KOMPENSASI SEBAGAI UPAYA PELAYANAN PADA KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN OLEH : DR. IDA BAGUS SURYA DHARMA JAYA, SH. MH DR. I GUSTI KETUT ARIAWAN, SH. MH I MADE WALESA PUTRA, SH. MKN I GST AGUNG AYU DIKE WIDHIYAASTUTI, SH.MH. IDA BAGUS MADE DANU KRISNAWAN MADE DANDY PRANAJAYA, S.SOS
LATAR BELAKANG MASALAH • Kekerasan menjadi bagian dari masalah sosial di indonesia • SPP berat pada pelaku kejahatan • Korban kejahatan belum mendapat perlindungan yang memadai • Kompensasi hanya untuk korban Pelanggaran HAM berat dan korban Terorisme • Belum terimplementasikan prinsip-prinsip kompensasi yang bersifat umum.
PERMASALAHAN • Apakah yang menjadi dasar pemikiran untuk menentukan kompensasi sebagai sarana pelayanan terhadap korban kejahatan? • Apakah prinsip-prinsip dasar kompensasi, dan bagaimanakah struktur, prosedur kompensasi di negara-negara lain? • Apakah pengaturan kompensasi dalam hukum pidana Indonesia sudah memadai dalam upaya memberikan pelayanan pada korban kejahatan? • Bagaimanakah pengaturan kompensasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia agar dapat memberikan pelayanan pada korban tindak pidana kekerasan?
KERANGKA KONSEP DAN LANDASAN TEORI • KOMPENSASI • KEJAHATAN KEKERASAN Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani...”. • KORBAN KEJAHATAN • SISTEM PERADILAN PIDANA • KEBIJAKAN HUKUM PIDANA Dilakukan kajian evaluatif (sosiologis, kriminologis, politis, praktis) ,Memperhatikan kesepakatan global, Kajian komparatif , Perkembangan orientasi keilmuan (pusat perhatian penanggulangan kejahatan bergeser dari kejahatan,ke pelaku, dan selanjutnya ke masyarakat) • TEORI VIKTIMOLOGI/KOMPENSASI The legal Liabilituy theory,The Social Contract theory ,The Social Accountable theory,The utilitarian theory
TUJUAN PENELITIAN • Untuk mengetahui relevansi kompensasi dalam memberikan pelayanan pada korban kejahatan kekerasan. • Untuk mengetahui bagaimana kompensasi tersebut diatur dalam sistem peradilan pidana Indonesia. • Untuk mengetahui prinsip-prinsip, struktur dan prosedur kompensasi di beberapa negara. • Untuk mengetahui bagaimana sebaiknya kompensasi tersebut diatur di Indonesia sehingga mampu melayani korban tindak pidana kekerasan.
METODE PENELITIAN • • • • •
JENIS PENELITIAN PENDEKATAN SUMBER BAHAN HUKUM LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN TEKNIK ANALISIS BAHAN HUKUM
HASIL DAN PEMBAHASAN (PERMASALAHAN 1) Apakah yang menjadi dasar pemikiran untuk menentukan kompensasi sebagai sarana pelayanan terhadap korban kejahatan? • Korban kekerasan menderita secara fisik, , psikologis, tapi juga seringkali menderita secara sosial, ekonomi, dan politis (Jeremy Bentham, Margary Fry ) • Negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya korban kejahatan kekerasan. sejarah, kontrak sosial, solidaritas sosial • Pergeseran teoritik dalam SPP tat, tater, viktim dan sistem of institutional trust
PERMASALAHAN 2 Apakah prinsip-prinsip dasar kompensasi, dan bagaimanakah struktur, prosedur kompensasi di negara-negara lain? • AMERIKA SERIKAT The Victim Witness Protection Act 1982, US Victim of Crime Act 1984 (VOCA masuk dalam Title 18 US Code article 3771) • INGGRIS -Criminal Injuries Compensation Act 1995(Ps. 2),Youth Justice and criminal Evidence Act 1996 (Ps. 44),Domestic Violence, Crime and Victim Act 2004 • JERMAN -The Victim Compensation Act 1976The Victim Protection Act 1986, The Victim “Protection Harmonization”Act 2001,The Victim Rights Reform Act 2004 Semua ketentuan di atas menjadi bagian dari Criminal Law Procedure (Ps. 55,56,153 a,172,395-406), DAN the Victim Compensation Act 1976 (Opferentschadigungsgesetz /OEG). • BELANDA -Criminal law Procedure (Ps. 51a-g),Damages Fund for Violent Crime Act (Ps. 3 angka 1a) • RRC -Criminal Law Procedure • -Code Penal (Ps.82,170, 40,41,36,64,88172,86,145)
AMERIKA SERIKAT • PROSEDUR • korban atau yang mewakili/keluarga korban/ orang dekat korban mengajukan permohonan kompensasi pada Crime victim Compensation Board paling lamabat dalam waktu satu tahun sejak peristiwa yang menyebabkan luka-luka tersebut terjadi. Kompensasi tidak akan dilayani bila mana perbuatan yang menyebabkan timbulnya korban tersebut tidak dilaporkan dalam kurun waktu 72 sejak peristiwa terjadi jam pada penegak hukum . • -Bilamana permohonan di tolak oleh Crime Victim Compensastion Board maka pemohon dapat mengajukan keberatan dengan meminta untuk didengar keterangannya dan disertai dengan saksi-saksi. • -Crime victim Compensation Board akan memeriksanya dengan system pembuktian terbalik. • -Bilamana prosedur ini juga tidak berhasil maka korban dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan tersebut melalui prosedur perdata.
• STRUKTUR • Crime Victim Compensation board bertugas untuk menerima permohonan kompensasi dan mempertimbangkan permohonan tersebut. • Office for Victim of Crime (OVC) bertugas mengumpulkan dana untuk kompensasi, dan menentukan kompensasi bagi korban kejahatan, serta memberikan bantuan pada korban kejahatan (victim Assistence program). Rumah sakit juga terlibat dalam memberikan perlindungan pada korban kejahatan.
BENTUK KOMPENSASI • Konsultasi medis, kehilngan penghasilan, kehilangan bersifat khusus (cacat), biaya pengobatan, biaya pemakaman KORBAN YANG DAPAT KOMPENSASI • Luka-luka, cacat, dan dan meninggal dunia
INGGRIS PROSEDUR • Kompensasi (state compensation) : korban/keluarganya bila korban meninggal dunia mengajukan permohonan kompensasi pada the Criminal injuries Compensation Authority (CICA) dengan menunjukkan kerugian yang diderita. CICA harus sudah memutuskan dalam waktu 12 bulan. Bila permohonan diterima maka pembayaran kompensasi akan dilakukan secara cepat (penentuan jumlah kompensasi dilakukan dengan system tariff) dengan mempertimbangkan kerugian yang diderita korban karena kehilangan penghasilan, biaya yang dikeluarkan karena telah menjadi korban kejahatan. Bilamana korban tidak puas dengan kompensasi yang diberikan maka korban dapat banding pada petugas CICA yang lebih senior atau ke the Criminial Injuries Compensation Appeal Panel. STRUKTUR Kompensasi (state compensation), pihak yang berwenang menentukan adalah The Criminal Injuries Compensation Authority (CICA).
BENTUK KOMPENSASI • Ganti rugi berupa uang, karena menjadi korban kejahatan, termasuk kehilangan penghasilan, perawatan, biaya pengurusan bilamana korban meninggal KORBAN YANG DAPAT KOMPENSASI • Korban meninggal dunia, luka-luka
JERMAN PROSEDUR • Diajukan oleh korban kejahatan yang serius atau keluarganya dalam hal korban cacat ataumeninggal dunia. Klaim diajukan pada Opferentschadigungsgesetz (OEG). Mencantumkan kerugian yang di derita terkait dengan biaya-biaya untuk pengobatan, kehilangan penghasilan (pension untuk keluarga yang ditinggalkan), tidak termasuk kerugian harta benda karena kejahatan. • OEG akan menentukan pemberian kompensasi tersebut dan besaran kompensasi yang akan diterima oleh korban. (Victim Protection Fund memperoleh dana dari federal budget ataupun untuk Negara bagian dari federal lander budget) STRUKTUR • kompensasi diajukan pada Opferentschadigungsgesetz (OEG).
BENTUK KOMPENSASI • Kompensasi berupa ganti kerugian finansial dan bantuan pelayanan KORBAN YANG DAPAT KOMPENSASI • penderitaan fisik, mental, maupun kerugian harta benda.
BELANDA PROSEDUR korban kejahatan kekerasan yang berhak memohon kompensasi. Kompensasi diajukan pada the Demages Fund for Violent Victim dengan batas waktu tiga tahun sejak kejahatan terjadi. Bila korban meninggal dihitung sejak meninggalnya korban. Permohonan dapat diajukan oleh korban atau keluarga korban. Komite yang dibentuk oleh Ratu berdasarkan usulan Menteri kehakiman yang akan memutuskan permohonan tersebut. Dalam mengambil keputusan komite dapat meminta informasi pada lembaga-lembaga yang berwenang, petugas-petugas terkait, termasuk juga pada orang lain yang keterangannya diperlukan (keterangan ahli, saksi-saksi, dalam hal ini korban dapat juga hadir dan berkomentar). Pemberi keterangan harus disumpah. Pembayarana sementara dapat diberikan sebelum keputusan diambil. Bilamana permohonan kompensasi di tolak maka korban dapat mengajukan banding ke Court of Appeal di Den Haag dalam waktu enam minggu setelah pemberitahuan. Bila pengadilan menolak keputusan komite maka komite wajib memperbaharui keputusannya.
STRUKTUR • untuk kompensasi permohonan korban diajukan pada the Demages Fund of Violent Victim. :Menteri Kehakiman yang memberikan kompensasi. Keputusan tentang jumlah kompensasi dilakukan oleh Counsil (komite). • Court of Appeal di DenHaag memberikan putusan atas penolakan kompensasi
BENTUK KOMPENSASI Pembayaran berupa uang pengganti karena menjadi korban KORBAN YANG DAPAT KOMPENSASI Korban menderita kondisi fisik yang serius dan menderita secara mental , ataupun korban meninggal karena kejahatan
REPUBLIK RAKYAT CINA • kompensasi diberikan hanya dalam praktek bilamana ternyata pelaku tidak mampu membayar kerugian pada korban (jarang terjadi
PERMASALAHAN 3 Apakah pengaturan kompensasi dalam hukum pidana Indonesia sudah memadai dalam upaya memberikan pelayanan pada korban kejahatan? • UU No. 31/2014 Pasal 7 ayat (1,2,3,4) tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PP No. 44/2008 Ps. 2-14 ttg. Pelaksanaan Pemberian Kompensasi, Rehabilitasi • UU No. 26 tahun 2000 Pengadilan HAM PASAL 35 • UU No. 1 tahun 2002 jo. UU No. 15 tahun 2003 tentang Terorisme : Ps. 36, 38, 39, 40,41, 42
PERMASALAHAN 4 Bagaimanakah pengaturan kompensasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia agar dapat memberikan pelayanan pada korban tindak pidana kekerasan? Tingkat kejahatan kekerasan yang tinggi, seharusnya disertai dengan antisipasi penanggulangan penderitaan korban tanggung jawab negara
• Kompensasi tidak digantungkan pada kesalahan pelaku kejahatan, atau putusan pengadilan yang bersifat tetap Prinsip-prinsip umum kompensasi dan ketentuan kompensasi Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Jerman.
• Kompensasi tidak dibatasi hanya pada korban pelanggaran HAM Berat dan Terorisme saja, tetapi juga meliputi korban kejahatan kekerasan lain dengan memperhatikan kemampuan negara untuk menyediakan dana untuk kepentingan kompensasi, serta menghindari kompensasi dipakai sebagai ajang untuk mencari keuntungan
Besaran kompensasi harus disesuaikan dengan kerugian korban kejahatan. Penghitungan kerugian harus memperhatikan kerugian fisik, psikologis, sosial, politik, dan finansial (memperhatikan kerugian moril dan materiil).
• Kompensasi seharusnya memiliki struktur dan prosedur yang jelas sehingga kepastian hukum terjaga. Termasuk di dalamnya membentuk suatu lembaga khusus yang menangani kompensasi Amerika Serikat dengan nama Victim Compensation Boardnya, di Inggris dengan nama the Criminal Injuries Compensation Authority (CICA), di Jerman dengan nama Opferentschadigungsgesetz, dan di Belanda dengan nama Demage Fund of Violent Victim.
KESIMPULAN DAN SARAN (KESIMPULAN) 1. Dasar pemikiran meletakkan kompensasi sebagai salah satu upaya dalam memberikan pelayanan pada korban adalah tanggung jawab negara, solidaritas masyarakat, menyelesaikan konflik antar pihak pelaku dan korban, mendorong korban bekerjasama dalam meningkatkan kualitas sistem peradilan pidana, sehingga sistem peradilan pidana dapat berperan maksimal dalam menanggulangi kejahatan serta memiliki sifat yang humanistik.
2. Prinsip-prinsip umum kompensasi yang harus dikembangkan memperhatikan penderitaan korban, negara wajib memberikan ganti kerugian tanpa memperhatikan adanya pihak yang bersalah sebagai penimbul korban, dan adanya besaran nilai yang diterima korban dari pihak lain.
3.Indonesia belum melaksanakan seluruh prinsip kompensasi, dan masih jauh tertinggal dari negara-negara maju Indonesia hanya mengatur kompensasi pada kejahatan kekerasan berkaitan dengan korban pelanggran HAM berat dan Teorisme, kompensasi masih dikaitkan dengan kesalahan pelaku dengan menunggu adanya putusan pengadilan yang bersifat tetap, serta pemberian kompensasi menunggu pihak yang terlibat dalam kejahatan tidak mampu memberikan restitusi.
4.upaya meningkatkan kompensasi agar dapat berperan dalam memberikan pelayanan pada korban kejahatan kekerasan perlu dilakukan perbaikan dalam substansi aturannya. Berbagai produk perundang-undangan yang bertujuan memberikan kompensasi pada korban harus kembali pada prinsip-prinsip umum kompensasi. Kompensasi tidak seharusnya digantungkan pada kesalahan pelaku dengan menunggu adanya putusan pengadilan yang bersifat tetap. Demikian pula kompensasi tidak dapat menunggu restitusi dari pelaku kejahatan. Kompensasi tidak hanya diberikan pada korban kejahatan kekerasan yang dikatagorikan dengan korban pelanggran HAM berat dan terorisme saja, tetapi seharusnya melingkupi semua jenis korban kejahatan kekerasan dengan melihat keseriusan kerugian/penderitaan korban. Serta untuk lebih mengefektifkan pemberian kompensasi perlu dibentuk suatu lembaga indipenden yang dapat menunjkang sistem peradilan pidana.
SARAN 1. Setiap negara seharusnya mengatur kompensasi sebagai salah satu upaya untuk dapat memberikan pelayanan maksimal pada korban kejahatan kekerasan 2. Prinsip-prinsip pelayanan korban yang bersifat umum seharusnya dijadikan dasar untuk melakukan regulasi. Sehingga terbentuknya sistem hukum yang kuat dalam melayani korban kejahatan. 3.Indonesia perlu segera membentuk peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kompensasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum yang berkembang, dan memperhatikan berbagai regulasi dari negara-negara yang telah mampu melaksanakan kompensasi dengan baik.
• 4. Untuk dapat meningkatkan pelayanan pada korban kejahatan kekerasan, maka Indonesia seharusnya tidak hanya memperhatikan korban Kejahatan HAM berat, dan Terorisme saja, tetapi juga memperhatikan korban kejahatan yang serius. Kompensasi tidak lagi dikaitkan dengan kesalahan pelaku dan besaran restitusi dari pelaku kejahatan. Di samping itu perlu pula dibentuk sebuah lembaga baru yang mandiri dalam mengelola Komepnsasi, dalam hal ini LPSK patut diberdayakan untuk itu.
