KINERJA ANGGOTA DPRD MASA BAKTI DALAM MENGHASILKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA PONTINAK TAHUN 2011

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016 http://jurmafis.untan.ac.id

KINERJA ANGGOTA DPRD MASA BAKTI 2009-2014 DALAM MENGHASILKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA PONTINAK TAHUN 2011 Oleh: BARLIY BRASILA NIM. E43011032 Program Studi Ilmu Pemerintahan Faklultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016 Email: [email protected]

Abstrak DPRD telah menargetkan 29 Peraturan Daerah (Perda) pada Program legislasi Daerah (Prolegda) 2011, namun target tersebut masih belum terealisasi hal ini disebabkan rendahnya kemampuan (ability) dan motivasi (Motivasion) anggota DPRD dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda). Tujuan dari penelitian ini menjelaskan faktor yang menyebabkan rendahnya kinerja anggota DPRD dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) pada Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2011. Teori yang digunakan dalam menganalisis masalah tersebut adalah teori David (dalam mangkunegara 2005:13-14) yaitu faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (Motivasion). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa rendahnya kinerja anggota DPRD dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) pada Program Legilsasi Daerah (Prolegda) tahun 2011 disebabkan, faktor kemampuan terdiri dari faktor kemampuan anggota DPRD rendah dalam melakukan lobi politik ke internal DPRD dan pemerintah Kota Pontianak dalam melaksanakan fungsi legislasi, faktor kemampuan anggota DPRD rendah dalam menguasai subtansi dan bahasa hukum Peraturan Daerah (Perda), walaupun ada program bimtek (bimbingan teknis) serta ahli pakar yang membantu proses pembuatan Peraturan Daerah (Perda), selain itu faktor kemampuan anggota DPRD dalam menyalurkan aspirasi rendah pada Peraturan Daerah (Perda) inisiatif yang mereka targetkan dan dihasikan pada Program Legislasi Daerah (Perda) tahun 2011, kemudian faktor motivasi anggota DPRD rendah dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda), maka menyebabkan kinerja anggota DPRD rendah dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda). Saran dari hasil penelitian ini adalah sebaiknya, anggota DPRD menunjukan kemampuan berpolitik sebagai insan politik, memahami peran penting program bimbingan teknis, meningkatkan peran perwakilan dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) inisiatif lebih ditingkatkan, kemudian ketua fraksi sebaiknya menunjukan kepemimpinan dengan melakukan pendekatan secara emosional untuk membangun motivasi anggota DPRD. Kata-kata Kunci: Kinerja, anggota DPRD, Peraturan Daerah (Perda), dan Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Abstract Regional Representative Council it has been targeting 29 Regional Regulations on Regional Legislation Program in 2011, however these target not the matter caused low by ability and motivation People’s Regional Representative Council in the produce Regional Regulations. The purpose of this research explains the factors that lead to low performance of People’s Regional Representative Council in producing Regional Regulation on legislative area program in 2011. The researcher used David’s theory in problem analyze (in Mangkunegara 2005:13-14) that is factors of ability and motivation. This research was used qualitative research in the descriptive. The results of this research shows that low performance of People’s Regional Representative Council in producing Regional Regulation on Regional Legislation Program in 2011 caused by factor capacity of People’s Regional Representative Council is low in political lobbiying to People’s Regional Representative Council internal and the city government in implementing legislation function, low capability factors People’s Regional Representative Council in mastering the substance and legal language Regional Regulation, although there is a program (Technical Guidance) and experts

1 BARLIY BRASILA NIM. E43011032 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan


that help the process of making the Regional Regulation, besides factor of capacity People’s Regional Representative Council in channeling of aspirations low on the Regional Regulation initiative they are targeting and generated on Regional Legislation Program in 2011, then low motivation factor People’s Regional Representative Council in producing Regional Regulation, it causes low performance of People’s Regional Representative Council in producing Local Regulation. Suggestions from this research is the ability of People’s Regional Representative Council showed political skill in politics as individuals, understanding the important role of technical guidance program, increasing the role of representatives to create a Regional Regulation initiative more enhanced, then chairman faction showed leadership with should approach them emotionally to build motivation People’s Regional Representative Council. Keywords: Performance, People’s Regional Representative Council, Regional Legislative Program.

undang,

A. PENDAHULUAN

Regulations, and Regional

penyusunan

Prolegda

Kabupaten/Kota di laksanakan oleh DPRD DPRD merupakan lembaga legilastif

Kabupaten/Kota

daerah dalam penyelenggranaan otonomi

Kabupaten/Kota,

daerah peran DPRD sangat strategis. Kota

legislasi daerah) Kabupaten/Kota ditetapkan

Pontianak telah mengalami kemajuan yang

dalam jangka waktu 1 tahun berdasarkan

sangat pesat dalam pembangunan daerah,

skala prioritas Rancangan Peraturan Daerah

perlu adanya Peraturan Daerah (Perda)

Kabupaten/Kota.

sebagai penopang pembangunan daerah

dan

Sebagai

Pemerintah

Prolegda

melaksanakan

(Program

fungsi

Kota Pontianak Peraturan Daerah (Perda)

legislasi,

merupakan produk dari otonomi daerah atau

Pontianak,

Program Legislasi Daerah (Prolegda), dalam

menyelesaikan Perda dari pihak pemerintah

kandungan undang-undang otonomi daerah

daerah (eksekutif) maupun dari hak ini

proses

daerah

inisiatif DPRD (legislatif) yang sudah di

(Perda), pasal 140 UU No 32 Tahun 2004

targetkan bersama, agar kinerja DPRD

tentang pemerintahan daerah menyatakan

sebagai lembaga yang memproduksi Perda

Rancangan Peraturan Daerah (Perda) berasal

terlihat di mata masyarakat kota Pontianak.

dari

Mengenai kinerja anggota DPRD dalam

pembentukan

DPRD

dan

peraturan

Gubernur

atau

Bupati/Walikota. Lebih lanjut Pasal 40 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-

kinerja lembaga DPRD kota di

harapkan

mampu

menghasilkan Perda kota Pontianak, peneliti memperoleh

data

Peraturan

Daerah

(PERDA) yang di hasilkan oleh anggota 2

BARLIY BRASILA NIM. E43011032 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan


masa

bakti

2009-2014

pada

Prolegda

(Program Legislasi Daerah) 2011, berikut:

Kota Pontianak tidak sesuai dengan Prolegda (Program Legislasi Daerah) Tahun 2011.”

Prolegda (Program Legislasi Daerah)

Mamfaat teoritis dari penelitian ini

Kota Pontianak Tahun 2011, anggota DPRD

dapat di jadikan gambaran pemikiran,

menargetkan Perda berjumlah 29 Perda

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan

tetapi yang terealisasi dari 29 Perda tersebut,

serta

hanya 14 Perda. Oleh karena itu maka perda

perkembangan

yang tercapai target sekitar 49 % pada

khusunya berkaitan dengan Kinerja anggota

Prolegda (Program Legislasi Daerah) Kota

DPRD

dalam

Pontianak Tahun 2011. Sumber Sekretariat :

Daerah

(Perda).

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

penelitian ini diharapkan dapat memberi

Kota Pontianak (2014).

manfaat, hasil penelitian ini di harapkan

memberi

sumbangan Ilmu

pada

Pemerintahan,

menghasilkan Manfaat

Peraturan

praktis

dari

Data yang di peroleh oleh peneliti

menjadi sumbangan pemikiran atau masukan

tersebut, menunjukan bahwa kinerja anggota

yang bermamfaat, bagi Lembaga DPRD agar

DPRD

kinerja lembaga DPRD dalam menghasilkan

masa

bakti

2009-2014

dalam

menghasilkan Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah (Perda) lebih produktif.

pada tahun 2011, ada permasalahan serta ada faktor penyebab kinerja anggota DPRD dalam menghasilkan Perda tidak sesuai

B. TINJAUANPUSTAKA

dengan target Perda pada Prolegda (Pogram Legislasi Daerah). Oleh karena itu maka peneliti

tertarik

Kinerja Lembaga DPRD

melakukan

kinerja organisasi adalah totalitas

penelitiandengan judul Skripsi “Kinerja

hasil kerja yang dicapai suatu organisasi.

Anggota DPRD masa bakti 2009-2014

Tercapainya tujuan organisasi tidak telepas

dalam

dari sumber daya manusia yang di miliki

menghasilkan

untuk

1.

Peraturan

Daerah

(Perda) Kota Pontianak Tahun 2011.”

organisasi yang digerakan pegawai yang

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian ini

berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

lebih di titik beratkan pada “Kinerja anggota DPRD

masa

bakti

2009-2014

dalam

menghasilkan Peraturan Daerah (Perda)

Gibson (dalam Pasolong, 2014:176) berpendapat “kinerja seseorang di tentukan oleh

kemampuan

dan

motivasi

untuk 3



melaksanakan pekerjaan, di katakan bahwa

c)

Bermamfaat bagi masyarakat termasuk

pelaksana pekerjaan di tentukan antara

merekayasa

motivasi.” lebih lanjut Menurut pendapat

engineering) menuju ke arah yang

Davis (dalam Mangkunegara 2005:13-14)

dicita-citakan dalam arti positif.

ada beberapa faktor yang mempengaruhi

Faktor

dilaksanakan

Kemampuan

(Ability)

(social

d) Produk hukum (Perda) tersebut dapat

kinerja, berikut: a)

masyarakat

yaitu

dengan

dukungan

partisipasi masyarakat luas.

Secara pisikologis, kemampuan (ability)

Lebih

lanjut

menurut

pendapat

terdiri dari kemampuan potensi, skill

Manim, Przeworski, dan Stokes (dalam

dengan pendidikan yang memadai, yang

Irianto 2005:80), mengatakan untuk menilai

di miliki pimpinan dan kariyawan

kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan

sehingga

fungsi

mempermudah

mencapai

untuk jabatan dan ketrampilan dalam melakukan pekerjaan b) Faktor

Motivasi

(Motivation)

legislasi,

sebagaimana

yang

di

jelaskan berikut ini: a)

yaitu

Responsivitas anggota

yaitu legislatif

kemampuan dalam

sikap (attitude) pimpinan dan kariyawan

mentranformasikan berbagai aspirasi

terhadap situasi kerja di lingkungan

masyarakat dan kebijakan publik.

organiasasinya. Mererka bersikap positif

b)

Reliabilitas yaitu kemampuan anggota

terhadap situasi kerja akan menunjukan

legislatif dalam mentranformasikan isu

motivasi kerja

tinggi dan sebaliknya

dan program yang mereka tawarkan

jika mereka bersikap negatif terhadap

pada saat kampanye ke dalam suatu

situasi kerja akan menunjukan motivasi

kebijakan.

kerja rendah.

c)

Selanjutnya menurut Wasistiono dan Wiyoso (2009:78) mengatakan

Akuntabilitas

yaitu

kemampuan

anggota legislatif dalam bertindak

dalam

sesuai dengan aspirasi masyarakat dan

menjalankan fungsi legislasi kinerja DPRD

kepentingan untuk terpilih kembali

harus berbobot kualitasnya, yaitu:

pada pemilihan berikutnya.

a)

Memenuhi rasa keadilan masyarakat.

b) Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.



Subjek dari penelitian ini adalah 5

Gambar 1 Proses Alur Pikir Penelitian

Orang

anggota

Banleg

DPRDKota

Kinerja Anggota DPRD masa bakti 2009-2014 dalam menghasilkan

Pontianak masa bakti 2009-2014, Sekwan

Daerah (PERDA) Kota Pontianak Tahun 2011

DPRD Kota Pontianak, Kepala Bagian

Masalah: Kinerja anggota DPRD masa bakti 2009-2014 dalam menghasilkan Peraturan Daerah (Perda), tidak sesuai dengan target Prolegda (Program Legislasi Daerah) 2011.

JDIH (Jaringan dokumentasi dan informasi

Peraturan

Hukum dan 1 orang Staf Bagian Hukum

hukum) Sekda Kota Pontianak. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dibantu dengan alat bantu penelitian

Pendapat Davis (dalam Mangkunegara 2005:13-14) tentang:

berupa tape recorder, camera, dan fotocopy. Dalam

Faktor Kemampuan (Ability) dan Faktor Motivasi (Motivation)

penelitian

ini,

peneliti

menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Untuk

Output: Peraturan Daerah (Perda) yang di hasilkan pada Prolegda (Program Legislasi Daerah) Kota Pontianak Tahun 2011

menganalisis data, peneliti menggunakan teknik

analisis

datadalam

kualitatif

merupakan proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. Analisis

data

menurut

pendapat

Moleong (2013:288) Secara umum proses

C. METODE PENELITIAN

teknik analisis datanya mencakup reduksi Jenis penelitian yang peneliti lakukan merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi yang menjadi tempat

penelitian

Kantor

DPRD

Kota

Pontianak, Jl sultan Abdurrahman No.I A Pontianak. Waktu yang digunakan untuk menyusun skripsi ini dari pengajuan judul, konsultasi, hingga penelitian dimulai pada mei 2015 hingga maret 2016.

data, kategorisasi data, sintesisasi dan akhiri dengan menyusun hipotesis kerja. Adapun untuk mengecek dan memeriksa keabsahan data penelitian ini menggunakan pendapat yang

di

sampaikan

oleh

Moleong,

(2013:332) dalam menggunakan triangulasi dilakukan dengan cara mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya ke berbagai sumber, dan memafaatkan berbagai



metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

a. Kemampuan lobi politik ke internal DPRD dan pemerintah Kota Pontianak. Menurut pendapat Wasistiono dan Wiyoso

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

(2009:213)

mengatakan

bahwa

dalam melaksanakan fungsi legilsasi yang Penelitian ini yang dilakukan di

dilakukan oleh anggota DPRD ada suatu

Kantor DPRD Kota Pontianak dengan

negosiasi politik atau lobi politik baik ke

permasalahan yang dikaji dalam penelitian

pemerintah

ini adalah kinerja anggota DPRD masa bakti

negosiasi atau lobi politik dilakukan agar

2009-2014 dalam menghasilkan Peraturan

dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD

Daerah (Perda) tidak sesuai pada Prolegda

berjalan lancar. Dalam melalukan lobi

(Program Legislasi daerah) tahun 2011.

politik

Kemudian untuk menganalisis permasalahan

melaksanakan fungsi legislasi telah di atur

tersebut peneliti menggunakan teori David

dalam kandungan UU MD3 No 27 tahun

(dalam mengkunegara 2005:13-14) tentang

2009, melakukan lobi politik bisa lewat

faktor

perseorangan, gabungan faksi, komisi dan

yang

mempengaruhi

kinerja

ke

maupun

internal

internal

kemudian

DPRD

lobi

politik

DPRD,

untuk

organisasi yaitu faktor kemampuan (Ability)

banleg,

yang

dan faktor motivasi (Motivation)

dilakukan DPRD ke pemerintah, DPRD kinerja

tidak ada mekanisme atau payung hukum

DPRD masa bakti 2009-2014

yang mengatur, oleh karena itu DPRD

menghasilkan Peraturan Daerah Kota

mengikuti arahan dan keinginan pemerintah.

Pontianak.

Untuk melakukan lobi politik ke internal

Faktor

penyebab

anggota

rendahnya

DPRD terkait Perda inisiatif DPRD dan pemerintah

1. Kemampuan (ability)

terkait

Perda

dari

pihak

Faktor Kemampuan yaitu kemampuan

pemerintah, agar terealisasi sesuai dengan

intelektual yang di dasari pendidikan yang

target pada Prolegda, ada beberapa faktor

memadai dimiliki oleh pimpinan dan

hambatan dalam merealisasi Perda inisiatif

anggota

pada Prolegda 2011.

DPRD,

Kemampuan

terdiri dari:

tersebut

Seperti pernyataan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Mansyur. AR,S.Ag, 6



(F-Golkar/Ketua

Banleg),

menyatakan

bahwa:

pertahun 2011”(Sumber: Kamis 17-122015, jam 11:30 WIB).

“Kami melakukan lobi politik sudah

Pernyataan

wawancara

yang

di

baik tetapi tidak terlalu dominan karena

sampaikan oleh Sekwan sama seperti Kepala

sudah diatur dalam UU MD3 No 27 Tahun

bagian hukum setda Kota Pontianak, Ibu

2009, terkait perda inisiatif kami namun lobi

Zetmawati,S.H,MH menyatakan bahwa : “Anggota DPRD selalu menerima

yang dilakukan ke pemkot tidak ada aturan yang mengatur bisa dilakukan lobi atau

baik

tidak, tetapi kami selalu mengikuti kemuan

pemerintah kota, tetapikan perda dari

dari pemerintah, yang menjadi hambatan

pemerintah itu tidak bisa semua di capai

dalam lobi politik itu kondisi keuangan

sesuai dengan prolegda karena pemkot

daerah

membuat

dan

waktunya

panjang

dalam

dan

mengapresiasi

perda

berdasarkan

dari

kebutuhan

pembahasan, oleh karena itu maka kami

masyarakat, dan lagi pembuatan perda

memilih

berdasarkan

waktunya

panjang

Kota

hambatan

kalau

perda

kebutuhan

prioritas masyarakat

Pontianak.”(Sumber: Senin 16-11- 2015,

tidak”(Sumber:

jam 09:00 WIB)

12:30 WIB).

itu

kamis

yang

menjadi

menurut 17-12-2015,

saya jam

Selanjutnya pernyataan wawancara

Berdasakan hasil wawancara yang

anggota DPRD, tidak jauh bedanya dengan

diatas dari anggota DPRD, Sekwan dan

pernyataan yang disampaikan oleh Sekwan

Kepala bagian hukum setda Kota Pontianak,

DPRD Kota Pontianak, Ibu Ade Halida

kemampuan lobi politik anggota DPRD ke

Yafilus, S.sos, menyatakan bahwa:

pemerintah dalam pembuatan perda sudah

“Lobi politik ke berbagai fraksi atau

baik selain itu anggota DPRD menyerah

ke pemerintah Kota Pontianak baik, dalam

sepenuhnya keputusan kepada pemerintah

melaksanakan fungsi legislasi tetapikan

terkait perda dari pemkot. Namun faktor

karena waktu pembuatan lama dan panjang

penghambat Perda 2011 yaitu waktu yang

dalam menghasilkan Perda itu menjadi

panjang dan lama, dan anggaran. Adapun

faktor

DPRD

waktu yang panjang dan lama pembuatan

maupun pemkot, namun kalau anggaran

Perda di lingkungan DPRD (terkait Perda

daerah tidak karena sudah ditetapkan

insiatif) dan pemerintah (terakit Perda

penghambat

Perda

dari

pemkot sehingga menyebabkan perda dari 7 BARLIY BRASILA NIM. E43011032 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan


pemerintah telat masuk ke DPRD yang

pembuatan Peraturan Daerah (Perda) ada

tetapkan jadwal pembahasan di DPRD,

kelancaran serta tidak menghambat kinerja

kemudian anggaran yang kurang dalam

legislasi. Namun anggota DPRD tidak

pembuatan perda inisiatif muapun pemkot

semua

yang di sampaikan oleh anggota DPRD,

kemampuan

namun pernyataan tersebut berbeda dengan

raperda atau bahasa hukum raperda, karena

yang disampaikan oleh Sekwan dan Kepala

anggota

bagian hukum Setda Kota Pontianak, bahwa

belakang pendidikan dari tamatan SMA,

anggaran sudah baik untuk digunakan dalam

S1,S2 sosial politik, hukum, pendidikan,

pembuatan Perda. Dengan waktu yang

ekonomi dan lain sebagainya.

panjang

dalam

pembuatan

Perda

di

anggota

DPRD

dalam

DPRD

mempunyai

menguasai

berbagai

subtansi

macam

latar

Seperti penyataan disampaikan oleh

lingkungan DPRD dan pemerintah, sehingga

Bapak

Mujiono,

S.Pd.S.Mn

(F-

telat masuk ke DPRD, oleh karena itu maka

PAN/Anggota Banleg), menyatakan bahwa:

DPRD dan pemkot memilih perda yang

“Penguasaan subtansi raperda baik,

paling prioritas atau yang paling dibutuhkan

walaupun ada sebagai yang kurang mampu

oleh masyarakat pada prolegda 2011, selain

menguasai subtansi raperda, tetapi itu bisa

itu

ada

di atasi karena ada pihak ke 3 Staf ahli,

dalam

pakar, akademisi yang membantu dan

juga

pemerintah

pemborosan

tidak

anggaran

ingin

daerah

pembuatan Perda.

bahkan di bantu oleh teman-teman fraksi yang

b. Kemampuan Menguasai Subtansi Raperda atau Bahasa Hukum Raperda Menurut pendapat Deden Mariana dan

Caroline

mengatakan

Paskarina sebagai

(2008:276-277)

legislator

DPRD

memiliki kemampuan legal drafting atau kemampuan pembuatan Perda. Lembaga DPRD, dalam menjalankan fungsi legislasi anggota

DPRD

harus

mempunyai

kemampuan menguasai subtansi raperda atau bahasa hukum raperda, agar dalam

mempunyai

kompetensi

masing-

masing” (Sumber: Senin 16-11-2015,jam 12:30 WIB). Pernyataan

wawancara

yang

sampaikan anggota DPRD sama seperti Sekwan DPRD Kota Pontianak Ibu Ade Halida Yafilus, S.sos menyatakan bahwa: “Baik,

tetapi

mereka

saling

membantu jika ada sebagian anggota DPRD yang kurang mampu menguasai subtansi perda dan juga di bantu staf ahli, pakar akademisi dan juga mereka itu ada program 8



bimtek

atau

bimbingan

teknik

setiap

legislatif memilik kemampuan menyerap,

tahunya, .”(Sumber: Kamis 17-12-2015, jam

menghimpun, dan menyalurkan berbagai

11:00 WIB).

aspirasi masyarakat dalam kebijakan publik.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dari anggota DPRD dan Sekwan,

Kemampuan

tersebut

di

lakukan

oleh

bahwa

anggota DPRD saat kegiatan luar ruang atau

kemampuan menguasai subtansi dan bahasa

masa reses, kemudian dalam melaksanakan

hukum perda, sudah baik dikarenakan rata-

kegiatan reses anggota DPRD mendengar

rata pendidikan anggota DPRD S1 dari

keluhan dan keinginan aspirasi masyarakat

berbagai latar belakang pendidikan, sosial,

Kota Pontianak, kemudian aspirasi tersebut

politik, hukum dan lainya, yang berarti

di salurkan lewat fraksi komisi dan banleg

sudah cukup baik dalam menguasai subtansi

untuk di jadikan Perda inisiatif.

perda,

selain

di

Seperti penyataan wawancara yang

(program

disampaikan Bapak Drs. Herman Hofi.

bimbing teknik), program bimtek adalah

M,MBA. M.Hum. M.Si (F-PPP/Anggota

program

Banleg), menyatakan bahwa:

mempunyai

itu

anggota

program

DPRD

bimtek

kepelatihan

penyusunan

Perda

anggota DPRD serta staf ahli, pakar dan akademisi

dalam membuat

perda atau

“Kami menyalurkan aspirasi baik, keluhan, keinginan, aspirasi

masyarakat

disebut dengan Jasa legal drafter, selain itu

Kota Pontianak selalu kami tampung,

anggota DPRD saling membantu jika ada

tetapikan tidak semua kami salurkan ke

sebagian anggota lain yang tidak mampu

perda inisiatif kami saring di fraksi maupun

menguasai subtansi perda, dengannya saling

komisi yang mana aspirasi yang paling

membantu

menonjol

sesama

lingkungan

anggota

kerja

DPRD

DPRD,

di

di

semua

aspirasi.

Aspirasi

akan

masyarakatkan homogen tidak semua bisa

mempermudah kerja anggota dalam fungsi

kami penuhi tergantung kondisi keuangan

legislasi DPRD.

daerah, waktunya panjang, seperti tadi itu aja yang menghambat.” (Sumber: Senin 16-

c. Kemampuan Masyarakat Menurut Przeworski 2005:80)

dan

Menyalurkan

Aspirasi

11-2015 jam 13:00 WIB.) Penyataan wawancara anggota DPRD

pendapat Stokes

mengatakan

(dalam bahwa

Manim, Irianto anggota

tidak jauh bedanya

seperti

pernyataan

Sekwan DPRD Kota Pontianak Ibu Ade Halida Yafilus S.sos menyatakan bahwa: 9



“Kemampuan

dalam

menyalurkan

cukup agar semua perda bisa terealisasi

aspirasi baik, mereka menyalurkan aspirasi

sesuai dengan target pada prolegda 2011,

dalam bentuk perda inisiatif, perda inisiatif

namun sekwan mengatakan yang berbeda

di Prolegda itulah bentuk aspirasi, tapi tidak

bahwa anggaran sudah baik dalam membuat

semua perda inisiatif mereka terealisasi

perda.

sesuai target, proses pembuatan perda inisiatif

itu

panjang

itulah

menjadi

hambatan tetapi kalau anggaran bukan, termasuk hambatan” (Sumber: Kamis 1712-2015, jam 11:30 WIB).

diatas dari anggota DPRD dan Sekwan, bahwa

kemampuan

dalam

menyalurkan aspirasi anggota DPRD, sudah baik tetapi tidak semua aspirasi masyarakat dijadikan perda karena aspirasi masyarakat di setiap daerah pemilihan berbeda-berda, oleh karena itu maka aspirasi tersebut, di kaji dalam forum rapat kerja DPRD sebelum dijadikan perda inisiatif. Kemudian anggota DPRD

melihat,

aspirasi

yang

paling

menonjol atau yang paling diinginkan oleh mayoritas masyarakat di jadikan Perda pada prolegda 2011. Namun dari semua raperda inisiatif tidak semuanya bisa dijadikan perda, karena ada faktor penghambat seperti waktu yang panjang dalam pembuatan, sehingga

menyebabkan

Perda di lakukan oleh alat kelngkapan Dewan

Berdasarkan hasil wawacara yang

mengatakan

d. Kemampuan Sosialisasi Raperda dan Perda Kegiatan sosialisasi Raperda dan

jadwal

dalam

pembuatan terbengkalai, selain itu anggaran yang diperlu dalam pembuatan perda, dalam pembuatan perda diperlukan anggaran yang

atau Bandleg, kegitan tersebut

dilakukan

di luar ruangan sama seperti

kegiatan reses. Kemudian anggota DPRD hanya mensosialisasi Raperda dan Perda inisiatif kalau Perda pemkot, pemkot yang mempunyai melaksakan DPRD

kewenangan. kegiatan

harus

Dalam

tersebut

memiliki

anggota

kemampuan

sosialisasi atau berinterkasi langsung dengan masyarakat kota pontianak secara face to face, tanya, jawab dengan masyarakat, memberi penilaian kritis, mengeluarkan opini, memberi dukungan dan lain-lain, terhadap keputusan politik anggota DPRD. Seperti penyataan wawancara Bapak Alpian Aminardi, S.H,M.H (F-PKB/Anggota Banleg), menyatakan bahwa: “Kemampuan

kami

dalam

mensosialisasi raperda dan perda baik, sosialiasi raperda dan perda di lakukan 2 tahap, pertama raperda dulu di sosialisasi ke dua perda, kami melakukan sosialisasi 10



perda ini hanya perda inisatif, dalam

e. Kemampuan Keuangan Daerah

kegiatan tersebut kami selalu berdialog dengan baik kepada masyarakat keluhan selalu kami tanggapi dengan baik.”(Sumber:

Pernyataan wawancara oleh anggota DPRD, sama seperti pernyataan yang di oleh

Sekwan

DPRD

kota

pontianak Ibu Ade Halida Yafilus, S.sos “ kemampuan sosialisasi reperda dan perda inisiatif sudah dilaksnakan secara baik, tidak ada masalah, walaupuan kadang masyarakat minta aneh-aneh, tetapi tetap mereka tanggapi secara baik.”(Sumber:

Berdasarkan hasil wawancara yang anggota

DPRD

dan

Sekwan bahwa kemampuan anggota DPRD dalam melakukan sosialisasi sudah baik, tidak

ada

permasalahan

dalam

mensosialisasi raperda dan perda, anggota DPRD selalu menerima pertanyaan, keluhan dan sebagianya dari masyarakat. Namun tidak semua aspirasi masyarakat dalam melakukan sosialisasi raperda dan perda, dimasukan

sebagai

Legislasi

Daerah),

perlukan karena dalam menghasilkan Perda (Peraturan Daerah) di perlukan biaya yang besar, untuk keperluan pelaksanaan fungsi legislasi, seperti biaya perjalanan dinas atau

materi

akademisi

dan

sebagainya. Legislasi

ahli

Pada

pakar Prolegda

Daerah)

2011

dan

lain

(Program

ada

beberapa

sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang tidak

terselesaikan

dikarenakan

faktor

ketidak mampuan keuangan daerah.

Kamis 17-12-2015 jam 11:30 WIB)

dari

(Program

studi banding, biaya mendatangakan para

menyatakan bahwa:

disampaikan

Progleda

kemampuan keuangan daerah sangat di

Selasa 9-12-2015 jam 12:30 WIB)

sampaikan

Dalam melakasakan fungsi legislasi pada

pembuatan

raperda dan perda, karena masukan-masukan dari masyarakat ada yang bertentangan dengan materi pembahasan raperda dan perda yang anggota DPRD sosialisasikan.

Seperti

perntayatan

wawancara

Bapak Alwi Almutahar, S.sos, M.Si. (FPAN/Anggota Banleg) menyatakan bahwa: “Anggaran

adalah

faktor

yang

menghambat dalam menghasilkan perda pada tahun 2011, perlu adanya biaya sanagt mahal, sekitar ratusan juta untuk keperluan seperti biaya mengundang akademisi, bimtek dan lain sebagainya.”(Sumber: Selasa 9-122015 jam 14:00 WIB). Pernyataan wawancara oleh anggota DPRD berbeda, dengan yang disampaikan oleh Sekwan DPRD Kota Pontianak Ibu Ade Halida Yafilus, S.sos menyatakan bahwa: “Menurut saya anggaran bukan faktor penghambat dalam menghasilkan perda, 11



anggran sudah ditetapkan pada tahun 2011,

bahwa kemampuan keuangan daerah bukan

faktor penghambat hanya waktu pembuatan

faktor

panjang, oleh karena itu maka

walaupun membutuhkan biaya yang mahal.

kita

penghambat

Perda,

membuat perda berdasarkan yang paling

Faktor

prioritas dari semua prioritas.”(Sumber:

pembuatan yang panjang sehingga telat

Kamis 17-12-2015 jam 11:30 WIB).

masuk sesuai dengan jadwal di DPRD. Oleh

Sementara

dikarenakan

waktu

wawancara

karena itu maka hanya Perda yang paling

oleh Sekwan sama seperti yang disampaikan

prioritas dari semua Perda yang di hasilkan

oleh Kepala bagian hukum Setda Kota

pada Prolegda.

Pontianak,

Ibu

pernyataan

penghambat

terealisasi

Zetmawati,

S.H,

MH,

menyatakan bahwa:

2. Faktor Motivasi (Motivasion)

“Faktor pengahambat hanya waktu

Faktor motivasi diartikan sebagai

panjang dan telat masuk ke DPRD kalauk

sikap pimpinan dan anggota DPRD terhadap

emampuan

situasi kerja, lingkungan organisasi dan

keuangan

daerah

tidak

bermasalah walaupun pembuatan 1 perda

iklim kerja. Faktor motivasi terdiri dari:

itu mahal dari 80 juta sampai 100 lebih, kita

a. Motivasi Pribadi Anggota DPRD

buat perda hanya berdasarkan prioritas

Menurut

pendapat

Mangkunegara

atau ambil perda yang paling penting dari

(2005:61) motivasi pribadi adalah terbentuk

semua yang di prolegda.”(Sumber: kamis

atas

17-12-2015, jam 12:30 WIB).

menghadapi situasi kerja organisasi atau

sikap

(attitute)

karyawan

dalam

Berdasarkan hasil wawancara yang

tuntutan organisasi. Motivasi anggota DPRD

disampaikan oleh anggota DPRD bahwa

ini muncul atas kesadaran diri masing-

kemampuan keuangan daerah adalah faktor

masing atau sikap diri sebagai wakil rakyat,

penghambat Perda tidak terealisasi pada

yang

Prolegda karena dalam pembuatan Perda

menjalankan amanah undang-undang dan

perlu biaya yang besar, 1 Perda yang di

bertanggung

hasilkan pada Prolegda membutuhkan dana

tujuan lembaga DPRD.

harus

bertanggung

jawab

dalam

jawab

dalam

menjalankan

sekitar ratusan juta. Namun hasil wawancara

Seperti pernyataan wawancara Bapak

yang disampaikan anggota DPRD berbeda

Alpian Aminardi, S.H,M.H (F-PKB/Anggota

dengan Sekwan, Kepala Bagian Hukum dan


Staf Bagian Hukum Setda Kota Pontianak 12 BARLIY BRASILA NIM. E43011032 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untan


“Motivasi kami sebagai wakil rakyat

anggaran pada tahun 2011 sudah cukup

ini tinggi, walaupun pembuatan perda lama

dalam pembuatan Perda. Karena adannya

dan

perda

faktor pemngahambat dalam pembuatan

tergantung kemampuan keuangan daerah

Perda pada Prolegda 2011, menyebabkan

menjadi hambatan kami, tetap kami jalani

anggota DPRD bekerja apa adanya, sesuai

karena fungsi legislasi adalah amanah yang

dengan proses yang di tempuh dalam

kami bebankan sebagai wakil rakyat.”

pembuatan Perda.

(Sumber: Selasa 9-12- 2015 jam 12:30 WIB)

b. Dukungan

panjang

serta

Pernyataan

pembuatan

wawancara

anggota

DPRD, tidak jauh berbeda pernyataan oleh

Organisasi

Lingkungan

Kerja DPRD Menurut

Mangkunegara

(2005:16)

Sekwan DPRD Kota Pontianak Ibu Ade

mengatakan bahwa dukungan organisasi

Halida Yafilus , S.sos, menyatakan bahwa:

sangat

“Motivasi

mereka

tinggi,

dalam

mempengaruhi

organisiasi.

Dukungan

kinerja

oganisasi

adalah

pembuatan perda juga kalau ada undang-

dukungan

undang turunan, permintaan dari rakyat,

kesempatan berbuat sesuatu, dan dukungan

dan

di

organisasi

meliputi

dukungan

kerjakan,

organisasi.

Dalam

menjalankan

lain

realisasikan

sebagainya tetap

sulit

mereka

untuk

organisasi

motivasi

yang

memberikan

struktur fungsi

tetapikan lagi-lagi karena waktu lama dan

legislasi, anggota DPRD perlu mendapatkan

panjang” (Sumber: Kamis 17-12-2015 jam

dukungan dari organisasi lingkungan kerja

11:30 WIB)

seperti

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan

dari

anggota

DPRD

dukungan,

fraksi

dan

alat

kelengkapan dewan pimpinan DPRD, yang

dan

mampu menyeimbangi kerja anggota DPRD,

Sekwan, bahwa motivasi pribadi anggota

karena dalam melaksanakan fungsi legislasi

DPRD sangat baik dalam menjalakan fungsi

DPRD yang rumit perlu adanya dukungan

legislasi karena motivasi pribadi anggota

penuh di lingkungan kerja DPRD.

DPRD adalah amanah atau kewajiban

Pernyataan

wawancara

anggota DPRD, walaupuan terdapat adanya

Mujiono,

hambatan seperti waktu pembuatan yang


panjang dan lama, kemudian anggaran yang

S.Pd.S.Mn

Bapak

(F-PAN/Anggota

“Selama ini dukungan organisasi

kurang, dalam permbuatan Perda, namun

lingkungan

pernyataan yang disampaikan oleh Sekwan,

memberikan

kerja

baik,

kebutuhan

staf kami

selalu bahkan 13



pimpinan DPRD, teman-teman fraksi, komisi

hasil pembuatan perda, tidak sesuai pada

,banleg selalu mendorong perda agar cepat

prolegda 2011.

di bahas dan realisasi, tetapi terkadang ada

c.

Fasilitas Kerja DPRD

perbedaan pendapat dari masing-masing

Menurut David (dalam Mengkunegara

faksi di rapat pembahasan perda.” (Sumber:

2005:14) mengatakan bahwa fasilitas kerja

Senin 16-11-2015 jam 12:30 WIB)

merupakan faktor yang dapat mempengaruhi

Pernyataan

wawancara

anggota

motivasi

kinerja organisasi, selanjutnya

DPRD, sama seperti Sekwan DPRD Kota

fasilitas kerja adalah sarana dan prasarana

Pontianak Ibu Ade Halida Yafilus, S.sos

kerja yang di berikan kepada anggota

menyatakan bahwa :

DPRD, agar anggota DPRD dapat bekerja

“Dukungan kerja

baik,.

organisasi

fungsi legislasi yang di berikan kepada

perbedaan

DPRD legislasi seperti ruangan kerja, kursi

pandangan dari fraksi, tapi perbedaan tidak

dan anggaran, anggaran termasuk fasilitas

jauh dalam menanggapi subtansi perda,

yang paling penting dalam melaksanakan

tetapi

selalu

fungsi legislasi, karena dalam pembuatan

mendukung penuh perda tersebut.”(Sumber:

perda pada Prolegda dibutuhkan anggaran

Kamis 17-12-2015 jam 11:30 WIB)

yang cukup, agar perda pada Prolegda 2011,

semua

perda

terkadang

dengan maksimal. Dalam melaksanakan

saat

pembahasan

Namun

lingkungan

terjadi

fraksi

di

DPRD

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan Sekwan

dari

anggota

tersebut,

DPRD

bahwa

tercapai sesuai target.

dan

Seperti pernyataan wawancara yang

dukungan

disampaikan oleh Bapak Mansyur. AR,S.Ag

lingkungan kerja DPRD, sudah baik serta

(F-Golkar/Ketua

mendukung penuh fungsi legislasi DPRD.

bahwa:

Banleg),

menyatakan

Namun dalam dukungan lingkungan kerja

“Fasilitas kerja kami sudah memadai

DPRD tersebut peneliti melihat, bahwa

cukup baik, seperti yang disediakan ruang

dukungan dari berbagai fraksi menjadi

dan kursi meja dan lainnya, tetapi dari segi

masalah, karena terjadi perbedaan pendapat

anggaran kurang, kita dalam membuat

di forum rapat pembahasan perda, dan

perda itu perlu anggaran yang cukup.

menyebabkan

Anggaran ialah

waktu

yang

panjang

pembuatan perda, sehingga berdampak pada

fasilitas yang paling

penting dalam menghasil perda.”(Sumber: Senin 16-11-2015 jam 09:00 WIB) 14



Pernyataan

wawancara

anggota

tunjangan memuaskan akan menghasilkan

DPRD tersebut tidak jauh berbeda, dengan

kerja yang baik, oleh sebab itu tunjangan

Sekwan DPRD Kota Pontianak Ibu Ade

legislasi

Halida Yafilus, S.sos, menyatakan bahwa:

mempengaruhi kinerja DPRD. Tunjangan

“Fasilitas

kerja

baik

termasuk

faktor

yang

dapat

semuanya

legislasi adalah upah atau imbalan yang

tersedia dari ruangan kerja dan yang

diberikan kepada anggota DPRD, yang telah

liannya, begitu juga anggaran, termasuk

bekerja keras dalam melaksanakan tugas dan

fasilitas penting dalam membuat perda juga

fungsi

sudah tersedia.”(Sumber: Kamis 17-12-

masyarakat. Tunjangan legislasi anggota

2015 jam 11:30 WIB)

DPRD sudah tercantum dalam gajih pokok

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan

oleh

anggota

DPRD

dan

legislasi

kepentingan

atau sudah masuk dalam gajih pokok anggota DPRD perbulan.

Sekwan, bahwa fasilitas kerja DPRD sudah

Lebih lanjut Bapak Alwi Almutahar,

baik dari ruangan kerja, kursi, meja, dan staf

S.sos,

ahli. Namun fasilitas dari anggaran kurang

menyatakan bahwa:

atau minim, sehingga menghambat kinerja

demi

M.Si.

(F-PAN/Anggota

“Tunjangan

legisalsi

Banleg)

kami

sudah

anggota DPRD menghasilkan perda pada

masuk dan menyatu gajih pokok kami,dan

Prolegda 2011, tetapi pernyataan wawancara

itu sudah cukup dan baik untuk kami, yang

yang disampaikan oleh Sekwan berbeda

mana besaran sekitar Rp 1.50.000 untuk

dengan anggota DPRD, fasilitas semuanya

ketua dan wakil ketua Rp 1.20.000 dan

sudah tersedia dengan termasuk anggaran

anggota Rp. 90.000.” (Sumber: Rabu 10-12-

untuk pembuatan perda pada Prolegda 2011.

2015 jam 14:00 WIB) Berdasarkan hasil wawancara yang

d. Tunjangan Legislasi Menurut

pendapat

Mangkunegara

disampaikan

oleh

anggota

DPRD

(2005:24) bahwa gaji pokok, tunjangan kerja

tersebut.bahwa tunjangan legislsasi anggota

atau

DPRD

bonus

adalah

faktor

yang

sudah

cukup

dan

baik

serta

mempengaruhi motiviasi kerja organisasi.

memuaskan bagi masing-masing anggota

Tunjangan

dapat

DPRD, karena sudah menyatu dengan gajih

mempengaruhi motivasi kerja organisasi jika

pokok perbulan anggota DPRD, tunjungan

tunjangan tidak memuaskan menyebabkan

legislasi yang di berikan kepada anggota

hasil kerja rendah, dan sebaliknya jika

DPRD besaran ketua sebesar Rp 1.50.000

legislasi

juga



wakil ketua Rp 1.20.000 dan anggota Rp.

rendahnya kinerja anggota DPRD

90.000.

masa

bakti

2009-2014

dalam

menghasilkan perda Kota Pontianak tahun 2011. E. PENUTUP b) Saran 1. Kemampuan (ability) terdiri dari:

a) Kesimpulan 1. Faktor kemampuan (ability) terdiri dari:

a. Dalam mengatasi kemampuan lobi politik, baiknya anggota DPRD

a. Faktor

kemampuan

anggota

sebagai

insan

politik

DPRD rendah dalam melakukan

memperlihatkan atau menunjukan

lobi politik ke berbagai faksi dan

kepiawaian dalam berpolitik atau

pemerintah, dalam melaksanakan

bernegosisasi

fungsi legislasi.

internal DPRD dan pemerintah

b. Faktor

kemampuan

anggota

agar

melakukan

subtansi dan bahasa hukum Perda,

teratasi.

(bimbingan

teknik)

serta

b. Dalam

aktif

kemampuan

DPRD rendah dalam menguasai

walaupun ada program bimtek

secara

lobi

mengatasi

ke

dalam

politik

biasa

Kemampuan

ahli

menguasai subtansi dan bahasa

pakar yang membantu anggota

hukum Perda, baiknya anggota

DPRD dalam proses pembuat

DPRD memahami peran penting

Perda.

program bimbingan teknis atau

c. Faktor kemampuan menyalurkan

penyusunan legal drafting, bahwa

aspirasi dalam fungsi legislasi

kegiatan

terlihat rendah pada Perda inisiatif

menjawab persoalan kemampuan

yang

anggota DPRD dalam penguasan

mereka

target

dan

di

hasilkan pada Prolegda 2011. 2. Faktor motivasi (motivasion) anggota

tersebutlah

dapat

subtansi dan bahasa hukum Perda. c. Dalam

mengatasi

kemampuan

DPRD rendah dalam menghasilkan

menyalurkan aspirasi, sebaiknya

perda pada Prolegda 2011, oleh

anggota DPRD memperlihatkan

karena

peran

itu

maka

menyebabkan

perwakilan

dengan 16



membuat Perda inisiatif ditingkatkan jumlah

atau

Perdanya

lebih

seimbang dari

pihak

pemerintah, oleh karena itu maka kemampuan dalam menyalurkan aspirasi

terlihat

di

mata

masyarakat Kota Pontianak. 2. Dalam

membangun

(motivasion)

anggota

motivasi

melakukan emosional

dengan

pendekatan bahwa

kewajiban,

dan

tanggung

Busroh, Daud, Abu. 2010. Ilmu Negara. Jakarta : Bumi Aksara. Darmawan, Ikhasn. 2013. Analisis Sistem Politik Indonesia. Bandung : Alfabeta DPRD Kota Pontianak, Sekretariat. 2014. Selayang Pandang DPRD Kota Pontianak. Pontianak : Sekretariat DPRD Kota Pontianak.

DPRD,

sebaiknya ketua fraksi menunjukan kepemimpinannya

Budiardjo, Miriam. 2014. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utara.

secara amanah, jawab

Hanggraeni, Dewi. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Irtanto, 2005. Dinamika Politik Lokal (Era Otonomi Daerah). Yogjakarta : Pustaka Belajar

sebagai wakil rakyat adalah aspek penting untuk membanguan motivasi anggota DPRD agar mempermudah kinerja

anggota

DPRD

dalam

menghasilkan Perda.

F. REFERENSI

Ahmadi, Rulam. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Yogjakarta:Ar-Ruzz Media. Abdullah, Rozali. 2005.Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta : RajaGrafindo Persada. Adisasmitra, Rahardjo. Manajemen Pemerintah Daerah. Yogjakarta : Graha Ilmu.

Isra, Saidi. 2010. Pergesaran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta : RajaGrafindo Persada. Ibrahim, Amin. 2009. Administrasi Publik dan Bandung : Refika aditama

Pokok-Pokok Implementasi.

Kota Pontianak, BPS. 2014. Pontianak City In Figures. Pontianak : BPS Kota Pontianak Labolo, Muhadam, Ilham Teguh. 2015. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta : RajaGrafindo Persada Moleong, Lexy J. 2013. Metode penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya. Mukthie, A. Fadjard. 2003. Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradgmatik. Malang : InTrans Moeheriono. 2012. Indikator Kinerja Utama (IKU). Jakarta : Rajagrafindo Persada. 17



Mangkunegara,A.A Anwar Prabu. 2005.Evalusi kinerja SDM. Bandung : Refika Aditama.

Thoha, Miftah. 2014. Birokrasi Politik & Pemilihan umum di indonesia. Yogjakarta : Prenadamedia Group.

Muluk, Khairul. 2007. Menguatkan Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah. Malang : Bayumedia Publishing

Wahidin, Samsul. 2011. Konseptualisasi dan perjalanan Dewan Wakil Rakyat Republik Indonesia. Yogjakarta : Pustaka Belajar.

Mariana, Deden, Paskarnia, Caroline. 2008. Demokrasi dan Politik Desentralisasi. Yogjakarta : Graha Ilmu

_ _ _ _ _ _. 2005. Hukum Pemerintahan Daerah (Pendulum Otonomi Daerah dari Masa ke Masa). Yogjakarta : Pustaka Belajar.

Mayanti, Sedar. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia (Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil). Bandung : Refika Aditama Pasolong, Harbani. 2014. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta. Syaukani. 2009. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogjakarta : Pustaka Belajar Sugioyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta Supratikno, Hendrawan, Ihalauw, Joi, Jhon. 2006. Manajemen Kinerja Untuk Menciptakan Keunggulan Bersaing. Yogjakarta : Graha Ilmu Syaffiie, kencana, Inu. 2014. Proses Legislatif. Bandung : Refika Adiatma _ _ _ _ _ _. 2001. Ilmu Pemerintahan. Bandung : Refika Adiatma _ _ _ _ _ _. 2009. Sistem Pemerintahan Indonesia. Bandung : Refika Adiatma Sufianto, Dadang. 2015. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung : Pustaka Setia

Wasistiono, Sadu.,Wiyoso, Yonata. 2009. Meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bandung : Fokus Media. Diambil pada tanggal 29 Agustus Tahun 2015 dari http:///BPS.pontianakkota.go.id Diambil pada tanggal 30 Juni Tahun 2015 dari http://DPRD.pontianakkota.go.id Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan Pasal 40 Nomor 32 tahun 2004 menegaskan tentang kehadiran lembaga DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Undang-Undang No 32 Tahun 2004Pasal 140 ayat 1 tentang pemerintahan daerah menyatakan rancangan peraturan daerah (PERDA). Undang-Undang. No 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Nela Dayani. Skripsi : 2012. Akuntabiltas Kinerja Anggota DPRD Daerah Pemilihan Satu Kabupaten Serang Tahun 2010-2011, 18



Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Sri Puji Nurhaya. Skripsi : 2009. Kinerja lembaga legislatif (Studi analisis kinerja DPRD medan 2004-2009), Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departement Ilmu Politik Medan.


KINERJA ANGGOTA DPRD MASA BAKTI DALAM MENGHASILKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA PONTINAK TAHUN 2011

Recommend Documents