Kode Etik yang berkenaan dengan mahasiswa internasional pada pendidikan tinggi Belanda
Mukadimah Mempertimbangkan bahwa: pendidikan tinggi Belanda bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat lebih lanjut kerjasama internasional dan Negeri Belanda ingin memprofilkan dirinya di luar negeri sebagai masyarakat ilmu pengetahuan bersama-sama dengan institusi pendidikan tingginya; institusi pendidikan tinggi, pada prinsipnya, memberi perlakuan yang sama terhadap mahasiswa Belanda dan mahasiswa internasional, tetapi informasi untuk pengurusan mahasiswa internasional memerlukan peraturan lebih lanjut sampai tingkat tertentu, yang ingin dicapai institusi pendidikan tinggi dengan menggunakan kode etik ini; institusi pendidikan tinggi bermaksud menarik mahasiswa internasional yang berkualitas dan menetapkan pedoman yang efektif dan terkoordinasi yang mengatur hubungan diantara mahasiswa internasional dan institusi Belanda dengan menggunakan kode etik ini; kode etik ini melengkapi kerangka hukum yang ada, yaitu Pasal 3.41 dari Keputusan tentang Imigrasi 2000 (Vreemdelingenbesluit) dan Bab B6 dari Pedoman Implementasi Undang-Undang Imigrasi 2000 (Vreemdelingencirculaire); institusi pendidikan tinggi perlu memberi mahasiswa internasional gambaran yang jelas dan tidak ambigu mengenai sistem pendidikan tinggi Belanda dan pendidikan yang disediakan sesuai dengan deskripsi dalam suplemen Diploma yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan (OCW); Dalam kerangka tersebut, institusi pendidikan tinggi bermaksud menyediakan informasi yang jelas dan dapat diakses tentang kualitas program studi, posisinya dalam Sistem Belanda, pelayanan dan ketentuan yang ditawarkan kepada mahasiswa internasional, biaya studi dan biaya hidup serta persyaratan pendaftaran untuk mahasiswa internasional; institusi pendidikan tinggi hanya boleh menggunakan instrument kebijakan internasionalisasi pemerintah ketika mereka memberikan pelayanan yang baik untuk mahasiswa internasional; Pemerintah menganggap institusi pendidikan tinggi yang menyetujui, mengimplementasikan dan menerapkan kode etik ini akan memberikan pelayanan yang baik untuk mahasiswa internasional; Pemerintah Belanda telah menetapkan bahwa penandatanganan kode etik oleh institusi pendidikan tinggi adalah suatu prasyarat untuk diberikannya ijin tinggal kepada penduduk non Uni Eropa (EU) untuk studi di tingkat pendidikan tinggi;
1
Pemerintah Belanda mendukung dan menyediakan informasi yang relevan melalui kantor-kantornya di luar negeri untuk institusi pendidikan tinggi yang menyetujui dan melaksanakan kode etik ini; Institusi pendidikan tinggi yang menyetujui kode etik ini menganggapnya sebagai prasyarat untuk hubungan yang baik antara mahasiswa dan institusi pendidikan tinggi; dengan menandatangani kode ini, institusi pendidikan tinggi wajib untuk memenuhi kewajiban yang diatur dalam kode etik ini; Institusi pendidikan tinggi telah menyetujui untuk memenuhi kewajiban berikut. 1. Definisi Agen: Individu, perusahaan atau organisasi lain yang menyediakan jasa, baik yang komersial maupun non-komersial, kepada calon mahasiswa internasional yang ingin belajar di Negeri Belanda atau menyediakan jasa kepada institusi pendidikan tinggi dalam perekrutan mahasiswa internasional mereka. Pihak yang berkepentingan: Mahasiswa internasional, institusi pendidikan tinggi yang terdaftar, Departemen Luar Negeri (BZ), Departemen Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu pengetahuan (OCW), Departemen Pertanian, Alam dan Kualitas Makanan (LNV) dan Departemen Kehakiman. Kode etik: Kode etik saat ini yang berkenaan dengan mahasiswa internasional pada pendidikan tinggi Belanda. Mahasiswa internasional: mahasiswa warga negara asing yang telah memperoleh pelatihan persiapan dan telah memperoleh kualifikasi di luar Negeri Belanda dan setelah memperoleh pelatihan persiapan tersebut ingin meneruskan pendidikannya sepenuhnya atau sebagian pada sebuah institusi pendidikan tinggi di Negeri Belanda. Institusi pendidikan tinggi (sampai dengan implementasi Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan Penelitian - WHOO): Suatu institusi yang disubsidi atau diakui sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan Penelitian (WHW) atau suatu institusi pendidikan tinggi yang disubsidi dalam kerangka Pasal 2 Undang-Undang Kerangka (Dana Bantuan/Hibah) Departemen Luar Negeri (kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken) dan Pasal 2.4.6, 2.4.11 (butir c) dan Pasal 2.4.12 (butir a dan b) dari Peraturan tentang Dana Bantuan Departemen Luar Negeri (subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken) tertanggal 22 November 2004 atau suatu institusi yang menyediakan pendidikan tinggi yang terakreditasi melalui Badan Akreditasi Negeri Belanda dan Flander (NVAO) atau kerangka akreditasi yang serupa dan yang telah menandatangani kode etik ini dan terdaftar sebagai institusi yang berpartisipasi pada “register administrator”. institusi pendidikan tinggi (setelah implementasi WHOO)
2
suatu institusi pendidikan tinggi yang menyediakan pendidikan tinggi yang terakreditasi oleh NVAO atau organisasi akreditasi yang sejenis, yang telah menandatangani kode etik ini dan tercatat sebagai institusi yang berpartisipasi pada “register administrator.” Komite nasional: Komite yang disebut dalam Bagian 7. Register daftar institusi pendidikan tinggi yang telah menandatangani kode etik yang diurus oleh “register administrator.” Register administrator: Informatie Beheer Groep (IB-GROEP). Pendidikan: semua pendidikan tinggi yang disediakan oleh institusi pendidikan tinggi untuk mahasiswa internasional. 2. Pemberian informasi 2.1. Institusi pendidikan tinggi menyediakan informasi tepat waktu, dapat dipercaya dan mudah diakses kepada mahasiswa internasional mengenai: a. status dari program studi dalam kaitannya dengan akreditasi; b. kriteria kualitas yang harus dipatuhi program studi dan prosedur internal yang menjamin kualitas tersebut ; c. deskripsi program studi dan sertifikat yang akan diperoleh dan peraturan tentang ujian atau ringkasannya; d. persyaratan pendaftaran untuk program studi, termasuk prosedur penerimaan mahasiswa baru dan registrasi serta biaya-biaya yang terkait; e. bahasa yang dipergunakan dalam pengajaran; f. biaya tambahan yang dikenakan oleh institusi pendidikan tinggi pada mahasiswa untuk biaya pelayanan yang disebutkan di atas atau jasa-jasa yang disebutkan dalam Bagian 3, 4 dan 5; g. kode etik ini. Informasi di atas terdiri dari deskripsi pengetahuan dan ketrampilan yang akan diperoleh mahasiswa internasional setelah berhasil menyelesaikan program studi tersebut. 2.2. Informasi yang diberikan oleh institusi pendidikan tinggi kepada mahasiswa internasional berdasarkan kode etik tersebut harus disediakan dalam Bahasa Inggris atau bahasa yang digunakan dalam program studi atau dalam bahasa ibu mahasiswa internasional tersebut. 2.3. Institusi pendidikan tinggi memastikan bahwa pemasaran dan presentasi eksternal dengan jelas menyatakan sifat institusi pendidikan tinggi dan program pendidikannya, dan dalam perekrutan mahasiswa internasional, mereka akan bertindak sesuai dengan aturan dan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Periklanan dari Komisi Peraturan Perundang-undangan tentang Periklanan Belanda (Nederlandse Reclame Code Commissie), terutama Peraturan Perundang-undangan yang umum (I) dan Peraturan Perundang-undangan periklanan khusus untuk
3
perkuliahan (II-B). Institusi pendidikan tinggi menyebutkan namanya dalam bahasa Inggris sehingga dengan jelas mengindikasikan sifat institusi tersebut. 3. Para Agen 3.1. Jika institusi pendidikan tinggi mempekerjakan agen untuk merekrut mahasiswa internasional, institusi pendidikan tinggi tersebut akan memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kode etik ini. Institusi pendidikan tinggi akan menambahkan dalam perjanjiannya dengan agen sebuah klausul yang menyatakan bahwa perjanjian akan diakhiri dengan segera jika agen tidak mematuhi kode etik atau Peraturan Perundang-undangan tentang periklanan yang diterapkan di negara tempat perekrutan. Jika proses perekrutan dikontrakkan kepada pihak lain seluruhnya maupun sebagian, institusi pendidikan tinggi tetap bertanggung jawab atas pendaftaran mahasiswa. 3.2. Mahasiswa internasional membayar biaya studi dan biaya pendaftaran kepada institusi pendidikan tinggi atau, dalam hal program “double degree”, kepada institusi pendidikan tinggi (asing) yang ditunjuk. 3.3. Jika biaya perekrutan atau biaya broker harus dibayarkan kepada agen, perjanjian di antara institusi pendidikan tinggi dan agen akan menyatakan siapa yang harus membayar biaya-biaya ini kepada agen tersebut. Mahasiswa internasional harus diberitahu dengan jelas tentang isi dari ketentuan ini dalam perjanjian berdasarkan Pasal 2.1. 3.4. Institusi pendidikan tinggi membuat pengaturan dengan agen mengenai pengawasan atas tindakannya. Institusi pendidikan tinggi juga secara teratur menanyakan pengalaman mahasiswa internasional. Atas permintaan komisi nasional (lihat Pasal 7), institusi pendidikan tinggi akan memberikan penjelasan tentang perjanjiannya dengan agen. Institusi pendidikan tinggi dengan segera melaporkan pengalaman negatif manapun dengan agen kepada “register administrator”. “Register administrator” menyusun daftar agen yang pernah mengecewakan institusi pendidikan tinggi tersebut dan melaporkan penemuannya kepada komisi nasional. Berdasarkan penemuan ini, komisi nasional dapat membuat rekomendasi kepada institusi pendidikan tinggi tersebut. Institusi pendidikan tinggi menetapkan dalam perjanjian dengan agen bahwa perjanjian tersebut dapat diberikan kepada pihak ketiga untuk diteliti/dipelajari. 4. Penerimaan Mahasiswa Baru 4.1. Mahasiswa internasional yang melakukan pendaftaran di institusi pendidikan tinggi harus menunjukkan bahwa mereka telah menjalani pendidikan persiapan dan ketrampilan bahasa yang memadai yang dipersyaratkan (lihat Pasal 4.2) dan ijazah untuk program studi spesifik di mana mahasiswa tersebut mendaftar. Institusi pendidikan tinggi menentukan persyaratan pendidikan persiapan sebelum perekrutan mahasiswa internasional untuk program studi yang dimaksud dan sebelum pendaftaran memeriksa apakah mahasiswa internasional tersebut memenuhi persyaratan. 4.2. Institusi pendidikan tinggi menentukan persyaratan bahasa minimum yang harus mereka penuhi untuk pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa internasional dan memastikan bahwa mereka benar-benar memenuhi
4
persyaratan ini. Dalam hal program studi diselenggarakan dalam bahasa Inggris, mahasiswa harus lulus ujian IELTS dengan nilai paling rendah 5 (lima) atau nilai yang setara agar dapat diterima di tahun persiapan dan untuk tingkat Bachelor (S1) dan Master (S2) nilainya minimal 6 ( enam). 4.3. Institusi pendidikan tinggi akan menolak untuk menerima pendaftaran mahasiswa internasional, dengan alasan (i) dia tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh institusi pendidikan tinggi dan/atau program studi, (ii) dia tidak memperoleh tempat karena jumlah mahasiswa dibatasi (numerus fixus) atau (iii) penerimaan mahasiswa baru tersebut tidak sesuai dengan kebijakan institusi pendidikan tinggi. Yang terakhir hanya berlaku untuk mahasiswa nonEropa, karena mahasiswa Eropa menerima perlakuan yang sama dengan mahasiswa Belanda. 4.4. Institusi pendidikan tinggi memberitahu mahasiswa internasional secara tertulis dan dengan disertai alasannya jika institusi tersebut tidak dapat merekrut dan/atau menerima mahasiswa internasional tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4.3. Institusi pendidikan tinggi juga memberitahu tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh mahasiswa internasional tersebut sehubungan dengan penolakan tersebut. 4.5. Institusi pendidikan tinggi dapat mengenakan biaya untuk pengujian ketrampilan berbahasa, pendidikan persiapan dan ijazah. Institusi pendidikan tinggi wajib untuk memberitahu mahasiswa internasional terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 2.1. 4.6. Jika institusi pendidikan tinggi menawarkan/mengharuskan mahasiswa internasional untuk mengikuti program studi persiapan maksimum 1 tahun, termasuk studi persiapan bahasa, agar dapat terdaftar dalam program pendidikan, institusi pendidikan tinggi tersebut harus memastikan terlebih dahulu bahwa mahasiswa internasional tersebut mampu menyelesaikan program studi persiapan tersebut. 5. Penawaran dan bantuan kepada mahasiswa internasional 5.1. Institusi pendidikan tinggi memenuhi persyaratan hukum nasional yang berlaku pada institusi. 5.2. Institusi hanya menawarkan pendidikan program gelar yang terakreditasi kepada mahasiswa internasional. Akreditasi program studi telah dilaksanakan oleh NVAO atau oleh suatu organisasi akreditasi yang memberikan akreditasi yang setara kualitasnya. Komisi nasional akan menyusun daftar organisasi yang melakukan akreditasi tersebut. Terdapat pengecualian bagi program studi yang tercakup dalam Daftar Program Studi Pendidikan Tinggi (CROHO) dengan alasan karena berlakunya ketentuan transisi (di WHW), tanpa dilangsungkannya akreditasi, dan dimana institusi pendidikan tinggi menjamin bahwa pendidikan yang diberikan adalah pada tingkatan pendidikan tinggi dan institusi dapat memberikan penilaian kualitas dalam bentuk laporan penjaminan kualitas eksternal yang disediakan sebagaimana ditentukan oleh sistem tinjauan ulang yang berlaku di Negeri Belanda hingga tahun 2004. Kursus singkat dan program yang dirancang khusus di tingkat pendidikan tinggi dapat juga ditawarkan kepada mahasiswa internasional. Jika program-
5
program/mata kuliah tersebut diketahui sebagai bagian dari program studi S1 atau S2, kualitas mata kuliah tersebut diakui. Jika studi atau program yang dirancang khusus tersebut tidak diketahui sebagai bagian dari program S1 atau S2 yang terakreditasi, institusi tersebut harus menunjukkan kualitas mata kuliah tersebut dengan jaminan kualitas berdasarkan kerangka dan prosedur sistem akreditasi Belanda. 5.3. Institusi pendidikan tinggi akan memastikan bahwa para guru memiliki kemampuan bahasa yang baik di program studi yang ditawarkan. 5.4. Institusi pendidikan tinggi menjelaskan jasa apa saja yang disediakan untuk mahasiswa internasional yang berkenaan dengan pengurusan visa dan ijin tinggal, perumahan, pengenalan dan bantuan. Dalam materi informasinya, institusi pendidikan tinggi menerangkan dengan jelas jasa apa yang ditawarkan dalam kerangka ini dan biaya-biaya apa saja yang harus dibayar sesuai dengan Pasal 2.1. 5.5. Segera setelah institusi pendidikan tinggi menyadari bahwa mahasiswa internasional tidak lagi mengikuti program studi tanpa memiliki alasan yang mendesak atau penting untuk hal ini, institusi pendidikan tinggi akan memberitahu Kantor Imigrasi dan Naturalisasi (IND). Institusi pendidikan tinggi akan menyatakan, atas permintaan, bagaimana kewajiban ini dilaksanakan 5.6. Institusi pendidikan tinggi wajib menyediakan pendidikan yang ditawarkan. Jika program studi dihentikan karena alasan yang sah, pembatalan harus dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum dimulainya program studi, kursus singkat dan program yang dirancang khusus. Jika mahasiswa internasional telah berada di Negeri Belanda dengan maksud untuk mengikuti program studi, institusi pendidikan tinggi harus menemukan, jika mungkin, suatu alternatif yang sesuai setelah berkonsultasi dengan mahasiswa internasional tersebut dan menginformasikan mahasiswa internasional mengenai prosedur yang harus ditempuh dalam hal ini. 6. Daftar institusi pendidikan tinggi yang berpartisipasi dan tugas serta wewenang “register administrator” 6.1. Agar terdaftar oleh “register administrator” di dalam daftar, institusi pendidikan tinggi harus menunjukkan kepada “register administrator” bahwa: a. dewan eksekutif institusi pendidikan tinggi telah menyetujui kode etik ini dengan menandatanganinya; b. informasi diberikan sesuai dengan Pasal 2.1, 3.3 dan 4.5. 6.2. Daftar diterbitkan oleh “register administrator” pada websites “register administrator” dan dalam penerbitan lain dalam bahasa Belanda dan bahasa Inggris. 6.3. Suatu institusi pendidikan tinggi dapat, atas permintaan atau sesuai dengan ketentuan Pasal 7.8, atas perintah dari komisi nasional, dikeluarkan dari daftar oleh “register administrator”. 6.4. Jika suatu institusi pendidikan tinggi ditambahkan ke atau dikeluarkan dari daftar, fakta ini diterbitkan oleh “register administrator”. Dalam hal institusi
6
pendidikan tinggi dikeluarkan dari daftar, “register administrator” menyebutkan alasannya. 6.5. Tanpa mengabaikan tugas lain yang disebutkan dalam kode etik ini, tugas “register administrator” terdiri dari: a. mendaftar keluhan; b. mempersiapkan laporan tahunan untuk disetujui oleh komisi nasional; c. memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 7. Kompetensi komisi nasional 7.1. Institusi pendidikan akan membentuk komisi nasional dan mendefinisikan wewenang komisi tersebut. Institusi pendidikan tinggi menunjuk anggotaanggota dari komisi nasional untuk periode satu tahun (yang dapat diperbaharui). Register administrator menginformasikan pihak-pihak yang berkepentingan mengenai komposisi komisi nasional. 7.2. Komisi nasional bersifat independen dan terdiri dari enam anggota. Asosiasi Perguruan Tinggi di Negeri Belanda (VSNU) menetapkan dua anggota dan dua deputi anggota, Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu terapan di Negeri Belanda (HBO-raad) menunjuk dua anggota dan dua deputi anggota, Federasi Institusi Pendidikan Tinggi Internasional di Negeri Belanda (FION) menunjuk satu anggota dan satu deputi anggota dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Terakreditasi di Negeri Belanda (PAEPON) menunjuk satu anggota dan satu deputi anggota. Komisi nasional menetapkan seorang ketua yang bukan merupakan pihak yang berkepentingan. Jika terdapat keluhan apapun yang berhubungan dengan atau datang dari suatu institusi pendidikan tinggi yang mempunyai seorang anggota yang duduk dalam komisi, anggota yang terlibat akan turun dan digantikan oleh seorang deputi anggota dari institusi pendidikan tinggi yang lain. 7.3. Tugas dari komisi nasional ialah mempromosikan kepatuhan terhadap kode etik dan menilai tindakan institusi pendidikan tinggi dalam ruang lingkup kode etik. Komisi nasional melakukannya dengan cara, di antaranya, (i) menangani keluhan yang disampaikan yang terkait dengan kode etik ini dan (ii) memutuskan perubahan-perubahan pada kode etik ini. 7.4. Untuk melaksanakan tugasnya, komisi nasional akan membuat aturan dan regulasi yang merupakan bagian integral dari kode etik ini. Aturan dan regulasi ini juga akan menetapkan keluhan apa saja (lihat pasal 7.6) yang dapat disampaikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, bagaimana mereka ditangani dan apa sanksi yang mungkin jika keluhan ditegakkan. 7.5. Suatu pihak yang berkepentingan yang percaya bahwa sebuah institusi pendidikan tinggi telah bertindak tidak sesuai dengan kode etik ini pertamatama harus menyampaikan keluhan kepada pejabat yang berwenang dari institusi pendidikan tinggi tersebut. Institusi pendidikan tinggi akan memastikan bahwa prosedur keluhan internal yang ada atau yang baru tersedia untuk keluhan berdasarkan kode etik ini. 7.6. Jika pihak yang mengeluh berpendapat bahwa institusi pendidikan tinggi belum menangani suatu keluhan dengan baik atau berpendapat bahwa
7
institusi pendidikan tinggi masih tidak mematuhi kode etik ini, ia dapat menyampaikan alasan untuk keluhan tersebut dan tanggapan yang diterimanya dari institusi pendidikan tinggi kepada komisi nasional. 7.7. Jika, setelah mendengar argumentasi kedua belah pihak, komisi nasional menentukan bahwa institusi pendidikan tinggi belum mematuhi kode etik ini, komisi nasional akan memberitahukan kepada institusi pendidikan tinggi dan pihak yang mengajukan keluhan tentang keputusannya dan konsekuensi apapun yang timbul. 7.8. Jika komisi nasional memutuskan untuk mengeluarkan suatu institusi pendidikan tinggi dari daftar, komisi nasional juga akan memutuskan berapa institusi pendidikan tinggi tersebut akan dikeluarkan dari daftar dan ketentuan untuk institusi pendidikan tinggi tersebut agar terdaftar kembali. 7.9. Komisi nasional memberitahukan keputusannya dalam waktu satu bulan kepada institusi pendidikan tinggi tersebut, pihak yang mengajukan keluhan, IND dan OCW secara tertulis. 7.10. Jika institusi pendidikan tinggi keberatan terhadap keputusan komisi nasional, institusi pendidikan tinggi tersebut dapat mengajukan keputusan tersebut kepada arbitrasi oleh Badan Arbitrasi Negeri Belanda (Nederlands Arbitrase Instituut) atau badan arbitrase alternatif dalam waktu satu bulan setelah pihaknya menerima keputusan yang disebutkan dalam Pasal 7.9. 7.11. Keputusan komisi nasional hanya dapat diterapkan apabila: • institusi pendidikan tinggi telah menyatakan secara tertulis bahwa mereka menerima keputusan tersebut; atau • Keputusan yang bersifat final dan konklusif telah diberikan dalam prosedur arbitrasi; atau • prosedur arbitrasi telah diakhiri dengan persetujuan dari institusi pendidikan tinggi dan komisi nasional. Jika institusi pendidikan tinggi tidak meminta arbitrasi atau mengkonfirmasikan secara tertulis bahwa pihaknya menerima keputusan tersebut, keputusan tersebut menjadi final dan konklusif. 7.12. Semua biaya yang dikeluarkan oleh komisi nasional dan institusi pendidikan tinggi dalam hubungannya dengan arbitrasi akan ditanggung oleh pemerintah Belanda. 7.13. “Register administrator” bertindak sebagai sekretaris komisi nasional. Dalam kapasitas tersebut, komisi nasional memberitahukan kepada Inspektorat Pendidikan tentang semua keluhan yang sah yang telah disampaikan kepada komisi nasional. 8. Tanggal berlaku dan periode awal 8.1. Kode etik mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2006. 8.2. Dewan eksekutif institusi pendidikan tinggi boleh memutuskan untuk menarik kembali keikutsertaannya, dengan persyaratan bahwa keputusan tersebut diambil paling lambat enam bulan sebelum tanggal pengakhiran yang direncanakan. Tanggal pengakhiran sesuai dengan awal tahun akademiknya.
8
Institusi pendidikan tinggi yang terlibat memberitahukan kepada “register administrator” dan komisi nasional mengenai keputusannya. 8.3. Jika suatu pihak yang berkepentingan mengusulkan suatu perubahan atas kode etik, ketika undang-undang berubah, atau karena alasan lain perlu mengubah kode etik, “register administrator” akan menerbitkan perubahan tersebut dan mendistribusikan kode etik yang dirubah tersebut. Suatu perubahan hanya mungkin terjadi jika komisi nasional telah memberikan persetujuannya, kecuali jika telah diberlakukan perundang-undangan yang tidak dapat diubah. Jika telah diberlakukan perundang-undangan yang tidak dapat diubah, “register administrator” akan membawa teks kode etik dengan segera sesuai dengan perundang-undangan dimaksud. 8.4. Setelah tiga tahun, isi dan pelaksanaan kode etik tersebut akan dievaluasi oleh institusi-institusi yang terkait, pihak-pihak yang berkepentingan dan “register administrator”. Atas dasar evaluasi ini, kode etik, apakah diubah atau tidak, akan diberlakukan dan ditandatangani oleh institusi pendidikan tinggi paling lambat pada tanggal 1 September 2009. Komisi nasional akan mengambil prakarsa untuk melakukan evaluasi tersebut. 8.5. Institusi pendidikan tinggi berjanji untuk mematuhi kode etik ini sebaik mungkin, dan juga berkenaan dengan berbagai hal yang tidak dicantumkan dalam kode etik. Daftar singkatan BZ: Ministerie van Buitenlandse Zaken (Departemen Luar Negeri) CROHO: Centraal Register Opleidingen in het Hoger Onderwijs (Daftar Program Studi Pendidikan Tinggi) FION: Federatie Internationaal Onderwijsinstellingen in Nederland (Federasi Institusi Pendidikan Internasional di Negeri Belanda) HBO-raad: Belangen- en werkgeversvereniging van de Nederlandse hogescholen (Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Terapan di Negeri Belanda) IB-Groep: Informatie Beheer Groep (Informatie Beheer Groep) IELTS: International English Language Testing System (Sistem Test Bahasa Inggris Internasioal) IND: Immigratie en Naturalisatiedienst (Kantor Imigrasi dan Naturalisasi) LNV: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Departemen Pertanian, Alam dan Kualitas Makanan) NVAO: Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (Accreditation Organisation of The Netherlands and Flanders) (Badan Akreditasi Negeri Belanda dan Flander) OCW: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Departemen Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu pengetahuan) PAEPON: Platform van Aangewezen / Erkende Particuliere Onderwijsinstellingen in Nederland (Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Terakreditasi di Negeri Belanda) VSNU: Vereniging van Samenwerkende Universiteiten (Asosiasi Perguruan Tinggi di Negeri Belanda) WHW: Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (Undang-undang Pendidikan Tinggi dan Penelitian) Daftar Institusi Pendidikan Tinggi yang Berpartisipasi PM
9
