KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA
هيئة املراقبة لتنظيم احلج اإلندونيسي THE SUPERVISORY COMMISSION FOR THE INDONESIAN PILGRIMAGES
KODE ETIK
KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA TAHUN 2013
KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG KODE ETIK KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA, Menimbang : a. bahwa demi terlaksananya tugas dan fungsi Komisi Pengawas Haji Indonesia maka diperlukan tegaknya keluhuran harkat dan martabat seluruh anggota; b. bahwa untuk keluhuran martabat seluruh anggota sebagaimana tersebut dalam butir a di atas diperlukan Kode Etik; c. bahwa untuk terpenuhinya butir a dan b tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan tersendiri. Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia. 3. Keputusan Presiden Nomor 13/P Tahun 2013. 4. Pasal 5 ayat (2) Keputusan Komisi Pengawas Haji Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Komisi Pengawas Haji Indonesia.
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA TENTANG KODE ETIK KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA. Pertama
: Kode Etik Komisi Pengawas Haji Indonesia sebagaimana terlampir.
Kedua
: Kode Etik ini merupakan Pedoman Perilaku Anggota KPHI.
Ketiga
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan : di Jakarta Pada Tanggal : 3 Desember 2013 KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA Ketua
ttd
Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA NOMOR 2 Tahun 2013 TENTANG KODE ETIK KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Komisi Pengawas Haji Indonesia, yang selanjutnya disingkat KPHI, adalah lembaga mandiri yang dibentuk untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. 2. Kode Etik Komisi Pengawas Haji Indonesia, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah pedoman perilaku anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia untuk menjaga keluhuran martabat, kehormatan, dan citra Komisi Pengawas Haji Indonesia. 3. Pengawasan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pengawasan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan akurasi informasi mengenai penyelenggaraan ibadah haji. 4. Hasil Pengawasan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai penyelenggaraan ibadah haji. 5. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan apabila tidak dilakukan akan dikenakan sanksi. 6. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. 7. Kemandirian adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pengawasan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.
8. Profesionalisme adalah sikap adil dan proporsional yang didasarkan pada kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas. 9. Majelis Kehormatan Komisi Pengawas Haji Indonesia yang selanjutnya disebut Majelis Kehormatan adalah majelis yang dibentuk oleh KPHI untuk memeriksa pelanggaran atas kewajiban atau larangan yang dilakukan oleh anggota KPHI serta menentukan sanksi. BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Kode Etik bertujuan untuk memberikan pedoman yang wajib ditaati oleh Anggota KPHI untuk mewujudkan integritas, kemandirian, dan profesionalisme demi terwujudnya rasa keadilan bagi jamaah haji dan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik. Pasal 3 Kode Etik ini berlaku bagi Anggota KPHI. BAB III KODE ETIK Pasal 4 Kode Etik harus diwujudkan dalam sikap, ucapan, perilaku, dan perbuatan Anggota KPHI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pasal 5 (1) Anggota KPHI wajib: a. bersikap jujur dan bertingkah laku sopan; b. menjunjung tinggi al-akhlaq al-karimah; c. bertanggung jawab dalam menjalankan amanah;
d.
melaksanakan dan memegang teguh sumpah dan janji yang diucapkan ketika mulai memangku jabatannya; e. menjaga rahasia negara atau rahasia jabatan; f. menghindari terjadinya benturan kepentingan; g. menunjukkan sikap kemandirian dalam pengambilan keputusan; h. menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. (2) Anggota KPHI dilarang: a. melakukan kegiatan tercela, baik secara sendiri-sendiri maupun dengan orang lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan KPHI. b. memanfaatkan status, kedudukan, dan peranannya selaku pejabat negara untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; c. menjalankan pekerjaan dan profesi lain yang dapat mengganggu kemandirian, integritas, dan profesionalitas selaku Anggota KPHI; d. mengungkapkan temuan pengawasan yang masih dalam proses penyelesaian kepada pihak lain di luar KPHI; e. mempublikasikan hasil pengawasan sebelum diserahkan kepada lembaga yang berwenang; BAB IV PENGADUAN Pasal 6 (1) (2)
Pengaduan terhadap pelanggaran dapat diberikan oleh sesama unsur anggota KPHI/internal; Pengaduan terhadap pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat dapat diberikan dalam bentuk laporan tertulis dengan dilengkapi data / bukti akurat.
BAB V SANKSI Pasal 7 Jenis sanksi bagi Anggota KPHI meliputi : (1) peringatan tertulis; (2) pemberhentian dari keanggotaan KPHI. Pasal 8 (1)
(2)
Anggota KPHI yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijatuhi sanksi berupa peringatan tertulis maksimal 2 (dua) kali; Anggota KPHI yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana disebut dalam Pasal 7 Ayat (1) dijatuhi sanksi pemberhentian dari keanggotaan KPHI. Pasal 9
(1) (2)
Anggota yang akan diberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota KPHI diberikan hak pembelaan diri. Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dilakukan dalam suatu Rapat Pleno Majelis Kehormatan yang khusus diadakan untuk itu. Pasal 10
(1) (2)
Untuk menegakkan Kode Etik, KPHI membentuk Majelis Kehormatan; Anggota Majelis Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri 2 (dua) orang unsur pemerintah dan 3 (tiga) orang unsur masyarakat.
BAB VI PENUTUP Pasal 11 (1) (2)
Kode etik ini pelaksanaannya sangat tergantung kepada keikhlasan, ketulusan, dan rasa tanggung jawab para anggota KPHI; Hal-hal lain yang muncul dan belum diatur dalam Kode Etik ini akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat pada Rapat Pleno KPHI. Ditetapkan : di Jakarta Pada Tanggal : 3 Desember 2013 KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA Ketua
ttd
Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.
