Kinerja Organisasi Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Palu Timur Kota Palu Nurhayati Hamid
[email protected] (Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)
Abstract The objective of this research was to analyze the organization performance in serving demography administration of East Palu Subdistrict Central Sulawesi Province. The research applied qualitative method with the observed aspects such as Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsibility and Accountability. The data collection was done through Observation, Interview and Documentation. The informants taken from society and the officers of East Palu Subdistrict Offical Palu City. The research results showed that The Organization Performance in Serving Demography Administration of East Palu Subdistrict Central Sulawesi Province have not been sufficient because it found the indication of lackness which caused the performance of organization service in Subdistrict have not been satisfied the society. From Productivity aspect, the lackness was the unknown of people number who have and have not accepted the National Demography Card and The Family Card. From Service Quality aspect, there were 721 cards have already printed but they have not been distributed to related people. From Responsiveness aspect, there were no agenda and service priority which were the needs of and aspiration for society. From Responsibility aspect, there were no policy of Subdistrict Official concerning with the service of National Demography Card. However, the Accountability aspect, the Subdistrict Official Performance was accountable. Key words: Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsibility, Accountability. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Pasal 22 bahwa Administrasi Kependudukan dilaksanakan secara terus-menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk. Suatu lembaga baik pemerintah maupun swasta dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan harus melalui sarana dalam bentuk organisasi yang dikerjakan oleh sekelompok orang. Untuk menilai apakah kinerja seseorang atau sekelompok orang dikatakan efektif atau tidak dapat dilihat dari sistem pelayanan yang diberikannya. Di Indonesia, pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan kepada masyarakat belum dapat dikatakan baik
karena pelayanan yang disediakan oleh pemerintah belum dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi di Kecematam Palu Timur dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah adanya pengurusan yang menggunakan waktu yang lama. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka penulis meneliti Kinerja Organisasi Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Palu Timur Kota Palu. Dalam instansi Pemerintah, penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan, memotivasi para birokrat pelaksana serta sebagai bahan informasi bagi Pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat
26
27 e-Jurnal Katalogis, Volume I Nomor 2, April 2013 hlm 26-33
yang dilayani, dan menuntun perbaikan dalam pelayanan publik. Oleh sebab itu, informasi mengenai kinerja sangat berguna untuk menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu dalam memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Dalam arti yang sederhana, Kinerja (performance) adalah prestasi kerja. Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesunggguhnya yang dicapai oleh seseorang) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Poerwadarminta (2001: 194), menyatakan kinerja atau performance adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Gibson (1995: 11), menjelaskan bahwa kinerja adalah perpaduan antar motivasi yang ada pada diri seseorang dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas atau. Kemampuan di sini sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan pengalaman. Dari definisi di atas, terkandung suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan kinerja adalah tingkat yang menunjukkan seberapa jauh pelaksanaan tugas-tugas dapat dijalankan secara aktual dan misi organisasi tercapai. Sehubungan dengan itu, penilaian terhadap kinerja bagi setiap organisasi merupakan suatu kegiatan yang amat penting. Steers (1985: 21) mengatakan, penilaian tersebut dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu dan penilaian tersebut dapat dijadikan input untuk perbaikan atau peningkatan kerja organisasi Menurut Nawawi (2006: 323), penilaian kinerja dapat diartikan sebagai kegiatan
ISSN: 2302-2019
organisasi dalam menilai pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pekerja/anggota organisasi. Selanjutnya dikatakan, penilaian kinerja juga dapat diartikan sebagai proses pengamatan terhadap pelaksanaan pekerjaan seorang karyawan/anggota organisasi atau tim kerja. Siagian (2002: 168), penilaian kinerja adalah: 1. Sebagai alat untuk memperbaiki kinerja para karyawan 2. Sebagai instrumen dalam melakukan penyesuaian imbalan yang diberikan oleh organisasi kepada para karyawannya 3. Membantu manajemen sumberdaya manusia untuk mengambil keputusan dalam mutasi karyawan 4. Sebagai salah satu sumber informasi untuk pererncanaan dan penyelenggaraan kegiatan pelatihan 5. Sebagai bahan untuk membantu para karyawan melakukan perencanaan dan pengembangan karir 6. Sebagai alat untuk mengkaji kegiatan pengadaan tenaga kerja, terutama yang diarahkan pada kemungkinan terjadinya kelemahan di dalamnya 7. Mempelajari apakah terdapat ketidaktepatan dalam sistem informasi sumberdaya manusia 8. Mempersiapkan organisasi dan seluruh komponennya menghadapi berbagai tantangan yang mungkin akan dihadapi di masa depan 9. Untuk melihat apakah terdapat kesalahan dalam rancang bangun pekerjaan 10. Sebagai bahan umpan balik bagi manajemen sumber daya manusia, bagi para atasan langsung dan bagi karyawan sendiri. Penilaian tersebut di atas tidak selalu efektif, karena terbatasnya informasi mengenai kinerja organisasi Pemerintah, disamping kompleksitas indikator kinerja yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja organisasi memiliki stakeholders yang banyak dan kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penilaian kinerja organisasi
Nurhayati Hamid, Kinerja Organisasi dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan .................................………… 28
publik tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang melekat pada organisasi itu seperti efisiensi, efektivitas, tetapi harus pula dilihat dari indikator-indikator yang melekat pada pengguna jasa seperti kepuasan, akuntabilitas dan responsivitas. Untuk maksud tersebut, maka penulis menggunakan penilaian kinerja dengan merujuk pendapat Dwiyanto (2008) yaitu: 1. Produktivitas Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Pada tataran ini, konsep produktivitas dirasa terlalu sempit sehingga General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. 2. Kualitas layanan Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi publik. Banyak pandangan negatif mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Sebab akses untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas layanan relatif sangat mudah dan murah. 3. Responsivitas Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, responsivitas mengacu pada keselarasan antara program dan
kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat yang secara otomatis kinerja organisasi tersebut jelek. Hal tersebut jelas menunjukan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi. 4. Responsibilitas Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit (Lenvine 1900). Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas. 5. Akuntabilitas Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Sehingga dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberpa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau Pemerintah, seperti pencapaian target, akan tetapi kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dikatakan bahwa Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah rangkaian kegiatan penataan dokumen dan data kependudukan melalui program
29 e-Jurnal Katalogis, Volume I Nomor 2, April 2013 hlm 26-33
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Adapun jenis dari pelayanan publik yang berkaitan dengan administrasi kependudukan yang terdapat pada Kantor Kecamatan Palu Timur adalah: 1. Pembuatan Kartu Keluarga 2. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk 3. Peristiwa Kelahiran 4. Pencatatan Pengakuan Anak 5. Pembuatan Akta Pengangkatan Anak 6. Peristiwa Kematian 7. Pencatatan Perkawinan 8. Pencatatan Perceraian Dari 8 (delapan) macam administrasi kependudukan tersebut diatas, penulis hanya membahas tentang pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. METODE Selanjutnya Sugiyono (2010: 11) mengatakan, berdasarkan tingkat eksplanasinya (tingkat penjelasan) maka metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dimana dikatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lainnya. Menurut Bogman dan Taylor (Moleong, 2004: 3), metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orangorang dan perilaku yang dapat diamati. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.
ISSN: 2302-2019
HASIL DAN PEMBAHASAN Dalam menganalisis kinerja organisasi Pemerintah Kecamatan dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, penulis membatasi pada pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Untuk mengukur kinerja tersebut penulis menggunakan pendapat Dwiyanto, yang menggunakan beberapa indikator dalam mengukur kinerja organisasi publik. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam pembahasan dibawah ini: Produktivitas Setiap orang mempunyai hak mendapatkan perlindungan hukum dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan, yang perlu mendapat pelayanan kependudukan antara lain pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Penduduk di Kecamatan Palu Timur berjumlah 67.385 jiwa atau 16.846 Kepala Keluarga, sedangkan penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk sejumlah 41.411 jiwa. Sebagai pelayan masyarakat, Pemerintah Kecamatan hendaknya berusaha agar setiap penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dapat terealisasi. Dari hasil penelitian, penduduk yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga belum diketahui jumlahnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara: 1. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan yang membidangi kependudukan di Kantor Kecamatan Palu Timur, bahwa data penduduk baik yang sudah atau belum memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga belum terdata secara ril. Untuk melakukan pendataan diperlukan tenaga yang cukup. Anggota yang ada di seksi yang menangani administrasi kependudukan khususnya urusan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga hanya satu orang. Fasilitas kerja seperti ruang, meja dan kursi kerja kurang nyaman, ditambah lagi ruang tunggu dan kursi untuk tamu yang mengurus keperluan
Nurhayati Hamid, Kinerja Organisasi dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan .................................………… 30
administrasi kependudukan tidak tersedia. Demikian pula data penduduk yang telah melakukan proses pemotretan belum kami hitung secara ril, tetapi masih tersimpan pada server E-KTP (alat pemotretan KTP), yang sekarang ini belum dapat difungsikan karena ada komponennya yang rusak dan sedang diperbaiki di Jakarta. 2. Hasil wawancara dengan salah seorang staf operator, bahwa produktivitas organisasi pada Kantor Kecamatan khususnya pelayanan Kartu Tanda Penduduk belum maksimal karena pencatatan data penduduk yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk belum dilakukan. Hal ini disebabkan anggota staf yang ada di seksi ini masih kurang yaitu hanya saya sendiri, dan juga fasilitas berupa ruang kerja kurang nyaman. 3. Hasil wawancara dengan informan pemohon, bahwa banyak warga yang sudah melakakan proses untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk tetapi belum juga terealisasi. Ada juga yang belum lama mengurus Kartu Tanda Penduduknya tetapi cepat terealisasi. Dari keseluruhan hasil wawancara yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh, bahwa untuk aspek produktivitas kerja organisasi disimpulkan belum berjalan sebagaimana mestinya. Namun disisi lain produktivitas kerja organisasi merupakan tolak ukur organisasi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan Kartu Tanda Penduduk. Dengan demikian, produkivitas kerja yang ada pada penelitian ini bukan hanya dilihat dari kinerja organisasi dengan memperhatikan besarnya jumlah pelayanan Kartu Tanda Penduduk tetapi juga dapat dilihat dari aspek efisiensi dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Kualitas Layanan Kualitas layanan cenderung semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi publik. Banyak pandangan negatif yang muncul mengenai organisasi publik karena
ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Demikian halnya pelayanan yang terdapat di Kecamatan Palu Timur. Dari hasil penelitian, sampai dengan akhir bulan November tahun 2013, masih terdapat 721 Kartu Tanda Penduduk yang belum terdistribusi kepada yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat dalam wawancara dengan informan berikut ini; “Berdasarkan wawancara dengan salah seorang informan pemohon, bahwa masih banyak Kartu Tanda Penduduk yang sudah ada di Kantor Kecamatan belum diambil oleh pemiliknya. Tetapi Kartu Tanda Penduduk saya belum ada padahal sudah lama diproses”. Selanjutnya dari hasil wawancara dengan informan pemohon yang lain bahwa Sejak awal tahun 2013 ia mengurus Kartu Tanda Penduduk. Sebagaimana biasanya ia telah mengikuti prosedur sesuai mekanisme yang dilakukan oleh warga lain. Tetapi sampai akhir tahun 2013 belum juga ada. Anehnya, yang bermohon jauh sesudah saya, sudah mendapatkan Kartu Tanda Penduduk. Dari hasil wawancara dengan informan pelayan (Ketua Seksi Pemerintahan) bahwa memang masih ada Kartu Tanda Penduduk yang belum terdistribusi dan juga masih banyak warga yang sudah lama melakukan proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk tetapi belum selesai pembuatannya bahkan ada yang belakangan bermohon Kartu Tanda Penduduk sudah mendapatkan kartu tersebut. Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kinerja organisasi dilihat dari aspek kualitas layanan, belum memuaskan karena waktu yang digunakan dalam pemrosesan Kartu Tanda Penduduk, ada yang lambat dan ada yang cepat. Seharusnya, ada standar waktu yang maksimal dalam pemrosesan Kartu Tanda Penduduk.
31 e-Jurnal Katalogis, Volume I Nomor 2, April 2013 hlm 26-33
Responsivitas Responsivitas adalah kemampuan organisasi publik untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan programprogram pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hasil wawancara dengan informan pemohon, bahwa meskipun kita sudah berulangkali datang ke Kantor Kecamatan untuk menanyakan apakah sudah selesai dibuat Kartu Tanda Penduduk saya, ternyata tidak ada terlihat sikap dari aparat yang nampak sungguh-sungguh/serius dalam melayani pemohon, jawaban yang kami peroleh adalah “belum ada”, semestinya mereka memberikan penjelasan yang dapat diterima. Demikian juga hasil wawancara dengan informan pemohon lainya, bahwa setiap kali mereka datang ke Kantor Kecamatan menanyakan Kartu Tanda Penduduk, tidak ada penjelasan yang pasti kapan selesainya. Sedangkan hasil wawancara dengan informan pelayan (Ketua Seksi Pemerintahan) bahwa Pemerintah Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan yang maksimal namun masalah percetakan Kartu Tanda Penduduk berada pada instansi pengelolah yang berpusat di Jakarta, sehingga kalau ada kesalahan atau ketidaklengkapan data dari pemohon, sukar diselesaikan secepatnya. Untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk, Pemerintah Kecamatan hanya berfungsi memvalidasi data pemohon dan melakukan pemotretan saja. Sehingga tidak dapat berbuat sebagaimana yang diharapkan oleh pemohon. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut di atas tentang aspek responsivitas, maka penulis berkesimpulan bahwa pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Palu Timur masih kurang tanggap, karena kurang koordinasi dengan instansi pengelola Kartu Tanda Penduduk di tingkat pusat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu.
ISSN: 2302-2019
Responsibilitas Indikator ini menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan kebijakan organisasi Pemerintah Kecamatan. Dari hasil wawancara dengan informan pemohon, bahwa pembuatan Kartu Tanda penduduk yang sekarang adalah program pemerintah yang tidak ada biayanya (gratis), tetapi dalam pengurusan untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk tidak pasti berapa lama waktu yang digunakan. Demikian pula hasil wawancara dengan informan pemohon lainnya bahwa, semestinya Pemerintah Kecamatan berupaya agar setiap pemohon yang telah melakukan pemrosesan Kartu Tanda Penduduk mendapat perhatian utama. Lain halnya dengan hasil wawancara dari informan pelayan (staf operator) yang mengatakan bahwa dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk pihak Kecamatan hanya melakukan pemotretan pemohon kemudian secara otomatis datanya terakses ke instansi pembuat kartu tersebut. Selanjutnya dari hasil wawancara dengan informan pelayan (Ketua Seksi Pemerintahan ) bahwa pembuatan Kartu Tanda Penduduk adalah program Nasional yang sifatnya gratis. Semua kegiatannya berdasarkan atas kebijakan Pemerintah Pusat mulai pengadaan alat potret sampai pencetakan kartu. Sedangkan Pemerintah Kecamatan hanya sebagai pelaksana yaitu memvalidasi data dan pemotretan pemohon Kartu Tanda Penduduk. Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa pembuatan Kartu Tanda Penduduk sekarang ini adalah bukan merupakan kebijakan organisasi Pemerintah Kecamatan Palu Timur, tetapi kebijakan Pemeritah Pusat. Dengan demikian kinerja organisasi dilihat dari aspek responsibilitas, dapat dikatakan masih kurang karena kewenangan Pemerintah Kecamatan Palu Timur hanya sebatas memvalidasi data dan pemotretan pemohon.
Nurhayati Hamid, Kinerja Organisasi dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan .................................………… 32
Sedangkan pembuatan kartunya berada pada instansi yang berkedudukan di Jakarta. Akuntabilitas Untuk mengetahui akuntabilitas publik dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maka dilihat bagaimana kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Dalam indikator ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan dan kegiatan Pemerintah Kecamatan ini konsisten dengan kehendak masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan, bahwa Pemerintah Kecamatan Palu Timur selalu berupaya agar setiap kegiatan dan kebijakannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga merupakan kebutuhan masyarakat yang mau atau tidak mau harus dimiliki oleh setiap anggota mayarakat sebagai Warga Negara Indonesia. Oleh sebab itu, Pemerintah Kecamatan harus mensosialisasikan disetiap kesempatan pada waktu memberikan sambutan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat umum. Dari hasil wawancara dengan informan pemohon, bahwa pengurusan Kartu Tanda Penduduk Nasional sudah diinformasikan oleh Pemerintah Kecamatan kepada masyarakat. Bahkan diperpanjang waktunya hingga akhir bulan desember 2013. Setelah itu akan dikenakan biaya pengurusan yang besarnya belum diketahui. Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kinerja organisasi dilihat dari aspek akuntabilitas dapat dikatakan sudah cukup bertanggung jawab. Sebagai bukti, Pemerintah Kecamatan selalu menghimbau masyarakat agar secepatnya mengurus Kartu Tanda Penduduk Nasional selagi masih gratis. Bahkan di setiap kegiatan masyarakat baik yang sifatnya formal maupun khusus selalu diingatkan
tentang pentingnya setiap warga memiliki Kartu Tanda Penduduk yang sifatnya Nasional. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai Kinerja Organisasi Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan berupa Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Kecamatan Palu Timur Kota Palu maka penulis berkesimpulan bahwa: Dari aspek Produktivitas, Kinerja Organisasi Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan berupa Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, belum memadai. Hal ini dikarenakan tidak ada data ril mengenai jumlah penduduk yang telah selesai melakukan pemrosesan Kartu Tanda Penduduk dan yang sudah mendapatkan Kartu Tanda Penduduknya. Dari aspek Kualitas Layanan, Kinerja Organisasi Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan berupa Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, belum memuaskan. Karena waktu penyelesaian dalam pemrosesan Kartu Tanda Penduduk tidak ditetapkan standar waktu maksimal. Dari aspek Responsivitas, Kinerja Organisasi Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan berupa Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, kurang tanggap. Karena tidak ada solusi dari Pemerintah Kecamatan terhadap lamanya setiap pengurusan Kartu Tanda Penduduk. Dari aspek Responsibilitas, Kinerja Organisasi Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan berupa Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, masih kurang. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kecamatan tidak mengambil kebijakan yang menyangkut kelancaran dalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk. Tetapi dari aspek Akuntabilitas, Kinerja Organisasi Dalam Pelayanan Administrasi
33 e-Jurnal Katalogis, Volume I Nomor 2, April 2013 hlm 26-33
Kependudukan berupa Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dapat dikatakan bertanggung jawab sebagaimana adanya himbauan dari Pemerintah Kecamatan agar masyarakat wajib Kartu Tanda Penduduk segera mengurusnya di Kantor Kecamatan. Rekomendasi Dalam memberikan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga hendaknya ditetapkan standar waktu minimal pembuatan kartu tersebut. Perlunya koordinasi yang terus-menerus antara Pemerintah Kecamatan, dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Instansi Pengelola di tingkat pusat dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana kerja yang berhubungan dengan pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
UCAPAN TERIMA KASIH Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan inayah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Artikel yang berjudul “Kinerja Organisasi Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah”. Dengan selesainya penyusunan Artikel ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Prof. Dr. Sultan, M.M.Si, selaku Tim Pembimbing Utama yang dengan tulus dan ikhlas telah meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan Artikel ini. 2. Dr. Nawawi Natsir M.Si, selaku Tim Pembimbing Kedua yang dengan tulus dan
ISSN: 2302-2019
ikhlas telah meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan Artikel ini. DAFTAR RUJUKAN Dwiyanto, Agus. 2008. Penilaian Kinerja Organisasi Publik. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol UGM,. Gibson, J, L. Ivancevich J. M. dan Donnely Jr. James H. 1995. Terjemahan. Organisasi: Prilaku Struktur dan Proses. Jakarta: Bina Rupa Aksara. Moleong, J. Lexy. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Nawawi, Hadari. 2006. Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Poerwadarminta. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Walikota Palu Nomor 20 tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Siagian, S. P. 2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta: Rhineka Cipta. Steers, R.M. 1985. Efektivitas Organisasi. Cetakan II. Jakarta: Airlangga. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D. Bandung: Penerbit Alpabeta. Undang-Undang Nomor 23 Tahun2006, Tentang Administrasi Kependudukan.
