FR-FH-03.Rev.0 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA SATUAN ACARA PERKULIAHAN MATA KULIAH KODE MATA KULIAH BOBOT SEMESTER KOMPETENSI MATA KULIAH PERTEMUA N KE 1
POKOK BAHASAN 2
1-2
Apakah Hukum Real Estate itu ? Tujuan memepelajari Hukum Real Estate ; Objek mata kuliah real estate meliputi pembahasan mengenai : a. Persoalan Pembangunan Pemukiman & Perumahan ; b. Persoalan Pembangunan Rumah Susun c. Persoalan persyaratan ijin – ijin yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan pemukiman dan perumahan serta rumah susun, baik di DKI maupun diluar DKI
: Hukum Real Estate : HK.43160 : 2 SKS : Genap : ............................................................................................................................................................. SUB BAHASAN POKOK 3
KOMPETENSI 4
METODE PENGAJARAN 5
MEDIA
TUGAS
PUSTAKA
6
7
8
EVALUAS I 9
1. UU No. 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman (W) 2. UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah susun (W) 3. UU Ni.24 tahun 1992 tentang penataan ruang (R) 4. Komentar Atas Undang – Undang perumahan dan pemukiman dan Undang – Undang Rumah Susun Prof.DR.A.P.Parli ndungan,SH. (W)
3-4
5
a. Pedoman teknik pembangunan perumahan sederhana tidak bersusun b. Pedoman teknik pembangunan perumahan sangat sederhana c. Persyaratan teknis pembangunan rumah susun
Ijin prinsip, ijin lokasi, site plan, & IMB untuk pembangunan pemukiman perumahan diluar daerah khusus ibukota Jakarta.
1. Keputusan Menteri Pekerja Umum No. 20/KPTS/1986 tentang pedoman teknik pembangunan perumahan sederhana tidak bersusun (W) 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 54/PRT/1991 tentang pedoman teknik pembangunan rumah sederhana (W) 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang persyaratan teknis pembangunan rumah susun 1. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 tentang tata cara
memperoleh ijin lokasi dan hak atas tanah bagi Perusahaan dalam rangka penanaman modal (R) 2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 tahun 1999 tentang izin lokasi (W) 3. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 110424 tanggal 10 Februari 1999 perihal penyampaian peraturan menteri negara agraria/Kepala BPN nomor 2 tahun 1999 tentang izin lokasi. (W) 6
Surat persetujuan prinsip pembebasan lokasi/lahan (SP3L) atas bidang tanah untuk pembangunan fisik kota DKI, petunjuk pelaksanaan penyelesaian izin mendirikan bangunan
1. Keputusan Gubernur DKI Nomor 540 tahun 1990 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian surat
7-10
beserta kelengkapan di derah khusus ibukota jakarta.
persetujuan prinsip pembebasan lokasi/lahan atas bidang tanah untuk pembangunan fisik kota di DKI (W) 2. Keputusan Gubernur DKI nomor 224 Tahun 1990 tentang peraturan pelaksanaan rumah susun di DKI Jakarta.
Sekilas mengenai persoalan pembebasan tanah, pendaftaran Hak Atas Tanah yang juga meliputi proses pensertifikatan hak atas tanah dan hak milik atas suatu rumah susun, proses penggabungan dan pemecahan sertifikat hak atas tanah serta pembagian hak bersama hak milik atas satuan rumah susun.
1. Hukum Agraria Indonesia Buku I (Sejarah pembentukkan UUPA isi dan pelaksanaanya) oleh Prof. Boedi Harsono,SH. (R) 2. Hukum Agraria Buku II (pendaftaran tanah) oleh Prof. Boedi Harsono,SH. (W) 3. Pendaftaran tanah oleh Prof.DR.A.P. Parlindungan, SH (W)
4. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah (W) 5. Undang – Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang rumah susun (W) 11
Asas – asas mengenai hubungan kepemilikan Hak atas tanah dengan segala sesuatu yang ada diatasnya, meliputi asas vertikal, asas pemisahan horisontal, strata titel.
1.
2.
3.
12-13
Persoalan pembebanan Hak Atas Tanah dan Hak milik atas satuan rumah
1.
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW) (R) Hukum Agraria Indonesia Buku I (sejarah pembentukkan UUPA isi dan pelaksanaannya ), oleh Prof. Boedi Harsono,SH. (R) Hukum Agraria Buku II (pendaftaran tanah) oleh Prof Boedi Harsono,SH. (W) Undang – undang nomor 4 Tahun 1996
susun dengan hak tanggungan. 2.
14
Persoalan mengenai perhimpunan penghuni rumah susun
tentang Hak tanggungan (W) Hak Tanggungan, Asas- Asas, ketentuan – ketentuan pokok masalah yang dihadapi oleh perbankan, (suatu kajian mengenai UU hak tanggungan) Prof.DR.ST.Re my Sjahdeini,SH. 1. UU no. 16 Tahun 1985 tentang rumah susun. (W) 2. Komentar Atas Undang – Udang Perumahan dan Pemukiman & Undang – Udang rumah susun , Prof.DR.A.P. Parlindungan ,SH. (W)
DAFTAR PUSTAKA : A. ................................................................................. B. ................................................................................. C. ................................................................................. Dosen KETERANGAN : 1. METODE PENGAJARAN : Ceramah (Cr), Diskusi (Dis), Simulasi (Sim), Problem Best Learning (PBL), Case Study (CS),Latihan (Lat), Seminar (Sem). 2. MEDIA : LCD, WHITE BOARD (WB), OHP, Komputer, Internet, dsb. 3. PUSTAKA : A, B, C, D, E, F,dsb.
_______________________________
