Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia
Manajemen Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia
DISCLAIMER Isi kodifikasi ini adalah himpunan peraturan Bank Indonesia yang disusun secara sistematis berdasarkan kelompok dan topik tertentu untuk memudahkan pembaca memahami peraturan dan menelusuri rekam jejak keberlakuan suatu peraturan Bank Indonesia. Penyusunan kodifikasi ini telah melalui proses pemeriksaan dan editing terkait keakuratan dan kelengkapan peraturan yang dikodifikasikan. Namun demikian mengingat bahwa peraturan Bank Indonesia dapat berubah dari waktu ke waktu, maka setiap akses dan penggunaan atas kodifikasi ini agar dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan tanggal unggah dan sumber orisinal dari masing-masing peraturan Bank Indonesia yang dirujuk.1
1 Peraturan Bank Indonesia dapat diakses pada situs resmi Bank Indonesia http://www.bi.go.id/ atau melalui fasilitas pencarian peraturan pada situs resmi Bank Indonesia (http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Search/).
Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia
Manajemen
Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tim Penyusun Ramlan Ginting Chandra Murniadi Dudy Iskandar Gantiah Wuryandani Zulkarnain Sitompul Siti Astiyah Wahyu Yuwana Hidayat Komala Dewi Wirza Ayu Novriana Anggayasti Hayu Anindita Aprilia Anjarsari Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES) Bank Indonesia Telp: 021 29817321 Fax.: 021 2311580 email:
[email protected] Hak Cipta © 2012, Bank Indonesia 2012
0
Manajemen
Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan
DAFTAR ISI
Paragraf Halaman Daftar Isi Rekam Jejak Regulasi Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat Dasar Hukum Regulasi Terkait Regulasi Bank Indonesia
Hal. i Hal. ii
Hal. iii Hal. iii Hal. iii
Kewajiban Penyediaan Dana untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Umum
Ketentuan Umum Perhitungan Besaran Dana Pendidikan Pelaksanan Pendidikan Pelaporan Sanksi
Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat Ketentuan Umum Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Rencana Pendidikan dan Pelatihan Realisasi Rencana Pendidikan dan Pelatihan Pelaporan Sanksi
Par. 1 Par. 2 – 3 Par. 4 – 6 Par. 7 Par. 8
Hal. 1 Hal. 1 Hal. 1 – 2 Hal. 2 Hal. 2
Par. 9 Par. 10 – 11 Par. 12 Par. 13 – 14 Par. 15 Par. 16 Par. 17
Hal. 2 – 3 Hal 3 – 4 Hal. 4 Hal. 5 Hal. 5 Hal. 5 Hal. 5 – 6
i
Manajemen
Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan
Rekam Jejak Regulasi Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat
ii
Manajemen
Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan
Dasar Hukum : ‐ Undang‐Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐ Undang Nomor 10 Tahun 1998 ‐ Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang‐ Undang Nomor 3 Tahun 2004 Regulasi Terkait : - Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/3/UPPB 1995 perihal Penyampaian Rencana Kerja Bank dan Laporan Pelaksanaannya - Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/60/KEP/DIR/1998 tentang Rencana Kerja Dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Bank Perkreditan Rakyat Regulasi Bank Indonesia : - Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/14/PBI/2003 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat - Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/310/KEP/DIR/1999 tentang Penyediaan Dana untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Umum
iii
Manajemen Paragraf
Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan
Sumber Regulasi Ketentuan Perbankan Manajemen Penyediaan Dana untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia
1
Pasal 1 31/310/KEP/DIR 1999
2
Pasal 2 31/310/KEP/DIR 1999
3
Pasal 3 31/310/KEP/DIR 1999
4
Pasal 4 31/310/KEP/DIR 1999
Bank Umum Ketentuan Umum 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐Undang Nomor 10 Tahun 1998. 2. Sumber Daya Manusia adalah pegawai dan direksi Bank yang diangkat berdasarkan rapat umum pemegang saham atau berdasarkan ketentuan intern Bank. 3. Dana Pendidikan adalah dana yang disediakan oleh Bank yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia. 4. Anggaran Pengeluaran Sumber Daya Manusia adalah pengeluaran untuk tenaga kerja sebagaimana ditetapkan pasa pos laba/rugi di neraca bulanan Bank yang terdiri dari gaji dan upah, honorarium komisaris/dewan pengawas, dan lainnya.
Perhitungan Besaran Dana Pendidikan (1) Bank wajib menyediakan Dana Pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan perbankan yang antara lain meliputi bidang operasional, pemasaran, dan manajemen Bank. (2) Biaya yang dapat dibebankan pada Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. biaya penyelenggaraan; b. uang saku; c. transportasi dan akomodasi; d. materi pendidikan, alat tulis kantor, fotokopi; dan e. biaya lain nya yang lazim dikeluarkan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan. (3) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak termasuk biaya investasi untuk penyediaan saran pendidikan. Besarnya Dana Pendidikan sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 2 dalam kodifikasi ini) ditetapkan sebagai berikut: a. Mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 diserahkan kepada kebijaksanaan masing‐masing Bank; b. Untuk tahun 2003 dan seterusnya sekurang‐kurangnya sebesar 5% dari Anggaran Pengeluaran Sumber Daya Manusia.
Pelaksanan Pendidikan Pelaksanaan pendidikan yang dibiayai dengan Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 2 dalam kodifikasi ini) dapat dilakukan dengan cara: a. dilakukan oleh bank sendiri; b. ikut serta pada pendidikan yang diklakukan oleh bank lain; c. bersama dengan bank lain menyelenggarakan pendidikan; atau
1
Manajemen Paragraf Sumber Regulasi
5
Pasal 5 31/310/KEP/DIR 1999
6
Pasal 6 31/310/KEP/DIR 1999
7
Pasal 7 31/310/KEP/DIR 1999
8
Pasal 8 31/310/KEP/DIR 1999
9
Pasal 1 5/14/PBI/2003
Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan Ketentuan d. mengirim sumber daya manusia untuk mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak lain , baik di dalam negeri maupun di luar negeri. (1) Bank wajib menyusun rencana kerja kegiatan pendidikan tahunan dengan memperhatikan asa prioritas dan pemerataan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia. (2) Rencana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan dewan komisaris atau badan pengawas Bank. (3) Rencana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu selambat‐lambatnya 1 (satu) bulan setelah akhir tahun buku. Mulai akhir tahun 2003, apabila Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b (Paragraf 3 huruf b dalam kodifikasi ini) masih tersisa, Bank wajib: a. Menyetor Dana Pendidikan tersebut kepada Institusi Bankir Indonesia (IBI) untuk diunakan sebagai biaya pendidikan perbankan; atau b. Menambahkan Dana Pendidikan tersebut ke Dana Pendidikan t5ahun berikutnya.
Pelaporan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 (Paragraf 5 dan Paragraf 6 dalam kodifikasi ini), disampaikan kepada Bank Indonesia dengan Alamat: a. Urusan Pengawasan Bank, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10010 bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabodetabek; b. Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat, bagi Bnak yang berkantor pusat di luar wilayah Jabodetabek.
Sanksi Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang‐Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐Undang Nomor 10 Tahun 1998
Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat Ketentuan Umum 1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR, adalah BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah; 2. Sumber Daya Manusia adalah: a. anggota direksi dan komisaris BPR; b. dewan pengawas syariah; dan c. pegawai BPR
2
Manajemen Paragraf Sumber Regulasi
10
Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan Ketentuan 3. Direksi: a. bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang‐Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang‐Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; c. bagi BPR berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 4. Komisaris: a. bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang‐Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang‐Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; c. bagi BPR berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 5. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang keanggotaannya direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dengan tugas dan kewenangan yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional; 6. Dana Pendidikan dan Pelatihan adalah dana yang disediakan oleh BPR untuk pengembagan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan di bidang perbankan antara lain operasional, pemasaran dan manajemen BPR.
Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 2 5/14/PBI/2003
(1) BPR wajib menyediakan Dana Pendidikan dan Pelatihan. Dana Pendidikan dan Pelatihan meliputi biaya: a. Penyelenggaraan; b. Honorarium Pengajar; c. Uang saku; d. Transportasi dan akomodasi; e. Materi pendidikan, alat tulis kantor, fotokopi, dan f. Lainnya yang lazim dikeluarkan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
(2) Dana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sekurang‐kurangnya sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi biaya Sumber Daya Manusia tahun sebelumnya. Biaya Sumber Daya Manusia adalah biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang terdiri dari: a. gaji dan upah beserta tunjangan‐tunjangan yang dibayarkan kepada direksi/pengurus harian dan pegawai BPR baik yang berstatus tetap
3
Manajemen Paragraf Sumber Regulasi
11
Pasal 3 5/14/PBI/2003
Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan Ketentuan maupun tidak tetap, sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan‐potongan lain; dan b. honorarium komisaris/dewan pengawas/dewan pengawas syariah. (1) Pemenuhan kewajiban penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) (Paragraf 10 ayat (2) dalam kodifikasi ini) dilakukan secara bertahap yaitu: a. sekurang‐kurangnya 3% (tiga perseratus) selama tahun 2004 b. sekurang‐kurangnya 5% (lima perseratus) selama tahun 2005 dan seterusnya.
Pemenuhan penyediaan dana Pendidikan dan Latihan diperhitungkan dari realisasi biaya pendidikan dan latihan tahun berjalan. Contoh: a. Biaya Sumber Daya Manusia tahun 2003 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); b. BPR wajib menyediakan dana pendidikan dan pelatihan tahun 2004 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); c. Realisasi biaya pendidikan dan latihan pada tahun 2004 sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), maka BPR wajib menambahkan kekurangan realisasi sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada penyediaan dana pendidikan dan latihan tahun 2005.
(2) Dalam hal BPR telah memenuhi kewajiban penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), namun belum mencukupi untuk mengikutsertakan Sumber Daya Manusia dalam pendidikan dan pelatihan, maka BPR wajib meningkatkan Dana Pendidikan dan Pelatihan sehingga dapat mengikutsertakan sekurang‐kurangnya 1 (satu) orang dalam pendidikan dan pelatihan.
12
Pasal 4 5/14/PBI/2003
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (1) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang dibiayai dengan Dana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 10 dalam kodifikasi ini) dapat dilakukan dengan cara: a. dilaksanakan oleh BPR sendiri; b. ikut serta pada pendidikan yang dilakukan oleh BPR lain; c. bersama‐sama dengan BPR lain menyelenggarakan pendidikan; atau d. mengirim Sumber Daya Manusia untuk mengikuti pendidikan yang diselengarakan oleh lembaga pendidikan perbankan. (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh pihak‐pihak yang mempunyai kemampuan/ pengetahuan di bidang perbankan baik yang berasal dari intern maupun ekstern BPR. (3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh tenaga pengajar yang telah berpengalaman di bidang perbankan dan atau bidang keuangan lainnya.
Tenaga pengajar yang telah berpengalaman di bidang perbankan dan atau bidang keuangan lainnya ditandai antara lain dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja terkait.
4
Manajemen
Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan
Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan Rencana Pendidikan dan Pelatihan 13 Pasal 5 (1) Direksi wajib menyusun rencana pendidikan dan pelatihan tahunan dengan 5/14/PBI/2003 memperhatikan azas prioritas dan pemerataan pengetahuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia. (2) Rencana pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan dewan komisaris atau badan pengawas BPR. (3) Rencana pendidikan dan pelatihan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bank Indonesia dalam laporan Rencana Kerja Tahunan. Laporan rencana kerja tahunan adalah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/60/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998 tentang Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Bank Perkreditan Rakyat dan perubahannya. 14 Pasal 6 BPR yang sampai dengan akhr tahun berjalan belum merealisasikan seluruh 5/14/PBI/2003 Dana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) (Paragraf 11 ayat (2) dalam kodifikasi ini) wajib menambahkan sisa Dana Pendidikan dan Pelatihan yang belum direalisasikan tersebut ke dalam Dana Pendidikan dan Pelatihan berikutnya. Realisasi Rencana Pendidikan dan Pelatihan 15 Pasal 7 Realisasi rencana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5/14/PBI/2003 5 ayat (1) (Paragraf 13 ayat (1) dalam kodifikasi ini) dilaporkan kepada Bank Indonesia dalam laporan pelaksanaan rencana kerja oleh Dewan Komisaris. Laporan pelaksanaan rencana kerja oleh Dewan Komisaris adalah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/60/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998 tentang Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Bank Perkreditan Rakyat dan perubahannya. Pelaporan 16 Pasal 8 Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 (Paragraf 13 5/14/PBI/2003 ayat (3) dan Paragraf 15 dalam kodifikasi ini), disampaikan kepada Bank Indonesia dengan aturan sebagai berikut: a. Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, dengan alamat Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10010 bagi BPR konvensional yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; b. Biro Perbankan Syariah, dengan alamat Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10010 bagi BPR syariah yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau c. Kantor Bank Indonesia setempat bagi BPR yang berada di luar wilayah kerja Kantor Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b.
17
Pasal 9 5/14/PBI/2003
Sanksi Pelanggaaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Paragraf 10, Paragraf 11, Paragraf 12 ayat (2), Paragraf 13 ayat (1) dan ayat (2) dan Paragraf 14 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana
5
Manajemen Paragraf Sumber Regulasi
Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan Ketentuan dimaksud dalam Pasal 52 Undang‐Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang‐Undang Nomor 10 Tahun 1998.
6
