangsikan apakah cinta yang dibicarakan orang itu cinta sejati atau bukan, cinta tiruan yang ditiru dari film-film atau tokok model budaya lainnya. Margaret Mead, mencatat bahwa di Irian tidak terdapat kata untuk cinta dan tidak ada pengertian tentang konsep itu. Dalam banyak kebudayaan, cinta sebelum perkawinan dipandang sebagai malapetaka nyata, nafsu manusia yang tak terkendalikan meledak dan merusak usaha manusia untuk menciptakan suatu eksistensi yang terhormat dan tertib bagi dirinya serta keluarganya. Hukum keluarga Yi, yang memerintah Korea sampai negeri ini diduduki oleh Jepang pada tahun 1910, secara khusus menyatakan bahwa perkawinan yang berdasarkan cinta adalah tidak sah dan hukum keras harus diberikan kepada pelakunya.

Tetapi,

kebanyakan

kebudayaan

berpegang pada asas yang lebih manusiawi dan

119

menganjurkan adanya kemesraan sampai pada tingkat

tertentu

atau

sekurang-kurangnya

keselarasan di antara suami istri dapat tercapai guna menjadi landasan bagi pembentukan keluarga kelak. Dalam masyarakat yang menghargai cinta suami istri, peranan cinta dalam perkawinan sering disalahartikan. Kebanyakan orang berkata bahwa mereka “kawin demi cinta” yang berarti bahwa pemilihan pasangan mereka hampir sepenuhnya atas

dasar

cinta.

Cinta

mungkin

juga

diperhitungkan dan memilih pasangan apalagi faktor satu-satunya. Ungkapan lainnya mengenai cinta yang sering terdengar diucapkan oleh mereka yang sedang jatuh cinta adalah “cinta itu buta”, sehingga kadang-kadang mereka yang sedang dimabuk cinta menjadi lupa daratan. 2. Salah memberi pengertian tentang arti “Kebebasan individu”. 3. Melemahkan arti penting dari lembaga perkawinan.

120

4. Kurang efektifnya proses sosialisasi di dalam keluarga. 5. Melemahnya norma-norma tradisional tertentu dalam masyarakat. 6. Bertambah canggihnya alat media komunikasi. IX. Konsekwensi Kawin Hamil Bagi Para Pelakunya Berbicara mengenai kawin hamil, terlintas dalam pemikiran kita tak mungkin pelakunya hanya perempuan saja tetapi tentu laki-laki juga terlibat sebagai pelakunya yang di sampiang perempuan. Sehingga konsekwensinya tentu lebih adil apabila di tanggung dan dibebankan kepada kedua jenis kelamin yang melakukan. Dari uraian mengenai makna perkawinan dapat kita simpulkan bahwa dari sudut sosial kemasyarakatan kawin hamil ini pada banyak masyarakat merupakan suatu bentuk perkawinan yang menyimpang. Sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh masyasrakat tidak saja pada pihak perempuan tetapi juga

terhadap

pihak

laki-laki,

121

walaupun

pada

kenyataannya lebih banyak pihak perempuan yang menderita. Selain itu, sanksi juga dijatuhkan pada anak yang dilahirkan, padahal anak ini tidak tahu-menahu tentang bagaimana bisa dia lahir dan mengapa dia harus lahir. Jadi, apakah adil kalau anak ini juga dibebani kesalahan dan kehilafan dari orang tuanya ? Tetapi karena kawin hamil itu adalah suatu kejadian yang menyimpang, walaupun sekarang nampaknya sebagian masyarakat mencoba untuk menutup-nutupi kejadian ini. Pada saatnya nanti kejadian ini perlu diperhatikan secara seksama terutama kesadaran masyarakat akan keberadaan hukum yang berlaku umum telah demikian mendarah daging pada anggota masyarakat. Sebagai contoh dari sudut hukum sebetulnya telah ada sanksi hukum yang dapat menjatuhkan kepada seseorang apabila orang tua pihak orang tua merasa keberataan atas perbuatan yang tertimpa kepada anaknya, misalnya KUHP pasal 287, pasal 290 dan seterusnya.

122

X. Cara Pencegahan Melembaganya Kawin Hamil di Kalangan Remaja. Pembinaan anak dan remaja merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai insan sejak dalam kandungan sampai usia dewasa. Tujuan pembinaan anak dan remaja adalah membentuk manusia Indonesia yang berkualitas yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, tangguh, sehat, cerdas, patriotik, disiplin, kreatif, produktif dan professional. Pembinaan anak dan remaja yang merupakan tanggung jawab orang tua atau keluarga, masyarakat, sekolah, pemerintah, serta anak dan remaja sendiri, sangat

menentukan

kelangsungan

hidup

serta

pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, mental anak dan remaja sebagai kader penerus perjuangan bangsa. Dalam hubungan ini, orang tua, keluarga, masyarakat, anak dan remaja sendiri

123

merupakan pelaku utama, sedangkan pemerintah berfungsi sebagai pendorong dan pembimbing serta menciptakan

suasana

yang

menunjang

dan

menggalang kemitraan semua pelaku pembinaan anak dan remaja dalam suatu gerakan nasional. Sehubungan dengan petunjuk di atas, guna mengatasi melembaganya kawin hamil di kalangan remaja terutama, maka partisipasi dari berbagai pihak sangat dibutuhkan. Usaha-usaha yang dapat dilakukan adalah antara lain : 1. Memberi pengertian yang tepat guna mengenai masalah-masalah seksualitas di kalangan remaja pada umumnya. 2. Lebih

mengefektifkan

ajaran-ajaran

agama,

larangan-larangan yang merupakan adat kebiasaan yang turun-temurun telah menjadi pegangan yang baik bagi kaum remaja. 3. Membuat perencanaan pemanfaatan waktu luang di kalangan remaja yang lebih efektif dan bermanfaat

124

luas dengan memperhitungkan segi-segi psikologi, sosiologis, dan lain sebagainya yang melekat pada remaja-remaja bersangkutan.

125

DAFTAR PUSTAKA

Collins, Randall., Sociologi of Marriage & The Family, Gender, Love and Property. Chicago: Nelson – Hall, 1987. Koenjaraningrat., Antropologi Sosial Budaya. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 1967. Soekanto,

Soerjono., Sosiologi Keluarga, Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1990.

126

PASANGAN BERWAWASAN KESETARAAN (EGALITER) (Pasangan Ideal di Masa Datang)

I.

Pendahuluan Manusia tidak mungkin hidup sendiri tanpa ditemani oleh manusia lain. Hal ini terutama disebabkan oleh karena manusia mempunyai naluri untuk senantiasa hidup dengan mempunyai kawan. Pada sikap manusia normal, sejak dia dilahirkan naluri untuk hidup berkawan pada dasarnya telah ada dan dimiliki. Hal lain pula yang memnyebabkan pentingnya teman hidup bagi seorang manusia karena manusia tidak dilengkapi dengan sarana mental dan fisik yang memungkinkan manusia itu untuk dapat hidup sendiri.

127

Kebutuhan manusia akan kawan memiliki arti yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi, kegunaan dan pendapat. Ada teman untuk bekerjasama dalam menyelesaikan

suatu

bersenang-senang

tugas,

ada

teman

untuk

ada

juga

teman

untuk

dan

membentuk suatu keluarga. Teman untuk membentuk suatu keluarga adalah teman yang relatif sulit untuk ditemukan, karena

teman

serupa

ini

bukan

untuk

suatu

kesepakatan atau untuk seketika saja, tetapi untuk menjadi teman sampai masing-masing menutup mata untuk selama-lamanya. Untuk mendapatkan teman ataupun pasangan yang ideal dalam bentuk keluarga pada prinsipnya memerlukan proses yang relatif lama dan

cukup

berbelit-belit,

oleh

karena

akan

dipertemukan dua sosok individu yang masingmasing mempunyai berbagai hal yang relatif berbeda. Selain itu, pembentukan keluarga melalui pernikahan juga menimbulkan berbagai macam akibat yang bukan saja dialami oleh kerabat-kerabat mereka. Pada

128

semua masyarakat, baik masyarakat Barat maupun masyarakat Timur seyogyanya terdapat peraturanperaturan yang kompleks yang mengatur proses pemilihan pasangan dan juga pernikahan, dan pada setiap masyarakat juga biasanya proses pembentukan keluarga melalui pernikahan, dan melalui tahapantahapan antara lain : 1. Tahapan perkenalan; 2. Tahapan berpacaran; 3. Tahapan pelamaran; 4. Tahapan pernikahan. Pada tahapan-tahapan di atas seyogyanya pula ada campur tangan pihak lain selain orang yang langsung berkepentingan misalnya saja orang tua mereka ataupun kerabat-kerabat mereka. Campur tangan ini bisa pada semua tahapan tetapi ada kalanya hanya pada tahapan tertentu saja. Memang

banyak

pasangan

yang

akan

membentuk keluarga menganggap bahwa pemilihan pasangan yang dilakukan oleh diri mereka masing-

129

masing merupakan suatu hal yang benar, tetapi nampaknya banyak keputusan yang menyeluruh, pilihan-pilihan

dan

alternatif-alternatif

perlu

dipertimbangkan mengingat keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat luas tidak terhindar dari perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat luas itu, baik secara lokal maupun masyarakat internasional. Oleh sebab itu, dalam konteks ini penulis mencoba mengungkapkan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan pada saat ini dan saat mendatang oleh pasangan yang akan membentuk keluarga agar keluarga yang dibentuk itu dapat langgeng sepanjang hayat hidup mereka. Untuk itu, isu-isu yang akan dilontarkan pada konteks kali ini adalah mengenai pasangan yang berwawasan kesetaraan

(egaliter),

pembaca

merupakan

yang

menurut

isu-isu

yang

wawasan perlu

dimasyarakatkan mengingat bentuk masyarakat kita yang akan datang berkemungkinan lain dari bentuk

130

masyarakat yang kita alami pada saat ini dalam hal hubungan antara anggota keluarga. II. Prinsip-Prinsip dan Pandangan-Pandangan dalam Pemilihan Pasangan/Jodoh yang Dikenal Masyarakat Setiap masyarakat baik di Barat maupun di Timur

mempunyai

larangan-larangan

terhadap

pemilihan pasangan/jodoh bagi anggota-anggotanya. Pada masyarakat Jawa dari lapisan berpendidikan (well–educated), di kota-kota hampir tidak ada pembatasan

asal

saja

mereka

tidak

memilih

pasangan/jodoh dari saudara kandungnya sendiri karena hal ini berarti sumbang (incest). Ada kelompok masyarakat yang dilarang mencari pasangan / jodoh di antara sesama orang yang mempunyai marga yang sama, misalanya pada kelompok masyarakat Tapanuli (Batak) di Sumatera Utara. Ada pula kelompok masyarakat

yang

anggotanya

dilarang

memilih

pasangan/jodoh dari lapisan sosial yang berbeda misalnya di India pada sistem kasta.

131

Selain

itu,

ada

pula

prinsip

pemilihan

pasangan/jodoh dari saudara sepupu baik di pihak bapak maupun di pihak ibu, misalnya pada kelompok masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan, selain itu pula, pada kelompok masyarakat Bugis Makassar ada dua kecenderungan dalam memilih pasangan/jodoh yang diingini berhubung dengan gengsi sosial keluarga yaitu: 1. Bersifat Endogami, yaitu diinginkan sedapat mungkin untuk memperkuat hubungan kerabat yang telah ada. 2. Bersifat Kawin Naik, yaitu kawin dengan orang yang dianggap memiliki status dan gengsi sosial yang lebih tinggi (Al – Hadar, 1977: 39). Yang paling dianggap ideal adalah jika kedua prinsip di atas ini dapat terpenuhi sekaligus. Hal serupa ini pada umumnya lebih berlaku pada gadis-gadis dari pada terhadap laki-laki. Prinsip yang agak mirip juga ditemui pada kelompok masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Pada kelompok masyarakat ini di

132

masa yang lampau, orang tua sudah cukup merasa senang apabila mendapatkan menantu yang berbangsa atau terkemuka walaupun menantunya itu sudah sama-sama tua dengan bapak dari si gadis. Yang dipikirkan bagi orang tua bukan harta yang akan diperoleh dari perkawinan ini tetapi mendapat keturunan yang baik, sehingga ada yang mengatakan bahwa pada laki-laki yang dicari adalah bibitnya. Bagi kelompok masyarakat Minangkabau, yang dianggap sebagai contoh suatu masyarakat dengan sistem matrilineal yang sangat spesifik tidaklah menjadi kebiasaan menyerahkan

bahwasanya suatu

pengantin

pemberian

pada

laki-laki pengantin

perempuan. Pada beberapa daerah di Sumatera Barat justru keluarga pengantin perempuan yang memberi hadiah kepada

pengantin

laki-laki.

Tambah

berbangsa

seorang laki-laki tambah besar hadiahnya. Pada saat ini, nampaknya bukan lagi hanya berbangsa, laki-laki yang disenangi untuk menjadi pasangan tetapi dapat

133

berbentuk

hal-hal

lain

misalnya

bertitel

dan

berkedudukan atau berjabatan tinggi. Bagi gadis-gadis di Minangkabau harta dari pihak suami mereka tidaklah menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan karena pepatah mereka mengatakan: 1. Kalau kurang bangsa, minta kepada nenek; 2. Kala kurang harta, minta kepada mamak; 3. Kalau kurang adat, minta kepada lumbago. Pada

masyarakat

ini

dari

segi

materi,

perempuan mempunyai posisi yang tinggi karena ketergantungan materi pada laki-laki relatif kecil tetapi tentunya laki-laki yang akan menjadi pilihan bukan juga sembarang laki-laki, dia juga harus mempunyai

suatu

nilai

lebih

walaupun

tidak

berbentuk materi yang dimiliki. Pada

dasarnya,

proses

pemilihan

pasangan/jodoh berlaku seperti sistem pasar dalam ekonomi.

Sistem

ini

berbeda-beda

dari

satu

masyarakat ke masyarakat lainnya, tergantung pada siapa

yang

mengatur

134

transaksinya,

bagaimana

peraturan penekanannya dan penilai yang relatif mengenai berbagai macam kualitas (Goode, 1983: 65) misalnya di Jepang dan Cina. Pada masa lampau pada kaum ningratnya berlaku sistem bahwasanya yang mengatur transaksi-transaksi pemilihan pasangan dilakukan oleh tetua secara resmi, sah dan umum oleh laki-laki meskipun yang membuat keputusan terakhir biasanya kaum wanita tua. Demikian pula kelompok Puritan di New England pada abad XVIII, bapak sangat campur tangan dalam proses pembentukan keluarga dari anak-anaknya baik pada anak laki-laki lebih-lebih bagi anak perempuan (Scanzoni dan Sacnzoni, 1981: 135) tetapi ada juga kelompok masyarakat yang memberikan kebebasan bagi anak perempuannya untuk mencari dan memilih serta menentukan

sendiri

pasangannya

yaitu

pada

kelompok pendatang dari Prancis yang berimigrasi dari Amerika Serikat pada pertengahan abad XIX (Scanzoni dan Scanzoni, 1981: 136). Hal ini pula biasanya

juga

menjadi

135

faktor

penentu

dalam

pemilihan

pasangan/jodoh

adalah

pendidikan,

usia/umur, agama dan ras (Scanzoni dan Scanzoli, 1981: 149 – 154). Pendidikan adalah suatu resource dimana orang-orang dapat mengemukakan sebagai alat tawar menawar

dalam

pemilihan

pasangan/jodoh

dan

pendidikan itu juga sebagai indikator dari status sosial. Banyak orang lebih menyukai untuk kawin dengan orang yang mempunyai pendidikan yang sama dengan diri mereka sendiri. Usia/umur, pada tahun 1977 di antara 59 % pasangan di Amerika Serikat yang saling mengawini cenderung berumur sama atau berbeda antara laki-laki dan perempuan dengan jarak tidak lebih dari empat tahun. Hanya satu dari lima pasangan yang menikah mempunyai suami yang lebih tua antara lima sampai sembilan tahun dari pada umur si istri. Hanya 7 % saja dari pasangan suami istri di Amerika Serikat di mana suami lebih tua dari istri sepuluh tahun atau

136

lebih dari sepuluh tahun (Scanzoni dan Scanzoni, 1981: 150). Agama,

data

yang

menjelaskan

tentang

perkawinan antara agama yang berbeda sangat tidak lengkap tetapi dari data yang ada dan sangat dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pemilihan jodoh yang diteruskan ke jenjang pernikahan dari mereka cenderung meningkat atau bertambah khususnya antara penganut agama Katolik dan Protestan. Ras, dalam masalah ini nampaknya jarang ada pengecualian,

orang

cenderung

untuk

mencari

pasangan/jodoh dan akhirnya menikah dengan orang yang berasal dari kelompok ras yang sama dengan dirinya.

Arti

ras

di

sini

dimaksudkan

untuk

menunjukkan pada perbedaan/jodoh terhadap orangorang dari kebangsaan yang lain dari kebangsaan dirinya sendiri. Selain hal-hal di atas, hal-hal lain juga yang menjadi determinan dalam pemilihan pasangan/jodoh adalah bahwasanya seorang wanita biasanya lebih

137

berpendidikan

dan

mempunyai

pekerjaan

yang

bermasa depan sangat baik serta cerah. Simbol-simbol ini oleh para ahli Sosiologi Keluarga disebut sebagai gejala “The Marriage Gradient” (perkawinan derajat naik). Faktor lain yang juga diperhitungkan orang dalam hal pemilihan pasangan/jodoh ialah “cinta”. Cinta dianggap sebagai suatu ancaman terhadap sistem stratifikasi pada banyak masyarakat dan orangorang tua memperingatkan untuk tidak menggunakan cinta sebagai dasar pemilihan pasangan/jodoh (Goode, 1983: 76). Cinta merupakan ancaman besar bagi sistem pelapisan sosial karena cinta dapat mengacaukan rencana para pengatua adat untuk menghubungkan dua garis keturunan atau warisan-warisan keluarga, atau menghubungkan keluarga yang berkedudukan tinggi

dengan

berkedudukan

rendah

sehingga

memalukan keluarga yang berkedudukan tinggi. Karena

masyarakat

percaya

138

bahwa

milik/harta

kekayaan, kekuasaan, kehormatan, garis keturunan, hubungan marga dan elemen-elemen keluarga lainnya dalam semua masyarakat dianggap mengalir dari satu generasi

ke

generasi

berikutnya

melalui

garis

keturunan, yang disatukan oleh perkawinan (Goode, 1983: 81). Oleh Karen itu, orang yang jatuh cinta harus melawan badai amarah, kekuasaan, persaingan dan ketakutan diri sendiri untuk menikah. Margaret Mead mencatat bahwa di Irian tidak terdapat kata untuk cinta dan tidak ada pengertian tentang konsep itu (Wernick, 1987: 57). Dalam banyak kebudayaan, cinta sebelum perkawinan dipandang sebagai malapetaka nyata, nafsu manusia yang tidak terkendalikan meledak dan merusak usaha manusia untuk menciptakan suatu eksistensi yang terhormat dan tertib bagi dirinya serta keluarganya. Hukum keluarga Yi, yang memerintah Korea sampai negeri ini caplok Jepang pada tahun 1910, secara khusus menyatakan bahwa perkawinan yang berdasarkan cinta adalah tidak sah dan hukuman

139

keras harus diberikan kepada pelakunya. Demikian pula halnya di Jepang dan di Cina kuno, pada masyarakat dari lapisan atasnya, cinta juga dianggap sebagai suatu tragedi atau setidak-tidaknya sesuatu yang tidak sesuai dengan pemilihan orang tua dalam pemilihan pasangan/jodoh seseorang (Goode, 1983: 81). Banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengendalikan hubungan cinta antara lain dengan pengawasan ketat misalnya orang-orang muda sama sekali tidak diperbolehkan untuk berdua saja atau berinteraksi secara akrab, atau sistem pemisahan secara fisik antara perempuan dengan laki-laki pada masyarakat Islam. Apabila di satu pihak masyarakat tidak atau kurang setuju dengan hadirnya cinta dalam pemilihan pasangan/jodoh maka di pihak lain pada masyarakatmasyarakat tertentu yang kebudayaannya berpegang pada asas yang lebih manusiawi dianjurkan adanya kemesraan sampai ketingkat tertentu, atau sekurangkurangnya keselarasan di antara suami istri. Di

140

kepulauan Polinesia dan Amerika Serikat, cinta dianggap sebagai yang berarti untuk pemilihan pasangan / jodoh yang kelak akan di akhiri ke jenjang perkawinan. Tetapi, walaupun demikian ternyata di Amerika Serikat pun orang-orang masih sangsi apakah cinta yang dibicarakan orang itu adalah cinta sejati dan bukan cinta tiruan yang secara kurang sadar diciplak dari film-film. Berkenaan

mengenai

cinta,

ada

seorang

sarjana Sosiologi bernama Ira Reiss, menguraikan tentang “Teori Roda Cinta”, menurutnya bahwa cinta adalah lingkaran yang selalu berputar yang dimulai adanya jalinan interaksi antara dua orang. Hubungan ini kemudian berubah menjadi saling keterbukaan, akhirnya menjadi saling ketergantungan. Adapun yang dimaksudkan saling ketergantungan dalam arti seseorang

tergantung

pada

orang

lain

dalam

memenuhi kebiasaannya, seperti kebutuhan akan hadirnya seseorang sebagai tempat menceritakan pikirannya, perasaannya, untuk bercanda, untuk

141

memenehui kebutuhan seksualnya. Bila kebiasaankebiasaan ini tidak terpenuhi, maka manusia akan mengalami

kesepian

dan

frustasi.

Kebiasaan-

kebiasaan yang demikian cenderung mengekalkan suatu hubungan, dan pada saat yang bersamaan pula, berputarnya

roda

ini

dapat

terhenti

misalnya

dikarenakan adanya pertengkaran sehingga keserasian di antara pelaku-pelaku terganggu dan menimbulkan kemacetan

pada

perputaran

roda

cinta

tadi.

Kemacetan yang sangat fatal bisa menimbulkan perpisahan atau perceraian antara dua insan yang saling berketergantungan tersebut. III. Perubahan-Perubahan yang Secara Tidak Langsung Mempengaruhi Pemilihan Pasangan/Jodoh Perubahan sosial adalah suatu gejala yang pasti dialami oleh setiap masyarakat. Keluarga sebagai unsur terkecil dari masyarakat pun tidak terlepas dari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Ronald Lippit, yang dikutip dari

142

Merril dan Elliot, pendorong bagi perubahan keluarga adalah berkembangnya kebudayaan materi, tingkat penemuan dan inovasi teknologi, perbaikan fasilitas transportasi, komunikasi, urbanisasi dan meluasnya industrialisasi (Khairuddin, 1985: 90). Dengan adanya perubahan-perubahan paling

umum

ini,

masalah-masalah

dijumpai

adalah

yang

terjadinya

perkembangan-perkembangan dalam masyarakat di mana

salah

satunya

adalah

perubahan

yang

berpengaruh terhadap lembaga keluarganya. Hal-hal yang berada di luar lembaga keluarga yang dapat mempengaruhi lembaga keluarga sehingga berubah dari keadaan semula antara lain perubahan pada sistem ekonomi, perubahan teknologi, perubahan cara pandang suatu masyarakat. Salah satu akibat dipisahkannya kegiatankegiatan ekonomi dari lingkungan keluarga atau komunitas adalah hilangnya beberapa fungsi keluarga dalam

sistem

ekonomi.

Keluarga

tidak

lagi

merupakan suatu unit produksi maka anggota-

143

anggotanya ada yang pergi meninggalkan keluarga untuk mencari pekerjaan dalam pasaran tenaga kerja. Implikasi yang fundamental dari perubahan sistem ekonomi yang terutama dipaksanakan oleh tuntutantuntutan mobilitas keluarga adalah terjadinya proses individualisasi dan isolasi keluarga batih (Smelser dalam Myron Weiner, 1984: 64). Hal lain pula yang diakibatkan oleh mobilitas salah satu anggota keluarga karena harus mengisi lapangan pekerjaan yang berkemungkinan terdapat jauh dari tempat tinggalnya adalah melemah atau melonggarnya hubungan sosial dengan anggota-anggota kerabat luasnya maupun keluarga batihnya. Hubungan

dengan

anggota

seketurunan

menjadi lemah atau pun pecah, hal ini pun menyebabkan

kebiasaan-kebiasaan

adat

yang

biasanya dilakukan bersama-sama menjadi semakin tidak mungkin dilaksanakan sebagaimana biasanya. Sementara itu juga, hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya juga mengalami perubahan. Seorang

144

bapak

tidak

leluasa

lagi

dapat

menurunkan

keterampilan yang dimilikinya pada anak-anaknya. Keadaan yang lebih fatal lagi adalah melunturnya kewibawaan ekonomi seorang bapak, sementara karena laki-laki berkurang pengaruhnya, di pihak lain kaum wanita terbuka kesempatan untuk juga bekerja di luar rumah tangganya di mana hal ini dapat ditelusuri dari bertambah banyaknya wanita yang bekerja di pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan dan di kantor-kantor (Kairuddin, 1985: 94). Perubahan ini juga telah menghancurkan paham kuno yang terdapat bahwa laki-laki harus bekerja di luar rumah dan perempuan tempatnya di dapur. Selain itu pula perubahan yang terjadi ini menyebabkan para istri dan para wanita mempunyai derajat kebebasan yang sama dengan suami mereka dan para lelaki dalam hal tertentu. Bidang lainnya yang juga mempengaruhi keberadaan lembaga keluarga adalah perubahan dan perkembangan teknologi yang lebih canggih dari

145

semula.

Masuknya

hasil-hasil

teknologi

dalam

kehidupan rumah tangga terutama pada kelompok wanita dari lapisan tertentu. Hasil-hasil industri tidak hanya menggantikan barang-barang keperluan rumah tangga tetapi juga dalam penerapan penghematan tenaga kerja sehingga bertambah banyak waktu luang wanita dalam pekerjaan rumah tangga semakin bertambah kesempatan beraktifitas di luar rumah tangganya baik untuk mecari nafkah tambahan maupun untuk kegiatan sosial. Sementara perubahan-perubahan di bidang fisik sedang berlangsung bersamaan pula terjadi perubahan dalam cara pandang, sikap dan perilaku masyarakat. Nilai-nilai lama sebagai dasar cara pandang terhadap suatu gejala yang ada di dalam masyarakat digeser oleh nilai-nilai yang lebih modern. Misalnya dalam hubungan sosial antara anggota keluarga, peranan

pandangan bapak

nampaknya

yang

lebih

sudah

beranggapan

penting

tidak

146

dari

cocok

bahwa

pada lagi

ibu, untuk

dipertahankan. Pandangan bahwa pekerjaan rumah tangga seorang ibu tidak produktif lagi perlu dikaji lebih lanjut, pandangan bahwa wanita subordinasi dari laki-laki kurang tepat lagi. Akhirnya dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa walaupun bagaimana perubahan-perubahan sistem ekonomi, sistem sosial, politik, teknologi dan lain sebagainya mempengaruhi hidup individuindividu dan keluarga, dan pada akhirnya pula akan mempengaruhi salah satu aspek dari fungsi keluarga yaitu sistem pemilihan pasangan/jodoh karena hal ini merupakan perangkat yang ada dalam lembaga keluarga. IV. Penutup: Aspek Pemilihan Pasangan/Jodoh Pada Masa-Masa Mendatang Keluarga

sebagai

suatu

lembaga

sosial

mempunyai tujuan yang jelas, struktur yang jelas, mempunyai

susunan

kegiatan

dari

anggota-

anggotanya yang harus dilaksanakan oleh setiap anggotanya, mempunyai nilai-nilai pokok yang

147

menjadi pedoman bagi para anggotanya, mempunyai cara-cara

tertentu

untuk

memperkembangkan

bentuknya, namun demikian keluarga tidak luput dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat baik lokal maupun internasional. Salah satu pengaruh dari perubahan ini terhadap salah satu aspek yang ada dalam fungsi keluarga yaitu dalam hal pemilihan pasangan/jodoh. Adanya perubahan-perubahan dalam sistem ekonomi, di bidang teknologi yang mengena pada kehidupan keluarga turut mempengaruhi proses pemilihan pasangan/jodoh, ditambah lagi dengan di masyarakatkannya ideologi baru atau pun pandanganpandangan baru mengenai hubunga sosial antara lakilaki dan perempuan. Cara-cara pemilihan pasangan/jodoh yang pada masa lampau biasa dilakukan oleh masyarakat, bergeser ke arah yang lain dan lebih sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat ini. Kalau dulu pada pemilihan pasangan/jodoh, kaum prialah yang lebih

148

aktif, nampaknya kaum wanita pun tidak boleh berdiam diri tetapi harus juga menentukan siapa-siapa saja yang pantas untuk menjadi teman hidupnya. Pada saat-saat mendatang, wawasan kesetaraan (egaliter) antara dua orang yang hendak membentuk keluarga nampaknya akan berperan.

149

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hadar, Jamine, S., Perkawinan dan Perceraian di Indonesia. Suatu Studi Antar Kebudayaan. Jakarta: LDFK – UI. Goode, William J., Sosiologi Keluarga, Jakarta: Bina Aksara, 1983. Khairuddin, H., Sosiologi Nurcahya, 1985.

Keluarga,

Yogyakarta:

Scanzoni & Scanzoni., Men, Women and Change. New York: McGraw Hill Book Company, 1981. Weiner, Myron (edt.)., Modernization. Voice of America From Letures. Wernick, Robert., Perilaku Manusia : Keluarga. Jakarta: Tira Pustaka, 1987.

150

IDEOLOGI GENDER SEBAGAI LANDASAN PEMBAGIAN PERAN GUNA MENCIPTAKAN INSAN PEMBANGUNAN INDONESIA

I.

Pendahuluan Menghadapi program pembangunan jangka panjang tahap II di mana Indonesia mencanangkan untuk tinggal landas maka sudah pada tempatnya apabila semua sumber daya, sarana, dana dan pemikiran kita arahkan demi terciptanya tahapan pembangunan

tersebut.

Sumber

daya

yang

dimaksudkan bisa berupa modal atau material dan bisa pula berupa manusia-manusia yang merupakan warga negara. Manusia-manusia ini ditinjau dari jenis kelaminnya yang terdiri atas laki-laki dan perempuan. Dalam landasan ideal yaitu Pancasila, landasan

151

kostitusional

yaitu

UUD

1945

dan

landasan

operasional yaitu GBHN tidak ada pernyataan yang menunjukkan

adanya

perbedaan

kewajiban,

kesempatan dan kemampuan antara warga negara yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dalam tiga dasawarsa terakhir ini pengakuan terhadap pentingnya peranan wanita dalam proses pembangunan semakin meningkat. Sejalan dengan meningkatnya pengakuan akan pentingnya peranan wanita dalam pembangunan, juga telah meningkatkan kesadaran

dan

pengakuan

terhadap

kelemahan

perencanaan pembangunan dalam memperhatikan secara penuh dan memperhitungkan secara tepat dan sistematis

sumbangan

pembangunan

maupun

wanita

terhadap

dampak

proses

pembangunan

terhadap wanita. Peningkatan peran wanita yang sedang gencar diusahakan muncul karena peran wanita yang tertuang dalam GBHN 1988 baik hak, kewajiban maupun kesempatan di segala bidang kehidupan dan segenap

152

kegiatan pembangunan diakui sama dengan laki-laki pada kenyataannya belum tercapai sepenuhnya. Apa penyebabnya, bangaimana mengatasinya, dan siapa yang menanganinya merupakan serentetan pertanyaan yang saling terkait yang tidak mudah untuk dijawab. Tetapi,

untuk

sementara

penulis

mencoba

mengemukakan salah satu penyebab mengapa antara kebijaksanaan yang digariskan dengan kenyataan, pelaksanaannya di lapangan tidak bisa sinkron atau sejalan. Hal ini menurut penulis disebabkan oleh adanya suatu paham yang telah mendarah daging dan secara

turun-temurun

disosialisasikan

dari

satu

generasi ke generasi lainnya. Paham itu adalah apa yang oleh para ahli di istilahkan sebagai ideologi gender. II. Ideologi Gender, Pengertian dan Ruang Lingkup Dalam kamus, gender sering diartikan sebagai jenis kata yang membedakan laki-laki dengan perempuan. Ilmuan yang berasal dari Barat maupun

153

negara

yang

sedang

berkembang

mempunyai

kesamaan pandangan tentang gender ini. Menurut Heyzer (1991), “Gender is socially coustructed roles ascribed to men and women”. Dalam studi perempuan gender dimaksudkan sebagai perbedaan antara lakilaki dan perempuan secara sosial yang mengacu pada unsur emosional, kejiwaan dan sosial. Sedangkan Lerner (1986), mendefinisikan gender sebagai suatu tindak-tanduk yang sesuai dengan jenis kelamin tertentu pada suatu masyarakat pada waktu tertentu. Dengan demikian, gender mengacu pada pengertian yang khas yaitu seorang laki-laki tidak sama dengan seorang perempuan dalam berbagai dimensi. Ada pula yang

menggambarkan

dan

menjelaskan

gender

sebagai pemisah antara ruang domestik maternal dalam keluarga dan ruang publik di mana laki-laki menjadi aktor utamanya yaitu Bates dan kawankawan ( 1983 ). Secara langsung maupun tidak langsung akhirnya gender membentuk pembagian kerja yang

154

mengalokasikan perempuan pada jenis pekerjaan padat

karya,

rumit,

sedangkan

laki-laki

pada

pekerjaan yang padat pikir. Hal ini menimbulkan budaya, struktur sosial dan sikap patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat di berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial termasuk partisipasi. (Burton, 1985 dan Heyer, 1991). Dengan konstruksi gender ini selain membentuk perbedaan-perbedaan juga membentuk polaritas dua kutub yaitu di mana kutub yang satu tidak sama dengan kutub yang lain. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa gender bukanlah merupakan sifat bawaan yang dibawa sejak lahir tetapi lebih merupakan hasil rekayasa manusia itu sendiri. Keadaan biologis yang berbeda dengan laki-laki dan perempuan itulah yang dipergunakan untuk menentukan perbedaan dan peran gender. Seperti juga yang dikemukakan oleh para penganut teori nurture bahwa perbedaan dalam pembagian peran antara laki-laki dan perempuan

155

ditentukan oleh perbedaan biologis mereka. Pendapat ini pun diragukan oleh para penganut teori nurture yang berpendapat bahwa apa yang disebut sifat kewanitaan adalah hasil pemupukan masyarakat melalui suatu sistem pendidikan. Bahkan menurut penganut teori nature ini pula usaha untuk membagi manusia

menjadi

dua

golongan

laki-laki

dan

perempuan dan usaha untuk membedakan kedua golongan manusia ini dalam peran sosial mereka yang merupakan suatu tindakan politik yang direncanakan. Golongan yang lebih kuat yakni kaum laki-laki selalu melihat keunggulannya sebagai sesuatu yang alamiah (Budiman, 1985). Dari saduran Arif Budiman ini akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa paham gender ini dikembangkan dan di internalisasikan oleh orang-orang di lingkungan tempat manusia itu dibesarkan. Agar paham gender ini diterima dan menjadi bagian dari sistem nilai pada masyarakat bersangkutan maka diperlukan pranata sosial yang menunjangnya. Pranata sosial ini, antara lain:

156

1. Adat istiadat; 2. Kebudayaan; 3. Lingkungan

dan

pranata

membesarkan

dan

mendidik anak; 4. Struktur yang berlaku; 5. Kekuasaan (Hesti R. Wijaya, 1991). Mengakui

gender

tidak

terlepas

dari

personalitas laki-laki dan perempuan, hingga saat ini dikenal dengan adanya streotipe yang membedakan keduanya. Timbulnya stereotipe ini berawal dari beberapa aspek. Sejarah adalah salah satu di antaranya.

Perkembangan

sejarah

menunjukkan

ketergantungan hidup perempuan pada laki-laki (Budiman, 1991 dan Hesti R. Wijaya, 1991 ). Di dalam kebudayaan dominasi laki-laki di satu pihak subordinasi perempuan di pihak lain membentuk stereotipi perempuan yang tersubordinat. Secara obyektif memang ada butir-butir stereotipi perempuan yang bernilai positif seperti tertera pada skema 1 di bawah ini, tetapi tentunya ada

157

pula stereotipi laki-laki yang juga bernilai positif seperti yang tertera pada skema 2. Skema 1: Butir stereotipi perempuan lebih positif dibandingkan dengan laki-laki.

Perempuan

Laki-Laki

 Tidak suka menggunakan kata-kata kasar.  Suka berbicara  Halus dan lembut  Peka terhadap perasaan orang lain  Religius  Sangat memperhatikan dandanan sendiri     

 Suka berkata kasar

 Tak banyak bicara  Kasar  Tidak menyadari perasaan orang lain  Tidak begitu religious  Tidak begitu tertarik dengan dandanan sendiri Kebiasaan rapih  Tak terbiasa rapi Membutuhkan  Butuh pengamanan pengamanan diri sedikit Bicara pelan  Bicara keras Menyenangi seni dan  Tidak menyenangi seni literatur dan literatur Mudah mengepresikan  Tidak mudah perasaan mengepresikan perasaan

158

Skema 2 : Butir-butir stereotipi laki-laki lebih positif di bandingkan dengan perempuan.

Laki-Laki      

Perempuan

Tidak tergantung Sangat agresif Tidak emosional Menutup emosi Sangat obyektif Tidak mudah dipengaruhi

     

 Sangat dominan   Menyukai matematika  dan ilmu pengetahuan    

Aktif Kompetitif Logis Orientasi pada publik

   

 Terampil bisnis



    

    

Lugas Tahu bertindak Tegar Berjiwa advonturir Mudah dan pandai mengambil keputusan

159

Tergantung Tidak agresif Sangat emosional Tidak menutup emosi Kurang obyektif Sangat mudah dipengaruhi Sangat submisif Tidak menyukai matematika dan ilmu pengetahuan Pasif Tidak kompetitif Tidak logis Orientasi pada rumah Tidak terampil bisnis Berbelit-belit Tidak tahu bertindak Mudah tersinggung Bukan advonturir Sasah membuat keputusan

 Pandai memimpin

 Tidak pandai memimpin  Percaya diri  Tidak percaya diri  Ambisius  Tidak ambisius  Bebas bicara tentang  Tidak bebas bicara seks tentang seks

(Bates dan kawan-kawan, 1983). III. Pencurahan Gender dalam Kehidupan SehariHari Menurut Whitehead dan Conway (1986), Kamel (1988) dan Matsui (1989), tentang pengalaman ideology

gender

terjadi

di

mana-mana.

Adat

kebiasaan dan kebudayaan menyebar luaskan baik pada generasi yang sama atau pun diestafetkan antar generasi di rumah tangga, masyarakat, bangsa dan bahkan di pasaran tenaga kerja dan di tempat kerja. Laki-laki dan perempuan diharapkan memegang peranan tertentu. Kalau peran itu tidak dilaksanakan, maka ia akan dianggap melawan norma atau pun adat. Apa pun karakteristik yang diberikan perempuan

160

memperoleh peran dan tugas secara kultur dianggap inferior dengan yang lain. Gender tercurahkan pada berbagai sikap, tradisi, norma dan nilai, dengan akibatnya perempuan berada dalam keadaan di subordinasi, didominasi atau pun dieksploitasi. Tidak

saja

laki-laki,

perempuan

pun

menginternalisasi perbedaan gender sebagai suatu keharusan dan tragis, dalam beberapa hal internalisasi perempuan tak lebih sebagai obyek laki-laki yang membuat

perempuan

terhormat

yang

kemandirian

dan

terbius

semu.

pada

Mereka

mendambakan

kedudukan kehilangan

laki-laki

akan

membawanya pada kebahagiaan yang oleh Dowling (1980) diistilahkan sebagai Cinderella Complex. Gender telah menunjukkan pengaruhnya dalam seluruh aspek kehidupan di hampir seluruh aspek kehidupan di hampir seluruh masyarakat, tidak hanya dalam aspek sosial, ekonomi, politik tetapi juga dalam aspek agama, bahasa dan peralatan yang dipakai. Untuk

lebih

jelasnya

161

bagaimana

mencurahkan

ideology gender dalam berbagai aspek kehidupan manusia dapat di telusuri dari contoh-contoh berikut ini: 1. Dalam Keluarga Dimulai dari kelahiran, bayi laki-laki lebih dikehendaki dari pada bayi perempuan pada beberapa

keluarga

karena

beberapa

alasan

misalnya anak laki-laki penerus keturunan, anak laki-laki

berpeluang

mempunyai

pekerjaan

terhormat di dunia publik, sedangkan anak perempuan peluang terbesarnya adalah bekerja di rumah. Sejak kecil, anak laki-laki dididik berbeda dengan anak perempuan yaitu dengan pembagian pekerjaan yang tidak sama. Demikian pula dalam hal alat-alat bermain. Anak perempuan diberikan permainan yang berkaitan dengan reproduksi (boneka), pemeliharaan rumah tangga (masakmasakan) dan sebagainya. Dalam sosialisasi model

162

peranan, anak perempuan dididik mencontoh identitas ibunya. Dalam pengantin

perkawinan, laki-laki,

berbeda

umumnya

dengan pengantin

perempuan dituntut keperawanannya. Apabila telah menjadi suami istri yang terikat dalam lembaga perkawinan, mereka pun

mempunyai peranan

yang berbeda. Perempuan bertanggung jawab mengasuh dan mendidik anak, menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan melayani suami, sedangkan suami bertugas mencari nafkah. Bahkan bagi istri yang juga bekerja di luar rumah tangga tetap diharapkan peranannya di sektor domestik tidak terlalaikan. Ada tuntutan peran ganda bagi perempuan tetapi tidak bagi laki-laki. 2. Di Tempat Kerja Perempuan masih berada di posisi yang rendah baik sebagai buruh, karyawan, pekerja keluarga atau sebagai pekerja keluarga yang tidak di upah, yang berarti hidupnya masih bergantung

163

pada orang lain. Kalau dia bekerja di sektor formal seringkali diperlakukan kurang manusiawi, tidak mengetahui hak-haknya, diupah lebih rendah dari laki-laki dan sebagainya. Demikian juga sebagai pegawai negeri atau pun

karyawan perusahaan swasta, mereka

dianggap

lebih

pantas

departemen-departemen menjabat

eselon

teratas

untuk tertentu sangat

bekerja

di

dan

yang

kecil

pula

persentasenya. 3. Dalam Pendidikan Pendidikan mempunyai kostribusi besar dalam melestarikan gender. Sebagai contoh bahwa peranan gender, ibu bekerja di sektor domestik dan bapak disektor publik, diajarkan pada anak-anak baik pada lingkungan keluarga maupun di dalam pendidikan formal. Misalnya dalam buku pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar telah di tanamkan stereotipi sebagai berikut : a. Siti bermain boneka – Didi bermain bola.

164

b. Ibu memasak di dapur – Bapak ke Kantor. Hak istimewah yang tersedia bagi laki-laki merupakan suatu yang lumrah dan diterima sebagai kewajaran misalnya anak laki-laki mendapatkan prioritas untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi ketimbang anak perempuan, lebih-lebih apabila ekonomi lemah. 4. Dalam Berorganisasi Organisasi Dharma Wanita adalah salah satu ekspresi gender dalam organisasi, di mana peran perempuan sebagai istri dan ibu merupakan inti kegiatannya. Sedangkan dalam organisasi di mana

anggotanya

terdiri

dari

laki-laki

dan

perempuan, jumlah perempuan mungkin saja bisa banyak sebagai anggota tetapi pengurus-pengurus inti biasanya lebih banyak laki-laki. Kalau pun perempuan

jadi

pengurus,

paling-paling

menduduki posisi sebagai bendahara atau seksi komsumsi, di mana posisi ini merupakan perluasan segi domestik saja.

165

5. Dalam Media Massa Sosok perempuan juga muncul dalam media massa tetapi munculnya tidak kurang dalam peran sebagai ibu rumah tangga misalnya pada iklan

Rinso

atau

iklan-iklan

alat-alat

dan

kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lainnya. Dan yang lebih komersil lagi perempuan banyak dipergunakan secara sensual. 6. Dalam Proses Pembangunan Karena dianggap inferior, perempuan sering tidak diperhitungkan keberadaannya. Di banyak negara secara kenyataan masih kurang perencanaan pembangunan yang memperhatikan kebutuhan perempuan misalnya tempat penitipan bayi bagi ibu bekerja, peluang-peluang kerja bagi perempuan baik yang masih gadis maupun yang sudah berumah tangga. Kalau pun sudah direncanakan pembangunan bagi perempuan, seringkali dalam pelaksanaannya justru tidak menguntungkan bagi 166

perempuan itu sendiri (Wijaya, 1991), hal ini terjadi pula dan dialami juga dalam masyarakat kita. IV. Penutup Setelah menyimak dengan seksama uraian mengenai pengertian gender dan pencurahannya dalam berbagai aspek kehidupan kita, maka pada pemikiran penulis kita harus sudah memulai untuk merubah pola pikir kita apabila kita hendak mensukseskan pembangunan nasional kita di masamasa yang akan datang. Karena seperti tertera pada UUD 1945 pada pasal 27 dinyatakan bahwa: 1. Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan

mengenai

persamaan

hak,

kewajiban, kesempatan dan kedudukan yang sama

167

antara laki-laki dan perempuan secara lebih tegas dan spesifik dinyatakan dalam GBHN 1988 bidang “Peranan Wanita Dalam Pembangunan Bangsa”, wanita baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber insani bagi pembangunan mempunyai hak, kewajiban, kesempatan yang sama dengan pria di segala bidang kehidupan bangsa dalam segenap kegiatan pembangunan. Apa yang diamanatkan dalam GBHN (1988) itu selanjutnya menjadi acuan dalam melaksanakan tugas kita di bidang masing-masing. Keberhasilan kita dalam mengembangkan amanat GBHN itu sangat tergantung

pada:

Pertama,

pemahaman

dan

penghayatan kita tentang hakikat amanat tersebut. Kedua, kepekaan dan kepedulian kita terhadap masalah-masalah aktual yang dihadapi wanita. Ketiga, kemampuan kita menjabarkan amanat GBHN itu ke dalam strategi dan langkah nyata yang tepat dan terarah (Luhulima, 1991).

168

Apakah

landasan-landasan

secara

ketatanegaraan ini sudah cukup untuk memberikan kesempatan

bagi

perempuan

Indonesia

untuk

berpartisipasi penuh dan aktif dalam pembangunan nasional ? Menurut pemikiran penulis nampaknya belum

cukup

karena

kita

sudah

terlanjur

tersosialisasikan oleh paham gender yang salah makna itu. Oleh sebab itu, kita perlu meninjau kembali keberadaan paham tersebut pada masyarakat kita. Cara yang mudah dilaksanakan untuk mengurangi sedikit demi sedikit pengaruh paham yang salah tersebut adalah dimulai dalam keluarga-keluarga kita dalam mensosialisasikan anak-anak kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat itu merupakan kumpulan dari keluarga-keluarga, oleh sebab itu, penulis optimis apabila perubahan pola pikir mengenai cara memandang dua jenis kelamin anggota keluarga, nampaknya akan memberikan hasil yang positif. Kita harus sudah mulai menanamkan pengertian yang positif bahwa antara anak laki-laki

169

dan anak perempuan ada perbedaan, tetapi perbedaan itu hanya dari sudut biologisnya saja. Perbedaan biologis ini adalah hal yang kodrati, dalam hal hak, kemampuan, dan kesempatan dalam berbagai bidang adalah sama karena bukan kodrati. Apabila kita mulai merubah pola piker kita pada sekarang ini, maka pada generasi selanjutnya paham itu sudah tidak begitu kuat lagi mempengaruhi pemikiran kita tentang keberadaan dua jenis kelamin manusia, sehingga apa yang diharapkan oleh tujuan Pembangunan Nasional yaitu menciptakan manusia Indonesia seutuhnya dapat tercapai secapatnya.

170

DAFTAR PUSTAKA

Budiman, Arief, 1985., Pembagian Kerja Secara Seksual. Penerbit PT Gramedia, Jakarta. Burton, C., 1985., Subordination : Feminism and Social Theory. George Allen & Unwin Ltd., Sidney. Illich, Ivan., 1983. Gender., Marrion Boyars Publisher Ltd., London. Vianello, Mino dan Renata Siemienska, 1990., Gender Enequality. Sage Studies in International Sociology, London. Wijaya,

Hesti, 1991., Ideologi Gender. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pengembangan Studi Wanita. Jakarta.

171

PEREMPUAN, GENDER DAN IPTEKS

I.

Pendahuluan Ketertinggalan kelompok perempuan dalam pembangunan telah ditemukan sejak tahun 1970 melalui

beberapa

penelitian

tentang

dampak

pembangunan yang dilakukan di beberapa negara Asia terutama dalam bidang pertanian di mana perbaikan-perbaikan

dalam

bidang

pertanian

menimbulkan dampak yang berbeda terhadap kerja perempuan dan laki-laki (Boserup, 1970). Oleh karena itu, dilakukan berbagai usaha dan strategi

untuk

memperbaiki

172

kondisi

kelompok

perempuan agar mereka pun dapat memberikan konstribusi

mereka

pada

berbagai

kegiatan

pembangunan. Kepedulian terhadap kondisi ketertinggalam kelompok

perempuan

dalam

keterlibatan

pada

kegiatan pembangunan tersebut diberikan melalui perencanaan atau strategi baik secara internasional maupun nasional yang dikenal dengan Perempuan Dalam Pembangunan (Women in Development). Strategi ini dalam pelaksanaannya lebih menfokuskan perhatian pada kelompok perempuan. Oleh karena sasaran khususnya hanya kelompok perempuan maka ada berbagai pihak berpendapat bahwasanya strategi ini pun akan tetap melahirkan ketimpangan antara kelompok perempuan dan kelompok laki-laki di mana kemungkinan akan muncul pula ketertinggalan di kalangan kelompok laki-laki. Melalui hasil pengkajian dari pihak maupun pemerhati

masalah

ketertinggalan,

ketimpangan

antara kelompok perempuan dan kelompok laki-laki

173

maka lahirlah pula suatu strategi yang dikenal sebagai Pengarusutaman Gender (Gender Mainstreaming), suatu strategi yang bertujuan melibatkan kelompok perempuan dan kelompok laki-laki secara setara, adil dalam berbagai kegiatan pembangunan. Pemasyarakatan pembangunan,

konsep

gender

dan

Pengarusutamaan

Gender

pada

berbagai kalangan yang dilakukan cukup lama, juga belum memberikan hasil seperti yang diharapkan. Di sana sini masih ada saja perlakuan tidak adil dan tidak setara terhadap kelompok perempuan pada berbagai bidang di berbagai kalangan. Ketika kegiatan yang memberikan hasil nyata masih berskala kecil, dilakukan di sekitar keluarga dan rumah tangga, perempuan masih mempunyai dan diperhitungkan konstribusinya secara setara dengan anggota keluarga dan rumah tangga lainnya (Tilly, L. A. dan Scott J. W., 1978), tetapi ketika kegiatan yang memberikan hasil nyata tersebut lebih berskala besar, maka tidak lagi dilakukan dalam rumah tangga tetapi

174

di tempat khusus dan telah melibatkan orang lain dalam hal modal dan lain sebagainya, maka perempuan tidak diperhitungkan lagi malahan tergeser secara tidak adil (Sanderson, 1993 ). II. Tergersenya Perempuan Pembangunan

Dalam

Kegiatan

Kendati perang dunia kedua telah berhasil mengubah profil dunia, namun para perencana pembangunan

masih

sangat

dipengaruhi

oleh

anggapan bahwa pembangunan berarti pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan pesat yang dikehendaki dapat dicapai melalui industrialisasi. Cara yang banyak digunakan yaitu pemusatan perhatian pada upaya yang merangsang faktor industrialisasi antara lain penggunaan teknologi (Ndraha, 1987). Beberapa temuan penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa teknologi diterapkan untuk mempercepat proses pembangunan, justru kelompok perempuan

yang

tersingkirkan

175

dari

kegiatan

pembagunan yang mereka sudah geluti misalnya dalam pembangunan/modernisasi di bidang pertanian. Ketika teknologi diidentikkan dengan ilmu pengetahuan maka semakin jauhlah akses perempuan dalam keterlibatannya pada kegiatan pembangunan karena IPTEK seyogyanya dapat dilaksanakan oleh mereka-mereka yang berpendidikan relatif tinggi sedang kondisi kelompok perempuan dalam bidang pendidikan masih sangat memprihatinkan. Kondisi memprihatinkan ini dicatat oleh UNESCO, bahwa dua per tiga atau 876 juta pendudukan dunia usia 15 tahun ke atas masih menderita buta huruf yang mayoritas adalah perempuan. UNESCO mencatat pula bahwa kondisi ini lebih disebabkan oleh minimnya akses pendidikan bagi perempuan karena kemiskinan. Menurut direktur UNESCO, hampir 70 persen rakyat miskin di dunia adalah perempuan, di negara berkembang perempuan menempati segmen penduduk yang paling miskin, berpendidikan rendah, sangat tidak sehat dan paling termarginalisasikan.

176

Kondisi

rendahnya

penduduk

kelompok

perempuan sehingga mereka tidak dapat secara optimal memberikan konstribusinya dalam kegiatan pembangunan akibatnya antara lain mereka menjadi miskin, penyebab utamanya adalah bertahannya budaya

“Patriarkhi”

pada

kelompok-kelompok

masyarakat tertentu. Budaya Patriarkhi ini masih melekat hampir di seluruh langkah kehidupan yang menempatkan perempuan sebagai bawahan laki-laki. Apabila pembangunan diartikan sebagai suatu kegiatan untuk semua orang, adil dan setara di mana setiap warga negera apakah laki-laki atau perempuan seyogyanya mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, maka kondisi yang dialami oleh kelompok perempuan layak untuk diperdulikan dan ditanggulangi sehingga perempuan pun dapat memberikan konstribusi yang sama dan setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang kelangsungan hidup.

177

III. Gender dan IPTEK Ketika gender diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural, maka dikenallah perbedaan ciri-ciri sifat laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini selanjutnya dikembangkan menjadi suatu ciri-ciri yang sangat spesifik pada kedua kelompok tersebut di mana laki-laki dianggap kuat, rasional sedangkan perempuan lemah lembut, emosional. Oleh karena itulah ilmu pengetahuan dan teknologi ditetapkan menjadi domain laki-laki, karena IPTEK di dasari oleh

ilmu

pengetahuan

yang

penuh

dengan

rasionalitas. Padahal ciri-ciri dan sifat gender tidak selalu melekat dan malah dapat dipertukarkan, karena cirri-ciri dan sifat ini bukan bawaan sejak lahir tetapi disosialisasikan kepada individu-individu laki-laki dan perempuan tersebut. Jadi seyogyanya ilmu pengetahuan dan teknologi bukanlah sesuatu yang terbawa sejak lahir tetapi dapat diajarkan pada laki-

178

laki maupun perempuan asalkan ada akses untuk dapat mencapainya. Namun

kenyataan

yang

dihadapi

oleh

kelompok perempuan ketika berhadapan dengan IPTEK, pada umumnya masyarakat telah terlanjur beranggapan bahwa IPTEK adalah dunia laki-laki. Padahal

kenyataan

perempuan

lain

mempunyai

menunjukkan

peranan

penting

bahwa dalam

pembangunan sosial ekonomi, peranan perempuan dapat dikatakan sebagai dasar dari produksi pangan, energi dan air, perawatan kesehatan, pendapatan keluarga, dan memberikan pengalaman awal masa kanak-kanak membentuk platform bagi pembangunan selanjutnya. Dihadapkan dengan perkembangan dunia, peranan-peranan perempuan tersebut harus dilengkapi dan ditunjang oleh IPTEK agar berhasil dan tepat guna, tetapi untuk dapat kelompok perempuan ini juga menguasai IPTEK setara dengan kelompok laki-laki sampai sekarang masih mengalami hambatan dan

179

tantangan antara lain di tengah masyarakat dari sisi budaya dan juga dalam tataran Policy Gender Mainstreaming

itu

susah

diterapkan.

Sehingga

kesetaraan gender dalam bidang IPTEK pun masih mengalami kendala-kendala yang harus dipecahkan oleh semua pihak karena perempuan bukan hanya pengguna IPTEK tetapi juga pengembang IPTEK, seharunya pula ikut dalam pengembangan IPTEK diharapkan keadilan dalam bidang gender juga akan merambah ke dunia IPTEK. Perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukan dijadikan sebagai ajang perseteruan tetapi menjadi ajang saling mengisi satu sama lain. IV. Penutup Ketika

gender

diartikan

sebagai

suatu

konstruksi sosial tentang kedudukan sosial, tentang pembagian peran, tentang pengambilan keputusan, tentang

hubungan

sosial

antara

laki-laki

dan

perempuan, tentang perlakuan-perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan yang dilandasi oleh nilai-

180

nilai budaya yang dianut dan menjadi panutan masyarakat di mana laki-laki dan perempuan tersebut, maka

dapat

disimpulkan

bahwa

gender

pada

kelompok masyarakat tertentu tidak sama dengan kelompok masyarakat lainnya. Oleh karena itu, perbedaan-perbedaan nilai budaya yang dianut dan menjadi panutan ini hendaknya diperhitungkan dalam penerapan dan pengembangan IPTEK pada setiap kelompok masyarakat. Keberlakuan

nilai

patriarkhi

yang

diamsumsikan berlaku umum pada setiap manusia perlu ditengarai keberlakuannya karena tidak menutup kemungkinan keberlakuan berbeda antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Sehubungan menurut keberlakuan konsep gender seyogyanya ada perbedaan kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan dalam rangka menciptakan dan pengembangkan IPTEK, perbedaan kebutuhan ini pun perlu diperhitungkan.

181

Komitmen memperhatikan

dan

dunia

tentang

keharusan

mempertimbangkan

dimensi

gender dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan

dan

teknologi

sebagai

dasar

pembangunan yang terpusat pada manusia maka seyogyanya perlu diciptakan dan dikembangkan teknologi tepat guna yang sejalan dengan kondisi gender pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

182

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Perempuan No. 50. Pengaruh Utama Gender. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, 2006. Koeswara, Jajak., Tantangan dan Hambatan bagi Ilmuan Wanita Dalam Masa Studi Perempuan. Jakarta : Yayasan Pengembangan Studi Wanita, 1992. Ndraha, Taliziduhu., Pelayanan Masyarakat. Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987. Sanderson, Stephen K., Sosiologi Makro ; Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial. Jakarta : CV. Radjawali Pers, 1993. Wullur,

Vera., Program WIST Sebagai Upaya Meningkatkan Peran Perempuan Dalam IPTEK. Dalam Warta Studi Perempuan (halaman 11). Jakarta : Yayasan Pengembangan Studi Perempuan, 1992.

183

Apabila seseorang perempuan mengandungkan janin dalam rahimnya, maka beristighfarlah para malaikat untuknya. Allah S.W.T mencatatkan baginya setiap hari dengan 1,000 kebajikan dan menghapuskan 1,000 kejahatan. Sumber: http://hadisrasullulah.blogspot.com/201 0/05/himpunan-hadis-hadis-rasullulahwanita.html

184