KOMITE UNTUK PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA (KuHAP) LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Mawar Saron, LBH Pers, LBH Apik Jakarta, LBH Semarang, HRWG, ILRC, Arus Pelangi, Huma, MAPPI, LeiP, Imparsial, PSHK dan PBHI
Komite Pembaharuan Hukum Acara Pidana • Tujuaan : Melakukan pengawalan revisi KUHAP demi pemenuhan hak asasi manusia dalam peradilan pidana • Salah satu upaya Komite : Menyusun kertas posisi untuk mengetahui sejauh mana sinkronisasi RKUHAP dengan aturann-aturan hukum internasional yang sudah diratifikasi kedalam hukum nasional dan sebagai bahan/referensi dalam advokasi RKUHAP
Komposisi Kertas Posisi RUU KUHAP • • • • • • •
I. Politik Hukum II. Prinsip-prinsip umum RUU Kuhap III. Hak Tersangka dan Terdakwa IV. Bantuan Hukum V. Penyiksaan VI. Perlindungan saksi dan korban VII. Managemen Peradilan
Gambaran Umum Kertas Posisi Prinsip-prinsip umum RUUKUHAP Penerapan Sistem-sistem • Integrated Criminal Justice System • Monist System • Universal Juridiction Untuk kejahatan (pembajakan, perbudakan, perang, terhadap perdamaiaan, terhadap kemanusiaan, genosida dan penyiksaan)
• Lex Specialist Derogat Lex Generalis • Hybrid System
Hak Atas Bantuan Hukum Permasalahan - Pemberian informasi hak Bantuan Hukum pada saat tersangka ditangkap - Ketiadaan sanksi/implikasi hukum untuk ketiadaan pemenuhan bantuan hukum - Pembatasan orang yang dapat memberikan bantuan hukum - Pembatasan penerimaan bantuan hukum (sanksi dan tidak mampu)
Rekomendasi - Kewajiban menyampaikan hak atas bantuan hukum (Miranda Warning) - Adanya akibat hukum atas pelanggaran bantuan hukum - Pola bantuan hukum yang efektif - Perluasan pemberi bantuan hukum - Bantuan hukum tidak didasari pada hukuman maksimal melainkan pada kepentingan hukum dan keadilan - Penyediaan fasilitas konsultasi dan komunikasi tanpa sensor
Hak dari Penyiksaan dan Perlakuan lain dan hukuman yang kejam Rekomendasi pada RKUHAP - Adanya mekanisme Preventiv Nasional dalam Pencegahan penyiksaan dan Perlakuan lain dan hukuman yang kejam - Adanya ketentuan pengabaiaan bukti yang diperoleh secara melawan hukum - Adanya batas waktu pemeriksaan - Adanya batas waktu penahanan - Adanya proses judisial yang impasial untuk menguji penahanan - Mendorong peran aktif dokter, sipir, jaksa dan hakim dalam pencegahan dan tindakan penyiksaan - Merumuskan hukum acara khusus untuk kasus penyiksaan dan Perlakuan lain dan hukuman yang kejam (Pengucualiaan asas unus testis nulus testis, pembuktian terbalik, peran aktif hakim, Akses medis terbuka untuk kasus penyiksaan, Mekanisme singkat untuk mengalihkan jenis penahanan
Permasalahan dan Rekomendasi sistem Hak Tersangka /Terdakwa PERMASALAHAN • Tidak ada ketentuaan hak tersangka diberitahukan segera setelah penangkapan • Masa dan proses penahanan yang lama • Penggunaan bukti yang diperoleh melalui penyiksaan • Jaminan mendapatkan bantuan hukum, pelayanan medis dan penerjemah • Jaminan pemanggilan saksi/ahli oleh tersangka • Terbatasnya mekanisme tuntutan ganti rugi
• • • • • • • • • •
Pemberitahuaan hak tersangka/terdakwa pada setiap tingkat (miranda warning) Penegasan hak untuk diam Sangksi untuk pelanggaran KUHAP Mempersingkat masa penahanan Penahanan melalui proses hukum yang adil Hak untuk mendapat pemeriksaan serta pengadilan yang cepat Kewajiban mendapat pelayanan medis Hak untuk didampingi penerjemah dan diterjemahkan dokumen hukum Hak pemisahan dari tahanan yang sudah divonis Mekanisme ganti kerugiaan
Perlindungan saksi dan Korban KUHAP
• Korban pihak pertama yang didengar menjadi saksi • Untuk tidak mendapat pertanyaan yang menjerat • Untuk hadir dalam persidangan • Untuk mengundurkan diri • Untuk didengar keterangan tanpadihadiri terdakwa • Untuk diperiksa tanpa kehadiran saksi lain
RKUHAP
• • • • • • • • • • •
Hak mengenai proses hukum Hak untuk menolak disumpah Bebas memberikan ket tanpa tekanan Hak untuk tidak menandatangani berita acara pemeriksaan Hak ahli menolak memberi keteragan yang diminta Bebas dari pertanyaan yang menjebak Mendapat pergantiaan biaya transport Mendapatkan perlindungan hukum secara Cuma-Cuma Hak korban Memperoleh ganti kerugiaan Hak mengundurkan diri sebagai saksi bila ada hubungan darah Hak saksi mendapat penerjemah
Kritik Perlindungan saksi dan Korban Bagi Perempuaan • Pengaturan hak saksi dan korban masih netral gender dan tidak komprehensif • Keterbatasan cakupan perlindungan hukum bagi pelapor, pengadu saksi dan korban • Korban masih sebagai obyek • Tidak ada kewajiban hukum Penegak Hukum untuk memberikan Informasi tentang hak saksi dan korban • Tidak adanya sanksi mengenai keterlambatan koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum • Pendamping korban tidak diakomodir dalam RKUHAP • Tidak ada larangan memberikan pertanyaan yang menjerat kepada korban (atau terkait dengan latar belakang kehidupan seksuaal) • Belum mengakomidir keterangan ahli untuk mengetahui kekerasan psikhis • Belum adanya penerapan khusus pembuktiaan untuk kejahatan tertentu
Rekomendasi Perlindungan saksi dan Korban Bagi Perempuaan • • • • • • • • • • • • • •
Pengaturan hak saksi dan korban secara komprehensif (merujuk pada UU Perlindungan saksi dan korban) Pengkhususan Pengaturan hak saksi dan korban bagi perempuaan (kerahasiaan, tanpa kehadiran terdakwa dll) Hak mendapatkan pendamping korban Sanksi atas pelanggaran hak saksi dan korban Pengadu / pelapor tidak terbatas pada korban Perlindungan hukum atas pelabelan korban perempuaan Pelibatan dalam penentuan arah kasus Informasi atas hak saksi dan korban sejak awal Sanksi atas tidak adanya kordinasi antara penyidik dan penuntut umum Mekanisme kordinasi antara penyidik, penuntut umum dengan korban dan/atau pendamping korban Larangan memberikan pertanyaan yang menjerat, berkaitan dengan kehidupan seksuaal Mengakomidir Silent avidance, ket ahli untuk menjelaskan kekerasan psikis Keterbukaan akses untuk visum et repertum Ket korban dan satu alat bukti
Rekomendasi hak saksi / korban pada anak Mengacu pada UU Perlindungan saksi dan korban Mengacu pada UU Perlindungan anak Hal lain : Segera menghubungi orang tua/wali Membuat catatan identitas dari piha yang merujuk Pemeriksaan fisik dan mental Langkah perlindungan hukum bila diperlukan Mempertimbangkan dokumen hasil pemeriksaan dan perawatan anak sebelumnya - Segera merujuk anak pada Pusat Pelayanan Terpadu
• • • -
Rekomedasi Perlindungan Saksi dan korban bagi LGBT • Perlu diakomodir visum untuk pemerkosaan melalui anal seks • Adanya petugas khusus / layanan khusus demi kenyamanan saksi / korban LGBT • Adana jaminan bantuan hukum • Adanya petugas khusus yang memahami LGBT dalam melakukan upaya paksa (penggeledahan)
Transparansi dan Akuntabiltas Peradilan • Putusan Pengadilan hanya dapat diberikan oleh orang lain setelah mendapat izin dari ketua pengadilan (Pasal 263 ayat (3) KUHAP) (Pasal 218 RKUHAP) • Akses Terdakwa dan PH atas putusan hukum Permasalahan Penentuan Jangka waktu
